PEMERINTAH INDONESIA SEJAK PROKLAMASI

HINGGA DEMOKRASI TERPIMPIN

A. Upaya Mempersiapkan Kemerdekaan Indonesia

1. Persiapan Kemerdekaan Indonesia

1 Maret 1945, Jenderal Kumakichi Harada mengumumkan

dibentuknya suatu badan khusus yang bertugas menyelidiki

usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia yang bernama

Dokuritsu Junbi Chosakai atau Badan Penyelidik Usaha-

usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

Badan ini bertujuan untuk mempelajari dan mempersiapkan

hal-hal penting mengenai masalah tata pemerintahan

Indonesia Merdeka. Anggota dari badan penyelidik ini terdiri

atas 60 orang tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang bangsa

Jepang. Sebagai ketua ditunjuk KRT Radjiman Widyodiningrat dan wakil ketua, yaitu R. Surono, dan

seorang lagi dari orang Jepang.

Badan penyelidik ini diresmikan pada 29 Mei 1945, yang dihadiri oleh seluruh anggota dan dua

orang pembesar militer Jepang, yaitu Jenderal Izagaki dan Jenderal Yuichiro Nagano. Sidang ini

membicarakan dasar filsafat Negara Indonesia Merdeka yang kemudian dikenal dengan Pancasila. Tokoh-

tokoh yang mengusulkan Dasar Negara itu diantaranya Mr. Muh. Yamin, Prof. Dr. Supomo, dan Ir.

Soekarno.

1. Pada sidang tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muh. Yamin mengajukan lima rancangan dasar Negara Indonesia

Merdeka, diantaranya:

a) Peri Kebangsaan

b) Peri Kemanusiaan

c) Peri Ketuhanan

d) Peri Kerakyatan

e) Kesejahteraan Rakyat

2. Pada sidang tanggal 31 Mei 1945, Prof. Dr. Supomo mengajukan lima rancangan dasar Negara Indonesia

Merdeka, yaitu:

a) Persatuan

b) Kekeluargaan

c) Mufakat dan Demokrasi

d) Musyawarah

e) Keadilan Sosial

3. Pada sidang tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno mengajukan lima rancangan dasar Negara Indonesia

Merdeka, yang diberi nama Pancasila (nama yang diajukan oleh seorang ahli bahasa yang duduk

disampingnya). Kelima rancangan yag diajukan itu diantaranya:

a) Kebangsaan Indonesia

b) Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan

c) Mufakat dan Demokrasi

d) Kesejahteraan Sosial

e) Ketuhanan Yang Maha Esa

Setelah persidangan pertama itu selesai, BPUPKI menunda

persidangan hingga bulan Juli 1945. Namun pada tanggal 22

Juni 1945, Sembilan orang anggota yaitu Ir. Soekarno, Drs.

Moh. Hatta, Mr. Muh. Yamin, Mr. Ahmad Subardjo, Mr.

A.A. Maramis, Abdulkahar Muzakir, Wachid Hasyim, H.

Agus Salim, dan Abikusno Tjokrosujoso membentuk Panitia

Sembilan atau Panitia Kecil. Panitia Sembilan ini

menghasilkan dokumen yang berisi asas dan tujuan Negara

Indonesia Merdeka. Dokumen ini dikenal dengan Piagam Djakarta, yang isinya:

1. Ketuhanan dengan berkewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi para pemeluknya.

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab

3. Persatuan Indonesia

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan

5. Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia

Piagam Djakarta kemudian menjadi Mukadimah Undang-undang Dasar 1945. Piagam Djakarta

kemudian dirubah pada sila pertama, yaitu dari “Ketuhanan dengan berkewajiban menjalankan syariat-

syariat Islam bagi para pemeluknya” menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pada tanggal 7 Agustus 1945, Jenderal Terauchi menyetujui pembentukan Panitia Persiapan

Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau Dokuritsu Junbi Iinkai menggantikan BPUPKI. Pada tanggal 9 Agustus

1945, tiga orang tokoh bangsa Indonesia yaitu Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, dan Dr. Radjiman

Widyodiningrat berangkat ke Saigon/ Dalat (Vietnam Selatan) untuk memenuhi panggilan Panglima

Mandala Asia Tenggara, Marsekal Terauchi guna menerima informasi tentang kemerdekaan Indonesia.

Untuk pelaksanaannya dibentuk PPKI dan wilayah Indonesia akan meliputi seluruh bekas jajahan Belanda.

Anggota PPKI terdiri atas 21 orang dengan ketuanya Ir. Soekarno dan Wakil Ketua Drs. Moh. Hatta.

Namun, tanpa seizin Jepang, PPKI diambil alih oleh pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia dengan

menambah keanggotaannya menjadi 27 orang.

2. Landasan Dasar Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Landasan Dasar Nasional

Landasan dasar nasional kemerdekaan Indonesia tercermin dalam pembukaan UUD 1945. Pokok-

pokok isi pembukaan UUD 1945 adalah :

a. Bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, oleh sebab itu maka penjajahan diatas dunia harus

dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadialan.

b. Dan perjuangan kemerdekaan itu telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa

mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia, yang merdeka, berdaulat,

adil dan makmur.

c. Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur, supaya

berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

d. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum,

mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan,

perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia di dalam

suatu undang-undang dasar negara yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang

berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab

3. Persatuan Indonesia

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan,

serta dengan mewujudkan suatu

5. Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia

Landasan Dasar Internasional

Landasan dasar Internasional kemerdekaan Indonesia sebagai bukti tentang hak-hak dari segala

bangsa yang ada di muka bumi dapat kita lihat dalam deklarasi-deklarasi atau piagam-piagam bersejarah

seperti :

1. Piagam Atlantik (Atlantic Charter), 14 Agustus 1941 yang ditandatangani oleh Franklin Delano Roosevelt

(Presiden Amerika Serikat) dengan Winston Churchill (Perdana Menteri Inggris). Isi pokok dari piagam itu

adalah:

a) tidak boleh ada perluasan daerah tanpa persetujuan dari penduduk asli.

b) setiap bangsa berhak menentukan dan menetapkan nasib sendiri.

c) setiap bangsa berhak mendapat kesempatan untuk bebas dari rasa takut dan

bebas dari kemiskinan.

2. Piagam San Francisco, merupakam piagam PBB yang ditandatangani oleh 50 negara yang pertama

menjadi anggota PBB. Dalam piagam ini disebutkan :

“ … kami akan menegak keyakinan akan dasar-dasar hak manusia sebagai manusia sesuai dengan

harkat dan derajat manusia berdasarkan atas hak-hak yang sama … serta berusaha memajukan rakyat dan

tingkat kehidupan yang lebih baik dalam suasana kemerdekaan yang lebih luas”.

B. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

1. Peristiwa Rengasdengklok

Kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik semakin jelas dengan dijatuhkannya bom atom oleh Sekutu

di kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Kepastian berita

kekalahan Jepang terjawab ketika tanggal 15 Agustus 1945 dini hari, Sekutu mengumumkan bahwa Jepang

sudah menyerah tanpa syarat dan perang telah berakhir.

Indonesia mengalami kekosongan kekuasaan (vacuum of power). Jepang masih tetap berkuasa atas

Indonesia meskipun telah menyerah. Adanya kekosongan kekuasaan menyebabkan munculnya konflik antara

golongan muda dan golongan tua mengenai masalah

kemerdekaan Indonesia. Golongan muda menginginkan agar

proklamasi kemerdekaan segera dikumandangkan. Mereka itu

antara lain Sukarni, B.M Diah, Yusuf Kunto, Wikana, Sayuti

Melik, Adam Malik, dan Chaerul Saleh. Sedangkan golongan

tua menginginkan proklamasi kemerdekaan harus dirapatkan

dulu dengan anggota PPKI. Mereka adalah Ir. Soekarno, Drs.

Moh. Hatta, Mr. Ahmad Subardjo, Mr. Moh. Yamin, Dr.

Buntaran, Dr. Syamsi dan Mr. Iwa Kusumasumantri.

Golongan muda kemudian mengadakan rapat di salah satu

ruangan Lembaga Bakteriologi di Pegangsaan Timur, Jakarta pada tanggal 15 Agustus 1945 pukul 20.00

WIB. Rapat tersebut dipimpin oleh Chaerul Saleh yang menghasilkan keputusan tuntutan-tuntutan golongan

muda yang menegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hal dan soal rakyat Indonesia sendiri, tidak

dapat digantungkan kepada bangsa lain. Segala ikatan, hubungan dan janji kemerdekaan harus diputus, dan

sebaliknya perlu mengadakan perundingan dengan Ir. Soekarno dan Mohammad Hatta agar kelompok

pemuda diikutsertakan dalam menyatakan proklamasi.

Malam itu juga sekitar jam 22.00 WIB Wikana dan Darwis

mendesak Soekarno agar bersedia melaksanakan proklamasi

kemerdekaan Indonesia secepatnya. Ternyata usaha tersebut

gagal. Soekarno tetap tidak mau memproklamasikan

kemerdekaan. Kuatnya pendirian Ir. Soekarno untuk tidak

memproklamasikan kemerdekaan sebelum rapat PPKI

menyebabkan golongan muda berpikir bahwa golongan tua

mendapat pengaruh dari Jepang.

Selanjutnya golongan muda mengadakan rapat di Jalan Cikini 71 Jakarta pada pukul 24.00 WIB

menjelang. Mereka membawa Soekarno dan Hatta ke Rengasdengklok. Rapat tersebut menghasilkan

keputusan bahwa Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta harus diamankan dari pengaruh Jepang, agar kedua tokoh

tidak terpengaruh Jepang dan mendesak keduanya supaya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.

Pada tanggal 16 Agustus 1945 pagi, Soekarno dan Hatta telah dibawa oleh Sukarni, Yusuf Kunto,

dan Syudanco Singgih, pada malam harinya ke garnisun PETA (Pembela Tanah Air) di Rengasdengklok,

sebelah Utara Karawang. Secara geografis, Rengasdengklok letaknya terpencil, sehingga dapat dilakukan

deteksi dengan mudah setiap gerakan tentara Jepang yang menuju Rengasdengklok, baik dari arah Jakarta,

Bandung, atau Jawa Tengah.

Akhirnya Ahmad Subardjo, Sudiro, dan Yusuf Kunto

segera menuju Rengasdengklok. Rombongan tersebut tiba di

Rengasdengklok pukul 17.30 WIB. Peranan Ahmad Subardjo

sangat penting dalam peristiwa kembalinya Soekarno Hatta

ke Jakarta, sebab mampu meyakinkan para pemuda bahwa

proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan keesokan harinya

paling lambat pukul 12.00 WIB, nyawanya sebagai jaminan.

Akhirnya Subeno sebagai komandan kompi Peta setempat

bersedia melepaskan Soekarno Hatta ke Jakarta.

2. Perumusan Teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Sekitar pukul 21.00 WIB Soekarno Hatta sudah sampai di Jakarta dan langsung menuju ke rumah

Laksamana Muda Maeda, Jalan Imam Bonjol No. 1 Jakarta untuk menyusun teks proklamasi. Dalam kondisi

demikian, peran Laksamana Maeda cukup penting. Berikut ini tokoh-tokoh yang berperan dalam

Penyusunan Teks Proklamasi.

3. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Soekarno mengusulkan agar semua yang hadir

dalam rapat tersebut menandatangani naskah proklamasi

sebagai ”Wakil-wakil Bangsa Indonesia”. Usulan

Soekarno tidak disetujui para pemuda sebab sebagian

besar yang hadir adalah anggota PPKI, dan PPKI

dianggap sebagai badan bentukan Jepang. Kemudian

Sukarni menyarankan agar Soekarno Hatta yang

menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa

Indonesia. Saran dan usulan Sukarni diterima.

Selanjutnya, Soekarno minta kepada Sayuti Melik untuk mengetik konsep teks proklamasi dengan

beberapa perubahan, kemudian ditandatangani oleh Soekarno Hatta. Perubahan-perubahan tersebut meliputi:

a. kata “ tempoh” diubah menjadi tempo,

b. wakil-wakil bangsa Indonesia diubah menjadi “Atas nama bangsa Indonesia”, dan

c. tulisan “Djakarta, 17-8-’05“ diubah menjadi Djakarta, hari 17 boelan 8 tahun ‘05.

Naskah hasil ketikan Sayuti Melik merupakan naskah proklamasi yang autentik. Malam itu juga

diputuskan bahwa naskah proklamasi akan dibacakan pukul 10.00 pagi. Pagi hari tanggal 17 Agustus 1945

kurang lebih pukul 09.55 WIB, Drs. Mohammad Hatta telah datang dan langsung menemui Ir. Soekarno.

Pukul 10.00 WIB Soekarno menyampaikan pidatonya, yang berbunyi:

C. Penyebarluasan Berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

1. Penyebarluasan Berita Proklamasi

Penyebaran proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 di

daerah Jakarta dapat dilakukan secara cepat dan segera

menyebar secara luas. Pada hari itu juga, teks proklamasi

telah sampai di tangan Kepala Bagian Radio dari Kantor

Domei, Waidan B. Palenewen. Ia menerima teks proklamasi

dari seorang wartawan Domei yang bernama Syahruddin.

Kemudian ia memerintahkan F. Wuz supaya berita

proklamasi disiarkan tiga kali berturut-turut. Baru dua kali F. Wuz melaksanakan tugas, masuklah orang

Jepang ke ruangan sambil marah-marah.

Meskipun orang Jepang tersebut memerintahkan penghentian siaran berita proklamasi, tetapi Waidan

Palenewen tetap meminta F. Wuz untuk terus menyiarkan. Berita proklamasi kemerdekaan diulangi setiap

setengah jam sampai pukul 16.00 saat siaran berhenti. Akibat dari penyiaran tersebut, pimpinan tentara

Jepang di Jawa memerintahkan untuk meralat berita dan menyatakan sebagai kekeliruan. Pada tanggal 20

Agustus 1945 pemancar tersebut disegel oleh Jepang. Namun para pemuda bersama Jusuf Ronodipuro

ternyata membuat pemancar baru. Mereka mendirikan pemancar baru di Menteng 31, dengan kode panggilan

DJK 1. Dari sinilah selanjutnya berita proklamasi kemerdekaan disiarkan.

Harian Suara Asia di Surabaya merupakan koran pertama yang memuat berita proklamasi.

Proklamasi kemerdekaan juga disebarluaskan kepada rakyat Indonesia melalui pemasangan plakat, poster,

maupun coretan pada dinding tembok dan gerbong kereta api. Di samping melalui media massa, berita

proklamasi juga disebarkan secara langsung oleh para utusan daerah yang menghadiri sidang PPKI.

2. Dukungan Rakyat Terhadap Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

a. Rapat Raksasa di Lapangan Ikada

Kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 1945

menimbulkan masalah baru karena Belanda tidak setuju

dengan kemerdekaan Indonesia. Hal itu mendorong para

pemuda Jakarta yang tergabung dalam komite Van Aksi

Menteng 31 untuk mengerahkan masa ke Lapangan Ikada.

Pada 19 September 1945 Masa berbondong-bondong

membanjiri Lapangan Ikada untuk menggelar rapat Kaksasa.

Dalam rapat itu presiden meminta kepercayaan dan dukungan

rakyat.

Sekitar 200.000 orang hadir dalam pertemuan tersebut. Rapat Ikada dihadiri oleh Presiden Soekarno

dan Wakil Presiden Mohammad Hatta serta sejumlah menteri. Setelah mendengar pidato Bung Karno, rakyat

berangsur-angsur pulang dengan tertib.

b. Pernyataan Sri Sultan Hamengku buwono IX

Di masa penjajahan Hindia-Belanda kesultanan Yogyakarta merupakan salah satu pecahan

kesultanan Mataram berdasarkan perjanjian Gianti 1757 dan perjanjian Salatiga.

Sri Sultan Hamengkubuono IX dengan spontan menyatakan bergabung dengan RI. Atas dukungan dari

Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat, Sri Sultan Hamengku buwono IX memberikan pernyataan sebagai

berikut.

Kami Sri Sultan Hamengku buwono IX, Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat menyatakan:

1. Bahwa negeri Ngayogyakarta Hadiningrat yang bersifat kerajaan adalah Daerah Istimewa dari Negara

Republik Indonesia.

2. Bahwa kami sebagai kepala daerah memegang segala kekuasaan dalam negeri Ngayogyakarta

Hadiningrat dan oleh karena itu, berhubung dengan keadaan pada dewasa ini segala urusan

pemerintahan dalam negeri Ngayogyakarta Hadiningrat mulai saat ini berada di tangan kami dan

kekuasaan-kekuasaan lain kami pegang seluruhnya.

3. Bahwa hubungan antara negeri Ngayogyakarta Hadiningrat dengan pemerintah pusat Negara Republik

Indonesia bersifat langsung dan kami bertanggung jawab atas negeri kami langsung kepada Presiden

Republik Indonesia.

Kami memerintahkan supaya segenap penduduk dalam negeri Ngayogyakarta Hadiningrat

mengindahkan amanat kami ini.

Ngayogyakarta Hadiningrat, 28 Puasa Ehe, 1876 (1 September 1945).

Hamengku buwono IX

3. Tindakan-tindakan Heroik di Berbagai Kota

Di Surabaya

Di Surabaya selama Bulan September terjadi perebutan senjata, markas-markas Jepang, dan pabrik-

pabrik di seluruh kota. Pada 25 Oktober 1945, 2 perwira utusan Brigjen Mallaby menemui Gubernur Surjo

dan memaksa Gubernur menghadap kekapal Sekutu yang bersandar di Pelabuhan Tanjung Perak. Keadaan

inilah yang membakar pecahnya perang 10 November 1945 di Surabaya, yang sekarang ini diperingati

sebagai Hari Pahlawan.

Di Yogyakarta

Di Yogyakarta perebutan kekuasaan dimulai pada 26

September 1945. Mereka memaksa Jepang untuk

menyerahkan semua kantor kepada pihak Indonesia. Pada 26

September 1945 KNI Yogyakarta mengumumkan berdirinya pemerintah RI di Indonesia. Pada 1 Oktober

malam, BKR dan kepolisia menyerbu Tongsi Otsuka Butai yang berada di kota baru. Malam itu juga Otsuka

Butai menyerah.

Di Semarang

Di Semarang antara 15-20 Oktober 1945 pecah pertempuran Lima Hari. Insiden ini, bermula dari

gugurnya Dr. Karyadi yang sedang memeriksa keadaan air minum di Candi yang sedang diisu telah

meracuni Jepang.

Di Sulawesi Selatan

Para pemuda mendukung Gubernur Sulawesi Dr. Sam Ratulangi dengan merebut gedung-gedung

Vital dari tangi polisi. Di Gorontalo para pemuda berhasil merebut senjata dari markas-markas Jepang pada

13 Sepember 1945. Di Sumbawa pada Desember 1945 berusaha merebut markas-markas Jepang. Pada 13

Desember 1945 secara serentak para pemuda melakukan penyerangan terhadap Jepang.

Di Kalimantan

Di Kalimantan dukungan Proklamasi Kemerdekaan dilakukan dengan berdemokrasi, pengibaran

Bendera Merah-Putih dan mengadakan rapat-rapat. Pada 14 November 1945 dengan beraninya sekitar 8000

orang berkumpul di komplek NICA dengan mengarak Bendera Merah-Putih.

Di Sumbawa

Pada bulan Desember 1945, para pemuda Indonesia di Sumbawa melakukan aksi. Mereka

melakukan perebutan terhadap pos-pos militer Jepang, yaitu terjadi di Gempe, Sape, dan Raba.

Di Bali

Para pemuda Bali membentuk beberapa organisasi dalam rangka mempertahankan dan menegakkan

kedaulatan Indonesia. Organisasi pemuda itu, antara lain AMI (Angkatan Muda Indonesia) dan PRI (Pemuda

Republik Indonesia). Organisasi pemuda itu berusaha menegakkan kedaulatan RI melalui perundingan, tetapi

mandapat hambatan dari pihak Jepang. Pada tanggal 13 Desember 1945, mereka secara serentak melakukan

gerakan untuk merebut kekuasaan dari tangan Jepang.

Di Biak

Pada tanggal 14 Maret 1948 terjadi pemberontakan di Biak (Papua) dengan sasaran Kamp NICA dan

tangsi Sorido. Pemberontakan itu gagal dan dua orang pemimpinnya dihukum mati, sedangkan yang lainnya

dihukum seumur hidup.

Di Aceh

Di Aceh pada 6 Oktober 1945 para pemuda dan took masyarakat membentuk Angkatan Pemuda

Indonesia (API) 6 Hri kemudian Jepang melarang berdirinya organisasi tersebut. Pimpinan pemuda menolah

dan timbullah pertempuran. Para pemuda mengambil alih kanto-kantor pemerintsh Jepang, melucuti

senjatanya dan mengibarkan Bendera Merah-Putih.

Di Sumatera Selatan

Di Palembang pada 8 Oktober 1945 Dr.A.K.Gani memimpin rakyat mengadakan upacar pengibarab

Bendera Merah-Putih. Perekutan kekuasaan di Plembnag dilakukan tanpa Insiden. Pihak Jepang berusaha

menghindari pertempuran.

D. Pembentukan Pemerintahan dan Kelengkapan Negara Indonesia

1. Proses Terbentuknya Negara dan Pemerintahan Republik Indonesia

Negara RI yang dilahirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 pada kenyataannya belum sempurna

sebagai suatu negara. Oleh karena itu langkah yang diambil oleh para pemimpin negara melalui PPKI adalah

menyusun konstitusi negara dan membentuk alat kelengkapan negara. Untuk itu PPKI mengadakan sidang

sebanyak tiga kali yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, 19 Agustus 1945, dan 22 Agustus 1945.

Sebelum rapat dimulai, muncul permasalahan yang disampaikan oleh wakil dari luar Jawa, yang

menyampaikan keresahan penduduk non-Islam mengenai kalimat dalam Piagam Jakarta yang nantinya akan

dijadikan rancangan pembukaan dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kalimat yang

dimaksud adalah “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi para pemeluknya”, serta

“syarat seorang kepala negara haruslah seorang muslim”. Untuk mengatasi masalah tersebut Drs.

Mohammad Hatta beserta Ki Bagus Hadikusumo, Wachid Hasyim, Mr. Kasman Singadimedjo, dan Mr.

Teuku Mohammad Hassan membicarakannya secara khusus. Akhirnya dengan mempertimbangkan

kepentingan yang lebih luas, rumusan kalimat dihapus sehingga menjadi berbunyi “ Ketuhanan Yang Maha

Esa” dan syarat seorang kepala negara adalah orang Indonesia asli.

2. Pembentukan Komite Nasional dan Daerah

Dalam rapat PPKI tanggal 22 Agustus 1945 di Gedung

Kebaktian Rakyat Jawa dibahas tiga masalah utama yang

pernah dibicarakan dalam sidang sebelumnya. Pertemuan itu

dipimpin oleh Drs. Moh. Hatta. Hasil yang dapat dicapai

adalah sebagai berikut.

1. KNI (Komite Nasional Indonesia merupakan badan atau

lembaga yang berfungsi sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat sebelum dilaksanakannya pemilihan umum

(pemilu). KNI ini disusun dari tingkat pusat hingga ke tingkat daerah.

2. PNI (Partai Nasional Indonesia) dirancang menjadi partai tunggal Negara Republik Indonesia, tetapi

dibatalkan.

3. BKR (Badan Keamanan Rakyat) berfungsi sebagai penjaga keamanan umum pada tiap-tiap daerah.

Kemudian dalam rapat KNIP tanggal 16 Oktober 1945, Wakil Presiden Republik Indonesia

mengeluarkan keputusan nomor X yang isinya memberikan kekuasaan dan wewenang legislative kepada

KNIP untuk ikut serta dalam menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebelum MPR terbentuk

dalam pemilu. Kemudian atas desakan Ketua Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP)

Sutan Syahrir, pada tanggal 3 Nopember 1945 pemerintah mengeluarkan Maklumat Politik yang

ditandatangani oleh Wakil Presiden Republik Indonesia. Isi dari Maklumat Politik itu adalah sebagai berikut.

1. Pemerintah menghendaki adanya partai-partai politik, karena partai politik itu dapat membuka jalan bagi

semua aliran atau paham yang ada dalam masyarakat.

2. Pemerintah menghendaki adanya partai-partai politik itu telah tersusun sebelum dilaksanakannya

pemilihan anggota Badan Perwakilan Rakyat pada bula Januari 1946.

3. Pembentukan Alat Kelengkapan Keamanan Negara

Setelah mendengar laporan panitia kecil yang dipimpin

oleh Ahmad Subardjo, rapat dilanjutkan dengan membahas

masalah pertahanan dan keamanan Negara. Panitia kecil

yang membahas masalah pertahanan dan keamanan Negara

itu dipimpin oleh Otto Iskandardinata. Panitia kecil itu

mengusulkan sebagai berikut.

1. Rencana pembelaan negara dari BPUPKI yang mengandung unsure politik perang, tidak dapat diterima.

2.Tentang PETA di Jawa dan Bali serta Laskar Rakyat di Sumatera dibubarkan, karena merupakan

organisasi buatan Jepang yang kedudukannya di dalam dunia Internasional tidak memiliki ketentuan dan

kekuatan hokum. Indonesia membutuhkan alat pertahanan Negara yang sebaik-baiknya.

Pada tanggal 5 Oktober, dikeluarkan Maklumat Presiden

yang menyatakan berdirinya TKR (Tentara Keamanan

Rakyat). Pemimpin TKR yang ditunjuk Presiden adalah

Supriyadi, yaitu tokoh pemberontakan PETA terdahap

Jepang di Blitar. Dan pemilihan Soedirman menjadi

Panglima Tertinggi merupakan titik tolak perkembangan

organisasi kekuatan pertahanan dan keamanan.TKR berubah

namanya menjadi TRI (Tentara Republik Indonesia) pada

tahun 1946 dan pada bulan Juni 1947 dibentuk TNI (Tentara

Nasional Indonesia).

4. Pembentukan Lembaga Pemerintahan di Daerah

Untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan, dibentuklah perangkat-perangkat atau lembaga-

lembaga daerah dengan tugas dan wewenang yang telah diatur perundang-undangannya. Lembaga-lembaga

pemerintahan yang terdapat di daerah-daerah seperti.

• Lembaga Pemerintahan Daerah; dipimpin oleh seorang kepala daerah dengan tugas dan wewenangnya

adalah menjalankan pemerintahan atas daerah yang dikuasainya.

• Lembaga Komite Nasional Indonesia Daerah (KNI-D); Lembaga ini sebagai tindak lanjut dari

pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNI-P). Lembaga ini diduduki oleh perwakilan dari

partai-partai politik yang ada pada daerah-daerah bersangkutan. Tugasnya adalah membantu gubernur

dalam menjalankan tugas dan kepengawasan dalam tugas-tugas gubernur sebelum terbentuknya DPRD

melalui pemilu.

• Lembaga Teknis Daerah; merupakan institusi yang membantu pelaksanaan pemerintahan dari seorang

kepala daerah. Lembaga teknis ini juga disebut Dinas, dan terdiri atas Badan Peneliti dan Pengembangan,

Badan Perencanaan, Lembaga Pengawasan, Badan Pendidikan, Badan Pelatihan, dan sebagainya.

• Dinas Daerah; merupakan unsure pelaksana dari pemerintah daerah yang menyelenggarakan urusan-

urusan rumah tangga daerah itu sendiri. Dinas-dinas ini diantaranya Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan,

dan sebagainya.

• Wakil Kepala Daerah; adalah pembantu kepala daerah yang menjalankan tugas dan wewenangnya sehari-

hari.

• Sekretariat Daerah; merupakan unsure staf yang tugasnya membantu Kepala Daerah di dalam

menyelenggarakan pemerintahan atas daerah yang diperintahnya.

E. Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan di Berbagai Daerah

1. Pertempuran Surabaya (10 Nopember 1945)

Kekuatan asing yang harus dihadapi Republik Indonesia

setelah kemerdekaan Indonesia adalah Komando Asia

Tenggara, dipimpin oleh laksamana Lord Louis Mountbatten.

Kemudian, Mountbatten membentuk suatu komando yang

diberi nama Allied Forces Netherlands East Indies (AFNEI)

di bawah pimpinan Letnan Jendral Sir Philip Christison.

Pada tanggal 25 Oktober 1945, pasukan AFNEI dari

brigade 49 mendarat di Tanjung Perak, Surabaya yang

dipimpin oleh Brigjen A.W.S. Mallaby. Kedatangan pasukan AFNEI di Surabaya menumbuhkan kecurigaan

bagi pemerintah RI bahwa kedatangan AFNEI diboncengi oleh NICA. Kecurigaan itu bisa diatasi setelah

adanya kesepakatan antara Mallaby dan wakil pemerintah RI bahwa AFNEI menjamin tidak ada pasukan

Belanda (NICA) yang membonceng mereka dan tugas AFNEI di Indonesia hanya melucuti tentara Jepang.

Namun kesepakatan diingkari oleh pihak AFNEI. Provokasi yang dilakukan AFNEI adalah sebagai berikut.

a. Pasukan AFNEI menyerbu penjara Kalisosok untuk membebaskan kolonel angkatan laut Belanda

yang ditawan pemerintah RI. Penyerbuan ini dilakukan pada tanggal 26 Oktober 1945.

b. Pada tanggal 27 Oktober 1945 AFNEI menduduki tempat-tempat penting, seperti pangkalan udara

Tanjung Priok, kantor pos besar, dan tempat-tempat penting lainnya.

c. Pada tanggal 27 Oktober 1945 pesawat terbang AFNEI menyebarkan pamflet yang isinya

memerintahkan kepada rakyat Surabaya dan Jawa Timur untuk menyerahkan senjata yang dirampas dari

Jepang.

Provokasi yang dilakukan AFNEI membuat kepercayaan pemerintah RI di Surabaya menjadi pudar.

Kemudian, pemerintah mulai memerintahkan pemuda dan TKR untuk bersiaga. Pada tanggal 27 Oktober

1945 mulailah pertempuran antara pasukan Indonesia melawan AFNEI.

Di tengah situasi yang mencekam, Jenderal D.C. Hawthorn menghubungi Soekarno untuk berunding

guna membantu meredakan serangan pasukan Indonesia. Soekarno-Hatta dan Amir Syarifuddin tiba di

Surabaya tanggal 29 Oktober 1945. Perundingan antara pemerintah RI dan AFNEI mencapai kesepakatan

untuk membentuk panitia penghubung yang bertugas menjernihkan kesalahpahaman dan menyerukan

gencatan senjata.

Insiden yang terjadi di Gedung Internasional yang mengakibatkan tewasnya Brigjen Mallaby,

menyulut kemarahan pasukan AFNEI. Mereka menambah pasukan di bawah pimpinan Mayjen R.C.

Mansergh. Pada tanggal 9 November 1945 AFNEI mengeluarkan ultimatum sebagai berikut.

a. AFNEI menuntut balas atas kematian Brigjen Mallaby.

b. AFNEI menginstruksikan kepada pemerintah, pemuda, keamanan, dan masyarakat untuk melapor,

menyerahkan senjata, meletakkan tangan diatas kepala, dan menandatangani penyerahan tanpa syarat.

Batas ultimatum itu ditentukan sampai tanggal 1 November 1945 pukul 06.00 WIB. Apabila tidak

dijalankan, maka Surabaya akan digempur melalui darat, laut, dan udara. Dalam suasana yang makin tegang,

Menlu Achmad Soebardjo menyerahkan keputusan kepada rakyat Surabaya. Memalui siaran radio, Gubernur

Jawa Timur, Surya, mengumumkan penolakan secara tegas atas ultimatum AFNEI.

Pada tanggal 10 November 1945, pasukan AFNEI menggempur kota Surabaya melalui darat, laut,

dan udara. Rakyat Surabaya dengan gigih mempertahankan kota Surabaya, walaupun telah menelan banyak

korban. Kota Surabaya dapat dipertahankan hampir 3 minggu. Pertempuran yang terakhir terjadi pada

tanggal 28 November 1945 di Gunung Sari.

2. Pertempuran Ambarawa-Magelang

Pertempuran ini diawali dengan kedatangan tentara Inggris

di bawah pimpinan Brigjen Bethel di Semarang pada tanggal

20 Oktober 1945 untuk membebaskan tentara Sekutu. Setelah

itu menuju Magelang, karena Sekutu diboncengi oleh NICA

dan membebaskan para tawanan Belanda secara sepihak maka

terjadilah perlawanan dari TKR dan para pemuda. Pasukan

Inggris akhirnya terdesak mundur ke Ambarawa. Dalam

peristiwa tersebut Letkol Isdiman gugur sebagai kusuma

bangsa. Kemudian Kolonel Sudirman terjun langsung dalam pertempuran tersebut dan pada tanggal 15

Desember 1945 tentara Indonesia berhasil memukul mundur Sekutu sampai Semarang. Karena jasanya maka

pada tanggal 18 Desember 1945 Kolonel Sudirman diangkat menjadi Panglima Besar TKR dan berpangkat

Jendral. Sampai sekarang setiap tanggal 15 Desember diperingati sebagai hari Infantri.

3. Pertempuran Medan Area

Proklamasi kemerdekaan baru diumumkan secara resmi di

Medan pada tanggal 27 Agustus 1945 oleh Mr. Teuku

Muhammad Hasan selaku Gubernur Sumatra. Pada tanggal 9

Oktober 1945 pasukan AFNEI dibawah pimpinan Brigjen

T.E.D. Kelly mendarat di Belawan. Kedatangan pasukan

AFNEI ini diboncengi oleh pasukan NICA yang dipersiapkan

untuk mengambil alih pemerintahan.

Kedatangan pasukan AFNEI disambut baik oleh pemerintah RI karena pemerintah RI menghormati

tugas AFNEI di Indonesia. Namun, sehari setelah AFNEI mendarat di Belawan, pasukan AFNEI mendatangi

kamp-kamp tawanan untuk membebaskan tawanan perang yang kebanyakan orang Belanda. Tawanan yang

dibebaskan itu, kemudian dipersenjatai dan dibentuk menjadi Batalyon KNIL di Medan.

Hal tersebut memancing kemarahan para pemuda sehingga meletuslah pertempuran di Medan pada

tanggal 13 Oktober 1945. Pertempuran tidak hanya terjadi di Medan, melainkan menyebar ke kota

Pematangsiantar dan Brastagi. Dalam menghadapi kedatangan Sekutu dan NICA, para pemuda membentuk

kekuatan militer, yaitu TKR Sumatra Timur yang dikomandani oleh Achmad Tahir. Juga, para pemuda

membentuk Laskar Perjuangan Pemuda Republik Indonesia Sumatra Timur.

Pada tanggal 18 Oktober 1945 AFNEI mengeluarkan ultimatum yang memerintahkan TKR dan

Laskar Perjuangan supaya menyerahkan senjata. Tanggal 1 Desember 1945 AFNEI membatasi daerah

Medan dengan memasang papan pembatas yang bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area (Batas Resmi

Medan Area) di sudut-sudut pinggiran kota Medan.

Dalam bulan April 1946, kota Medan dikuasai oleh pasukan AFNEI. Gubernur, TKR, dan Wali Kota

Medan memindahkan pusat pemerintahan ke Pematangsiantar. Karena tidak adanya komando yang jelas,

mengakibatkan serangan para pejuang Indonesia terhadap AFNEI tidak berarti dan tidak membuahkan hasil

yang baik. Untuk mengefektifkan serangan terhadap pasukan AFNEI, para komandan yang berjuang di

Medan mengadakan pertemuan di Tebing Tinggi dan membentuk satuan komando yang bernama Komando

Resimen Laskar Rakyat Medan Area. Pertemuan ini berlangsung pada tanggal 19 Agustus 1946. Dengan

terbentuknya Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area, serangan terhadap pasukan AFNEI menjadi

lebih efektif.

4. Bandung Lautan Api

Pada bulan Oktober 1945, Tentara Republik Indonesia

(TRI) dan pemuda serta rakyat sedang berjuang melawan

tentara Jepang untuk merebut senjata dari tangan Jepang.

Pasukan AFNEI menuntut pasukan Indonesia untuk

menyerahkan senjata. Disamping itu, TRI harus

mengosongkan kota Bandung bagian utara paling lambat

tanggal 29 Oktober 1945.

Tuntutan dari AFNEI tersebut tidak diindahkan oleh TRI maupun rakyat Bandung. Dipimpin oleh

Arudji Kartawinata, TRI dan pemuda Bandung melakukan serangan terhadap kedudukan AFNEI.

Pertempuran itu berlanjut hingga memasuki tahun 1946. Pada tanggal 23 maret 1946, AFNEI kembali

mengeluarkan ultimatum supaya TRI meninggalkan kota Bandung. Ultimatum itu diperkuat dengan adanya

perintah dari pemerintah pusat Jakarta supaya TRI meninggalkan Bandung.

Perintah dari pusat tersebut memang bertentangan dengan instruksi dari markas TRI di Yogyakarta.

Sebelum meninggalkan Bandung, TRI mengadakan perlawanan dengan cara membumihanguskan kota

Bandung bagian selatan. Tindakan itu membawa akibat fatal bagi pasukan AFNEI, karena mengalami

kesulitan akomodasi dan logistik di kota Bandung. Tindakan membumihanguskan kota dikenal dengan

Bandung Lautan Api.

5. Peristiwa Merah Putih di Manado

Sejak pasukan AFNEI mendarat di Menado yang diboncengi oleh pasukan NICA, upaya penegakan

kedaulatan Indonesia makin sulit. Kedatangan pasukan AFNEI adalah untuk membebaskan anggota KNIL

bekas tawanan Jepang yang kemudian dipersenjatai dan dikenal dengan nama Tangsi Putih. Sejak akhir

tahun 1945 pasukan AFNEI meninggalkan sulawesi utara dan kekuasaan diserahkan sepenuhnya kepada

NICA. Sejak saat itu, pasukan NICA bertindak semena-mena dan melakukan penangkapan pada sejumlah

tokoh RI. Tindakan yang dilakukan NICA ini mengundang reaksi dari para pendukung RI, terutama para

pemuda dan mantan anggota KNIL dari Indonesia. Mantan anggota KNIL ini dikenal sebagai Tangsi Hitam

yang kemudian membentuk Pasukan Pemuda Indonesia (PPI).

Pada pertengahan Januari 1946 PPI mengadakan rapat rahasia untuk menggalang aksi perlawanan.

Namun kegiatan tersebut diketahui oleh NICA yang berakibat beberapa pimpinan PPI ditangkap. Pada

tanggal 14 Februari 1946 tanpa dilengkapi senjata, PPI menyerbu kedudukan NICA di Teling. Pada hari itu

juga, sebagian pejuang Indonesia mengambil bendera Belanda yang berada di pos penjagaan da merobek

warna birunya sehingga yang masih ada hanya warna merah dan putih. Bendera itu dikibarkan di Tangsi

Teling. Peristiwa ini menandai peristiwa merah putih di Menado.

Serangan PPI masih dilanjutkan dan berhasil menguasai markas NICA di Tomohon dan Tondano.

Setelah kedudukan NICA dapat diambil alih oleh para pejuang Indonesia, pada tanggal 16 Februari 1946

dibentuklah pemerintahan sipil, dan sebagai residennya adalah B.W. Lapian. PPI juga membentuk TKR yang

dipimpin oleh C.H. Taulu, Wuisan, dan J. Kaseger. Akhirnya, kompi KNIL Tangsi Hitam dijadikan Tentara

Republik Indonesia.

6. Pertempuran Margarana (20 November 1946)

Dalam rentang waktu 1945-1950, suasana Indonesia tidak kondusif. Banyak sekali pertempuran-

pertempuran yang terjadi. Salah satu pertempuran di daerah terjadi di Bali, disebut Pertempuran Margarana

—yang terjadi tanggal 18 November 1946. Pertempuran ini diawali dengan terbentuknya Negara Indonesia

Timur. Ketika NIT telah terbentuk, Belanda mencoba mengajak beberapa tokoh Indonesia untuk ikut

bergabung.

Seorang Bali yang diajak bergabung adalah I Gusti Ngurah Rai bersama anak buahnya. Tapi, dengan

tegas, pemuda Ngurah Rai menolak. I Gusti Ngurah Rai lahir di Desa Carangsari, Badung, Bali, pada 30

Januari 1917. Ia merupakan Komandan Resimen Sunda Ketjil ketika Indonesia sudah merdeka. Dan

merupakan pemimpin kesatuannya dalam Pertempuran Margarana, Bali.

Penolakan ini berbuntut panjang. I Gusti Ngurah Rai juga mendapat komando bahwa dirinya dan

anak buahnya harus merebut senjata dari NICA yang ada di Tabanan. Tanggal 18 November 1946, rencana

tersebut dilaksanakan dengan baik dan mereka kembali ke desa Marga. Tapi, dua hari kemudian—tepatnya

tanggal 20 November 1946, Belanda mengepung desa Marga.

Kemudian, terjadi baku tembak antara pasukan Nica dengan pasukan Ngurah Rai. Pada pertempuran

yang seru itu pasukan bagian depan Belanda banyak yang mati tertembak. Belanda langsung mendatangkan

bala bantuan pesawat pengebom dari Makassar. Dalam pertempuran yang sengit itu semua anggota pasukan

Ngurah Rai bertekad takkan mundur sampai titik darah penghabisan. Di sinilah pasukan Ngurah Rai

mengadakan "Puputan" sehingga pasukan yang berjumlah 96 orang itu semuanya gugur, termasuk Ngurah

Rai sendiri. Sebaliknya, di pihak Belanda ada lebih kurang 400 orang yang tewas. Untuk mengenang

peristiwa tersebut kini pada bekas arena pertempuran itu didirikan Tugu Pahlawan Taman Pujaan Bangsa.

Dan nama I Gusti Ngurah Rai diabadikan menjadi nama bandara udara Ngurah Rai.

7. Perjanjian Linggarjati

Usaha merintis perundingan itu dilaksanakan oleh Letnan Jenderal Sir Phillip Christison, panglima

AFNEI, dengan jalan mempertemukan Presiden Soekarno dengan Wakil Gubernur Jenderal Hindia Belanda

Dr. H.J. Van Mook. Pada bulan Oktober 1945, usaha Christison mengalami kegagalan. Perundingan

diadakan kembali pada 10 November 1946. Pemerintah Inggris mengirim Sir Archibald Clark Kerr sebagai

duta istimewa ke Indonesia. Dalam perundingan itu pemerintah Belanda menginginkan Indonesia menjadi

Negara persemakmuran (commonwealth) melalui masa peralihan 10 tahun. Namun Indonesia menginginkan

Negara yang berdaulat penuh atas wilayah bekas jajahan Hindia Belanda.

Perundingan dilanjutkan di negeri Belanda, di kota Hooge Veluwe bulan April 1946. Dalam

perundingan itu, Belanda menolak usul yang diajukan Clark Kerr tentang pengakuan kedaulatan secara de

facto wilayah Indonesia yang terdiri atas Sumatera dan Jawa. Pemerintah Belanda hanya bersedia mengakui

de facto terhadap daerah Jawa dan Madura saja.

Untuk menyelesaikan pertikaian Indonesia-Belanda, maka pada tanggal 10 November 1946 diadakan

perundingan di Linggarjati. Pihak Indonesia dipimpin oleh dr. Sudarsono, Jenderal Soedirman, dan Jenderal

Oerip Soemohardjo. Inggris mengirim Lord Killearn sebagai penengah setelah komisi gencatan senjata

terbentuk. Isi persetujuan Linggarjati antara lain:

a) Pemerintah Republik Indonesia dan Belanda bersama-sama membentuk Negara federasi bernama

Negara Indonesia Serikat.

b) Negara Indonesia Serikat tetap terikat dalam ikatan kerja sama dengan kerajaan Belanda, dengan

wadah Uni Indonesia Belanda yang diketahui oleh Ratu Belanda.

8. Agresi Militer Belanda I dan Perjanjian Renville

Pada tanggal 27 Mei 1947, Belanda mengirimkan Nota Ultimatum, yang harus dijawab dalam 14

hari, yang berisi:

1. Membentuk pemerintahan ad interim bersama;

2. Mengeluarkan uang bersama dan mendirikan lembaga devisa bersama;

3. Republik Indonesia harus mengirimkan beras untuk rakyat di daerahdaerah yang diduduki Belanda;

4. Menyelenggarakan keamanan dan ketertiban bersama, termasuk daerah daerah Republik yang

memerlukan bantuan Belanda (gendarmerie bersama); dan

5. Menyelenggarakan penilikan bersama atas impor dan ekspor

Perdana Menteri Sjahrir menyatakan kesediaan untuk mengakui kedaulatan Belanda selama masa

peralihan, tetapi menolak gendarmerie bersama. Jawaban ini mendapatkan reaksi keras dari kalangan parpol-

parpol di Republik. Ketika jawaban yang memuaskan tidak kunjung tiba, Belanda terus "mengembalikan

ketertiban" dengan "tindakan kepolisian". Pada tanggal 20 Juli 1947 tengah malam (tepatnya 21 Juli 1947)

mulailah pihak Belanda melancarkan 'aksi polisionil' mereka yang pertama.

Aksi Belanda ini sudah sangat diperhitungkan sekali dimana Belanda menguasai semua pelabuhan

perairan-dalam di Jawa Di Sumatera, perkebunan-perkebunan di sekitar Medan, instalasi- instalasi minyak

dan batubara di sekitar Palembang, dan daerah Padang diamankan. Melihat aksi Belanda yang tidak

mematuhi perjanjian Linggarjati membuat Sjahrir bingung dan putus asa, maka pada bulan Juli 1947 dengan

terpaksa mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Perdana Menteri.

Setelah terjadinya Agresi Militer Belanda I pada bulan Juli, pengganti Sjahrir adalah Amir

Syarifudin yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Dalam kapasitasnya sebagai Perdana

Menteri, dia menggaet anggota PSII yang dulu untuk duduk dalam Kabinetnya. Termasuk menawarkan

kepada S.M. Kartosoewirjo untuk turut serta duduk dalam kabinetnya menjadi Wakil Menteri Pertahanan

kedua. Seperti yang dijelaskan dalam sepucuk suratnya kepada Soekarno dan Amir Syarifudin, dia menolak

kursi menteri karena "ia belum terlibat dalam PSII dan masih merasa terikat kepada Masyumi".

S.M. Kartosoewirjo menolak tawaran itu bukan semata-mata karena loyalitasnya kepada Masyumi.

Penolakan itu juga ditimbulkan oleh keinginannya untuk menarik diri dari gelanggang politik pusat. Akibat

menyaksikan kondisi politik yang tidak menguntungkan bagi Indonesia disebabkan berbagai perjanjian yang

diadakan pemerintah RI dengan Belanda. Kalau dilihat dari sepak terjang Amir Syarifudin selama manggung

di percaturan politik nasional dengan menjadi Perdana Menteri merangkap Menteri Pertahanan sangat jelas

terlihat bahwa Amir Syarifudin ingin membawa politik Indonesia ke arah Komunis.

Tanggal 17 Januari 1948 berlangsung konferensi di atas kapal perang Amerika Serikat, Renville,

ternyata menghasilkan persetujuan lain, yang bisa diterima oleh yang kedua belah pihak yang berselisih.

Pada tanggal 19 Januari ditandatangani persetujuan Renville Wilayah Republik selama masa

peralihan sampai penyelesaian akhir dicapai. Dari adanya Agresi Militer I dengan hasil diadakannya

Perjanjian Renville menyebabkan jatuhnya Kabinet Amir. Seluruh anggota yang tergabung dalam kabinetnya

yang terdiri dari anggota PNI dan Masyumi meletakkan jabatan ketika Perjanjian Renville ditandatangani,

disusul kemudian Amir sendiri meletakkan jabatannya sebagai Perdana Menteri pada tanggal 23 Januari

1948. Dengan pengunduran dirinya ini dia mungkin mengharapkan akan tampilnya kabinet baru yang

beraliran komunis untuk menggantikan posisinya. Harapan itu menjadi buyar ketika Soekarno berpaling ke

arah lain dengan menunjuk Hatta untuk memimpin suatu 'kabinet presidentil' darurat (1948-1949), dimana

seluruh pertanggungjawabannya dilaporkan kepada Soekarno sebagai Presiden.

Memang runtuhnya Amir datang bahkan lebih cepat ketimbang Sjahrir, enam bulan lebih dulu Amir

segera dituduh -kembali khususnya oleh Masyumi dan kemudian Partai Nasional Indonesia- terlalu banyak

memenuhi keinginan pihak asing. Hanya empat hari sesudah Perjanjian Renville ditandatangani, pada

tanggal 23 Januari 1948, Amir Syarifudin dan seluruh kabinetnya berhenti. Kabinet baru dibentuk dan

susunannya diumumkan tanggal 29 Januari 1948. Hatta menjadi Perdana Menteri sekaligus tetap memangku

jabatan sebagai Wakil Presiden.

Perjanjian Renville tidak lebih baik daripada perundingan di Linggarjati. Kedua belah pihak

menuduh masing-masing melanggar perdamaian, dan Indonesia menuduh Belanda mendirikan blokade

dengan maksud memaksanya menyerah. Bulan Juli 1948, Komisi Jasa-jasa Baik, yang masih ada di tempat

mengawasi pelaksanaan persetujuan itu, melaporkan bahwa Indonesia mengeluh akan gencatan senjata yang

berulang-ulang.

9. Agresi Militer Belanda II

Melihat situasi Republik Indonesia yang kacau akibatnya

meletus pemberontakan PKI di Madiun maka pada tanggal 18

Desember 1948, Belanda secara sepihak membatalkan

persetujuan gencatan senjata esok harinya (19 Desember 1948

dini hari) tentara Belanda langsung menyerbu Lapangan

Udara Maguwo, Yogyakarta. Serangan Belanda yang tiba-tiba

berhasil dengan gemilang sehingga pada jam 16.00 WIB

seluruh Yogyajarta sudah jatuh di tangan Belanda. Presiden

dan Wakil Presiden memutuskan untuk tetap tinggal di Ibukota, meskipun mereka akan ditawan oleh musuh.

Alasanya, supatya mereka mudah ditemui oleh KTN dari kegiatan diplomasi dapat berjalan terus. Sesuai

dengan rencana yang telah dipersiapkan oleh Dewan Siasat, yaitu basis pemerintahan sipil akan dibentuk di

Sumatera, maka Presiden dan Wakil Presiden membuat surat kuasa yang ditujukan kepada Mr. Syafruddin

Prawiranegara, Menteri Kemakmuran yang sedang berada di Bukittinggi. Selain itu, untuk menjaga

kemungkinan bahwa Syafruddin tidak berhasil membentuk pemerintahan di Sumatera, juga dibuat surat

untuk Duta Besar RI untuk India, dr. Sudarsono, serta staf Kedutaan RI, L.N. Palar dan Menteri Keuangan

Mr. A.A. Maramis yang sedang berada di New Delhi. Tentara Belanda berhasil memasuki istana

keprisidenanan dan para pejabat tinggi negara ditawan, semuanya ada 150 orang. Pagi harinya tanggal 22

Desember 1948, Presiden Soekarno, Haji agus salim dan Sutan Syahrir diasingkan ke Berastagi, kemudian

dipindahkan ke Prapat di tepi danau Toba, Sumatera Utara. Moh.hatta, Moh Roem, Mr. A.G Pringgodigdo,

Mr.Assaat dan Komandor S. Suyadayrman diasingkan ke Montok di Pulau Bangka. Pada Bulan Januari

akhir, Presiden Sukarno dan Haji Agus Salim dipindahkan ke Muntok sehingga berkumpul dengan Moh.

Hatta dan kawan-kawan.

Untuk menghindari serangan Belanda dan agar selalu tetap bersama-sama dengan TNI, Panglima

Besar Jenderal Sudirman memimpin perang gerilya dengan berpindah- pindah tempat. TNI melakukan

serangan umum terhadap kota Yogyakarta pada tanggal 1 Maret 1949 yang dipimpin oleh Letnan Kolonel

suharto, Komado Brigade 10 Daerah Wehrkereise III yang membawahi daerah Yogyakarta. Serangan umum

pada tanggal 1 Maret dilakukan serentak dari berbagai jurusan kota sehingga tentara Belanda sangat terkejut

dan tidak mampu menguasi keadaan. Mulai pukul 06.00 WIB hingga 12.00 WIB, TNI berhasil menguasai

Yogyakarta. TNI walaupun hanya enam jam menduduki kota Yogyakarta, seranganya mempunyai arti yang

sangat penting yaitu:

• Meningkatkan moral rakyat dan TNI yang sedang berjuang

• Mematahkan moral pasukan Belanda

• Menunjukkan kepada dunia internasional bahwa TNI mempunyai kekuatan untuk menyerang dan

menunjukan bahwa Indonesia masih ada atas eksis.

Dunia mengutuk agresi Belanda dan mendukung perjuangan bangsa Indonesia. Negara Indonesia

Timur dan Negara Pasundan sebagai negar boneka bentukan Belanda juga mengecam berlangsungnya

Angresi Militer Belanda II. Atas prakarsa Burma (Myanmar) dan India maka terselenggaralah Konferensi

Asia di New Delhi, India pada tanggal 20-23 Januari 1949. konferensi dihadiri oleh beberapa negara Asia,

Afrika dan Ausralia menghasilkan resolusi mengenai masalah Indonesia yang kemudian disampaikan kepada

Dewan Keamanan PBB. Agresi Militer Belanda II juga mengundang reaksi dari PBB karena Belanda secara

terang-terangan melanggar Perjanjian Renville di depan Komisi Tiga Negara yang ditugaskkan oleh

Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada tanggal 4 Januari 1949, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resulusi

agar Republik Indonesia dan Belanda menghentikan permusuhan. Kegagalan Belanda dalam berbagai

pertempuran dan tekanan dari dunia Internasional, terutama Amerika Serikat memaksa Belanda kembali ke

meja perundingan.

Dikarenakan kondisi negara masih labil karena beberapa faktor seperti, konflik dan pemerintahan

yang kacau. Belanda mampu memanfaatkan masa – masa tersebut dengan baik, mereka berencana

melakukan agresi kedua terhadap Indonesia. Para pemimpin Indonesia merasa terkejut akan sikap Belanda

yang tidak mematuhi perjanjian yang telah disetujui. Akhirnya, pemerintah melakukan keadaan darurat di

ibukota, Yogyakarta. Pemerintah lebih memilih tinggal di ibukota karena untuk mempermudah hubungan

kenegaraan dengan negara lain, selain itu juga mereka juga bertahan diri dari adu tembak tersebut. Selain itu

juga, pemerintah juga membentuk PDRI di Bukittinggi untuk menggantikan sementara pemerintahan yang

ada di Yogyakarta.

Karena para pemimpin negara ditangkap dan diasingkan ke luar Jawa, maka para panglima perang

berencana melakukan perang gerilya untuk menyudahi Agresi Belanda tersebut. Panglima besar jenderal

sudirman memimpin perang gerilya itu yang dilakukan secara berpindah – pindah tempat. Di pusat ibukota

sendiri, para gerilyawan berhasil menguasai wilayah tersebut walau hanya 6 jam saja, namun memiliki arti

tersendiri bagi gerilyawan sendiri dan bagi bangsa ini.

Dunia internasional sangat mengutuk Agresi Belanda II ini. Bentuk kepedulian mereka adalah

membuat Konferensi Asia di New Delhi, India yang membentuk sebuah kesepakatan tentang kecaman akan

Agresi Belanda, yang disampaikan pada PBB. Akhirnya Belanda

terkalahkan dengan berbagai tekanan dan pertempuran dari dunia

internasional.

10. Pemerintahan Darurat Republik Indonesia

Rumah ketua PDRI Sjafroedin Prawiranegara di Bidar Alam yang dipergunakan juga untuk kantor

pemerintahan

Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) adalah penyelenggara pemerintahan Republik

Indonesia periode 22 Desember 1948 - 13 Juli 1949, dipimpin oleh Syafruddin Prawiranegara yang disebut

juga dengan Kabinet Darurat. Sesaat sebelum pemimpin Indonesia saat itu, Sukarno dan Hatta ditangkap

Belanda pada tanggal 19 Desember 1948, mereka sempat mengadakan rapat dan memberikan mandat kepada

Syafruddin Prawiranegara untuk membentuk pemerintahan sementara.

Tidak lama setelah ibukota RI di Yogyakarta dikuasai Belanda dalam Agresi Militer Belanda II,

mereka berulangkali menyiarkan berita bahwa RI sudah bubar. Karena para pemimpinnya, seperti Soekarno,

Hatta dan Syahrir sudah menyerah dan ditahan. Mendengar berita bahwa tentara Belanda telah menduduki

ibukota Yogyakarta dan menangkap sebagian besar pimpinan Pemerintahan Republik Indonesia, tanggal 19

Desember sore hari, Mr. Syafruddin Prawiranegara bersama Kol. Hidayat, Panglima Tentara dan Teritorium

Sumatera, mengunjungi Mr. T. Mohammad Hassan, Ketua Komisaris Pemerintah Pusat di kediamannya,

untuk mengadakan perundingan. Malam itu juga mereka meninggalkan Bukittinggi menuju Halaban,

perkebunan teh 15 Km di selatan kota Payakumbuh.

Sejumlah tokoh pimpinan republik yang berada di Sumatera

Barat dapat berkumpul di Halaban, dan pada 22 Desember

1948 mereka mengadakan rapat yang dihadiri antara lain oleh

Mr. Syafruddin Prawiranegara, Mr. T. M. Hassan, Mr. Sutan

Mohammad Rasjid, Kolonel Hidayat, Mr. Lukman Hakim, Ir.

Indracahya, Ir. Mananti Sitompul, Maryono Danubroto,

Direktur BNI Mr. A. Karim, Rusli Rahim dan Mr. Latif.

Walaupun secara resmi kawat Presiden Soekarno belum diterima, tanggal 22 Desember 1948, sesuai dengan

konsep yang telah disiapkan, maka dalam rapat tersebut diputuskan untuk membentuk Pemerintah Darurat

Republik Indonesia (PDRI).

Mr. T.M Hasan yang menjabat sebagai Wakil Ketua PDRI, merangkap Menteri Dalam Negeri,

Agama, Pendidikan dan Kebudayaan, menuturkannya bahwa romobongan mereka kerap tidur di hutan

belukar, di pinggir sungai Batanghari, dan sangat kekurangan bahan makanan. Mereka pun harus

menggotong radio dan berbagai perlengkapan lain. Kondisi PDRI yang selalu bergerilya keluar masuk hutan

itu diejek radio Belanda sebagai Pemerintah Dalam Rimba Indonesia.

Sekitar satu bulan setelah agresi militer Belanda, dapat terjalin komunikasi antara pimpinan PDRI

dengan keempat Menteri yang berada di Jawa. Mereka saling bertukar usulan untuk menghilangkan dualisme

kepemimpinan di Sumatera dan Jawa.

Setelah berbicara jarak jauh dengan pimpinan Republik di Jawa, maka pada 31 Maret 1948

Prawiranegara mengumumkan penyempurnaan susunan pimpinan Pemerintah Darurat Republik Indonesia.

Kemudian tanggal 16 Mei 1949, dibentuk Komisariat PDRI untuk Jawa yang dikoordinasikan oleh Mr.

Susanto Tirtoprojo.

Selain dr. Sudarsono, Wakil RI di India, Mr. Alexander Andries Maramis, Menteri Luar Negeri

PDRI yang berkedudukan di New Delhi, India, dan Lambertus N. Palar, Ketua delegasi Republik Indonesia

di PBB, adalah tokoh-tokoh yang sangat berperan dalam menyuarakan Republik Indonesia di dunia

internasional sejak Belanda melakukan Agresi Militer Belanda II. Dalam situasi ini, secara de facto, Mr.

Syafruddin Prawiranegara adalah Kepala Pemerintah Republik Indonesia.

Perlawanan bersenjata dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia serta berbagai laskar di Jawa,

Sumatera serta beberapa daerah lain. PDRI menyusun perlawanan di Sumatera. Tanggal 1 Januari 1949,

PDRI membentuk 5 wilayah pemerintahan militer di Sumatera, diataranya di Aceh, Tapanuli, Riau,

Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan.

Sesungguhnya, sebelum Soekarno dan Hatta menyerah, mereka sempat mengetik dua buah kawat.

Pertama, memberi mandat kepada Menteri Kemakmuran Mr.Sjafruddin Prawiranegara untuk membentuk

pemerintahan darurat di Sumatra.Kedua, jika ikhtiar Sjafruddin gagal, maka mandat diberikan kepada Mr.

A.A.Maramis untuk mendirikan pemerintah dalam pengasingan di New Delhi, India. Tetapi Sjafruddin

sendiri tidak pernah menerima kawat itu. Berbulan-bulan kemudian barulah ia mengetahui tentang adanya

mandat tersebut.

Menjelang pertengahan 1949, posisi Belanda makin terjepit. Dunia internasional mengecam agresi

militer Belanda. Sedang di Indonesia,pasukannya tidak pernah berhasil berkuasa penuh. Ini memaksa

Belanda menghadapi RI di meja perundingan.

Belanda memilih berunding dengan utusan Soekarno-Hatta yang ketika itu statusnya tawanan.

Perundingan itu menghasilkan Perjanjian Roem-Royen. Hal ini membuat para tokoh PDRI tidak senang,

Jendral Sudirman mengirimkan kawat kepada Sjafruddin, mempertanyakan kelayakan para tahanan maju ke

meja perundingan. Tetapi Sjafruddin berpikiran untuk mendukung dilaksanakannya perjanjian Roem-Royen.

Setelah Perjanjian Roem-Royen, M. Natsir meyakinkan Prawiranegara untuk datang ke Jakarta,

menyelesaikan dualisme pemerintahan RI, yaitu PDRI yang dipimpinnya, dan Kabinet Hatta, yang secara

resmi tidak dibubarkan. Setelah Persetujuan Roem-Royen ditandatangani, pada 13 Juli 1949, diadakan

sidang antara PDRI dengan Presiden Sukarno, Wakil Presiden Hatta serta sejumlah menteri kedua kabinet.

Pada sidang tersebut, Pemerintah Hatta mempertanggungjawabkan peristiwa 19 Desember 1948. Wakil

Presiden Hatta menjelaskan 3 soal, yakni hal tidak menggabungkan diri kepada kaum gerilya, hal hubungan

Bangka dengan luar negeri dan terjadinya Persetujuan Roem-Royen.

Sebab utama Sukarno-Hatta tidak ke luar kota pada tanggal 19 Desember sesuai dengan rencana

perang gerilya, adalah berdasarkan pertimbangan militer, karena tidak terjamin cukup pengawalan,

sedangkan sepanjang yang diketahui dewasa itu, seluruh kota telah dikepung oleh pasukan payung Belanda.

Lagi pula pada saat yang genting itu tidak jelas tempat-tempat yang telah diduduki dan arah-arah yang

diikuti oleh musuh. Dalam rapat di istana tanggal 19 Desember 1948 antara lain KSAU Suaryadarma

mengajukan peringatan pada pemerintah, bahwa pasukan payung biasanya membunuh semua orang yang

dijumpai di jalan-jalan, sehingga jika para beliau itu ke luar haruslah dengan pengawalan senjata yang kuat.

Pada sidang tersebut, secara formal Syafruddin Prawiranegara menyerahkan kembali mandatnya,

sehingga dengan demikian, M. Hatta, selain sebagai Wakil Presiden, kembali menjadi Perdana Menteri.

Setelah serah terima secara resmi pengembalian Mandat dari PDRI, tanggal 14 Juli, Pemerintah RI

menyetujui hasil Persetujuan Roem-Royen, sedangkan KNIP baru mengesahkan persetujuan tersebut tanggal

25 Juli 1949.

F. Perjuangan Mewujudkan Kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia

1. Negara-negara Boneka Bentukan Belanda

Negara boneka adalah negara yang secara resmi merdeka dan diakui kedaulatannya namun secara

de-facto berada di bawah kontrol negara lainnya.Untuk menanamkan kembali kekuasaan di Indonesia, salah

Belanda membentuk negara-negara boneka. Tujuannya adalah untuk mempersempit wilayah kekuasaan

Republik Indonesia. Melalui negara-negara boneka yang dibentuknya, Belanda membentuk Pemerintahan

Federal dengan Van Mook sebagai kepala pemerintahannya. Dalam Konferensi Federal di Bandung pada

tanggal 27 Mei 1948 lahirlah Badan Permusyawaratan Federal (BFO). Di dalam BFO terhimpun negara-

negara boneka ciptaan Belanda. Berikut adalah negara-negara boneka ciptaan Belanda.

1. Negara Indonesia Timur

Negara Indonesia Timur berdiri pada bulan Desember 1946. Wilayah kekuasaannya meliputi sebelah

timur Selat makassar dan Selat Bali. Negara Indonesia Timur dikepalai oleh Cokorda Gde Raka

Sukawati.

2. Negara Sumatera Timur

Negara Sumatera Timur didirikan pada tanggal 25 Desember 1945 dan diresmikan pada 16 Februari

1947. Wilayahnya meliputi Medan dan sekitarnya. Negara Sumatera Timur dikepalai oleh Dr. Mansur

3. Negara Sumatera Selatan

Negara Sumatera Selatan didirikan pada 30 agustus 1948. Wilayahnya meliputi Palembang dan

sekitarnya. Negara Sumatera Selatan dikepalai oleh Abdul malik.

4. Negara Jawa Timur

Negara Jawa Timur berdiri pada tanggal 26 Nopember 1948. Wilayahnya meliputi Surabaya,

malang, dan daerah-daerah sebelah timur hingga ke Banyuwangi. Negara Jawa Timur dikepalai oleh R.T.

Kusumonegoro.

5. Negara Pasundan

Negara Pasundan berdiri pada tanggal 26 Februari 1948. Wilayahnya meliputi daerah Priangan, Jawa

Barat dan sekitarnya. Negara Pasundan dikepalai oleh R.A.A. Wiranatakusumah.

6. Negara Madura

Negara madura berdiri pada tanggal 16 Januari 1948. Wilayahnya meliputi Pulau Madura dan

sekitarnya. Negara Madura dikepalai oleh Cakraningrat.

Selain negara-negara boneka yang diciptakan oleh Belanda, terdapat juga daerah-daerah yang

meiliki otonomi seperti kalimantan barat, dayak Besar, Banjar, kalimantan Tenggara, jawa Tengah, Bangka,

Belitung, dan Riau. Daerah-daerah tersebut dikepalai oleh Sultan Hamid II.

2. Perjanjian Roem-Royen

Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda mengadakan

Agresi Militer Belanda dengan menyerang kota Yogyakarta

dan menawan Presiden dan Wakil Presiden beserta pejabat

lainnya. Namun sebelum itu Presiden mengirimkan radiogram

kepada Mr. Syafrudin Prawiranegara untuk membentuk

Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). Dengan begitu Indonesia menunjukkan kegigihan

mempertahankan wilayahnya dari segala agresi Belanda.

Perjanjian Roem Royen adalah sebuah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang

ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949, kemudian dibacakan kesanggupan kedua belah pihak untuk

melaksanakan resolusi dewan keamanan PBB tertanggal 28 januari 1949 dan persetujuannya tanggal 23

Maret 1949. Namanya diambil dari kedua pemimpin delegasi, Mohammad Roem dan J. H. van Roijen.

Pernyataan Republik Indonesia yang dibacakan oleh Mr. Roem :

1. Angkatan bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya

2. Pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri Konferensi Meja Bundar

3. Pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta

4. Angkatan bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan

perang

Pernyataan delegasi Belanda dibacakan oleh Dr. H.J. Van Royen :

1. Pemerintah Belanda setuju bahwa pemerintah Republik Indonesia harus bebas dan leluasa melakukan

kewajiban dalam satu daerah yang meliputi Karesidenan Yogyakarta.

2. Pemerintah Belanda membebaskan secara tak bersyarat pemimpin-pemimpin republic Indonesia dan

tahanan politik yang ditawan sejak tanggal 19 Desember 1948.

3. Pemerintah Belanda setuju bahwa Republik Indonesia akan menjadi bagian dari Republik Indonesia

Serikat. Konferensi Meja Bundar (KMB) akan diadakan secepatnya di Den Haag sesudah pemerintah

Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta.

Pada tanggal 22 Juni 1949 diselenggarakan perundingan segitiga antara Republik Indonesia, BFO

dan Belanda. Perundingan itu diawasi PBB yang dipimpin oleh Chritchley, menghasilkan keputusan:

1. Kedaulatan diserahkan pada Indonesia secara utuh dan tanpa syarat sesuai perjanjian Renville pada 1948

2. Belanda dan Indonesia akan mendirikan sebuah persekutuan dengan dasar sukarela dan persamaan hak

3. Hindia Belanda akan menyerahkan semua hak, kekuasaan, dan kewajiban kepada Indonesia

Dengan tercapainya kesepakatan dalam perundingan, Pemerintah Darurat Republik Indonesia

memerintahkan Sri Sultan Hamengku Buwono IX untuk mengambil alih pemerintahan Yogyakarta. Pada

tanggal 1 juli 1949 pemerintah Republik Indonesia secara resmi kembali ke Yogyakarta disusul dengan

kedatangan para pemimpin Republik Indonesia dari medan gerilya. Pada tanggal 13 Juli 1949

diselenggarakan sidang kabinet Republik Indonesia yang pertama, dan Mr. Syafruddin Prawiranegara

mengembalikan mandatnya kepada Moh. Hatta dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX diangkat menjadi

Menteri Pertahanan merangkap ketua koordinator keamanan.

4. KMB (Konferensi Meja Bundar) dan Pengakuan Kedaulatan

Belanda dan Indonesia kemudian mengadakan beberapa pertemuan untuk menyelesaikan masalah ini

secara diplomasi, lewat perundingan Linggarjati, perjanjian Renville, perjanjian Roem-van Roijen, dan

Konferensi Meja Bundar. Hasil dari Konferensi Meja Bundar (KMB) adalah:

1. Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat (RIS) sebagai Negara merdeka dan berdaulat

2. Status Karesidenan Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan

3. Akan dibentuk Uni Indonesia-Belanda berdasarkan kerjasama sukarela dan sederajat.

4. RIS mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-

perusahaan Belanda

5. RIS harus membayar semua hutang Belanda yang ada sejak tahun 1942

Tanggal 27 Desember 1949, pemerintahan sementara negara dilantik. Soekarno Presidennya, Hatta

sebagai Perdana Menteri membentuk Kabinet Republik Indonesia Serikat. Indonesia Serikat terdiri dari 16

negara yang memiliki persamaan persekutuan dengan Kerajaan Belanda.

5. Peran PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa)

Selama Indonesia dan Belanda bertikai, PBB turut membantu dalam setiap usaha penyelesaian

pertikaian antara tahun 1945-1950. Pada tanggal 24 januari 1949 Dewan Keamanan PBB mengeluarkan

resolusi yang disetujui oleh semua negara anggota, yaitu:

1. Membebaskan Presiden dan Wakil Presiden serta pemimpin-pemimpin Republik Indonesia yang

ditangkap pada tanggal 19 Desember 1948.

2. Memerintahkan KTN agar memberikan laporan lengkap mengenai situasi di Indonesia sejak 19 Desember

1948.

Hasil-hasil keputusan PBB lainnya adalah :

1. Piagam Pengakuan Kedaulatan 27 Desember 1949.

2. Pembentukkan RIS.

3. Pembentukkan Uni Indonesia-Belanda.

4. Pembubaran tentara KNIL dan KL yang diintegrasikan kedalam APRIS.

5. Piagam tentang kewarganegaraan.

6. Persetujuan tentang ekonomi keuangan.

7. Masalah Irian Barat akan dibicarakan kembali setahun kemudian.

Pada tanggal 17 Agustus 1950, RIS dibubarkan dan dibentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia

(NKRI). Pada tanggal 28 September 1950 Indonesia kembali diterima menjadi anggota PBB yang ke-60.

Dengan ini berarti Indonesia telah mendapat pengakuan dari dunia internasional sebagai negara merdeka.

6. Kembali ke NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)

Sebagian besar negara bagian yang tergabung dalam RIS mendukung untuk terbentuknya Negara

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), hanya dua orang saja yang mendukung sistem federal yaitu Sultan

Hamid II dan Anak Agung Gede Agung.

Pada tanggal 19 Mei 1950, diadakan persetujuan antara RIS dengan RI untuk mempersiapkan

prosedur pembentukkan negara kesatuan. Pihak RIS diwakili oleh Mohammad hatta dan pihak RI diwakili

oleh dr. Abdul Halim. Pertemuan sepakat untuk mendirikan NKRI. UUD NKRI dirancang oleh panitia yang

dipimpin oleh Prof. Dr. Soepomo. UUD NKRI mengandung unsur UUD 1945 dan UUD RIS. Pada tanggal

14 Agustus 1950, rancangan UUD NKRI disetujui oleh parlemen RIS serta KNIP.

Pada tanggal 15 Agustus 1950, Presiden Soekarno menandatangani Rancangan Undang-Undang

dasar NKRI menjadi UUD 1950. Pada tanggal 17 Agustus 1950 RIS resmi dibubarkan dan dibentuk NKRI

dengan UUDS 1950 sebagai konstitusinya.

G. Perjuangan Menghadapi Pergolakan Dalam Negeri

1. Pemberontakan PKI Madiun Tahun 1948

Jatuhnya kabinet Amir disebabkan oleh kegagalannya

dalam Perundingan Renville yang sangat merugikan

Indonesia. Untuk merebut kembali kedudukannya,pada

tanggal 28 Juni 1948 Amir Syarifuddin membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR) Untuk memperkuat

basis massa, FDR membentuk organisasi kaum petani dan buruh. Pada tanggal 11 Agustus 1948, Musso tiba

dari Moskow. Amir dan FDR segera bergabung dengan Musso. Untuk memperkuat organisasi, maka

disusunlah doktrin bagi PKI. Doktrin itu bernama Jalan Baru. PKI banyak melakukan kekacauan, terutama di

Surakarta.

Oleh PKI daerah Surakarta dijadikan daerah kacau

(wildwest). Sementara Madiun dijadikan basis gerilya. Pada

tanggal 18 September 1948, Musso memproklamasikan

berdirinya pemerintahan Soviet di Indonesia. Untuk meruntuhkan

Republik Indonesia, Pancasila, dan menggantinya dengan negara

komunis

Pada waktu yang bersamaan, gerakan PKI dapat merebut

tempat-tempat penting di Madiun. Untuk menumpas

pemberontakan PKI, pemerintah melancarkan operasi militer.

Dalam hal ini peran Divisi Siliwangi cukup besar. Di samping

itu, Panglima Besar Jenderal Soedirman memerintahkan

Kolonel Gatot Subroto di Jawa Tengah dan Kolonel

Sungkono di Jawa Timur untuk mengerahkan pasukannya.

Dengan dukungan rakyat di berbagai tempat, pada tanggal 30

September 1948, kota Madiun berhasil direbut kembali oleh

tentara Republik. Sementara itu, tanggal 31 Oktober 1948

Musso tewas ditembak. Sekitar 300 orang ditangkap oleh pasukan Siliwangi pada tanggal 1 Desember 1948

di daerah Purwodadi, Jawa Tengah.

Dengan ditumpasnya pemberontakan PKI di Madiun, maka

selamatlah bangsa Indonesia dari rongrongan dan ancaman

kaum komunis. Penumpasan pemberontakan PKI dilakukan

oleh bangsa Indonesia sendiri. Dalam kondisi bangsa yang

begitu sulit itu, ternyata RI sanggup menumpas pemberontakan yang relatif besar oleh golongan komunis

dalam waktu singkat.

2. Gerakan Darul Islam/ Tentara Islam Indonesia (DI/TII)

Berdasarkan Perundingan Renville, kekuatan militer

Republik Indonesia harus meninggalkan wilayah Jawa Barat

yang dikuasai Belanda. TNI harus mengungsi ke daerah Jawa

Tengah yang dikuasai Republik Indonesia. Tidak semua

komponen bangsa menaati isi Perjanjian Renville yang

dirasakan sangat merugikan bangsa Indonesia. Salah satunya

adalah S.M. Kartosuwiryo beserta para pendukungnya. Pada

tanggal 7 Agustus 1949, Kartosuwiryo memproklamasikan

berdirinya Negara Islam Indonesia (NII). Tentara dan

pendukungnya disebut Tentara Islam Indonesia (TII). Gerakan

Darul Islam yang didirikan oleh Kartosuwiryo mempunyai

pengaruh yang cukup luas. Pengaruhnya sampai ke Aceh yang dipimpin Daud Beureueh, Jawa Tengah

(Brebes, Tegal) yang dipimpin Amir Fatah dan Kyai Somolangu (Kebumen), Kalimantan Selatan dipimpin

Ibnu Hajar, dan Sulawesi Selatan dengan tokohnya Kahar Muzakar.

http://www.crayonpedia.org/mw/Berkas:Tragedi_Nasional_6.jpg

3. Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA)

APRA dipimpin oleh Kapten Westerling. Gerakan ini didasari adanya kepercayaan rakyat akan

datangnya seorang Ratu Adil yang akan membawa mereka ke suasana yang aman dan tentram serta

memerintah dengan adil dan bijaksana, seperti yang terdapat dalam ramalan Jayabaya.

Tujuan gerakan APRA yang sebenarnya adalah untuk mempertahankan bentuk Negara federal di

Indonesia dan memiliki tentara tersendiri pada Negara-negara bagian RIS. Pada tanggal 23 Januari 1950,

pasukan APRA menyerang kota Bandung. Pasukan APRA melakukan pembantaian atau pembunuhan

terhadap setiap anggota TNI yang ditemuinya. Markas Divisi Siliwangi berhasil didudukinya. Pasukan

APRA membunuh setiap regu jaga termasuk Letkol Lembong.

Melihat keadaan seperti ini, Pemerintah RIS segera mengirimkan pasukannya ke kota Bandung.

Sementara itu Moh. Hatta segera mengadakan perundingan dengan Komisaris Tinggi Belanda di Jakarta.

Westerling didesak untuk meninggalkan kota Bandung dan Pasukan APRA meninggalkan kota Bandung

pada sore harinya. Pasukan APRA semakin terdesak dan terus dikejar oleh pasukan APRIS bersama dengan

rakyat. Akhirnya gerakan APRA berhasil dilumpuhkan.

Kemudian diketahui, bahwa dalam gerakan APRA adalah Sultan Hamid II, seorang Menteri Negara

pada Kabinet RIS. Rencana sebenarnya dari gerakan itu adalah menculik Menteri Pertahanan Keamanan, Sri

Sultan Hamengku Buwono IX; Sekjen Pertahanan Mr. Ali Budiardjo, dan pejabat Kepala Staf Angkatan

Perang, Kolonel T.B. Simatupang. Dengan keberhasilan pasukan APRIS menumpas gerakan APRA, maka

keamanan di wilayah Jawa Barat berhasil dipulihkan kembali.

4. Gerakan Republik Maluku Selatan (RMS)

RMS dipelopori oleh Mr. Dr. Christian Robert Steven

Soumokil. Soumokil tidak setuju atas dibentuknya NKRI.

Bahkan ia sendiri tidak menyetujui penggabungan daerah-

daerah Negara Indonesia Timur menjadi wilayah kesatuan

RI. Ia berusaha melepaskan wilayah Maluku Tengah dan NIT

yang menjadi bagian dari RIS. Manusama menghasut

Rajapati (kepala desa) untuk setuju mendirikan RMS, melalui

rapat umum di Kota Ambon tanggal 18 April 1950.

Kemudian, pada tanggal 24 April 1950, Soumokil

memproklamasikan berdirinya RMS. Berita berdirinya RMS itu tentu merupakan suatu ancaman bagi

keutuhan Negara Republik Indonesia Serikat. Untuk mengatasi gerakan itu, pemerintah RIS menempuh cara

damai dengan mengirim Dr. J. Leimena. Namun, misi itu ditolak oleh Soumokil.

Ketika jalan damai tidak menghasilkan apa-apa, pemerintah RIS memutuskan untuk melakukan

ekspedisi militer. Pimpinan ekspedisi adalah Kolonel A.E. Kawilarang (Panglima Tentara dan Teritorium

Indonesia Timur). Melalui ekspedisi militer itu secara perlahan wilayah-wilayah gerakan RMS berhasil

dikuasai kembali oleh pasukan APRIS. Gerakan RMS berhasil diatasi, sehingga keamanan di wilayah

Maluku Tengah pulih kembali.

5. Gerakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia/ Perjuangan Rakyat Semesta

(PRRI/Permesta)

Munculnya pemberontakan PRRI diawali dari

ketidakharmonisan hubungan pemerintah daerah dan

pusat. Daerah kecewa terhadap pemerintah pusat yang

dianggap tidak adil dalam alokasi dana pembangunan.

Kekecewaan tersebut diwujudkan dengan pembentukan

dewan-dewan daerah seperti berikut.

a. Dewan Banteng di Sumatra Barat yang dipimpin oleh

Letkol Ahmad Husein.

b. Dewan Gajah di Sumatra Utara yang dipimpin oleh Kolonel Maludin Simbolan.

c. Dewan Garuda di Sumatra Selatan yang dipimpin oleh Letkol Barlian.

d. Dewan Manguni di Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Kolonel Ventje Sumual.

Tanggal 10 Februari 1958 Ahmad Husein menuntut agar Kabinet Djuanda mengundurkan diri dalam

waktu 5 x 24 jam, dan menyerahkan mandatnya kepada presiden. Setelah menerima ultimatum, maka

pemerintah bertindak tegas dengan memecat secara tidak hormat Ahmad Hussein, Simbolon, Zulkifli Lubis,

dan Dahlan Djambek yang memimpin gerakan sparatis. Langkah berikutnya tanggal 12 Februari 1958

KSAD A.H. Nasution membekukan Kodam Sumatra Tengah dan selanjutnya menempatkan langsung di

bawah KSAD.

Pada tanggal 15 Februari 1958 Achmad Hussein memproklamasikan berdirinya Pemerintahan

Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Sebagai perdana menterinya adalah Mr. Syafruddin

Prawiranegara. Agar semakin tidak membahayakan negara, pemerintah melancarkan operasi militer untuk

menumpas PRRI. Berikut ini operasi militer tersebut.

a. Operasi 17 Agustus dipimpin Kolonel

Ahmad Yani untuk wilayah Sumatra Tengah. Selain untuk menghancurkan kaum sparatis, operasi ini

juga dimaksudkan untuk mencegah agar gerakan tidak meluas, serta mencegah turut campurnya kekuatan

asing.

b. Operasi Tegas dipimpin Letkol Kaharudin Nasution. Tugasnya mengamankan Riau, dengan pertimbangan

mengamankan instalasi minyak asing di daerah tersebut dan mencegah campur tangan asing dengan dalih

menyelamatkan negara dan miliknya.

c. Operasi Saptamarga untuk mengamankan daerah Sumatra Utara yang dipimpin Brigjen Djatikusumo.

d. Operasi Sadar dipimpin Letkol Dr. Ibnu Sutowo untuk mengamankan daerah Sumatra Selatan.

Akhirnya pimpinan PRRI menyerah satu per satu. Proklamasi PRRI ternyata mendapat dukungan

dari Indonesia bagian Timur. Tanggal 17 Februari 1958 Somba memutuskan hubungan dengan pemerintah

pusat dan mendukung PRRI. Gerakannya dikenal dengan Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta). Gerakan

ini jelas melawan pemerintah pusat dan menentang tentara sehingga harus ditumpas. Untuk menumpas

gerakan Permesta, pemerintah melancarkan operasi militer beberapa kali. Berikut ini operasi-operasi militer

tersebut.

a. Komando operasi Merdeka yang dipimpin oleh Letkol Rukminto Hendraningrat.

b. Operasi Saptamarga I dipimpin Letkol Sumarsono, menumpas Permesta di Sulawesi Utara bagian Tengah.

c. Operasi Saptamarga II dipimpin Letkol Agus Prasmono dengan sasaran Sulawesi Utara bagian Selatan.

d. Operasi Saptamarga III dipimpin Letkol Magenda dengan sasaran kepulauan sebelah Utara Manado.

e. Operasi Saptamarga IV dipimpin Letkol Rukminto Hendraningrat, menumpas Permesta di Sulawesi Utara.

f. Operasi Mena I dipimpin Letkol Pieters dengan sasaran Jailolo.

g. Operasi Mena II dipimpin Letkol Hunholz untuk merebut lapangan udara Morotai.

Ternyata Gerakan Permesta mendapat dukungan asing, terbukti dengan ditembak jatuhnya pesawat

yang dikemudikan oleh Alan Pope warga negara Amerika Serikat tanggal 18 Mei 1958 di atas Ambon.

Meskipun demikian, pemberontakan Permesta dapat dilumpuhkan sekitar bulan Agustus 1958, walaupun

sisa-sisanya masih ada sampai tahun 1961.

H. Perkembangan Politik Dalam Upaya Mengisi Kemerdekaan Indonesia

1. Masa Demokrasi Liberal

Sejak pengakuan kedaulatan terhadap RIS, secara resmi tanggal 27 Desember 1949 oleh Belanda.

Belanda masih sering ikut campur urusan dalam negeri Indonesia sehingga menyulitkan pemerintah dalam

menata kehidupan politik dan ekonomi, antara lain terhadap pemberontakan APRA, Andi Aziz dan RMS.

Itulah sebabnya RIS hanya bertahan selama 8 bulan ( 27 desember 1949 – 17 agustus 1950) akibat desakan

untuk kembali dari bentuk Negara Negara bagian kebentuk Negara kesatuan. Untuk kembali kenegara

kesatuan , pada tahun 1950 dibentuk UUDS.

Dalam UUDS tahun 1950, system pemerintahan yang dianut adalah system Demokrasi Liberal

dengan cabinet Parlementer. Pada masa cabinet parlementer malah bertambah buruk karena terjadi

pergulatan diantara partai-partai politik. Setiap partai politik berupaya untuk merebut kedudukan tertinggin

dengan menjatuhkan lawan politiknya, sehingga cabinet dapat bertahan lama dan selanjutnya jatuh sebelum

dapat melaksanakan program partainya. Pada masa ini terjadi beberapa kali pergantian kabinet diantaranya :

Kabinet Natsir (6 September 1950 – 21 Maret 1951)

Kabinet pertama NKRI tahun 1950 adalah cabinet Natsir dengan perdana Menterinya Mohammad

Natsir (Masyumi), Kabinet mulai goyah sejak kegagalan dalam perundingan dengan Belanda mengenai Irian

Barat. Kabinet Jatuh setelah PNI mengajukan mosi tidak percaya menyangkut pencabutan Peraturan

Pemerintah No. 39/1950 tentang DPRD dan DPRDS. Program polkok dari Kabinet Natsir adalah:

• Menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman.

• Konsolidasi dan menyempurnakan pemerintahan.

• Menyempurnakan organisasi angkatan perang.

• Mengembangkan dan memperkuat ekonomi kerakyatan.

• Memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat.

Kabinet Sukiman (27 April 1951 – 3 April 1952)

Kabinet ini dipimpin oleh Sukiman Wiryosanjoyo, sebagai perdana menteri. Kabinet merupakan

koalisi PNI dan Masyumi. Kabinet mulai goyah akibat ditandatanganinya perjanjian kesepakatan antara

Menlu Subandrio dan duta besar AS Merle Cohran tentang bantuan ekonomi dan militer. Kabinet dicecar

tuduhan melencengkan Indonesia baik dari politik luar negeri bebas aktif. Setelah PNI dan Masyumi menarik

dukungannya, cabinet inipun jatuh.

Kabinet Wilopo (3 April 1952 – 3 Juni 1953)

Kabinet ini dipimpin oleh Mr. Wilopo, semasa cabinet ini, Indonesia dilanda krisis ekonomi berupa

jatuhnya harga barang-barang ekspor dan krisis politik berupa aksi ketidakpuasan dan demonstrasi

diberbagai daerah. Ketidakmampuan menyelesaikan soal tanah yang terkenal dengan peristiwa Tanjung

Morawa di Sumatera Utara (bentrokan antara aparat kepolisian dan para petuni liar) dan peristiwa 17 oktober

1952 (gerakan sejumlah perwira AD menekan Presiden Soekarno agar membubarkan cabinet. Pada saat yang

sama, berlangsung demonstrasi didepan istana Negara mengajukan tuntutan yang sama. membuat cabinet

Wilopo mengembalikan mandat kepada Presiden.

Kabinet Ali Sastroamidjojo I (31 Juli 1953 – 12 Agustus 1955)

Dipimpin oleh Ali Sastroamijoyo, sebagai perdana menteri. Kabinet ini merupakan koalisi PNI dan

NU. Kabinet menghadapi ujian berat berupa kemelut dalam tubuh angkatan darat. Namun cabinet ini sempat

menunjukkan prestasi berupa penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika tahun 1955. Memuncaknya krisis

ekonomi dan perseteruan antara PNI dan NU membuat NU menarik dukungannya terhadap cabinet sehingga

cabinet inipun akhirnya jatuh. Kabinet ini mempunyai 4 pasal. Yaitu:

• Program dalam negeri antara lain meningkatkan keamanan dan kemakmuran dan segera diselenggarakan

pemilihan umum.

• Pembebasan Irian Barat secepatnya.

• Program luar negeri antara lain pelaksanaan politik bebas-aktif dan peninjauan kembali persetujuan

KMB.

• Penyelesaian pertikaian politik.

Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955 – 3 Maret 1956)

Kabinet ini dipimpin Burhanuddin Harahap sebagai perdana menteri. Prestasi yang menonjol dari

kabinet ini adalah penyelenggaraan Pemilu I yang amat demokratis. Selain itu, kabinet menunjukkan

keunggulan Indonesia dalam diplomasi perjuangan Irian Barat dengan pembubaran Uni Indonesia-Belanda.

Namun Pemilu I tidak menghasilkan dukungan yang cukup terhadap cabinet ini sehingga jatuh.

Kabinet Ali Sastroamidjojo II (20 Maret 1956 – 14 Maret 1957)

Kabinet ini dipimpin oleh Ali Sostroamijoyo sebagai perdana menteri. Kabinet koalisi PNI,

Masyumi dan NU merupakan cabinet yang pertama sesudah Pemilu. Kabinet menghadapi pergolakan

didaerah yang semakin menguat, berupa pembentukan dewan militer di Sumatera dan Sulawesi. Mundurnya

sejumlah menteri asal Masyumi membuat cabinet jatuh. Program pokok dari cabinet ini adalah:

• Pembatalan KMB.

• Perjuangan mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Republik Indonesia.

• Pemulihan keamanan dan ketertiban, pembangunan ekonomi, keuangan, industry, perhubungan,

pendidikan, dan pertanian.

• Melaksanakan keputusan Konferensi Asia-Afrika.

Kabinet Karya (9 April 1957 – 10 Juli 1959)

Kabinet dipimpin oleh Juanda sebagai perdana menteri. Kabinet terdiri atas para pakar dibidangnya

sehingga disebut zaken cabinet. Kabinet memiliki program bernama Panca Karya sehingga memperoleh

sebutan cabinet Karya. Kabinet menjadi demisioner saat presiden mencanangkan dekrit pada bulan juli 1959.

Program-program dari cabinet ini adalah:

• Membentuk Dewan Nasional.

• Normalisasi keadaan republic.

• Melancarkan pelaksanaan pembatalan persetujuan KMB.

• Memperjuangkan Irian Barat.

• Mempercepat proses pembangunan.

2. Pemilihan Umum Tahun 1955

Pemilihan umum (pemilu) di Indonesia pada awalnya ditujukan untuk memilih anggota lembaga

perwakilan, yaitu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Setelah amandemen keempat UUD

1945 pada 2002, pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres), yang semula dilakukan oleh MPR,

disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat sehingga pilpres pun dimasukkan ke dalam rezim pemilu.

Pemilihan umum di Indonesia menganut asas "Luber" yang merupakan singkatan dari "Langsung,

Umum, Bebas dan Rahasia". Asal "Luber" sudah ada sejak zaman Orde Baru. Langsung berarti pemilih

diharuskan memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan. Kemudian di era reformasi

berkembang pula asas "Jurdil" yang merupakan singkatan dari "Jujur dan Adil". Asas jujur mengandung arti

bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai dengan aturan. Asas adil adalah perlakuan yang sama

terhadap peserta pemilu dan pemilih, tanpa ada pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap peserta atau

pemilih tertentu.

Sepanjang sejarah Indonesia, telah diselenggarakan 10 kali pemilu anggota lembaga legislatif yaitu

pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, dan 2009.

Pemilu pertama dilangsungkan pada tahun 1955 dan

bertujuan untuk memilih anggota-anggota DPR dan

Konstituante. Pemilu ini seringkali disebut dengan Pemilu

1955, dan dipersiapkan di bawah pemerintahan Perdana

Menteri Ali Sastroamidjojo. Namun, Ali Sastroamidjojo

mengundurkan diri dan pada saat pemungutan suara, kepala

pemerintahan telah dipegang oleh Perdana Menteri

Burhanuddin Harahap.

Sesuai tujuannya, Pemilu 1955 ini dibagi menjadi dua tahap,

yaitu:

• Tahap pertama adalah Pemilu untuk memilih anggota DPR. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal

29 September 1955, dan diikuti oleh 29 partai politik dan individu,

• Tahap kedua adalah Pemilu untuk memilih anggota Konstituante. Tahap ini diselenggarakan pada

tanggal 15 Desember 1955.

Lima besar dalam Pemilu ini adalah Partai Nasional Indonesia, Masyumi, Nahdlatul Ulama, Partai Komunis

Indonesia, dan Partai Syarikat Islam Indonesia.

Pemilu 1971

Pemilu berikutnya diselenggarakan pada tahun 1971, tepatnya pada tanggal 5 Juli 1971. Pemilu ini

adalah Pemilu pertama setelah orde baru, dan diikuti oleh 10 partai politik. Pada tahun 1975, melalui

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golkar, diadakanlah fusi (penggabungan)

partai-partai politik, menjadi hanya dua partai politik (yaitu Partai Persatuan Pembangunan dan Partai

Demokrasi Indonesia) dan satu Golongan Karya.

Pemilu-Pemilu berikutnya dilangsungkan pada tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Pemilu-

Pemilu ini diselenggarakan dibawah pemerintahan Presiden Soeharto. Pemilu-Pemilu ini seringkali disebut

dengan "Pemilu Orde Baru".

Pemilu 1999

Pemilu berikutnya, sekaligus Pemilu pertama setelah runtuhnya orde baru, yaitu Pemilu 1999

dilangsungkan pada tahun 1999 (tepatnya pada tanggal 7 Juni 1999) di bawah pemerintahan Presiden BJ

Habibie dan diikuti oleh 48 partai politik.

Walaupun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan meraih suara terbanyak (dengan perolehan suara

sekitar 35 persen), yang diangkat menjadi presiden bukanlah calon dari partai itu, yaitu Megawati

Soekarnoputri, melainkan dari Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Abdurrahman Wahid. Hal ini dimungkinkan

untuk terjadi karena Pemilu 1999 hanya bertujuan untuk memilih anggota MPR, DPR, dan DPRD, sementara

pemilihan presiden dan wakilnya dilakukan oleh anggota MPR.

Pemilu 2004

Pada Pemilu 2004, selain memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota,

rakyat juga dapat memilih anggota DPD, suatu lembaga perwakilan baru yang ditujukan untuk mewakili

kepentingan daerah. Pemilu 2004 merupakan pemilu pertama di mana para peserta dapat memilih langsung

presiden dan wakil presiden pilihan mereka. Pemenang Pilpres 2004 adalah Susilo Bambang Yudhoyono.

Pilpres ini dilangsungkan dalam dua putaran, karena tidak ada pasangan calon yang berhasil mendapatkan

suara lebih dari 50%. Putaran kedua digunakan untuk memilih presiden yang diwarnai persaingan antara

Yudhoyono dan Megawati yang akhirnya dimenangi oleh pasangan Yudhoyono-Jusuf Kalla.

Pemilu 2009

Pilpres 2009 diselenggarakan pada 8 Juli 2009. Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono

berhasil menjadi pemenang dalam satu putaran langsung dengan memperoleh suara 60,80%, mengalahkan

pasangan Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto dan Muhammad Jusuf Kalla-Wiranto.

3. Masa Demokrasi Terpimpin

Pelaksanaan demokrasi terpimpin dimulai dengan berlakunya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Undang-

undang Dasar yang menjadi pelaksanaan pemerintahan negara belum berhasil dibuat sedangkan Undang-

undang Dasar Sementara (UUDS 1950) dengan sistem pemerintahan demokrasi liberal dianggap tidak sesuai

dengan kondisi kehidupan masyarakat Indonesia.

Demi menyelamatkan negara maka presiden melakukan tindakan mengeluarkan keputusan Presiden

RI No. 75/1959 sebuah dekrit yang selanjutnya dikenal dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Tujuan dikeluarkan dekrit adalah untuk menyelesaikan masalah negara yang semakin tidak menentu dan

untuk menyelamatkan negara.Isi Dekrit Presiden adalah sebagai berikut.

1. Pembubaran konstituante

2. Tidak berlakunya UUDS 1950 dan berlakunya kembali UUD 1945

3. Pembentukan MPRS dan DPAS

Reaksi dengan adanya Dekrit Presiden:

• Rakyat menyambut baik sebab mereka telah mendambakan adanya stabilitas politik yang telah

goyah selama masa Liberal.

• Mahkamah Agung membenarkan dan mendukung pelaksanaan Dekrit Presiden.

• KSAD meminta kepada seluruh anggota TNI-AD untuk melaksanakan pengamanan Dekrit Presiden.

• DPR pada tanggal 22 Juli 1945 secara aklamasi menyatakan kesediaannya untuk melakanakan UUD

1945.

Dampak positif diberlakukannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, adalah sebagai berikut.

• Menyelamatkan negara dari perpecahan dan krisis politik berkepanjangan.

• Memberikan pedoman yang jelas, yaitu UUD 1945 bagi kelangsungan negara.

• Merintis pembentukan lembaga tertinggi negara, yaitu MPRS dan lembaga tinggi negara berupa

DPAS yang selama masa Demokrasi Parlemen tertertunda pembentukannya.

Dampak negatif diberlakukannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, adalah sebagai berikut.

• Ternyata UUD 1945 tidak dilaksanakan secara murni dan konsekuen. UUD 45 yang harusnya

menjadi dasar hukum konstitusional penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaannya hanya menjadi

slogan-slogan kosong belaka.

• Memberi kekeuasaan yang besar pada presiden, MPR,dan lembaga tinggi negara. Hal itu terlihat

pada masa Demokrasi terpimpin dan berlanjut sampai Orde Baru.

• Memberi peluang bagi militer untuk terjun dalam bidang politik. Sejak Dekrit, militer terutama

Angkatan Darat menjadi kekuatan politik yang disegani. Hal itu semakin terlihat pada masa Orde Baru

dan tetap terasa sampai sekarang.