78d6ff6ff4efbdfbd06819f57654a193

8/20/2019 78d6ff6ff4efbdfbd06819f57654a193

1/119

KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK Studi Kasus Evaluasi Program Kesejahteran Sosial Anak

di Provinsi DKI Jakarta, DI. Yogyakarta,

dan Provinsi Aceh

Editor

Drs. Edi Suharto, Ph.D.

Penulis

Mulia Astuti dkk.

P3KS Press (Anggota IKAPI)

Tahun 2013

8/20/2019 78d6ff6ff4efbdfbd06819f57654a193

2/119

Editor:

Drs. Edi Suharto, Ph.D.

Penulis:

1. Dra. Mulia Astuti, M.Si.2. Ir. Ruaida Murni

3. Drs. Ahmad Suhendi, M.Si.

Design Cover :

Kreasi

Tata letak:

Kreasi

Foto Cover:

Peneliti

Cetakan Pertama: Desember 2013

ISBN: 978-979-698-365-0

Penerbit : P3KS PressAlamat Penerbit : Jl. Dewi Sartika No. 200 Cawang III Jakarta - Timur Telp. (021) 8017126

Sanksi Pelanggaran Pasal 72Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

1. Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana

dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan penjara

masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00

(satu juta rupiah) atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling

banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual

kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau hak terkait

sebagaimana di maksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)

tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

PERPUSTAKAAN NASIONAL: KATALOG DALAM TERBITAN (KDT)

Mulia Astuti, dkk

Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak. Studi Kasus:

Evaluasi Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) di Provinsi DKI Jakarta, DI. Yogyakarta dan Provinsi Aceh; Jakarta 2013.P3KS Press. vii + 111 hlm. 14.8cm x 21cm.

8/20/2019 78d6ff6ff4efbdfbd06819f57654a193

3/119

iiiPenelitian Kebijakan Kesejahteraan, Pengasuhan Dan Perlindungan Anak

PENGANTAR PENERBIT

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena ataslimpahan nikmat-Nya, buku hasil Studi Kebijakan Kesejahteraan dan

Perlindungan Anak (Studi Kasus Evaluasi Program Kesejahteraan Sosial

Anak) dapat diselesaikan.

Dalam buku ini memuat inormasi menarik tentang Kebijakan

Kesejahteraan dan Perlindungan Anak, khususnya terkait implementasi

Program Kesejahteraan Sosial Anak. Oleh karena itu buku hasil studi ini

layak untuk diterbitkan.

Buku hasil studi ini dapat memberikan manaat bagi unit

kerja terkait di lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia,

pemerintah daerah setempat dalam upaya pengembangan kebijakan

kesejahteraan dan perlindungan anak, serta pembaca pada umumnya

yang berkecimpung dalam bidang kesejahteraan dan perlindungan anak.

Pada siklus perumusan kebijakan sosial, studi ini sesungguhnyadapat menjadi keharusan dalam upaya mengetahui sejauhmana kebijakan

sosial yang dibuat telah menjawab kebutuhan dan permasalahan anak

yang dihadapi masyrakat.

Kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran pelaksanaan

studi ini, diucapkan terima kasih. Diharapkan buku hasil studi ini layak

untuk dibaca

Jakarta, November 2013

Penerbit

8/20/2019 78d6ff6ff4efbdfbd06819f57654a193

4/119

iv Penelitian Kebijakan Kesejahteraan, Pengasuhan Dan Perlindungan Anak

PENGANTAR EDITOR

Puji syukur patut kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas

berkah dan rahmatNya, penulisan buku ini dapat selesai pada waktunya.Buku ini, sesuai dengan judulnya, berisi tentang Kebijakan Kesejahteraan

dan Perlindungan Anak.

Permasalahan anak menjadi perhatian besar sejak lama.

Berdasarkan data Biro Pusat Statistik (2006), jumlah anak Indonesia

usia di bawah 18 tahun mencapai 79.898.000 jiwa, dan mengalami

peningkatan menjadi 85.146.600 jiwa pada tahun 2008. Sementara itu,

Kementerian Sosial melalui Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA),

sejak tahun 2005 sampai 2013, rata-rata baru bisa menangani 3,7% atau

sekitar 170.000 anak/tahun.

Pada tahun 2013, penerima manaat Program Kesejahteraan

Sosial Anak sebesar 175.611 anak. Program ini bertujuan mewujudkan

pemenuhan hak dasar anak dan perlindungan terhadap anak dari

keterlantaran, kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi sehingga tumbuhkembang, kelangsungan hidup dan partisipasi anak dapat terwujud.

Program Kesejahteraan Sosial Anak merupakan bagian dari

sistem Kesejahteraan Sosial secara luas. Kesejahteraan sosial sendiri

adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial

warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan

diri, sehingga dapat melaksanakan ungsi sosialnya (menurut Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial). Dalamkonsep kesejahteraan sosial, harus terdapat aspek pencegahan (primer),

penanganan resiko (sekunder), maupun penanganan korban (tersier).

Program Kesejahteraan Sosial Anak juga mencakup aspek

perlindungan anak. Disini, titik berat ada pada penanganan masalah

yang dialami anak. Konsep ini masuk dalam pelayanan tersier. Dalam

PKSA, terdapat 5 cluster pelayanan anak. Cluster tersebut adalah, AnakBalita Terlantar, Anak Terlantar yang tercakup di dalamnya Anak Jalanan,

8/20/2019 78d6ff6ff4efbdfbd06819f57654a193

5/119

v Penelitian Kebijakan Kesejahteraan, Pengasuhan Dan Perlindungan Anak

Anak Berhadapan dengan Hukum, Anak dengan Kedisabilitasan, dan

Anak Memerlukan Perlindungan Khusus.

Buku Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak ini

berisikan isu-isu anak, keluarga, dan masyarakat dalam lingkupkesejahteraan, pengasuhan, dan perlindungan anak, Lalu, bagaimana

respon Kementerian Sosial dan Kementerian/Lembaga lain terhadap

isu-isu tersebut. Dan, apakah Program Kesejahteraan Sosial Anak sudah

berjalan eekti. Buku ini juga berupaya menyajikan alternati kebijakan

dan rekomendasi kebijakan prioritas dalam kebijakan kesejahteraan dan

perlindungan anak.

Kami berharap, buku Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan

Anak ini bermanaat bagi Kementerian Sosial dalam menjalankan

Program Kesejahteraan Sosial Anak. Lebih luas lagi, semoga buku ini

berguna bagi masyarakat umum. Terutama, Kementerian/Lembaga lain,

Dinas Sosial, dan semua pihak yang bergerak dalam bidang kesejahteraan

dan perlindungan anak.

Pada akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada timpeneliti, dan semua pihak yang telah membantu. Dengan dukungan

berbagai pihak, buku Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak

ini dapat tersusun.

EDITOR

8/20/2019 78d6ff6ff4efbdfbd06819f57654a193

6/119

vi Penelitian Kebijakan Kesejahteraan, Pengasuhan Dan Perlindungan Anak

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENERBIT .................................................................. iii

PENGANTAR EDITOR ....................................................................... iv

DAFTAR ISI ........................................................................................... vi

BAB I : PENDAHULUAN ................................................................. 1

BAB II : KESEJAHTERAN, PENGASUHAN,

DAN PERLINDUNGAN ANAK ........................................ 13

A. Kesejahteraan Anak .......................................................... 13

B. Pengasuhan Anak ............................................................. 14

C. Perlindungan Anak .......................................................... 16

D. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan,

Pengasuhan dan Perlindungan Anak ............................. 24

BAB III : MASALAH DAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN,

PENGASUHAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ........... 27

A. Masalah Kesejahteraan, Pengasuhan dan

Perlindungan Anak ........................................................... 27B. Kebijakan Kesejahteraan, Pengasuhan dan

Perlindungan Anak .......................................................... 52

BAB IV : EFEKTIVITAS PROGRAM

KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK .................................. 75

A. Dampak PKSA terhadap Penguatan Kelembagaan

Kesejahteraan Sosial Anak .............................................. 76

B. Dampak PKSA terhadap Penguatan Tanggung

Jawab Orangtua/ Keluarga dalam Pengasuhan

dan Perlindungan Anak ................................................ 84

C. Dampak PKSA terhadap Kesejahteraan Anak ........... 87

BAB V : ALTERNATIF KEBIJAKAN ............................................. 93

A. Alternatif Kebijakan ...................................................... 93

B. Analisis dan Evaluasi Alternatif Kebijakan ................. 94

8/20/2019 78d6ff6ff4efbdfbd06819f57654a193

7/119

viiPenelitian Kebijakan Kesejahteraan, Pengasuhan Dan Perlindungan Anak

BAB VI : REKOMENDASI KEBIJAKAN PRIORITAS .................. 97

A. Tujuan Kebijakan ........................................................... 97

B. Sasaran ............................................................................ 97

C. Strategi ............................................................................ 97D. Komponen Program ...................................................... 98

E. Kelembagaan .................................................................. 98

F. Indikator Kebijakan ....................................................... 100

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................... 101

INDEK ................................................................................................. 106

SEKILAS PENULIS ............................................................................ 109

8/20/2019 78d6ff6ff4efbdfbd06819f57654a193

8/119

8/20/2019 78d6ff6ff4efbdfbd06819f57654a193

9/119

1Penelitian Kebijakan Kesejahteraan, Pengasuhan Dan Perlindungan Anak

BAB I

PENDAHULUAN

Kesejahteraan dan perlindungan anak di Indonesia telah diatur

oleh berbagai kebijakan dan program, antara lain mulai dari Undang

Undang Dasar 1945, dimana anak terlantar dan akir miskin

dipelihara oleh Negara. Undang Undang Republik Indonesia Nomor

4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak telah mengatur tentang

hak anak yaitu “anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan

dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganyamaupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang

dengan wajar”, dan tanggung jawab orangtua yaitu bahwa “orangtua

bertanggung jawab terhadap kesejahteraan anak”.

Pada tahun 1990 Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak

Anak (KHA) melalui Keppres 36/1990 pada tanggal 25 Agustus 1990

dimana substansi inti dari KHA adalah adanya hak asasi yang dimiliki

anak dan ada tanggung jawab Negara-Pemerintah-Masyarakat-dan

Orangtua untuk kepentingan terbaik bagi anak agar meningkatnya

eektivitas penyelenggaraan perlindungan anak secara optimal.

Kemudian KHA dikuatkan dengan terbitnya Undang Undang

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang mengatur

tentang Hak dan Kewajiban Anak, serta kewajiban dan tanggug

jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orangtua. Di

samping itu juga diatur tentang kuasa asuh, perwalian, pengasuhan

dan pengangkatan anak, serta penyelenggaraan perlindungan.

Permasalahan anak telah direspon oleh berbagai Kementerian/

Lembaga terkait, antara lain Kementerian Sosial, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak, Kesehatan, Pendidikan,

Agama, Dalam Negeri, Tenaga Kerja, Hukum dan HAM, Kepolisian,

Pengadilan Negeri, Lembaga donor dan lembaga kesejahteraan sosial

8/20/2019 78d6ff6ff4efbdfbd06819f57654a193

10/119

2 Penelitian Kebijakan Kesejahteraan, Pengasuhan Dan Perlindungan Anak

di tingkat nasional maupun wilayah. Di lingkup Kementerian Sosial

(selanjutnya disebut Kemensos) untuk mempercepat penanganan

masalah sosial anak, pada tahun 2009 Direktorat Kesejahteraan

Sosial Anak mulai mengembangkan Program Kesejahteraan Sosial

Anak (PKSA) melalui kegiatan uji coba penanganan anak jalanan

di lima wilayah yaitu Jawa Barat, DKI Jakarta, Lampung, Sulawesi

Selatan, dan Yogyakarta. PKSA dikuatkan melalui kebijakan

pemerintah yaitu keluarnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun

2010 Tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan

Nasional, dimana diperlukan penyempurnaan program bantuan

sosial berbasis keluarga khususnya bidang kesejahteraan sosial

anak balita terlantar, anak terlantar, anak jalanan, anak dengan

disabilitas, anak yang berhadapan dengan hukum, dan anak yang

membutuhkan perlindungan khusus. Selanjutnya PKSA dikuatkan

lagi dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 Tentang

Program Pembangunan yang Berkeadilan, yang menetapkan PKSA

sebagai program prioritas nasional yang meliputi PKSA Balita,

PKSA Terlantar, PKS-Anak Jalanan, PKS-Anak yang Berhadapan

dengan Hukum, PKS-Anak Dengan Kecacatan, dan PKS-Anak yang

Membutuhkan Perlindungan Khusus.

Sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden, telah ditetapkan

Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 15A/HUK/2010 Tentang

Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA), dan

untuk operasionalisasi PKSA telah diterbitkan Pedoman Operasional

Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) melalui KeputusanDirektur Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor: 29/RS-KSA/2011

Tentang Pedoman Operasional PKSA. Mulai tahun 2010, layanan

PKSA telah diperluas jangkauan target sasaran maupun wilayahnya.

PKSA dikembangkan dengan perspektif jangka panjang sekaligus

untuk menegaskan komitmen Kementerian Sosial untuk merespon

tantangan dan upaya mewujudkan kesejahteraan sosial anak yang

berbasis hak. Perwujudan dari kesungguhan Kementerian Sosial

8/20/2019 78d6ff6ff4efbdfbd06819f57654a193

11/119


mendorong perubahan paradigma dalam pengasuhan, peningkatan

kesadaran masyarakat, penguatan tanggung jawab orangtua/

keluarga, dan perlindungan anak yang bertumpu pada keluarga dan

masyarakat, serta mekanisme pemenuhan kebutuhan dasar anak

yang dapat merespon keberagaman kebutuhan melalui tabungan.

PKSA merupakan respon sistemik dalam perlindungan anak,

termasuk memberikan penekanan pada upaya pencegahan melalui

lima komponen program yaitu: 1) pemenuhan kebutuhan dasar,

2) aksesibilitas terhadap pelayanan sosial dasar, 3) pengembangan

potensi dan kreativitas anak, 4) penguatan tanggung jawab

orangtua, dan 5) penguatan lembaga kesejahteraan sosial anak.Secara konseptual PKSA lebih komprehensi dan berkelanjutan

dibandingkan program pelayanan sosial anak pada tahun-tahun

sebelumnya karena sudah berdasarkan pendekatan kepada anak,

orangtua atau keluarga ( amily base care), dan kepada masyarakat

yaitu lembaga kesejahteraan sosial yang khusus menangani anak

(LKSA).

Sebelumnya, pengasuhan anak dan masalah-masalah

perlindungan anak hanya diokuskan pada anak. Keluarga dan

masyarakat belum banyak disentuh. Misalnya penanganan anak

terlantar, anak jalanan, anak berhadapan dengan hukum lebih

banyak diserahkan ke lembaga atau panti sosial dimana di dalam

penanganannya orangtua atau keluarga pengganti kurang dilibatkan.

Anak lebih banyak dicabut dari lingkungan keluarga. Isu ini

dipertegas dengan banyaknya jumlah panti asuhan.

Hasil penelitian Save the Children, Depsos RI dan Unice, 2007,

“memperkirakan terdapat 5.250 hingga 8.610 panti asuhan seluruh

Indonesia atau terdapat 225.750 hingga 315.000 anak jika jumlah

panti sebanyak 5.250 dan 370.230 hingga 516.600 anak jika jumlah

panti 8.610”. Walaupun orangtua mereka masih lengkap, karena

aktor kemiskinan dan agar anak dapat terpenuhi kebutuhan dasar

8/20/2019 78d6ff6ff4efbdfbd06819f57654a193

12/119


serta memperoleh layanan sosial dasar (pendidikan dan kesehatan)

mereka memasukkan anaknya ke panti asuhan.

Tiga tahun terakhir ini (2010, 2011, dan 2012), jumlah anak yang

telah dilayani melalui panti, luar panti, jumlah tenaga, dan jumlahlembaga yang telah diintervensi melalui PKSA adalah sebagai

berikut:

Tabel 1. Jumlah anak melalui Panti dan Luar Panti, SDMdan Lembaga yang telah di Intervensi melalui PKSA

No. Jenis Pelayanan 2010 2011 2012

1. Pelayanan dalam panti 2.575 2.470 2.460

2. Pelayanan luar panti 138.641 158.015 170.461

3. Sumber daya manusia (Pekerja Sosial) 350 855 1.111

4 Lembaga kesejahteraan sosial 5.833 5.833 6.728

Sumber: Direktorat Kesejahteraan Anak, 2013.

Dari hasil evaluasi Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak

dalam implementasi PKSA masih terdapat kendala antara lain: 1)

PKSA belum memiliki data prevalensi yang baik tentang masalahperlindungan anak dan kebijakan perlindungan anak yang

komprehensi, 2) Ada beberapa kasus pemanaatan bantuan yang

digunakan tidak mendorong perubahan perilaku seperti digunakan

untuk modal usaha, memenuhi kebutuhan keluarga, membayar sewa

rumah dan utang serta membeli hewan peliharaan, 3) Belum adanya

rumusan indikator tentang orangtua/keluarga yang dapat merawat

dan melindungi anak-anak dengan kecacatan, dan 4) Terbatasnyalembaga pelayanan sosial masyarakat, sarana dan prasarananya

dalam menangani masalah sosial anak dengan kecacatan.

Pada tahun 2011 Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

(BAPPENAS) bekerjasama dengan Pusat Kajian Perlindungan Anak

Universitas Indonesia, dan Bank Dunia telah melakukan kajian

yang berfokus pada PKSA yaitu menganalisis proses pelaksanaan

program serta kontribusinya terhadap pengembangan pendekatan

8/20/2019 78d6ff6ff4efbdfbd06819f57654a193

13/119


perlindungan. Hasil kajian tersebut menunjukkan antara lain: “PKSA

memberikan manfaat yang sangat berharga kepada mereka yang

membutuhkan, meskipun pelaksanaan program tersebut masih

memiliki banyak kekurangan”. Dari hasil penelitian ini juga terungkap

bahwa pelaksana PKSA belum memiliki data dasar untuk mengukur

keberhasilannya sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan yaitu:

1) Jumlah anak terlantar (termasuk anak balita), anak jalanan, anak-

anak berhadapan dengan hukum, anak-anak penyandang cacat, dan

anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang mampu

mengakses layanan dasar meningkat. 2) Persentase orangtua atau

keluarga yang bertanggung jawab dalam perawatan dan perlindungan

anak meningkat. 3) Jumlah anak yang mengalami masalah sosial

menurun. 4) Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang memberikan

jasa perlindungan bagi anak-anak meningkat. 5) Jumlah pelayanan

yang diberikan LKSA (Lembaga Pelaksana PKSA) meningkat. 6)

Jumlah pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial dan relawan

sosial di bidang kesejahteraan sosial meningkat. 7) Jumlah kerangka

hukum yang mengatur perawatan dan perlindungan anak sebagai

dasar hukum PKSA bertambah. Hasil penelitian ini mengharapkan

KEMENSOS dan BAPPENAS harus bekerja dengan lebih terstruktur

untuk mempromosikan integrasi perlindungan anak dalam kebijakan

Negara di bidang sosial ekonomi. Untuk itu diperlukan suatu

pengkajian dan bukti yang dapat membantu pengembangan sistem

kesejahteraan, pengasuhan, dan perlindungan anak.

Sehubungan dengan masih adanya permasalahan dalamimplementasi kebijakan kesejahteraan, pengasuhan, dan perlindungan

anak khususnya dalam pelaksanaan PKSA, maka Pusat Penelitian

dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial memandang perlu

melakukan penelitian kebijakan ini. Diharapkan hasil penelitian ini

dapat memberikan bukti terbaik dalam mendukung pengembangan

kebijakan, memperjuangkan penyusunan peraturan yang memadai,

berpusat pada anak, keluarga, dan masyarakat serta non diskriminatif.

8/20/2019 78d6ff6ff4efbdfbd06819f57654a193

14/119


Walaupun sudah banyak kebijakan yang dikeluarkan pemerintah

untuk kesejahteraan, pengasuhan dan perlindungan anak mulai dari

Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah,

Instruksi Presiden sampai dengan Keputusan Menteri, namun

dalam implementasinya belum didukung oleh sumber daya manusia

(SDM), anggaran, sarana dan prasarana serta sistem yang memadai,

sehingga masih banyak bermunculan permasalahan pemenuhan

hak-hak dan perlindungan anak. Pada 2011 jumlah Anak Balita

Terlantar 1.224.168 jiwa atau sekitar 5,77 persen dari 21,22 juta jiwa

anak Balita, Anak Terlantar 3.115.777 jiwa atau 5,36 persen dari 58,17

juta jiwa anak usia 5-17 tahun (Kementerian Sosial RI Dalam Angka

2012), dan anak dengan disabilitas pada tahun 2009 berjumlah438,39 ribu jiwa atau 0,55 persen dari jumlah seluruh anak (Profil

PMKS, 2011). Disamping permasalahan konvensional tersebut, saat

ini banyak muncul permasalahan kontemporer seperti anak dengan

narkoba atau HIV/AIDS yang belum terakomodir dalam substasi

peraturan perundang-undangan. Jumlahnyapun belum terdata

secara regular oleh Badan Pusat Statistik (BPS), tetapi tergantung

dari pelaporan keluarga ataupun masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan permasalahan pokok

dalam penelitian adalah:

1. Apa saja masalah/isu-isu anak, keluarga, dan masyarakat dalam

lingkup kesejahteraan, pengasuhan dan perlindungan anak?

2. Bagaimana respon Kemensos dan K/L lain terhadap masalah/

isu-isu tersebut?

3. Bagaimana eektivitas Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA)?

Tujuan penelitian yang diharapkan dapat tercapai adalah:

1. Mengetahui masalah/isu-isu anak, keluarga dan masyarakat

dalam lingkup kesejahteraan kesejahteraan, pengasuhan dan

perlindungan anak.

2. Mengetahui respon Kementerian Sosial RI dan K/L lain terhadapmasalah/isu-isu tersebut dalam bentuk kebijakan.

8/20/2019 78d6ff6ff4efbdfbd06819f57654a193

15/119


3. Mengetahui eektivitas Program Kesejahteraan Sosial Anak

(PKSA).

4. Menyusun rekomendasi pengembangan kebijakan kesejahteraan

anak yang memadai, yaitu berpusat pada anak dan keluarga,serta masyarakat.

Penelitian ini diharapkan bermanaat sebagai masukan bagi

pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan dan program

yang terkait dengan kesejahteraan, pengasuhan dan perlindungan

anak, serta sebagai wacana pengembangan keilmuan, terkait dengan

perlindungan Anak.

Untuk menyamakan persepsi tentang istilah yang digunakan

dalam penelitian ini, maka dirumuskan definisi operasional sebagai

berikut:

1. Kebijakan adalah suatu ketetapan pemerintah, memuat prinsip-

prinsip yang mengarahkan cara-cara bertindak untuk mencapai

tujuan tertentu.

2. Kebijakan Sosial adalah suatu ketetapan pemerintah yangmemberi arah atau petunjuk cara-cara bertindak yang

diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan yang

dirancang untuk mencapai tujuan peningkatan kualitas hidup.

3. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas)

tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

4. Kesejahteraan Sosial Anak adalah kondisi terpenuhinya

kebutuhan material, spiritual, dan sosial anak agar dapathidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat

melaksanakan ungsi sosialnya.

5. Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) adalah upaya

yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan

pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk

pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar anak, yang

meliputi bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, aksesibilitas

8/20/2019 78d6ff6ff4efbdfbd06819f57654a193

16/119


pelayanan sosial dasar, peningkatan potensi diri dan kreativitas

anak, penguatan orangtua/keluarga dan penguatan lembaga

kesejahteraan sosial anak.

6. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) adalah organisasisosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan Program

Kesejahteraan Sosial Anak, yang dibentuk oleh masyarakat atau

diasilitasi pemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang

tidak berbadan hukum.

7. Pendamping PKSA adalah Pekerja Sosial Proesional, Tenaga

Kesejahteraan Sosial Anak, atau Relawan Sosial yang memenuhi

syarat kompetensi untuk melakukan pendampingan, yang

direkrut oleh dan bekerja untuk LKSA, yang ungsinya adalah

melaksanakan tugas-tugas pelayanan kesejahteraan sosial

dan perlindungan khusus kepada anak dan keluarga yang

menjadi penerima manaat PKSA, serta lingkungan komunitas/

masyarakat.

8. Pengasuhan Anak. Dalam kerangka hak anak, keluarga adalah

tempat pengasuhan yang utama. Selain itu dalam kerangka hak

anak, pengasuhan bukan karena anak adalah properti/milikorangtua, tetapi lebih karena duty (kewajiban). Dalam kerangka

hak anak, pengasuhan tidak hanya ada di tangan orangtua yang

melahirkannya, tetapi bisa dilakukan oleh “orangtua” yang lain

yang bisa menjamin anak akan tumbuh dan berkembang dengan

layak.

9. Pelayanan Pengasuhan adalah berbagai jenis pelayanan yang

diberikan untuk memenuhi kebutuhan anak akan pengasuhan,baik dalam keluarganya maupun keluarga pengganti.

10. Pengasuhan Alternati adalah pengasuhan yang diberikan oleh

pihak selain keluarga inti kepada anak, akibat ketidakmampuan

keluarga inti dalam menyediakan pengasuhan yang baik untuk

anak. Pengasuhan ini dapat dilakukan melalui orangtua asuh,

perwalian, dan adopsi.

8/20/2019 78d6ff6ff4efbdfbd06819f57654a193

17/119


11. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan

melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,

berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan

harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan

dari kekerasan dan diskriminasi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitati dengan

menggunakan metode studi kasus pada PKSA. Lokasi penelitian

ditentukan di tiga provinsi. Sesuai dengan hasil konsulatasi dengan

Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak, dipilih lokasi dimana PKSA

sudah dilaksanakan untuk semua kluster yaitu Provinsi Nanggroe

Aceh Darussalam (NAD), Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY),

dan DKI Jakarta. Pada masing-masing provinsi ditentukan dua

kabupaten/kota. Pada masing-masing kabupaten/kota ditentukan

inorman yaitu penerima PKSA (anak dan orangtua), pendamping,

LKSA, dan tokoh masyarakat.

Selain itu juga ada beberapa inorman dari pemangku kepentingan

antara lain: Pada tingkat pusat: Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial,

Direktur Kesejahteraan Sosial Anak, Direktur PemberdayaanKeluarga dan Kelembagaan Sosial Masyarakat, Kementerian

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bappenas,

Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

UNICEF , Komnas Perlindungan Anak, dan Komite Perlindungan

Anak Indonesia (KPAI). Di tingkat provinsi dan kabupaten/kota:

Dinas Sosial Provinsi, Dinas Sosial kabupaten/kota, Anggota

DPRD provinsi, kabupaten/kota, Bappeda provinsi dan kabupaten/

kota, Dinas Kesehatan, Badan Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak, Dinas Pendidikan, Kepolisian RI, Pengadilan

Anak, Forum LKSA, TPA/KB, Rumah Singgah, FKKADK, PSAA,

Pendamping PKSA, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA),

Tokoh Masyarakat, Orangtua/anak, Seksi Sosial Kecamatan, dan

unsur terkait lainnya.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam

secara perorangan dan kelompok (FGD), observasi, dan studi

8/20/2019 78d6ff6ff4efbdfbd06819f57654a193

18/119


kepustakaan/dokumentasi dengan menggunakan pedoman. Secara

rinci jumlah inorman yang terkait dengan penerima PKSA dapat

dilihat pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Jumlah Informan Berdasarkan Lokasi dan FokusPenelitian

Lokus Fokus Informan Jumlah Keterangan

Aceh: x Kabupaten AcehBesar

x Kota Banda Aceh

x ABT x ABHx ADK x Antar

Anak

OrangtuaLKS

PendampingPengawas kab & prov

Tokoh masyarakat

8 orang8 orang4 orang4 orang3 orang4 orang

Masing-masing fokus 2

anak+ 2 Ortu + 1 SP +1LKS +1 petugas prov + 2

petugas kab/kota + tokohmasyarakat 4

DKI: x Jakarta Timur x Jakarta Pusat

x

ABH x AMPKx ABT x Anjal

AnakOrangtuaLKS

PendampingPengawas kab & prov

Tokoh masyarakat

8 orang8 orang4 orang4 orang3 orang4 orang

Jumlah di setiap lokus(prov) 31 orang

DIY: x Kabupaten Slemanx Kota Yogyakarta

x Antar x AMPKx ADK x Anjal

Anak

OrangtuaLKS

PendampingPelaksana kab & prov

Tokoh masyarakat

8 orang8 orang4 orang4 orang3 orang

4 orang

Jumlah keseluruhan

93 orang

Dalam pelaksanaan pengumpulan data terdapat berbagai

hambatan antara keterbatasan waktu di lapangan sehingga tidak

semua inorman yang direncanakan dapat dihubungi dan terkait

dengan inorman yang sulit dihubungi karena kesibukan mereka

sebagai pelaksana kebijakan, baik di tingkat nasional maupun diprovinsi dan kabupaten/kota.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model

analisis retrospekti yaitu mengkaji kebijakan sosial setelah kebijakan

itu diimplementasikan. Fokus kajian menggunakan model analisis

dampak yaitu mengevaluasi eektivitas kebijakan sosial berdasarkan

tujuan atau hasil-hasil yang ingin dicapai oleh kebijakan tersebut.

Penelitian ini mengkaji kebijakan kesejahteraan dan perlindungan

8/20/2019 78d6ff6ff4efbdfbd06819f57654a193

19/119


anak yang sudah diimplementasikan dengan studi kasus mengevaluasi

pelaksanaan PKSA selama 3 tahun terakhir (2010-2012).

Data yang telah terkumpul dilakukan pengelompokan, kemudian

dianalisis secara kualitati dengan model analisis sebagai berikut:

Gambar 1. Model Analisis Kebijakan

8/20/2019 78d6ff6ff4efbdfbd06819f57654a193

20/119


8/20/2019 78d6ff6ff4efbdfbd06819f57654a193

21/119


BAB II

KESEJAHTERAN, PENGASUHAN,

DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kesejahteraan, pengasuhan dan perlindungan anak adalah tiga

konsep yang tidak terpisahkan dimana untuk mencapai kesejahteraan,

anak membutuhkan pengasuhan dan perlindungan. Bab ini

menguraikan tentang ketiga konsep tersebut dan aktor-aktor yang

mempengaruhinya.

A. Kesejahteraan Anak

Sebagaimana diuraikan dalam Child and Family Services Review

process, ada tiga variabel kesejahteraan. Tiga variabel kesejahteraan

dikonseptualisasikan dalam kerangka berikut yaitu: Pertama,

kesejahteraan dalam arti keluarga memiliki peningkatan kapasitas

untuk memenuhi kebutuhan anak-anak mereka. Konsep ini

mencakup pertimbangan kebutuhan dan pelayanan kepada anak-

anak, orangtua, dan orangtua asuh serta keterlibatan anak-anak,

remaja, dan keluarga dalam perencanaan pemecahan masalah.

Dalam hal ini kunjungan pekerja sosial dengan anak-anak dan

orangtua merupakan hal yang penting, karena hasil penelitian pada

52 negara bagian dan teritori telah menemukan hubungan yang kuat

dan positi yang signifikan secara statistik antara kunjungan petugas

sosial dengan anak-anak dan hasil keselamatan dan/kesejahteraan

anak. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Biro Anak, ada nilai

"kekuatan" untuk kunjungan petugas sosial dengan anak yang

berkaitan secara bermakna dengan nilai “pencapaian substansial”

untuk peringkat kelima dari tujuh hasil (www.ac.hhs.gov/program/

cb, diambil September 28, 2004). Kedua, kesejahteraan dalam

arti: anak-anak dan remaja menerima layanan yang sesuai untuk

memenuhi kebutuhan pendidikan mereka. Ketiga, kesejahteraan

dalam arti: anak-anak dan remaja menerima pelayanan yang

memadai untuk memenuhi kebutuhan fisik dan kesehatan mental

8/20/2019 78d6ff6ff4efbdfbd06819f57654a193

22/119


mereka. (CHILD WELFARE, For Te wenty-First Century , 2005)

Dalam kenyataannya, yang pertama adalah yang paling umum dan

paling luas cakupannya.

Menurut Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979, diamanatkanbahwa Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan

penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan

perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun

sosial.

B. Pengasuhan Anak

Pengasuhan adalah sebuah proses mengasuh, merawat,membimbing, dan mendukung anak baik secara fisik, sosial,

intelektual, dan beragam aspek perkembangan lainnya. Sebesar

apa sense o giving pelaku pengasuhan menjadi kunci yang akan

menentukan kualitas proses pengasuhan yang didapatkan anak

(Goldenline, STIF in Padang, 10_12_2013). Anak merupakan

anugerah yang tidak dapat dinilai oleh apapun bagi pasangan suami

isteri yang membentuk dalam suatu keluarga. Karena tidak setiappasangan suami isteri diberikan keturunan berupa anak. Setiap anak

yang dilahirkan ke dunia ini harus mendapatkan kehidupan yang

layak. Sampai seorang Aristoteles, mengatakan bahwa “anak layaknya

bagian tubuh orangtuanya, oleh sebab itu orangtua memiliki hak atas

pengasuhan anaknya” . Pendapat senada juga dikemukakan oleh John

Lock, yang mengatakan “anak diproduksi atas jerih payah orangtua,

oleh sebab itu orangtua punya hak atas pengasuhan anaknya”.Bahkan menurut teori property dikatakan, bahwa anak adalah milik

orangtua. Oleh karena itu, anak wajib diasuh dengan sebaik-baiknya

agar dapat tumbuh dan berkembang dengan semestinya.

Menurut Mohamad Arizal, pengasuhan anak merupakan salah

satu aktor yang menentukan pertumbuhan dan perkembangan

anak, terutama pada masa kritis yaitu usia 0-8 tahun. Kehilangan

pengasuhan yang baik, misalnya perceraian, kehilangan orangtua,

8/20/2019 78d6ff6ff4efbdfbd06819f57654a193

23/119


baik untuk sementara maupun selamanya, bencana alam dan

berbagai hal yang bersiat traumatis lainnya sangat mempengaruhi

kesehatan fisik dan psikologisnya. Dengan demikian, kehilangan

atau berpisah dari keluarga ini akan meningkatkan risiko kesehatan,

perkembangan, dan kesejahteraan anak secara keseluruhan. Risiko

ini akan meningkat, apabila kehilangan ini terjadi dalam masa

kritis pertumbuhan anak, yaitu masa awal kanak-kanak. Akibat

bencana alam, perang, perceraian, kematian orangtua dan anggota

keluarga lainnya, dan kelahiran tak dikehendaki seorang anak

dapat mengalami kesulitan berkembang menjadi manusia dewasa

seutuhnya.

Lebih lanjut dikatakan dengan mengacu kepada konsep dasar

tumbuh kembang, maka secara konseptual pengasuhan adalah

upaya dari lingkungan agar kebutuhan-kebutuhan dasar anak untuk

tumbuh kembang (asah, asih, dan asuh) terpenuhi dengan baik dan

benar, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

Akan tetapi, praktiknya tidaklah sesederhana itu karena praktik ini

berjalan secara inormal, sering dibumbui dengan hal-hal yang tanpadisadari dan tanpa disengaja serta lebih diwujudkan oleh suasana

emosi rumah tangga sehari-hari yang terjadi dalam bentuk interaksi

antara orangtua dan anaknya serta anggota keluarga lainnya. Dengan

demikian hubungan inter dan intra personal orang-orang di sekitar

anak tersebut dan anak itu sendiri sangat memberi warna pada

praktik pengasuhan anak.

Menurut Sunarwati dalam Mohamad Arizal (2007), pengasuhan

anak oleh substitusi ibu, baik yang paruh waktu (misalnya di

tempat penitipan anak) maupun yang punya waktu (misalnya oleh

pramusiwi) harus selalu memperhatikan hal-hal tersebut di atas

yaitu pada dasarnya agar prinsip asah, asih, dan asuh didapatkan

anak dengan baik dan benar. Oleh karena itu, dalam pengasuhan

anak ada empat hal yang harus dipenuhi, yaitu bahwa setiap anak

membutuhkan orangtua, dan tumbuh secara alamiah dengan saudara

8/20/2019 78d6ff6ff4efbdfbd06819f57654a193

24/119


kandung yang dimilikinya, di dalam rumah mereka sendiri, dan di

dalam lingkungan yang mendukungnya (http://mohamadarizal.

wordpress.com/paud/pengasuhan-anak/, diunduh 10_12_2013).

C. Perlindungan Anak

Di Indonesia, Perlindungan Anak diatur dalam Undang Undang

Nomor 23 Tahun 2002 yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan

melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,

berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan

harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan

dari kekerasan dan diskriminasi. Sedangkan Perlindungan khusus

adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi

darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok

minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi

dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi

korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan

zat adikti lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan,

perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental,

anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan

penelantaran.

Azas dan Tujuan Perlindungan Anak

Penyelenggaraan perlindungan anak berazaskan Pancasila dan

berlandaskan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak

meliputi: non diskriminasi; kepentingan yang terbaik bagi anak;

hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;

dan penghargaan terhadap pendapat anak. Perlindungan anak

bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat

hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal

sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya

anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

8/20/2019 78d6ff6ff4efbdfbd06819f57654a193

25/119


Sejalan dengan tujuan tersebut, maka hakekat perlindungan anak

Indonesia adalah perlindungan keberlanjutan, karena merekalah

yang akan mengambil alih peran dan perjuangan mewujudkan cita-

cita dan tujuan bangsa Indonesia. Negara, pemerintah, masyarakat,

keluarga, dan orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab

terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Layanan Perlindungan Anak (Child Protective Services/ CPS)

Program layanan perlindungan anak ( CPS) merupakan program

inti di semua lembaga kesejahteraan anak yang mengupayakan

keselamatan anak bekerjasama dengan lembaga masyarakat. Lebih

luas, CPS “mengacu pada perangkat hukum yang sangat khusus,

mekanisme pendanaan, respon lembaga bersama pemerintah untuk

melaporkan penyalahgunaan dan penelantaran anak” (Waldogel,

1999). Dasar program CPS berasal dari hukum yang dibentuk di

setiap negara yang mendefinisikan kekerasan dan penelantaran

anak serta menentukan bagaimana lembaga CPS harus menanggapi

laporan penganiayaan anak. Pekerja sosial di lembaga-lembaga CPS

memiliki tanggung jawab untuk mengatasi eek dari penganiayaan,

menerapkan respon layanan yang akan menjaga anak-anak

dan remaja aman dari penyalahgunaan dan penelantaran, serta

bekerjasama dengan keluarga untuk mencegah kemungkinan

terjadinya penganiayaan di masa yang akan datang (Depanfilis &

Salus 2003, Departemen Kesehatan dan Layanan Manusia US, 1988).

Dalam mendukung kesejahteraan anak dan remaja para penulis(Altman; Cohen, Hornsby, and Priester; Kemp, Allen- Eckard,

Ackroyd, Becker, and Burke; and Chahine and Higgins) dalam

tulisannya Systemic Issues in Child Welare, okus pada beberapa

aktor kunci dalam bekerja dengan keluarga yaitu melibatkan

anak dan remaja, keluarga dan masyarakat dalam proses asesmen

melalui konrensi tim. Filosofi layanan perlindungan anak menurut

De Panfilis dan Salus 2003, Lembaga Layanan Perlindungan Anak

8/20/2019 78d6ff6ff4efbdfbd06819f57654a193

26/119


bekerja berdasarkan keyakinan filosofis bahwa setiap anak memiliki

hak untuk pengasuhan dan pengawasan yang memadai dan bebas dari

penyalahgunaan, penelantaran, dan eksploitasi. Hukum melindungi

anak-anak dan remaja, menganggap bahwa itu adalah tanggung

jawab orangtua untuk memperhatikan kebutuhan fisik, mental,

emosional, dan kesehatan anak-anak mereka terpenuhi secara

memadai. Asumsi lainnya adalah bahwa Layanan Perlindungan Anak

harus campur tangan ketika orangtua meminta bantuan atau gagal,

atau lalai dalam memenuhi kebutuhan dasar anak-anak mereka dan

menjaga mereka agar aman dari penyalahgunaan atau penelantaran,

seperti yang didefinisikan oleh undang-undang negara sipil (Gerald

P. Mallon and Peg Mc Cartt Hess, 2005).

Penyalahgunaan dan Penelantaran Anak

Penelantaran dapat didefinisikan sebagai kelalaian dalam

pengasuhan oleh orang yang bertanggung jawab (misalnya, orangtua

atau pengasuh lainnya), yang mengakibatkan kerugian signifikan atau

risiko bahaya yang signifikan terhadap anak dan remaja (Dubowitz,

2000). Penelantaran lebih lanjut dapat didefinisikan sebagai kegagalan

untuk memenuhi kebutuhan dasar anak-anak dalam perawatan fisik,

pengawasan, dan perlindungan, pemeliharaan, pendidikan, dan

kesehatan.

Kekerasan fisik dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan yang

ditimbulkan oleh orang yang bertanggung jawab atas pengasuhan

anak atau remaja itu, yang mengakibatkan cedera fisik yang signifikanatau risiko cedera tersebut (Dubowitz, 2000). Contoh tindakan yang

ditimbulkan termasuk meninju, memukul, menendang, menggigit,

mengguncangkan, melempar, menusuk, mencekik, membakar, atau

memukul dengan tangan, tongkat, tali, atau benda lain (Goldman &

Salus, 2003).

Pelecehan seksual dapat didefinisikan sebagai tindakan seksual

tanpa kesepakatan, motivasi perilaku seksual yang melibatkan anak

8/20/2019 78d6ff6ff4efbdfbd06819f57654a193

27/119


dan remaja, atau eksploitasi seksual terhadap anak (Berliner, 2000)

oleh orang yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak. Pelecehan

seksual anak termasuk perilaku yang lebih luas, seperti oral, anal

penetrasi penis, atau alat kelamin, digital anal atau genital atau

penetrasi lain, kontak kelamin dengan non intrusi, cumbuan payudara

anak atau pantat, penampilan senonoh, supervisi yang tidak memadai

atau tidak dari kegiatan sukarela seksual anak, dan penggunaan anak

atau remaja dalam prostitusi, pornografi, kejahatan internet, atau

kegiatan seksual eksploitati lainnya (Goldman & Salus, 2003).

Penganiayaan psikologis dapat didefinisikan sebagai pola

berulang dari perilaku atau kejadian ekstrim oleh orang yangbertanggung jawab atas pengasuhan anak yang menyampaikan

kepada anak bahwa ia tidak berharga, cacat, tidak dicintai, tidak

diinginkan, terancam, atau hanya bernilai jika menemukan orang

lain yang membutuhkan, oleh orang yang bertanggung jawab

atas pengasuhan anak (Masyarakat proesional Amerika tentang

Penyalahgunaan Anak, 1995). Penganiayaan psikologis meliputi

baik tindakan pelecehan terhadap anak atau remaja dan kelalaiandalam pengasuhan. Bentuk penganiayaan psikologis termasuk

penolakan secara angkuh (misalnya, perilaku bermusuhan menolak

dan merendahkan); teror (misalnya, ancaman untuk menyakiti

anak atau seseorang yang penting untuk anak), mengeksploitasi

atau merusak (misalnya, mendorong anak atau remaja untuk

berpartisipasi dalam merusak diri sendiri atau perilaku kriminal);

menyangkal respon emosional (misalnya, mengabaikan atau gagaluntuk mengekspresikan kasih sayang), dan mengisolasi (misalnya,

membatasi anak mendapatkan pengalaman sesuai dengan tahapan

perkembangan) (Brassard & Hart, 2000).

Tahapan proses Layanan Perlindungan Anak

Untuk memenuhi tujuan perlindungan anak, CPS menerima

laporan penganiayaan anak yang dicurigai, menilai risiko

8/20/2019 78d6ff6ff4efbdfbd06819f57654a193

28/119


dan keamanan anak-anak dan remaja, dan menyediakan atau

mengatur layanan untuk meningkatkan keamanan, kestabilan dan

kesejahteraan anak-anak dan remaja yang telah disalahgunakan atau

diabaikan atau yang beresiko disalahgunakan atau ditelantarkan.

Setiap penanganan masalah dilakukan melalui satu atau lebih

rangkaian tahapan proses CPS yaitu: (1) penerimaan, (2) asesmen

awal/investigasi, (3) penilaian keluarga, (4) perencanaan intervensi,

(5) penyediaan layanan, (6) Evaluasi kemajuan kasus, dan (7)

penutupan kasus. Keputusan kunci bervariasi pada masing-masing

tahapan proses (De Panfilis & Salus, 2003).

Intake (penerimaan)

CPS bertanggung jawab untuk menerima dan menanggapi

laporan pelecehan dan penelantaran anak yang dicurigai. Keputusan

kunci pada tahap ini adalah: (1) menentukan apakah inormasi

yang dilaporkan sesuai kriteria yang ada dalam pedoman lembaga

untuk penganiayaan anak yang didasarkan hasil kontak tatap-muka

dengan anak atau remaja dan keluarganya dan (2) untuk menentukan

urgensinya, lembaga harus menanggapi laporan tersebut. Petugas

penerimaan mewawancarai orang yang menelepon tentang laporan

pelecehan atau penelantaran anak yang dicurigai untuk membuat

keputusan.

Asesmen awal

Setelah menerima laporan, CPS melakukan penilaian awal/

penyelidikan dengan mewawancarai anak atau remaja, saudara,orangtua atau pengasuh lainnya, dan individu lain yang mungkin

memiliki inormasi mengenai dugaan penganiayaan. Jika inormasi

menunjukkan bahwa kejahatan mungkin telah dilakukan, kontak-

kontak dengan CPS biasanya dikoordinasikan dengan penegak

hukum. Dua penilaian utama yang dilakukan pada tahap ini adalah

penilaian terhadap keselamatan anak (misalnya, apakah ada risiko

besar akan kerusakan parah) dan penilaian risiko penganiayaan

8/20/2019 78d6ff6ff4efbdfbd06819f57654a193

29/119


(yaitu, kemungkinan penganiayaan anak di masa depan).

Keputusan kunci pada tahap ini adalah untuk menentukan: (1)

apakah penganiayaan anak terjadi seperti yang didefinisikan oleh

hukum negara, (2) apakah kelangsungan keselamatran anak ataupemuda mengkhawatirkan dan, jika demikian, intervensi yang akan

dilakukan untuk menjamin perlindungan anak, (3) apakah ada risiko

penganiayaan masa depan dan tingkat resikonya, dan (4) apakah

jasa keagenan terus diperlukan untuk membantu keluarga menjaga

keamanan anak, mengurangi risiko penganiayaan di masa depan,

dan mengatasi eek penganiayaan anak. Beberapa kasus ditutup pada

tahap ini jika tidak ada dasar untuk memberikan layanan kepadaanak atau remaja dan keluarga.

Asesmen keluarga

Asesmen keluarga adalah suatu proses yang komprehensi

untuk mengidentifikasi, mengingat, dan mencari aktor yang

mempengaruhi keselamatan, kestabilan dan kesejahteraan anak

atau remaja. Tujuan dari asesmen ini adalah untuk mengembangkankemitraan dengan keluarga, rencana pelayanan yang diperlukan

untuk menjamin keselamatan, kestabilan, dan kesejahteraan anak

(Department Kesehatan dan Layanan Manusia US, 2000). Pada

tahap ini, pekerja CPS melibatkan anggota keluarga dalam proses

untuk memahami kekuatan, risiko, dan kebutuhan intervensi.

Keputusan kunci pada tahap ini adalah untuk menentukan: (1)

aktor risiko yang menyebabkan kekhawatiran bahwa anak dapat

dianiaya di masa depan, (2) aktor-aktor protekti atau kekuatan yang

dapat mengurangi kemungkinan penganiayaan masa depan, (3) eek

penganiayaan yang diamati pada anak dan/atau anggota keluarga

lainnya, dan (4) tingkat motivasi atau kesiapan anggota keluarga

untuk berpartisipasi dalam intervensi yang akan mengurangi risiko

penganiayaan dan mengatasi eek penganiayaan.

8/20/2019 78d6ff6ff4efbdfbd06819f57654a193

30/119


Rencana Intervensi

Untuk mencapai hasil program CPS yaitu, keselamatan,

kestabilan, dan kesejahteraan anak, serta keluarga, intervensi harus

direncanakan dan bertujuan. Hasil ini dicapai melalui tiga jenisrencana: (1) rencana keselamatan, yang dikembangkan berdasarkan

bahwa anak berada pada risiko kerusakan parah dalam waktu

dekat, (2) rencana kasus, yang mengikuti asesmen keluarga dan

menetapkan hasil dan tujuan dan menjelaskan bagaimana keluarga

bekerja menuju hasil tersebut, dan (3) jika seorang anak atau

remaja telah ditempatkan dalam pengasuhan luar rumah (out-o-

home care), dalam waktu bersamaan disusun rencana kasus denganmengidentifikasi bentuk-bentuk alternati bagaimana penyatuan

kembali atau keajekan dengan orangtua baru dapat tercapai jika

usaha untuk menyatukan kembali gagal.

Keputusan penting pada tahap perencanaan kasus adalah

untuk menentukan: (1) hasil kasus yang menjadi target intervensi

(misalnya, ungsi keluarga ditingkatkan, mengontrol perilaku emosi,

meningkatkan harga diri, meningkatkan interaksi orangtua-anak),(2) tujuan kasus yang akan membantu anggota keluarga berhasil, (3)

intervensi terbaik yang mendukung pencapaian tujuan-tujuan dan

hasil, dan (4) penyedia terbaik intervensi.

Penyediaan layanan

Tahap di mana rencana kasus diimplementasikan. Pada tahap

ini peran pekerja CPS adalah untuk mengatur, memberikan,dan/atau mengkoordinasikan pelayanan kepada anak-anak

yang teraniaya, orangtua atau pengasuh lainnya, serta keluarga.

Pelayanan selekti untuk membantu keluarga mencapai manaat

dan tujuan berdasarkan kesesuaian pelayanan dengan tujuan dan

prinsip-prinsip praktak terbaik. Keputusan penting pada tahap ini

meliputi: (1) mengidentifikasi layanan khusus yang akan diberikan

dan intensitas serta durasi pelayanan, (2) menentukan siapa yang

8/20/2019 78d6ff6ff4efbdfbd06819f57654a193

31/119


terbaik diposisikan untuk memberikan layanan ini, (3) menentukan

interval yang tepat untuk mengevaluasi kemajuan keluarga, dan (4)

menetapkan mekanisme untuk mengkoordinasikan para penyedia

layanan (misalnya, mengembangkan berbagi inormasi, jadwal

pertemuan tim).

Evaluasi kemajuan

Penilaian adalah proses yang berkelanjutan yang dimulai dengan

kontak dengan klien dan berlanjut sepanjang penanganan kasus.

Kemajuan pencapaian hasil dan tujuan harus dievaluasi secara resmi

setidaknya setiap 3 bulan. Keputusan kunci yang harus dibuat selama

tahap proses ini mencakup penilaian: (1) status keamanan anak atau

remaja saat ini, (2) tingkat pencapaian manaat keluarga, (3) tingkat

pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas sesuai rencana kasus, (4)

perubahan risiko dan aktor perlindungan yang telah diidentifikasi,

dan (5) tingkat keberhasilan dalam mengatasi salah satu dari eek

penganiayaan pada anak atau remaja dan anggota keluarga lainnya.

Penutupan kasusProses mengakhiri hubungan antara pekerja CPS dan keluarga

dengan melibatkannya dalam proses penilaian kemajuan kasus sejak

dari awal, tengah, dan akhir. Secara optimal kasus ditutup ketika

keluarga telah mencapai manaat dan tujuan mereka, yaitu anak-

anak atau remaja aman, dan risiko penganiayaan telah dikurangi

atau dihilangkan. Kasus kadang-kadang ditutup, namun keluarga

masih membutuhkan bantuan. Bila kebutuhan masih jelas, upayalain dilakukan untuk membantu keluarga menerima layanan melalui

lembaga masyarakat yang sesuai. Untuk mengukur keberhasilan

perlindungan anak menurut ASFA (1997) lembaga CPS merancang

pengukuran pencapaian hasil program perlindungan anak yaitu: 1)

anak dan remaja dalam keadaan aman, 2) anak dan remaja stabil

hidup dalam keluarga, 3) anak dan remaja sejahtera, dan 4) keluarga

sejahtera (Courtney, 2000).

8/20/2019 78d6ff6ff4efbdfbd06819f57654a193

32/119


D. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan, Pengasuhan

dan Perlindungan Anak

Faktor-aktor yang dapat mempengaruhi kesejahteraan,

pengasuhan dan perlindungan anak antara lain: pelaksanaan peran

dan ungsi keluarga atau keluarga pengganti, dan keberungsian

lembaga perlindungan anak dan penerapan sanksi terhadap pelaku

perlakuan salah terhadap anak. Setiap keluarga memiliki sejumlah

peranan yang mesti dilaksanakan. Menurut Jhonson (1988), peranan

keluarga menggambarkan seperangkat perilaku antar pribadi, siat,

kegiatan yang berhubungan dengan pribadi dalam posisi dan situasi

tertentu. Peranan pribadi dalam keluarga didasari oleh harapan dan

pola perilaku keluarga, kelompok dan masyarakat. Berbagai peranan

yang terdapat di dalam keluarga adalah sebagai berikut: 1) Ayah

sebagai suami dan ayah dari anak-anak, berperan sebagai pencari

naah, pendidik, pelindung dan pemberi rasa aman, sebagai kepala

keluarga, sebagai anggota dari kelompok sosialnya serta sebagai

anggota masyarakat dari lingkungannya. 2) Ibu sebagai istri dan ibu

dari anak-anaknya, mempunyai peranan untuk mengurus rumah

tangga, sebagai pengasuh dan pendidik anak-anaknya, pelindung

dan sebagai salah satu kelompok dari peranan sosialnya serta sebagai

anggota masyarakat dari lingkungannya, disamping itu ibu juga dapat

berperan sebagai pencari naah tambahan dalam keluarganya. 3)

Anak-anak melaksanakan peranan psikosial sesuai dengan tingkat

perkembangannya, baik fisik, mental, sosial, dan spiritual.

Selain memiliki peranan, setiap keluarga juga memiliki sejumlahungsi yang mesti dilaksanakan. Menurut Zastrow (1999), beberapa

ungsi keluarga, yaitu: 1) Replacement o the population. Replacement

yang berarti adanya ungsi regenerasi. 2) Care o the young , yang

berarti pengasuhan dan perawatan, sampai anak memasuki usia

remaja. Dalam posisi seperti ini keluarga merupakan meta institusi

di dalam kehidupan anak. 3) Sosialization o new members, ungsi

untuk mensosialisasikan nilai-nilai budaya, norma, bahasa, dan

8/20/2019 78d6ff6ff4efbdfbd06819f57654a193

33/119


lain-lain kepada anggota keluarga. 4) Regulation o Sosial behavior,

ungsi pengaturan perilaku sosial. Kegagalan pengaturan perilaku

sosial akan menghasilkan ketidakcocokan dengan harapan yang

diinginkan. 5) Source o affection. Fungsi untuk memberikan kasih

sayang, cinta yang tulus kepada semua anggota keluarga. Bilamana

hal ini mengalami kegagalan, maka keluarga akan menjadi kurang

harmonis.

Berdasarkan uraian tentang konsep kesejahteraan, pengasuhan

dan perlindungan anak dan remaja sebagaimana telah diuraikan di

atas, maka dalam merumuskankan kebijakan, pelaksanaan program

dan kegiatan kesejahteraan, pengasuhan dan perlindungan anakseyogyanya memperhatikan kaidah-kaidah dari konsep tersebut.

8/20/2019 78d6ff6ff4efbdfbd06819f57654a193

34/119


8/20/2019 78d6ff6ff4efbdfbd06819f57654a193

35/119


BAB III

MASALAH DAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN,

PENGASUHAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Anak merupakan anggota masyarakat yang mempunyai posisi

strategis dalam menentukan kelangsungan hidup bangsa. Anak yang

tumbuh kembang secara wajar dapat memberikan kontribusi positi

bagi masyarakat dan pembangunan bangsa. Sebaliknya jika mereka

mengalami berbagai hambatan dalam tumbuh kembangnya akan

menjadi beban bagi masyarakat dan Negara. Hambatan dalam tumbuh

kembang anak dapat disebabkan oleh berbagai aktor antara lain

tidak terpenuhi hak-haknya oleh orangtua, keluarga, msyarakat, dan

pemerintah.

Bab tiga ini menguraikan tentang masalah/isu-isu dalam kontek

kesejahteraan, pengasuhan dan perlindungan anak serta kebijakan

Kementerian Sosial RI dan K/L lainnya dalam merespon masalah/isu-

isu tersebut. Masalah dan kebijakan yang disajikan merupakan hasil

kajian data sekunder maupun primer hasil penelitian lapangan.

A. Masalah Kesejahteraan, Pengasuhan dan Perlindungan Anak

Masalah/isu-isu yang terkait dengan kesejahteraan, pengasuhan

dan perlindungan anak tidaklah berdiri sendiri, tetapi saling

mempengaruhi. Kesejahteraan sosial anak sangat dipengaruhi

oleh kewajiban orangtua dalam pengasuhan anak, dan kewajiban

orangtua, keluarga, masyarakat dalam melaksanakan tugas dantanggung jawabnya melindungi anak dari tindak kekerasan dan

perlakuan salah. Ditinjau dari kesejahteraan sosial, permasalahan

anak disebabkan oleh tidak terpenuhinya kebutuhan anak baik

jasmani, rohani, dan sosial sehingga akan mempengaruhi tumbuh

kembang anak secara wajar. Bila dilihat dari konvensi hak anak,

permasalahan anak disebabkan oleh tidak terpenuhinya hak-hak

anak yaitu 1) Hak sipil dan kebebasan undamental, 2) Kesehatan,

8/20/2019 78d6ff6ff4efbdfbd06819f57654a193

36/119


gizi, air dan sanitasi lingkungan, 3) Lingkungan keluarga dan

perawatan alternati, 4) Pendidikan, waktu bersantai dan main &

kegiatan budaya, dan 5) Perlindungan khusus.

Permasalahan kesejahteraan, pengasuhan dan perlindungan anakdapat bersumber dari berbagai pihak yaitu anak itu sendiri, keluarga,

lingkungan masyarakat, sekolah, dan lingkungan yang lebih luas lagi

yaitu kemajuan teknologi komunikasi dan globalisasi. Dalam tulisan

ini masalah/isu-isu tentang anak dilihat dalam konteks kesejahteraan,

pengasuhan dan perlindungan anak diuraikan berikut ini.

1. Masalah/Isu-isu dalam konteks Kesejahteraan Anak Dalam konteks kesejahteraan sosial anak, permasalahannya

adalah belum terpenuhinya hak-hak dasar anak seperti hak sipil dan

kebebasan undamental, kesehatan, gizi, air dan sanitasi lingkungan,

dan pendidikan. Kondisi anak yang demikian kita kenal dengan

keterlantaran pada anak, baik pada anak Balita maupun pada anak

usia 6-17 tahun. Kondisi Balita terlantar di Indonesia dapat dilihat

pada uaraian berikut.

Jumlah Balita di

Indonesia pada tahun 2009

diperkirakan 21,22 juta jiwa

(Susenas, 2009). Persentase

Balita Terlantar tercatat 5,77

persen, hampir terlantar

20,17 persen, dan tidak

terlantar 74,06. Kebanyakan

mereka barada di Perdesaan

yaitu 6,25 persen dan di

Perkotaan 5,23 persen.

Sumber: BPS RI - Susenas MSPB 2009

Diagram 1. Perkiraan PersentaseBalita menurutKategori Keterlantaran

8/20/2019 78d6ff6ff4efbdfbd06819f57654a193

37/119


Menurut Profil PMKS (2011:h.104), Anak Balita Terlantar adalah

“anak berumur 0-4 tahun yang karena suatu sebab, orangtuanya

melalaikan kewajibannya sehingga tidak dapat terpenuhi

kebutuhannya dengan wajar, baik secara jasmani, rohani, maupun

sosial”. Kriteria keterlantaran pada Balita antara lain: 1) Balita yang

tidak pernah diberi air susu ibu (ASI), 2) Balita tidak mempunyai

bapak/ibu kandung, 3) Frekunsi makan makan pokok Balita, 4)

Frekuensi makan lauk pauk berprotein tinggi, 5) Ibu Balita yang

bertanggung jawab, bekerja, 6) Balita sakit tidak diobati, dan 7)

Pengasuh Balita.

Balita terlantar menurut BPS dalam Pusdatin 2011, pada Tahun2009 kondisinya adalah sebagai berikut:

a. Balita yang tidak diberi ASI selama seminggu terakhir 74,44

persen.

b. Sebagian besar yaitu 97,72 persen Balita Terlantar masih punya

orangtua. Balita yang orangtuanya tidak lengkap persentasenya

cukup kecil yaitu 2,28 persen yang terdiri dari yatim 1,16 persen

dan piatu 0,62 persen, dan yatim piatu 0,41 persen.

c. Balita terlantar yang makan makanan pokok kurang dari 14 kali

sebesar 83,33 persen.

d. Persentase Balita terlantar yang makan makanan berprotein

tinggi nabati kurang dari 4 kali seminggu adalah 84,65 persen,

sedangkan untuk protein hewani yang kurang dari dua kali

seminggu berjumlah 82,80 persen. Hal ini diduga karenaketidakmampuan orangtua/penanggung jawab Balita untuk

membeli pangan yang harganya cukup mahal.

e. Persentase Balita terlantar yang sakit, namun tidak diobati relati

masih tinggi yaitu pada tahun 2009 sebesar 17,05 persen.

. Sebanyak 63,15 persen Balita terlantar memiliki ibu kandung/

penanggung jawab yang aktifitas utamanya bekerja dan

34,99 persen yang aktifitasnya mengurus rumah tangga dankegiatan lainnya sebesar 1,86 persen. Bagi mereka yang bekerja

8/20/2019 78d6ff6ff4efbdfbd06819f57654a193

38/119


mayoritas lapangan usaha utamanya adalah di sektor pertanian

(42,79 persen), perdagangan (22,19 persen), dan jasa (19,87

persen). Sebagian besar Balita terlantar memiliki ibu kandung/

penanggung jawab, bekerja sebagai pekerja tidak dibayar (33,05

persen), buruh/karyawan 32,21 persen, dan berusaha sendiri 16,

77 persen.

Peran ibu dalam proses kehidupan Balita sangat dominan. Ibulah

yang berperan besar dalam tumbuh kembang Balita. Sejak bayi lahir,

ibu yang menyusui dan menyuapi makanan ke mulut bayi. Pada masa

Balita, anak masih sangat tergantung pada perawatan dan pengasuhan

ibunya. Namun pada kenyataannya masih banyak anak Balita yang

terlantar karena kemiskinan sehingga ibu bekerja. Akibatnya ibu

kurang mengurus anak dan bila sakit tidak memeriksakannya ke

dokter/Puskesmas bahkan ke Posyandu pun belum pernah dibawa.

Hal ini bisa dilihat dari hasil wawancara berikut:

“..... anak saya terlepas dari bersih atau belum bersih mandi sendiri danmengambil baju sendiri yang sudah disiapkan di lemari. Saya hanya

menyiapkan peralatan mandi dan mengawasi. Ketika anak sakit, sayamemberi obat yang dibeli dari warung dan langsung sembuh. Sampaisaat ini saya belum pernah membawa anak berobat ke dokter ketikaanak sakit, karena tidak mau membiasakan anak berobat ke dokter,karena takut ketagihan obat dokter dan mahal. Saya tidak punya kartuKJS karena saya bukan penduduk DKI, dan sampai saat ini saya belum

pernah memberikan vitamin kepada anak”.

Keluarga ini tinggal di rumah kontrakan Rp. 250.000/bulan,

dengan ukuran 3x3 m, tidak memiliki ruang dapur, ruang tidur,

dan lain-lain (satu ruang untuk semua kegiatan rumah tangga

kecuali masak di luar rumah/di teras). Sumber air sumur pompa,

MCK umum (bersama) dengan para warga yang mengontrak

rumah. Frekuensi makan makanan pokok dan lauk pauk berprotein

tinggi, melihat penghasilan keluarga masih dirasakan kurang belum

mencukupi. Anak mandi sendiri bahkan sudah bisa memandikan

adiknya yang berusia 3,5 tahun, karena kesibukan orangtua mencari

8/20/2019 78d6ff6ff4efbdfbd06819f57654a193

39/119


naah, mereka tidak sempat merawat anaknya. Bila sakit orangtua

hanya memberi obat yang ada di warung, tidak sanggup untuk

membawa ke Puskesmas atau dokter.

Data di atas menunjukkan, bahwa keterlantaran Balita tersebutdisebabkan kedua orangtua bekerja di pasar dari pagi sampai siang,

tidak sempat merawat anak, makanan apa adanya sesuai perolehan

pendapatan. Keluarga ini juga belum mengakses pelayanan

kesehatan karena aktor kependudukan. Kondisi seperti ini dialami

oleh beberapa keluarga penerima manaat Taman Anak Sejahtera

(PKS ABT).

Demikian pula halnya dengan Anak Terlantar yaitu “anak yang

berusia 5-17 tahun tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar baik

jasmani, rohani, maupun sosial” (Profil PMKS, 2011:h.104).

Berdasarkan pendekatan

kebutuhan minimum, baik

kebutuhan jasmani, rohani,

dan sosial, jumlah anakusia 5-17 tahun berjumlah

58,17 juta anak. Dilihat

dari kategori keterlantaran

jumlah anak dengan kategori

terlantar sebanyak 3,1 juta

anak (5,36 persen) dan

hampir terlantar 7,2 juta anak(12,23 persen).

Sumber: BPS RI-Susenas Modul 2009

Bila dilihat dari jenis kelamin, proporsi anak terlantar laki-

laki lebih besar dibanding anak terlantar perempuan (5,82 persen

dibanding 4,85 persen). Tempat tinggalnya lebih banyak di perdesaan

dibanding perkotaan (7,62 persen berbanding 2,69 persen).

Diagram 2. Perkiraan Persentase

Anak 5-17 Tahun menurut

Kategori Keterlantaran 2009

8/20/2019 78d6ff6ff4efbdfbd06819f57654a193

40/119


Ketelantaran pada anak (Profil PMKS, 2011) dapat dilihat dari

beberapa aspek yaitu:

a. Pendidikan anak terlantar

Pendidikan dasar dimulai sejak usia 7 tahun sebagai awal usia

program wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan Pemerintah.

Untuk itu anak yang berumur 7 tahun harus sekolah. Salah satu

penentu derajat keterlantaran anak adalah tingkat partisipasi

sekolah. Anak dikatakan tidak bersekolah apabila tidak/belum

pernah sekolah atau sudah tidak sekolah lagi. Pada tahun 2009,

tingkat partisipasi sekolah anak 66,04 persen yang tidak/belum

pernah sekolah sama sekali 8,99 persen dan tidak bersekolah lagi

24,96 persen. Adapun alasan anak terlantar tidak/belum pernah

atau tidak sekolah lagi sebagian besar adalah tidak ada biaya,

kemudian tidak suka/malu, bekerja, dan sekolah jauh.

b. Kesehatan anak terlantar

Sehat merupakan hak setiap manusia termasuk anak. Pada

tahun 2009 persentase anak terlantar yang mengalami keluhankesehatan selama sebulan terakhir menurut jenis keluhan adalah

panas (53,27 persen), batuk (53,80 persen), dan pilek (53,48

persen) merupakan keluhan yang paling banyak dirasakan.

Kemudian sakit kepala berulang (15,71 persen), sakit gigi (6,26

persen), dan diare (6,25 persen).

c. Kegiatan ekonomi anak terlantarAnak usia 7-17 tahun seyogyanya masih menikmati dunia

bermain dan sekolah. Namun beberapa anak terpaksa harus

meninggalkan bangku sekolah karena situasi dan kondisi

keuangan keluarga tidak mencukupi untuk dapat mengakses

pendidikan, sehingga anak kehilangan kesempatan untuk

memperoleh haknya bersekolah. Kebutuhan hidup sehari-hari

semakin meningkat dan semakin sulit untuk dipenuhi menjadi

8/20/2019 78d6ff6ff4efbdfbd06819f57654a193

41/119


penyebab orangtua merelakan anaknya membantu mencari

naah, sehingga harus meninggalkan bangku sekolah.

Pada tahun 2009 persentase terbesar anak usia 10-14 bekerja

kurang dari 15 jam seminggu terakhir adalah 41,08 persen, dan15–28 jam sebesar 35,22 persen, dan anak terlantar usia 15-17

tahun sebagian besar (32,56 persen) bekerja lebih atau sama

dengan 35 jam perminggu.

d. Kegiatan sosial budaya anak terlantar

Seorang anak selayaknya melakukan aktivitas sosial dan

budaya bahkan proporsi yang lebih besar dari pada bekerjaseperti akses terhadap media massa. Sebagian besar (70,84

persen) anak terlantar mengases televisi, kemudian radio 13,15

persen, dan surat kabar/majalah paling sedikit diakses.

Kondisi anak terlantar sebelum masuk panti menurut anak

adalah sebagai berikut:

Kasus di atas menujukkan keterlantaran hanya disebabkan

tidak punya ayah (anak yatim). Dari segi pendidikan sebelum

masuk panti anak sudah akses ke pendidikan. Hal ini dapat

dilihat dari umur dan kelas yang yang diduduki yaitu 14 tahun

di kelas 3 M.Ts (setingkat SMP). Kelihatannya orangtua hanya

tidak mampu menyekolahkannya karena ayahnya meninggal,

ibunya takut anaknya putus sekolah. Jadi anak diserahkan

pengasuhannya ke LKSA karena aktor kemiskinan dan untuk

akses anak ke pendidikan.

“ ..... saya anak yatim yaitu anak ke 4 dari 5 bersaudara, usiasaya 14 tahun, saat ini tinggal di panti sejak 3 tahun yang lalu.Sebelumnya saya tinggal di Bekasi bersama dengan ibu kandungdan saudara-saudara. iga tahun lalu bapak saya meninggaldunia. Saya sudah memiliki akte kelahiran sejak kecil.

8/20/2019 78d6ff6ff4efbdfbd06819f57654a193

42/119


Kasus Anak Terlantar Luar Panti yang tinggal bersama

orangtuanya, permasalahannya sebagian besar karena

kemiskinan orangtua. Hal ini digambarkan oleh hasil wawancara

dengan anak dan observasi sebagai berikut:

Anak akses terhadap sistem pendidikan dan kesehatan,

namun demikian kadang-kadang terlibat dalam membantu

orangtua mencari naah seperti hasil wawancara berikut:

Kasus LA menggambarkan anak rawan terlantar, karena

kemiskinan orangtua, (pekerjaan orangtua sebagai pemulung)

dan tempat tinggal yang kurang layak huni di daerah kumuh,dan anak kadang-kadang terlibat dalam pekerjaan memulung.

Anak jalanan merupakan bagian dari anak terlantar dapat

dikelompokkan menjadi empat kategori. Pengertian untuk kategori

pertama adalah anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi di

jalanan yang masih memiliki hubungan dengan keluarga. Ada dua

kelompok anak jalanan dalam kategori ini, yaitu anak-anak yang

tinggal bersama orangtuanya dan senantiasa pulang ke rumah setiap

..... Saat saya tinggal di Kampung Jawa Lr. 5 Dusun engku Mudabersama dengan kedua orang tua dan ketiga adik-adik, tinggal diarea/lokasi sebuah penampungan barang-barang bekas. Memilikirumah yang sangat sederhana terbuat dari kayu bekas, dindingkayu campur bekas kardus, atap yang terdiri dari berbagai jenisatap (asbes, genteng, seng plastik bekas, dan lain-lain). Ruangan

yang ada terdiri dari 1 ruang yang disekat menjadi 2 ruang, 1

ruang makan merangkap ruang tidur anak ruang istirahat ruangtamu dan lain-lain, 1 ruang tidur orang tua.

Saat ini anak sekolah di SD kelas 2, anak tidak pernah meninggalkan

sekolah kecuali sedang sakit. Setiap tiga kali seminggu anak ikutbimbingan belajar dengan Open Kommuniti yang diadakan oleh Mahasiswa dan instansi lain (anak dan orang tua tidak tau dariinstansi mana). Anak tidak bekerja, sesekali ikut orang tua menjadi

pemulung, saat libur sekolah, atau hari minggu.

8/20/2019 78d6ff6ff4efbdfbd06819f57654a193

43/119


hari, dan anak-anak yang melakukan kegiatan ekonomi dan tinggal di

jalanan namun masih mempertahankan hubungan dengan keluarga

dengan cara pulang, baik berkala ataupun dengan jadual yang

tidak rutin. Kategori kedua adalah anak-anak yang menghabiskan

seluruh atau sebagian besar waktunya di jalanan dan tidak memiliki

hubungan atau ia memutuskan hubungan dengan orangtua atau

keluarganya. Kategori ketiga adalah anak-anak yang menghabiskan

seluruh waktunya di jalanan yang berasal dari keluarga yang

hidup atau tinggalnya juga di jalanan. Kategori keempat adalah

anak berusia 5-17 tahun yang rentan bekerja di jalanan, anak yang

bekerja di jalanan, dan/atau yang bekerja dan hidup di jalanan yang

menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan

hidup sehari-hari (http://id.wikipedia.org/wiki/Anak_jalanan).

Menurut Pusdatin Kementerian Sosial RI anak jalanan pada tahun

2011 berjumlah 135.983 jiwa.

Dari hasil pengamatan dan wawancara dengan inorman anak

jalanan diketahui bahwa Rudi (nama samaran) adalah tergolong

kategori tiga yaitu anak jalanan yang menghabiskan seluruh waktunyadi jalanan yang berasal dari keluarga yang hidup atau tinggalnya juga

di jalanan. Kondisi ini terjadi karena bapaknya meninggal. Hal ini

tergambar dari hasil wawancara berikut:

Kasus selanjutnya adalah Ratna (nama samaran) menurut

orangtuanya permasalahan Keluarga Ratna adalah sebagaimana

tergambar dari hasil wawancara berikut ini.

“..... saya anak ketiga dari 3 bersaudara, kedua kakak (laki-laki dan perempuan) telah berkeluarga. Pada tahun 2006 ayah kami meninggaldunia, pada saat itu saya duduk di kelas 1 SMP, berhenti sekolah. Ibu

berusia 60 tahun menjadi pengemis dan pengamen di jalanan. Rifi juga ikut mengamen di jalanan.

8/20/2019 78d6ff6ff4efbdfbd06819f57654a193

44/119


Kasus Ratna dapat dikategorikan anak yang rentan menjadi anak jalanan, karena orangtua miskin, tinggal di daerah di pinggiran kota

yang padat penduduk, ibu bekerja sebagai pemulung.

Data di atas menunjukkan bahwa masalah/isu-isu anak dalam

kontek kesejahteraan terkait dengan kurang terpenuhinya kebutuhan

pangan, pendidikan kesehatan, karena aktor kemiskinan dan

orangtua/orangtua pengganti sebagai pengemban tugas pengasuhan

sibuk bekerja. Hal ini sesuai dengan konsep kesejahteraan anak

yang diuraikan pada bab dua yaitu Pertama, kesejahteraan dalam

arti: Keluarga memiliki peningkatan kapasitas untuk memenuhi

kebutuhan anak-anak mereka. Kedua, Kesejahteraan dalam arti:

Anak-anak dan remaja menerima layanan yang sesuai untuk

memenuhi kebutuhan pendidikan mereka. Ketiga, Kesejahteraan

dalam arti: Anak-anak dan remaja menerima pelayanan yang

memadai untuk memenuhi kebutuhan fisik dan kesehatan mental

mereka.

Untuk mengatasi masalah anak tersebut perlu memperhatikan

peningkatan kapasitas keluarga untuk memenuhi hak-hak mereka

sesuai Konvensi Hak Anak, baik kapasitas di bidang ekonomi,

pengasuhan dan perlindungan terhadap anak-anak mereka.

Ratna lahir di Sleman, 11 Juni 1998 anak ke 2 dari dua bersaudara. Jumlah anggota keluarga 4 orang, hubungan anak dengan kepalakeluarga anak angkat. Sejak bayi diangkat oleh seorang perempuan/ ibu istri dari bapak N dan diberi nama Ratna. Pada usia 1,5 tahunibu angkat Ratna meninggal dunia. Kemudian bapak N menikah lagidengan seorang perempuan bernama P yang telah mempunyai satuorang anak perempuan. Jadi pasangan ini mengasuh dua orang anak

perempuan. Keduanya anak tiri dari N. Saya bekerja sebagai pemulungdan P sebagai penarik becak dan buruh serabutan dan tinggal di daerah

pinggir dimana akses ke air bersih tidak ada. Semuanya dilakukan disungai.

8/20/2019 78d6ff6ff4efbdfbd06819f57654a193

45/119


2. Masalah/isu-isu dalam Konteks Pengasuhan Anak

Dalam konteks pengasuhan anak, permasalahan dilihat dari

pelaksanaan kewajiban orangtua atau orangtua pengganti dan

lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA) dalam pengasuhan anak.

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa keterlantaran disebabkan

oleh pengabaian kewajiban orangtua/orangtua pengganti dalam

pemenuhan hak-hak dasar anak. Anak adalah amanah yang

dititipkan pada orangtua untuk dijaga dan diasuh, serta dididik

dengan layak. Akan tetapi seiring dengan mobilitas kedua orangtua,

maka menjadikan anak diasuh bukan oleh kedua orangtuanya.

Banyak alternati yang dipilih oleh orangtua dalam mencari

pengasuh pengganti selama orangtua bekerja atau beraktivitas. Pada

tahun 2009 mayoritas pengasuhan Balita terlantar yang ibu kandung/

penanggung jawabnya bekerja di luar rumah adalah dititipkan atau

diasuh oleh pihak lainnya (33,28 persen) yaitu diasuh tetangga, baby

sitter, pembantu, penitipan anak dan ditinggal sendiri. Kemudian

dititipkan ke amily (25,99 persen) dan dibawa serta bekerja/

beraktivitas (21,96 persen). Pertanyaannya adalah apakah orangtua

pengganti selama ibu bekerja aham dengan konsep pengasuhan

pada anak?

Kondisi anak Balita terlantar temuan lapangan hasil wawancara

dengan ibu (Penerima PKSA Balita Terlantar) adalah: orangtua

mereka berasal dari keluarga miskin dimana kedua orangtua bekerja

di luar rumah. Hal ini dikemukakan oleh inorman orangtua yaitu:

Keluarga ini tinggal di rumah kontrakan Rp.250.000/bulan,

dengan ukuran 3x3 m, tidak memiliki ruang dapur, ruang tidur dan

lain-lain (satu ruang untuk semua kegiatan rumah tangga kecuali

masak di luar rumah/di teras), Sumber air sumur pompa, MCK

“… saya bekerja sebagai pengupas bawang dan bapaknya dagang sayurdi pasar induk dengan penghasilan kami berdua Rp.800.000,- perbulan”.

8/20/2019 78d6ff6ff4efbdfbd06819f57654a193

46/119


umum (bersama dengan para warga yang mengintrak rumah).

Frekuensi makan makanan pokok dan lauk pauk berprotein

tinggi, melihat penghasilan keluarga masih dirasakan kurang belum

mencukupi. Hal ini terungkap dari pernyataan inorman:

Anak juga mandi sendiri bahkan sudah bisa memandikan

adiknya yang berusia 3,5 tahun, karena kesibukan orangtua mencari

naah, mereka tidak sempat merawat anaknya. Bila sakit orangtua

hanya memberi obat yang ada di warung, tidak sanggup untuk

membawa ke Puskesmas atau dokter. Gambaran ini dapat dilihat

dari hasil wawancara berikut:

Data di atas menunjukkan, bahwa keterlantaran Balita tersebut

disebabkan kedua orangtua bekerja di pasar dari pagi sampai siang,

tidak sempat merawat anak, makanan apa adanya sesuai perolehan

pendapatan. Keluarga ini juga belum mengakses pelayanan

kesehatan karena aktor kependudukan. Kondisi seperti ini dialami

“..... anak makan 3 kali sehari dengan menu makan nasi, sayur,kadang-kadang pakai daging, atau ikan sekali-sekali ada buah.Saya menyiapkan makanan, kadang-kadang mendampingi, seringmembiarkan kedua anak makan sendiri karena kedua orang tuabekerja di pasar induk, berangkat pagi-pagi. Sedangkan anak kadang-kadang tidak mau diajak ke pasar, sehingga anak harus mengambilsendiri makanannya, dan mengambilkan makan untuk adiknya”.

“..... anak saya terlepas dari bersih atau belum bersih dan mengambilbaju sendiri yang sudah disiapkan di lemari. Saya hanya menyiapkan

peralatan mandi dan mengawasi. Ketika anak sakit saya memberiobat yang dibeli dari warung dan langsung sembuh. Sampai saat inisaya belum pernah membawa anak berobat ke dokter ketika anaksakit, karena tidak mau membiasakan anak berobat ke dokter, karenatakut ketagihan obat dokter dan mahal. Saya tidak punya kartu KJS

karena saya bukan penduduk DKI dan sampai saat ini saya belum pernah membrikan vitamin kepada anak”.

8/20/2019 78d6ff6ff4efbdfbd06819f57654a193

47/119


oleh beberapa keluarga yang mengakses Taman Anak Sejahtera (PKS

ABT).

Selanjutnya pada anak terlantar usia 6-17 tahun juga terjadi

permasalahan pengasuhan oleh orangtua inti atau orangtuapenggati. Keberadaan orangtua kandung sangat berpengaruh pada

tumbuh kembang anak terutama perkembangan kepribadian dan

perilakunya. Tetapi tidak semua anak beruntung diasuh oleh kedua

orangtua mereka dalam masa tumbuh kembangnya. Keberadaan

orangtua kandung anak terlantar pada tahun 2009, sebagian besar

anak terlantar masih memiliki orangtua lengkap (97,72 persen), 1,16

persen adalah anak yatim, 0,62 persen piatu, dan 0,41 yatim piatu.Aktivitas yang paling banyak dilakukan oleh anak terlantar adalah

menonton televisi dan makan bersama. Menurut BPS dari jumlah

anak terlantar 3,1 juta anak (5,36 persen), sebagian besar masih

memiliki orangtua lengkap (97,72 persen). Anak terlantar banyak

dikirim atau ditempatkan pada panti asuhan. Isu ini dipertegas lagi

dengan banyaknya jumlah panti asuhan. “Diperkirakan terdapat 5.250

hingga 8.610 panti asuhan seluruh Indonesia. Walaupun orangtuamereka masih lengkap, karena aktor kemiskinan dan agar anak

dapat terpenuhi kebutuhan dasar dan akses ke pendidikan mereka

memasukkan anaknya ke panti asuhan” . Masalah pengasuhan yang

dilakukan oleh LKSA, beberapa temuan inti dari penelitian Save

the Children bekerjasama dengan Departemen Sosial RI dan Unice

adalah:

a. Panti Sosial Asuhan Anak lebih berungsi sebagai lembaga yang

menyediakan akses pendidikan kepada anak dari pada sebagai

lembaga alternati terakhir pengasuhan anak yang tidak dapat

diasuh oleh orangtua atau keluarganya.

b. Anak-anak yang tinggal di panti umumnya (90 persen) masih

memiliki kedua orangtua dan dikirim ke panti dengan alasan

utama untuk melanjutkan pendidikan.

8/20/2019 78d6ff6ff4efbdfbd06819f57654a193

48/119


c. Berdasarkan tujuan panti ke arah pendidikan, anak-anak harus

tinggal lama di panti sampai lulus SLA dan harus mengikuti

pembinaan dari pada pengasuhan yang seharusnya mereka terima.

d. Pengurus panti tidak memiliki pengetahuan memadai tentangsituasi anak yang seharusnya diasuh di dalam panti, dan

pengasuhan yang idealnya diterima anak.

Data di atas menunjukkan sebagian besar orangtua anak terlantar

masih ada, terutama ibu yang paling berperan dalam pengasuhan,

namun karena faktor kemiskinan mereka sibuk bekerja di luar

rumah baik di sektor pertanian, jasa maupun perdagangan. Keluarga

miskin ini pada umumnya pendidikannya juga rendah. Sehubungandengan itu kapasitanya dalam pengasuhan anak masih rendah. Untuk

memperoleh akses pendidikan sebagian mereka menitipkan di panti

sosial asuhan anak, baik milik masyarakat maupun pemerintah. Di

panti sosial pun belum fokus pada peran pengasuhan secara ideal

hanya dalam hal pemenuhan kebutuhan makan, tempat tinggal, akses

pendidikan, dan kesehatan. Untuk kasih sayangnya masih terabaikan.

3. Masalah/Isu-Isu Dalam Kontek Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan

melindungi anak dan hak-haknya agar dapat tumbuh berkembang

dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat

kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan

diskriminasi. Pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tentang

Perlindungan Anak, diamanatkan salah satu hak anak adalahmendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Terkait

dengan perlindungan, secara umum semua anak membutuhkan

perlindungan, baik dari orangtua, masyarakat, maupun pemerintah.

Namun dalam beberapa situasi, anak membutuhkan perlindungan

secara khusus.

Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan

kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan

8/20/2019 78d6ff6ff4efbdfbd06819f57654a193

49/119


hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang

dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual (ngamen, ABH Panti)

anak yang diperdagangkan (contoh ABH Panti), anak yang menjadi

korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan

zat adikti lainnya (NAPZA), anak korban penculikan, penjualan,

perdagangan anak, korban kekerasan baik fisik dan/atau mental,

anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah

dan penelantaran. Peningkatan perlindungan bagi anak merupakan

salah satu prioritas pembangunan bidang sosial, salah satunya

perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan

anak yang memerlukan perlindungan khusus.

Dalam proses tumbuh kembang anak menuju generasi muda

yang berkualitas, banyak aktor yang dapat mempengaruhi, baik dari

dirinya sendiri maupun dari lingkungannya, yang menyebabkan

muncul permasalahan. Permasalahan yang dihadapi anak adalah

merupakan pelanggaran hak anak yang dilakukan oleh orang lain,

baik orang dewasa maupun teman sebaya, orang terdekat dengan

anak maupun orang lain. Pelanggaran hak anak yang dilakukan olehorang dekat anak (orangtua, kerabat dan lain-lain) pada umumnya

terkait dengan kondisi rumah tangga atau keluarga yang juga sedang

bermasalah. Seperti yang dikatakan bahwa terjadinya perdagangan

anak dikarenakan keterpaksaan orangtua dan kekhawatiran yang

sangat mendalam terhadap kondisi hidup mereka dalam membiayai

keluarganya. Mereka menyetujui anaknya ditukarkan dengan harga

uang, tidak sama sekali tahu menahu mau dikemanakan anakmereka itu, mau diapain nanti anak mereka dirawat oleh orang lain.

Y

Documents

78d6ff6ff4efbdfbd06819f57654a193