i

KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH DALAM IMPLEMENTASI

MANAJEMEN PENINGKATAN MUTU BERBASIS SEKOLAH

DI SD NEGERI PULOREJO 01 KECAMATAN WINONG

KABUPATEN PATI TAHUN PELAJARAN 2012/2013

TESIS

OLEH : Sri Lamisih

NPM. 11510102

PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN

PROGRAM PASCASARJANA

IKIP PGRI SEMARANG

2013

ii

KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH DALAM IMPLEMENTASI

MANAJEMEN PENINGKATAN MUTU BERBASIS SEKOLAH

DI SD NEGERI PULOREJO 01 KECAMATAN WINONG

KABUPATEN PATI TAHUN PELAJARAN 2012/2013

TESIS

Diajukan untuk memenuhi salah satu

Persyaratan dalam penyelesaian Program

Magister Manajemen Pendidikan

Oleh Sri Lamisih

NPM. 11510102

PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN

PROGRAM PASCASARJANA

IKIP PGRI SEMAR ANG

2013

i

iii

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Sri Lamisih

NPM : 11510102

Prodi : Manajemen Pendidikan

Menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya. Sepengetahuan

saya, bidang kajian penelitian ini belum pernah dilakukan oleh orang lain dan

tidak berisi materi yang ditulis oleh orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu

hanya bersifat sebagai acuan dengan mengikuti kaidah, etika, dan tata cara

penulisan karya ilmiah yang lazim.

Apabila ternyata terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, sepeuhnya

menjadi tanggung jawab saya.

Semarang, Agustus 2013

Peneliti

Sri Lamisih NPM. 11510102

ii

iv

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS

Pembimbing I dan Pembimbing II dari mahasiswa IKIP PGRI Semarang

Nama : Sri Lamisih

NPM : 11510102

Program Studi : Manajemen Pendidikan

Judul Tesis : Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Implementasi

Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah di SD

Negeri Pulorejo 01 Kecamatan Winong Kabupaten Pati

Tahun Pelajaran 2012/2013

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penelitian yang dibuat oleh Mahasiswa

tersebut di atas telah selesai dan siap diujikan.

Semarang, Agustus 2013

Pembimbing I

Prof. Dr. A.T. Soegito, SH.,M.M NIP. 130345757

Pembimbing II

Dr. Yovitha Juliejantiningsih, M.Pd NPP 085901221

iii

v

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS

Tesis berjudul : Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Implementasi

Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah di SD Negeri Pulorejo 01

Kecamatan Winong Kabupaten Pati Tahun Pelajaran 2012/2013 ditulis oleh Sri

Lamisih, NPM 11510102 telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Ujian

Tesis Program Pascasarjana Program Studi Manajemen Pendidikan IKIP PGRI

Semarang.

Pada Hari : Sabtu

Tanggal : 31 Agustus 2013

Ketua, Prof. Dr. Sunandar, M.Pd NIP. 19620815 198703 1 002

Sekretaris, Dr. Yovitha Yuliejantiningsih, M.Pd NPP 0859011221

Anggota :

1. Prof. Dr.A.T. Soegito, SH.,M.M NIP 130345757 2. Dr. Yovitha Yuliejantiningsih M.Pd NPP 085901221 3. Prof. Dr. Sunandar, M.Pd NIP. 19620815 198703 1 002

( ____________________________ ) ( ____________________________ ) ( ____________________________ )

iv

vi

ABSTRAK

Sri Lamisih. 2013. Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah di SD Negeri Pulorejo 01 Kecamatan Winong Kabupaten Pati Tahun Pelajaran 2012/2013. Tesis. Pembimbing : (1) Prof. Dr. H.A.T.Soegito, SH,M.M; (2) Dr. Jovita Yuliejantiningsih, M.Pd.

Fokus penelitian ini adalah (1) Bagaimana kepemimpinan Kepala Sekolah

dalam implementasi MPMBS di SD Negeri Pulorejo 01 Kecamatan Winong

Kabupaten Pati, (2) Bagaimana pengaruh kepemimpinan Kepala Sekolah dalam

Implementasi MPMBS di SD Negeri Pulorejo 01 Kecamatan Winong Kabupaten

Pati dilihat dari sisi kemandirian, pengambilan keputusan partisipatif, dan sisi

transparansi, akuntabilitas publik (3) Bagaimana upaya peningkatan pelaksanaan

MPMBS oleh Kepala Sekolah di SD Negeri Pulorejo 01 sesuai dengan

manajemen komponen-komponen sekolah. Pendekatan penelitian ini

menggunakan penelitian naturalistik kualitatif. Jenis penelitian adalah qualitative

approach (kualitatif). Penelitian dilaksanakan di SD Negeri Pulorejo 01

Kecamatan Winong Kabupaten Pati mulai bulan Januari-Juni 2013. Subyek

penelitian Kepala Sekolah, dengan tahap penelitian meliputi tahap pralapangan,

kegiatan lapangan, analisis intensif. Sumber data penelitian berasal dari informan,

dokumen dan arsip, tempat dan peristiwa penelitian. Dalam pengamatan di

lapangan, walaupun SD Negeri Pulorejo 01 dikategorikan SD unggulan untuk

Kecamatan Winong tetapi masih ditemukan kekurangan-kekurangan, diantaranya

belum sepenuhnya dilakukan sosialisasi pelaksanaan MPMBS, kurikulum lokal

yang kurang lengkap, tenaga pendidik yang merangkap dan sarpras yang kurang

memadai. Karena itu Kepala Sekolah SD Negeri Pulorejo 01 terus meningkatkan

mutu pendidikan melalui MPMBS. Kesimpulan dari penelitian ini adalah setelah

diterapkan MPMBS oleh Kepala Sekolah Pulorejo 01 maka hasilnya Kepala

sekolah cukup dapat memahami konsep MPMBS dan melaksanakan langkah-

langkah manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah dengan baik, ditinjau dari

sisi kemandirian sekolah, keputusan partisipatif, dan sisi akuntabilitas publik.

Kata kunci : Implementasi, MPMBS, Kepala Sekolah

v

vii

ABSTRACT

Sri Lamisih. 2013. Headmaster Leadership in Management Implementation of Quality Improvement School Basic of SD Negeri Pulorejo 01 Winong Subdistric Pati Regency in Lesson Year 2012/2013 Tesis Leader : (1) Prof. Dr. H.A.T.Soegito, SH,M.M; (2) Dr. Jovita Yuliejantiningsih, M.Pd.

The focus of this research is (1) How is the leadership in implementation

MPMBS at SD Negeri Pulorejo 01 Winong Subdistrict Pati Regency, (2) How is

the Headmaster Leadership in implementation of MPMBS at SD Negeri

Pulorejo 01 Winong Subdistrict Pati Regency seen from self Effortside,

participative decision taking and transparency, public accountability side, (3)

How to effect execation improvement MPMBS by headmaster at SD Negeri

Pulorejo 01 based on the school components management. This research

approach qualitative naturalisical research. The kind of research is qualitative

approach. The research is done at SD Negeri Pulorejo 01 Winong Subdistrict Pati

Regency began in January June 2013. Headmasters research subject is with

research rank over whelming field rank, field activities, intensive analysis. The

research data sources come from, informan document and archives place and

research event. In observation at field despite SD Negeri Pulorejo 01 is

accounted as superior elementary school for Winong subdistrict lovewer it is still

found some shortahes, among others uncomplete MPMBS execution socialization

havent been done fully, local curriculum education force doubling and some

tools, which is not suitable therefore the headmaster of SD Negeri Pulorejo 01

keept on improving education quality through MPMBS. The conclusion of this

research is after being done MPMBS by the headmaster of Pulorejo 01 the result

is that the headmaster can understand MPMBS concepts and executes

management steps in quality improvement basic on school well seen from the

school self effort participative decision and public accountability side.

Keywords : Implementation, MPMBS, Headmaster

vi

viii

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat

dan hidayahNya, sehingga peneliti mampu menyelesaikan tesis yang berjudul

Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Implementasi Manajemen Peningkatan

Mutu Berbasis Sekolah di SD Negeri Pulorejo 01 Kecamatan Winong Kabupaten

Pati Tahun Pelajaran 2012/2013

Tesis ini disusun untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Manajemen Pendidikan di IKIP PGRI Semarang. Keberhasilan ini karena adanya

bantuan keahlian dari para pembimbing, serta orang-orang terkasih yang dapat

menumbuhkan, membangkitkan semangat, motivasi dalam proses penyusunan

tesis ini. Oleh karena itu, dengan segala ketulusan hati yang dalam peneliti

menyampaikan terima kasih kepada:

1. Muhdi, SH.M.Hum, Rektor IKIP PGRI Semarang yang memberikan fasilitas

kampus untuk menyelesaikan program studi pascasarjana

2. Prof. Dr. Sunandar, M.Pd, Direkur Program Pascasarjana Manajemen

Pendidikan IKIP PGRI Semarang yang telah memberikan dorongan,

semangat dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan tesis.

3. Prof. Dr. H.A.T.Soegito, SH,M.M, Pembimbing I yang secara tegas

memberikan arahan, masukan, bantuan keahlian dan bimbingan, serta

pendorong utama semangat peneliti dalam menyelesaikan tesis ini.

4. Dr. Jovita Yuliejantiningsih, M.Pd, Ketua Prodi Manajemen Pendidikan IKIP

PGRI Semarang sekaligus Pembimbing II yang secara cermat, tegas, sabar

memberikan arahan, masukan, bantuan keahlian.

5. Bapak Ibu Dosen dan Staf Program Studi Manajemen Pendidikan Program

Pascasarjana IKIP PGRI Semarang yang banyak memberikan bekal ilmu

vii

ix

pengetahuan dan bimbingannya selama belajar di Pascasarjana IKIP PGRI

Semarang.

6. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Manajemen Pendidikan Pascasarjana

IKIP PGRI Semarang yang telah memberikan semangat dan sharing ilmu.

7. Siswanto, S.Pd selaku Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan Winong

Kabupaten Pati yang telah membantu, memberikan kemudahan selama

belajar di Pascasarjana.

8. Kepala SDN Pulorejo 01 Dinas Pendidikan Kecamatan Winong yang telah

memberikan banyak masukan pada penelitian tesis ini dan sebagai tempat

pelaksanaan penelitian.

9. Suami dan anak-anakku tercinta yang selalu memberikan dorongan dan

semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

10. Semua pihak yang telah berkenan memberikan bantuannya dalam penelitian

dan penyusunan tesis ini dari awal hingga akhir.

Tuhan akan membalas segala amal kebaikan semua pihak yang telah

membantu dengan ikhlas dan semoga tesis ini bermanfaat, menjadi inspirasi bagi

para pendidik yang lain. Dan semoga tesis ini bermanfaat umumnya bagi

pembaca. Amin.

Semarang, Agustus 2013

Peneliti

viii

x

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ... i

LEMBAR PERNYATAAN ii

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS ..... iii

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS .. iv

ABSTRAK v

ABSTRACT .. vi

KATA PENGANTAR ... vii

DAFTAR ISI . ix

DAFTAR TABEL . xii

DAFTAR LAMPIRAN xiii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah ... 1

B. Fokus Penelitian ..... 13

C. Tujuan Penelitian .. 13

D. Manfaat Penelitian .. 14

BAB II KAJIAN PUSTAKA 15

A. Kepemimpinan Kepala Sekolah . 15

B. Pengertian MPMBS . 20

C. Tujuan MPMBS ...... 24

D. Karakteristik MPMBS .... 28

E. Manajemen Komponen-komponen Sekolah . 38

F. Penelitian yang Relevan .. 50

ix

xi

BAB III METODOLOGI PENELITIAN ... 51

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian . 51

B. Kehadiran Peneliti ... 52

C. Lokasi/Seting Penelitian . 53

D. Tahap-tahap Penelitian ... 54

E. Sumber Data ..... 57

F. Perosedur Pengumpulan Data ... 57

G. Teknik Analisis Data.. 62

H. Pengecekan Keabsahan Temuan 64

BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN . 68

A. Temuan Penelitian .. 68

B. Pembahasan .. 117

1. Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam

Implementasi MPMBS di SD Negeri Pulorejo 01

Kecamatan Winong Kabupaten Pati.. 117

2. Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam

Implementasi MPMBS di SD Negeri Pulorejo 01

dilihat dari sisi kemandirian, pengambilan

keputusan partisipatif dan sisi

transparansi................................................................ 125

3. Peningkatan pelaksanaan MPMBS sesuai dengan

manajemen komponen-komponen sekolah............... 128

C. Pemaknaan Hasil Penelitian .. 131

x

xii

D. Kontribusi Hasil Penelitian .. 132

BAB V PENUTUP 134

A. Kesimpulan .. 134

B. Saran 136

DAFTAR PUSTAKA ... 139

xi

xiii

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data siswa SDN Pulorejo 01 .. 6

Tabel 2 Daftar Prestasi Lomba Akademik dan Non Akademik 6

Tabel 3 Data Prestasi SD Negeri Pulorejo 01.. 7

Tabel 4 Pembagian Tugas Guru di SD Negeri Pulorejo 01 8

Tabel 5 Daftar rata-rata Nilai UN 9

Tabel 6 Data siswa lulusan SDN Pulorejo 01 yang melanjutkan ke

Sekolah Negeri 9

Tabel 7 Daftar Sarana Prasarana 10

xii

xiv

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kisi-kisi Instrumen Penelitian .. 140

Lampiran 2 Kisi-kisi Instrumen Wawancara .. 142

Lampiran 3 Pedoman Wawancara ... 143

Lampiran 4 Dokumen Wawancara . 153

Lampiran 5 Profil SD Negeri Pulorejo 01 174

Lampiran 6 Dokumentasi Wawancara .. 180

Lampiran 7 Surat Keterangan dari Kepala Dinas Kecamatan 181

Lampiran 8 Surat Keterangan dari Kepala SDN Pulorejo 01 .. 182

Lampiran 9 Foto copy sertifikat Akreditasi 183

Lampiran 10 Foto copy peringkat Akreditasi .. 184

xiii

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pergeseran paradigma pengelolaan pendidikan dasar dan menengah

telah tercermin dalam visi pembangunan pendidikan nasional yang

tercantum dalam GBHN (1999): Mewujudkan sistem dan iklim pendidikan

nasional yang demokratis dan berkualitas guna mewujudkan bangsa yang

berahlak mulia kreatif, inovatif, berwawasan kebangsaan, cerdas, sehat,

disiplin, bertanggungjawab, terampil, serta menguasai ilmu pengetahuan dan

teknologi. Amanat GBHN ini menyiratkan suatu kekhawatiran yang

mendalam dari berbagai komponen bangsa terhadap prestasi sistem

pendidikan nasional yang kini tampak mulai menurun dalam mepersiapkan

SDM yang tangguh dan mampu bersaing di era tanpa batas ke depan.

Menurut laporan UNDP tahun 2003, Indonesia dalam peringkat

Human Development Index (HDI) berada pada urutan 106 dari 112 negara

yang disurvei. Berdasarkan peringkat tersebut, sumber daya manusia

Indonesia tersebut berada setingkat di bawah Vietnam dan satu tingkat di

atas Banglades. Kemudian surbei pada The Political Economic Risk

Consultation (PERC) yang melaporkan Indonesia berada di peringkat ke-12

dari 12 negara yang disurvei juga satu peringkat di bawah Vietnam. Ilustrasi

tersebut memberikan suatu indikasi dan sekaligus bahwa begitu rendahnya

mutu SDM bangsa ini di tingkat Asia, bahkan yang paling rendah diantara

2

bangsa-bangsa serumpun. Inilah potret bangsa kita dan realitas ini

meyakinkan kita semua bahwa pembangunan manusia Indonesia telah gagal

(Gerbang Majalah Pendidikan 7.111-2004:42).

Salah satu permasalahan pendidikan yang dihadapai oleh bangsa

Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan

satuan pendidikan, meskipun telah banyak upaya dilakukan untuk

meningkatkan mutu pendidikan nasional, misalnya pembangunan

kurikulum nasional dan lokal, peningkatan kompetensi guru melalui

pelatihan, pengadaan buku dan alat pelajaran, pengadaan dan perbaikan

sarana dan prasarana pendidikan, dan peningkatan mutu manajemen

sekolah. Namun demikian, berbagai indikator mutu pendidikan belum

menunjukkan peningkatan yang berarti. Sebagian sekolah, terutama di kota-

kota, menunjukkan peningkatan mutu pendidikan yang cukup

menggembirakan, tetapi sebagian lainnya masih memprihatinkan.

Berdasarkan masalah ini, maka berbagai pihak mempertanyakan apa

yang salah dalam penyelenggaraan pendidikan kita? Dari berbagai

pengamatan dan analisis, setikdanya ada tiga faktor yang menyebabkan

mutu pendidikan tidak mengalami peningkatan secara merata.

Faktor pertama, kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional

menggunakan pendekatan educational function atau input-output analisys

yang tidak dilaksanakan secara konsekuen. Pendekatan ini melihat bahwa

lembaga pendidikan berfungsi sebagai pusat produksi yang apabila dipenuhi

semua input (masukan) diperlukan dalam kegiatan produksi tersebut, maka

3

lembaga ini akan menghasilkan output yang dikehendaki. Pendekatan ini

menganggap bahwa apabila input seperti pelatihan guru, pengadaan buku

dan alat pelajaran, dan perbaikan sarana serta prasarana pendidikan lainnya

dipenuhi, mutu pendidikan (output) secara otomatis akan terjadi. Dalam

kenyatannya, mutu pendidikan yang diharapkan tidak terjadi. Mengapa?

Karena selama ini dalam menerapkan pendekatan educational production

function terlalu memusatkan pada input pendidikan dan kurang

memperhatikan pada proses pendidikan. Padahal proses pendidikan sangat

menentukan output pendidikan.

Faktor kedua, penyelenggaraan pendidikan nasional dilakukan secara

birokratik-sentralistik sehingga menempatkan sekolah sebagai

penyelenggaraan pendidikan sangat tergantung pada keputusan birokrasi

yang mempunyai jalur sangat panjang dan kadang-kadang kebijakan yang

dikeluarkan tidak sesuai dengan kondisi sekolah setempat. Sekolah lebih

merupakan sub-ordinasi birokrasi di atasnya sehingga mereka kehilangan

kemandirian dan memajukan lembaganya termasuk peningkatan mutu

pendidikan sebagai salah satu tujuan pendidikan nasional.

Faktor ketiga, peran serta warga sekolah khususnya guru dan peran

serta masyarakat khususnya orang tua murid dalam menyelenggaraakn

pendidikan selama ini sangat aminim. Partisipasi guru dalam pengambilan

keputusan sering diabaikan, padahal terjadi atau tidaknya perubahan di

sekolah sangat tergantung pada guru. Dikenalkan pembaharuan apapun jika

guru tidak berubah, maka tidak akan terjadi perubahan di sekolah tersebut.

4

Partisipasi masyarakat selama ini pada umumnya sebatas pada dukungan

dana, sedangkan dukungan-dukungan lain seperti pemikiran, moral dan

barang/jasa kurang diperhatikan. Akuntabilitas sekolah terhadap

mansyarakat juga lemah. Sekolah tidak mempunyai beban untuk

mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan pendidikan kepada

masyarakat, khususnya orang tua murid, sebagai salah satu unsur utama

yang berkepentingan dengan pendidikan. (Rivai,2012:139)

Upaya meningkatkan mutu pendidikan merupakan serangkaian

kebijakan pemerintah dengan adanya indikasi semakin merosotnya mutu

pendidikan yang berdampak pada rendahnya mutu SDM belakangan ini.

Pemerintah sudah melakukan berbagai upaya nyata walaupun belum optimal

untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang diamanatkan pada pasal 3

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003. Dalam pasal itu sebutkan :

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha ESa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab

Esensi pasal tersebut mengindikasikan bahwa guru memiliki tugas

dan tanggung jawab yang sangat berat. Jika fungsi dan tujuan ini benar-

benar diwujudkan, maka dibutuhkan tenaga pendidik yang memiliki

kompetensi yang memadai. (Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005

tentang Guru dan Dosen, pasal 10) yakni kompetensi pedagogik, kompetensi

kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi professional.

Pengelolaan potensi suatu pendidikan merupakan syarat mutlak

untuk menjaminnya keberhasilan pendidikan secara optimal dan standar.

5

Selaras dengan Permendiknas No. 19 tahun 2007 tentang Standar

Pengelolaan Pendidikan tentang perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan

kegiatan pendidikan agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan

pendidikan. Dalam hal ini pengelola pembelajaran secara makro harus

memiliki dan menguasai kompetensinya untuk melaksanakan manajemen

pembelajaran. Kepala Sekolah sebagai leader dan seorang manager harus

mampu mengelola dengan baik, benar dan secara maksimal mengelola

potensi di satuan pendidikan sesuai dengan 8 Standar Nasional Pendidikan.

Kepala Sekolah hendaknya mempunyai deskripsi kerja yang jelas,

mampu menerapkan fungsi sebagai edukator, manajer, administrator,

supervisor, leader, inovator dan motivator. Selain itu, tugas Kepala Sekolah

adalah merencanakan, mengorganisasikan, mengawasi dan mengevaluasi

seluruh proses pendidikan yang meliputi aspek edukatif yang meliputi

semua kegiatan kurikulum dan aspek administratif. Aspek administratif

meliputi belajar mengajar, perkantoran, kesiswaan, ketenagaan,

perlengkapan, keuangan, perpustakaan, laboratorium, BK, humas,

persuratan dan format yang berlaku, pelaporan yang berlaku.

SD Negeri Pulorejo 01 merupakan salah satu dari 40 SD di

Kecamatan Winong Kabupaten Pati. SD Negeri Pulorejo 01 terletak di

Jalan Raya Winong-Jakenan Km. 1 di Desa Pulorejo Kecamatan Winong

Kabupaten Pati. Data siswa SD Negeri Pulorejo 01 dapat dilihat pada tabel

berikut ini:

6

Tabel 1

Data siswa SDN Pulorejo 01

Tahun Pelajaran 2012/2013

No Kelas Laki-laki Perempuan Jumlah 1 I 13 12 25 2 II 17 9 26 3 III 5 15 20 4 IV 6 11 19 5 V 12 16 28 6 VI 16 14 30

Jumlah 68 77 148

SD Negeri Pulorejo 01 merupakan salah satu SD unggulan di

Kecamatan Winong, terbukti setiap tahun muridnya berprestasi dalam

bidang lomba baik akademik maupun non akademik. Di samping itu pada

tahun 2010, pelaksanaan akreditasi di SDN Pulorejo 01 mendapat predikat A

dan mencapai peringkat nomor 1 di Kabupaten Pati dan tingkat Jawa Tengah

nomor 11.

Tabel 2

Daftar Prestasi Lomba Akademik dan Non Akademik

SDN Pulorejo 01

No Prestasi Akademik Non Akademik 1 Festival Sains IPA Seni Tari 2 Festival Sains Matematika Paduan Suara 3 Mengarang Volly Mini 4 Pidato Bulu Tangkis 5 Olimpiade IPA Menyanyi Tunggal 6 Bercerita Bahasa Indonesia Kreativitas Menyanyi Tunggal 7 Bercerita Bahasa Jawa Kreativitas Menulis Cerpen 8 Siswa Berprestasi Kreativitas Keterampilan 9 Dokter Kecil Kreativitas Cipta Puisi

10 Teknologi Informasi Seni Lukis

7

No Prestasi Akademik Non Akademik 11 Deklamasi Bahasa Jawa Cipta Lagu 12 Pasiat Kerajinan Tangan 13 Senam 14 Membatik 15 Catur Putra 16 Catur Putri 17 Tenis Meja Putra 18 Tenis Meja Putri 19 Sepak bola 20 Menganyam

SD Negeri Pulorejo 01 juga mewakili SD se-Kecamatan Winong

untuk melaksanakan lomba gugus tingkat kawedanan Jakenan, dan kini juga

mewakili kawedanan Jakenan untuk mengikuti lomba gugus tingkat

Kabupaten Pati.

Tabel 3

Data Prestasi SD Negeri Pulorejo 01

No Kejuaraan Kategori

1 Akreditasi sekolah (A) Peringkat I Kabupaten Pati Tahun 2010

2 Lomba Gugus Peringkat I Kecamatan Tahun 2012

3 Lomba Gugus Peringkat I Tingkat Kawedanan Tahun 2013

4 Sekolah sehat Peringkat I Tingkat Kecamatan

Tenaga pendidik pada SD Negeri Pulorejo 01 rata-rata berkualifikasi

S1. Adapun pembagian tugas tenaga pendidik dapat di lihat pada tabel

berikut :

8

Tabel 4 Pembagian Tugas Guru di SDN Pulorejo 01

No Nama/ NIP Jabatan Mengajar Kelas Tugas Tambahan

1 Kusno, S.Pd KS VI 19651007 198608 1 001

3 Syaehan, A.Ma GA I-VI BTQ, Kerohanian 19540222 198104 1 001

4 Sri Suratmi,S.Pd GK II-VI K3 19590909 198304 2 005

5 Sri Haryatun,. S.Pd.SD GK I Pramuka 19610410 199102 2 001

6 Podo, A.Ma.Pd GK IV Bendahara BOS APBD I, APBD II 19670822 199401 1 001

6 Rusmi

GOR I-VI UKS, Pembina ekstrakurikuler OR, Komputer 19710403 200312 2 004

7 Paningrum, S.Pd.SD

GK V Pembina lomba

akademik dan non akademik 19840426 200501 2 004

8 Yayuk SR, S.Pd.SD GK VI Bendahara BOS APBN, seni tari 19711010 200701 2 018

9 Suparti, S.Pd.I GWB III BTQ, keterampilan

10 Izzatun Nimah, S.Pd.SD GWB II Pramuka, Non akademik

11 Nanik Suntarti GWB IV-VI Seni Musik

12 Nyamin P Keamanan 19610427 198201 1 003

Berdasarkan tabel di atas jumlah tenaga pendidik belum

memenuhi kebutuhan, karena tidak semua guru adalah Pegawai Negeri Sipil

masih ada Guru wiyata bhakti, tugas tenaga pendidik juga sangat berat

karena selain sebagai guru kelas juga mendapat tugas tambahan.

9

Nilai rata-rata UN siswa SDN Pulorejo 01 Kecamatan Winong

Kabupaten Pati selama 3 tahun terakhir dapat di lihat pada tabel berikut

ini :

Tabel 5

Daftar Rata-rata Nilai UN Tahun 2012-2013

SD Negeri Pulorejo 01

No Mata Pelajaran Tahun

2012 2013

1 Bahasa Indonesia 8,00 8,50

2 Matematika 7,42 9,50

3 IPA 7,96 8,00

Rata-rata 8,02 8,60

Rata-rata lulusan SD Negeri Pulorejo 01 yang diterima di sekolah

negeri 100%. Data siswa yang melanjutkan ke sekolah negeri selama 4

tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6

Data siswa lulusan SDN Pulorejo 01 Tahun 2010-2013

Yang melanjutkan ke Sekolah Negeri

No Tahun Pelajaran Jumlah Siswa

Siswa yang diterima SMPN MTs N

1 2009/2010 21 19 2

2 2010/2011 23 20 3

3 2011/2012 22 21 1

4 2012/2013 30 26 4

10

Tabel 7

Daftar Sarana dan Prasarana

SD Negeri Pulorejo 01

No Nam Ruang Jumlah

1 Ruang Kelas 6 kelas 2 Ruang Kepala Sekolah 1 ruang 3 Ruang Guru 1 ruang 4 Ruang Perpustakaan 1 ruang 5 Gudang 1 ruang 6 MCK Guru 1 ruang 7 MCK Siswa 1 ruang 8 Tempat sepeda 1 ruang

Berdasarkan pengamatan di lapangan, data sarana prasarana yang

dimiliki oleh SDN Pulorejo 01 belum lengkap, ada beberapa yang belum

dimiliki antara lain ruang laborat, ruang UKS, tempat ibadah, kantin

sekolah, tempat bermain anak, hal ini disebabkan karena minimnya lahan

sekolah. Keuangan pada SD Negeri Pulorejo 01 masih sepenuhnya

menggantungkan pada dana BOS, tetapi karena penggunaan dana BOS

harus sesuai prosedur yang ditentukan pemerintah maka dengan keadaan

seperti ini SD Negeri Pulorejo 01 tidak bisa sepenuhnya mengalokasikan

dana tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah. Dalam pelaksanaan

MPMBS warga sekolah masih belum memahami sepenuhnya pelaksanaan

MPMBS, ini dilihat dari segi ketertiban masih banyak para penjual yang

berjualan dalam lokasi sekolah.

Temuan peneliti di lapangan yang berhubungan dengan

pelaksanaan MPMBS di SD Negeri Pulorejo 01 dikategorikan SD unggulan

untuk tingkat Kecamatan Winong Kabupaten Pati ternyata masih banyak

11

kekurangan-kekurangan yaitu belum sepenuhnya dilakukan sosialisasi

konsep MPMBS oleh Kepala Sekolah kepada guru, siswa dan komite

sekolah. Tidak lengkapnya kurikulum lokal, tenaga kependidikan kurang

terutama tenaga administrasi sehingga ada beberapa guru yang merangkap

dalam tata usaha. Banyak peserta didik dari kalangan bawah lebih-lebih

ditinggal merantau orang tua sehingga pengendalian disiplin kurang.

Keuangan mayoritas masih menggantungkan dana BOS sehingga sisi

kemandirian sekolah kurang, sarana prasarana kurang memadai terutama

halaman sekolah sempit, lapangan untuk olahraga di lapangan umum, kantin

sekolah baru dirintis, ruang UKS dan musholla jadi satu. Dari sisi

pengambilan keputusan partisipatif belum dilakukan koordinasi secara

periodik, hanya melibatkan warga sekolah dalam merumuskan kebijakan

sehingga ditinjau dari sisi transparansi kurang. Dari sisi akuntabilitas cukup

baik, Kepala Sekolah sudah melaporkan pertanggungjawaban keuangan

kepada orang tua siswa, komite dan masyarakat pemerintah.

Berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut, sehingga perlu

dilakukan upaya-upaya perbaikan, salah satunya adalah reorientasi

penyelenggaraan pendidikan yaitu Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis

Sekolah. MPMBS merupakan cara terbaru dalam pengelolaan pendidikan

yang lebih menekankan kepada kemandirian dan kreativitas lembaga

pendidikan. Konsep ini diperkenalkan oleh teori effective school yang lebih

memfokuskan diri pada perbaikan proses pendidikan (Edmond, 1979 dalam

Rivai, 2012:161).

Dalam mengimplementasikan konsep MPMBS, Kepala Sekolah

memiliki tanggung jawab yang berkaitan dengan permasalahan sarana

prasarana yaitu kantin sekolah, ruang UKS, musholla yang disebabkan

12

karena minimnya lahan sekolah, maka bersama-sama dengan orang tua dan

masyarakat serta guru, Kepala Sekolah harus membuat keputusan dengan

dibuatnya proposal yang diajukan kepada Pemerintah. Kepala sekolah harus

tampil sebagai motivator dari sejumlah orang yang mewakili berbagai

kelompok yang berbeda di dalam masyarakat sekolah dan secara personel

harus terlibat dalam setiap proses perubahan di sekolah meliputi perubahan

pada organisasi, perubahan pada individu dan perubahan yang bersifat

inovasi, dengan cara melakukan analisis kebutuhan dan identifikasi

masalah. Perubahan hendaklah direncanakan baik-baik terlebih dahulu

bersama-sama oleh para pengelola sekolah, karyawan sekolah, para siswa,

para orang tua murid dan komite.

Dari hasil temuan peneliti di atas yang berkaitan dengan

manajemen sekolah maka harus ada upaya peningkatan oleh Kepala

Sekolah sehingga ada pengaruh dalam pelaksanaan MPMBS di sekolah

unggulan SD Negeri Pulorejo 01 yang lebih signifikan, sebab pelaksaaan

MPMB tidak hanya henti selama saat ini tetapi diharapkan mutu pendidikan

meningkat.

Untuk itu peneliti, merasa perlu mengkaji, mendalami konsep,

esensi substansial MPMBS serta penerapan sehingga program ini benar-

benar efektif dapat meningkatkan mutu pendidikan. Sehubungan dengan itu,

untuk mewujudkan semua ini peneliti mengangkat model manajemen untuk

penelitian dengan judul KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH DALAM

IMPLEMENTASI MANAJEMEN PENINGKATAN MUTU BERBASIS

SEKOLAH DI SD NEGERI PULOREJO 01 KECAMATAN WINONG

KABUPATEN PATI TAHUN PELAJARAN 2012/2013

13

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada :

1. Bagaimana Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam implementasi

Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah di SD Negeri

Pulorejo 01 Kecamatan Winong Kabupaten Pati?

2. Bagaimana pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam implementasi

MPMBS di SD Negeri Pulorejo 01 dilihat dari sisi kemandirian,

pengambilan keputusan partisipatif , sisi transparansi dan sisi

akuntabilitas?

3. Bagaimana upaya peningkatan pelaksanaan MPMBS oleh Kepala SDN

Pulorejo 01 sesuai dengan manajemen komponen-komponen sekolah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah:

a. Untuk mendeskripsikan kepemimpinan Kepala Sekolah dalam

implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah di SD

Negeri Pulorejo 01 Kecamatan Winong Kabupaten Pati.

b. Untuk menganalisis pengaruh kepemimpinan Kepala Sekolah dalam

implementasi MPMBS di SD Negeri Pulorejo 01 Kecamatan Winong

Kabupaten Pati dilihat dari sisi kemandirian, pengambilan keputusan

partisipatif, sisi transparansi dan akuntabilitas.

c. Untuk mendeskripsikan upaya peningkatan pelaksanaan MPMBS

oleh Kepala SD Negeri Pulorejo 01 sesuai manajemen komponen-

komponen sekolah di SD unggulan SD Negeri Pulorejo 01 tahun

pelajaran 2012/2013.

14

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai

acuan atau memperkaya khasanah perpustakaan pendidikan,

khususnya mengenai implementasi MPMBS serta dapat menjadi

bahan masukan bagi mereka yang berminat menindaklanjuti hasil

penelitian ini dengan mengambil kancah penelitian yang berbeda dan

dengan sampel penelitian yang lebih banyak.

b. Secara Praktis

1) Memberikan masukan kepada pihak-pihak terkait tentang

pelaksanaan program MPMBS terutama di Sekolah Dasar.

2) Meningkatkan layanan pendidikan kepada masyarakat.

3) Hasil penelitian dapat dipakai sebagai bahan referensi sehingga

dimungkinkan kelemahan dan kekurangan serta solusi terhadap

pelaksanaan program MPMBS dapat teratasi.

4) Untuk lebih mendalami esensi MPMBS secara holistik dan

komprehensif.

15

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kepemimpinan Kepala Sekolah

1. Definisi Kepemimpinan

Kepemimpinan harus diartikan sebagai kemampuan untuk

mempengaruhi dan menggerakkan orang lain agar rela, mampu dan

dapat mengikuti keinginan manajemen demi tercapainya tujuan yang

telah ditentukan sebelumnya dengan efisien, efektif dan ekonomis.

(Siagian, 1983 dalam Soegito AT : 41)

Pada hakekatnya kepemimpinan adalah proses mempengaruhi

kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan dalam

situasi tertentu (Agus Dharma 2000:42). Pemimpin yang baik tentu lebih

sering memberikan kesempatan bagi bawahan untuk mengajukan

gagasan, mengikutkan mereka dalam pengambilan keputusan, atau

memberi kesempatan bagi bawahan untuk menunjukkan kemampuan

prestasi, dan loyalitas kerja dengan baik dan tidak sekedar mendukung

dan mendorong bawahannya. Kepemimpinan merupakan faktor penting

dalam proses kerjasama diantara manusia untuk mencapai tujuan.

Kepemimpinan juga dapat diartikan sebagai energi yang memotori setiap

usaha bersama

Kepala sekolah harus menjadi pemimpin yang efektif di sekolah,

sehingga kepemimpinan yang efektif adalah pemimpin yang mampu

menyerap dan memanfaatkan potensi serta aspirasi yang berkembang

15

16

untuk menyesuaikan kebijakan dan strategi yang ditetapkan sesuai

kebutuhan masyarakat, atau mewujudkan tujuan pendidikan secara

efektif dan efisien. Keberhasilan suatu sekolah akan diwarnai oleh

kemampuan kepemimpinan kepala sekolah. Kepala sekolah harus

mampu memilih orang yang tepat dalam menempatkan atau memberi

tugas pekerjaannya (Halsey, 2003: 3). Dalam hal ini berarti ketika

menentukan dan membagi tugas kepada bawahan harus tepat sesuai

bidang dan karakteristiknya. Di samping itu kepala sekolah harus mampu

membangun kesadaran bersama beberapa potensi yang dimiliki agar

dapat dimanfaatkan secara optimal (Irmin dan Rochim, 2005: 23). Setiap

orang memiliki kompetensi yang berbeda akan tetapi bila yang ada itu

dimanfaatkan secara optimal maka akan membawa keberhasilan.

Wahjosumidjo (2002: 19) mengemukakan bahwa sekolah

merupakan lembaga yang kompleks dan unik. Dikatakan kompleks

karena didalamnya terdapat berbagai dimensi yang satu sama lainnya

saling berkaitan dan saling menentukan. Dikatakan unik, karena sekolah

memiliki ciri-ciri tertentu yang tidak dimiliki oleh organisasi. Karena

sifatnya yang kompleks dan unik tersebut, maka sekolah sebagai

organisasi memerlukan tingkat koordinasi yang tinggi, yaitu kepala

sekolah. Oleh karena itu keberhasilan lembaga sekolah adalah cerminan

keberhasilan kepala sekolah.

Profil Kepala Sekolah pelaksana MPMBS (Soegito AT, 2003:86)

adalah : Pertama, Kepala Sekolah yang memiliki visi kualitas yang

17

sangat kuat terhadap sekolahnya, sebab misi yang utama dari Manajemen

Berbasis Sekolah atau program MPMBS adalah meningkatkan kualitas

sekolah dan lulusannya.

Kedua, Kepala Sekolah yang memiliki kemampuan dan

keterampilan dalam perencanaan dan sekaligus seorang penganalisis

sehingga dapat mengelola sumber daya sekolah dan lingkungannya,

untuk mencapai misi MPMBS, utamanya kualitas lulusannya melalui

kualitas input dan proses.Ketiga, Kepala Sekolah haruslah seorang

decision maker yang handal, artinya disamping memiliki visi yang

kuat terhadap kualitas lembaganya, perencana dan penganalisis, juga

seorang yang dapat mengambil keputusan yang tepat. Keempat, Kepala

Sekolah haruslah memiliki keterampilan memecahkan masalah dan

penanganan konflik. Kelima, Kepala sekolah haruslah seorang yang

demokratik dalam melaksanakan tugas-tugas manajerialnya, senantiasa

bersifat partisipatif yaitu melibatkan semua komponen sekolah, baik

internak (warga sekolah) maupun eksternal (warga masyarakat).

Keenam, Kepala Sekolah hendaknya seorang komunikator yang baik,

karena ia harus mampu melibatkan semua unsur warga sekolah dan

warga masyarakat, sejak menyusun perencanaan sekolah, sampai dengan

pelaksanaan program, monitoring dan evaluasi program. Ketujuh,

Kepala Sekolah haruslah seorang agen pembaharuan, karena Manajemen

Berbasis Sekolah merupakan perubahan pengelolaan sekolah atau suatu

model manajemen, untuk memecahkan berbagai permasalahan yang

18

dihadapi oleh sistem pendidikan nasional. Kedelapan, Kepala Sekolah

haruslah seorang pemimpin transformasional, karena dalam pelaksanaan

MPMBS dituntuk keberanian untuk mengambil keputusan. Kesembilan,

Kepala Sekolah haruslah seorang pemimpin yang professional, artinya

professional dalam melaksanakan tugas-tugas manajerialnya.

Dari uraian-uraian di atas peneliti menyimpulkan bahwa

kepemimpinan adalah proses mempengaruhi orang lain untuk bekerja

sama secara sadar dalam hubungan tugas untuk mencapai tujuan.

2. Kepala Sekolah

Kepala sekolah adalah pemimpin organisasi sekolah.

Wahjosumidjo (2005:81) menjelaskan bahwa sebagai pemimpin

pendidikan, kepala sekolah memiliki banyak tugas dan fungsi yang harus

dijalankan. Sebagai pemimpin pendidikan, kepala sekolah hendaknya

mampu memimpin guru-guru dan staf sekolahnya karena dia memiliki

kewenangan dan tanggung jawab berkenaan dengan itu. Keberhasilan

sebagai pemimpin sangat tergantung pada kepemimpinanya dalam

mempengaruhi, menggerakan, dan bekerjasama dengan guru-guru dan

staf sekolah. Tugas dan tanggung jawab pemimpin antara lain

mengikutsertakan staf sebagai aktifitas, agar tertanam tanggung jawab

dalam mengemban tugasnya. Oleh karena itu, tugas kepala sekolah

sebagai pemimpin pendidikan adalah menciptakan situasi sekolah dan

19

belajar sedemikian rupa sehingga guru-guru dapat mengajar dan murid-

murid dapat belajar dengan baik dan nyaman.

Kepala sekolah harus menjadi pemimpin yang efektif di sekolah,

sehingga kepemimpinan yang efektif adalah pemimpin yang mampu

menyerap dan memanfaatkan potensi serta aspirasi yang berkembang

untuk menyesuaikan kebijakan dan strategi yang ditetapkan sesuai

kebutuhan masyarakat, atau mewujudkan tujuan pendidikan secara

efektif dan efisien.

Keberhasilan suatu sekolah akan diwarnai oleh kemampuan

kepemimpinan kepala sekolah. Kepala sekolah harus mampu memilih

orang yang tepat dalam menempatkan atau memberi tugas pekerjaannya

(Halsey, 2003: 3). Dalam hal ini berarti ketika menentukan dan membagi

tugas kepada bawahan harus tepat sesuai bidang dan karakteristiknya. Di

samping itu kepala sekolah harus mampu membangun kesadaran

bersama beberapa potensi yang dimiliki agar dapat dimanfaatkan secara

optimal (Irmin dan Rochim, 2005: 23). Setiap orang memiliki

kompetensi yang berbeda akan tetapi bila yang ada itu dimanfaatkan

secara optimal maka akan membawa keberhasilan.

Wahjosumidjo (2002: 19) mengemukakan bahwa sekolah

merupakan lembaga yang kompleks dan unik. Dikatakan kompleks

karena didalamnya terdapat berbagai dimensi yang satu sama lainnya

saling berkaitan dan saling menentukan. Dikatakan unik, karena sekolah

memiliki ciri-ciri tertentu yang tidak dimiliki oleh organisasi. Karena

20

sifatnya yang kompleks dan unik tersebut, maka sekolah sebagai

organisasi memerlukan tingkat koordinasi yang tinggi, yaitu kepala

sekolah. Oleh karena itu keberhasilan lembaga sekolah adalah cerminan

keberhasilan kepala sekolah.

Dari uraian-uraian di atas peneliti menyimpulkan Kepala Sekolah

adalah pemimpin pendidikan di sekolah yang memiliki tanggung jawab

sepenuhnya untuk mengembangkan seluruh sumber daya sekolah.

Efektivitas kepemimpinan kepala sekolah tergantung kepada kemampuan

bekerjasama dengan seluruh warga sekolah, serta kemampuannya

mengendalikan pengelolaan sekolah untuk menciptakan proses belajar

mengajar.

B. Pengertian MPMBS

Menurut Mulyasa (2012:177) Manajemen Peningkatan Mutu

Berbasis Sekolah (MPMBS) merupakan sistem pengelolaan persekolahan

yang memberikan kewenangan dan kekuasaan kepada sekolah untuk

mengatur kehidupannya sesuai dengan potensi, tuntutan dan kebutuhan

sekolah yang bersangkutan. Sekolah merupakan institusi yang memiliki

Full Authoritory and Responbility untuk secara mandiri menetapkan

program-program pendidikan dan berbagai kebijakan lokal sekolah sesuai

dengan visi, misi, dan tujuan pendidikan yang hendak dicapai oleh sekolah

(Calwell and Spink,99).

21

Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah (MPMBS) sebagai

suatu model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada

sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang

melibatkan secara langsung semua warga sekolah (guru, siswa, kepala

sekolah, karyawan, orang tua siswa dan masyarakat) untuk meningkatkan

mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional (Depdiknas,

2001:5)

Dengan otonomi yang lebih besar, maka sekolah memiliki

kewenangan yang lebih besar dalam mengelola sekolahnya, sehingga

sekolah lebih mandiri. Dengan kemandiriannya, sekolah lebih berdaya

dalam mengembangkan program-program yang tentu saja lebih sesuai

dengan kebutuhan dan potensi yang dimilikinya. Demikian juga

pengambilan keputusan partisipatif, yaitu pelibatan warga sekolah secara

langsung dalam pengambilan keputusan, maka dirasa memiliki warga

sekolah dapat meningkat. Peningkatan rasa memiliki ini akan menyebabkan

peningkatan rasa tanggung jawab, dan peningkatan rasa tanggung jawab

akan meningkatkan dedikasi warga sekolah terhadap sekolahnya. Inilah

esensi pengambilan keputusan partisipatif, kesemuanya ditujukan untuk

meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional

yang berlaku.

Sekolah memiliki kewenangan (kemandirian) lebih besar dalam

mengelola sekolahnya (menetapkan sasran peningkatan mutu, menyusun

rencana peningkatan mutu, melaksanakan rencana peningkatan mutu, dan

22

melakukan evaluasi pelaksanaan peningkatan mutu) dan partisipasi

kelompok-kelompok yang berkepentingan dengan sekolah yang merupakan

ciri khas MPMBS (Depdiknas, 2001:10).

Jadi, sekolah merupakan unit utama pengelolaan proses

pendidikan, sedangkan unit-unit di atasnya (Dinas Pendidikan Kabupaten,

Dinas Pendidikan Propinsi) merupakan unit pendukung dan pelayanan

sekolah, khususnya dalam pengelolaan peningkatan mutu.

Menurut Rivai (2012:160) Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis

Sekolah (MPMBS) dapat diartikan sebagai model manajemen yang

memberikan otonomi lebih besar pimpinan sekolah, dan mendorong

partisipasi secara langsung warga sekolah (guru, murid, kepala sekolah,

karyawan) dan masyarakat (orang tua murid, tokoh masyarakat, ilmuwan,

pengusaha dan sebagainya) untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan

kebijakan pendidikan nasional serta peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah merupakan cara

yang terbaru dalam pengelolaan yang lebih menekankan kepada

kemandirian dan kreativitas lembaga pendidikan. Konsep ini diperkenalkan

oleh teori Effective School yang lebih memfokuskan diri pada perbaikan

proses pendidikan (Edmond, 1979 dalam Rivai, 2012:161). Beberapa

kondisi yang menunjukkan karakter dari konsep manajemen ini antara lain :

(1) lingkungan sekolah yang aman dan tertib; (2) sekolah memiliki visi,

misi dan target mutu yang ingin dicapai; (3) sekolah memiliki

23

kepemimpinan yang kuat; (4) adanya harapan yang tinggi dari personel

sekolah (pimpinan, guru dan staf lainnya termasuk murid) untuk

berprestasi; (5) adanya pengembangan staf sekolah yang terus menerus

sesuai tuntutan yang terus berkembang; (6) adanya evaluasi yang terus

menerus terhadap berbagai aspek akademik, dan pemanfaatan hasilnya

untuk penyempurnaan/ perbaikan mutu; (7) adanya komunikasi dan

dukungan intensif dari orang tua murid/ masyarakat/ pengguna.

Alland Dornseif (1996: 1) says A school or Site-Based Management describes a collection of practices in which more people at the level make decisions for the schools. If often begins with decentralization, a delegation of a certain power from the central office to the schools that may include any range of power from a few, limited areas to nearly everything

Pendelegasian sebagain wewenang dari pemerintah pusat kepada

sekolah dalam rangka pelaksanaan otonomi yang lebih besar tersebut, tentu

saja sekolah memiliki kewenangan yang lebih besar pula dalam pengelolaan

sekolah sehingga sekolah lebih mandiri. Dengan kemandirian tersebut

sekolah akan lebih berdaya dalam mengembangkan program-program

sekolah yang tentu saja lebih sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang

dimiliki. Demikian juga pelibatan semua warga sekolah dalam pengambilan

keputusan (keputusan partisipatif) akan menimbulkan rasa memiliki yang

cukup tinggi (high sense of belonging) yang ujungnya akan menyebabkan

peningkatan rasa tanggung jawab dan peningkatan dedikasi.

Semua kegiatan yang dikemas dalam menajemen berbasis sekolah

dalam rangka optimalisasi otonomi sekolah, sebagai implikasi praktis

24

desentralisasi, bertujuan untuk memberdayakan sekolah menuju

peningkatan mutu sekolah yang tetap berdasarkan pada kerangka kebijakan

pendidikan nasional yang berlaku.

Mohrman (1994: 56) said, School-based management can be viewed conceptually as a formal alternation of govermence structures, as a form of decentralization that identifies the individual school as the primary unit of improvement and relies on the redistribution of decision-making authority as the primary means through which improvements might be stimulated and sustained

Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) tampil

sebagai alternative paradigma baru manajemen pendidikan yang ditawarkan

pemerintah. MPMBS juga merupakan implikasi praktis dan logis

pemberlakuan otonomi daerah secara mikro yang menyentuh langsung

institusi pendidikan paling bawah.

Dari uraian-uraian di atas peneliti menyimpulkan bahwa

Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah adalah model manajemen

yang memberikan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga

sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan. Sekolah

memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengelola sekolahnya,

sehingga sekolah akan lebih mandiri, dan sekolah lebih mengembangkan

program-program yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang

dimiliki.

C. Tujuan MPMBS

Menurut Mulyasa (2012:179) tujuan diterapkannya MPMBS adalah

untuk memandirikan dan memberdayakan sekolah melalui kewenangan

25

(otonomi) kepala sekolah dan mendorong sekolah untuk melakukan

pengambilan keputusan secara partisipatif.

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Mengenah (2001) dalam

Soegito (2010:4) menjelaskan bahwa tujuan diterapkannya MPMBS adalah

untuk:

1. Meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian, dan inisiatif

sekolah dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya yang

tersedia.

2. Meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam

penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama

3. Meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, masyarakat,

dan pemerintah tentang mutu sekolahnya.

4. Meningkatkan kompetisi yang sehat antar sekolah tentang mutu

pendidikan yang akan dicapai.

Memahami tujuan di atas, MPMBS dipandang sebagai suatu

pola pendekatan baru dalam manajemen pendidikan nasional dalam konteks

otonomi daerah yang sedang digulirkan dewasa ini. Oleh karena itu,

MPMBS perlu diterapkan oleh setiap sekolah, terutama berkaitan dengan

hal-hal sebagai berikut:

1. Sekolah lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman

bagi dirinya sehingga dia dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber

daya yang tersedia untuk memajukan sekolahnya.

26

2. Sekolah lebih mengetahui kebutuhan lembaganya, khususnya input

pendidikan yang akan dikembangkan dan didayagunakan dalam proses

pendidikan sesuai dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan peserta

didik.

3. Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh sekolah lebih cocok untuk

memenuhi kebutuhan sekolah karena pihak sekolahlah yang paling tahu

apa yang terbaik bagi sekolahnya.

4. Penggunaan sumber daya pendidikan lebih efisien dan efektif bilamana

dikontrol oleh masyarakat setempat

5. Keterlibatan semua warga sekolah dan masyarakat dalam pengambilan

keputusan sekolah menciptakan transparansi dan demokrasi yang sehat

6. Sekolah dapat bertanggung jawab tentang mutu pendidikan masing-

masing kepada pemerintah, sehingga dia akan berupaya semaksimal

mungkin untuk melaksanakan dan mencapai sasaran mutu pendidikan

yang telah direncanakan.

7. Sekolah dapat melakukan persaingan yang sehat dengan sekolah-sekolah

lain untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui upaya-upaya inovatif

dengan dukungan orang tua peserta didik, masyarakat dan pemerintah

daerah setempat, dan

8. Sekolah dapat secara cepat merespon aspirasi masyarakat dan lingkungan

yang berubah dengan cepat.

Implementasi MPMBS berimplikasi terhadap berbagai kegiatan

sekolah, hal utama yang paling menonjol dan harus menjadi karakteristiknya

27

adalah munculnya sekolah berkemampuan unggul (competitive advantage).

Peningkatan kualitas pengelolaan sekolah dengan latar MPMBS merupakan

proses keseluruhan dalam suatu organisasi, berjalan secara nyata, jangka

panjang membudaya, baik bagi personel, pimpinan maupun bagi peserta

didik.

Dari uraian di atas peneliti menyimpulkan bahwa tujuan

MPMBS adalah :

1. Sekolah akan lebih berinisiatif/kreatif dalam mengadakan dan

memanfaatkan sumber daya sekolah secara optimal untuk meningkatkan

mutu sekolah.

2. Sekolah akan mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman

bagi dirinya.

3. Sekolah akan mengetahui kebutuhan lembaganya. Khususnya input

pendidikan yang akan dikembangkan dan didayagunakan dalam proses

pendidikan sesuai dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan peserta

didik.

4. Sekolah akan merasa bertanggung jawab tentang mutu pendidikan

masing-masing kepada pemerintah, orang tua peserta didik, dan

masyarakat pada umumnya.

5. Sekolah dapat melakukan persaingan yang sehat dengan sekolah-sekolah

lain untuk meningkatkan mutu pendidikan.

28

D. Karakteristik Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah

Sekolah yang ingin sukses dalam pelaksanaan program Manajemen

Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah, harus memahami karakteristik

MPMBS secara professional dan bersifat komprehensif. Dengan kata lain

jika MPMBS sebagai kerangka/ swadaya maka sekolah efektif merupakan

isinya (Depdiknas, 2001:11).

Dalam menguraikan karakteristik MPMBS, pendekatan sistem yaitu

input-proses-output digunakan untuk memandunya. Hal ini didasari bahwa

sekolah merupakan sebuah sistem, sehingga penguraian karakteristik

MPMBS (yang juga karakteristik sekolah efektif) mendasarkan pada input,

proses dan output. Uraian berikut ini dimulai dari output dan diakhiri

dengan input, mengingat output memiliki tingkat kepentingan tertinggi,

sedangkan proses memiliki tingkat kepentingan satu tingkat lebih rendah

dari output, dan input memiliki tingkat kepentingan dua tingkat lebih

rendah dari output.

a. Output yang diharapkan

Output adalah prestasi sekolah yang dihasilkan oleh proses

pembelajaran dan manajemen di sekolah (Depdiknas 2001:12). Ada

dua bentuk output yang dihasilkan oleh sekolah, yakni output berupa

prestasi akademik (academic achievement) dan output berupa prestasi

non akademik (non academic achievement). Output prestasi akademik

29

misalnya NEM (nilai ebtanas murni), lomba karya ilmiah remaja, lomba

(Bahasa Inggris, Matematika, Fisika), cara-cara berfikir

(praktis/divergen, nalar, rasional, induktif, dedukatif dan ilmiah).

Output non-akademik misalnya keingintahuan yang tinggi, harga diri,

kerjasama yang baik, rasa kasih sayang yang tinggi terhadap sesama,

solidaritas yang tinggi, toleransi, kedisiplinan, kerajinan, prestasi

olahraga, kesenian, dan kepramukaan. Kedua jenis output tersebut

merupakan indikasi berhasil tidaknya program peningkatan mutu di

sekolah. Prestasi yang dicapai sekolah ini akan memberikan warna dan

persepsi tersendiri terhadap proses pembelajaran di sekolah tersebut.

Menurut Mulyasa (2004:29) menyebutkan bahwa karakteristik

manajemen berbasis sekolah bisa diketahui antara lain dari bagaimana

sekolah dapat mengoptimalkan kinerja organisasi sekolah, proses

belajar mengajar, pengelolaan sumber daya manusia, dan pengelolaan

sumber daya dan administrasi.

Menurut peneliti output disini dapat disimpulkan bahwa output

adalah prestasi sekolah yang dihasilkan dari proses pembelajaran dan

menajemen di sekolah baik di bidang akademik maupun non akademik.

b. Proses

Sekolah efektif dalam kerangka MPMBS pada prinsipnya memiliki

sejumlah karakteristik proses (Depdiknas, 2001:12).

30

1) Efektivitas proses belajar mengajar yang tinggi

Sekolah yang menerapkan MPMBS memiliki efektivitas

proses belajar mengajar (PBM) yang tinggi. Ini ditunjukkan oleh

sifat PBM yang menekankan pada pemberdayaan peserta didik.

PBM bukan sekedar memorisasi dan recall, bukan sekedar

penekanan pada penguasaan pengetahuan tentang apa yang

diajarkan (logos), tetapi lebih menekankan pada internalisasi

tentang apa yang diajarkan sehingga tertanam dan berfungsi sebagai

muatan nurani dan dihayati (ethos) serta dipraktikkan dalam

kehidupan sehari-hari oleh peserta didik (pathos). PBM yang efektif

lebih menekankan pada belajar mengetahui (learning to know),

belajar bekerja (learning to do), belajar hidup bersama (learning to

live together) dan belajar menjadi diri sendiri (learning to be).

2) Kepemimpinan sekolah yang kuat

Pada sekolah yang menerapkan MPMBS , pemimpin sekolah

memiliki peran yang kuat dalam mengkoordinasikan,

menggerakkan dan menyerasikan semua sumber daya pendidikan

yang tersedia. Pemimpin sekolah dituntut memiliki kemampuan

manajemen dan kepemimpinan yang tangguh agar mampu

mengambil keputusan dan inisiatif/ prakarsa untuk meningkatkan

mutu sekolah. Secara umum, pemimpin sekolah yang tangguh

memiliki kemampuan mobilisasi sumber daya sekolah, terutama

sumber daya manusia, untuk mencapai tujuan sekolah.

31

3) Lingkungan sekolah yang aman dan tertib

Sekolah memiliki lingkungan (iklim) belajar yang aman, tertib

dan nyaman sehingga proses belajar mengajar dapat berlangsung

dengan nyaman (enjoyable learning). Karena itu, sekolah yang

efektif selalu menciptakan iklim sekolah yang aman, nyaman dan

tertib.

4) Pengelolaan tenaga kependidikan yang efektif

Tenaga kependidikan, terutama guru merupakan jiwa

sekolah. Sekolah hanyalah merupakan wadah. Sekolah yang

menerapkan MPMBS menyadari tentang hal ini. Oleh karena itu,

tenaga kependidikan mulai dari analisis kebutuhan, perencanaan,

pengembangan, evaluasi kinerja, hubungan kerja, hingga sampai

pada imbal jasa, merupakan garapan penting bagi seorang

pemimpin sekolah.

5) Sekolah memiliki budaya mutu (melakukan perbaikan, pemberian

rewads atau punishment, adanya kolaborasi/ kerja sama, imbal jasa

seimbang, adanya fairness dan sense of belonging. Budaya mutu

memiliki elemen-elemen sebagai berikut:

a) Informasi mutu harus digunakan untuk perbaikan, bukan untuk

mengadili/ mengontrol orang.

b) Kewenangan harus sebatas tanggung jawab

c) Hasil harus diikuti penghargaan (reward) dan sanksi

(punishment)

32

d) Kolaborasi dan sinergi, bukan kompetisi, harus nerupakan basis

untuk kerja sama

e) Warga sekolah merasa aman terhadap pekerjaannya

f) Atmosfer keadilan (fairness) harus ditanamkan

g) Imbal jasa harus sepadan dengan nilai pekerjaannya

h) Warga sekolah merasa memiliki sekolah

6) Sekolah memiliki team work yang kompak, cerdas, dan dinamis

Kebersamaan (teamwork) merupakan karakteristik yang dituntut

oleh MPMBS, karena output pendidikan merupakan hasil kolektif

warga sekolah, bukan hasil individual. Karena itu, budaya kerja

sama antarfungsi dalam sekolah, antarindividu dalam sekolah, harus

merupakan kebiasaan hidup sehari-hari warga sekolah.

7) Sekolah memiliki kewenangan (kemandirian)

Sekolah memiliki kewenangan untuk melakukan yang terbaik bagi

sekolahnya, sehingga dituntut untuk memiliki kemampuan dan

kesanggupan kerja yang tidak selalu menggantungkan pada atasan.

Untuk menjadi mandiri, sekolah harus memiliki sumber daya yang

cukup untuk menjalankan tugasnya.

8) Partisipasi yang tinggi dari warga sekolah dan masyarakat

Sekolah yang menerapkan MPMBS memiliki karakteristik bahwa

partisipasi warga sekolah dan masyarakat merupakan bagian

kehidupannya. Hal ini dilandasi oleh keyakinan bahwa makin tinggi

33

tingkat partisipasi, makin besar rasa memiliki; makin besar pula rasa

tanggung jawab dan makin besar pula tingkat dedikasinya.

9) Memiliki Keterbukaan (Transparansi) Manajemen

Keterbukaan/ transparansi dalam pengelolaan sekolah merupakan

karakteristik sekolah yang menerapkan MPMBS. Keterbukaan/

transparansi ini ditunjukkan dalam pengambilan keputusan,

perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, penggunaan uang dan

sebagainya yang selalu melibatkan pihak-pihak terkait sebagai alat

kontrol.

10) Memiliki kemauan untuk berubah baik fisik maupun psikologis

Perubahan harus merupakan sesuatu yang menyenangkan bagi

semua warga sekolah. Sebaliknya, kemapanan merupakan musuh

sekolah. Yang dimaksud perubahan adalah peningkatan, baik

bersifat fisik maupun psikologis. Artinya, setiap dilakukan

perubahan, hasilnya diharapkan lebih baik dari sebelumnya (ada

peningkatan) terutama mutu peserta didik.

11) Sekolah melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan

Evaluasi belajar diatur secara teratur bukan hanya untuk

mengetahui tingkat daya serap dan kemampuan peserta didik, tetapi

yang terpenting adalah bagaiman memanfaatkan hasil evaluasi

belajar tersebut untuk memperbaiki dan menyempurnakan proses

belajar mengajar di sekolah. Oleh karena itu, fungsi evaluasi

menjadi sangat penting dalam rangka meningkatkan mutu peserta

34

didik dan mutu sekolah secara keseluruhan dan secara terus

menerus.

12) Sekolah responsif dan antisipatif terhadap kebutuhan

Sekolah selalu tanggap/responsive terhadap berbagai

aspirasi yang muncul bagi peningkatan mutu. Karena itu, sekolah

selalu membaca lingkungan dan menanggapinya secara cepat dan

tepat. Bahkan, sekolah tidak hanya mampu menyesuaikan terhadap

perubahan/ tuntutan, tetapi juga mampu mengantisipasi hal-hal yang

mungkin bakal terjadi. Menjemput bola adalah padanan kata yang

tepat bagi istilah antisipatif.

13) Memiliki komunikasi yang baik

Sekolah yang efektif umumnya memiliki komunikasi yang

baik antarwarga sekolah dan juga sekolah-masyarakat, sehingga

kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing warga

sekolah dapat diketahui. Dengan cara ini maka keterpaduan semua

kegiatan sekolah dapat diupayakan untuk mencapai tujuan dan

sasaran sekolah yang telah dipatok. Selain itu, komunikasi yang

baik juga akan membentuk teamwork yang kuat, kompak dan cerdas

sehingga berbagai kegiatan sekolah dapat dilakukan secara merata

oleh warga sekolah.

14) Sekolah memiliki akuntabilitas.

Akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban yang harus

dilakukan sekolah terhadap keberhasilan program yang telah

35

dilaksanakan. Akuntabilitas ini berbentuk laporan prestasi yang

dicapai dan dilaporkan kepada pemerintah, orang tua pemimpin,

dan masyarakat. Berdasarkan laporan hasil program ini, pemerintah

dapat menilai apakah program MPMBS telah mencapai tujuan yang

dikehendaki atau tidak. Jika berhasil, maka pemerintah perlu

memberikan penghargaan kepada sekolah yang bersangkutan,

sehingga menjadi faktor pendorong untuk terus meningkatkan

kinerjanya dimasa yang akan datang. Sebaliknya, jika program ini

tidak berhasil, maka pemerintah perlu memberikan teguran sebagai

hukuman atas kinerjanya yang dianggap tidak memenuhi syarat.

15) Sekolah memiliki kemampuan menjaga sustanbilitas

Sekolah yang efektif juga memiliki kemampuan untuk

menjaga kelangsungan hidupnya (sustainabilitasnya) baik dalam

program maupun pendanaanmnya. Sustainbilitas program dapat

dilihat dari keberlanjutan program-program yang telah dirintis

sebelumnya dan bahkan berkembang menjadi program-program

baru yang belum pernah ada sebelumnya. Sustainbilitas pendanaan

dapat ditunjukkan oleh kemampuan sekolahi dalam

mempertahankan besarnya dana yang dimiliki dan bahkan makin

besar jumlahnya. Sekolah memiliki kemampuan menggali sumber

daya dari masyarakat, dan tidak sepenuhnya menggantungkan

subsidi dari pemerintah bagi sekolah-sekolah negeri.

36

Dari uraian tersebut peneliti dapat mengambil kesimpulan

bahwa proses adalah suatu kegiatan yang harus dilakukan atau

diciptakan untuk menghasilkan output sesuai yang diharapkan.

c. Input

Menurut Mulyasa (2012:17) Sekolah efektif dalam kerangka

MPMBS pada prinsipnya memiliki sejumlah karakteristik input yang

meliputi :

1) Memiliki kebijakan, tujuan, dan sasaran mutu yang jelas

Secara formal, sekolah menyatakan dengan jelas tentang

keseluruhan kebijakan, tujuan dan sasaran yang berkaitan dengan

mutu. Kebijakan, tujuan, dan sasaran mutu tersebut dinyatakan

oleh pemimpin sekolah. Kebijakan, tujuan, dan sasaran mutu

tersebut disosialisasikan kepada semua warga sekolah sehingga

tertanam pemikiran, tindakan, kebiasaan, hingga sampai pada

kepemilikan karakter mutu oleh warga sekolah.

2) Sumber daya tersedia dan siap

Sumber daya merupakan input penting yang diperlukan

untuk berlangsungnya proses pendidikan sekolah. Tanpa sumber

daya yang memadai, proses pendidikan di sekolah tidak akan

tercapai. Sumber daya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu

sumber daya manusia dan sumber daya selebihnya (uang, peralatan,

perlengkapan, bahan dan sebagainya) dengan penegasan bahwa

sumber daya selebihnya tidak mempunyai arti apapun bagi

37

perwujudan sasaran sekolah. Sekolah yang menerapkan MPMBS

harus memiliki tingkat kesiapan sumber daya yang memadai untutk

menjalankan proses pendidikan. Artinya, segala sumber daya yang

diperlukan untuk menjalankan proses pendidikan harus tersedia dan

dalam keadaan siap. Ini bukan berarti bahwa sumber daya yang ada

harus mahal, tetapi sekolah yang bersangkutan dapat memanfaatkan

keberadaan sumberdaya yang ada di lingkungannya.

3) Staf yang kompeten dan berdedikasi Tinggi

Sekolah yang efektif pada umumnya memiliki staf yang

mampu (kompeten) dan berdedikasi tinggi terhadap sekolahnya.

Implikasinya jelas, yaitu bagi sekolah yang ingin efektivitasnya

tinggi, maka kepemilikan staf yang kompeten dan berdedikasi tinggi

merpakan keharusan.

4) Memiliki harapan prestasi yang tinggi

Sekolah yang menerapkan MPMBS mempunyai dorongan

dan harapan yang tinggi untuk meningkatkan prestasi peserta didik

dan sekolahnya. Pemimpin sekolah memiliki komitmen dan

motivasi yang kuat untuk meningkatkan mutu sekolah secara

optimal. Guru memiliki komitmen dan harapan yang tinggi bahwa

anak didiknya dapat mencapai tingkat prestasi yang maksimal.

Sementara itu peserta didik mempunyai motivasi untuk selalu

meningkatkan diri untuk berprestasi sesuai dengan bakat dan

38

kemampuannya. Harapan tinggi ketiga unsure sekolah ini

merupakan salah satu faktor yang menyebabkan sekolah selalu

dinamis untuk selalu menjadi lebih baik dari keadaan sebelumnya.

5) Fokus pada pelanggan

Semua input dan proses yang dikerahkan di sekolah tertuju

utamanya untuk meningkatkan mutu dan kepuasan peserta didik.

Konsekuensinya logis dari ini semua adalah bahwa penyiapan input

dan proses belajar mengajar harus benar-benar mewujudkan sosok

utuh mutu dan kepuasan yang diharapkan dari pemimpin

6) Input Manajemen.

Sekolah yang menerapkan MPMBS harus memiliki input

manajemen yang memadai untuk menjalankan roda sekolah. Input

manajemen yang dimaksud adalah : tugas yang jelas, rencana yang

rinci dan sistematis, program yang mendukung bagi pelaksanaan

rencana, ketentuan-ketentuan (aturan main) yang jelas sebagai

panutan bagi warga sekolahnya untuk bertindak, dan adanya sistem

pengendalian mutu yang efektif dan efisien untuk meyakinkan agar

sasaran yang telah disepakati dapat tercapai.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, input adalah segala

sesuatu yang harus tersedia yang diperlukan dalam kegiatan

penyelenggaraan pendidikan atau disebut sarana pendukung.

E. Manajemen Komponen-komponen Sekolah

Pada hakikatnya manajemen sekolah mempunyai arti yang hampir sama

dengan manajemen pendidikan, yang masing-masing memiliki ruang lingkup

39

dan bidang kajian yang sama. Namun manajemen pendidikan mempunyai

jangkauan kajian yang lebih luas dari pada manajemen sekolah. Dengan kata

lain manajemen sekolah merupakakn bagian dari manajemen pendidikan.

Manajemen sekolah terbatas pada satu sekolah saja, sedangkan manajemen

pendidikan meliputi seluruh komponen sistem pendidikan bahkan bisa

menjangkau sistem yang lebih luas dan besar (supra sistem) secara regional,

nasional, dan bahkan internasional (Mulyasa 2004: 39).

Implementasi manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah pada

hakikatnya merupakan manajemen terhadap komponen-komponen sekolah

itu sendiri. Sedikitnya ada tujuh komponen yang harus dikelola dengan baik,

menurut Mulyasa (2004: 39-53), dalam rangka pelaksanaan manajemen

sekolah yakni :

1. Manajemen Kurikulum dan Program Pengajaran

Perencanaan dan pengembangan kurikulum merupakan tanggung

jawab pemeritah pusat cq. Depdiknas, sedangkan di tingkat sekolah

tinggal merealisasikan dan menyesuaikan kurikulum tersebut dengan

kondisi dan kebutuhan siswa. Selain itu sekolah bertuggas pula

mengembangkan bentuk kurikulum lokal sesuai dengan kebutuhan

masyarakat dan lingkungan setempat.

Pengembangan kurikulum lokal dimaksudkan terutama untuk

mengimbangi kelemahan-kelemahan kurikulum sentralisasi dan

bertujuan agar peserta didik lebih mencintai budaya sekitar dan

mengenal lingkungannya sebagai kontribusi pelestarian dan

40

pengembangan sumber daya alam menuju pembangunan nasioani yang

tetep berakar pada sosial budaya lingkungan.

Lebih lanjut dikatakan bahwa sekolah merupakan ujung tombak

pelaksanaan kurikulum, baik kurikulum nasional maupun muatan lokal,

yang diwujudkan melalui proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan

pendidikan nasional. Agar proses belajar mengajar dapat dilaksanakan

secara efektif dan efisien, serta mancapai hasil yang diharapkan,

diperlukan suatu manajemen kurikulum dan program pengajaran.

Sehubungan dengan pelaksanaan manajemen kurikulum dan

program pengajaran, kepala sekolah selaku manajer diharapkan dapat:

a. Membimbing dan mengarahkan pengembangan kurikulum dan

program pengajaran serta melakukan pengawasan.

b. Melakukan pengembangan program sekolah dengan tidak membatasi

diri pada pendidikan dalam arti sempit, namun harus mampu

menghubungkan program-program sekolah dengan-seluruh

kehidupan peserta didik dan kebutuhan lingkungan.

c. Bertanggung jawab terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan

penilaian.

d. Menjabarkan isi kurikulum bersama guru-guru secara rinci dan

operasional ke dalam program tahunan dan semester, selanjutnya

harus dikembangkan oleh guru-guru sebelum melakukan kegiatan

belajar mengajar dalam bentuk perangkat pembelajaran.

e. Melakukan pembagian tugas guru, penyusunan kalender pendidikan

41

dan jadwal pelajaran serta kegiatan lain yang relevan.

2. Manajemen Tenaga Kependidikan

Salah satu keberhasilan pelaksanaan manajemen sekolah sangat

ditentukan oleh keberhasilan pengelolaan tenaga kependidikan yang

tersedia di sekolah untuk meningkatkan produktivitas dan prestasi kerja,

dengan cara meningkatkan perilaku manusia melalui aplikasi konsep dan

teknik manajemen personalia modern.

Dalam UU RI No 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 5 disebutkan

bahwa tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang

mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan

pendidikan. Yang dimaksud tenaga kependidikan dalam lingkup

manajemen ini adalah manusia yang mengabdikan diri dalam dunia

pendidikan baik mereka sebagai pendidik (guru, dosen, konselor,

pamong belajar, widya iswara, tutor, instruktur, fasilitator) maupun

tenaga kependidikan lain yang berpartisipasi aktif dalam

penyelenggaraan pendidikan.

Manusia adalah aset pembangunan bangsa sampai kapanpun.

Apakah manusia itu berkualitas atau pun tidak. Karena mereka aset,

setidaknya segala aktivitasnya harus dikelola dalam satu manajemen

sumber daya manusia yang terorganisir dengan baik dan tepat sasaran

guna mencapai tujuan. Human resource management encompasses

those activities designed to provide and coordinate the human resource

of an organization' ( Lloyd L. Byars & Leslie Rue 2000: 3).

42

Dalam MPMBS, manajemen tenaga kependidikan bertujuan

untuk:

a. Mendayagunakan tenaga kependidikan secara efektif dan efisien

untuk mencapai hasil yang optimal, namun tetap dalam kondisi yang

menyenangkan.

b. Mengembangkan, mengkaji dan memotivasi personel guna mencapai

tujuan.

c. Membantu anggota mencapai posisi dan standar perilaku.

d. Mengoptimalkan perkembangan karier tenaga kependidikan.

e. Menyelaraskan tujuan individu dan organisasi.

Lebih lanjut dikatakan bahwa manajemen tenaga kependidikan

(guru dan karyawan) mencakup kegiatan (1) perencanaan pegawai; (2)

pengadaan pegawai; (3) pembinaan dan pengembangan pegawai; (4)

promosi dan mutasi; (5) pemberhentian pegawai; (6) kompensasi dan (7)

penilaian pegawai. Untuk mendapatkan mutu tenaga kependidikan, satu

hal yang musti harus diperhatikan adalah seleksi awal (perekrutan

pegawai) yang harus dilakukan secara selektif.

Banyak cara untuk memperoleh SDM yang bermutu, antara lain

memperhatikan proses awal penerimaan pegawai, karyawaan, atau

penempatan personel dalam suatu jabatan. Lowongan yang ada dalam

perusahaan atau dalam dunia pendidikan yang meliputi pengangkatan

guru, pengangkatan pegawai dan karyawan hendaknya melalui seleksi

yang ketat dalam proses perekrutannya. Demikian juga tentang

43

penempatan SDM dalam jabatan, harus mempertimbangkan berbagai

hal, termasuk yang paling utama dilihat dari sisi kualitasnya secara

komprehensif. Fit and proper test hendaknya diberlakukan sebelum

pegawai tersebut memangku jabatan, agar the right man on the right

place tidak hanya sekedar ungkapan belaka, namun ada realitasnya.

Lloyd. Byars & Leslie Rue (2000: 151) states Recruitment involves

seeking and attracting a pool of people from which qualified candidates

for job vacancies can he chosen. In an area when the focus of most

organisations has been on efficiently and effectively running the

organisation, recmitmen the right person for the job is a top priority

Namun, dalam pemberdayaan SDM menuju kualitas tenaga

kependidikan, mengandalkan modal awal berupa perekrutan / seleksi

saja dirasa tidak cukup, tetapi harus mencakup tujuh aspek manajemen

tenaga kependidikan tersebut di atas.

3. Manajemen Kesiswaan (Peserta Didik)

Dalam UU RI No 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan

nasional tahun 2003 passl 1 ayat 4 disebutkan pengertian peserta didik

adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri

melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang,dan jenis

pendidikan tertentu.

Untuk mengoptimalisasikan Semua jenis dan bentuk kegiatan

siswa dan juga sebagai pusat kegiatan para siswa di sekolah bersama

dengan jalur pembinaan yang lain, yakni latihan kepemimpinan, ekstra

44

kurikuler, dan kegiatan wiyata mandala serta aktivitas siswa lainnya,

perlu dibentuk wadah kegiatan yang resmi. Pada jenjang pendidikan

menengah, satuan pendidikan SMA khususnya, telah dibentuk organisasi

siswa yang kemudian disebut Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS )

(Depdiknas 1977: 4-7).

Menurut Mulyasa (2004: 46) manajemen kesiswaan adalah

kegiatan penataan, pengaturan yang berkaitan dengan peserta didik mulai

dari masuk sampai keluarnya peserta didik tersebut dari sekolah. Lebih

lanjut dikatakan bahwa tujuan manajemen kesiswaan adalah untuk

mengatur berbagai kegiatan dalam bidang kesiswaan agar kegiatan

pembelajaran di sekolah dapat berjalan lancar, tertib dan teratur untuk

mencapai tujuan pendidikan sekolah.

Sutrisno dalam Mulyasa (2004) menyebutkan sedikitnya ada tiga

tugas utama yang harus diperhatikan, yakni (1) penerimaan siswa baru; (2)

kegiatan kemajuan belajar; (3) Bimbingan dan pembinaan disiplin.

Kaitannya dengan tugas tersebut, tanggung jawab kepala sekolah dalam

pengelolaan bidang kesiswaan adalah (1) kehadiran murid; (2)

penerimaan, orientasi, klasifikasi siswa; (3) evaluasi dan pelaporan

kemajuan belajar; (4) program pengayaan dan perbaikan; (5) pengendalian

disiplin; (6) program bimbingan dan konseling; (7) program kesehatan dan

keamanan; (8) penyesuai pribadi, sosial dan emosional.

45

4. Manajemen Keuangan dan Pembiayaan

Dalam penyelenggaraan pendidikan, keuangan dan pembiayaan

merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang

efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Sumber keuangan dan

pembiayaan, menurut Mulyasa (2004), berasal dari tiga sumber, yakni dari

(1) pemerintah, (2) orang tua peserta didik; (3) masyarakat baik mengikat

maupun tidak mengikat. Adapun demensi pengeluarannya meliputi biaya

rutin dan biaya pembangunan. Dalam rangka implementasi manajeman

sekolah manajemen komponen keuangan harus dilaksanakan dengan baik

dan cermat mulai tahap penyusunan anggaran, penggunaan sampai dengan

pertanggungjawabannya.

Banyak penyebab kegagalan pendidikan di Indonesia , salah satu

diantaranya yang paling dominan adalah pembiayaan. Pendidikan bisa

terhambat atau bahkan terjadi kemandegan karena minimnya pembiayaan.

Jim Haughey (2003) said that Education work can be stalled by state /

local budget defisits.

Anggaran untuk pendidikan yang tidak memadai akan berdampak

serius terhadap kinerja pendidikan yang langsung berakibat pada kualitas

produksinya, yakni keluaran yang tidak bermutu dalam bentuk SDM

rendah.. Pemerintah sudah banyak berupaya meningkatkan mutu

pendidikan. Salah satu diantaranya adalah anggaran pendidikan 20% dari

APBD/APBN yang secara resmi termaktub dalamUndang Undang Dasar

bab 13, pasal 31 ayat 4 yang berbunyi, Negara memprioritaskan anggaran

46

pendidikan sekurang kurangnya 20 % dari anggaran pendapatan belanja

negara serta dari anggaran pendapatan belanja daerah untuk memenuhi

kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Biaya dalam pendidikan meliputi biaya langsung (direct cost) dan

biaya tidak langsung {indirect cost). Biaya langsung meliputi biaya yang

dikeluarkan untuk keperluan pelaksaaaan pengajaran, kegiatan belajar

siswa baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, orang tua, maupun siswa

sendiri. Sedangkan biaya tidak langsung berupa keuntungan yang hilang

(earning for gone) dalam bentuk biaya kesempatan yang hilang

(opportunity cost) yang dikorbankan oleh siswa selama belajar (Cohn,

Thomas Jone, Alan Thomas dalam Nannang Fattah 2000: 23).

Dalam konsep pembiayaan pendidikan ada dua hal penting yang

perlu dikaji yakni (1) biaya pendidikan secara keseluruhan (total cost); dan

(2) nilaya satuan per siswa (unit cost). Biaya keseluruhan sekolah berasal

dari pemerintah, orang tua dan masyarakat untuk penyelenggaraan

pendidikan selama satu tahun pelajaran. Sedangkan biaya satuan per siswa

menggambarkan seberapa besar uang yang dialokasikan ke sekolah-

sekolah secara efektif untuk kepentingan murid dalam menempuh

pendidikan. Biaya satuan ini diperoleh dengan memperhitungkan jumlah

murid pada masing-masing sekolah, maka biaya satuan dapat dipakai

sebagai standar dan dapat dibandingkan dengan sekolah lain. Analisis

biaya satuan ini harus dilakukan untuk mengetahui efisiensi dalam

penggunaan sumber-sumber anggaran di sekolah, keuntungan dari

47

investasi pendidikan dan pemerataan pengeluaran masyarakat, pemerintah

untuk pendidikan. Hal ini penting untuk diketahui dan dicermati dalam

rangka untuk menetukan altematif kebijakan dalam upaya perbaikan atau

peningkatan sistem pendidikan. Mingat, Tan dalam Nannang Fattah (2000:

24)

Biaya satuan per siswa adalah biaya rata-rata per siswa yang dihitung

dari total pengeluaran sekolah dibagi seluruh siswa yang ada di sekolah

(enrollment) dalam kurun waktu tertentu. Dengan mengetahui besarnya

biaya satuan per siswa berguna untuk menilai berbagai altematif kebijakan

dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Efektivitas pembiayaan pendidikan di sekolah dapat dilihat dari

pemanfaatan biaya yang sudah dialokasikan pada sisi pengeluaran, yang

sudah dikaji dan dianalisis dari sisi total cost dan unit cost, untuk

mengetahui besarnya biaya manfaat dalam investasi pendidikan. Hasil

analisis biaya manfaat, ini dapat membantu para pengambil keputusan

dalam menentukan pilihan di antara alternatif alokasi sumber-sumber

pendidikan yang terbatas tetapi memberikan keuntungan yang tinggi.

Dalam biaya pendidikan, efisiensi ditentukan oleh ketepatan di dalam

mendayagunkan anggaran pendidikan dengan memberikan prioritas pada

faktor input pendidikan yang dapat memicu pencapaian prestasi siswa.

5. Manajemen Sarana dan prasarana Pendidikan

Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara

langsung dimanfaatkan dan menunjang proses pendidikan, khususnya

48

proses belajar mengajar, misalnya gedung, ruang kelas, meja kursi serta

media pembelajaran. Adapun yang dimaksud dengan prasarana adalah

fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan

atau pembelajaran, seperti halaman, kebun, taman sekolah, jalan menuju

sekolah. Namun apabila lapanagan dipergungkan untuk olahraga, berarti

lapangan termasuk sarana pendidikan (Mulyasa 2004: 49).

Kepiawaian kepala sekolah dalam me-manage dan

mengefektifkan sarana prasarana sekolah sangat diperlukan dengan

harapan agar keberadaan sarpras dapat memberikan kontribusi yang

optimal terhadap proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah tersebut.

6. Manajemen Hubungan Masyarakat dengan sekolah

Penciptaan hubungan harmonis antara sekolah dengan masyarakat

sebagai stakeholder pendidikan merupakan keniscayaan dan sangat

signifikan dalam implementasi MPMBS. Hubungan baik ini dapat

diciptakan lewat seringnya komunikasi dua arah antara sekolah dengan

masyarakat, teruma orang tua siswa yang dapat dilakukan melalui

pemberian penjelasan oleh sekolah kepada masyarakat tentang program-

program, tujuan dan kebutuhan sekolah. Disamping itu sekolah harus

mengetahui dengan jelas kebutuhan, harapan, dan tuntutan masyarakat

terhadap sekolah.

Menurut Mulyasa (2004) hubungan yang baik ini bertujuan untuk (1)

memajukan kualitas pembelajaran; (2) meingkatkan kualitas hidup dan

penghidupan masyarakat; (3) menggairahkan masyarakat untuk menjalin

49

hubungan dengan sekolah. Apabila hubungan hrmonis ini dapat

diciptakan, keuntungan sekolah adalah adanya rasa tanggung jawab dan

partisipasi aktif masyarakat untuk memajukan sekolah.

7. Manajemen Layanan Khusus

Manajemen layanan khusus meliputi manajemen perpustakaan,

kesehatan, dan keamanan sekolah. Pelaksanaan manajemen sekolah yang

efektif dan efisien tentu mencakup semua unsur / komponen yang ada di

sekolah termasuk manajemen layanan khusus. Dalam sekolah efektif, tidak

hanya bertanggung jawab melaksanaan proses pembelajaran melainkan

juga pelayanan perpustakaan, kesehatan dan keamanan lingkungan

sekolah.

Salah satu sumber belajar yang mendukung pembelajaran adalah

perpustakaan (Depdikbud 1998: 100). Disebutkan pula bahwa fungsi

perpustakaan adalah sebagai pusat kegiatan pembelajaran, penelitian

sederhana, dan tempat menambah ilmu pengetahuan serta tepat rekreasi.

Adapun tujuan diselenggarakan perpustakaan di sekolah sebagai upaya

untuk mengembangkan dan meningkatkan minat, kemampuan dan

kebiasaan membaca (budaya membaca) melatih dalam memanfaatkan

bahan pustaka sebagai sumber informasi serta meningkatkan daya kritis

dan kreativitas siswa.

50

F. Penelitian yang Relevan

Suhardo dalam tesis (2004) Pelaksanaan Program Manajemen

Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah di SMA Negeri 3 Wonogiri Tahun

Ajaran 2003/2004 menyimpulkan bahwa peningkatan mutu di SMA Negeri

3 Wonogiri diawali adanya identifikasi kendala yang didihadapi sekolah

meliputi keterbatasan kewenangan sekolah, rendahnya partisipasi masyarakat

dan rendahnya prestasi akademik.

Yahmin dalam tesis (2006) Implementasi Manajemen Peningkatan

Mutu Berbasis Sekolah di SMA Negeri 2 Pati dalam meningkatkan Mutu

Pendidikan Tahun Pelajaran 2005/2006 diawali adanya identifikasi

minimnya warga sekolah (guru-guru, tata usaha, karyawan, siswa) dan

masyarakat (orang tua siswa, komite sekolah dan tokoh masyarakat) tentang

MPMBS.

51

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan fokus permasalahan dalam penelitian ini, maka

pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan naturalistik

kualitatif. S. Nasution, merumuskan batasan tentang penelitian

naturalistik kualitatif sebagai berikut : penelitian kualitatif pada

hakekatnya adalah mengamati orang dalam lingkungannya, berinteraksi

dengan mereka berusaha memahami bahasa dan tafsiran tentang dunia

sekitarnya. Stuart A Schlegel (1984) dalam Lexy Moleong (1990:34),

menegaskan bahwa tahap akhir dari penelitian kualitatif ialah peneliti

harus menafsirkan hasil-hasil penelitiannya.

2. Jenis Penelitian

Berdasarkan substansi permasalahan yang diteliti, maka jenis

penelitian ini adalah kualitatif (qualitative approach) yang

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari

partisipan. Menurut Nana Syaodih Sukmadinata (2005:94) partisipasn

adalah orang yang diajak wawancara, diobservasi, pemberi data,

pendapat, pemikiran dan persepsi.

Moleong (2005:6) memberikan pengertian penelitian kualitatif

adalah penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang

apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi,

motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara

51

52

deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus

yang alamiah d