Upload
others
View
7
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
i | P a g e
KATA PENGANTAR
Rencana Strategis Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Masyarakat (Renstra BP-PAUD dan Dikmas) NTB tahun 2015-2019 disusun mengacu pada
(a) Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Renstra Kemendikbud)
2015-2019 dan (b) Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Masyarakat (Renstra Ditjen PAUD dan Dikmas) 2015-2019.
Renstra BP-PAUD dan Dikmas NTB harus menjadi dasar dan pedoman bagi Unit kerja di
lingkungan BP-PAUD dan Dikmas NTB dalam menyusun: (1) Rencana Kerja Tahunan (RKT);
(2) Program dan kegiatan pembangunan bidang PAUD dan Dikmas secara terukur dan
terarah; (3) Koordinasi perencanaan dan pengendalian Program Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Masyarakat; (4) Laporan Tahunan; dan (5) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP).
Selain itu, Renstra ini menyajikan sasaran dan target serta strategi pencapaiannya yang
dilakukan melalui peningkatan mutu dan akses layanan Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Masyarakat yang didukung dengan kerangka implementasi dan perkiraan
kebutuhan biaya penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Masyarakat dalam kurun waktu 2015-2019, mekanisme pemantauan dan evaluasi, serta
pengendalian program untuk penjaminan mutu dan memastikan bahwa penyelenggaran
program dan kegiatan berjalan sesuai rencana dengan mendayagunakan sumber daya
yang tersedia secara efektif dan efisien.
Mataram, 31 Januari 2017 Kepala Balai, Drs. H. Eko Sumardi, M.Pd NIP196703091993031001
2 | P a g e
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .............................................................................................. i
DAFTAR ISI............................................................................................................. ii
BAB I PENDAHULUAN ......................................................................................... 1
A. LatarBelakang ................................................................................................ 1
B. Landasan Hukum ........................................................................................... 2
C. Landasan Filosofis ......................................................................................... 4
D. Paradigma Pembangunan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
........................................................................................................................ 5
E. Pilar-Pilar Strategis ........................................................................................ 7
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS ........................... 9
A. Visi dan Misi ................................................................................................. 9
B. Tujuan dan Sasaran Strategis Prasarana ......................................................... 11
C. Sasaran Strategis PAUD Dan Pendidikan Masyarakat ................................ 13
D. Tata Nilai ....................................................................................................... 14
BAB III GAMBARAN UMUM BP PAUD DAN DIKMAS
NUSA TENGGARA BARAT.................................................................................. 16
A. Kelembagaan .................................................................................................. 16
B. SDM (Kompetensi dan Kualifikasi) .............................................................. 16
C. Kerjasama/Kemitraan ..................................................................................... 20
D. Kelembagaan .................................................................................................. 20
3 | P a g e
E. Manajemen ..................................................................................................... 22
BAB IV ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA
PENDANAAN DAN KELEMBAGAAN BPPAUD DAN DIKMAS NUSA TENGGARA
BARAT ..................................................................................................................... 24
A. Arah Kebijakan dan Strategi .......................................................................... 24
B. Kerangka Regulasi ......................................................................................... 27
C. Kerangka Pendanaan ...................................................................................... 29
D. Kelembagaan BP-PAUD dan Dikmas NTB .................................................. 31
BAB V KERANGKA IMPLEMENTASI ............................................................. 32
A. Pengembangan Program ................................................................................ 32
B. Strategi Pendanaan BP-PAUD dan Dikmas NTB ........................................ 33
C. Koordinasi, Tata Kelola, dan Pengawasan .................................................. 33
BAB VI PENUTUP .................................................................................................. 38
1 | P a g e
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Tugas dan fungsi BP-PAUDNI Regional V Mataram (sebelum revisi) didasarkan pada
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012
tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Pendidikan anak Usia Dini,
Nonformal, dan Informal bahwa BP-PAUDNI mempunyai tugas melaksanakan pemetaan
mutu pendidikan, pengembangan program, supervisi, fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan
program, dan pengembangan sumber daya serta pelaksanaan kemitraan di bidang pendidikan
anak usia dini, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal. Dalam melaksanakan tugas
di atas diterbitkan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2012.
Pada tahun 2016 terjadi perubahan nomenklatur dari Balai Pengembangan Pendidikan Anak
Usia Dini, Nonformal, dan Informal (BP-PAUDNI) menjadi Balai Pengembangan
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BP-PAUD dan Dikmas) sesuai
dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Masyarakat. Perubahan nomenklatur ini disertai dengan perubahan tugas menjadi
melaksanakan pengembangan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.
Sejalan dengan ketentuan tersebut, BP-PAUD dan Dikmas Nusa Tenggara Barat yang
memiliki wilayah kerja propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memiliki peran dan fungsi
strategis dalam meningkatkan indeks pembangunan masyarakat (IPM). Pada tahun 2017,
wilayah kerja BP-PAUD dan Dikmas hanya meliputi wilayah NTB saja. Sampai saat ini,
terdapat beberapa permasalahan mendasar yang dihadapi oleh provinsi NTB dan Bali
sebagaimana tertuang dalam RPJMD tahun 2013-2018 antara lain:
1) Sistem pendidikan yang sedang dilaksanakan belum mengarah pada pembentukan
manusia yang berkarakter.
2) Peran perempuan di desa yang belum optimal.
3) Pengangguran lulusan lembaga perguruan tinggi kependidikan yang masih tinggi dan
lemahnya sumberdaya manusia.
4) Sarana prasarana pendidikan kurang berkualitas dan tidak sesuai rasio
5) Banyak berdiri lembaga pendidikan nonformal yang tidak diiringi dengan mutu
pelayanan.
2 | P a g e
6) Kualifikasi PTK PAUD dan Dikmas masih rendah.
7) Sebagian besar lembaga pendidikan nonformal yang belum terakreditasi.
8) Kualifikasi pendidik PAUD dan Dikmas tidak linear dengan kompetensi yang
dibutuhkan.
9) Partisipasi masyarakat sebagai pelaku pendidikan masih kurang.
10) Metode pembelajaran belum memenuhi prinsip pembelajaran pendidikan luar sekolah.
11) Angka niraksara dan putus sekolah relatif tinggi.
12) Kualitas daya saing SDM yang belum optimal.
13) Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi belum maksimal.
14) Mekanisme intermediasi antara akademisi, badan usaha dan pemerintah atau goverment
belum bersinergi.
Dalam rangka memberikan arah pelaksananan program pendidikan pada jalur nonformal dan
informal, perlu disusun Rencana Strategis BP-PAUD dan Dikmas NTB Tahun 2015-2019
(Revisi 1), dengan menggunakan data dasar perkembangan pembangunan pendidikan anak
usia dini, nonformal dan informal tahun 2014. Dengan demikian, diharapkan mampu
memberikan arah kebijakan dan pembangunan pendidikan anak usia dini dan pendidikan
masyarakat yang memadai bagi para penentu kebijakan dan para penyelenggara pendidikan
anak usia dini dan pendidikan masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah. Renstra ini
menguraikan kondisi saat ini dan analisis situasi, tantangan, peluang dan hambatan;
kebijakan, strategi, program dan kegiatan, serta anggaran yang diperlukan dalam kurun waktu
2015-2019.
B. Landasan Hukum
Landasan hukum penyusunan Renstra BP PAUD-Dikmas NTB Tahun 2015-2019 adalah:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional.
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional (RPJPN) 2005-2025.
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3 | P a g e
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota.
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan
Anak Usia Dini Holistik dan Integratif.
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019.
11. Peraturan Presiden RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan.
12. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan
Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Percepatan dan
Pemberantasan Buta Aksara.
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2012 tentang Bantuan
Kepada Satuan PAUD, Nonformal, dan Lembaga Kemasyarakatan di Bidang PAUD,
Pendidikan Nonformal, dan Pendidikan Informal.
14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman
penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementrian/Lembaga (Renstra K/L)
2015-2019.
15. Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan.
16. Permendikbud Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan 2015-2019.
17. Permendikbud Nomor 69 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai
Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan masyarakat.
18. Permendikbud Nomor 49 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Balai Pengembangan
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan masyarakat.
19. Deklarasi Incheon di Korea Selatan Tahun 2015.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB Tahun 2013-
2018.
4 | P a g e
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali Tahun 2013-
2018.
C. Landasan Filosofis
Pendidikan nonformal dan informal sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 20 tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional lebih dikenal dengan nama Pendidikan Luar
Sekolah dan/atau Pendidikan Masyarakat. Pada awal kemerdekaan RI dengan dibentuknya
Kabinet Pertama, Jawatan Pendidikan Masyarakat masuk dalam Struktur Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Pengajaran, yang mempunyai tugas pokok menyeleggarakan
pendidikan keaksaraan atau pemberantasan buta huruf, pendidikan kader pembangunan desa,
pendidikan wanita dan kursus keterampilan untuk orang dewasa. Perkembangan kesejarahan
Pendidikan Luar Sekolah telah menunjukkan eksistensinya sebagai jalur pendidikan yang
berperan untuk membelajarkan masyarakat sesuai dengan kebutuhannya serta penyambung
pendidikan formal dalam mewujudkan pendidikan sepanjang hayat atau life long learning.
Seiring dengan berjalannya RPJMN Tahap II dalam jajaran Kabinet Indonesia Bersatu Jilid
I dan II, nomenklatur tersebut diubah menjadi Ditjen PAUD DAN DIKMAS. Sedangkan,
pada perjalanan RPJMN Tahap III dalam jajaran Kabinet Kerja nomenklatur tersebut diubah
menjadi Ditjen PAUD-Dikmas. Namun demikian, tugas dan fungsi tetap sama dengan
nomenklatur sebelumnya yaitu pendidikan anak usia dini dan pendidikan sepanjang hayat.
Berdasarkan perubahan nomenklatur yang terjadi pada jajaran Kabinet Kerja sebagaimana
telah disebutkan sebelumnya, Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Masyarakat (BP-PAUD dan Dikmas) Nusa Tenggara Barat yang merupakan Unit
Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Ditjen PAUD-Dikmas juga terjadi perubahan
nomenklatur. Dari semula yang bernama BP-PAUD dan Dikmas menjadi Balai
Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BP-PAUD dan
Dikmas).
Prinsip pendidikan masyarakat sebagai perwujudan dari pendidikan sepanjang hayat ialah
bahwa belajar berlangsung mulai lahir sampai dengan meninggal, sehingga tidak ada kata
berhenti belajar. Itulah prinsip pendidikan nonformal yang dicetuskan para penggagas
pendidikan nonformal seperti Ivan Illich dan Poulo Freire.Prinsip itu semakin relevan jika
diimplementasikan pada abad 21 ini, dimana masyarakat banyak yang karena sesuatu hal
tidak memiliki kesempatan mengikuti pendidikan formal dan kesempatan untuk memperoleh
5 | P a g e
layanan pendidikan yang berkualitas. Pada kondisi seperti itu maka peran pendidikan
nonformal dan informal sangat strategis.
Belajar sepanjang hayat merupakan prinsip dasar penyelenggaraan pendidikan anak usia dini,
pendidikan nonformal dan informal. Belajar sepanjanag hayat berasumsi bahwa proses
belajar terjadi seumur hidup walaupun dengan cara yang berbeda dan proses yang berbeda.
Tujuan layanan pendidikan nonformal adalah untuk mendapatkan layanan pendidikan yang
tidak diperoleh dari pendidikan formal, mengatasi dari kemunduran pendidikan sebelumnya,
untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru, meningkatkan keahlian,
mengembangkan kepribadian atau untuk beberapa tujuan lainnya. Dengan pemaknaan seperti
itu maka keberadaan pendidikan nonformal dan informal dapat memainkan peran sebagai
pengganti (substitute), pelengkap (complement), dan/atau penambah (suplement) dari
pendidikan formal. Sehingga, filosofi tersebut telah menempatkan pendidikan nonformal dan
informal pada posisi Strategis dalam keseluruhan sistem pendidikan nasional. Filosofi
tersebut juga menjadikan pendidikan nonformal dan informal memiliki karakteristik
tersendiri yang unik dan spesifik, sehingga sangat berbeda dengan karakteristik pendidikan
formal.
D. Paradigma Pembangunan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
Penyelenggaraan pendidikan didasarkan pada beberapa paradigma universal yang perlu
diperhatikan sebagai berikut:
1. Pemberdayaan Manusia Seutuhnya
Memperlakukan peserta didik sebagai subjek yang memiliki hak untuk
mengaktualisasikan dirinya secara optimal dalam aspek kecerdasan intelektual, spiritual,
emosional, sosial, dan kinestetik. Paradigma ini merupakan fondasi dari pendidikan yang
menyiapkan peserta didik untuk berhasil sebagai pribadi yang mandiri (makhluk
individu), sebagai elemen dari sistem sosial yang saling berinteraksi dan mendukung satu
sama lain (makhluk sosial) dan sebagai pemimpin bagi terwujudnya kehidupan yang lebih
baik di muka bumi (makhluk Tuhan).
Dalam menyambut Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), salah satu faktor yang sangat
menunjang keberhasilan dalam persaingan itu adalah faktor sumberdaya manusia. Oleh
karena itu, untuk provinsi NTB dan Bali perlu meningkatkan sumberdaya manusia yang
berdaya saing dalam persaingan bebas tersebut.
2. Pembelajaran Sepanjang Hayat Berpusat pada Masyarakat
6 | P a g e
Pembelajaran merupakan proses yang berlangsung seumur hidup, yaitu pembelajaran
sejak lahir hingga akhir hayat yang diselenggarakan secara terbuka dan multi makna.
Pembelajaran sepanjang hayat berlangsung secara terbuka melalui jalur formal,
nonformal, dan informal yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat setiap saat tidak
dibatasi oleh usia, tempat, dan waktu. Pembelajaran dengan sistem terbuka
diselenggarakan dengan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program lintas
satuan dan jalur pendidikan (multi entry-multi exit system).
Pendidikan multi makna diselenggarakan dengan berorientasi pada pembudayaan,
pemberdayaan, pembentukan akhlak mulia, budi perkerti luhur, dan watak, kepribadian,
atau karakter unggul, serta berbagai kecakapan hidup (life skills). Paradigma ini
memperlakukan, memfasilitasi, dan mendorong masyarakat menjadi subjek pembelajar
mandiri yang bertanggung jawab, kreatif, inovatif, sportif, dan berkewirausahaan.
3. Pendidikan untuk Semua
Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya,
berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan
tehnologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi
kesejahteraan umat manusia adalah amanat konstitusi. Hak untuk mendapatkan
pendidikan sebagai pemenuhan hak asasi manusia telah menjadi komitmen global. Oleh
karena itu, program pendidikan untuk semua yang inklusif diselenggarakan pada jalur
pendidikan formal, nonformal, dan informal dengan sistem pendidikan terbuka dan
demokratis serta bertindak gender agar dapat menjangkau mereka yang berdomisili di
tempat terpencil serta mereka yang mempunyai kendala ekonomi dan sosial.
Paradigma ini menjamin keberpihakan kepada masyarakat yang memiliki hambatan fisik,
mental, ekonomi dan sosial, ataupun kendala geografis, yaitu melalui layanan pendidikan
untuk menjangkau mereka yang tidak terjangkau. Keberpihakan diwujudkan dalam
bentuk optimalisasi peran serta masyarakat, pemberdayaan organisasi mitra dan program
pemberdayaan masyarakat, sehingga menjamin terselenggaranya pendidikan yang
demokratis, merata, dan berkeadilan serta berkeadilan gender.
4. Pendidikan sebagai Suatu Gerakan
Pemerintah memang bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan yang sebaik-
baiknya bagi semua warga negara. Namun, semua pihak dapat memberi kontribusi dalam
penyelenggaraan pendidikan agar hasilnya optimal. Penyelenggaraan pendidikan harus
7 | P a g e
disikapi sebagai suatu gerakan, yang mengintegrasikan semua potensi negeri dan peran
aktif seluruh masyarakat.
5. Pendidikan Menghasilkan Pembelajar
Penyelenggaraan pendidikan harus memperlakukan, memfasilitasi, dan mendorong
peserta didik menjadi subjek pembelajar mandiri yang bertanggung jawab, kreatif dan
inovatif. Pendidikan diupayakan menghasilkan insan yang suka belajar dan memiliki
kemampuan belajar yang tinggi. Pembelajar hendaknya mampu menyesuaikan diri dan
merespons tantangan baru dengan baik.
6. Pendidikan Membentuk Karakter
Pendidikan berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, dan pembentukan
kepribadian. Kepribadian dengan karakter unggul antara lain, bercirikan kejujuran,
berakhlak mulia, mandiri, serta cakap dalam menjalani hidup.
7. Sekolah yang Menyenangkan
Sekolah sebagai satuan pendidikan yang utama merupakan suatu ekosistem. Suatu tempat
yang di dalamnya terjadi hubungan saling ketergantungan antara manusia dengan
lingkungannya. Sekolah harus menjadi tempat yang menyenangkan bagi manusia yang
berinteraksi di dalamnya, baik siswa, guru, tenaga pendidik, maupun orang tua siswa.
E. Pilar-Pilar Strategis
Dalam penyelenggaraan PAUD-Dikmas, kerangka dasar yang menjadi rujukan dalam
implementasi landasan filosofis pendidikan masyarakat mengacu pada strategi pembangunan
pendidikan nasional. Strategi pembangunan PAUD-Dikmas tersebut akan menjadi acuan
dalam penyusunan kebijakan pokok dan kerangka implementasi program dan kegiatan
pembaruan pendidikan yang akan dilaksanakan oleh Ditjen PAUD-Dikmas beserta seluruh
jajarannya dan para pemangku kepentingan baik di pusat maupun di daerah, meliputi:
1. Pendidikan agama, akhlak mulia dan pembentukan karakter/kepribadian masyarakat yang
mandiri serta memiliki daya saing.
2. Proses pembelajaran yang mendidik, dialogis serta pembelajaran berpusat pada peserta
didik dan kontektual.
3. Pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi yang selaras dengan
dunia kerja.
4. Peningkatan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan.
5. Penyediaan sarana belajar.
8 | P a g e
6. Pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip pemerataan dan berkeadilan.
7. Penyelenggaraan pendidikan yang terbuka, merata, dan berkelanjutan.
8. Pemberdayaan masyarakat, organisasi masyarakat, dan asosiasi profesi.
9. Evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan yang memberdayakan.
10. Sistem pendidikan yang mengarah pada pembentukan manusia yang berkarakter.
11. Mengoptimalkan peran perempuan di pedesaan.
12. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan.
13. Meningkatkan kualitas daya saing SDM dalam menyambut MEA.
14. Mensinergikan pembangunan IPTEK yang dilaksanakan oleh akademisi, badan usaha,
dan pemerintah.
9 | P a g e
BAB II
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
A.Visi dan Misi
Dalam rangka mewujudkan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa dan sejalan dengan
Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang (RPPNJP) 2005—2025
menyatakan bahwa visi 2025 adalah Menghasilkan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif
(Insan Kamil/Insan Paripurna). Visi ini masih amat relevan untuk dipertahankan, dengan
tetap mempertimbangkan integrasi pendidikan dan kebudayaan ke dalam satu kementerian.
Makna insan Indonesia cerdas adalah insan yang cerdas komprehensif, yaitu cerdas spiritual,
cerdas emosional, cerdas sosial, cerdas intelektual, dan cerdas kinestetis.
Dengan mangecu kepada Nawacita dan memperhatikan visi 2025, serta integrasi
pembangunan pendidikan dan kebudayaan, ditetapkan Visi Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan 2019 adalah “Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan dan
Kebudayan yang Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong Royong”.
Terbentuknya insan serta ekosistem pendidikan yang berkarakter dapat dimaknai sebagai
terwujudnya tujuh elemen ekosistem. Meskipun pengertian insan sudah tercakup dalam
istilah ekosistem, insan tetap disebut tersendiri. Penyebutan secara demikian dimaksudkan
untuk memberi tekanan lebih besar pada arti sangat penting dari peran pelaku dalam suatu
ekosistem.
Tujuh elemen ekosistem pendidikan tersebut yaitu: 1) sekolah yang kondusif; 2) guru
sebagai penyemangat, 3) orangtua yang terlibat aktif; 4) masyarakat yang sangat peduli; 5)
industri yang berperan penting; 6) organisasi profesi yang berkontribusi besar; 7) pemerintah
yang berperan optimal.
Dalam rangka mecapai visi dan misi kemdikbud sebagaimana tersebut diatas maka
BP-PAUD dan Dikmas NTB menetapkan visi dan misi. Visi BP-PAUD dan Dikmas NTB :
“Bersama Mewujudkan Lembaga PAUD dan Dikmas yang Mandiri, Berdaya saing
dan Berbudaya Mutu Tahun 2024”
10 | P a g e
Untuk mempertegas apa yang dimaksud bermutu dan berdaya saing dapat dijelaskan sebagai
berikut.
Tabel 2.1
Makna Bermutu dan Berdaya Saing
Makna Bermutu Makna Berdaya Saing
Program
Bermutu dalam program yaitu: 1) program tepat sasaran; 2) mudah dilaksanakan; 3) didukung dengan anggaran; 4) tersedia SDM yang terstandar dan profesional; 5) ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai.
Berdaya saing artinya: 1) memiliki daya tarik; 2) memiliki manfaat; 3) memiliki keunggulan; 4) mudah diakses dan dilaksanakan; 5) Jelas hasil pelaksanaanya.
Proses
Bermutu dalam proses yaitu: 1) Penyusunan dan penetapan program dilaksanakan secara bersama menyertakan semua unsur terkait secara internal dan eksternal; 2) Sosialisasi dilaksanakan secara konfrehensip sehigga semua pemangku kepentingan dapat memahami program secara utuh; 3) program memiliki indikator mutu; 4) Penyelenggaraan program dapat dievaluasi secara sistematis; 5) SDM pelaksana program memiliki integritas dan komitmen untuk pencapaian tujuan program.
Produk
Bermutu dalam produk yaitu: 1) Sasaran program dapat memanfaatkan hasil program; 2) produk dapat diakses oleh masyarakat secara lebih luas; 3) produk yang dihasilkan memiliki kualitas.
Untuk pencapaian visi BP-PAUD Dan Dikmas NTB, maka ditentukan misi meliputi:
a. Melakukan pengembangan program PAUD Dan Pendidikan Masyarakat bermutu
b. Melakukan pemetaan mutu PAUD dan pendidikan Masyarakat
c. Melakukan Supervisi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
d. Memberikan fasilitasi dalam bentuk pendampingan dan bimbingan penyusunan dan
pelaksanaan program
e. Melakukan pengembangan dan peningkatan mutu sumber daya PAUD dan Pendidikan
Masyarakat.
f. Melaksanakan kemitraan program PAUD dan Pendidikan Masyarakat
g. Melaksanakan tatakelola administrasi yang akuntabel dan berbasis elektronik.
11 | P a g e
B.Tujuan dan Sasaran Strategis
Dalam upaya merealisasikan visi dan misi BP-PAUD dan Dikmas NTB 2015-2019,
dirumuskan tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang menggambarkan ukuran-ukuran
terlaksananya misi dan tercapainya visi.
Tujuan strategis BP-PAUD dan Dikmas NTB 2015-2019 dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Tujuan Strategis 1 (T1): pengembangan program PAUD Dan Pendidikan Masyarakat
bermutu.
Pengembangan model dilakukan untuk mendukung pelaksanaan program PAUD dan
Pendidikan Masyarakat yang mutahir sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan
dan tekhnologi berorientasi pada keterlaksanaan pembelajaran di bidang PAUD dan
Pendidikan Masyarakat. Hasil pengembangan model harus dapat menjadi solusi dalam
rangka memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap layanan program PAUD dan
Pendidikan Masyarakat yang bermutu.
2. Tujuan Strategis 2 (T2): pemetaan mutu PAUD dan pendidikan Masyarakat .
Standar Nasional Pendidikan yang dirumuskan dalam 8 standar yaitu: 1) Standar
Kompetensi Lulusan; 2) Standar Isi; 3) Standar Proses; 4) Standar Pendidik dan
Tenaga Kependidikan; 5) Standar Sarana dan Prasarana; 6) Standar Pengelolaan; 7)
Standar Pembiayaan; 8) Standar Penilaian. Akumulasi dari pencapaian 8 SNP
direfresentasikan dalam pelaksanaan pemetaan mutu. Oleh karena itu hasil pemetaan
mutu harus dapat mencerminkan ketercapaian mutu kelembagaan, sehingga
masyarakat sebagai sasaran layanan memiliki keyakinan dan komitmen serta kepastian
dalam peningkatan partisipasi terhadap PAUD dan Pendidikan Masyarakat.
3. Tujuan Strategis 3 (T3): Supervisi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Masyarakat.
Pengendalian seluruh proses pembelajaran dan pengelolaan PAUD dan Pendidikan
Masyarakat harus dapat terlaksana secara berkelanjutan dan sistematis pada seluruh
satuan pendidikan Dikmas. Pelaksanaan pengendalian dilakukan dalam bentuk
supervisi menggunakan instrumen yang valid dan reliabel, sehingga hasil yang dicapai
dalam pelaksanaan supervisi dapat dijadikan rujukan dalam pembinaan dan
pengembangan program PAUD dan Pendidikan Masyarakat.
12 | P a g e
4. Tujuan Strategis 4 (T4): Fasilitasi dalam bentuk pendampingan dan bimbingan
penyusunan dan pelaksanaan program.
Demokratisasi penyelenggaan pendidikan nonformal dilaksanakan untuk memberikan
Ketersediaan layanan pendidikan, Keterjangkauan layanan pendidikan, meningkatkan
kualitas mutu layanan pendidikan, mewujudkan kesetaraan untuk pendidikan dan
menjamin kepastian layanan pendidikan. Agar dapat mencapai tujuan pendidikan yang
demokratis, maka proses pengelolaan pendidikan dengan melakukan pendampingan
dan bimbingan terhadap lembaga dan pengelola pendidikan nonformal, secara terpadu
dengan menyertakan seluruh komponen yang bertanggungjawab terhadap lembaga
pendidikan.
5. Tujuan Strategis 5 (T5): Pengembangan dan peningkatan mutu sumber daya PAUD
dan Pendidikan Masyarakat.
Mutu sumber daya PAUD dan Pendidikan Masyarakat dalam seluruh proses
penyelenggaraan pendidikan sangat ditentukan oleh ketersediaan tenaga pendidik dan
tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi dan kualifikasi sesuai standar menurut
jenis layanan satuan pendidikan. Dalam rangka mencapai kuantitas dan kualitas mutu
sumber daya PAUD dan Pendidikan Masyarakat, dilaksanakan pendidikan dan
pelatihan tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan kebutuhan.
Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga Pendidik dan
Tenaga Kependidikan yang berorientasi pada persaingan di era tekhnologi informasi
dan wawasan yang memadai baik nasional dan internasional dilaksanakan magang di
dalam negeri dan luar negeri bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang
memiliki kelayakan.
6. Tujuan Strategis 6 (T6): Kemitraan program PAUD dan Pendidikan Masyarakat.
Penyelenggaraan program PAUD dan Pendidikan Masyarakat akan bisa terlaksana
dengan baik dan sistematis harus dapat melibatkan seluruh komponen dan pemangku
kepentingan pendidikan. Dalam rangka menyertakan seluruh komponen dan
pemangku kepentingan secara aktif, maka diperlukan adanya kemitraan.
13 | P a g e
7. Tujuan Strategis 7 (T7): Tatakelola administrasi yang akuntabel dan berbasis
elektronik.
Pengelolaan tatakelola administrasi yang akuntabel dan berbasis elektronik harus dapat
mencerminkan prinsip pemerintahan yang baik dan bersih. Dalam rangka mewujudkan
tatakelola tersebut di atas, maka dilaksanakan pembinaan tekhnis bagi tenaga
administrasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga
dapat meminimalisir adanya penyimpangan yang dapat menurunkan citra
kelembagaan dan kepercayaan publik.
C. Sasaran Strategis PAUD Dan Pendidikan Masyarakat
Dalam mengukur tingkat ketercapaian tujuan strategis pembangunan pendidikan anak usia
dini dan pendidikan masyarakat, diperlukan sejumlah Sasaran Strategis (SS) yang
menggambarkan kondisi yang dicapai pada tahun 2019. Selanjutnya ditetapkan Indikator
Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) untuk mengukur apakah sasaran strategis untuk
mengkonfirmasi tujuan strategis tersebut dicapai pada tahun 2019. Sasaran strategis adalah
sebagai berikut.
No Sasaran Strategis (SS) IKK
1 Tersedianya hasil pengkajian dan pengembangan Model/Program, PAUD-Dikmas yang bermutu, berwawasan Gender, Pendidikan untuk pembangunan bekelanjutan (ESD) dan kewarganegaraan global serta replikabel diseluruh regional/wilayah
1) Model/Program PAUD-Dikmas yang Dikembangkan
2) Lembaga/Satuan PAUD-Dikmas yang Menerapkan Model/Program hasil kajian/pengembangan
3) Jumlah peralatan dan failitas perkatoran
4) Kendaraan operasional perkantoran
5) Jumlah Dokuem perencanan dan Evaluasi pelaksanaan rencana
6) Dokumen keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, dan BMN
7) Bangunan Gedung
14 | P a g e
Pengukuran keberhasilan penerapan strategi ini dilakukan dengan merumuskan indikator
dan target pencapaian yang dijabarkan sebagai berikut :
No. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Target
2015 2016 2017 2018 2019
IKK.3.4074.1.1 Model/Program PAUD-Dikmas yang Dikembangkan 7 8 8 8 8
IKK.3.4074.1.2 Lembaga/Satuan PAUD-Dikmas yang Menerapkan Model/Program hasil kajian/pengembangan
22 100 170 457 457
IKK.3.4074.1.4 Jumlah peralatan dan failitas perkatoran 261 24 1 2 2 IKK.3.4074.1.5 Kendaraan operasional perkantoran - - - 1 1
IKK.3.4074.1.6 Jumlah Dokuem perencanan dan Evaluasi pelaksanaan rencana
3 3 3 3 3
IKK.3.4074.1.7 Dokumen keuangan, kepewaian, ketatausahaan, dan BMN
4 4 4 4 4
IKK.3.4074.1.9 Bangunan Gedung - 1392 1392 2784 2784
D. Tata Nilai
Pelaksanaan misi dan pencapaian visi memerlukan penerapan tata nilai yang sesuai dan
mendukungnya. Tata nilai merupakan dasar sekaligus arah bagi sikap dan perilaku seluruh
pegawai dalam menjalankan tugas. Tata nilai yang di utamakan pada Renstra PAUD dan
Pendidikan Masyarakat NTB 2015—2019 ini adalah sebagai berikut.
1. Memiliki Integritas
Konsisten dan teguh dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan, terutama
dalam hal kejujuran dan kebenaran dalam tindakan, memiliki integritas, bersikap jujur,
dan mampu mengemban kepercayaan.
2. Kreatif dan Inovatif
Memiliki pola pikir, cara pandang, dan pendekatan yang variatif terhadap setiap
permasalahan, serta mampu menghasilkan karya baru.
3. Inisiatif
Inisiatif adalah kemampuan bertindak melebihi yang dibutuhkan atau yang dituntut dari
pekerjaan, melakukan sesuatu tanpa menunggu perintah lebih dahulu dengan tujuan untuk
15 | P a g e
memperbaiki atau meningkatkan hasil pekerjaan, dan menciptakan peluang baru atau
untuk menghindari timbulnya masalah.
4. Pembelajar
Berkeinginan dan berusaha untuk selalu menambah dan memperluas wawasan,
pengetahuan dan pengalaman serta mampu mengambil hikmah dan mejadikan pelajaran
atas setiap kejadian.
5. Menjunjung Meritokrasi
Memiliki pandangan yang memberi peluang kepada orang untuk maju berdasarkan
kelayakan dan kecakapannya.
6. Terlibat Aktif
Suka berusaha mencapai tujuan bersama serta memberikan dorongan agar pihak lain
tergerak untuk menghasilkan karya terbaiknya.
16 | P a g e
BAB III
GAMBARAN UMUM BP-PAUD DAN DIKMAS
NUSA TENGGARA BARAT
A. Kelembagaan
1. Profil
BP-PAUD dan Dikmas NTB adalah UPT Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan
Informal (Permendikbud Nomor 02 Tahun 2017). Secara operasional BP-PAUD dan
Dikmas NTB melaksanakan tugas sejak 17 Maret 2008. Tahun 2009 kantor di Jalan Gajah
Mada Nomor 173 Jempong Baru Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tugas
pokok dan fungsi BP-PAUD dan Dikmas NTB sesuai Permendikbud Nomor 02 Tahun
2017 adalah mempunyai tugas melaksanakan pemetaan mutu pendidikan, pengembangan
program, supervisi, fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan program, dan pengembangan
sumber daya serta pelaksanan kemitraan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan
nonformal, dan pendidikan informal. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah
menghasilkan beberapa produk pengembangan baik pengembangan program pendidikan
anak usia dini, keaksaraan, maupun pendidikan kecakapan hidup. Produk-produk tersebut
diharapkan dapat di implementasikan untuk mengisi berbagai program percontohan di 2
provinsi yakni Nusa Tenggara Barat sebanyak 12 Satuan Pendidikan daerah yakni 1
Satuan Pendidikan BPKBM dan 11 SKB di Kabupaten dan Kota, dan Provinsi Bali 1
Satuan Pendidikan BPKB dan 9 SKB di Kabupaten dan Kota.
17 | P a g e
2. Struktur Organisasi
Gambar 1: Struktur Organisasi BP-PAUD dan Dikmas NTB
3. Wilayah Kerja
Pada tahun 2015 s.d 2016 Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan
Dikmas (BP-PAUD dan Dikmas) NTB adalah salah satu dari 29 Unit Pelaksana Teknis
(UPT) baru, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Kementerian Pendidikan
Nasional Nomor 02 Tahun 2017, dengan wilayah kerja meliputi Provinsi NTB.
Berdasarkan Permendikbud Nomor 69 Tahun 2015, terjadi perubahan
nomenkelatur Satker Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, dan (BP-PAUD
dan Dikmas) NTB menjadi Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Masyarakat NTB disertai dengan kebijakan Ditjen PAUD dan Dikmas tentang
perubahan wilayah kerja dan koordinasi yaitu terdiri dari 1 (satu) propinsi yaitu Nusa
Tenggara Barat yang terdiri dari 10 kabupaten/kota.
4. Visi, Misi, Tugas, dan Fungsi Lembaga
1) Visi
Visi lembaga adalah “Bersama Mewujudkan Lembaga PAUD dan Dikmas yang
Mandiri, Berdaya saing dan Berbudaya Mutu Tahun 2024”.
2) Misi
Untuk pencapaian visi BP-PAUD Dan Dikmas NTB, maka ditentukan misi meliputi:
a. Melakukan pengembangan program PAUD Dan Pendidikan Masyarakat
bermutu;
KEPALA BPPAUD DAN DIKMAS NTB DRS. EKO SUMARDI, M.Pd.
SUBBAGIAN UMUM
SUHARMAN, S.H.
SEKSI PENGEMBANGAN SUMBERDAYA
H. AHMAD BAWAZIR, S.H
SEKSI PENGEMBANGAN
PROGRAM
HARYANTO, M.Pd.
SEKSI INFORMASI &
KEMITRAAN
HIZBUL MAUDUDI, S.S.
Kelompok Jabatan Fungsional
18 | P a g e
b. Melakukan Pemetaan mutu PAUD dan pendidikan Masyarakat;
c. Melakukan Supervisi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Masyarakat;
d. Memberikan fasilitasi dalam bentuk pendampingan dan bimbingan penyusunan
dan pelaksanaan program;
e. Melakukan pengembangan dan peningkatan mutu Sumber Daya PAUD dan
Pendidikan Masyarakat;
f. Melaksanakan kemitraan program PAUD dan Pendidikan Masyarakat
g. Melaksanakan tatakelola administrasi yang akuntabel dan berbasis elektronik.
3) Tugas
Melaksanakan pengembangan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan
masyarakat.
4) Fungsi
Dalam melaksanakan tugas BP-PAUD dan Dikmas memiliki fungsi lembaga,
meliputi:
a. Pengembangan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
b. Pemetaan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
c. Supervisi satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
d. Fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan program pendidikan anak usia dini dan
pendidikan masyarakat;
e. Pengembangan sumber daya pendidikan anak usia dini dan pendidikan
masyarakat;
f. Pengelolaan sistem informasi pendidikan anak usia dini dan pendidikan
masyarakat;
g. Pelaksanaan kemitraan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan
masyarakat; dan
h. Pelaksanaan urusan administrasi BP-PAUD dan Dikmas.
19 | P a g e
5. Fasilitas kelembagaan
a. Pengelolaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana prasarana
Infrastruktur yang dimiliki BPPAUD dan Dikmas NTB adalah 4 gedung yang terdiri dari:
(a) Gedung Perkantoran (b) Guest House (c) Labsite PAUD dan (d) Aula (Ruang Micro
Teaching), Laboratorium Bahasa dan Ruang-ruang Kelas Pembelajaran (rincian pada
lampiran).
b. Kesesuaian dan Kecukupan Sarana dan Prasarana
Infrastruktur (sarpras) pendukung pada BP-PAUD Dan Dikmas NTB akan terus
dikembangkan sesuai dengan masterplan, yang jika dikaji dengan kebutuhan dan kondisi
kekinian, maka sarpras saat ini dibanding jumlah ketenagaan cukup memadai untuk
melaksanakan layanan dan mengembangkan program/kegiatan secara optimal. Namun
jika memenuhi tuntutan ideal sebuah unit BP-PAUD dan Dikmas NTB, maka kedepan
kondisi infrastruktur pada Balai sudah tidak dapat memenuhi prasyarat layanan dan
pengembangan yang optimal, sehingga dibutuhkan segala bentuk fasilitas penambahan
dari kekurangan/ataupun kerusakan yang ada.
c. Keberlanjutan Pengadaan, Pemeliharaan dan Pemanfaatannya
BP-PAUD Dan Dikmas NTB, secara berkesinambungan memerlukan
pemenuhan/kecukupan fasilitas untuk menunjang proses layanan kepada masyarakat
secara baik dan optimal. Pengadaan dan Pemanfaatan sarpras harus terus diupayakan
seoptimal mungkin, disamping upaya-upaya pemeliharaan (maintenance), yang harus
dilakukan secara rutin dan berkesinambungan.
6. Strategi Pelaksanaan Program Kegiatan
Untuk mencapai tujuan, sasaran, dan keluaran/output yang telah ditetapkan, maka
pelaksanaan program kerja BP-PAUD Dan Dikmas NTB, didasarkan pada strategi:
a. Penjabaran tugas pokok dan fungsi pada masing-masing Subbag/Seksi ke dalam
program-program kerja di lingkungan BPPAUD dan Dikmas NTB. Penjabaran ini
sangat penting karena memungkinkan masing-masing Subbag/Seksi untuk dapat
melaksanakan program yang sesuai dengan rincian tugasnya masing-masing.
b. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka menciptakan sinkronisasi program dan sinergi
sumber daya sehingga pelaksanaan program kegiatan semakin efektif dan efisien.
Koordinasi dapat dilakukan secara internal maupun eksternal. Koordinasi menjadi
semakin penting karena pada dasarnya pelaksanaan program tidak dapat dilakukan
secara parsial atau terpisah antara program kegiatan yang satu dengan yang lainnya.
20 | P a g e
c. Pelaksanaan program mengacu pada mekanisme sesuai organisasi dan tata kerja balai
serta ketentuan perundangan yang berlaku.
d. Optimalisasi pelaksanaan koordinasi di wilayah kerja BP-PAUD dan Dikmas NTB
terhadap Satuan Pendidikan dan Lembaga Mitra, BP-PAUD dan Dikmas NTB
membentuk Tim Raih Budaya Mutu, yang terbagi menjadi 10 Kabupaten/Kota, yang
mempunyai tugas melaksanakan komunikasi dan koordinasi dengan Satuan Pendidikan
dan Lembaga Mitra penyelenggara program PAUD dan Dikmas untuk mencapai
Standar Nasional Pendidikan.
e. Menindak lanjuti petunjuk teknis peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan
tentang Satuan Pengawasan Internal (SPI) maka dipandang perlu untuk membentuk Tim
SPI pada BP-PAUD dan Dikmas NTB dalam melaksanakan tugas pengawasan yang
mencakup kelembagaan lingkup tugas kompetensi sumber daya manusia, kode etik,
standar audit, laporan dan telaahan sejawat.
B. SDM (Kompetensi dan Kualifikasi)
Pembinaan sumber daya manusia pada BP-PAUD dan Dikmas NTB menjadi
prioritas utama dalam menunjang implementasi visi, misi tujuan dan sistem penyelenggaraan
pengembangan sistem pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat. Seluruh unit
kerja (seksi) supaya dikembangkan secara bersamaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Tenaga analis di masing-masing unit (seksi) diberi kesempatan penuh untuk
mengembangkan gagasannya demi pengembangan BP-PAUD dan Dikmas NTB yang
berkualitas dan diberikan penghargaan bagi yang berprestasi dan sanksi bagi yang melanggar
aturan-aturan yang telah ditentukan. Ketenagaan yang dimiliki BP-PAUD dan Dikmas NTB
secara keseluruhan adalah 68 orang yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil 35 orang dan
Pramubhakti 33 orang (rincian pada lampiran).
C. Kerjasama/Kemitraan
Menindaklanjuti pengembangan dan pelaksanaan program BP-PAUD dan Dikmas NTB,
dan memperkuat kemitraan dengan berbagai stakeholder dan komponen masyarakat lainnya
merupakan suatu keharusan. Membangun kemitraan dan jejaring kerja (networking) dengan
instansi dan Universitas/Akademik, Satuan Pendidikan dan Lembaga Mitra baik secara
internal maupun eksternal, maka BP-PAUD dan Dikmas NTB harus mempersiapkan kualitas
secara menyeluruh baik yang berkaitan dengan sarana dan prasarana, proses, maupun
21 | P a g e
ketenagaan yang ada. Secara organisasi BP-PAUD dan Dikmas NTB merupakan UPT pusat
yang menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi berbagai program PAUD dan Dikmas di
Provinsi NTB. BP-PAUD dan Dikmas NTB juga telah melaksanakan berbagai bentuk
Kerjasama/MoU dengan lembaga mitra baik pemerintah maupun swasta, sebagai langkah
strategis pemberdayaan masyarakat (rincian pada lampiran).
D. Manajemen
1. Kepemimpinan Organisasi
Efisiensi dan efektifitas kepemimpinan di dalam pengelolaan program sangat
menentukan keberhasilan dari setiap program yang dilaksanakan. Dalam kepemimpinan
diperlukan dukungan dari semua elemen yang terkait dan manajemen yang handal serta
profesional. Efektifitas dan efisiensi kepemimpinan harus dimulai dari analisis dan
perencanaan yang tepat sehingga di dalam pengelolaan program selanjutnya dapat dilakukan
secara maksimal. Seorang pemimpin harus mampu memberikan pelayanan yang dapat
memberikan kepuasan kepada para bawahannya. Dedikasi seorang pemimpin akan terangkat
jika kepuasan bawahannya tercipta dengan baik. Pemanfaatan kebutuhan BP-PAUD dan
Dikmas NTB bagi bawahannya tetap menjadi prioritas utama yang tidak dapat
dikesampingkan dan semua itu dilakukan dengan efektif dan efisien.
2. Perencanaan dan Pengembangan Program
Perencanaan ini didasarkan atas 6 (enam) bidang pembahasan yaitu: (1) Perencanaan:
tujuan perencanaan, faktor perencanaan, strategi perencanaan, dan tahap perencanaan. (2)
Melakukan organisasi baik dari jajaran pimpinan sampai bawahan. (3) Melakukan
komunikasi sebagai bentuk sistem interaksi sosial antar lembaga dalam mencapai tujuan
yang diinginkan. (4) Melakukan koordinasi sebagai wujud kerjasama dan saling mendukung
atas program yang ingin dijalankan. (5) Melakukan pengawasan terhadap proses kegiatan
yang telah berjalan, sehingga dapat diketahui titik positif dan negatif dan terahir (6) setelah
mendapatkan hasil dari pengawasan, dilanjutkan dengan melakukan penilaian program
sebagai bentuk pengawasan.
Tujuan Perencanaan diarahkan untuk penyempurnaan dan pemantapan lembaga dan
pengembangan program. Adapun faktor perencanaan mengacu pada potensi yang dimiliki
oleh BP-PAUD dan Dikmas NTB yaitu pegawai/staf (negeri maupun pramubhakti), masing-
masing unit atau seksi, sistem organisasi dan administrasi, perpustakaan, sarana dan
prasarana, alat perlengkapan penunjang keberhasilan program dan keuangan. Sedangkan
22 | P a g e
strategi perencanaan merujuk pada penetapan sasaran-sasaran pendirian dan usaha yang akan
dilaksanakan yang tersusun dalam bentuk rencana pengembangan yang diterapkan dalam 2
(dua) tahap perencanaan yakni perencanaan jangka panjang dan jangka pendek.
3. Dampak hasil evaluasi program terhadap pengalaman dan mutu hasil pengembangan
Hasil evaluasi yang dilakukan secara bertahap dari pengembangan program selama ini maka
BP-PAUD dan Dikmas NTB masih memerlukan kerja keras dan pembenahan secara terus
menerus baik secara internal yang berkaitan dengan pelayanan, bimbingan, dan persiapan
konsep bagi kelanjutan dan keberhasilan pegawai/staf kedepannya. Selanjutnya dampak
secara eksternal, penjabaran informasi masih belum merata di tengah-tengah masyarakat.
Kendati demikaian pengenalan informasi tentang BP-PAUD dan Dikmas NTB ini terus
dilakukan secara maksimal dan terus-menerus. Hasil evaluasi yang didapat selama ini bahwa
terdapat masih lemahnya koordinasi yang dilakukan kepada berbagai instansi yang
membutuhkan sehingga adanya beberapa program yang disalurkan sampai saat ini belum
menciptakan hasil maksimal.
23 | P a g e
BAB IV
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI, KERANGKA REGULASI,
KERANGKA PENDANAAN DAN KELEMBAGAAN
BP-PAUD DAN DIKMAS NUSA TENGGARA BARAT
A. Arah Kebijakan dan Strategi
Arah kebijakan dan strategi BP-PAUD dan Dikmas NTB mengacu pada arah kebijakan dan
strategi yang ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta arah kebijakan
dan strategi yang ada pada Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas tahun 2015—2019.
Sebagaimana diketahui bahwa saat ini kita memasuki tahap ketiga (2015-2019) dari
Tahapan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)
2005-2025. Pada tahapan ketiga dari RPJPN ini bertema memantapkan pembangunan
secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif,
perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia
yang berkualitas, serta kemampuan IPTEK.
Arah kebijakan BPP-AUD dan Dikmas NTB tahun 2015—2019 memuat langkah-
langkah yang berupa program dan kegiatan untuk memecahkan permasalahan yang
penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan, serta memiliki dampak yang besar
terhadap pencapaian Rencana Strategis Ditjen PAUD dan Dikmas tahun 2015-2019. Oleh
karena itu, arah kebijakan dan strategi yang ada dalam Renstra BP-PAUD dan Dikmas ini
selalu mempertimbangkan agenda-agenda dan komitmen di semua level, mulai di level
internasional, nasional, hingga komitmen dan agenda di level regional.
Di level internasional, ada komitmen seperti konvensi internasional mengenai pendidikan,
khususnya Konvensi Dakar tentang Pendidikan untuk Semua (Education for All)
termasuk agenda EFA setelah tahun 2015, Konvensi Hak Anak (Convention on the
Right of Child), Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community- AEC)
pada tahun 2015, dan beberapa komitmen lainnya. Di level nasional ada komitmen
pemerintah terhadap pengembangan Indeks Pembangunan Manusia (Human Development
Index-HDI), dan beberapa komitmen di level regional seperti visi-misi Provinsi NTB.
Kualitas sumber daya manusia (SDM) tercermin dari tingkat pendidikan, kesehatan, dan
pendapatan penduduk, yang menjadi komponen inti Indeks Pembangunan Manusia
24 | P a g e
(IPM). IPM Indonesia terus mengalami peningkatan dari 71,8 pada tahun 2009 menjadi
73,8 pada tahun 2013. IPM tersebut menggambarkan rata-rata lama sekolah penduduk
usia 15 tahun ke atas selama 8,14 tahun dan angka melek aksara penduduk usia 15 tahun
ke atas sebesar 94,1%. Sementara itu, usia harapan hidup saat lahir mencapai 69,9 tahun
dan produk domestik bruto (PDB) per kapita sebesar Rp33,3 juta. Jumlah penduduk
miskin juga menunjukkan penurunan, dari 12,4% atau 29,9 juta orang pada tahun 2011
menjadi 11,5% atau 28,6 juta orang pada tahun 2013. NTB yang menjadi salah satu
wilayah kerja BP-PAUD dan Dikmas Nusa Tenggara Barat menempati urutan IPM 30 dari
34 provinsi yang ada di Indonesia. Artinya, posisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi
BP-PAUD dan Dikmas NTB untuk merumuskan arah kebijakan yang tepat untuk
membantu peningkatan IPM di wilayah kerjanya.
Problem pembangunan SDM di NTB menjadi agenda penting untuk terus meningkatkan
kualitas hidup masyarakat. Dalam konteks inilah pentingnya gerakan revolusi mental
untuk mengubah cara pandang, pikiran, sikap, dan perilaku semua orang, yang
berorientasi pada kemajuan dan kemodernan, sehingga Indonesia menjadi bangsa besar
dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain di dunia, dan provinsi NTB menjadi
provinsi yang bisa berdaya saing. Revolusi mental mengandung nilai-nilai esensial yang
harus diinternalisasi baik pada setiap individu maupun bangsa, yaitu: etos kemajuan, etika
kerja, motivasi berprestasi, disiplin, taat hukum dan aturan, berpandangan optimistis,
produktif-inovatif-adaptif, kerja sama dan gotong royong, dan berorientasi pada kebajikan
publik dan kemaslahatan umum.
Melalui revolusi mental, pembangunan manusia diharapkan akan melahirkan insan-insan
bekualitas dan unggul, yang menjunjung tinggi nilai, norma, dan identitas budaya bangsa;
memiliki kesa-daran dalam mengelola kekayaan alam secara efisien dan berkelanjutan
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; berpartisipasi dalam politik kenegaraan
dengan memberi kontribusi pada penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih
(anti korupsi), sejalan dengan proses penegakan hukum yang tegas untuk mewujudkan
keadilan, serta memperkuat pertahanan dan keamanan negara-bangsa dengan memberi
jaminan dan perlindungan hak-hak dasar warga negara; dan berkomitmen untuk
meningkatkan produktivitas melalui berbagai macam kegiatan ekonomi yang berorientasi
untuk mengentaskan kemiskinan dan didukung oleh infrastruktur yang memadai, sehingga
dapat memacu percepatan pembangunan nasional. Dengan demikian, revolusi mental
25 | P a g e
merupakan faktor yang sangat penting untuk mendorong transformasi kehidupan
berbangsa dan bernegara yang dilakukan melalui pembangunan inklusif untuk mencapai
kemajuan dan mewujudkan kemakmuran.
Arah kebijakan BP-PAUD dan Dikmas NTB merupakan strategi penjabaran program
dan/atau prioritas pembangunan sesuai dengan visi dan misi kementerian pendidikan dan
kebudayaan dan Renstra Ditjen PAUD dan Dikmas. Arah kebijakan tersebut dituangkan
dalam strategi yang merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif
untuk mewujudkan visi dan misi Kemendikbud dan Renstra Ditjen PAUD dan Dikmas
DIKMAS. Arah kebijakan BP-PAUD dan Dikmas NTB selanjutnya dilaksanakan melalui
program dan kegiatan tahun 2015-2019 dengan menggunakan struktur perencanaan dan
anggaran yang terbaru. Penyesuaian dan penyempurnaan dilakukan pada struktur
kinerja yang mencakup sasaran strategis (SS) dan indicator kinerja kegiatan (IKK).
Pelaksanaan kebijakan dijabarkan menurut Sasaran Strategis (SS) dan indikator kinerja
kegiatan (IKK) BP-PAUD dan Dikmas NTB. Program BP-PAUD dan Dikmas NTB
bertujuan untuk menghasilkan pengkajian dan pengembangan Model/Program, PAUD-
Dikmas yang bermutu, berwawasan Gender, pendidikan untuk pembangunan
bekelanjutan (ESD) dan kewarganegaraan global serta direplikasi diseluruh regional/
wilayah.
No. Sasaran Strategis (SS) IKK
1 Tersedianya hasil pengkajian dan
pengembangan Model/Program,
PAUD-Dikmas yang bermutu,
Berwawasan Gender, Pendidikan
untuk pembangunan bekelanjutan
(ESD) dan kewarganegaraan global
serta replikabel diseluruh
regional/wilayah
a. Model/Program PAUD-Dikmas yang Dikembangkan
b. Lembaga/Satuan PAUD-Dikmas yang Menerapkan Model/Program hasil kajian/pengembangan
c. Jumlah peralatan dan failitas perkatoran
d. Kendaraan operasional perkantoran
e. Jumlah Dokuem perencanan dan Evaluasi pelaksanaan rencana
f. Dokumen keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, dan BMN
g. Bangunan Gedung
Tabel 4.1 Sasaran Strategis dan IKK BPPAUD dan Dikmas NTB
26 | P a g e
Pengukuran keberhasilan penerapan strategi ini dilakukan dengan merumuskan indikator
dan target pencapaian yang dijabarkan sebagai berikut.
No. Indikator Kinerja Kegiatan
(IKK)
Target
2015 2016 2017 2018 2019
IKK.3.4074.1.1 Model/Program PAUD-Dikmas yang
Dikembangkan 7 8 8 8 8
IKK.3.4074.1.2 Lembaga/Satuan PAUD-Dikmas yang
Menerapkan Model/Program hasil
kajian/pengembangan
22 100 170 457 457
IKK.3.4074.1.4 Jumlah peralatan dan failitas 261 24 1 2 2 IKK.3.4074.1.5 Kendaraan operasional perkantoran - - - 1 1
IKK.3.4074.1.6 Jumlah Dokuem perencanan
dan Evaluasi pelaksanaan 3 3 3 3 3
IKK.3.4074.1.7 Dokumen keuangan, kepewaian,
ketatausahaan, dan BMN
4 4 4 4 4
IKK.3.4074.1.9 Bangunan Gedung - 1392 1392 2784 2784
Tabel 4.2 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
B. Kerangka Regulasi
Kerangka regulasi yang mendukung dan melandasi pelaksanaan program BP-PAUD dan
Dikmas NTB tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:
1. Pengkajian dan pengembangan Model/Program
Dalam upaya meningkatkan kualitas dan mutu hasil pengkajian dan pengembangan
Model/program Paud-Dikmas diperlukan aturan atau ketentuan dengan menyiapkan
antara lain: (i) penyusunan proposal atau Term of refrence (TOR)
pengkajian/pengembangan model; (ii) penyusunan desain pengkajian/pengembangan
model/program; (iii) melaksanakan tahapan-tahapan pengkajian dan pengembangan
model/progam sebagaimana tertuang dalam desain, (iv) penyusunan pedoman
kerjasama dengan Perguruan Tinggi dalam rangka asistensi pengkajian dan
pengembangan model/program.
2. Penyelenggaraan program BP-PAUD dan Dikmas yang bermutu
Dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan program BP-PAUD dan Dikmas yang
bermutu, diperlukan aturan atau ketentuan dengan menyiapkan antara lain: (i)
Penyusunan pedoman penyelenggaraan program sesuai dengan model/program hasil
27 | P a g e
pengembangan, (ii) penyusunan Pedoman peningkatan kompetensi PTK satuan
pendidikan BP-PAUD dan Dikmas, (iii) Pengembangan kurikulum dan bahan ajar,
(iv) Petunjuk Pelaksanaan Pemetaan Mutu dan Supervisi yang berpedoman pada
Perdirjen Nomor 2 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pemetaan Mutu
Program/Satuan PAUD dan Dikmas dan Perdirjen Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Petunjuk Teknis Supervisi pada PAUd dan Dikmas.
3. Program PAUD dan Dikmas berwawasan Gender
Dalam upaya mewujudkan program BP-PAUD dan Dikmas yang berwawasan
gender di wilayah BP-PAUD dan Dikmas NTB, perlu memberikan bahan masukan
untuk: (i) penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kesetaraan
Gender, atau pengarusutamaan gender, atau istilah yang sejenis lainnya; (ii)
penyusunan regulasi atau kebijakan terkait pelaksanaan PUG termasuk PPRG di
berbagai bidang pembangunan; (iii) penyusunan regulasi terkait pencegahan dan
penanganan berbagai tindak kekerasan. Selain itu diupayakan juga untuk: (i)
penguatan lembaga yang menangani kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
termasuk perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan; (ii) penguatan
lembaga pelayanan perempuan korban kekerasan termasuk TPPO; (iii) penguatan
lembaga dan jejaring PUG di tingkat regional NTB ; (iv) peningkatan kapasitas SDM
dalam penerapan PUG dan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan termasuk
TPPO; (v) prioritas penyelenggaraan program PAUD dan Dikmas untuk komunitas
perempuan; dan (v) menfasilitasi penyelenggaraan koordinasi antara pemerintah,
lembaga layanan, masyarakat, dan dunia usaha dalam penerapan PUG.
4. Pendidikan untuk pembangunan bekelanjutan (ESD) dan kewarganegaraan global.
Guna mengimplementasikan komitmen bagi terwujudnya Pendidikan untuk
pembangunan bekelanjutan (ESD), BP-PAUD dan Dikmas NTB akan terlibat dan
mengambil bagian dalam program yang mendukung terwujudnya ESD, seperti
memaksimalkan program PAUD, Kesetaraan, kursus dan pelatihan, Keaksaraan,
Pendidikan Keluarga dan program Dikmas lainnya. BP-PAUD dan Dikmas NTB
juga akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, penguasaha, dan
masyarakat pada umumnya untuk mewujudkan ESD.
28 | P a g e
5. Replikasi Model/Program di seluruh regional/wilayah.
Untuk menjamin terlaksananya program replikasi model di wilayah NTB, maka BP-
PAUD dan Dikmas NTB akan mengambil beberapa kebijakan/regulasi, yakni;
pertama, memastikan model yang didesain dan dikembangkan dijamin proses dan
prosedur teruji. Di samping itu, karena yang akan dilakukan adalah replikasi model,
maka BP-PAUD dan Dikmas NTB akan berkoordinasi dengan Direktorat Teknis
Ditjen PAUD dan Dikmas, pemerintah daerah, satuan pendidikan BPKB dan SKB,
serta lembaga penyelenggara program BP-PAUD dan Dikmas. Untuk menjamin
pelaksanaan replikasi model berlangsung dengan baik, maka harus dipastikan
adanya Standar Operating Prosedure (SOP) Replikasi Model.
C. Kerangka Pendanaan
Kerangka pendanaan pendidikan terdiri dari: (1) membagi beban dan tanggung jawab
pembia-yaan pembangunan pendidikan (pemerintah pusat, provinsi, kab/kota,
masyarakat); (2) memper-baiki Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK); (3)
memperbaiki mekanisme dan cakupan penggunaan dana bantuan; (4) memperbaiki
petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan. Selain itu pendanaan pembangunan BP-PAUD
dan Dikmas dalam kurun waktu 2015-2019 mengacu pada amanat UUD RI 1945 dan
Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, serta melanjutkan fungsi dan tujuan
pendidikan dan kebudayaan sebagaimana telah ditetapkan pemerintah untuk jangka
waktu 2005-2025, yaitu (1) memperjelas pemihakan kepada masyarakat miskin; (2)
penguatan desntralisasi dan otonomi pendidikan; (3) insentif dan disinsentif bagi
peningkatan akses, mutu dan tata kelola pendidikan dan kebudayaan. Pelaksanaan
ketiga fungsi pendidikan dan kebudayaan tersebut bertujuan untuk mewujudkan
pelayanan pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan standard nasional pendidikan dan
standard pelayanan minimal BP-PAUD dan Dikmas, yang dicerminkan dalam
kerangka pendanaan dan anggaran serta pembagian tanggungjawab pendanaan antara
pemerintah dengan pemerintah daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan
Pemerintah No. 38 Tahun 2007 Pasal 13 tentang tata cara pengelolaan bersama.
Meskipun penyediaan anggaran pendidikan menjadi kewajiban pemerintah (sesuai
dengan amanat UUD 1945 dan UU Sisdiknas (sesuai Keputusan MK RI Nomor 13
Tahun 2008), namun partisipasi masyarakat dalam mensupport penyelenggaraan
PAUD dan Dikmas masih sangat diharapkan, apalagi anggaran untuk bidang PAUD
29 | P a g e
dan Dikmas sangat terbatas (termasuk alokasi yang disediakan oleh pemerintah
daerah). Hal ini terlihat dari anggaran yang diperoleh satuan pendidikan setiap
tahunnnya yang relatif kecil, padahal jumlah sasaran yang harus dilayani sangat besar.
Oleh karena itu, partisipasi pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah provinsi,
pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha/industri serta lembaga mitra, dan masyarakat
pada umumnya sangat diperlukan.
Ada beberapa prinsip pendanaan yang menjadi rujukan dalam mengimplementasikan
program yang diselenggarakan oleh BP-PAUD dan Dikmas NTB, yaitu;
1. Prinsip keadilan, yang berarti bahwa besarnya pendanaan pendidikan oleh
pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat disesuaikan dengan
kamampuan masing-masing, dan pembagian kewenangan anggarannya secara
proporsional.
2. Prinsip kecukupan, yang berarti bahwa pendanaan pendidikan cukup untuk
membiayai penyelenggaraan pendidikan yang memenuhi sandar nasional
pendidikan.
3. Prinsip keberlanjutan, dengan maksud bahwa pendanaan pendidikan dapat
digunakan secara berkesinambungan untuk memberikan layanan pendidikan yang
memenuhi standard nasional pendidikan.
4. Prinsip efisiensi, yaitu dengan mengefektifkan dan mengoptimalkan sumber daya
yang ada, dan menggunakan anggaran yang terbatas untuk mendapatkan hasil yang
maksimal, termasuk dalam menjamin terwujudnya capaian akses, mutu, relevansi
dan daya saing lapayanan pendidikan.
5. Prinsip transparansi, yakni dilakukan dengan memenuhi asas kepatutan dan tata
kelola yang baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyelenggara
pendidikan yang didirikan oleh masyarakat, dan satuan pendidikan sehingga dapat
diaudit atas dasar standard audit yang berlaku, dan menghasilkan opini audit wajar
tanpa perkecualian, serta dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada
pemangku kepentingan pendidikan.
6. Prinsip akuntabilitas publik, yakni diwujudkan dengan memberikan
pertanggung-jawaban atas kegiatan yang dijalankan oleh penyelenggara atau
30 | P a g e
satuan pendidikan kepada pemangku kepentingan pendidikan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
D. Kelembagaan BP-PAUD dan Dikmas NTB
Pelaksanaan pengembangan dan pelayanan pandidikan anak usia dini, Pendidikan
Masyarakat, seperti yang tertuang dalam renstra BP-PAUD dan Dikmas harus dapat
dilaksanakan secara terstruktur mulai dari tingkat regional sampai tingkat paling
bawah yaitu lembaga masyarakat. Proses pelaksanaan pengembangan
disesuaikan dengan tupoksi dan kedudukan lembaga BP-PAUD dan Dikmas itu
sendiri.Kedudukan BP-PAUD dan Dikmas dalam organisasi adalah Unit Pelaksana
Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang secara struktur berada dibawah
koordinasi Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Dan Pendidikan Masyarakat
(Permendikbud No. 17 Tahun 2012). Tugas dan fungsi BP-PAUD dan Dikmas Nusa
Tenggara Barat adalah Melaksanakan pemetaan mutu pendidikan, pengembangan
program, supervisi, fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan program, dan pengembangan
sumber daya serta pelaksanaan kemitraan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan
masyarakat.
Sesuai dengan fungsi pengembangan, diketahui bahwa pada tingkat regional,
pengembangan program BP-PAUD dan Dikmas dilaksanakan oleh BP-PAUD dan Dikmas
provinsi Nusa Tenggara Barat, sedangkan hasil pengembangan yang telah dilaksanakan,
selanjutnya diimplementasikan oleh satuan pendidikan yang ada di masing-masing
kabupaten/kota yang ada di wilayah kerja BP-PAUD dan Dikmas NTB. Perlu diketahui
bahwa BP-PAUD dan Dikmas NTB yang berlokasi di Kota mataram mempunyai wilayah
layanan: provinsi NTB terdiri dari 10 SKB sebagai satuan pendidikan.
Ditingkat kabupaten/kota, pengelolaan dan penyelenggaraan program BP-PAUD dan
Dikmas dilaksanakan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota, khususnya bidang Paud-
Dikmas dan satuan pendidikan Paud dan Dikmas SKB kabupaten/kota. Dinas pendidikan
kabupaten/kota bersama datuan pendidikan Kab/kota merupakan instansi/kelembagaan
sebagai pelaksana program pendidikan, karena pemerintah kabupaten/kota sebagai
pembina secara langsung terhadap lembaga penyelenggara satuan pendidikan dan
pelayanan BP-PAUD dan Dikmas kepada masyarakat, seperti lembaga PAUD, LKP,
PKBM, dan lembaga sejenis lainnya.
31 | P a g e
BAB V
KERANGKA IMPLEMENTASI
Kerangka implementasi Renstra BP-PAUD dan Dikmas NTB 2015–2019 mencakup: (a)
pengembangan program; (b) strategi pendanaan; (c) koordinasi, tata kelola dan pengawasan
yang menjamin terlaksananya tugas dan fungsi serta tercapainya visi, misi serta tujuan
BP-PAUD dan Dikmas NTB.
A. Pengembangan Program
BP-PAUD dan Dikmas NTB melaksanakan reformasi perencanaan dan penganggaran
berpedoman pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional dan Permendikbud Nomor 9 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
di Lingkungan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Sehubungan dengan hal
tersebut, penyusunan Renstra menjadi keharusan bagi setiap UPT di Lingkungan
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan
jaminan keberlanjutan program selama lima tahun ke depan. Renstra juga merupakan
persyaratan utama bagi upaya mewujudkan akuntabilitas dan transparansi serta
peningkatan mutu keluaran (output) dan hasil (outcome) dalam pemanfaatan APBN.
Renstra akan menjadi acuan (guidance) pelaksanaan program dan kegiatan bagi setiap
satuan kerja agar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya semakin akuntabel.
Sejalan dengan itu juga tetap dilakukan reformasi bidang perencanaan yang
dimaksudkan agar di dalam penyusunan Renstra tergambar secara jelas keterkaitan
antara Sasaran strategis dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Hal ini dimaksudkan
untuk lebih memantapkan penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja/performance
based budgeting.
Selanjutnya melalui reformasi perencanaan dan penganggaran diharapkan diperoleh
gambaran pembiayaan selama lima tahun mendatang. Renstra BP-PAUD dan Dikmas
NTB 2015—2019 ini disusun dengan pendekatan bottom up dan top down dengan
keterlibatan seluruh Seksi/Subbag. Pendekatan top down mengandung makna bahwa
perencanaan ini memperhatikan pula ketersediaan anggaran sesuai anggaran yang
dialokasikan oleh Ditjen PAUD dan Dikmas. Dari sisi pelaksanaan, pendekatan bottom
up dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan pendanaan berdasarkan data
kebutuhan riil guna mewujudkan kondisi pendanaan ideal.
32 | P a g e
B. Strategi Pendanaan BP-PAUD dan Dikmas
1. Perkiraan Kebutuhan Anggaran Paud-Dikmas
Besarnya pembiayaan program dan kegiatan BP-PAUD dan Dikmas NTB selama
lima tahun (2015-2019) dihitung berdasarkan kebutuhan anggaran untuk mencapai
target jumlah satuan pendidikan yang memenuhi standar nasional pendidikan.
Perkiraan kebutuhan anggaran BP-PAUD dan Dikmas sebagai berikut :
Program/
Kegiatan
Sasaran Strategis/ Sasaran Kegiatan (Output)
Alokasi (dalam ribuan rupiah)
TOTAL 2015 2016 2017 2018 2019
4074
SK.3.4074.1
Layanan Pengkajian, Pengembangan Model/Program, dan Pemetaan Mutu PAUD Dikmas
15.881.805 29.806.944 20.552.418 42.407.300 44.351.130 152.999.597
Tersedianya hasil pengkajian dan pengembangan model/program PAUD-Dikmas yang bermutu, berwawasan gender pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (ESD). dan kewarganegaraan global, serta replikabel diseluruh regional/wilayah
Table Perkiraan Kebutuhan Anggaran Program BP-PAUD-Dikmas NTB Tahun 2015–2019
C. Koordinasi, Tata Kelola, dan Pengawasan
Keberhasilan dalam mengimplementasikan Renstra sangat tergantung pada komitmen
dalam proses penyusunan dan penjabarannya jika dilakukan koordinasi dan pengawasan
yang baik. Untuk mencapai tujuan yang dituangkan dalam Renstra perlu dilakukan
koordinasi, penataan sistem tata kelola, dan pengawasan dalam perencanan dan
implementasi Renstra.
1. Koordinasi Perencanaan Paud-Dikmas Koordinasi penyusunan Renstra PAUD-Dikmas dilakukan melalui workshop
penyusunan renstra yang melibatkan semua unit kerja di lingkungan BPPAUD dan
Dikmas NTB. Pokok pembahasan adalah implementasi kebijakan, sasaran program
dan kegiatan, serta monitoring dan evaluasi tahunan Renstra BPPAUD dan Dikmas.
2. Sistem Tata Kelola
Implementasi Renstra BP-PAUD dan Dikmas NTB 2015–2019 secara umum
digambarkan pada Bagan Bisnis Proses BP-PAUD dan Dikmas NTB.
33 | P a g e
3. Pengendalian dan Pengawasan
Pengendalian terhadap implementasi Renstra dilakukan melalui pengawasan internal
dan pengendalian yang merupakan tanggungjawab Kepala BPPAUD dan Dikmas
yang dalam pelaksanaan pengendalian internalnya dilakukan oleh SPI.
Mekanisme Pelaksanaan Program dan Anggaran BP-PAUD dan Dikmas NTB
3. Pemantauan dan Evaluasi
a. Tujuan Pemantauan dan Evaluasi
Sistem pemantauan dan evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
implementsi Renstra. Pemantauan dan evaluasi bertujuan untuk mengetahui tingkat
pencapaian dan kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan dalam Renstra BP-
PAUD dan Dikmas NTB 2015–2019 dengan hasil yang dicapai berdasarkan
kebijakan yang dilaksanakan melalui kegiatan dan/atau program PAUD-Dikmas.
DIREKTORAT TERKAIT
TEKNOLOGI INFORMASI
Pemetaan Mutu Mengembangkan Model Pengembangan Sumber Daya Supervisi
Peta Mutu Satuan Model PAUD Kompetensi SDM Satuan Pendidik
Memenuhi 8 SNP
Kemitraan
SDM Sarana Prasarana Sistem Kerja (SOP &
Instruksi Kerja) Anggaran Peraturan
Perundangan
Dasar Perencanaan dan Pelaksanaan Program
Diaplikasikan pada satuan Pendidikan
SDM dapat bekerja profesional
Satuan pendidik berkualitas/terakreditasi/bermutu
Bisnis Proses BPPAUD dan Dikmas NTB
34 | P a g e
b. Prinsip-Prinsip Pemantauan dan Evaluasi
Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip yaitu:
(1) kejelasan tujuan dan hasil yang diperoleh dari pemantauan dan evaluasi; (2)
pelaksanaan dilakukan secara objektif; (3) dilakukan oleh petugas yang memahami
konsep, teori dan proses serta berpengalaman dalam melaksanakan pemantauan
dan evaluasi agar hasilnya sahih dan handal; (4) pelaksanaan dilakukan secara
terbuka (transparan), sehingga pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan
hasilnya dapat dilaporkan kepada stakeholders melalui berbagai cara; (5)
melibatkan berbagai pihak yang dipandang perlu dan berkepentingan secara
proaktif (partisipatif); (6) pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan secara
internal dan eksternal (akuntabel); (7) mencakup seluruh objek agar dapat
menggambarkan secara utuh kondisi dan situasi sasaran pemantauan dan evaluasi
(komprehensif); (8) pelaksanaan dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah
ditetapkan dan pada saat yang tepat agar tidak kehilangan momentum yang sedang
terjadi; (9) dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan; (10) berbasis indikator
kinerja, yaitu kriteria/indikator yang dikembangkan berdasarkan kebijakan
Kemendikbud; dan (11) efektif dan efisien, artinya target pemantauan dan evaluasi
dicapai dengan menggunakan sumber daya yang ketersediaannya terbatas dan
sesuai dengan yang direncanakan.
c. Ruang Lingkup Pemantauan dan Evaluasi
Impelementasi pemantauan dan evaluasi yang sudah bejalan pada Seksi dan Subbag
di Lingkungan BP-PAUD dan Dikmas NTB meliputi:(a) pemantauan dan
pengendalian program bulanan dan triwulanan, (b) evaluasi kinerja tahunan , (c)
evaluasi kinerja tengah periode Renstra melalui Pencapaian Kinerja BP-PAUD dan
Dikmas NTB, (d) evaluasi akhir masa Renstra.
1) Pemantauan dan Pengendalian Program
Sistem pemantauan dan pengendalian program di lingkungan BP-PAUD dan
Dikmas NTB dilakukan secara bulanan dan triwulanan.
Perkembangan/kemajuan bulanan pelaksanaan program/kegiatan di masing-
masing Seksi dan Subbag dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Balai
dengan sistem pelaporan sebagai berikut :
35 | P a g e
Desain, SK, Surat Tugas
DIPA
PelaksanaanKegiatan
Koordinasi Penyusunan
Laporan BulananUPT
Draft Laporan
Analisis dan EvaluasiKepala Balai
Laporan Bulanan
Masalah Selesai
Tindak Lanjut
Ya
tidakLaporan Pelaksanaan
Kegiatan
Penyusunan LaporanPertanggungjawaban
kegiatanLaporan
PertanggungjawabanKeuangan
Penyusunan LaporanPertanggungjawaban
keuangan
Desain, SK, Surat Tugas
DIPA
Bagan Alur Pemantauan dan Pengendalian Berjenjang
3) Evaluasi Kinerja Tahunan
Evaluasi tahunan dilakukan terhadap keseluruhan program yang ditetapkan
pada Rencana Kerja (Renja) tahun t-1, Sumber informasi yang digunakan dalam
evaluasi tahunan meliputi: hasil pengendalian dan pemantauan dan evaluasi
Lakip. Tujuan evaluasi tahunan adalah untuk mengetahui capaian indikator
kinerja yang ditetapkan pada Rencana Kerja Tahun ke t-1 secara keseluruhan
serta memberikan rekomendasi perbaikan terhadap Rencana Kerja Tahun t+1.
4) Evaluasi Tengah Masa Renstra
Evaluasi tengah masa (mid terms) dilakukan terhadap keseluruhan program
yang ditetapkan pada Rencana Kerja (Renja) tahun t-2 dan t-1, dan evaluasi
tengah tahun ke t (tahun berjalan). Sumber informasi yang digunakan dalam
Evaluasi Tengah Masa adalah Evaluasi Tahunan t-2, t-1, dan t. Evaluasi Tengah
Masa bertujuan untuk mengetahui perkembangan (trend) pencapaian indikator
kinerja sampai dengan tengah masa periode renstra dan berguna untuk
memprediksi keberhasilan/ketercapain sasaran di akhir masa periode Renstra.
Dengan adanya perkiraan ketercapaian sasaran Renstra, jika teridentifikasi
sasaran tidak akan tercapai pada masa periode Renstra, maka BPPAUD dan
Dikmas NTB dapat mengeluarkan kebijakan dalam percepatan pencapaian
sasaran Renstra.
36 | P a g e
5) Evaluasi Akhir Periode Renstra
Evaluasi akhir periode renstra merupakan evaluasi yang dapat
menggambarkan tingkat keberhasilan tujuan Renstra BP-PAUD dan Dikmas
NTB 2015–2019 secara keseluruhan periode renstra. Selain dari itu, tujuan
evaluasi akhir masa periode renstra adalah untuk mengukur dampak berbagai
program terhadap pencapain misi yang telah dirumuskan pada Renstra. Hasil
evaluasi akhir periode Renstra bermanfaat untuk input terhadap penyusunan
Renstra periode berikutnya (Renstra Balai 2020–2024). Hal ini penting untuk
menjamin adanya kesinambungan pelaksanaan program PAUD-Dikmas dalam
jangka panjang. Kebijakan dan program yang memiliki nilai good practices
pada pencapaian tujuan Renstra perlu dipertahankan dan terdokumentasikan
agar dapat dipelajari untuk penyusunan kebijakan dan program pada Renstra
periode berikutnya.
Implementasi monitoring dan evaluasi dapat dilihat pada bagan berikut.
Bagan 5.3 Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Renstra BPPAUD dan Dikmas NTB
37 | P a g e
BAB VI
PENUTUP
Seperti dikemukakan di awal bahwa Rencana Strategis Balai Pengembangan Pendidikan Anak
Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Tahun 2015-2019 ini disusun berdasarkan pemikiran
bahwa pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat harus diperlakukan sebagai proses
pendidikan yang tidak statis (menetap), melainkan sesuatu yang dinamis (tidak menetap),
mengingat proses belajar dan membelajarkan dalam jalur pendidikan nonformal, yang tidak
selalu dibatasi oleh ruang dan waktu, yang berbeda dengan sistem persekolahan pada pendidikan
formal. Berdasarkan perbedaan karakteristik inilah maka perlu memperkenalkan, menjelaskan,
membahas, menganalisis dengan tetap mempertimbangkan kondisi objektif peserta didik, aspek
kependudukan dan geografi, kondisi soal-ekonomi, faktor sosial-budaya yang melaterbelakangi
minat dan ekpektasi peserta didik ketika memasuki program dan kegiatan pendidikan anak usia
dini, nonformal dan informal dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Balai.
Karena sifatnya yang tidak statis melainkan dinamis inilah maka baik peserta didik dan tenaga
pendidik nonformal haruslah diperlakukan sebagai agen pendidikan yang berperan aktif dalam
proses belajar dan membelajarkan di jalur pendidikan ini. Tanpa pengenalan dan pemahaman
yang akrab akan sifatnya yang dinamis itu agak sulit kita mengukur indikator, output, outcome
dan komponenkomponen pendukung lainnya ketika harus menyusun Renstra ini. Belum lagi
kalau kita harus berbicara tentang sistem penjaminan mutu pendidikan pada jalur pendidikan
nonformal, dengan memahami fakta bahwa pendidikan nonformal berbeda dengan pendidikan
formal, akan sangat membantu kita untuk memahami dan mengapresiasi poin-poin penting yang
hendak disampaikan dalam Renstra ini.
Fakta bahwa untuk mengukur indikator, output, outcome dan seterusnya dalam pendidikan
masyarakat demikian kompleks, luas, dan beragam, terkadang tuntutan di lapangan masih
bergantung pula pada situasi dan kondisi yang kerap berubah dan bisa jadi dapat berubah lagi
setiap saat. Namun, terlepas dari sifat pendidikan masyarakat yang dinamis bahkan cenderung
mobile, kiranya Renstra ini sudah cukup memadai untuk menampung hasrat, minat dan aspirasi
masyarakat untuk mendapat layanan pendidikan nonformal, lebih khusus lagi bagi mereka yang
belum beruntung, baik karena faktor ekonomi maupun karena kendala geografis, untuk
mendapatkan layanan pendidikan yang sudah semestinya menjadi haknya sebagai warga Negara
Indonesia.
Penjabaran lebih lanjut dari Renstra ini tidak mungkin hanya bertumpu pada pengenalan dan
pemahaman kita tentang karakteristik pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat
setelah mempertimbangkan keadaan, kemampuan, dan kebutuhan masyarakat setempat,
tetapi yang tidak kurang pentingnya adalah sumber pendanan yang tersedia di Pusat (APBN)
38 | P a g e
maupun di Daerah (APBD). Betapapun, ketersediaan dan keseimbangan pendanaan pusat
dan daerah menjadi faktor pendukung lainnya, yang harus menjadi bahan pertimbangan kita
dalam kerangka pengelolaan pendanaan yang efektif dan efisien, untuk pemenuhan
kebutuhan layanan pendidikan dalam jalur pendidikan nonformal, sebagai upaya konkret
demi mewujudkan cita-cita kita bersama yaitu menuju masyarakat pembelajar sepanjang
hayat.
Rencana Strategis Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Masyarakat Tahun 2015 - 2019 telah disusun berdasarkan pada peraturan
perundangundangan yang berlaku. Penyusunan Renstra sudah dilakukan melalui berbagai
tahapan, termasuk interaksi dengan para pemangku kepentingan dan organisasi mitra kerja
pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat dengan mempertimbangkan capaian
kinerja pembangunan dan kondisi saat ini. Dengan demikian, Renstra BPPAUD dan Dikmas
NTB telah mengakomodasikan semua tugas dan fungsi yang menjadi tanggungjawab
BPPAUD dan Dikmas NTB, memelihara kesinambungan dan keberlanjutan program,
memenuhi aspirasi pemangku kepentingan dan masyarakat, serta mengantisipasi masa
depan.
Berdasarkan Permendikbud No. 35 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di
Lingkungan Kemendikbud pasal 4 ayat (4) menyatakan unit kerjaeselon I menyusun dan
menetapkan Renstra untuk masa 5 (lima) tahun dengan mengacu pada Renstra Kementerian,
sedangkan ayat (5) menyatakan unit kerja eselon II dan UPT menyusun dan menetapkan
Renstra untuk masa 5 tahun dengan mengacu pada Renstra Eselon I.
Selain yang diuraikan di atas, Renstra BP-PAUD dan Dikmas NTB diharapkan bisa dipahami
serta dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat, khusus para pemangku kepentingan. Dengan
demikian, banyak pihak dapat terlibat aktif secara efektif dan konstruktif dalam kegiatan
pembangunan PAUD dan Dikmas. Termasuk memberi kritik, evaluasi dan rekomendasi.
Pelibatan publik secara lebih aktif dan terintegrasi diharapkan mampu meningkatkan hasil
pembangunan Paud-Dikmas selama lima tahun mendatang.