695

DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM

DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA - DIREKTORAT BINA PROGRAMJalan Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110

Consulting Services for

Urban Strategy and Policy Development

Urban Institutional Development Program (UIDP)

Urban Sector Development Reform Program (USDRP)

Loan IBRD 4786-IND

PHRD Grant TE 053555-IND

PT. INDULEXCOENGINEERING, CONSTRUCTION MANAGEMENT, ENVIRONMENTAL AND

TRAINING MANAGEMENT

Jl. Abdul Muis No. 42, Jakarta 10160. Telp. (021) 3453265

Fax. (021) 3451590, E-mail : [email protected]

TASK A.5.

Draft Proceeding Pelaksanaan Lokakarya Regional Ke 5

14-17 Oktober 2009

Banjarmasin

TASK A.5.

Draft Proceeding Pelaksanaan Lokakarya Regional Ke 5

14-17 Oktober 2009

Banjarmasin

TASK A.5.


1

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suatu tantangan yang sangat berat untuk menyediakan pelayanan perkotaan,

seperti listrik, air, sanitasi, perumahan dan lain-lain, bagi jumlah penduduk

kota-kota di Indonesai, baik pada saat ini apalagi pada tahun 2025 yad, karena

jumlah penduduk perkotaan di Indonesia pada tahun 2025 diperkirakan akan

mencapai 65% dari keseluruhan jumlah penduduk di Indonesia, ataumencapai

180 juta jiwa. Disamping itu, Pemerintah Kota juga harus menghadapi

tantangan lain yang bersifat eksternal, yaitu peningkatan daya saing di tingkat

regional, perubahan iklim, krisis pangan dan energi.

Urgensi penyusunan KSPN (Kebijakan dan Strategi Perkotaan Nasional) dan

KSPD (Kebijakan dan Strategi Perkotaan Daerah) adalah setara dengan

penyusunan RPJMatauRPJMD Periode ke-2 dst, karena dengan terumuskannya

Kebijakan dan Strategi Pengembangan Perkotaan ke depan, akan dapat

dipergunakan sebagai acuan Pemerintah Pusat untuk memberikan bantuan

teknis dan pembangunan kepada Daerah, dalam rangka meningkatkan daya

tarik Kota ybs untuk masuknya Investasi dari luar.

Untuk menghadapi tantangan dan mempersiapkan rumusan kebijakan jangka

panjang dan menengah, Departemen PU c/q Dit. Bina Program Ditjen Cipta

Karya bersama Bappenas menyelenggarakan proyek penyusunan KSPN

(Kebijakan dan Strategi Perkotaan Nasional) ini.


2

1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan Lokakarya Regional KSPN atau NUSP adalah :

Memperoleh masukan dari Regional Kalimantan, dalam rangka

penyusunan Kebijakan dan Strategi Perkotaan Nasional (KSPN), jangka

panjang (2010-2025) dan jangka menengah (2010-2014

Sasaran Lokakarya Regional KSPNatauNUSP adalah :

Diperolehnya masukan dari Regional Kalimantan untuk bahan penyusunan KSPN, jangka panjang (2010-2025) dan jangka menengah (2010-2014).

1.3 Ruang Lingkup

Pada acara Lokakarya Regional Kalimantan, akan dipresentasikan dan

didiskusikan beberapa hal penting, yaitu: (1) draft awal KSPN/NUSP yang

disiapkan oleh Tim Pusat, yang telah disusun berlandaskan alur berpikir

sebagaimana diagram dibawah ini :


3

Adapun Lingkup penyusunan Kebijakan Perkotaan, dimulai dengan

perumusan bersama secara partisipatif, isu-isu permasalahan dan tantangan

regional, kemudian dilanjutkan dengan perumusan Kebijakan dan Strategi

jangka panjang (2010-2025) dan jangka menengah (2010-2014).

Sesuai rumusan Tim Konsultan, yang telah disinkronkan dengan bidang kajian

di RPJP dan RPJM, maka pelaksanaan Lokakarya ini dikelompokkan menjadi

6 bidang, yaitu :

A. Sosial - Budaya – IPM (HDI) B. Ekonomi Finansial (termasuk Urban Poverty) C. Sarana – Prasarana Perkotaan (termasuk ICT) D. Ketimpangan Tata Ruang dan Regional E. Kelembagaan (termasuk kelembagaan ICT) dan Tata Kelola F. Lingkungan dan Mitigasi Resiko Bencana

Perumusan isu permasalahan, tantangan, dan kebijakan serta Strategi, akan

dilakukan melalui sidang kelompok per bidang.

Secara keseluruhan, Lokakarya Regional dilaksanakan 5x (1x per region), yaitu

region Sumatra, Jawa + Bali, Sulawesi dan KTI (gabungan NTB-NTT-Maluku-

Maluku utara-Papua) (sudah dilaksanakan), dan Kalimantan, dengan acara,

materi dan keluaran yang sama.

1.4 Keluaran yang Diharapkan

Keluaran utama Lokakarya Regional ini adalah masukan dari Regional

Kalimantan, jangka panjang (2010-2025) dan jangka pendek (2010-2014).

Masukan dari masing-masing regional, akan digabungkan dan disintesakan

oleh Pemerintah Pusat menjadi KSPN yang akan diwujudkan menjadi

Peraturan Presiden atauPeraturan Menteri Bersama (PU, Depdagri dan

Bappenas).

Pasca penyusunan KSPN, akan dilanjutkan penyusunan Kebijakan dan Strategi

Perkotaan Daerah atauKSPD, terutama pada Pemerintah Kota-Kota atau

Kabupaten yang telah sepakat menjadi anggota USDRP, dan akan terus


4

dilanjutkan pada Kota-Kota atau Kabupaten lainnya yang telah bersepakat

bergabung dengan Program USDRP pada tahun berikutnya.

1.5 Peserta Lokakarya Peserta Lokakarya Regional Kalimantan adalah Pemangku kepentingan

(Stakeholder) yang dianggap berperan aktif dalam menentukan arah

pembangunan perkotaan di daerahnya masing-masing, terdiri dari beberapa

unsur, yaitu: Unsur Pemerintah Pusat (Dit Bina Program Ditjen CK, Dit

Bangkim Ditjen CK, Dit Tata Ruang Ditjen Penataan Ruang PU, Dit Perkotaan

Perdesaan Bappenas, Ditjen Bangda Depdagri), Pemerintah Propinsi (Bappeda

dan PU), Pemerintah Kota (Bappeda), Pemerintah Kabupaten (Bappeda) yang

bertetangga dengan kota besar, yang sebagian wilayahnya sudah dikatagorikan

“urbanized”, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bidang terkait, Pelaku usaha

(diwakili oleh Kadin Propinsi, UMKM, PDAM, PLN), Asosiasi terkait seperti

Real Estate Indonesia (REI), Apersi, IAP dan Asosiasi serikat buruh, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Kota) dan Narasumber dari Perguruan

Tinggi, dengan jenis keahlian Kelembagaan atau tata-kelola, ahli tata ruang

wilayah, ahli Infrastruktur atau transportasi, ahli Lingkungan, ahli sosiologi

perkotaan, ahli ekonomi perkotaan, keseluruhannya berjumlah sekitar

60 orang.

1.6 Metode Pelaksanaan

Meliputi urutan langkah-langkah sistimatis sebagai berikut :

1) Arahan Direktur Jenderal Cipta Karya tentang esensi KSPN/NUSP

dalam Pembangunan Perkotaan nasional, dan peran Pemerintah

Pusat.


5

2) Arahan Kebijakan Pembangunan Perkotaan dari Direktur Perkotaan

dan Perdesaan Bappenas.

3) Penyajian atau Paparan singkat Preliminary draft KSPN (NUSP)

sebagai hasil sementara Tim Konsultan, berupa alur pikir dan

matriks penyajian isu strategis, tantangan ke depan, dan perumusan

arahan Kebijakan dan Strategi perkotaan, didukung data yang

relevan.

4) Diskusi Kelompok Terarah, dibagi kedalam 6 (enam) kelompok,

sesuai pengelompokkan issue strategis, dengan bahan materi draft

awal KSPN,

5) Penggunaan alat bantu metaplan, sebagai metode menjaring aspirasi

dan partisipasi setiap peserta, dan didukung oleh fungsi Fasilitator

sidang Kelompok, yang akan diperankan oleh Tim Konsultan.

6) Teknik penjaringan aspirasi atau partisipasi peserta, dengan cara

sebagai berikut :

a) Setiap peserta diminta secara aktif mengangkat isu-isu

permasalahan yang dianggap terpenting, minimal 5 isu

utama terpenting

b) Mendiskusikan aspirasi Peserta tsb butir a) menjadi urutan

5 masalah paling penting untuk diatasi,

c) Mendiskusikan tantangan ke depan yang dapat

diperkirakan, menurut perspektif daerahnya masing-masing.

d) Merumuskan kebijakan seperti apa yang diperlukan untuk

mengatasi ke-5 permasalahan yang diprioritaskan.

e) Merumuskan Strategi seperti apa yang layak diangkat,

sebagai tindak lanjut dari kebijakan yang diusulkan.

f) Menguraikan keunggulan dan kelemahan dari setiap

Kebijakan yang diusulkan

g) Menyepakati beberapa variabel sebagai alat mengukur

pencapaian atas pelaksanaan suatu kebijakan.


6

7) Sidang Pleno, dengan urutan acara sebagai berikut: Presentasi

masing-masing kelompok. Hasil Lokakarya Regional ini ini akan

dibawa ke Lokakarya Regional berikutnya di Region lain untuk

diperkenalkan dan dijadikan rujukan, kemudian hasil akumulasi

dari ke-5 Lokakarya, akan dibawa ke Seminar Nasional Pertama,

yang akan dihadiri kelompok Tenaga Ahli, untuk dibahas lebih

mendalam, dilanjutkan ke Seminar Nasional ke-2 yang akan dihadiri

Stakeholder.

8) Kumpulan dan Sintesa dari hasil akhir Lokakarya Regional ke-1

sataud ke-5 adalah rumusan NUSP, disebut draft I NUSP

1.7 Materi Lokakarya

Draft Matriks KSPNatauNUSP. Draft inilah yang dimaksudkan sebagai draft

awal NUSPatauKSPN, yang memuat rumusan Isu Permasalahan, Kebijakan

dan Strategi Pengembangan, dikelompokkan menjadi 6 bidang, sebagai hasil

sementara oleh Tim Konsultan,untuk dibahas dan disesuaikan

ataudisempurnakan dengan kondisi Sulawesi dan Kawasan Indonesia Timur.

(Rinciannya, lihat Lampiran).


7

1.8 Narasumber

Terdiri dari 12 jenis keahlian yang dianggap relevan, didatangkan dari

Perguruan Tinggi Daerah, yaitu meliputi:

a. Ahli Sosial –Budaya ,

1. Drs. Muhammad Ariffin, M.Hum. (Univ. Mulawarman)

2. Budi Suryadi, S.Sos. M.Si. (Univ. Lambung Mangkurat)

b. Ahli Ekonomi,

1. Dr. Didik Hadiyatno, SE, MSi. (Univ.Balikpapan )

2. Drs. Haris Fadillah, M.Si. (Univ.Lambung Mangkurat)

c. Ahli Infrastruktur,

1. Dr. Ir. Fathurrazie Shadiq, M.T. (Univ.Lambung Mangkurat)

2. Prof. Dr. Ir. Udiansyah, MS. (Univ.Lambung Mangkurat)

d Ahli Tata Ruang ,

1. Prof. Dr. Firwan Tan (Univ. Andalas )

2. Prof. Dr. Ellyano S. Lasam, SE, Msi. (Univ. Balikpapan )

e. Ahli Kelembagaan

1. Dr. H. Asmu'i, M.Si (Univ.Lambung Mangkurat)

2. Ir. Haryo Sangsongko ( Depdagri)

f. Ahli Lingkungan

1. Prof. Dr. Ir. H. Yudi Firmanul Arifin, M.Sc. (Univ.Lambung Mangkurat)

2. Dr. Ir. Sumaryono, M.Sc. (Univ. Mulawarman)


8

1.9 Susunan Acara Lokakarya

Berikut ini adalah susunan acara Lokakarya Regional ke - 4 di Banjarmasin :

SUSUNAN ACARA LOKAKARYA REGIONAL PENYUSUNAN KSPN KE-4

di Banjarmasin, 14-17 Oktober 2009

Waktu Acara Pembicara atau Narasumber

Moderator atau Fasilitator

13.00-19.00 Rabu, 14 Oktober 2009 Check in Panitia

HARI ke-1 Kamis, 15 Oktober 2009 06.30-07.30 Makan pagi Panitia 07.30-08.00 Pendaftaran Peserta Panitia

PEMBUKAAN

08.00-08.10 Laporan Panitia Kasubdit Jakstra Dit Bina Program DJCK

08.10-08.25 Sambutan Selamat Datang Walikota Banjarmasin

08.25-08.55 Sambutan Peresmian, Arahan Kebijakan Pembangunan Perkotaan Bid. Cipta Karya

Dirjen Cipta Karya

08.55-09.00 Pembacaan do’a Panitia

09.00-09.30 Arahan Kebijakan Perkotaan Nasional

Direktur Perkotaan dan Perdesaan, Bappenas

09.30-10.00 Konsep dan Praktek Pengembangan Sister City dan City Sharing

Direktur Perkotaan Ditjen Bina Pembangunan Daerah Departemen Dalam Negeri

Dit Bina Program CK

10.00-10.30 Diskusi Tanya Jawab

10.30-11.00

Presentasi Draft Kebijakan dan Strategi Perkotaan Nasional.

Wicaksono Sarosa Ph.D (Team Leader Konsultan)

Bappenas

11.00-11.40 Diskusi tanya jawab

11.40-12.00

Penjelasan Desk Pelaksanaan Sidang Kelompok

Ir. Eko Pranoto, MSi.

12.00-13.00 Rehat dan Ibadah Panitia 13.00-17.30 SIDANG KELOMPOK SESI I : MEMBAHAS IDENTIFIKASI ISU PERMASALAHAN

PERKOTAAN

Aspek Peserta Narasumber Fasilitator

Kepala Bappeda Prov. Kalimantan Barat Kepala Bappeda Kota Banjarmasin Kepala Bappeda Kabupaten Nunukan Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda Kota Balikpapan

Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda Kota Palangkaraya

Ketua Apeksi Banjarmasin

Kependudukan dan Sosial - Budaya

Ketua LSM Perkumpulan Pena,

Drs. Muhammad Arifin, M. Hum ( Universitas Mulawarman) Budi Suryadi,S.Sos,M.Si ( Universitas Lambung Mangkurat)

F.P. Anggriani Arifin S.Sos.MA


9

Pontianak

Kepala Bappeda Prov. Kalimantan Tengah Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Kota Samarinda

Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Kota Banjarmasin

Kepala Bappeda Kota Tarakan

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau Ketua Kadin Prov. Kalimantan Selatan

Ekonomi Finansial

Ketua REI Kalimantan Timur

LSM FORKAMU - Banjarbaru

Dr. Didik Hadiyatno, SE. Msi. (Universitas Balikpapan ) Drs. Haris Fadilah,M.Si ( Universitas Lambung Mangkurat)

Eko Kusmurtanto, SE. M.Si.

Kepala Bappeda Prov. Kalimantan Selatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Prov. Kalimantan Timur

Kepala Bappeda Kota Pontianak Kepala Bappeda Kabupaten Banjar Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Banjarmasin

Kepala PDAM Bandarmasih Kota Banjarmasin

Sarana - Prasarana Perumahan

Ketua Kadin Prov. Kalimantan Barat

Prof.Dr.Ir.H. Fathurrazie Shadiq, M.T. (Universitas Lambung Mangkurat) Prof.Dr.Ir.Udiansyah,MS. ( Universitas Lambung Mangkurat)

Wicaksono Sarosa Ph.D

Kepala Bappeda Prov. Kalimantan Timur Kepala Dinas Pekerjaan Umum Prov. Kalimantan Selatan

Kepala Bappeda Kota Palangkaraya Kepala Bappeda Kabupaten Kotabaru Ketua Apersi Kalimantan Timur

Ketua LSM Kalimantan Membangun

Ir. Eko Pranoto M.Si

UIDP Management

Tata Ruang dan Ketimpangan Regional

Prof.Dr.Firwan Tan (Universitas Andalas) Prof. Dr.Ellyano S. Lasam,SE Msi (Universitas Balikpapan)

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Prov. Kalimantan Barat

Kepala Bappeda Kota Balikpapan Kepala Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat

Ketua Kadin Kalimantan Tengah

Tata Kelola dan Kelembagaan

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Prov. Kalimantan Tengah

Ir. Haryo Sangsongko ( Depdagri) Dr.H. Asmu'I,M.Si (Universitas Lambung Mangkurat )

Drs. Dasmir Good MAP.

Kepala Bappeda Kabupaten Sambas


10

Kepala Bappeda Kabupaten Barito Utara Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Tarakan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Banjarmasin Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Nunukan Ketua Walhi Kalimantan Selatan

Lingkungan dan Mitigasi Bencana

Ketua Apersi Kalimantan Barat

Dr.Ir.H. Yudi Firmanul Arifin, M.Sc (Universitas Lambung Mangkurat) Dr.Ir.H. Sumaryono,M.Sc. (Universitas Mulawarman )

Hazairin M.Sc.

17.30-19.15 Istirahat, Makan dan Ibadah

19.15-20.45 Paparan contoh-contoh Praktek Tata Kelola yang berhasil

Walikota Kota Banjarmasin, Tarakan, Pontianak, Balikpapan, Singkawang**

Dit. Bina Program DJCK

20.45-22.00 Diskusi Tanya Jawab

HARI ke-2 Jumat, 16 Oktober 2009 06.30-07.30 Makan pagi Panitia

08.00-12.00 SIDANG KELOMPOK SESI II, TEMA : MERUMUSKAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERKOTAAN JANGKA PANJANG

Aspek Peserta Narasumber Fasilitator

Kepala Bappeda Prov. Kalimantan Barat Kepala Bappeda Kota Banjarmasin Kepala Bappeda Kabupaten Nunukan Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda Kota Balikpapan

Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda Kota Palangkaraya

Ketua Apeksi Banjarmasin

Kependudukan dan Sosial - Budaya

Ketua LSM Perkumpulan Pena, Pontianak

Drs. Muhammad Arifin, M. Hum ( Universitas Mulawarman) Budi Suryadi,S.Sos.M.Si ( Universitas Lambung Mangkurat)

F.P. Anggriani Arifin S.Sos.MA

Kepala Bappeda Prov. Kalimantan Tengah Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Kota Samarinda

Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Kota Banjarmasin

Kepala Bappeda Kota Tarakan

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau Ketua Kadin Prov. Kalimantan Selatan

Ekonomi Finansial

Ketua REI Kalimantan Timur

Dr.Didik Hadiyatno,SE.Msi. (Universitas Balikpapan) Drs.Haris Fadillah,M.Si (Universitas Lambung Mangkurat)

Eko Kusmurtanto, SE. M.Si.

LSM FORKAMU - Banjarbaru

Sarana - Kepala Bappeda Prov. Dr. Ir. Fathurrazie Shadiq, Wicaksono Sarosa


11

Kalimantan Selatan

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Prov. Kalimantan Timur

Kepala Bappeda Kota Pontianak Kepala Bappeda Kabupaten Banjar Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Banjarmasin

Kepala PDAM Bandarmasih Kota Banjarmasin

Prasarana Perumahan

Ketua Kadin Prov. Kalimantan Barat

M.T. (Universitas Lambung Mangkurat ) Prof.Dr.Ir.Udiansyah,MS (Universitas Lambung Mangkurat)

Ph.D

Kepala Bappeda Prov. Kalimantan Timur Kepala Dinas Pekerjaan Umum Prov. Kalimantan Selatan

Kepala Bappeda Kota Palangkaraya Kepala Bappeda Kabupaten Kotabaru Ketua Apersi Kalimantan Timur

Tata Ruang dan Ketimpangan Regional

Ketua LSM Kalimantan Membangun

Prof.Dr.Firwan Tan (Universitas Andalas) Prof. Dr.Ellyano S. Lasam,SE Msi (Universitas Balikpapan)

Ir. Eko Pranoto M.Si

UIDP Management

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Prov. Kalimantan Barat

Kepala Bappeda Kota Balikpapan Kepala Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat

Ketua Kadin Kalimantan Tengah

Tata Kelola dan Kelembagaan

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Prov. Kalimantan Tengah

Ir. Haryo Sangsongko ( Depdagri) Dr.H. Asmu'I,M.Si (Universitas Lambung Mangkurat )

Drs. Dasmir Good MAP.

Kepala Bappeda Kabupaten Sambas

Lingkungan dan Mitigasi Bencana

Kepala Bappeda Kabupaten Barito Utara

Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Tarakan

Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Banjarmasin

Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Nunukan

Ketua Walhi Kalimantan Selatan

Ketua Apersi Kalimantan Barat

Dr.Ir.H. Yudi Firmanul Arifin, M.Sc (Universitas Lambung Mangkurat) Dr.Ir.H. Sumaryono,M.Sc. (Universitas Mulawarman )

Hazairin M.Sc.

12.00-13.00 Rehat & Ibadah Panitia

13.00-16.00 Lanjutan sidang kelompok Sesi 2: Tema: 1) Merumuskan Kebijakan & Strategi Perkotaan Jangka Menengah***

Dipandu Fasilitator dan Narasumber


12

16.00-16.30 Persiapan Persentasi oleh Wakil Kelompok

16.00-16.30 Rehat dan Ibadah

16.30-17.30 Sidang Pleno: Presentasi kelompok

Wakil Kelompok Dit Bina Progrm CK

17.30-17.45 Paparan Rangkuman Hasil Lokakarya

Wicaksono Sarosa Ph.D (Team Leader Konsultan)

17.45-18.00 PENUTUPAN Kepala Bappeda Kota Banjarmasin

HARI ke-3 Sabtu, 17 Oktober 2009 06.30-08.00 Makan pagi Panitia

08.00-12.00 Check out Panitia

** Masih akan dikonfirmasikan *** (1) Khusus Kelompok E, ditambah pembahasan tentang Pembentukan Forum Kota (Urban Forum), dan

(2) Pengisian kuisioner AHP akan dilakukan pada sesi ini secara terpisahatauparalel oleh peserta

tertentu (akan dipilih kira-kira 10 orang).


13

BAB II

PELAKSANAAN LOKAKARYA HARI KE-1

2.1 Sambutan Laporan Panitia Direktur Bina Program,

Direktorat Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan

Umum

(Penyaji : Bapak Hadi Sucahyono)

Terima kasih pada walikota Banjarmasin (diwakili), pada Dir. Perkotaan Dirjen

Cipta Karya yang telah berkenan hadir dan membuka acara ini, serta

partisipan. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas perkenan Bapak

Walikota Banjarmasin dan Bapak Direktur Pengembangan Permukiman Ditjen

Cipta Karya yang telah berkenan hadir dan akan membuka secara resmi acara

lokakarya regional ini. Panitia Pelaksana Lokakarya Regional ini mengucapkan

Selamat Datang kepada seluruh peserta Lokakarya Regional dan Undangan

lainnya, sekaligus menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas

kehadiran dan partisipasinya dalam Lokakarya Regional ini. Tujuan dari

lokakarya pada hari ini adalah untuk mensosialisasikan draft awal Kebijakan

dan Strategi Nasional Perkotaan (KSPN-Nasional Urban Strategy and Policy) yang

disusun oleh Dep. PU bersama dengan Bappenas. Diharapkan draft awal ini

akan mendapatkan masukan dan umpan balik dari para stakeholder yang

berada di Wilayah Kalimantan. Selanjutnya konsep KSPN diharapkan dapat

menjadi acuan bagi daerah dalam menyusun Kebijakan dan Strategi Perkotaan

Daerah (KSPD). Kegiatan Lokakarya Regional Kebijakan dan Strategi Nasional

Pengembangan Perkotaan pada hari ini merupakan akhir dari serangkaian

kegiatan Lokakarya Regional yang diselenggarakan di beberapa daerah di

seluruh Indonesia, yaitu :


14

1. Lokakarya Wilayah Sumatera telah diselenggarakan di Kota Palembang

pada tanggal 21 s/d 22 Juli 2009.

2. Lokakarya Wilayah Jawa dan Bali telah diselenggarakan di Kota

Yogyakarta tanggal 26 s/d 28 Agustus 2009.

3. Lokakarya Sulawesi dan Wilayah Timur Indonesia telah diselenggarakan

di Kota Makassar pada tanggal 7 s/d 10 Oktober 2009.

4. Lokakarya Wilayah Kalimantan telah diselengggarakan Kota Banjarmasin

tanggal 14 s/d 17 Oktober 2009 .

Adapun peserta Lokakarya Penyusunan Kebijakan dan Strategi Nasional

Pengembangan Perkotaan untuk Wilayah Kalimantan adalah perwakilan dari :

1. Dinas PU Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan

Selatan, Kalimantan Timur.

2. BAPPEDA Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan

Selatan, Kalimantan Timur.

3. BAPPEDA KotaatauKabupaten di Wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan

Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur.

4. Instansi Pemerintah Pusat (Bappenas, Depkeu, Depdagri dan Dep. PU).

5. Pergurunan Tinggi di Wilayah Kalimantan.

6. Kadin, REI dan LSM Wilayah Kalimantan.

Adapun keseluruhan peserta yang diundang berjumlah 43 orang yang terdiri

dari 32 orang mewakili stkaholder daerah dan 11 orang mewakili stkaholder

pusat.

Bapak atau Ibu dan hadirin yang kami hormati,

Adapun agenda Lokakarya Regional Kebijakan dan Strategi Nasional

Pengembangan Perkotaan ini dilaksanakan selama 2 hari dengan agenda

sebagai berikut :


15

1. Arahan dari Direktur Jenderal Cipta Karya tentang Kebijakan dan Strategi

Pengembangan Perkotaan dan Infrastruktur bidang Cipta Karya, yang akan

disampaikan oleh Bapak Direktur Pengembangan Permukiman Ditjen Cipta

Karya.

2. Arahan Direktur Perkotaan dan Perdesaan Bappenas tentang Kebijakan

Nasional Pembangunan Jangka Panjang dan Jangka Menengah.

3. Paparan Draft awal KSNP (NUSP) sebagasi hasil sementara berupa isu

strategis, tantangan ke depan dan perumusan arahan kebijakan dan strategi

perkotaan.

4. FGD yang akan terbagi dalam 6 (enam) Kelompok sesuai pengelompokkan

isu strategis dengan bahan materi draft awal KSPN yang didukung oleh

paparan dari narasumber setiap kelompok.

5. Sidang Pleno berupa presentasi hasil diskusi kelompok-kelompok serta

masukan dari narasumber yang dilanjutkan dengan diskusi dan tanya

jawab untuk menghasilkan perumusan dan kesepakatan Draft Awal

Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Perkotaan.

6. Penggunaan Metode AHP (Analytical Hierrarchy Process) sebagai alat bantu

untuk menetapkan prioritas Kebijakan dan Strategi berdasarkan hasil FGD.

Pada akhir kata, penyaji mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang

telah bekerja keras untuk penyelenggaraan Lokakarya Regional ini, semoga

Lokakarya Regional ini bermanfaat kita semua.


16

2.2 Sambutan Selamat Datang dari Walikota Banjarmasin

( Penyaji : Sekda Kota Banjarmasin, Khairil MSC)

Penyaji mengucapkan salam hormat kepada pihak Bappenas, Departemen

Pekerjaan Umum, Departemen Dalam Negeri, para narasumber dan para

undangan dan hadirin. Penyaji mengucapkan selamat datang dan berterima

kasih kepada peserta karena dapat hadir di kota ini. Penyaji memohon maaf

atas ketidakhadiran walikota karena ada acara yang bersamaan, untuk

membuka . Berikut adalah sambutan Pak Walikota sebagaimana disampaikan

sebagai berikut :

Selamat pagi dan salam sejahtera,

Dengan diiringin ucapan syukur alhamdulillah pada Allah SWT, sehingga kita

semua dapat hadir di acara ini dalam rangka lokakarya regional Kalimantan

guna menyusun Kebijakan dan Strategi Nasional Perkotaan ini. Pekerjaan ini

semoga mendapat berkah dan ridho dari Allah SWT.

Selaku tuan rumah, atas nama masyarakat kota Banjarmasin, mengucapkan

selamat datang pada para peserta lokakarya regional, sebagai ibu kota Kalsel.

Sebuah kota tua yang berusia 483 tahun . Teriring terima kasih atas dipilihkan

kota seribu sungai sebagai tempat lokakarya regional ke-4, setelah lokakarya di

Palembang untuk wilayah sumatera, lokakaya di Yogya untuk wilayah Jawa-

Bali dan di Makassar untuk wilayah Sulawesi dan Indonesia Timur. Kami juga

berharap peserta mendapatkan kesan yang menyenangkan dari kota ’bungas’

atau(’cantik’ dalam bahasa banjar)., serta mendapat sambutan hangat dari kota

ini.

Hadirin yang saya hormati, secara sekilas saya ingin menggambarkan sekilas

kota Banjarmasin. Visinya adalah kota Banjarmasin yang berdaya saing tinggi

dan berdaya jati diri. Di tepi sungai (dibelah sungai martapura) dan luas 97

km2 (kota yang tidak terlalu besar dan memiliki kepadatan yang cukup tinggi),

dan berada pada ketinggian 0,9 m di atas laut (sehingga kota ini cukup sering


17

mengalami banjir air pasang ). Jumlah penduduk ... jiwa (menurut data bulan

April), dan biasanya setiap weekend meningkat.

Hadirin yang saya hormati, sebagaimana layaknya kota di Indonesia, kota

Banjarmasin juga memiliki permasalahan, seperti okupansi sempadan sungai,

penyempitan drainase, semakin berkurnagnya sumber air baku (walaupun

cakupan air sudah mencapai 94%), minimnya RTH, suplai listrik, sanitasi,

sampah dan berbagai persoalan lainnya yang semakin lama semakin

meinngkat. Untuk mengatasi, diperlukan penangana yang serisu dan

berkelanjutan, dan kebijakan yang tidak hanya bersifat lkal dan kedaerahan,

tapi juga nasional. Oleh itu, kota Banjarmasin sangat berharap lokakarya ini

benar-benar menjadi masukan dalam penyusunan kebijakan dan strategi

nasional perkotaan.

2.3 Arahan dan Kebijakan dari Direktorat Jenderal Cipta Karya,

Departemen Pekerjaan Umum

Penyaji memulai dengan menjelaskan ada empat hal utama yang ada di paparan ini.

Yaitu pertama, memaparkan potret, ataukondisi eksisting perkotaan di

Indonesia. Dilanjutkan dengan penjelasan mengenai tantangan pembangunan

perkotaan di Indonesia (yang sebagian besar sudah disampaikan oleh bapak

direktur), serta review kebijakan yang sudah dilakukan untuk menangani isu

tersebut, serta yang terakhir, arahan secara umum kebijakan perkotaan ke

depan.

LATAR BELAKANG

Masalah Perkotaan

Salah satu latar belakang dari perlunya penyusunan kebijakan strategi nasional

perkotaan adalah Jumlah penduduk perkotaan yang akan melebihi penduduk

perdesaan (2025 diestimasi penduduk perkotaan akan berjumlah 65% dan


18

penduduk pedesaan 35%, yaitu urbanisasi. Kota seperti gula yang terus

didatangi, Hal ini perlu diwaspadai oleh kota dan juga oleh desa untuk dapat

memantau fenomena ini Akibat dari urbanisasi tersebut adalah:

1. Pesatnya peningkatan kepadatan kota besar

2. Pembengkakan kawasan pinggiran

3. Pemekaran Kota Baru yang terlihat dari pembentukan kota-kota baru

(terutama di pulau Kalimanta, yang salah satu isu utamanya adalah

pemekaran sehingga muncul kota-kota baru)

Akibat dari urbanisasi yang berkontribusi pada permasalahan perkotaan

adalah antara lain kemiskinan di kota, besarnya kebutuhan lapangan pekerjaan

dan pelayanan publik, menurunnya kualitas lingkungan hidup serta besarnya

misuse di dalam pemanfaatan lahan. Perkotaan harus menghadapi masalah

dengan rendahnya tata kelola, dan juga lingkungan hidup. Penelitian dari

UNDP menyebutkan bahwa perubahan iklim mengakibatkan beberapa macam

kerentanan kota, termasuk pada bencana alam. Indonesia harus bersiap untuk

mengatasi hal tesebut (walaupun menurut ahli geologi pulau Kalimantan tidak

berpotensi mengalami gempa bumi, namun lokasi pulau Kalimantan yang

dikelilingi laut memiliki ancaman tersendiri).

Berikut adalah tantangan perkotaan yang harus dihadapi :

1. Terkait Kemiskinan Perkotaan

Adanya kenaikan anggaran yang besar. Akan tetapi tidak mampu

menurunkan jumlah kemiskinan di kota. Sehingga perlu ada perhatian

mengenai efektifitas upaya yang sudah dilakukan. Mungkin perlu

diingat bahwa pembangunan perkotaan tidak hanya membangun fisik,

tapi juga proses atau mekanisme yang diperlukan.


19

2. Masalah pengelolaan perkotaan di indonesia

a. Pengelolaan perkotaan. Kapasitas daerah dalam penyediaan dana,

konflik kewenangan pusat daerah, tidak ptimalnya kerjasama

lintas wilayah dalam pengeolaan air baku TPA pengendalian

banjir dan drainase. Yang disorot di pengellaan perkotaan ini

adalah bagaimana tata kelola dan kelembagaan dilaksanakan, dan

hal ini terkait (1) manajemen kota belum responsif, (2) SPM masih

terbatas pada pendidikan dan kesehatan, belum ke aspek

perkotaan, (3) aturan yang tidak sinergis antara pemerintah pusat

dan daerah, dan (4) tingkat partisipasi swasta yang menurun.

3. Kerjasama antara daerah dan kota

a. Belum terbentuknya kerangka dan komitmen kerjasama yang

baik antara kota besar dan kab ataukota di sekitarnya

b. Kota belum berperan sebagai engine of growth of development

terhadap kota-kota di sekitarnya.

c. Tidak terwujudnya keterkaitan hirarki dan peran kota yang saling

mendukung karena konsentrasi pembangunan kota di Jawa.

4. Lingkungan

Selain memenuhi berbagai kebutuhan warga kota, juga harus

diperhatikan aspek lingkungan. Isu terkait aspek tersebut adalah:

(1) degradasi lingkungan yang semakin besar akibat polusi,

(2) kerawanan bencana, (3) Perubahan iklim.

5. Daya Saing

Posisi Indonesia di kalangan Asia Tenggara tidak tinggi di dalam pasar

global. Berdasarkan world competitivenes report tahun 2008 dan Tata

Kelola Ekonomi Daerah (KPPOD), masalah utama adalah :


20

(1) infrastruktur, (2) teknologi dan (3) SDM, (4) iklim dunia usaha,

(5) kelembagaan), dan (6) kemitraan). Indonesia memang sementara ini

kalah dari sIngpore dan Malaysia, dan tidak lebih baik dari Vietnam

(Indonesia sudah terkejar oleh Vietnam). Berikut adalah hal yang harus

diwaspadai untuk meningkatkan daya saing: infrastruktur, teknologi,

SDM , kelembagaan, iklim dunia usaha dan kemitraan publik dan dunia

usaha.

ATURAN PENDUKUNG KEBIJAKAN PERKOTAAN

Penyaji memaparkan sudah sejauh mana aturan pendukung kebijakan

perkotaan yang sudah ada dalam mendukung pembangunan kota.

Perencanaan, Pengelolaan, dan Pedoman Teknis Pembangunan Perkotaan

1. UU Tata ruang No. 26. 2007 dan PP No. 26atau2008 tentang RTRWN

Di dalam produk ini, ditetapkan bahwa wawasan perkotaan menurut

besarannya dapat berbentuk: a. Kawasan perkotaan kecil (50 – 100 ribu

jiwa), b. Kawasan perkotaan sedang (100 – 500 ribu jiwa), c. Kawasan

perkotaan besar (>500 ribu jiwa) dan d. (> 1.000.000 jiwa).

2. Sistem perkotaan Nasional yang berusaha mengaitkan kota-kota dalam

hirarki perkotaan nasional : Pusat Kegiatan Nasional (PKN), pusat

kegiatan wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) serta untuk

kota di daerah perbatasan negara (PKSN).

3. Kebijakan strategi nasional pengembangan perkotaan: (Permen PU No.

494 / PRTM / 2005).

4. Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (PP. No 34 tahun 2009)

tentang pengelolaan kawasan perkotaan)

5. Penyusunan rencana kota (Permendagri No.1 tahun 2008), dst. Dan lain-

lain.


21

Landasan hukum ini mungkin penting bagi daerah-daerah yang sedang

bekembang untuk diketahui, terutama terkait dengan informasi yang

dapat membantu terjaminnya pelayanan publik.

Kewenangan Pembangunan dan Pengelolaan Perkotaan

UU. 32 / 2004 tentang Kewenangan Perencanaan, Pembangunan dan

Pengelolaan Perkotaan.

a. Urusan Wajib

b. Urusan Pilihan

c. Pengelolaan Kawasan Perkotaan

Terkait Urusan Wajib, kurang adanya keterpaduan antara sektor yang belum

muncul. Sebagai contoh, adanya pembangunan infrastruktur yang bertubi-tubi,

tapi pembangunan sosial budayanya tertinggal. Permasalahan ini diharapkan

dapat dieksplor lebih lanjut di sidang kelompok. Pembangunan fisik memang

masih menjadi prioritas, dan bukannya memperhatikan aspek kenyamanan

dari warga kota.

Terkait urusan pilihan, besar harapan Bappenas, diskusi ini dapat menggali

masukan yang membumi sehingga dapat merespon karakter pembanguann

perkotaan di pulau Kalimantan dan membumikan kebijakan-kebijakan yang

sudah ada.

ARAH KEBIJAKAN PERKOTAAN DI DALAM RPJP

Penyaji memapaparkan dasar dari pembangunan perkotaan dan pentingnya

adanya keterkaitan antara kebijakan untuk pembangunan kota.

Pertama adalah RPJP (dulu GBHN), dan sudah mulai masuk ke penjabaran

RPJM yang ke-2. Jika pada lima tahun lalu meningkatkan kesejahteraan,


22

RPJMN ke depan adalah mempertahan SDM, iptek dan peningkatan daya saing

(terutama bagaimana SDM dan iptek mendukung peningkatan daya saing, dan

adanya pembangunan yang merata dan berkeadilan).

Dasar Kebijakan Pembangunan Perkotaan

Ada tiga prinsip, yaitu (1) orientasi pada pembangunan sumber daya manusia,

(2) perhatian terhadap aspek sosial budaya lingkungan sehingga pemangunan

seimbang dan berkelanjutan, dan (3) memperhatikan peran kota dalam

perubahan iklim dan globalisasi terkait upaya mitigasi bencana.

Keseimbangan pembangunan kota besar dan kecil diharapkan dapat terwujud

melalui : (1) Penguatan Sistem perkotaan nasional yang sudah tertuang dalam

RTRWN (a. Pengendalian dan pengelolaan kota metropolitan dan megapolitan,

b.pembangunan ekonomi kawasan perkotaan, dengan memberi kekuatan pada

keterkaitan aliran produksi-pasar, sektor informal dan tradisional sebagai ciri

khas nasional. c. Penguatan kawasan perkotaan.

Sistem dan Struktur Perkotaan

Fokusnya adalah (1) mencegah pertumbuhan fisik kota yang tidak terkendali

(urban sprawl dan conurbation.), dan (2) peningkatan keterkaitan kegiatan

ekonomi wilayah perkotaan dengan wilayah perdesaan dan membangun daya

tarik wilayah perdesaan dalam suatu ’sistem wilayah pengembangan ekonomi’.

Yang terakhir ini yang belum pernah dilakukan, karena seringkali kegiatan ini

tidak terkait dengan sistem perkotaan.

Terkait dengan pengendalian kota besar dan metropolitan, yang diinginkan

adalah kota pretopolitan yang kompak,nyaman, efisien dalam pengelalaan

serta berkelanjutan,dengan fokus: (1) penerapan manajemen perkotaan beserta

aspek-aspeknya yang akan dijelaskan seara lebih rinci (2) pengembangan

kegiatan ekonomi kota ramah lingkungan, (3) revitaslisasi kawasan kota,

(4) peningkatan kualitias lingkungan fisik sosial budaya, dan (5)penataan


23

kembali pelayanan fasilitas publik, terutama pengembangan sistem transportasi

masal yang terintegrasi antarmoda.

Pembangunan kota kecil dan menengah :

Pendekatannya adalah pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar perkotaan

sesuai tipologi kota. Tipologi ini bisa dijelaskan lebih lanjut, seperti misalnya

penggunaan kota-kota pesisir dengan pendekatan pembangunan ‘waterfront’.

Pembangunan keterkaitan

Perlunya diversifikasi aktivitas ekonomi di perkotaan dengan aktifitas ekonomi

di pedesaan.

Kesimpulan

Sejauh ini urbanisasi yang menghasilkan masalah ini, masih memerlukan solusi

yang berbasis sector dan masih meninggalkan persoalan-persoalan

(1) pengelolaan perkotaan, (2) keterkaitan antara kota dan (3) kerjsa sama antar

wilayah). Tersebut merupakan bagian dari agenda kebijakan dalam RPJMN

2005-2009. Untuk ke depan, kota harus dilihat sebagai sebuah entity, dan tidak

sektoral. Kota memiliki tugas sebagai engine of national and regional growth, dan

kota harus dibangun sebagai kawasan yang nyaman layak huni dan

sustainable. Inilah yang harus dijadikan arahan kita dalam membangunan kota

sebagaimana tertuang di dalam agenda kebijakan RPJMN 2010-2014. Penjelasan

lebih lanjut dalam hal ini akan dijabarkan oleh tim konsultan USPD.

PENGELOLAAN PERKOTAAN

Perlu adanya manahemen penglolaan perkotaan sebagai sebuah proses

(merencanakan, mengorganisasikan dan memonitor) dari kondisi kota sekarang

ini menjadi kota yang diinginkan. Di dalam pengelolaan tersebut, teradapat

komponen utama, kelembagan, dan lingkungan. Utama adalah aktivitas

penduduk dan sistem jeringan, kelembangaan ada lingkungan, masalah fisik,


24

sosial, ekonomi politik dan hubungan nya secara eksternal ke luar, lingkungan

sisten kelembagaannya, aspek legalnya, keuangan dan organisasi. Yang

dilakukan sekarang ini mungkin baru pada tahap pengelolaan teknis, dan

belum pada tahap pengendalian. Bahan ini akan dibagikan ke peserta

lokakarya sehingga dapat dicermati secara lebih lanjut. Diharapkan

pengelolaan perkotaan dapat menjadi suatu kegiatan yang utuh.

LATAR BELAKANG

Masalah Perkotaan

Salah satu latar belakang dari perlunya penyusunan kebijakan strategi nasional

perkotaan adalah Jumlah penduduk perkotaan yang akan melebihi penduduk

perdesaan (2025 diestimasi penduduk perkotaan akan berjumlah 65% dan

penduduk pedesaan 35%. Akibat dari urbanisasi tersebut adalah :

1. Pesatnya peningkatan kepadatan kota besar

2. Pembengkakan kawasan pinggiran

3. Perumbuhan penduduk di 12 kota besar, sehingga memicu perluasan

permukiman baru di kawasan non-permukiman. Diperkirakan juga

pada tahun 2015, Jakarta akan menjadi megapolitan terbesar No. 9 di

dunia, diiksi Surabaya - Medan yang akan menjadi megapolitan Asia.

4. Pemekaran Kota Baru yang terlihat dari pembentukan kota-kota baru

(terdapat 31 kota baru hanya dalam kurun waktu 10 thaun terakhir).

Akibat dari urbanisasi antara lain adalah kemiskinan di kota, besarnya

kebutuhan lapangan pekerjaan dan pelayanan publik, menurunnya kualitas

lingkungan hidup serta besarnya misuse di dalam pemanfaatan lahan. Isu ini

adalah beban bagi pemerintah kota, terutama di masa datang dimana

penduduk perkotaan diperkirakan akan jauh lebih besar. Berikut adalah

penjabaran lebih lanjut dari akibat dari urbanisasi tersebut :


25

1. Kemiskinan Perkotaan

Walaupun kemiskinan lebih besar di perdesaan, namun kenaikan

anggaran melalui pogram pembangunan di kota tidak mempu

menurunkan jumlah kemiskinan di kota. Sehingga perlu ada perhatian

mengenai efektifitas upaya yang sudah dilakukan.

2. Masalah pengelolaan perkotaan di Indonesia

a. Pengelolaan perkotaan. Terkait dengan kapasitas daerah (SDM,

pembiayaan dalam penyediaan dan penyelenggaran pelayanan

kota), konflik kewenangan dan tidak optimalnya kerjasama lintas

wilayah.

b. Dari sisi tata kelola dan kelembagaan : (1) manajemen kota belum

responsif, (2) SPM masih terbatas pada pendidikan dak kesehatan,

belum ke aspek perkotaan, (3) aturan yang tidak sinergis antara

pemerintah pusat dan daerah, dan (4) tingkat partisipasi swasta

yang menurun (data 2002).

3. Kerjasama antara daerah dan kota

a. Belum terbentuknya kerangka dan komitmen kerjasama yang

baik antara kota besar dan kab / kota di sekitarnya

b. Kota belum berperan sebagai engine of growth of development

terhadap kota-kota di sekitarnya.

c. Tidak terwujudnya keterkaitan hirarki dan peran kota yang saling

mendukung karena konsentrasi pembangunan kota di pulau

Jawa.


26

Tantangan Perkotaan

Tantangan perkotaan merupakan tantangan yang harus dihadapi hingga

mungkin 20 tahun kedepan dan menjadi bahan pertimbangan penyusunan

KSPN :

Lingkungan

Selain memenuhi berbagai kebutuhan warga kota, juga harus diperhatikan

aspek lingkungan. Isu terkait aspek tersebut adalah: (1) degradasi lingkungan

yang semakin besar akibat polusi, (2) kerawanan bencana, yang menjadi begitu

penting. Tidak bisa lagi model tanggap darurat seperti biasa, namun harus ada

kebijakan di tingkat daerah yang prefentif. (3) Perubahan iklim.

Daya Saing

Posisi Indonesia di kalangan Asia Tenggara tidak tinggi, dan berdasarkan

world competitivenes report tahun 2008 dan Tata Kelola Ekionomi Daerah

(KPPOD), masalah utama adlaha: (1) infrastruktur, (2) teknologi dan (3) SDM,

(4) iklim dunia usaha, (5) kelembagaan), dan (6) kemitraan).

ATURAN PENDUKUNG KEBIJAKAN PERKOTAAN

Perencanaan, Pengelolaan, dan Pedoman Teknis Pembangunan Perkotaan

1. UU Tata ruang No. 26. 2007 dan PP No. 26 Tahun 2008 tentang RTRWN

Di dalam produk ini, ditetapkan bahwa wawasan perkotaan menurut

besarannya dapat berbentuk: a. Kawasan perkotaan kecil (50 – 100 ribu

jiwa), b. Kawasan perkotaan sedang (100 – 500 ribu jiwa), c. Kawasan

perkotaan besar (>500 ribu jiwa) dan d. (> 1.000.000 jiwa).

2. Sistem perkotaan Nasional yang berusaha mengaitkan kota-kota dalam

hirarki perkotaan nasional : Pusat Kegiatan Nasional (PKN), pusat

kegiatan wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) serta untuk

kota di daerah perbatasan negara (PKSN).


27

3. Kebijakan strategi nasional pengembangan perkotaan: (Permen PU No.

494/PRTM/2005).

4. Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (PP. No 34 tahun 2009)

tentang pengelolaan kawasan perkotaan)

5. Penyusunan rencana kota (Permendagri No.1 tahun 2008), dst.

Sampai sejauh mana peraturan perundangan ini dapat memandu

pengembangan perkotaan.

Kewenangan Pembangunan dan Pengelolaan Perkotaan

UU. 32/ 2004 tentang Kewenangan Perencanaan, Pembangunan dan

Pengelolaan Perkotaan.

a. Urusan Wajib

b. Urusan Pilihan

c. Pengelolaan Kawasan Perkotaan

ARAH KEBIJAKAN PERKOTAAN DI DALAM RPJP

Terdapat adanya RPJMN yang menjadi acuan pembangunan, dan akan disusun

RPJMN 2010-2014 sebagai suatu langkah ke depan. Jika pada lima tahun lalu

meningkatkan kesejahteraan, RPJMN ke depan adalah mempertahan

kesejahteraan dan meningkatkan daya saing. Tentunya jika melihat kondisi

perkotaan di Indonesia, maka beban ini cukup berat.

Di dalam RPJP, peran yang diinginkan untuk kota tidak hanya daya saing, tapi

juga keadilan (adanya kesenjangan antar wilayah yang cukup tinggi). Apabila

misi pembangunan perkotaan yang merata dan berkeadilan ini dikaitkan

dengan misi bangsa yang berdaya saing, sebetulnya saling melengkapi.

Misalnya perlu perhatian terhadap potensi keragaman etnis dan budaya

sebagai modal untuk meningkatkan daya saing kota, dan memastikan agar

kesejahteraan di berbagai kelompok masyarakat tersebut merata.


28

Dasar Kebijakan Pembangunan Perkotaan

Ada tiga prinsip, yaitu (1) orientasi pada pembangunan sumber daya manusia,

(2) perhatian terhadap aspek sosial budaya lingkungan sehingga pemangunan

seimbang dan berkelanjutan, dan (3) memperhatikan peran kota dalam

perubahan iklim dan globalisasi.

Ini semua akan dilaksanakan melalaui (1) Penguatan Sistem perkotaan nasional

yang sudah tertuang dalam RTRWN (a. Pengendalian dan pengelolaan kota

metropolitan dan megapolitan, b.pembangunan ekonomi kawasan perkotaan,

dengan memberi kekuatan pada keterkaitan aliran produksi-pasar, sektor

informal dan tradisional sebagai ciri khas nasional. Contoh kasus adalah

hubungan yang tidak seimbang antara Carrefour dan pasar tradisional serta,

c. Penguatan kawasan perkotaan.

Sistem dan Struktur Perkotaan

Fokusnya adalah (1) mencegah pertumbuhan fisik kota yang tidak terkendali

(urban sprawl dan conurbation.), dan (2) peningkatan keterkaitan kegiatan

ekonomi wilayah perkotaan dengan wilayah perdesaan dan membangun daya

tarik wilayah perdesaan dalam suatu ’sistem wilayah pengembangan ekonomi’.

Yang terakhir ini yang belum pernah dilakukan, karena seringkali kegiatan ini

tidak terkait dengan sistem perkotaan.

Terkait dengan pengendalian kota besar dan metropolitan, yang diinginkan

adalah kota pretopolitan yang kompak nyaman, efisien dalam pengeolalaan

serta berkelanjutan,dengan fokus: (1) penerapan manajemen perkotaan beserta

aspek-aspeknya yang akan dijelaskan seara lebih rinci. (2) pengembangan

kegiatan ekonomi kota ramah lingkungan, (3) revitaslisasi kawasan kota,

(4) peningkatan kualitias lingkungan fisik sosial budaya, dan (5)penataan

kembali pelayanan fasilitas publik, terutama pengembangan sistem transportasi

masal yang terintegrasi antarmoda.


29

Pembangunan kota kecil dan menengah:

Pendekatannya adalah pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar perkotaan

sesuai tipologi kota. Tipologi ini bisa dijelaskan lebih lanjut, seperti misalnya

penggunaan kota-kota pesisir dengan pendekatan pembangunan ‘waterfront’.

Pembangunan keterkaitan

Perlunya diversifikasi aktivitas ekonomi di perkotaan dengan aktifitas ekonomi

di pedesaan.

Kesimpulan

Sejauh ini urbanisasi yang mengahsilkan masalah ini, masih memerlukan solusi

yang berbasis sector dan masih meninggalkan persoalan-persoalan

(1) pengelolaan perkotaan, (2) keterkaitan antara kota dan (3) kerjsasama antar

wilayah). Tersebut merupakan bagian dari agenda kebijakan dalam RPJMN

2005-2009. Untuk ke depan, kota harus dilihat sebagai sebuah entity, dan tidak

sektoral. Kota memiliki tugas sebagai engine of national and regional growth, dan

kota harus dibangun sebagai kawasan yang nyaman layak huni dan

sustainable. Inilah yang harus dijadikan arahan kita dalam membangunan kota

sebagaimana tertuang di dalam agenda kebijakan RPJMN 2010-2014.

PENGELOLAAN PERKOTAAN

Perlu adanya manajemen pengelolaan perkotaan sebagai sebuah proses

(merencanakan, mengorganisasikan dan memonitor) dari kondisi kota sekarang

ini menjadi kota yang diinginkan. Di dalam pengelolaan tersebut, teradapat

komponen utama, kelembagan dan lingkungan. Utama adalah aktivitas

penduduk dan sistem jaringan, kelembangaan ada lingkungan, masalah fisik,

sosial, ekonomi politik dan hubungannya secara eksternal ke luar, lingkungan

sisten kelembagaannya, aspek legalnya, keuangan dan organisasi.


30

Kebijakan pengelolaan perkotaan berdasarkan sistem perkotaan

Kebijakan ke depan seharusnya memiliki pelayanan kebutuhan penduduk,

sistem pembangunan, manajemen lahan dan seterusnya, yang berada di dalam

suatu sistem, dimana masing-masing sistem tersebut memiliki prinsip-prinsip

pelaksanaan.

Pengelolaan Sistem Lingkungan Perkotaan :

Perlunya membangun kota yang berwawasan berkelanjutan : kompetisi dalam

iklim global, sekaligus mampu mempertahankan potensi budaya dan

keserasian lingkungan dengan ara kreatif dan inovatif.

Pengelolaan Sistem Pembangunan Sosial.

Perlu ada perhatian lebih ke aspek ini terutama terkait dengan kemiskinan

kota-degradasi lingkungan serta kerawanan sosial dan keamanan, sehingga

perlu optimalisasi potensi sumber daya alam dan pengembangan potensi cipta

kreasi manusia melalui investasi ekonomi dan teknologi, serta memberdayakan

potensi sumber daya manusia dan mendorong partisipasi sosial untuk

meningkatkan produktivitas perkotaan.

Pengelolaan Pelestarian Warisan Budaya

Sebagai upaya mengehadapi arus modernisasi budaya luar versus warisan

budaya nasional atauaset bersejarah melalui perencanaan dan pembanguan

perkotaan berbasis potensi budaya kota serta intervensi pemerintah terhadap

uipaya pelestarian ruang dan bangunan bersejarah Perlunya perhatian

pemerintah yang lebih besar terhadap pelestarian ruang dan bangunan

bersejarah

Pengelolaan Sisten Kerjasama Antar Daerah / Kota

Pentingnya kerjasama antar wilayah untuk memastikan terpenuhinya

kebutuhan kota, terutama untuk efisiensi pelayanan publik. Kerjasama dapat


31

dilakukan dalam penataan ruang, penanganan perkembagan kota, penanganan

urbanisasi, pengembangan jalur transportasi, pemanfaatan sumber daya alam

antara kota di tingkat lkal, regional, nasional, sister city.

Jadi pemerintah daerah juga memiliki kewenangan pengelolaan kota namun

tetap harus dikoordinasikan dengan provinsi dan pusat.

Salah satu isu lain adalah pengembangan isu teknologi dan komunikasi dan

informasi, melalui media cetak dan elektronik, serta bagaiaman menumbuhkan

peran serta masyarakat. ICT mungkin berkontribusi sebagai media untuk

menumbuhkembangkan partispasi masyarakat dengan baik.

Di akhir kata, berikut adalah sekilas hal-hal terkait perkotaan yang sudah

dsarikan. Semoga dapat menjadi masukan dalam lokakarya regional ini.

2.4 Isu – Isu Strategis Perkotaan Nasional dan Sumatera serta

Usulan Awal Kebijakan dan Strategi Perkotaan Nasional

(Penyaji : Konsultan UIDP – USPD, Moderator Bapak Hadi Sucahyono, Kasubdit Kebijakan

dan Strategi, Dit. Bina Program , Direktorat Jenderal Karya )

Rancangan ini merupakan pancingan untuk menggali isu dan usulan kebijakan

terkait dengan kondisi di pulau Kalimantan. Pendekatan penyajian adalah

sebagai berikut: (i) Latar Belakang Penyusunan KSPN dan KSPD,

(ii) Pendekatan Penyusunan KSPN dan KSPD, (iii) Telaah Kebijakan Peraturan

atau Perundangan Terkait, (iv) telaah lingkungan strategis dan pembelajaran

dari negaraataukota lain, (v) kajian awal permasalahan perkotaan nasional dan

di sumatera (yang hanya berupa pancingan), (vi) Usulan kebijakan.


32

Latar Belakang

Tantangan yang diidentifikasi antara lain adalah pertambahan penduduk yang

sangat tinggi dan urbanisasi (Indonesia saat ini mengalami kondisi tipping point

dimana jumlah penduduk perkotaan hampir menjadi lebih banyak dari

penduduk perdesaan) serta pentingnya peran kota sebagai economic driver yang

belum dijalankan secara optimal, serta proses desentralisasi dan demokratisasi

yang menghasilkan efek yang beragam, dimana ada pemerintah kota yang

semakin maju dalam pengembangan kotanya, namun ada juga yang tidak

terarah. Namun secara keseluruhan kondisi kota-kota di Indonesia masih

memprihatinkan.

Kira-kira tahun 2010, ataumungkin tahun ini (tergantung referensi data), akan

lebih banyak penduduk Indonesia yang tinggal di perkotaan, dibanding

perdesaan, sehingga kita sudah bisa dibilang sebagai urban nation.

Tujuan

Tujuan NUSP / KSPN adalah memberikan arah yang jelas dan terukur bagi

pembangunan dan penyelenggaraan kota di Indonesia agar sumber daya yang

terbatas dan potensi yang ada dapat digunakan sebaik-baiknya dalam

menciptakan kota-kota yang nyaman, berkelanjutan, berkeadilan bagi semua

golongan masyarakat dan berperan sebagai pendorong bagi peningkatan

kesejahteraan rakyat, maupun pertumbuhan ekonomi lokal, regional dan

nasional.

Tujuan dari Lokakarya ini adalah mendapatkan masukan dari wilayah di pulau

Kalimantan serta tanggapan guna mempertajam KSPN ini. Sebagai catatan,

kegiatan ini tidak menyusun Kebijakan Perkotaan Kalimantan , tapi bagaimana

kebijakan perkotaan di tingkat nasional mampu merespon isu di Pulau

Kalimantan.


33

Lingkup dan Keluaran

Lingkup dan Keluaran KSPN mencangkup (1) Formulasi dan

(2) Institusionalisasi KSPN, dimana perlu identifikasi status hukum tertentu

(sekarang status hukumnya Kepmen PU, yang dirasa belum mampu

menjangkau berbagai pihak) yang akan menjamin keterlaksanaan KSPN,

(termasuk pembentukan forum kota, mekanisme monitoring dan evaluasi

partisipatif berkala). Serta juga menjadi masukan bagi penyusunan RPJMN

2010-2014 dan (3) lokalisasi KSPN (LUSP).

Pendekatan dalam Perumusan

Proses Penyusunan

Hasil lokakarya (empat lokakarya regional) akan menjadi bahan masukan revisi

KSPN (dilakukan terus menerus), sebelum disajikan di seminar ahli (kemudian

menjadi draft revisi 2), lalu dibawa ke seminar stakeholder (kemudian menjadi

draft revisi 3) untuk kemudian diolah menjadi draft final dan diujicobakan ke

daerah serta institusionalisasi KSPN. Setelah uji coba di lapangan, baru versi

final dari KSPN dapat disusun.

Penyusunan Studi

Pendekatan studi adalah Telaah Kondisi Perkotaan dan Penentuan Visi Misi,

Perumusan Kebijakan dan Strategi serta mekanisme monitoring. Disertai

dengan masukan Telaah kebijakan dan perundangan yang ada serta Telaah

Lingkungan strategis (hal pokok yang mempengaruhi pertumbuhan perkotaan,

seperti tantangan, studi komparasi, dll), baru kemudian diusulkan kebijakan

dan strateginya.


34

Telaah Kebijakan dan Peraturan

Peraturan terkait adalah UU 17atau2007, permendagri dan lain-lain, serta isi

dari RPJMN di bagian dua. Sebagai contoh, pada RPJMN kedua, ada perhatian

pada penguatan daya saing perekonmian, maka harus dipastikan

pembangunan kota dapat turut berkontribusi pada pencapaian misi tersebut.

Maka bagaimana pembangunan kota-kota turut medukung upaya pencapaian

tersebut.

Dari RPJP terdapat butir yang menyentuh isu perkotaan, yang bersifat internal

perkotaan , dan yang ekternal, atausistem-kota-kota. Di RTWN, ada pembagian

PKN, PKW dan seterusnya, serta juga memberi arah pengambngan

infrastruktur perkotaan dan perdesaan. Dilihat pula dalam RTRWN

(PP 26 tahun 2008), pulau Kalimantan memliki 5 PKN, 28 PKW dan 10 PKSN,

(yang umumnya adalah kawasan perbatasan).

Di dalam KSNP yang sekaran berlaku (yang posisinya Permen

PU.No. 494 /PRT/2005) secara garis besar berisi: 1) Pemantapan peran fungsi,

(2) Pengembangan permukiman yang layak huni, (3) peningkatan kapasitas

manajemen pembangunan perkotaan. Dengan adanya produk hukum ini,

faktor mengapa kota-kota di Indoensia kondisinya masih memprihatinkan,

menjadi sebuah tantangan bagi kita semua.

Berikut adalah isi RTR pulau Kalimantan, yaitu: 1) memelihara dan

memulihkan kawasan berfungsi lingung, 2) mendaya guna posisi strategis

secara geografis, 3) mendorong percepatan penanganan kawasan perbatasan

(dimana kondisi di Malaysia jauh lebih baik) 4) meningkatkan aksesibilitas

internal wilayah pulau Kalimantan (dan interkoneksitasnya) karena masih

terbatas 5) mendorong peran kawasan andalan, 6) mengembang industri

pengolahan yang berbasis pada pengolahan SDA, serta 7) mendorong pusat

perkembangan ekonomi di pulau Kalimantan.


35

Telaah Lingkungan Strategis

Konteks Perkembangan Global

Investasi asing sangat tergantung dari kemampuan kota untuk menarik modal

tersebut. Globalisasi ekonomi yang diiringi dengan persaingan antara kota di

duani sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi regionalataunegara masing-

masing. Jika kota tidak mampu bersaing, maka hal tersebut juga akan

mempengaruhi laju pertumbuhan di tingkat nasional.

Konteks Perkembangan Nasional

Desentralisasi dan demokratisasi mempengaruhi efektifitas keijakan nasional,

oleh karenanya peran masing-masing

Konteks Perkembangan Lokal

Isu utama adalah kapasitas daerah dalam mengembangan pembangunan

perkotaannya. Tantangan yang sudah disebutkan diatas, menjadi tuntuntan

bagi pemerintah kota untuk menjadi: i) kota yang menarik untuk investasi,

(ii) menarik untuk dikunjungi, (iii) aman dan nyaman untuk dihuni,

(iv) memiliki amenities maupun lingkungan yang kondusif bagi meningkatnya

produktifitas dan kreativitas.

Tanpa karakteristik ini, sulit bagi kota untuk berperan secara optimal sebagai

pendorong pertumbuhan ekonomi wilayah dan meningkatkan kesejahteraan

warga.

Studi Banding untuk Inspirasi

Tujuan dari studi banding ini adalah untuk mencari inspirasi dan pembelajaran

dan berbagai kasus di berbagai negara dan melihat juga kemungkinan untuk

diadaptasi dan diaplikasikan di Indonesia.


36

Cina

Cina memiliki urban-led development, yaitu pembangunan yang berbasis kota.

Dalam mengahadapi irbanisasi, kita tidak perlu hanya reaktif, tapi juga bisa

preventif dan bahkan menggunakan kondisi ini sebagai metode kebijakan

perkotaan. Sebagai contoh, mengingat besarnya penduduk perdesaan namun

jumlah penduduk dua kota besarnya sudah begitu besar, maka Cina

memnumbuhkan beberapa titik-titik economic driver (SEZ- Szenzen Economic

Zone) yang turut membantu perkembangan ekonominya secara nasional

hingga mencapai 8% bahkan pada saat krisis. Yang palingpenting dari

kebijakan perkotaan di Cina adalah penerapan urban led development, dimana

pemrintah secara konsisten memfokuskan perhatian ke pembangunan kota dan

menggunakan urbanisasi sebagai sebuah instrumen untuk meningkatkan

pertumbuhan ekonomi. Penerapan kebijakan ini sangat terarah di aspek

implementasinya, sehingga dapat mencapai efektivitas yang lebih maksimal.

Hasilnya tidak hanya Special Economic Zone yang sangat kompetitif, tapi juga

simpul-simpul kota yang memiliki infrastruktur yang baik dan dampat turut

berkontribusi ke ekonomi nasional. Pelajaran yang diambil disini adalah

konsistensi pemerintah untuk mengalokasikan dana terhadap pertumbuhan

kota, dan tidak berusaha membagi rata dana yang ada ke berbagai fokus

sehingga hasilnya maksimal dan membawa perubahan yang signifikan

(penggunaan dana secara maksimal untuk satu tujuan, dan bukannya

pembagian dana yang merata untuk berbagai tujuan).

Curitiba, Brazil

Penerapan TOD (Transit-oriented Development) di Brazil, dimana terdapat

keterpaduan antara perencanaan permukiman dan transportasi dan merupakan

contoh kota yang berkelanjutan, sehingga kota ini nyaman ditinggali dan

dibangun dengan metode partisipatif.


37

Vancouver, Canada

Menerapkan kebijakan untuk membuat kota dan sekitarnya menjadi nyaman

bagi pejalan kaki melalui pemadatan (densifikasi) pusat kota dan simpul-

simpul transportasi dilaksanakan secara konsisten dan terus menerus oleh

setidaknya dua walikota yang berbeda berturut-turut. Pembelajaran yang dapat

diambil disini sangat mungkin untuk melakukan ‘retro-fit’ kota yang sudah

tidak tertata, asalkan adanya konsistensi kebijakan dan kemauan politis yang

kuat.

Bangkok, Thailand

Pemanfaatan potensi lokal di Bangkok, Thailand melalui revitalisasi

transportasi air (yang terintegrasi dengan perbaikan sistem sanitasi kota dan

lain-lain) sehingga tidak hanya menjadi sarana transportasi tapi juga wisata.

Sebetulnya jika dibandingkan dengan kota Banjarmasin, potensi untuk

transportasi sungai jauh lebih kaya. Namun memang perlu upaya untuk

membersihkan sungai-sungai disini (walaupun sekarang sudah signifikan

perbedaannya menjadi lebih bersih). Selain itu juga penanganan permukiman

kumuh di Bangkok juga sangat baik (sebuah hal yang ironis mengingat

program tersebut belajar dari program Mohammad Husni Thamrin

(KIP-Kampung Improvement Program) di Jakarta tahun 1970-1980.

Hanoi, Vietnam

Perencanaan secara sederhana mengenai (i) kondisi sekarang, (ii) kondisi masa

datang dan (iii) bagaimana mencapainya, yang dipaparkan kepada publik

dalam bentuk pameran, sehingga merupakan bentuk upaya transparansi dan

akuntabilitas.


38

Metro Naga, Filipina

Merupakan contoh kerjasama antar kota yang baik yang tumbuh dari bawah

(bukan ditetapkan dari atas), dan adanya pembagian peran (ada kota yang

berperan sebagai wilayah konservasi hijau, dan sebagai kompensasi, diberikan

subsidi oleh kota lainnya yang dapat berperan sebagai mesin pertumbuhan

ekonomi) serta mekanisme insentif-disinsetif. Sebetulnya di Indonesia juga

sudah ada, yaitu Kartamantul (Yogyakarta, Sleman dan Bantul), namun

mungkin belum memiliki pembagian peran yang sejelas Metro naga (terutama

terkait dengan isu besarnya jumlah lahan pertanian yang dikonversi ke

perkotaan di kabupaten Sleman dan Bantul).

Singapore

Mengubah keterbstasan lahan menjadi keunggulan (dengan adanya lingkungan

kota yang nyaman melalui keterpaduan guna lahan, transportasi dan urban-

design), serta kebijakan yang konsisten tapi juga fleksible terhadap tuntuan

jaman (sebagai contoh, dari industrialisasi ke “clean and green” ke kota yang

penuh social amenities.

Kondisi Umum Perkotaan Nasional

• Kota-kota metropolitan dan besar yang menghadapi tekanan penduduk

yang tinggi

• Pencemaran lingkungan yang terkait dengan kemiskinan, indsutri dan

konsumsi

• Sarana dan prasarana yang umumnya dalam kondisi sederhana di kota-

kota kecil dan sedang.

Hal yang berbeda dari Kebijakan Perkotaan yang sedang disusun ini dengan

kebijakan perkotaan sebelumnya adalah adanya mekanisme pengukuran

sebagai bagian dari mekanisme evaluasi. Selain mekanisme insentif dan


39

disinsentif, akan dilakukan juga monitoring dan evaluasi oleh masyarakat

dengan menggunakan motede citizen report card.

Kondisi dan Permasalahan Perkotaan

Dalam melihat kondisi dan permasalahan perkotaan di kota-kota, struktur

pembagian permasalahan disesuaikan dengan RPJP (walaupun tidak sama

persis) menjadi: 1. Aspek Kependudukan - Sosial Budaya, 2. Aspek Ekonomi

Finansial Perkotaan, 3. Aspek Sarana Prasarana, 4. Aspek Tata Ruang dan

Ketimpangan Regional, 5. Aspek Tata Kelola dan Kelembagaan, dan 6. Aspek

Lingkungan dan Mitigasi Bencana. Usulan permasalahan , kebijakan dan

strategi kemudian akan dibahas lebih rinci di dalam pelaksanaan FGD pada

saat lokakarya daerah. Permasalahan prioritas ini memang dibatasi sampai lima

dan enam, dan diharapkan hasil diskusi kelompok dapat mengkritisi

permasalahan yang sudah diidentifikasi (apakah benar merupakan

permasalahan yang strategis atau bukan) dan memberi masukan apabila ada

isu yang belum tercangkup di dalam permasalahan.

Diambil contoh isu kependudukan, seringkali kita tidak cukup jeli untuk

melihat komposisi penduduknya. Misalnya di pulau Kalimantan, piramida

penduduk di kota Banjarmain, struktur pendudiknya lebih banyak penduduk

usia produktifnya (usia remaja dan anak-anak) sehingga bentuk kebijakan

perkotaan seperti apa yang dapat mampu memfasilitasi kebutuhan

pendudukanya. Lalu terkait dengan aspek ekonomi,

Masukan dari Lokakarya di Palembang :

- Urgensinya pemenuhan kebutuhan listrik di Sumatera, apalagi

menimbang bahwa Sumatera justru merupakan sumber bahan baku

- Pentingnya pembentukan lingkungan perkotaann yang kondusif bagi

berkembangnya semangat kewirusahaan disertai dengan perlakuan

yang adil baik terhadap pengusaha lokal maupun non-lokal


40

- Pentingnya “law enforcement” dalam tata-ruang dan berkehidupan di

kota

- Pentingnya peran pemerintah dalam melakukan “public campaign”

terutama terkait dengan transformasi kehidupan dari perdesaan ke

perkotaan

- Pentingnya perhatian kepada cagar budaya lokal

- Perlu dijajagi kemungkinan moratorium konversi lahan

- Perlu dipertimbangkan adanya lembaga penjaga atau pengendali

lingkungan di tingkat lokal yang bersifat multipihak

Masukan dari Lokakarya di Yogyakarta:

Prinsip 1 :

Kota harus dilihat sebagai sebuah entitas sosio-spasial, di mana wujud fisik dan

ruang merupakan pencerminan dari masyarakat kota tersebut. Wujud fisik-

ruang kota dipengaruhi oleh masyarakatnya, tapi masyarakat pun dipengaruhi

oleh fisik-ruang kota yang ada

Prinsip 2 :

Kota adalah untuk semua orang: kaya ataumiskin, warga asli ataupendatang

tetap ataupengunjung sementara, apapun latar belakang suku, agama

atauidentitas kepribadian lainnya (sejauh tidak saling mengganggu atau

merugikan ).

Prinsip 3 :

Kota adalah bagian dari lingkungan yang lebih luas. Oleh karena itu,

pembangunan ekonomi kota harus memperhatikan aspek keberlanjutan

(“sustainability”) dari lingkungan alam, lahan pertanian disekitarnya serta

sosial-budaya dan ekonomi masyarakatnya.


41

Prinsip 4 :

Kota – yang otonom ataumandiri sekalipun – selalu terkait dengan kota

ataudaerah lain, khususnya yang berada di sekitarnya. Oleh karena itu

kerjasama antar-daerah merupakan bagian yang penting dalam pembangunan

kota dan masyarakatnya.

Prinsip 5 :

Kota juga harus menyesuaikan kondisi ataumemanfaatkan potensi lokal-

geografis-historis yang ada secara bijak. Oleh karenanya kota-kota pantai

atautepi air harus memiliki muka air yang bersifat publik.

Dengan Isu sebagai berikut:

• Kriminalitas di perkotaan yang cenderung meningkat,

• ‘Food security,’ (kota membutuhkan ketersediaan pangan yang tidak

diproduksi sendiri)

• Enerji (kota adalah pengguna enerji yang besar)

• ‘Urban productivity’ (masyarakat kota yang produktif sangat

dipengaruhi

• Perempuan dan anak-anakatauremaja serta ‘vulnerable groups’ sebagai

anggota masyarakat kota yang sering terabaikan kepentingannya

• Pendekatan budaya, dialogis serta berbasis masyarakat menciptakan

masyarakat kota yang aktif, kreatif, terlibat dan merasa memiliki

Masukan dari Lokakarya di Pulau Makassar:

• Permukiman di Kawasan Timur Indonesia memiliki keragaman

geografis yang sangat beragam : permukiman di pulau-pulau kecil di

Maluku, permukiman berkepadatan rendah di kawasan pegunungan di

Papua, kota / permukiman yang berorientasi baik daratan dan laut di

Sulawesi dan Nusa Tenggara


42

• Dalam konteks kelautan : laut bukanlah pemisah, tapi pemersatu

(dengan syarat sarana transportasi laut yang baik)

• Jenis sarana-prasarana untuk kawasan kepulauan juga berbeda (seperti

Puskesmas terapung, perpustakaan dll)

• Diusulkan pendekatan “marine-politan” (kota berbasis kelautan)

• Lokakarya ini juga mengingatkan keterkaitan antara berbagai kelompok

aspek (ekonomi – lingkungan; sarana–ekonomi, tata ruang – lingkungan;

sosial – kelembagaan, dll)

• Dari aspek sosial-budaya, antara lain ditekankan pentingnya

internalisasi nilai sosial-budaya ke dalam institusi formal-informal

masyarakat perkotaan

• Dari aspek ekonomi-finansial, antara lain ditekankan pentingnya

perubahan paradigma masyarakat dalam melihat sumberdaya alam

(untuk dikelola secara berkelanjutan) maupun hal-hal lain yang selama

ini tidak dilihat sebagai potensi ekonomi

• Kesenjangan antar-wilayah dalam hal pembangunan juga mendapat

sorotan adalah upaya pemecahannya antara lain dengan meningkatkan

kerja-sama antar daerah serta pemerataan sarana atauprasarana dasar

• Aspek kelembagaan menyoroti isu kepemimpinan, SDM, manajemen,

kerjasama antar daerah dan antar pemangku-kepentingan, dan forum

kota

• Pendekatan Eco2City (integrasi aspek ekonomi dan lingkungan)

mewarnai pembahasan kelompok lingkungan (di samping berbagai

detail persoalan lingkungan perkotaan)

Usulan Awal Kebijakan Perkotaan Nasional

1) Berdasarkan report World Bank 2009, menyatakan bahwa pertumbuhan

ekonomi tidak harus merata, namun harus dipastikan bahwa perlayanan

perkotaannya ada di dalam standar kualitas baik yang merata. Oleh


43

karena itu, diusulkan untuk adanya decenralized concentration, dimana

urbnisasi dan investasi infrastruktur diarahkan kepada sejumlaht ertentu

konsentrasi pertumbuhan (city-cluster development) yang

terdesentralisasi.

2) Memastikan bahwa bahwa setiap kota dapat memenuhi kebutuhan

sosial-budaya warganya dan menciptakan iklim kehidupan sosial-

budaya yang taat hukum, saling menghargai dan berkelanjutan secara

sosial, serta memanfaatkan potensi budaya dan kearfian lokal.

3) Memastikan bahwa setiap kota mampu memanfaatkan potensi ekonomi

lokal untuk kesejahteraan warganya serta untuk meningkatkan daya-

saing sesuai dengan perannya (baik di tingkat regional, nasional ataupun

internasional) dan bahwa setiap kota dapat menangani permasalahan

ekonomi informal dan kemiskinan melalui pendekatan yang

berkeadilan.

4) Kapasitas finansial daerah yang perlu ditingkatkan. Memastikan bahwa

setiap kota memiliki kapasitas finansial, setidaknya untuk memenuhi

kebutuhan warganya yang paling mendasar.

5) Kebutuhan sarana prasarana. Memastikan bahwa setiap kota dapat

memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana warganya (sesuai dengan

karakteristik setempat) serta memastikan bahwa kota-kota yang

“ditugasi” untuk bersaing di tingkat global atauInternasional dapat

memiliki prasarana TIK yang kompetitif.

6) Memastikan bahwa kebutuhan warga kota akan perumahan yang layak

dan terjangkau dapat terpenuhi serta bahwa permukiman kumuh dapat

diperbaiki atau dihapuskan.

7) Mendorong kota-kota untuk tumbuh dan lebih fokus pada pendekatan

transit-oriented development. Mendorong kota-kota untuk menerapkan

pembangunan kota yang berbasis angkutan umum massal (transit-

oriented development), dimulai sejak sebelum kota menjadi besar dan

‘sprawling’.


44

8) Menyikapi ketimpangan regional dengan mendorong berkembangnya

pusat-pusat pertumbuhan di Kawasan Timur Indonesia pada khususnya

dan kawasan perkotaan lain di luar pulau Jawa. Kenyataan bahwa

ketimpangan regional akan tetap selalu ada akan diimbangi dengan

mengupayakan agar pelayanan dasar yang minimum tersedia

di manapun di Indonesia

9) Memastikan terciptanya kualitas lingkungan kota yang baik (polusi dan

lain-lain di bawah ambang batas) dan dipertimbangkannya daya

dukung lingkungan dalam pembangunan serta membatasi peningkatan

tapak ekologis perkotaan. .

10) Mendorong upaya-upaya mitigasi dan kesiapan terhadap bencana,

termasuk yang terkait dengan perubahan iklim, gempa bumi, tsunami

(untuk kota-kota pantai tertentu), “land subsidence” (yang juga bisa

diakibatkan oleh perbuatan manusia seperti penggunaan air tanah

secara berlebihan) dan lain-lain.

Strategi Perwujudan

Tantangan untuk mewujudkan kebijakan ini adalah strategi perwujudan

(ataupendekatan).

1. Penerapan sasaran yang terukut dan Time bound yang berlaku mundur.

2. Penerapan pendekatan insentif dan disinsentif, baik dari pemerintah

pusat kepada pemerintah daerah maupun terhadap masyarakat dan

pihak swasta.

3. Mendorong kerja sama antar-daerah dan antar-pihak

4. Penguatan kapasitas yang terus menerus serta pengembangan

‘knowledge-management


45

5. Perlu adanya partisipasi masyarakat di dalam proses monitoring dan

evaluasi, sehingga meningkatkan akuntabilitas pemerintah.

6. Mendorong kota untuk fokus pada pembentukan branding kota, melalui

pengembangan produk-produk unggulan kota. Mengambil contoh di

Thailand, ada kebijakan “one town, one product”.

7. Kebijakan sebaiknya dilengkapi dengan penetapan indikator sasaran.

Selain itu, proses monitoring dan evaluasi juga perlu dilakukan (setelah

angka tersebut ditetapkan), salah satunya melalui Citizen Report Card

untuk evaluasi pencapaian target MDG di tingkat lokal. Melalui

mekanisme ini, tidak hanya terbatas pada monitoring evaluasi, tapi juga

meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat yang ikut memonitor

kebijakan yang ada.

2.5 7 Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2009 : Pedoman

Pengelolaan Kawasan Perkotaan

( Penyaji: Haryo Sasongko, ex-Direktur Perkotaan, Dirjen Bangda, Depdagri atau Narasumber

Lokakarya )

Penyaji menjelaskan bahwa disini beliau bukan mewakili Depdagri, tapi selaku

narasumber. Penyaji juga berterima kasih pada panitia yang sudah

mengundang beliau.

Sebulan sebelum berakhirnya masa jabatan penyaji, Depdagri bersama dengan

Dep. PU, mengeluarkan Pedoman Pengelolaan Kawasan Pekotaan yang berisi

tentang panduan (bukan pedoman teknis) mengenai pengelolaan perkotaan.

Contoh isi PP ini adalah misalnya di dalam Bab X, pasal 1999, UU 32atau2004

yang mendefinikan kawasan perkotaan, yang dapat berbentuk sebagai a. kota

debagai daerah otomo, b) bagian daerah kabupaten yang meiliki ciri perkotaan,


46

(contohnya adalah Kartamantul di DIY dan c) bagian dari dua atau daerah

yang berbatasan langsung dan emiliki ciri perkotaan .

Penyaji juga menjelaskan mengenai sister city dan city sharing. City sharing

dalah suatu wadah kerjasama amtara kota, tapi bukan antara kota dengan kota

sekitanya, melainkan dengan kota yang lintas pulau, ataupun dalam satu

pulau, tapi tidak bersebelahan secara geografis. Sedangkan sister city adalah

kerjasama antar kota antara kota tersebut dengan kota lain yang setingkat di

luar negeri. Kerjasama dapat di dalam bidang sosisl budaya, ekonomi, dan lain-

lain.

Dalam melihat kota, kita harus melihat kota dalam kacamata hubungan kota

tersebut dengan sekitarnya. Sehingga tidak terjadi ketimpangan yang

berkelanjutan. Oleh itu beberapa kebijakan sudah melihat bahwa produk

unggulan sekitar kota dapat digunakan untuk kota tersebut dalam bentuk

kerjasama, dimana kota inti tersebut dapat menawarkan transportasi

ataufasilitas lainnya (terkait juga dengan upaya pengembangan ekonomi lokal

dan produk unggulan daerah).

Yang merupakan tantangan adalah bagaimana memasikan adanya pengelolaan

kelembagaan kota dalam memenuhi kebutuhan kotanya. Baik di tingkat

nasional (bagaimana pembagian penaganan antara PU, Depdagri atau

Bappenas) atau di tingkat daerah (pemprov, kabupaten ataukota).

Selanjutnya dalam berbicara mengenai perencanaan tata ruang, sudah tiba

saatnya untuk melihat bahwa tidak hanya urbanisasi (migrasi desa-kota) yang

menadi faktor. Tapi konversi desa menjadi perkotaan juga menjadi faktor

urbanisasi.

Yang perlu diperhatikan juga adalah pengendalian jumlah penduduk, yang

salah satunya adalah melalui operasi yustisi kependudukan. Walaupun

memiliki kontroversi, namun mungkin operasi ini merupakan metode yang

sesuai untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan warga kota dan tertibnya


47

pelaksanaan pembangunan kota (Sehingga penduduk kota dan penduduk luar

kota dibedakan hak dan kewajibannya).

Diskusi Tanya dan Jawab :

Sesi 1 :

• Pertanyaan ke – 1 dari I Bappeda dari Provinsi Kalimantan Selatan

Penanya mempertanyakan mengenai kemungkinan adanya kebijakan

yang berhubungan antara kota dan desa.

• Pertanyaan ke – 2 dari Bappeda Nunukan, Kaltim

Menanggapi positif adanya lokakarya ini, karena sebagai kabupaten,

banyak kota yang mengalami pemekaran dan kota baru, sehingga perlu

adanya acuan pembanguan kota yang tidak merugikan warga kotanya.

Perlu adanya status hukum yang lebih kuat sehingga memastikan

bahwa peraturan perkotaannya ditaati oleh masyarakat.

• Pertanyaan ke – 3 dari Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat,

Kalimantan Tengah

KSPN ini dirasakan belum begitu membumi karena masih berorientasi

perencanaannya, dan bukan pada pengelolaannya. Misalnya ada budi

daya baru di kota Kalimantan, yaitu sarang burung walet. Kota tidak

terkendali karena lebih mementingkan bagaimana ekonomi kotanya.

Bagian dari manajemen perkotaan adalah kontrol, dan inilah yang

sangat lemah. Insitutsi pengelolaan kotanya juga kuang jelas. Misalnya

ada beberapa daeah yang memiliki posisi dinas tata ruang yang berbeda-

beda. Kedua, perlunya perhatian terhadap kota kecamatan sebagai

embrio pembentukan kota di masa depan,dan ini perlu disiapkan sejak

dini, baik dari aspek perencanaan dan manajemen. Sehingga kota

kecamatan biasanya tumbuh dan berkembang apa adanya. Ketiga,


48

terkait dengan usulan kota sebagai salah satu driver dari pertumbuhan

ekonomi, maka mungkin perlu untuk memastikan persiapan visi bagi

ibu kota kecamatan baru.

• Pertanyaan ke – 4 dari Bappeda Kota Pontianak, Kalimantan Barat,

Terkait dengan permasalahan internal perkotaan, yaitu pemenuhan

kebutuhan perumahan dan sarana prasarana yang layak, seperti minum

dan sanitasi dan tekait dengan perlunya peningkatan kapasitan

peemrintah daerah dan kerjasama melalui kegiatan sister city dan city

sharing, maka diperlukan penjelasan lebih lanjut mengenai sistem city

sharing dan sister sharing.

• Pertanyaan ke – 5 dari Bappeda Kota Tarakan

Terkait dengan KSPN, penanya meliha substasi permasalahan kota

ebrawal dari tata ruang. Sebagai contoh, di daerah Tarakan, dan juga di

Kalimantan Timur, belum memiliki RUTR yang clar. Bagaimana

mungkin mendatangkan para investor danmembangun ekonomi kota

apabila tata ruangnya belum jelas. Dalam hal ini, masalah yang muncul

justru di aspek kelembagaan (misalnya tanah yang dimiliki Angkatan

Laut, dan institusi lain). Maka bagaimana permasalahan tata ruang ini

dapat diatasi melalui produk hukum ini.

Kedua, kota memang diharakan sebagai engine of growth, dimana

Tarakan membantu pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur. Pada

saat ini Tarakan sedang membuat kajian, potensi apa yang bisa

dikerjasamakan.


49

TANGGAPAN

• Haryo Sasongko

Perbedaan mekanisme antara sister sharing dan city sharing adalah

perlunya melihat UU luar negeri dan berbagai perjanjianinternasionla

yang dapat mempengaruhi mekanisme dan proses sister city. Karena

pada dasarnya sister city adalah kerjasama yang dilakukan antara satu

kota dengan kota lain (atau tidak wilayah yang setingkat

administrasinya) yang ada di negara lain.

• Chris

Bappenas sudah memperhitungkan perlunya kebijakan terkait antara

perkotaan dan perdesaan. Pertimbangan mengapa peralihan fokus dari

kebijakan perkotaan dan perdesaan, adalah dana yang dikeluarkan

untuk pembangunan desa sudah mencapai 1 trilyun , namun karena

banyaknya jumlah desa, per desa cuma dapat 16 juta, sehingga hasil

pembangunannya tidak maksimal. Maka dicoba pola baru, yaitu fokus

ke penyusunan kebijakan kota , walaupun tetap banyak kebijakan yang

diutjukan untuk pembangunan perdesaan yang mengurangi animo

migrasi desa-kota. Disusun juga kebijakan agropolitan, sebagai salah

satu upaya pembangunan perdesaan.

• Wicaksono Sarosa

Proporsi penduduk perkotaan perdesaan yang ideal memang tidak ada.

Tapi di baris yang paling ujung, kawasan yang secara ekonomi sudah

terbangun pesentase urbanisasi kira-kira antara 70-80%, yang intinya

menunjukkan bahwa proses urbansiasi itu tidak bisa dihindari, namun

kita yang harus menyiapkan diri untuk menghadapi arus tersebut.

Namunsuatu waktu aus tersebut akan berhenti. Brazil contohnya, pada

saat mencapai level 80% urban, persentasi urbanisasi tidak lagi


50

meningkat. Karena prinsipnya, setiap orang mencari peluang untuk

memenuhi kebutuhan ekonominya dan ekonomi perdesaan memiliki

keterbatasan dalam mewnawarkan peluang untuk menaikkan

kesejahteraan, yang memang ada limit jumlah penduduk di dalam

suatu desa yang dapat memnuhi kebutuhannya kesejahteraannya.

Kalau kita melihat Eropa, Amerika dan lain-lain yang sudah matang,

migrasi umumnya terjadi dari negara lain, dan bukan dari desa-kota.

Dan kondisi kehidupan petani di negara tersebut sudah sejahtera, dan

itulah visi yang ingin kita capai, dimana kota tetap sejahgteraan, desa

sejahtera (dengan catatan,jumlah penduduk akan tetap lebih tinggi di

perkotaan, karena emang kota mampu untuk menguji kebutuhan

penduduknya karena kemampuannya sebagai penumbuh ekonomi).

- Tekait dengan hukum, ada istilah free riders, dimana orang yang

tidak berhak turut menikmati kenikmata yang menjadi hak

penduduk kota. Jadi memang perlu sekali adanya penertiban

hukum.

- Lalu terkait dengan konsistensi perencanaan dengan

implementasi dan pengelolaan harus melalui poses yang sangat

panjang (di vancouver kira-kira 14 tahun, curitab 10 tahun dll).

- Terkait dengan tata ruang, menang itu adalah permasalahan yang

sangat spesifik.

2.6 Paparan Contoh Kota Terbaik dari Walikota

2.6.1 Paparan Praktik Terbaik dari Kota Pontianak

Penyaji : Bapak Sukarmidi ( Walikota Pontianak)

Kota Pontianak memang miskin sumber daya alam, oleh karenanya yang

menjadi fokus pembangunan kota dalah sumber daya manusianya. Terkait

dengan kebijakan perkotaan, misalnya soal ruang terbuka hijau dan

sebagainya, sulit untuk melakukan hal tersebut, sehingga perlu adanya


51

terobosan-terobosan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ada peraturan

kerjasama wilayah perkotaan, namun hal itu susah sekali direalisasikan.

Kota ini juga rentan dengan pasang laut karena letaknya hanya 0,8 -1,5 m diatas

permukaan laut. Penduduk kota mencapai 637,000 jiwa.

Pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat dalam pembangunan

perkotaan adalah sebagai berikut :

• Penataan dan penyediaan lokasi bagi pedagang informal (PKL) :

Fenomena ini menjamur setelah reformasi, dan perlu untuk memastikan

tidak ada kekumuhan di area tersebut. Dibangunlah pasar tradisional

yang bersih dan tidak kumuh untuk menampung PKL-PKL tersebut.

Akan dibangun juga sekitar 180 kios PKL yang akan dipindahkan

(termasuk dengan surat kepemilikan aset (senilai 50 juta)), dan diberikan

waktu 2 bulan untuk tidak membayar retribusi (hanya retribusi

kebersihan saja). Ada beberapa kawasan yang sudah menjadi pusat

suvenir. Hasilnya adalah sejumlah PKL yang sudah menjadi pedagang

formal.

• Upaya pengentasan kemiskinan: Intervensi pemkot adalah program

bantuan material bagi rumah yang tidak layak huni (500 unit/tahun).

Pemerintah tidak melakukan intervensi di bidang pangan dan sandang

(karena dikhawatirkan masyarakat menjadi malas). Satu trik dari

pemerintah kota Pontianak adalah pemanfaatan rumah ibadah untuk

menjaga kestabilan pasar (terkait dengan pangan). Pada saat bulan

puasa, umumnya harga bahan baku naik, namun apabila rumah ibadah

dapat membantu menyediakan harga bahan baku sesuai dengan harga

sebelum bulan tersebut, maka kenaikan harga akan tidak terlalu

signifikan (sebagai ilustrasi, pada saat bulan puasa lalu, harga gula pada

umumnya 11 ribu dan di kota Pontianak hanya 8 ribu).


52

• Program bantuan materiil semen untuk jalan lingkungan : Pembangunan

yang tidak ada lagi yang diproyekkan, semua dikerjakan oleh

masyarakat. Dananya bersumber dara dana APBD dan sharing dari

masyarkaat seara swadaya atau swadana. Masyarakat hanya perlu

menyediakan proposal untuk meminta semen untuk membangun gang

yang bertujuan sebagai jalan askes, adanya fasilitas pendidikan umum

dan sosial serta adanya kesediaan warga masyarakat untuk ikut sharing

pendanaan ataumaterial batu dan pasir, dimana di dalam pelaksanaan

pembangunannya dilakukan secara gotong royong (partisipatif). Bagi

msyaakat yang sulit untuk bersedia ditertibkan gang-gangnya, pemkot

bekerja sama dengan bakti TNI.

• Program revitalisasi pasar tradisional : Pada tahun 2009, dilakukan

revitalisasi pasar tradisional, dengan dana stimulus 15 milyar, dan

8 milyar akan dikembalikan sebagai dana revitalisasi pasar tradisional

yang lainnya

• Progam pembangunan sarana dan prasarana pendidikan di kota

Pontianak: bersumber dari dana APBD kota Pontianak, APBD Prop dan

DAK, dan melakukan prorgam wajib belajar 12 tahun, serta

memperbanyak program pembangunan SMK yang langsung dapat

diserap oleh lapangan kerja (di bidang pehotelan, perkapalan,

pertukangan, otomotif, dan lain-lain), dan pembangunan sekolah

lainnya. Diberlakukan juga kuota 5% bagi warga yang tinggal di luar

kota Pontianak. Hal ini bertujuan untuk menjaga kerapihan administrasi

kependudukan. Serta bagi bidang-bidang tersebut diatas, harus

memperkerjakan 85% tenaga kerja yang memiliki ijazah kelulusan dari

kota Pontianak.

• Tata kelola, kelembagaan dan SDM aparatur dalam pembangunan

perkotaan: pada tahun Januari 2010, akan ada perda yang berisikan

konsep reward and punishment. Apabila ada keterlambatan dalam

pengurusan izin dan retribusinya, akan ada pengembalian 2% dan


53

jumlah retribusinya, dan aparat yang bersangkutan akan mendapat

kartu merah. Setiap tahun juga ada beasiswa untuk kuliah kedokteran

yang berutjuan untuk meningkatkan pelayanan rumah sakit.

• Pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung pembangunan

perkotaan : akibat gundulnya hutan, masalahnya adalah kurangnya air

minum (air terasa asin). Pembangunan sarana prasarana didanai dari

pinjaman bank.

• Pengembangan lingkungan dan mitigasi bencana dalam pembangunan

Pontianak: sulit sekali untuk mengalokasikan sejumlah lahan untuk RTH

ataupun ruang publik karena keterbatasan lahan, jadi umumnya sarana-

sarana tersebut umumnya berukuran kecil

Penataan ruang dan upaya pengurangan kesenjangan antar wilayah dalam

pembangunan perkotaan (terutama antara daerah-daerah administrasi di

dalam kota Pontianak

2.6.2 Paparan Praktik Terbaik dari Kota Balikpapan : ”Kota

Pantai Berwawasan Lingkungan Menuju Kota Bebas

Kumuh”

Penyaji : Bappeda Balikpapan

Hubungan antar pemerintah dengan masyarakat sekarang horizontal, dan

karenanya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan dari pemerintah kota

sangat tinggi, sehingga harus mengadopsi pola atau mind set´ dimana

masyarakat dilihat sebagai pelanggan atau customer.

Dalam mengelola kota, diperlukan sebuah visi, yaitu terwujudnya kota

Balokpapan sebagai kota industri, perdagangan, jasa patiwisata, budaya dan

pendidikan yang didukung oleh penyelenggaraan tata pemerintahan yang

baik, masyakat yang beriman, sejahtera dan beperadaban maju (mahdinatul

iman) / masyarakat madani). Visi 5 tahunannya adalah menata kembali dan


54

membangun Balikpapan melalui prinsip good governance dan masyarakat

madani. Misi dari kota adalah pengentasan kemiskinan, peningkatan sumber

daya manusia dan infrastruktur dan investasi.

Dalam program pengentasan kemiskinan, dibeikan pelayanan pendidikan ,

pelatihan kerja (dan menutup biaya transportasi dan biaya kompensasi (waktu

yang terpakai untuk sekolah dan bukan untuk bekerja) , pemberian modal

usaha dan kesehatan gratis (hingga SMA dan meliputi rontgen, patah tulang,

melahirkan dll) sejak tahun 2002.

Dalam peningkatan SDM, ada pogram wajib belajar 12 tahun (seluruh kaya-

miskin) dan SMU membayar 50% bagi yang mampu. Terdapat juga program

pelayanan satu atap, dan pemberian kewenangan pada kepala BPID (BIPBPT)

diberikan kewenangan seluruh investasi dapat ditandatangani oleh kepala

institusi tersebut, dan tidak lagi harus melalui walikota.

Balikpapan adalah gerbangnya Kalimantan timur, walaupun ibukota resminya

adalah Samarinda. Luas wilayah 503 km2, namun hanya 42% yang digunakan

untuk membantu dan sisanya adalah untuk konservasi lingkungan. Jumlah

penduduk 601, 392 jiwa (per 2008). Struktur perekonomian berganti dari

primer ke tersier.

Masalah pokok yang dihadapi kota adalah penyediaan air bersih, penyediaan,

energi listrik, permukiman kumuh, banjir dan pengupasan lahan.

• Pembangunan peumahan termasuk perumahan tipe 21, 36 dan

70 (dengan menggunakan kayu ulin dan langsung dibuat contohnya

agar masyarakat langsung melihat contoh perumahan yang dimaksud).

• Pembangunan jembatan beton yang dapat digunakan sebagai tempat

wisata kuliner dengan pemandangan kilang minyak.


55

• Membangun taman bacaan, pengadaan ruang terbuka hijau, pelestarian

bibit bakau (hutan mangrove) serta kegiatan penghijauan melalui

potisasi yang dilakukan oleh masyarakat

• Kegiatan sosialisasi lingkungann permukiman dan pengeliolaan

lingkujngan hidup, termasuk pemilihan sampah basah dan kering, lokasi

pecontohan pengelolaan sampah terpadu (komposting) yang hasilnya

kemudian digunakan untuk membantu kegiatan potisasi, dan partisipasi

pemuda untuk membangun hutan mangrove.

• Adanya one stop service untuk pelayanan terpadu

• Pengentasan permukiman kumuh

Terkait dengan manajemen kependudukan, setiap warga baru diberi waktu

enam bulan untuk mencari kerja (serta juga ada fasilitas dukungan) , namun

apabila tidak mampu mendapatkan kerja di dalam waktu enam bulan, maka

warga tersebut harus keluar dari kota Balikpapan.

2.6.3 Paparan Praktik Terbaik dari Kota Banjarmasin : “Kota

Seribu Sungai, Kota Seribu Menara”

Penyaji : Bappeda Kota Banjarmasin

Kota Banjarmasin berdiri di tahun 1562 dari kerajaan di Kalimantan Selatan,

dan memiliki raja pertamanya Pangeran Samudera. Pusat kerjaan berada di

desa yang diambil dari nama Patih Masih (Patih Oloh Masin). Motto kota

Banjarmasin : ” BUNGAS” (cantik dan tampan) dan semboyan kotanya Kayuh

Baimbai (mendayung bersama) yang menandakan semboyannya yang

memperlihatankan bahwa orang Banjar suka bekerja keras dan bekerja sama.

Kota Banjarmasin berada 0,16 m di atas permukaan laut dengan luas wilayah

97,147 km2 (0,26% dari luas wilayah propinsi Kalimantan Selatan). Batas

wilayahnya terletak dengan muara sungai Barito dan dibelah oleh sungai


56

Martapura. Kota ini dalam beberapa tahun terakhir berupaya untuk memiliki

lebih banyak pohon dan lebih memperhatikan kebersihan kotanya.

Isu-isu strategis kota Banjarmasin

1. Fenomena Pengurukan : Sekarang sudah ada perda pembangunan yang

mengatur dan memonitor kegiatan pengurukan (setiap bangunan harus

panggung), terutama terkait denan UU 26 tahun 2007, harus 30% memiliki

ruang terbuka hijau.

2. Kualitas air sungai : Kualitas air sungai kota ini semakin menurun

3. Perubahan struktur ekonomi kota : kota Banjarmasin dulu sangat terkenal

dengan penebangan ilegal-nya, dan sekarang difokuskan kota ini sebagai

kota perdagangan dan jasa.

4. Okupansi badan sungai : penggunaan badan sungai untuk perumahan,

namun sekarang sudah mulai ditata secara bertahap (mana dulu yang bisa

dibongkar).

5. Tingkat kenyamanan : Banyaknya pohon-pohon yang ditanam

6. Kawasan campuran: harus diatasi agar kegiatan transportasi kendaraan

yang berkurang

7. Kawasan kumuh: kepadatan kota sudah mencapai 8000/km. Sehingga

akan dicanangkan program pembangunan residensial tipe vertikal.

8. Sektor informal: banyaknya sektor informal yang membuat pasar di jalan-

jalan raya (disebut pasar tungging). Hal ini adalah akibat keterlanjuran,

yang sulit sekali untuk memindahkan pedagang-pedagang tersebut

9. Daya tampung dan daya dukung: kemampuan kota banjarmasin untuk

memenuhi kenyamanan warganya semakin berkurang.

10. Berkurangnya RTH: Sulit sekali bagi kota Banjarmasin untuk memenuhi

persyaratan ini , karena biaya konversi lahan tersebut mahal sekali

(mengambil contoh, menambah 1 % RTH di jakarta jumlahnya sampai 1

trilyun).


57

11. Transportasi masih berorientasi darat: padahal kota ini memiliki banyak

sungai, sehingga seharusnya moda transportasi air lah yang didorong

12. Drainase yang kurang lancar :

13. Limbah domestik : Kota ini memiki IPAL yang sudah berfungsi, namun

sulit sekali mengajak masyarakat untuk turut menggunakan sarana

prasarana ini.

14. Keterbatasan daya listrik : padahal sumber batu bara dari daerah ini. Hal

ini menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih beroientasi pada

pemerataan pemenuhan kebutuhan energi di kota-kota di Indonesia

15. Pintu gerbang Kalimantan Selatan

Kebijakan Banjarmasin Kota Sungai

Terdapat tiga langkah terkait dengan kebijakan tersebut : Pertama, penyusunan

RTRW kota Banjarmasin berbasis sungai sebagai komitmen pemerintah untuk

menhgamalkan sungai, dan menghindarkan kota dari banjir pasang. Kedua,

membentuk dinas oengeilaan sungai dan drainase dan ketiga, mengadakan

lomba tingkat internasional untuk mendesain Banjarmasin sebagai kota sungai.

Keempat, normalisasi sungai dan menata benataran sungai melalui

pembangunan siring. Ada keberatan dari warga yang melihat bahwa

pembangunan siring akan mengancam biodata dan terakhir, membuat perda

sungai.

Upaya Mengatasi Krisis Air Bersih

Cakupan air bersih kota sudah mencapai 94 %. Hal ini berasal dari komitmen

pemerintah pusat yang membantu PDAM Banjarmasin yang tertuang di dalam

APBN-nya setiap tahunnya. Kedua, adanya dukungan legislatif dalam

pembahasan penganggaran untuk pengembangan air bersih. Salah satu

masalah yang masih ada adalah air asin (yang sangat rawan terhadap penyakit

muntaber). Ketiga, komitmen, 4 dan 5. Adanya kesadaran masyarakat yang


58

tinggiataupelanggan akan hak dan kewajibannya (membayar rekening tepat

waktu) dengan adanya peran dewan pengawas. Keenam, mendukung program

kenaikan tarif sebesar 19% per tahun dengan dikeluarkannya SK Tarif.

Ketujuh, komitmen untuk menunda penarikan retirbusi untuk PDAM.

2.7 Diskusi Tanya Jawab

Sesi ke – 1 :

• Pertanyaan ke – 1 dari Haryo Sasongko ( Depdagri )

Pertama, bagaimana penanganan bencana di kota Pontianak, serta

Kedua, mungkin perlu digali bagaiaman kabupaten mengelola kawasan

perkotaannya, karena terkait dengan PP. No 34, tercantum bagaiman

kabupaten dapat mengelola kawasan perkotaannya.

• Pertanyaan ke – 2 dari Narasumber

Penanya ingin mengetahui pemikiran apa yang mendasari kebijakan

pembatasan lintas mobilitas terkait dengan fasilitas pendidikan.

• Pertanyaan ke – 3 dari Firwan ( APEKSI)

Adanya fasilitas – fasilitas gratis yang diberikan oleh pemerintah kota,

menurut pemikiran ilmu psikologi, memiliki dampak yang relatif negatif

karena tidak mendidik warga. Yang perlu dioerhatikan bahwa dana –

dana tersebut ada dari dana-dana aktif (yang sudah berputar dan

berkelanjutan), bukan dari dana mati (APBD), dan hal ini secara

ekonomi, mungkin juga kurang sehat. Maka perlu dirancang sebuah

program yang dapat menghidupkan dana-dana mati ini. Kedua, dalam

membangun sebuah kota, tidak bisa lepas dari masyarakat. Yang ingin

diketahui adalah bagaiaman hubungan antara kepala daerah dengan

DPRD (karena umumnya hubungan antara kedua pihak ini kurang


59

harmonis). Terakhir, bagaimana cara menekan pengeluaran-pengeluaran

yang sifatnya konsumtif.

Tanggapan

• Walikota Pontianak.

Terdapat 26 pemadam swasta di kota Pontianak dan ada juga pemadam

yang berkembang secara alternatif. Karena itu, dilihat bahwa kebutuhan

akan pemadam kebakaran sudah dipenuhi oleh pihak swasta, bahkan

dari segi personel.

Pemikiran yang mendasari 5 % tadi adalah pentingnya memiliki data

yang akurat, dan mobilitas tersebut (baik murid ataupun guru)

menyulitkan mendapatkan informasi kependudukan yang akurat. Dan

5 % tersebut juga memastikan bahwa jasa pendidikan tersebut tidak

dinikmati oleh warga kota Pontianak. Apabila 30% disediakan untuk

anak yang tinggal di luar kota, maka ada kemungkinan meningkatnya

angka putus sekolah.

Terkait dengan fasilitas gratis, di kota Pontianak sistemnya adalah model

beasiswa. Apabila dana tersebut tidak terpakai, maka akan disimpan di

dalam bank (dan dana tersebut bisa dikelola oleh bank).


60

BAB III

PELAKSANAAN LOKAKARYA HARI KE-2

Sidang Kelompok Dimulai dengan Paparan Pengantar Sidang Kelompok oleh Co - Team Leader

Konsultan, sebagai penjelasan desk, sebelum peserta memasuki ruangan sidang

kelompok.

Sebelum peserta memasuki ruangan sidang kelompok, terlebih dulu telah

ditetapkan Pembagian Kelompok menjadi 6 terdiri dari : Kelompok A

(Kependudukan–Sosial-Budaya), Kelompok B(Ekonomi Finansial), Kelompok C

(Sarana-Prasarana-Perumahan), Kelompok D (Tata Ruang dan Ketimpangan

Regional), Kelompok E (Tata Kelola dan Kelembagaan),Kelompok F

( Lingkungan dan Mitigasi Bencana ).

3.1 Pelaksanaan Sidang Kelompok

Kelompok A ( Sosial Budaya ) Fasilitator : F.P. Anggriani Arifin, S.Sos, MA

Narasumber : Drs. Muhammad Arifin, M.

Budi Suryadi,S.Sos,M.Si

Peserta : - Eko P Santoso (Bappeda Kota Mataram)

- Rahmi Koswaty (Bappeda Kota Banjarmasin)

- Agus Budi Prasetyo (Bappeda Kota Balikpapan)

- Rudi Listianto (Bappeda Kota Palangkaraya)

- R Suryadi ( Sahabat Pena)

- Hotali Ida Nababan (Bappeda Barito Utara)


61

Metode : Metaplan

Daftar Isue Malasah, sesuai masukan Peserta tertuang dalam kertas metaplan :

I. Penurunan kesempatan lapangan kerja :

1. Ketenagakerjaan : - Rendahnya SDM

2. Kualitas SDM

3. Ketenaga kerjaan

II. Nilai yang tercermin didalam kota :

1. Ciri atau identitas budaya lokal tidak kuat diwilayah perkotaan

Kalimantan, terutama di Kaltim.

III. Kurangnya Ruang Untuk Fasilitasi Sosial Masyarakat

1. Kurangnya ruang hijau dan Sarana Olah Raga.

2. Kurang optimal perencanaan pengembangan pusat – pusat

pertumbuhan.

IV. Keterbatasan Pemenuhan Kebutuhan Penduduk

1. Keterisolasian.

2. Tenaga medis dan tenaga pendidik menumpuk di perkotaan.

3. Keterbatasan antisipasi pertambahan penduduk perkotaan.

4. Masyarakat marginal kurang mendapat perhatian dari pemangku

jabatan (kecenderungan KDH dan DPRD akan lebih memperhatikan

masyarakat pendukung).

5. Keterbatasan akses bagi sektor Informal.

6. Sarana atau Prasarana.


62

V. Rendahnya Kesadaran Masyarakat Akan Pemeliharaan Kota

1. Ketaatan dalam berlalulintas.

2. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap lingkungan.

3. Kepedulian masyarakat dalam pemeliharaan Fasilitas Umum masih

rendah (Drainase depan rumah, Fasilitas Publik, dll.)

4. Meningkatnya Urbanisasi.

5. Pengelolaan atau budaya membuang sampah.

VI. Konflik Etnis

1. Konflik antar etnis yang disebabkan tidak meratanya ekonomi.

2. Ego Etnis atau Konflik Etnis atau Superioritas Etnis.

VII. Kenaikan Arus Urbanisasi atau Migrasi Desa – Kota atau Luar Daerah

atau Unskill

1. Pendataan kependudukan yang tidak akurat (Antisipasi Urbanisasi).

2. Administrasi kependudukan yang masih semrawut.

3. Banyaknya penduduk pendatang.

VIII. Kurangnya Kerjasama Sosial

1. Kerjasama sosial dalam pengamanan pemukiman masih rendah

(kebakaran, banjir, dll).

2. Stabilitas keamanan kota.

IX. Rendahnya Kualitas Hidup atau Merata (Kemiskinan)

1. IPM rendah.

2. Kemiskinan (mengaku miskin).

3. Kemiskinan.


63

Acuan : 1. Draft awal NUSP

2. Paparan Narasumber

Notulen :

• Hari ke -1 : 15 Oktober 2009

• Waktu : -

• Tema : Strategi Perkotaan Di Bidang Sosial Budaya

Pembukaan oleh Fasilitator :

Fasilitator membuka diskusi yang akan membahas aspek social budaya,

mengidentifikasi rencana stategis dalam menyusun tata pengembangan kota,

permasalahan yang ada diperkotaan terkait masalah social budaya misalnya

rendahnya kesadaran hukum, kurangnya interaksi social dan lain –lain .

Paparan Narasumber ke - 1 Oleh Drs. Muhammad Ariffin,M.Hum :

Tema : Aspek Sosial Budaya dan Kependudukan dalam Pertumbuhan dan Pembangunan

Perkotaan di Indonesia

Aspek Sosial Budaya dan IPM

� Sejarah perkembangan Kota-kota besar dan kecil di Indonesia selalu

beriringan dengan Urbanisme (pandangan urban atau masyarakat

tentang kota.

Kota sebagai pusat pendidikan dan juga sebagai pusat perkembangan

kebudayaan.

Kota sebagai pusat pelayanan jasa , dll .

Urbanisasi :

� Urbanisasi Urbanisasi merupakan laju perubahan proporsi penduduk

kota terhadap total populasi yang dapat merubah ukuran dan besar

kota.

� Kondisi ini terjadi dalam revolusi industri di kota-kota dunia ketiga (

Eropa, Amerika Serikat, Canada, Australia, New Zealand), saat mulai


64

adanya perkembangan teknologi yang diikuti dengan pertumbuhan

pabrik, perdagangan dan jasa (Arus modernisasi)

Akibat Urbanisasi :

- Kepadatan jumlah penduduk (over population)

- Peluang dan Kesempatan kerja yang semakin sempit

- Semakin sempitnya ruang-ruang hijau dan ruang publik (public space)

di kota.

- Terbatasnya akses pelayanan publik

Akibat urbanisasi yang tidak terkontrol terjadi Masalah Kota

� Kemiskinan

� Kriminalitas

� Gelandangan

� Pengagguran

� Kerawanan sosial

� Ketimpangan sosial ekonomi

� Kerawanan pangan

� Rawan penyakit dan gizi, dll

Masalah Kota :

� Sanitasi Lingkungan

� Sengketa Tanah

� Pendapatan rendah

� Disorganisasi sosial

� Pemukiman kumuh

� dll

Urbanisasi vs IPM

� Arus urbanisasi yg tidak terkontrol bisa jadi IPM sebua Kota rendah

karena beberapa hal: (sebagaimana yang dideskripsikan sebagai

masalah Kota)


65

Indikator IPM dan Aspek Sosialbudaya :

� Tingkat kelahiran dan kematian (angka harapan hidup):

Pendapatan perkapita dan aksesibilitas pelayanan kesehatan

Bagaimana meningkatkan IPM?

1. Meningkatkan Usia Harapan Hidup (menurunkan AKB terjadi

Kematian Neonatal)

2. Meningkatkan melek huruf (mengurangi buta huruf)

3. Meningkatkan Rata-rata lama sekolah

4. Meningkatkan Pendapatan per kapita

• Keempat unsur IPM tersebut adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai

dalam MDGs

• Oleh karena itu, untuk meningkatkan IPM◊ capaialah MDG

Pembangunan Wilayah berdasar IPM

� IPM dapat digunakan sebagai salah satu titik tolak pembangunan

wilayah karena:

– Secara politis sudah dikenal

– Comparable (antar wilayah dan internasional)

– Dapat dihitung sendiri oleh suatu wilayah

� Jangan terjebak pada “meningkatkan angka IPM”

� Seharusnya “meningkatkan SDM, yang salah satunya ditandai dengan

IPM”

SASARAN POKOK SDM RPJPN (2025 ) adalah terwujudnya daya saing

bangsa untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera antara

lain : Kualitas SDM yang makin meningkat, ditandai dengan meningkatnya

IPM dan IPG


66

Pemakaian Indikator di daerah :

• Indikator: IPM (Indeks) : menunjukkan status pembangunan SDM

• Peringkat IPM (Rangking): menunjukkan status dan kecepatan

pembangunan SDM di banding daerah lain ◊ lebih berat untuk dicapai

Paparan Narasumber ke - 2 Oleh Budi Suryadi,S.Sos.Msi :

Tema : Identifikasi Isu Permasalahan Perkotaan Perspektif Sosial Budaya

Disintegrasi Sosial

• Perampokan

• Pencurian

• Pemerasan

• Perkosaan

• Perceraian

• Narkoba

• Miras

• Konflik

Berkembangnya Kekebalan Sosial

• Menurunnya kepedulian

• Menurunnya kebersamaan

• Menurunnya kedisiplinan

• Menurunnya kesetiakawanan

Pergeseran Nilai Budaya

• Gaya hidup

• Materialisme

• Hedonisme

• Individualisme


67

Menurunnya Partisipasi Masyarakat

• Gotong royong

• Kerja bakti

• Dll

Merosotnya Simbol Budaya

• Sejarah

• Bangunan fisik

• Nilai

Masalah sosial lain :

• Pengangguran

• Kemiskinan struktural dan kultural

• Urbanisasi

• Pengemis atau gelandangan

• Belum berkembangnya identitas sebagai warga

Kelompok B ( Ekonomi Finansial dan Kemiskinan Kota )

Fasilitator : Eko Kusmurtanto, SE. M.Si.

Narasumber : Dr. Didik Hadiyatno,SE,MSi

Drs. Haris Fadillah,M.Si

Peserta : - Hadriansyah ( Bappeda Kab. Kota Baru )

- Agus Nafiri ( Bappeda Kota Banjarmasin )

- Yayasan Heriyanan ( LSM FORKAMU )

- Joerni Mis ( Dit. Bangkim DJCK )

- Sayid Asda Rudditul ( Bappeda Samarinda )

Metode : Metaplan


68

Daftar Isue Malasah, sesuai masukan Peserta tertuang dalam kertas metaplan :

I. MODAL

1. “DANA” : Minimnya dana yang diterima dari pemerintah

2. Sulitnya pengusaha kecil mendapatkan modal

3. “MODAL” : Permodalan kurang

4. Usaha meningkatkan ekonomi kerakyatan

5. Akses permodalan rendah

II. SDM

1. SDM : Kemampuan rendah

2. Rendahnya kemampuan manajerial

3. Kurangnya pembinaan untuk GEPENG

4. Kreatifitas kurang

5. Peningkatan kualitas manusia

III. DEMOKRASI EKONOMI

1. Demokrasi Ekonomi

2. Peraturan yang adil bagi pelaku ekonomi

3. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Utama Pendukung

Pergerakan Ekonomi

4. Penyediaan Ruang bagi Pelaku Ekonomi Kecil – Menengah -

Besar

IV. UMKM

1. Jejaring sektor Informal

2. Peningkatan UKM


69

V. ISOLASI KEMISKINAN

1. Masyarakat Pesisir

2. Membangun sektor pertanian

3. Tingginya arus migrasi desa - kota



Notulen :

• Hari ke -1 : 15 Oktober 2009

• Waktu :

• Tema : Strategi dan Kebijakan Perkotaan dan Tantang

Kedepan


Tujuan Lokakarya adalah Memperoleh masukan dari Regional Sulawesi dan

Indonesia Timur, dalam rangka penyusunan Kebijakan dan Strategi Perkotaan

Nasional (KSPN), jangka panjang (2010-2025) dan jangka menengah (2010-

2014).


70

Paparan Narasumber ke - 1 Oleh Drs. Haris Fadillah,M.Si :

Tema : Kemiskinan Perkotaan di Kalimantan Selatan ( Faktor Penyebab dan Kebijakan

Penanggulangannya )

Kondisi Umum Daerah Perkotaan

• Menghadapi tekanan penduduk, dan memiliki keterbatasaan dalam

memenuhi kebutuhan : perumahan, air bersih, listrik sarana dan

prasarana infrastruktur, kerawanan sosial ( copet, jampret, wts, dsb )

• Pencemaran lingkungan, terkait dengan kemiskinan, industri, dan

konsumsi

• Meningkatnya penduduk yang tinggal dikota ( urbanisasi ) khususnya

Banjarmasin, akibat meningkatnya arus migrasi dari desa ke kota

• Ketaatan terhadap hukum masih sangat rendah

Definisi Miskin

• BPS : 1. Konsumsi Pangan : tidak mampu memenuhi kalori 2100 per

kapita/hari

2. Non Pangan : tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar;

pendidikan, kesehatan, transportasi, sosial keagamaan

• BKKBN :

- Tidak mampu makan 2 kali dalam sehari

- Tidak memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja,

sekolah, dan berpergian

- Sebagian besar lantai rumah terbuat dari tanah

- Tidak mampu membawa anggota keluarganya ke sarana

kesehatan.

- Tidak dapat melaksanakan ibadah menurut agamanya


71

Penduduk Miskin adalah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan

Potensi Ekonomi di Perkotaan ( Kalsel )

Siapa saja Kelompok miskin perkotaan :

* Pedagang kaki lima atau sektor informal

* Industri makanan atau minuman rumah tangga

* Buruh angkut

* Jasa – jasa ( Tk cukur, tk sol sepatu, ojek, tk becak, dsb )

* Pemulung

* Pengemis

* WTS jalanan

* Pekerja salon kecantikan

Permasalahan aspek ekonomi kemiskinan

1. Terbatasnya peluang penduduk miskin untuk meningkatkan aset

mereka secara berkelanjutan ( micro finance, dana bergulir, dsb )

2. Belum terkendalinya kegiatan ekonomi sektor informal, sehingga

terkesan kumuh, kotor, sering dikejar-kejar Satpol

3. Kurangnya jaminan sosial bagi penduduk miskin ( subsidi untuk

kesehatan, pendidikan )

4. Kurangnya perhatian pemerintah terhadap peningkatan kemampuan

dasar ( pelatihan, pengembangan jaringan produksi dan pemasaran)


72

Upaya penanggulangan kemiskinan :

Hakekatnya adalah pemberdayaan yang memberi ruang gerak, fasilitas publik,

dan kesempatan kesempatan yang kondusif bagi berkembangnya kemampuan

penduduk miskin .

Strategi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan .

1. Meningkatkan pendapatan melalui peningkatan produktivitas

2. Mengurangi beban pengeluaran melalui subsidi (pendidikan, kesehatan,

dan infrastruktur yg dapat mendukung dan memper mudah kegiatan

sosial ekonomi oleh karena itu kebijakan yang dikembangkan : Harus

selalu berpihak kepada penduduk miskin ( Pro-poor policy ).

Prof Aris Ananta ( ISEAS-Singapore : 2009 ) bila tidak maka ganti

Paradigma Pembangunan, dgn memasukkan indikator kemiskinan

sebagai pengukur utama ( Create pro-poor policy )

Penutup :

Program penanggulangan kemiskinan tekait dengan kondisi tertentu. Oleh

karenanya tanggung jawab Pemda terus ditingkatkan, terutama dalam hal ;

• Jaminan sosial ( subsidi utk pengeluaran : pendidikan, kesehatan)

Akses permodalan

• Peningkatan ketrampilan melalui berbagai pelatihan

• Pengembangan jaringan dan kerjasama

• Pengembangan swa-organisasi ( majelis taklim, paguyuban seni budaya

lokal )


73

Paparan Narasumber ke – 2 Oleh Dr. Didik Hadiyatno,SE,Msi :

Tema : Potensi Lokal yang berdaya saing global

Globalisasi akan mempengaruhi proses perubahan di semua aspek kehidupan,

termasuk pada masyarakat miskin. Salah satu perubahan penting yang dapat

mempengaruhi kehidupan masyarakat miskin adalah meningkatnya

persaingan ketat di sektor usaha. Persaingan yang akan berorientasi pada

efisiensi dan berkualitas, akan mempersulit masyarakat miskin yang pada

umumya berpendidikan dan berketrampilan rendah untuk masuk ke dalam

pasar kerja. Persoalan tesebut akan dilengkapi dengan potensi peningkatan

urbanisasi, sebagai akibat makin meningkatnya daya tarik kota. Globalisasi

akan mempercepat proses perubahan dan akan makin mempersulit masyarakat

miskin baik yang berada di desa maupun di kota untuk membebaskan diri dari

keterbelakangan.

Dilain pihak masyarakat miskin di Kota akan menghadapi tantangan makin

berat, Pertama masyarakat kiskin di kota akan sangat bergantung pada sektor

non pertanian yang makin memerlukan ketrampilan dengan persaingan yang

makin kompetitif.Kedua sektor-sektor non pertanian yaitu industri,

perdagangan dan jasa yang akan menjadi andalan utama diperkirakan hanya

akan mampu menampung kurang dari 50 % angkatan kerja. Artinya ketidak

seimbangan antar ketersediaan tenaga kerja dengan penyerapan tenaga kerja di

sektor industri, perdagangan dan jasa akan menimbulkan persaingan yang

ketat di antara pencari kerja. Salah satu pakar ilmu ekonomi memprediksi

bahwa masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan untuk mengembangkan

usaha kecil di tengah persaingan ketat yaitu dengan usaha di sektor produksi

bahan baku. Usaha tersebut diperkirakan akan memberikan peluang bagi

pengusaha kecil untuk menjalin hubungan dagang timbal balik yang saling

menguntungkan dengan pengusaha menengah dan besar. Namun tanpa

disertai oleh upaya pemasangan rambu-rambu yang mampu mencegah

monopoli, peluang tersebut tidak akan pernah terbuka.


74

Globalisasi juga akan menyebabkan terjadinya pemiskinan, baik antara para

penduduk miskin mapun penduduk yang tidak miskin, pertama pemiskinan

penduduk miskin akan tejadi sebagai akibat menurunnya nilai tukar

penghasilan. Jumlah penduduk miskin juga akan meningkat apabila standar

batas penghasilan minimum naik. Kedua pemisikinan penduduk tidak miskin

yaitu menurunnya standar sosial dan ekonomi penduduk yang berpendidikan

tinggi karena penyempitan lapangan pekerjaan, terutama diakibatkan oleh

makin terbukanya tenaga-tenaga asing masuk ke Indonesia.

Kemiskinan merupakan permasalahan pembangunan yang komplek dan

multidimensi yang menyangkut aspek ekonomi, sosial, politik dan budaya.

Secara umum kondisi kemiskinan ditandai dengan kerentanan,

ketidakberdayaan, dan ketidakmampuan dalam menyampaikan aspirasi dan

kebutuhan. Kemiskinan adalah suatu integrated concept yang memiliki lima

dimensi, yaitu: 1) kemiskinan (proper), 2) ketidakberdayaan (powerless), 3)

kerentanan menghadapi situasi darurat, 4) ketergantungan (dependence), dan 5)

keterasingan (isolation) baik secara geografis maupun sosiologis.

Data penduduk miskin di Indonesia menunjukkan bahwa lebih kurang 58,3%

tersebar di Pulau Jawa, di Pulau Sumatera tersebar 19,9%, di Pulau Kalimantan

tersebar 5,0%, di Pulau Bali dan Nusra tersebar 5,8%, di Pulau Sulawesi tersebar

7,3% dan di Maluku-Irian Jaya tersebar 3,7%. Pemusatan kantong kemiskinan

di Pulau Jawa erat kaitannya dengan pola persebaran penduduk yang sebagian

besar berada di Jawa. Komposisi penduduk miskin di Pulau Jawa paling besar

berada di Propinsi Jawa Timur yaitu sebesar ± 9 juta jiwa atau 19,4% dari

jumlah penduduk miskin nasional


75

Strategi / Kebijakan Dalam Mengurangi Kemiskinan

Untuk mengurangi kemiskinan adalah dengan mengidentifikasi terlebih

dahulu mengenai konsep dan dimensi kemiskinan.

1. Konsep Kemiskinan

Paling tidak ada tiga macam konsep kemiskinan antara lain :

a. Kemiskinan absolut.

b. Kemiskinan relatif.

c. Kemiskinan subyektif.

2. Dimensi Kemiskinan

Sedikitnya ada dua macam perspektif yang lazim dipergunakan untuk

mendekati masalah kemiskinan antara lain :

a. Perspektif kultural ( cultural perspective ).

Perspektif kultural mendekati masalah kemiskinan pada tiga tingkat

analisis yaitu individual, keluarga dan masyarakat.

b. Perspektif struktural atau situasional ( situational perspective ).

Beberapa strategi dalam mengurangi kemiskinan adalah :

1. Pembangunan Sektor Pertanian

Sektor pertanian memiliki peranan penting di dalam pembangunan

karena sector tersebut memberikan kontribusi yang sangat besar bagi

pendapatan masyarakat di perdesaan berarti akan mengurangi jumlah

masyarakat miskin. Terutama sekali teknologi disektor pertanian dan

infrastruktur.


76

2. Pembangunan Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia merupakan investasi insani yang memerlukan

biaya yang cukup besar, diperlukan untuk mengurangi kemiskinan dan

meningkatkan kesejahteraan masyrakat secara umum, maka dari itu

peningkatan lembaga pendidikan, kesehatan dan gizi merupakan langka

yang baik untuk diterapkan oleh pemerintah.

3. Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat

Mengingat LSM memiliki fleksibilitas yang baik dilingkungan

masyarakat sehingga mampu memahami komunitas masyarakat dalam

menerapkan rancangan dan program pengentasan kemiskinan.

Pemerintah telah mencanangkan dua pokok kebijaksanaan pembagunan

yaitu :

1. Mengurangi jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan

2. Melaksanakan delapan jalur pemerataan yang meliputi :

a. Pemerataan pembagian pendapatan.

b. Penyebaran pembangunan di seluruh daerah.

c. Berusaha.

d. Kesempatan memperoleh pendidikan,

e. Kesehatan dan;

f. Kesempatan kerja


77

Berdasarkan karakteristik dan kecenderungan perkembangan kemiskinan di

Indonesia maka program pengentasan kemiskinan ini terdiri tiga bidang

program yaitu :

1. Bidang kualitas manusia dan penghasilan yang berkelanjutan

2. Peningkatan pelayanan kesehatan

3. Pelestarian sumber daya alam dan pengentasan kemiskinan

Program peningkatan aset produksi ditujukan untuk meningkatkan

kemampuan masyarakat lemah untuk lebih mandiri. Prioritas utama yang

perlu diusahakan adalah :

1. Tersedianya lahan pertanian yang cukup dan berkelanjutan dengan

memperhatikan pertumbuhan penduduk.

2. Berkembangnya agribisnis dan agroindustri yang telah dirintis

sebelumnya yang mampu menciptakan lapangan kerja.

3. Berkembangnya usaha kecil, menengah dan besar di sektor non

pertanian terutama untuk mengurangi ketergantungan penduduk

terhadap lahan pertanian.

4. Berkembangnya sistem perkreditan yang memberi kemudahan bagi

penduduk miskin mendapatkan modal kerja untuk membuka usaha

baru atau meningkatkan usahanya.

5. Berkembangnya sistem pembagian keuntungan antara pemilik faktor

produksi dengan pekerja baik di sektor pertanian, kelautan, manufaktur

maupun kegiatan lainnya.

6. Berkembangnya sistem penyertaan modal bagi pekerja dalam kegiatan

produksi, baik di sektor pertanian, kelautan, manufaktur maupun

kegiatan lainnya.

7. Ditingkatkan kemampuan permodalan dan peran serta masyarakat

8. Terlaksananya diversifikasi untuk mengurangi ketergantungan


78

9. Meningkatnya kemampuan nelayan untuk mengembangkan sistem

produksi sumberdaya laut dan pesisir teramsuk pembudidayaan dan

pemasaran.

PENUTUP.

Teknologi dan ilmu pengetahuan yang dibutuhkan tetap teknologi dan ilmu

pengetahuan yang sesuai dengan karekteistik kegiatan yang dikembangkan,

namun di tahun mendatang harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan makin

berkembangnya agroindustri dan agrobisnis. Selain itu makin tumbuh sentra-

sentra kegiatan ekonomi yang beskala kecil menengah meupun esar baik

disektor pertanian maupun setor non pertanian akan membutuhkan teknologi

dan ilmu pengetahuan (terapan)

Penduduk yang status sosialnya ekonominya berada dibawah masih

memerlukan asistensi baik bimbingan teknis maupun kemudahankemudahan

bantuan permodalan, hal ini untuk menjamin kelangsungan program

penciptaan dan peningkatan penghasilan yang berkelanjutan. Yang akhirnya

masyrakat mampu dalam menghadapi tantangan global ekonomi dan

perdagangan lintas batas negara dengan segala konsekuensinya.


79

Kelompok C Sarana – Prasarana Perkotaan ( Termasuk ICT ) Fasilitator : Wicaksono Sarosa PhD.

Narasumber : Dr. Ir. Fathurrazie Shadiq,M.T.

Prof. Dr.Ir. Udiansyah,MS

Peserta : 1. Supian ( PDAM Banjarmasin )

2. M. Adi Noryanto ( Bappeda Kota Baru )

3. A. Zulyadaini ( Bappeda Bajar )

4. Hadi Sucahyono ( Cipta Karya )

5. Idinuddin. P ( Bappeda Kab Nunukan )

Metode : Metaplan

Daftar Isue Malasah, sesuai masukan Peserta tertuang dalam kertas

metaplan :

• Pengendalian Kawasan Resapan air

• Sungai (sebagai sumber air bersih maupun sarana transportasi) tercemar

- sampah / polusi dan pendangkalan

• Masalah air baku PDAM

(1) Air baku / kualitas kritis

(2) Air Limbah

(3) Sampah

(4) Drainase / Sungai

(5) Pasar Tradisional

(6) Fasum – PLN

• Prioritas masalah sarana - prasarana dan perumahan jangka menengah

• Kurangnya luas Hutan Kota


80

• Prioritas masalah sarana – prasarana dan perumahan Jangka Panjang.

Masalah :

(1) Kurangnya air bersih

(2) Belum terpenuhinya kebutuhan listrik

(3) Kurang perhatian terhadap lingkungan

(4) Perlunya Drainase yang terarah

(5) Lahan rumah atau Perumahan perlu perhatian dengan serius

(6) Perlu Hutan kota

(7) Jembatan antar kota dan kabupaten

Isu Masalah Jangka Pendek atau Jangka Menengah :

Law Enforcement : Pencemaran sungai akibat Pertambangan rakyat

• Pembangunan perumahan yang minim aliran permukaan

- Pembangunan perumahan murah untuk rakyat

- Pembangunan air bersih jangkauan yang masih kurang untuk

kecamatan

• Pengembangan permukiman yang tinggi dan Pengurangan lahan

pertanian potensial

• Jalan komplex perlu ada limit minimum

• Penghijauan perumahan

• Dampak perubahan iklim yang akan menenggelamkan kota

Banjarmasin dan kawasan pantai

• Perkampungan atas air (yang khas) terancam punah . Karena

perubahan iklim; -- Karena “ABAI” atau dianggap kuno

• Pengendalian pencegahan banjir


81

• Pembangunan Drainase terpadu (Drainase, Listrik, PDAM, telepon

• Masalah Sarana – Prasarana – Perumahan Jangka Panjang

JANGKA PANJANG :

• Hutan harus serius dibenahi

1. Sungai perlu dirawat dengan serius

2. Jembatan antar Kabupaten dan Propinsi

3. Jalan antar Kabupaten dan Propinsi

• Mempertahankan lahan pertanian

• Sumber air yang makin kurang untuk sarana air minum

• Pengembangan RUSUN

• Masalah Dampak penggundulan hutan terhadap Prasarana – Sarana :

1. Berkurangnya debit air baku

2. Permukiman longsor

3. Kualitas air keruh / erosi

4. Udara bersih

5. Jalan laying

6. Wisata air


82



Notulen :

• Hari ke 1 : 15 Oktober 2009

• Jam :

• Tema : Membahas Isu Permasalahan Strategis dan Tantangan


Fasilitator mengucapkan salam dan menjelaskan tata cara diskusi dan

memperkenalkan narasumber.

Tujuan: menentukan aspek permasalahan dari tiap asal peserta diskusi,

mengarah pada sarana prasarana perkotaan dan permukiman, serta

menentukan apa yang menjadi prioritas utama.

Paparan Narasumber ke – 1 Oleh Prof. Dr.Ir. Udiansyah,MS:

Tema : sarana-prasarana dalam pembangunan kehutanan di regional kalimantan

Outline presentasi:

1. Sekilas kondisi hutan kalimantan

2. Hubungan hutan dengan perubahan iklim

3. Pembangunan kehutanan

4. Kesimpulan dan saran

1. Salah satu cara meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam hubungan

Eksploitasi sumberdaya alam adalah dengan resources rent (sewa

sumberdaya) Resources rent: pungutan terhadap perusahaan yang

mengeksploitasi sda untuk memperbaiki distribusi pendapatan secara

mikro dan pembangunan ekonomi secara makro (Royalti, PNBP, PBB,

Pajak Daerah, dll)


83

2. Hubungan hutan dengan perubahan iklim

Apa dampak yang mengerikan kalau hutan rusak ? Perubahan iklim

(climate change) Perubahan variabel iklim, khususnya suhu udara dan

curah hujan yang terjadi secara berangsur – angsur dalam jangka waktu

yang panjang antaran 50 sampai 100 tahun

Apa dampak yang diyakini terjadi akibar perubahan iklim :

1. Peningkatan suhu sedang sejak tajun 1990, suhu rata – rata tahunan

telah meningkat sekitar 0.3 sederajat celsius pada seluruh musim.

2. Peningkatan intensitas curah hujan - curah hujan per tahun yang

diperkirakan meningkat 2-3 % di seluruh indonesia dalam periode

yang lebih pendek meningkatkan resioko banjir secara signifikan

3. Ancaman terhadap keamanan pangan sebagai akibat perubahan iklim

pada bidang pertanian

4. Naiknya permukaan air laut ini akan mengenangi daerah produktif

pantai, mempengaruhi pertanian dan penghidupan pantai, termasuk

pertambakan ikan dan udang, produksi padi dan jagung

5. Air laut bertambah hangat – mempengaruhi keaneka ragaman hayati

kelautan dan memberi tekanan lebih pada terumbu karang yang sudah

terancam

6. Merebaknya penyakit yang berkembang baik lewat air dan vektor

seperti malaria dan demam berdarah

3. Pembangunan kehutanan

Pembangunan KPH ” hutan = penyanggga kehidupan ”?

1. Hutan sebagai spon raksasa yang bertugas menyaring air hujan dan

air tanah menjadi air bersih

2. Hutan sebagai pengendali banjir melalui peningkatan infiltrasi dan

penurunan aliran permukaan


84

3. Hutan mempertahankan pendinginan lingkungan ( cooling rate)

melalui proses evapotranspirasi

4. Hutan sebagai pabrik penghasil 02, yang diperlukan oleh semua

kehidupan di bumi

5. Hutan dapat menekan pemanasan global melalui pennyerapan gas

co 2, dan menimbunnya menjadi bahan organik

6. Hutan sebagai sumber pendapatan (devisa) tempat rekreasi

(pariwisata alam), dan habitat berbagai satwa

Pembangunan KPH

Kelemahanan utama dalam pelaksanaan pengelolaan menuju PHL antara lain

adalah :

1. Ketiadaan pemilik di lapangan yangf setiap saat terlihat dalam segala

aspek pengelolaan

2. Belum ada keapstian batas lokasi yang diketahui dan diakui dengan baik

oleh masyarakat

3. Ketiadaan manajemen ditingkat tapak dan

4. Orientasi pengelolaan hanya pada areal yang menghasilkan kayu

Landasan Hukum

• UU No.41 1999

• PP No.44 Tahun 2004

• PP No. 6 Tahun 2007

• PERMENHUT dalam

Pembangunan KPH ( PP 44 Th 2004) meliputi :

1. Pembentukan unit wilayah pengelolaan hutan (KPH) Pasal 29 dan 30

2. Pembentukan institusi pengelola (KPH ) Pasal 32

3. Penyusunan rencana pengelolaan hutan pada (KPH ) Pasal 37


85

Kesimpulan :

1. Kerusakan hutan perlu di pulihkan

2. APBN / APBD sektor kehutanan diperbesar

3. Perlu insentif bagi pengelolan hutan lestari

4. Perlu insentif bagi pengelola hutan lestari dan disinsentif bagi yang

mengeksplorasi SDA

Kelompok D (Ketimpangan Tata Ruang dan Regional )

Fasilitator : Ir. Eko Pranoto, MSi,

Nasumber : Prof. Dr.Firwan Tan

Prof. Dr. Ellyano S. Lasam,SE,MSi

Peserta : 1. Gunawan Wibisono ( UIDP – Management )

2. Yunita ( LSKM Pontianak )

3. Hj. Anisah, BA ( Bappeda Prov Kaltim )

4. Januminro ( Bappeda Kota Palangkaraya )

5. Supriadi AD ( Bappeda Kota Banjarmasin )

Metode : Metaplan

Daftar Isu Masalah, sesuai masukan Peserta tertuang dalam kertas metaplan :

1. Harus ada anggaran untuk menciptakan atau mensosialisasikan

Penataan Kota

2. Tidak seimbangnya pembagian keuangan pusat dan daerah

3. Infrastruktur harus memadai seperti : air, listrik, jalan, keamanan

guna mengundang para Investor


86

4. Perizinan untuk usaha kecil lebih dipermudah agar dapat mengakses

modal atau pinjaman bank

5. Penyebaran penduduk tidak merata

6. Terbatasnya dana untuk pengembangan Infrastruktur

7. Regulasi yang tidak memperhatikan kondisi daerah

8. Pembangunan yang bertumpu di kota

9. Sarana transportasi belum memadai

10. Pembangunan Infrastruktur yang tidak merata

11. Rendahnya daya saing dan daya tarik daerah

12. Penetapan Tata Ruang yang lamban dibanding kebutuhan lapangan

13. Kebijakan Tata Ruang dan Pembangunan Ekonomi berbasis rakyat,

baik itu pelaku pemula, kecil dan menengah

14. Bagaimana menseting Tata Ruang yang berlaku lama dengan Data

Base harus jelas (Bank Data yang VALID)

15. Belum ada konsep pengembangan antara PKN, PKW dan PKL dalam

Propinsi

16. Belum terbangunnya simpul ekonomi wilayah strategis dengan

wilayah tertinggal

17. Lingkungan yang belum terkelola dengan baik

18. Banjir di perkotaan tambah luas

19. RTRWP : yang belum selesai di bahas ditingkat Pusat / Nasional

dengan Menteri Kehutanan di Bogor

20. Belum terbangunnya kerjasama antar daerah dalam pemanfaatan

Tata Ruang

21. Belum ada sinergitas antara KSPN dengan Konsep Pemekaran

wilayah


87



Notulen :


• Jam : -



Tujuan lokakarya ini pada aspek tata ruang dan ketimpangan regional ini

adalah menggali sebanyak-banyaknya aspirasi, persepsi serta pemikiran-

pemikiran mengenai permasalahan yang ada pada aspek tata ruang dan

ketimpangan regional yang akhirnya diharapkan dapat menghasilkan output

isu-isu yang strategis.

Paparan Narasumber ke – 1 Oleh Prof. Dr. Firwan Tan,SE,.Ec,DEA.ING :

Tema : Tata Ruang dan Ketimpangan Regional

CONTENTS

• General background

• Problems and development issues

• Solutions

• Expected Results

• Some examples

• Conclusions


88

GENERAL BACKGROUND

Landasan adalah ruang merupakan sumberdaya alam yang harus dikelola

bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat (Pasal 33 ayat (3) UUD 1945)

Ruang harus dilindungi dan dikelola secara terkoordinasi, terpadu, dan

berkelanjutan.

Ruang harus dimanfaatkan secara arif dan efisien, sehingga

memungkinkan pemanfaatan sumberdaya alam yang terkandung di

dalamnya dapat secara optimal dimanfaatkan untuk sebesar-besar

kemakmuran rakyat.

Untuk lebih mendorong kesejahteraan masyarakat Indonesia

Pemerintah mempunyai misi ekonomi yang didasarkan kepada tiga strategi

utama :

Pertama : Mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi secara

berkelanjutan melalui kombinasi ekspor yang kuat, dan

meningkatkannya investasi, baik dalam negeri maupun luar

negeri (pro-growth)

Kedua : Menstimulasi kinerja sektor riil untuk menciptakan

lapangan kerja (pro-employement).

Ketiga : Mendukung pembangunan ekonomi pedesaan untuk

mengentaskan kemiskinan (pro-poor)

Problems dan Development Issues

� Regionalization / protection economy to liberalization /

globalization economy

� Political economy monopoly to democratization of political

economy

� Monopolistic economy to competitive economy


89

� Centralization Policy to regional autonomy

� Traditional government to “Good governance”

� The strong roles of government to the important roles of

businessmen

� Adapted to the market change to Create our own market

� Low law to high law enforcement

� Closed information system to transparency and accountability

� Trying and error to Clearly defined at beginning

� Bureaucratic-Monopolistic-Manager to Entrepreneurial-Competitive

Manager

� High Value Added to Surplus Value Added

� High costs to competitive transaction costs

� Suppliers to Client excellent services

� Etc….

Dua masalah besar yang menurunkan daya saing investasi dan menurunkan

minat investor untuk menanam modal di Indonesia

Dampak buruk Otonomi Daerah pada daya saing FDI

• Pemda sering mengatur sistem pajak baru (melebihi peraturan dari

pemerintah pusat (ini bisa mengagalkan investasi baru sebelum

berkembang;

• Contoh lain: kasus pengesahan UU Tenaga Kerja No 13/2003 yang

berimbas pada kenaikan biaya-biaya produksi (menjadi sumber

perselisihan industri yang mengganggu aktivitas produksi;

• Pemerintah sering tidak mampu menjawab komplain-komplain dari para

investor secara efektif.

Penyusunan Program Pemanfaatan Ruang & Masalah

Dominasi kepentingan sektoral yang lebih diutamakan daripada

kepentingan umum dan kepentingan masyarakat.


90

Rencana tata ruang belum diacu sebagai payung dalam penyusunan

program pemanfaatan ruang.

Dinamika pembangunan masyarakat yang lebih cepat daripada upaya

perencanaan.

Partisipasi masyarakat dan swasta dalam proses penataan ruang yang

masih rendah.

Keterbatasan kemampuan aparat penyelenggara penataan ruang di

daerah.

Pedoman standar dan petunjuk teknis yang lengkap dalam

penyelenggaraan penataan ruang masih belum lengkap

Expected Results

Integrated strategic planning :

• Sources based spacial planning:

– Natural Resources based

• Renewable resources

• Un-renewable resources

– Other Resources based

• Service based

• Mixed resources based

• The Scale based spacial planning:

– Micro & Micro level

– Nasional & International coverage

• Geographic coordination based spacial planning

• Sectoral coordination based spacial planning

• Stages coordination ( Time frame & project scale )


91

Sumber Pendapatan Daerah

• Dana Perimbangan , DAU & DAK

• Retribusi : ( selain yang sudah berjalan )

– Pemakaian Air Tanah / Sungai

– Pelanggaran Peraturan ( mis. Limbah )

– Pelanggaran Peruntukan

• BUMD & Hasil Kerjasama ( KSO )

• Pemanfaatan Limbah Kota

• Utilisasi Aset (Operating/Non-Operating Assets)

• Profile Investasi & Promosi Daerah untuk menarik Investor

• Sektor Jasa lainnya

Menjadikan Kota sebagai kawasan

• Government Quarter’s as Mixed-use development and Information

• Government Quarters & Information Centers

• Commercial & Business Centers

• Public Space and Community Centers

• Recreational & Cultural Heritage Centers

• Zoning growth pole

Kesimpulan

Surplus quality Products & services Strategy

Dalam kondisi demokratisasi politik, otonomisasi dan leberalisasi ekonomi yg semakin

terbuka……. Pemerintah yang sukses adalah yang lebih innovatif, mampu membangun

kebijakan-kebijakan terobosan yang sesuai dengan kebutuhan rakyat banyak jangka

panjang.


92

Kemampuan menciptakan program-program berkwalitas surplus tidak

mungkin terlepas dari kemampuan dan kerterampilan yang tinggi disatu sisi

dalam membaca dan mengerti tentang kebutuhan jangka panjang masyarakat

(expected public needs), dan disisi lain dalam memanfaatkan raung/lahan serta

membuat produk-produk dan jasa-jasa terkait. Ini bisa dicapai jika didukung

oleh

Sumber Daya Manusia yang andal. Surplus quality inilah yang melahirkan

pemerintah yang yang dicintai masyarakatnya. Orang yang mempunyai ide tentang

program-program baru, kemudian merealisirnya disebut dengan istilah “innovator”,

dan jika produk dari program-program tersebut dapat dimasyarakatkan secara baik,

effisien dan produktif maka yang bersangkutan disebut sebagai “entrepreneur”. Dengan

demikian “entrepreneur-Innovator” adalah aktor yang sangat dibutuhkan dalam iklim

otonomi, dekonsentrasi, demokratisasi, leberalisasi dan globalisasi ekonomi dan politik

Pada tatanan konseptional akademis sistem tata ruang nasional maupun

regional sudah banyak mengalami kemajuan, namun pada tatatanan

implementasi masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini lebih disebabkan oleh

persoalan “actor in actions”:

1. Tidak ada penanggung jawab tunggal sehingga terjadi ketidakefisienan

dalam koordinasi pelaksanaan dan implementasi. Dan bappenas atau

bappeda adalah tidak satu-satu lembaga yang terkait dengan rtr

2. Bappeda secara struktural tidak bertanggung jawab ke bappenas

karena secara organisatoris dua lembaga ini tidak terkait penuh

secara vertikal satu sama lainnya sehingga melemahkan fungsi

kontrol atau pengawasan dan pembinaan

3. Dept. Pu di pusat dan dinas pu di daerah yg selama ini diberfi

tanggung jawab tidak bisa berbuat tegas dan banyak karena lembaga ini

berkeja sektoral

4. Bappenas/bappeda sbg lembaga yg mengayomi kegiatan pembangunan

lintas sektoral dpt menjadi lembaga “super body” dalam hub dgn

management rtr n implementasinya


93

Paparan Narasumber ke – 2 Oleh Prof. Dr.Ellyano S. Lasam,SE,Msi :

Tema : Aspek Tata Ruang dan Ketimpangan Regional

Urban Spwarling

- Membuka akses simpul ekonomi secara merata.

- Mempersiapkan infrastuktur untuk membuka simpul ekonomi.

- Mempersiapkan potensi – potensi ekonomi disesuaikan dengan daya

dukung kota & kabupaten.

- Menetapkan daerah potensi kabupaten/kota sebagai basis kegiatan

penunjang ekonomi.

Hubungan Desa / Kota

• Membuka akses penunjang kegiatan ekonomi, jalan, telekomunikasi, air,

listrik.

• Mempersiapkan prasarana penunjang, lembaga keuangan dan lembaga

pemerintah sebagai regulator, lembaga kemasyarakatan.

Ruang Publik

• Penyiapan ruang publik secara transparan.

• Sosialisasi RTRW, RTBL kemasyarakatan.

• Dinas - dinas yang terkait perijinan harus konsekuen dalam menjalankan

RTRW.

RTRW yang sinergi

• RTRW dijalankan dengan konsekuen.

• RTRW Kota/Kabupaten sinergi dengan RTRW Propinsi.

• Pusat berperan dalam monitoring dan pengendalian RTRW

Kabupaten/Kota dengan RTRW Wilayah.

• Membentuk basis – basis kegiatan ekonomi sejenis antara

kota/kabupaten/wilayah.


94

Kesimpulan :

• Adanya lembaga-lembaga yang dapat menunjang terbukanya

daerah/kota sebagai basis ekonomi baru.

• Perijinan yang dikeluarkan harus sesuai dengan RTRW

Kota/Kabupaten/Wilayah.

• Penetapan daerah potensi kegiatan penunjang ekonomi untuk mengatasi

pertumbuhan penduduk.

• Membentuk asosiasi/lembaga kekuatan ekonomi sejenis antar


• Menyiapkan lembaga pendidikan kompetensi berbasis keunggulan


Kelompok E (Kelembagaan dan Tata Kelola )

Fasilitator : Drs. Dasmir Good MAP

Narasumber : Dr.H. Asmui,M.Si

Ir. Haryo Sasongko

Peserta : 1. Mastur ( Bappeda Kab. Barut )

2. Juni Gultom ( Bappeda Kabar )

3. Hasanusi ( Bappeda Sambas )

Metode : Metaplan


I. Tata Pemerintahan dan Manajemen (TPM)

1. PEMBIAYAAN :

- Keterbatasan APBD Daerah Pemekaran


95

- Pembagian Hasil PKB Tidak Proforsional

2. Prosedur Penyerahan FASOS / FASUM / PSU belum jelas

3. Belum semua kota / kawasan Perkotaan memiliki PERDA

Rencana Kota sebagai dasar pengelolaan kota.

4. Perijinan sebagai alat kontrol penataan kota lebih berorientasi

ekonomi

5. Belum jelas lembaga monitoring dan evaluasi Rencana Kota

6. Kota baru atau Embrio kawasan Perkotaan tidak ditata sedini

mungkin

7. Kurangnya lembaga di daerah yang menangani wilayah / kota,

lebih kepada kegiatan sektoral

8. Letak kedudukan Dokumen Rencana Kota tidak ada kewajiban

bagi AKPD untuk diacu di SKPD

9. Pembangunan Kawasan Perkotaan baru yang tidak terkendali.

10. Ibukota Kabupaten tidak disiapkan untuk menjadi Pusat

Pemerintahan.

11. RUTR Kota (Kabupaten) untuk di PERDA-kan.

12. Adanya regulasi yang kuat (PERDA) dalam penanganan

Perkotaan (Penjabaran RPJMD ke RIPJM Perkotaan).

13. Kelembagaan yang menangani kota didaerah Kabupaten tidak

sesuai dengan sinergisitas dengan Propinsi dan Pusat.

II. Kapasitas SDM Aparat (SDM)

1. Belum ada lembaga yang secara khusus menangani CAPACITY

BUILDING baik yang menyangkut pelatihan tekhnis terkait dengan isu


96

perkotaan bagi aparat maupun pelatihan dan pendidikan yang tepat

guna dengan fungsi aparatur.

2. Tenaga – tenaga ahli perencana terlihat masih kurang holistik dan

futuristik dalam melihat permasalahan kota, dan terkesan lebih

mengutamakan kepentingan sesaat daripada kepentingan Jangka

Panjang.

3. Adanya eselonring (III / II) dalam pengelolaan perkotaan.

4. APARATUR :

(1) Penempatan yang tidak sesuai dengan kompetensi.

(2) Kurang tersedianya aparatur yang memiliki kompetensi.

5. KELEMBAGAAN : Pembentukkan kelembagaan baru berdasarkan PP.

41 / 2007 belum berjalan optimal.

6. Pemahaman Rencana Terbuka Hijau kawasan perkotaan.

7. Belum tersosialisasi PP. 34 / TH. 2009 tentang Pedoman Pengelolaan

Kawasan Perkotaan.

8. SDM yang menangani Pengelolaan Kota tidak dilatarbelakangi skill

yang handal.

III. Partisipasi Publik

1. Isu dan Permasalahan Kelembagaan & Tata Kelola Kota :

(1) Belum sepahamnya Stakeholder kota tentang Rencana Kota

(2) Pembangunan kota oleh masyarakat, swasta tidak menghargai

Rencana Kota.

(3) Pelibatan lembaga sosial kemasyarakatan dalam pengambilan

keputusan masih sangat rendah.


97

(4) Tumbuhnya budidaya perkotaan baru seperti sarang burung wallet

yang tidak ramah dalam lingkungan kota.

IV. Kepemimpinan Kota

1. Kebijakan secara khusus ditingkat lokal belum semuanya berpihak kota

/ orientasi perkotaan

2. KEPEMIMPINAN KEPALA DAERAH :

(1) Dampak politik hukum PILKADA, terbentuk kepala daerah yang

kurang berkompetensi

(2) Besarnya biaya menangkan PILKADA sangat rentan Kepala

Daerah untuk KKN

3. Administrator sebagai pejabat publik / politik (pemangku kepentingan)

belum memiliki Konsep yang jelas pada saat menjalankan manajemen

pemerintahan kota (visi dan misi tidak visible).

4. Kepala daerah tidak dibekali bagaimana menata kota yang baik (secara

makro).

V. Kerjasama Antar Wilayah dan Antar Pihak

1. Pentingnya kerjasama antar daerah (sebagai suatu kebutuhan).

2. Pola dan mekanisme kerjasama antar pemerintah kota / kabupaten dan

swasta belum sepenuhnya memenuhi 3 pilar dalam GOOD

GOVERNANCE (Pemerintah, Swasta dan Masyarakat).

3. Promosi / Investasi dengan Investor.


98



Notulen :


• Jam : -

• Tema : Strategi dan Kebijakan Perkotaan dan Tantangan ke depan

Pembukaan oleh Fasilitator

• Tujuan adalah untuk menggali masukan peserta tentang isu dan

strategi perkotaan berserta tantangan ke depan

Paparan Narasumber ke - 1 oleh Dr.H. Asmui,M.Si :

Tema : pengembangan kebijakan & strategi perkotaan regional kalimantan

(2010-2014 & 2010-2025)

Identifikasi permasalahan perkotaan dan Tantangan kedepan .Dalam konteks

kelembagaan dan tata kelola. Secara umum permasalahan perkotaan dan

tantangan kedepan meliputi berbagai isu seperti :

• Perencanaan, pengoperasian dan pemeliharaan infra struktur dan

penyediaan pelayanan kota,

• Penanganan masalah pertanahan/lahan,

• Perencanaan dan pengkoordinasian proyek-proyek,

• Pertumbuhan ekonomi/keuangan,

• Pemukiman,

• Kesempatan kerja,

• Angkutan kota,

• Urbanisasi,

• Kemiskinan,

• Kejahatan,

• Kesehatan masyarakat,


99

• Pendidikan,

• Kelestarian lingkungan,

• Pengembangan organisasi dan institusi termasuk pembentukan

motivasi, pelatihan dan pengalaman,

• Desentralisasi,

• Peningkatan kebutuhan sarana komunikasi,

• Pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan,

• Pendayagunaan swasta,

• Penataan ruang,

Implikasi pada kelembagaan dan tata kelola regional kalimantan

• Dari berbagai isu tersebut diatas, nampak sekali adanya kebutuhan akan

peran kelembagaan yang mumpuni dalam menjalankan manajemen perkotaan

yang efektif dan efisien, yang bertumpu pada capacity building yang

didukung oleh berbagai elemen-elemen nya.

• Pada tingkat regional, setiap isu tersebut, kedepan akan merupakan

tantangan yang berat bagi manajemen pemerintah kota untuk

menyiapkan demikian banyak sdm aparatur pemerintah dengan

berbagai disiplin dan keahliannya sesuai dengan bidang isunya masing-

masing.

• Terkait dengan isu-isu tersebut maka implikasi pada kelembagaan dan

tata kelola di tingkat regional kalimantan dapat di identifikasi sebabagi

berikut :

Permasalahan pada bidang kelembagaan dan tata kelola regional Kalimantan .

Meliputi :

1. Kepemimpinan kota,


100

2. Penerapan prinsip tata pemerintahan yang baik & manajemen

pemerintah kota,

3. Kapasitas sdm aparatur pemerintah,

4. Kerjasama antar pemerintah kota dan swasta,

5. Partisipasi publik dan stakeholder.

Paparan Narasumber ke – 2 Oleh Ir. Haryo Sasongko :

Tema : Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan

Perkotaan

(1) Kawasan perkotaan dapat berbentuk:

a. Kota sebagai daerah otonom;

b. Bagian daerah kabupaten yang memiliki ciri perkotaan;

c. Bagian dari dua atau lebih daerah yang berbatasan langsung dan

memiliki ciri perkotaan.

(2) Kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelola

oleh pemerintah kota.

(3) Kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelola

oleh daerah atau lembaga pengelola yang dibentuk dan bertanggung

jawab kepada pemerintah kabupaten.

(4) Kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam

hal penataan ruang dan penyediaan fasilitas pelayanan umum tertentu

dikelola bersama oleh daerah terkait.

(5) Di kawasan perdesaan yang direncanakan dan dibangun menjadi

kawasan perkotaan, pemerintah daerah yang bersangkutan dapat

membentuk badan pengelola pembangunan.


101

(6) Dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan, dan pengelolaan

kawasan perkotaan, pemerintah daerah mengikutsertakan masyarakat

sebagai upaya pemberdayaan masyarakat.

(7) Ketentuan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat

(5), dan ayat (6) ditetapkan dengan Perda dengan berpedoman pada

Peraturan Pemerintah.

BAB 1 : Ketentuan Umum

Memuat tentang berbagai hal berkaitan dengan pengertian atau istilah yang

dimunculkan secara berulang-ulang dalam muatan Bab atau Pasal.

1. Pengelolaan Kawasan Perkotaan

2. Kawasan

3. Kawasan Perkotaan

4. Kawasan Perkotaan Baru

5. Perencanaan

6. Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan

7. Pengendalian

8. Lembaga Pengelola Kawasan Perkotaan

9. Badan Pengelola Pembangunan Kawasan Perkotaan Baru

10. Masyarakat

11. Menteri

BAB 2 : Bentuk Kawasan Perkotaan

Kawasan perkotaan dapat berbentuk:

a. kota sebagai daerah otonom;

b. bagian daerah kabupaten yang memiliki ciri perkotaan;

c. bagian dari dua atau lebih daerah yang berbatasan langsung dan

memiliki ciri perkotaan. (Pasal 2)


102

(1) Pembentukan kota sebagai daerah otonom dibentuk dengan undang-

undang.

(2) Pembentukan kawasan perkotaan yg merupakan bagian daerah kab.

dibentuk dengan peraturan daerah kabupaten;

(3) Pembentukan Kawasan perkotaan yang merupakan bagian dari dua atau

lebih daerah yg berbatasan langsung dan memiliki ciri perkotaan,

dibentuk dengan peraturan kabupaten masing-masing; (Pasal 3)

(1) Kawasan Perkotaan yang merupakan bagian dari dua atau lebih daerah

kabupaten yang berbatasan langsung dalam satu provinsi ditetapkan

berdasarkan :

a. kesepakatan bersama antarpemerintahan daerah kabupaten;

b. persetujuan gubernur;

c. persetujuan Menteri. (Pasal 4)


kabupaten yang berbatasan langsung antarprovinsi ditetapkan

berdasarkan:

a. kesepakatan bersama antarpemerintahan daerah kabupaten;

b. persetujuan gubernur; dan

c. persetujuan Menteri. (Pasal 4)

Peraturan daerah dimaksud diatas paling sedikit memuat nama, batas,

luas, fungsi, dan pengelolaan Kawasan. (Pasal 5)

Batas, luas, dan fungsi Kawasan ditentukan berdasarkan:

a. Rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten;

b. Rencana tata ruang wilayah kabupaten;

c. Hasil kajian kebutuhan ruang bagi pengembangan kegiatan dan

pelayanan perkotaan;

d. Batas Kawasan yang menggunakan batas desa atau sebutan lain. (Pasal

6)


103

BAB 3 : Pengelolaan Kawasan Perkotaan

(1) Kawasan Perkotaan yang merupakan daerah otonom dikelola oleh

pemerintah kota.

(2) Kawasan Perkotaan yang merupakan bagian daerah kabupaten dikelola

oleh pemerintah kabupaten atau Lembaga Pengelola yang dibentuk dan

bertanggung jawab kepada pemerintah kabupaten.


yang berbatasan langsung dikelola bersama oleh pemerintah kabupaten

terkait dan dikoordinasikan oleh pemerintah provinsi. (Bagian Kesatu –

Umum, Pasal 7)

(1) Lembaga Pengelola yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada pemda

dibentuk dengan peraturan daerah.

(2) Lembaga Pengelola mempunyai tugas mengelola Kawasan Perkotaan dan

mengoptimalkan peran serta Masyarakat serta badan usaha swasta

(3) Dalam pelaksanaan tugas, Lembaga Pengelola mempunyai fungsi:

a. Penggalian dan pendayagunaan sumber daya badan usaha swasta

dan Masyarakat;

b. Penjaringan aspirasi Masyarakat dan badan usaha swasta Kawasan

Perkotaan;

c. Pengembangan informasi Kawasan Perkotaan;

d. Pemberian pertimbangan kepada bupati dalam kebijakan

operasional, implementasi kebijakan, dan pemberdayaan

Masyarakat; dan

e. Perumusan dan pemberian rekomendasi terhadap perencanaan,

pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan, serta isu-isu strategis

Kawasan Perkotaan. (Bagian Kedua – Lembaga Pengelola, Pasal 8)


104

BAB 4 : Kawasan Perkotaan Baru

(1) Kawasan perdesaan dapat direncanakan untuk menjadi Kawasan

Perkotaan Baru.

(2) Perencanaan Kawasan Perkotaan Baru diprioritaskan untuk:

a. Menyediakan ruang permukiman;

b. Menyediakan ruang baru bagi kebutuhan industri, perdagangan, dan

jasa;

c. Menyediakan ruang bagi pelayanan jasa pemerintahan; dan/atau

d. Menyediakan ruang bagi pembangunan pusat kegiatan strategis

nasional, provinsi, dan kabupaten.

(Bagian Kesatu – Pembentukan Kawasan Perkotaan Baru, Pasal 23)

Kawasan perdesaan yang direncanakan paling sedikit memenuhi kriteria:

a. Sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten;

b. Sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten;

c. Memiliki daya dukung lingkungan yang memungkinkan untuk

pengembangan fungsi perkotaan;

d. Bukan merupakan kawasan pertanian beririgasi teknis maupun yang

direncanakan beririgasi teknis; dan

e. Bukan merupakan kawasan lindung.

(Bagian Kesatu – Pembentukan Kawasan Perkotaan Baru, Pasal 24)

(1) Usulan lokasi rencana Kawasan Perkotaan Baru dapat diajukan oleh

pihak swasta dan /atau unsur pemerintah daerah.

(2) Usulan sebagaimana dimaksud diatas diajukan kepada bupati.

(3) Usulan dilengkapi dengan:

a. Hasil studi kelayakan;

b. Rencana induk pembangunan perkotaan baru; dan

c. Rencana pembebasan lahan.


105

(4) Bupati melakukan kajian terhadap pengajuan usul lokasi rencana

Kawasan Perkotaan Baru berdasarkan kriteria diatas.

(5) Penetapan lokasi Kawasan Perkotaan Baru harus mendapat persetujuan

gubernur. (Bagian Kesatu – Pembentukan Kawasan Perkotaan Baru, Pasal 25)

Kelompok F (Lingkungan dan Mitigasi Resiko Bencana )

Fasilitator : Hazairin

Narasumber : Prof. Dr.Ir.H. Yudi Firmanul Arifin ,M.Sc

Dr.Ir. Sumaryono,M.Sc

Peserta : 1. Restuwasiati ( Bappeda Barito Utara )

2. Supriono (BPLH Kota Tarakan )

3. Rusmin (BLH Banjarmasin )

4. Hegar W H ( Walhi Kal Sel)

Metode : Metaplan


1. Pemahaman dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan

2. Batubara terbakar

3. Penambangan tanpa ijin

4. Tanah longsor

5. Banjir

6. Polisi lingkungan

7. Komposter 24 jam perkotaan dengan bantuan kelinci

8. Kebakaran


106

9. Kemacetan mengakibatkan polusi udara

10. Polusi udara

11. Pengembangan wilayah kota ke sub-urban

12. BJM sarang pengemis

13. Pemukiman kumuh (Penataan Pemukiman)

14. BJM sorga PKL

15. Ketahanan pangan menjadi alih fungsi lahan pertanian

16. Ruang terbuka hijau maih kurang

17. CITY WALK

18. Ruang terbuka hijau dan ruang public “MINIM”

19. Pembangunan yang tidak perspektif sungai

20. Keseimbangan pembangunan perkotaan dan pedesaan

21. Mempertahankan kawasan hijau ditengah kota

22. SDM rendah : - Pengangguran, - Kemiskinan

23. Sungai BJM tercemar

24. Sempadan sungai

25. Pencemaran udara

26. SAMPAH (Industri dan Rumah tangga)

27. Pencemaran udara dan air

28. Transportasi massal

29. Bukit – bukit tetap hijau


107

30. Pengawasan terhadap pengelolaan hutan

31. Perambahan hutan



Notulen :


• Jam : -


Paparan oleh Fasilitator :

Tujuan adalah untuk menggali masukan peserta tentang isu dan strategi

perkotaan berserta tantangan ke depan

Paparan Narasumber ke – 1 Oleh Prof. Dr.Ir. H. Yudi Firmanul Arifin,M.Sc

Tema : Lingkungan dan Mitigasi Bencana

Letak Geografis

� Kalimantan adalah nama bagian wilayah di Pulau Borneo Besar, yaitu

pulau terbesar ketiga di dunia setelah Greenland dan seluruh Pulau Irian

� Kalimantan meliputi 73 % masa daratan Borneo, yang meliputi empat

provinsi; Kal-Bar, Kal-Teng, Kal-Sel, dan Kal-Tim, dengan luas

seluruhnya 549.032 km2 atau 28 % dari seluruh daratan Indonesia

� Wilayah Pulau Kalimantan terletak antara 4o 24’ LU – 4o 10’ LS dan

antara 108o 30’ BT – 119o 00’ BT. Berbatasan langsung dengan Negara

Malaysia (Sabah dan Serawak) di sebelah utara dengan panjang

perbatasan mencapai 3000 km mulai dari Kal-Bar hingga Kal-Tim.


108

Kondisi Fisik Dasar dan Hasil Sumber Daya Lahan

� Pulau Kalimantan sebagian besar daerah pegunungan/pebukitan (39,69

%), daratan (35,08 %), dan sisanya dataran pantai/pasang surut (11,73

%), dataran aluvial (12,47 %), dan lain-lain (0,93 %)

� Topografi bagian tengah umumnya adalah pegunungan tinggi dengan

kelerengan yang terjal dan merupakan kawasan hutan dan hutan

lindung yang harus dipertahankan

� Pegunungan utama sebagai satuan ekologis adalah Pegunungan Muller,

Schawanger, Iban dan Kapuas Hulu, serta bagian selatan Pegunungan

Meratus

� Hasil hutan yang potensial, meliputi; kayu, rotan, damar, gaharu, ramin,

dan lain-lain

� Tanah-tanah di Kalimantan adalah tanah yang sangat miskin, sangat

rentan dan sangat sukar dikembangkan untuk pertanian

� Lahan daratan memerlukan konservasi yang sangat luas karena terdiri

dari lahan rawa gambut, lahan bertanah asam, berpasir, dan lahan

dengan kelerengan curam

� Setiap tahun padang alang-alang semakin bertambah dan menjadi

kering dan terbakar

� Hutan sangat sulit dalam melakukan regerasinya, dan padang rumput

terus bertambah

� Potensi hidrologis di Kalimantan merupakan kegiatan ekonomi yang

baik. Banyak danau-danau dan sungai-sungai sebagai sumber penghasil

perikanan

� Sejumlah sungai besar sebagai urat nadi transportasi utama yang

menjalankan kegiatan perdagangan hasil sumber daya alam dan olahan

antar wilayah, serta eksport-import

� Pencemaran sungai dikarenakan pembalakan hutan, buangan limbah

industri tanpa perlakuan, limbah rumah tangga, dan limbah dari


109

pertambangan emas tanpa ijin, yang menyebabkan airnya berbahaya

untuk keperluan rumah tangga dan menyebabkan kerugian sebagian

sumber daya perikanan

� Potensi pertambangan banyak terdapat di pegunungan dan perbukitan

di bagian tengah dan hulu sungai. Deposit tambang yang cukup

potensial; emas, mangan, bauksit, pasir kwarsa, fosfat, mika, barubara,

minyak, dan gas alam cair.

� Dalam pemanfaatan tambang ini sering konflik dengan pemanfaatan

ruang lainnya, yaitu kehutanan, perkebunan dan pertanian

Kondisi Prasarana Wilayah ( Transportasi) Pulau Kalimantan

� Tahun 2000 panjang jalan di Pulau Kalimantan 42.641 km (masih sangat

kurang untuk melayani jumlah luas pulau yang sangat besar),

dibandingkan dengan pulau lainnya kepadatan jalan sangat berkurang

hanya 85,29 km/ha untuk jalan nasional dan provinsi

� Tingkat pelayanan transportasi sungai cukup signifikan, yaitu 33 %,

sedangkan jalan raya 44 % dan sisanya transportasi laut dan udara.

Transportasi sungai sering digunakan untuk mengangkut kayu dan hasil

industri kayu, serta hasil hutan lainnya.

Kondisi Prasarana Kelistrikan

� Jaringan listrik belum seluruhnya dilayanioleh jaringan interkoneksitas

secara total, sebagian besar masih dilayani dengan jaringan bertegangan

275 KV, dan wilayah-wilayah lainnya sudah dihubungi dengan jaringan

bertegangan 150 KV dan masih terbatas dalam jangkauan pelayanannya.

� Sumber pembangkit listrik utama di Kalimantan adalah PLTD, PLTG,

PLTA dan PLTU


110

Beberapa Permasalahan Lingkungan di Kalimantan

� Pencemaran perairan, akibat pengekploitasi yang buruk (pembukaan

hutan, limbah industri tanpa perlakuan dan rumah tangga, dan kegiatan

PETI).

� Pencemaran udara akibat asap kebakaran hutan dan lahan, asap dan

debu kendaraan bermotor, dan industri

� Erosi akibat abrasi pantai

� Kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau, terutama pada

daerah gambut dan batubara

� Pengalihan fungsi hutan menjadi lahan perkebunan, pertambangan,

pertanian dalam skala yang luas

� Illegal logging

Dampak Terjadi

� Banyak badan air yang tidak dapat digunakan untuk kebutuhan rumah

tangga dan juga merugikan sektor perikanan

� Udara yang kotor dapat meningkatkan berbagai penyakit, terutama

ISPA pada saat kabut asap

� Banjir dibeberapa wilayah di Kalimantan

� Tanah longsor

� Penurunan kualitas lahan

� Penurunan biodiversity

Permasalahan Lingkungan Perkotaan

� Pencemaran udara oleh asap kendaraan bermotor

� Pencemaran sungai-sungai akibat pembuangan sampah domestik oleh

masyarakat, pencemaran pembuangan industri


111

� Pendangkalan sungai akibat Sedementasi yang terjadi terus menerus dan

erosi yang intensif dibagian hulu, karena hutan yang mengalami

degradasi

� Penampungan sampah yang sangat terbatas dan pengolahan yang

kurang optimal

Bagaimana Mengatasi Berbagai Permasalahan Lingkungan di Kalimantan ?

� Apakah UU dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan lingkungan

kita telah sepenuhnya dipatuhi dan diterapkan dengan benar ?

� Apakah masyarakat kita sudah memahami sepenuhnya permasalahan

lingkungan ?

� Apakah pemerintah kita Terapkan prinsip Good Governance (Tranparansi

dan partisipasi) ?

Paparan Narasumber ke – 2 Oleh Dr.Ir. Sumaryono,M.Sc :

Tema : Kota Pantai: Isu Lingkungan dan Mitigasi Bencana

Pengelolaan Lingkungan :

� Penggunaan sumberdaya alam secara efisien

� Perubahan perilaku sekedar mengurangi kerusakan menuju pada

keterpaduan kepentingan

� Kebijakan ekonomi memberikan harga sumberdaya alam yang

selayaknya dan reformasi tanah

� Sumberdaya hutan umumnya dinilai rendah

� Banyak orang miskin tidak memiliki lahan

� Mendahulukan pembangunan kota dibanding pembangunan desa

tidaklah praktis

� pembangunan manusia strategi paling efektif


112

Mitigasi bencana

� Mencegah perubahan dan degradasi lingkungan difokuskan pada

mitigasi dan adaptasi

� Tindakan mitigasi mencegah, membatasi, atau memperlambat tingkat

perubahan atau perusakan

� Mitigasi dan adaptasi dilaksanakan dalam suatu perencanaan dan

kebijakan nasional

� Pembangunan ekonomi berorientasi perlindungan lingkungan dengan

investasi pembangunan manusia

� Pembangunan ekonomi lebih dititikberatkan kepada pengurangan

kemiskinan

� Proyek dengan partisipasi masyarakat

� Produksi pertanian dapat dihargai secara layak

� Sumberdaya alam dihargai sesuai harga konservasinya

� Pemberian subsidi lebih berhati-hati dan realisitis

� Peningkatan peran wanita dalam kehidupan keluarga

� Perlindungan lingkungan menjaga ekosistem alam,

� Pembangunan teknologi yang lebih hemat lingkungan

� Sistem tumpang sari, agroforestri, sistem irigasi skala kecil,

pendaurulangan bahan organik, sistem penggarapan tanah yang ramah

lingkungan

� Memanfaatkan sumber energi yang bebas

� Program pembangunan manusia

Penutup :

� Bencana bila menimbulkan korban dan kerugian

� Korban yang kehidupannya kekurangan

� Mengurangi atau kalau bisa menghilangkan sama sekali kemiskinan

� Program menanggulangi supaya tidak terjadi kemiskinan


113

SIDANG PLENO II

3.2 Sidang Kelompok : Perumusan Kebijakan dan Strategi Perkotaan Jangka Panjang dan Jangka Menengah

Kelompok A ( Sosial - Budaya )

No. ISU PERMASALAHAN KEBIJAKAN

STRATEGI

1 Tingginya Angka Kemiskinan Perkotaan

Menurunkan angka kemiskinan di perkotaan

1. Revitalisasi program pengaggulangan kemiskinan

2. Regulasi yang berkesinambungan dalam revitalisasi program pengentasan kemiskinan

2 Rendahnya Kualitas Hidup Akibat

Terbatasnya Aksesibilitas Pelayanan Publik

Memastikan tercapainya kesejahteraan masyarakat

perkotaan , termasuk kelompok rentan

Meningkatkan akses masyarakat ke

pelayanan publik.

3 Lemahnya Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Kota

Mewujudkan stabilitas, ketentraman dan ketertiban kota

1 Optimalisasi peran dan fungsi penegak hukum beserta masyarakat dalam penegakan hukum

2 Menekankan paradigma penegakan hukum yang cenderung pendekatan-keamanan (security-approach) ke pendekatan-kesejahteraan (welfare-approach).

4 Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan, hidup berkota, dan berpartisipasi di dalam pembangunan kota

Mewujudkan masyarakat yang sadar berkota

Meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan perkotaan

5 Lemahnya kualitas

manajemen kependudukan

Meningkatkan kualitas sistem

informasi dan manajemen kependudukan

1 Meningkatkan kesadaran

masyarakat dalam tertib administrasi

2 Revitalisasi sistem informasi dan manajemen kependudukan


114

6 Merenggangnya hubungan interaksi sosial di perkotaan

Memastikan terciptanya interaksi yang harmonis dalam masyarakat perkotaan.

1 Menyediakan sarana prasarana yang mewadahi proses interaksi sosial masyarakat perkotaan

2 Meningkatkan kesadaran dan solidaritas sosial masyarakat perkotaan

7 Kurangnya perceminan nilai budaya dan kearifan lokal dalam upaya pembangunan perkotaan

Menjadikan sistem nilai budaya dan kearifan lokal sebagai basis pembangunan

Menggali dan mengembangkan potensi nilai budaya dan kearifan lokal yang mendukung pembangunan perkotaan

Kelompok B ( EKONOMI FINANSIAL DAN URBAN POVERTY ) No ISU PERMASALAHAN KEBIJAKAN

JANGKA PANJANG STRATEGI

JANGKA PANJANG

1 Modal

1. Sulitnya sistem perkreditan yang diberikan pada penduduk miskin

2. Minimnya bantuan stimulan kepada pengusaha UMKM

3. Tingginya suku bunga yang diterapkan oleh lembaga keuangan

swasta terhadap UMKM (kasus kota Banjarbaru: bunga pinjaman dipotong di depan sebelum modal tersebut

dipergunakan)

1. Pemberian kemudahan sistem perkreditan

2. Peningkatan peranan pemerintah dan lembaga keuangan terhadap akses permodalan kepada penduduk miskin dan UMKM

3. Perlunya kontrol pemerintah/BI terhadap penetapan suku bunga

1. Penyaluran bantuan

melalui simpan pinjaman perkumpulan

2. Setiap pelaku UMKM menjadi anggota koperasi simpan pinjam

2 Sumber Daya Manusia

1. Rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan

2. Kurangnya pembinaan, sarana dan prasarana untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

1. Peningkatan pendidikan dan

pelatihan yang berkelanjutan melalui lembaga pemerintah.

2. Pembinaan yang berkesinambungan yang terarah terhadap PMKS untuk berwirausaha

1. Memfokuskan

penduduk miskin pada sekolah-sekolah kejuruan

2. Kerjasama antar pemerintah dan swasta terhadap program-program pelatihan.

3. Melakukan pelatihan-pelatihan dan pendampingan pada UMKM


115

3 Demokrasi Ekonomi

1. Kurangnya payung hukum yang melindungi UMKM

2. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelaku ekonomI

Menyediakan sarana dan prasarana untuk tempat usaha

Terjadi sinergi antara pengusaha kecil, menengah, dan besar

4 UMKM

1. Lemahnya jejaring antar sektor-sektor (swasta terhadap pemerintah dan pemerintah terhadap pemerintah) informal terhadap peningkatan UMKM.

2. Lemahnya kelembagaan yang menangani penyediaan bahan baku, produksi, dan pemasaran hasil UMKM

1. Memberdayakan kelembagaan yang menangani penyediaan bahan baku

2. Meningkatkan teknologi produksi

1. Membuat jaringan industri (MLM dan Frenchise)

2. Memanfaatkan hasil penelitian teknologi tepat guna

5 Isolasi Kemiskinan

1. Kurangnya upaya-upaya membuka potensi ekonomi masyarakat pesisir.

2. Kurangnya pengembangan kawasan hinterland

Mengembangkan kawasan pesisir

dan hinterland

1. Menciptakan ekowisata

daerah pesisir

2. Membuka usaha non

pertanian di kawasan hinterland


116

No ISU PERMASALAHAN KEBIJAKAN JANGKA MENENGAH

STRATEGI JANGKA MENENGAH

1 Modal

1. Sulitnya sistem perkreditan yang diberikan pada penduduk miskin

2. Minimnya bantuan stimulan kepada pengusaha UMKM

3. Tingginya suku bunga yang diterapkan oleh

lembaga keuangan swasta terhadap UMKM (kasus kota Banjarbaru: bunga pinjaman dipotong di depan

sebelum modal tersebut dipergunakan)

Peningkatan peran Badan Pemberdayaan Masyarakat Daerah (BPMD)

1. Kredit tanpa agunan bagi UMKM

2. Bantuan modal melalui program usaha ekonomi produktif (UEP)

2 Sumber Daya Manusia

1. Rendahnya tingkat pendidikan dan

keterampilan

2. Kurangnya pembinaan, sarana dan prasarana untuk Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

1. Peningkatan peran swasta terhadap pendidikan dan pelatihan

2. Peningkatan peran LSM terhadap usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia

1. Pemberian subsidi pendidikan dan pelatihan keterampilan pada penduduk miskin.

2. Memberi kemudahan perijinan untuk melakukan pelatihan.

3. Memberikan kesempatan kepada LSM untuk memberikan suara dalam proses pengambilan kebijakan publik

4. Memberikan subsidi modal dan ruang untuk tempat usaha

5. Mendatangkan orang yang sukses yang berawal dari


117

ketidakberdayaan

3 Demokrasi Ekonomi

1. Kurangnya payung hukum yang melindungi UMKM

2. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelaku ekonomI

1. Tercipta pola

kemitraan antara UMKM dengan pengusaha yang lebih besar

1. Membuat Peraturan

Daerah yang melindungi UMKM

2. Membuat Peraturan Daerah tentang kemitraan

4 UMKM

1. Lemahnya jejaring antar sektor-sektor (swasta terhadap pemerintah dan pemerintah terhadap pemerintah) informal terhadap peningkatan UMKM

2. Lemahnya kelembagaan yang menangani penyediaan bahan baku, produksi, dan pemasaran hasil UMKM

1. Meningkatkan promosi produk-

produk industri dari UMKM

2. Membantu design

kemasan dan produk agar lebih menarik dan higienis (khusus

produk makanan dan minuman

5 Isolasi Kemiskinan

1. Kurangnya upaya-upaya membuka potensi ekonomi masyarakat pesisir

2. Kurangnya pengembangan kawasan hinterland

Melakukan pemetaan potensi ekonomi di wilayah pesisir dan kawasan hinterland

Melakukan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan untuk pengembangan usaha di wilayah pesisir maupun

kawasan hinterland


118

Kelompok C ( Sarana – Prasarana Perkotaan atau Termasuk ICT )

No

ISU PERMASALAHAN

KEBIJAKAN

STRATEGI

1 Pokok isu: Prasarana Dasar/Umum: Listrik, Air bersih, Drainse, Sampah,

Limbah/sanitasi

Jangka Panjang :

1. Ketersediaan air baku yang tidak memenuhi standar

2. Kebutuhan prasarana dasar transportasi darat lintas Kalimantan

(kereta api dan jalan raya)

3. Kebutuhan listrik

Jangka Panjang :

1. Pemeliharaan hutan dihulu dan Pembangunan bendungan di hilir

2. Pengembangan jaringan pelayanan sistem air limbah skala kota (mayoritas kawasan di Kalimantan terlayani oleh jaringan air

limbah baik yang on-site maupun off-site sistem)

Jangka Menengah :

1. Banjir, drainase yang buruk, serta lahan resapan yang semakin berkurang

2. Ketersediaan air baku yang tidak memenuhi standar

3. Kurang memadainya prasarana air bersih

4. Terjadinya salinasi dan sedimentasi air sungai yang tinggi

5. Kebutuhan listrik kurang

6. Sampah tidak tertangani dengan baik: a) Sarana angkutan sampah masih kurang, b) Kurangnya TPS

7. Sampah sungai yang belum tertangani

8. Limbah rumah tangga dan industri tidak tertangani (dengan catatan khusus Banjarmasin 2% sudah terlayani IPAL)

9. Sistem drainase perkotaan belum tertata dengan baik

10. Sistem drainase lingkungan yang belum

Jangka Menengah :

1. Melestarikan sumber air baku secara terpadu termasuk penataan ruang kawasan hulu maupun

pemeliharaan sungai

2. Menerapkan konservasi dan reboisasi hutan secara konsisten

3. Menjabarkan dan

menegakkan peraturan perundangan yang terkait dengan tata ruang dan penggunaan prasarana dan sarana kota

4. Mengurangi tingkat kebocoran air bersih baik secara teknis maupun administratif

5. Membangun dan memperluas sarana pengolahan serta jaringan pelayanan air bersih

6. Meningkatkan keterpaduan perencanaan dan pengembangan prasarana dan sarana air bersih

7. Meningkatkan kapasitas dan jaringan listrik khusus untuk pelayanan lokal hingga kebutuhan lokal yang selalu berkembang terpenuhi

8. Memanfaatkan sumber daya alam lokal (batu bara dan

Jangka Menengah :

1. Komitmen politik dari pimpinan daerah

2. Peningkatan kapasitas teknis dan manajerial (koordinasi) dari aparat di sektor-sektor terkait

3. Peningkatan partisipasi masyarakat dari tingkat bawah mulai dari

perencanaan hingga pengawasan

4. Penghargaan berbasis kinerja termasuk insentif dan disinsentif

5. Kerjasama antar daerah baik antar kabupaten/kota dalam satu provinsi maupun antar provinsi di seluruh Kalimantan

6. Meningkatkan peran investasi swasta dalam pembangunan sarana dan prasarana serta perumahan melalui


119

terpelihara dengan baik

sumber air) untuk kepentingan daerah (khususnya untuk pembangkit listrik)

9. Mengembangkan system jaringan listrik inter-connected di seluruh pulau Kalimantan melalui sharing pendananaan APBD masing –masing provinsi dan kabupaten/kota maupun swasta serta pemerintah pusat

10. Menindaklanjuti kerjasama

antar provinsi dalam pembangunan jalan Trans Kalimantan disertai dengan pengendalian tata ruang sepanjang jalan

11. Meningkatkan keterpaduan perencanaan pengembangan dan pemanfaatan jaringan listrik

12. Mengembangkan kerjasama

antara pemerintah daerah dengan PLN yang dapat mendorong percepatan pemenuhan kebutuhan listrik daerah

13. Meningkatkan system pengelolaan dan pengumpulan sampah, baik di aliran sungai maupun di daratan minimal 85% tahun 2015 sampah terangkut dan terolah

14. Pengembangan jaringan pelayanan sistem air limbah skala kota (setidaknya 10% pada tahun 2015 kawasan perkotaan di Kalimantan terlayani oleh jaringan air limbah baik yang on-site maupun off-site sistem)

15. Menggalakkan kampanye kepedulian kebersihan lingkungan termasuk badan sungai

16. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pembangunan sarana dan prasarana persampahan terpadu

17. Mendorong diterapkannya

kebijakan larangan dan sanksi buang sampah di sembarang tempat

insentif dan disinsentif, kemudahan perizinan,

pengurangan pajak, Kerjasama Pemerintah dan Swasta, dll.

7. Membentuk lembaga pengelola hutan yang jelas di tingkat eco-region DAS (KPH)


120

(termasuk di sungai)

18. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pembangunan jalan dan jembatan regional (lintas kalimantan) yang berwawasan lingkungan

19. Meningkatkan perencanaan dan pembangunan sarana

dan prasarana transportasi sungai dan udara

2 Pokok isu: Prasarana Umum: Pendidikan, Kesehatan, Taman bermain-RTH, Sosial/komunitas, Pasar

Jangka Panjang :

1. RTH dan Hutan kota

2. Pemanfaatan hutan oleh masyarakat (wisata hutan)

3. Menggalakkan reboisasi

Jangka Panjang :

1. Mewujudkan RTH 30% di seluruh kawasan perkotaan Kalimantan sesuai dengan UU 26 tahun 2007, termasuk hutan kota dan obyek wisata hutan

2. Memastikan terwujudnya prasarana dan sarana kesehatan, dan pendidikan

yang berbasis sungai dan ramah lingkungan

3. Memastikan ketercapaian pengembangan sarana dan prasarna serta pola pendidikan terpadu

4. Memastikan ketercapaian pengembangan dan pembangunan pasar tradisional

3 Pokok isu: Perumahan Jangka panjang : -

Jangka panjang :

1. Memastikan terpenuhinya perumahan rakyat yang layak huni dan ramah lingkungan (tidak ada backlog)

2. (Lanjutan kegiatan untuk jangka panjang)

3. Memastikan bahwa tidak ada lagi lingkungan dan permukiman kumuh

Jangka Menengah :

1. Keterbatasan perumahan layak dan terjangkau

Jangka Menengah :

1. Mewujudkan perencanaan/ penataan dan pembangunan perumahan rakyat yang


121

2. Meluasnya permukiman kumuh

layak huni dan ramah lingkungan

2. Mendorong pelestarian rumah khas daerah Kalimantan

3. Mempercepat penataan lingkungan dan permukiman kumuh

4. Mewujudkan perencanaan dan pembangunan rusunawa

4 Pokok isu: Khas wil Kalimantan:

Jangka panjang :

1. Belum dimanfaatkannya potensi lahan gambut

2. Batas yang jelas antara permukiman dan hutan

3. Penetapan sempadan sungai dengan memperhatikan

permukiman di atas sungai (diberi pedestrian sebagai pembatas yang dilengkapi dengan

sarana tambatan perahu)

4. Mangrove berkurang dan tidak terpelihara

5. Kesenjangan prasarana

dan sarana di daerah perbatasan

6. Belum dimanfaatkanya potensi garam yang bersumber dari gunung

Jangka panjang :

1. Memastikan terwujudnya konservasi lahan gambut

2. (Lanjutan kegiatan untuk jangka panjang)

Jangka Menegah :

1. Sungai sebagai sarana transportasi dan sumber air bersih terancam

2. Perkampungan atas air terancam

3. Hutan tergerus oleh permukiman perlu pemberian batas yang

jelas

4. Pentingnya

Jangka Menengah :

1. Menggalakkan konservasi lahan gambut yang rusak

2. Menata dan mengawasi batas wilayah antar kabupaten/kota, provinsi maupun antar Negara.

3. Penataan sempadan sungai dengan memperhatikan permukiman di atas sungai

(diberi pedestrian sebagai pembatas yang dilengkapi dengan sarana tambatan


122

pembangunan dan pembenahan prasarana jembatan yang mengakomodir

transportasi air dibawahnya

5. Transportasi air perlu diperbaiki

6. Belum

dimanfaatkannya potensi lahan gambut

7. Kurangnya lahan pertanian untuk persawahan

8. Rendahnya Law enforcement terhadap penebangan liar dan pembakaran hutan

9. Belum dimanfaatkannyan varietas hayati khas kalimantan

perahu)

4. Pemeliharaan dan pelestarian hutan mangrove

5. Mewujudkan perencanaan

dan pembangunan prasarana dan sarana di daerah perbatasan sehingga kawasan perbatasan dapat menjadi bagian depan negara

Indonesia

6. Mewujudkan pemeliharaan dan pelestarian serta pengembangan potensi garam yang bersumber dari gunung

7. Mewujudkan pemeliharaan dan pelestarian serta pengembangan varietas hayati yang khas di wilayah

Kalimantan

8. Mewujudkan serta melestarikan lahan pertanian untuk persawahan


123

Kelompok D ( Ketimpangan Tata Ruang dan Regional )

No ISU PERMASALAHAN KEBIJAKAN Jangka Panjang

STRATEGI

1

TATA RUANG:

Belum ada konsistensi

kebijakan dan strategi

pengembangan sistem

perkotaan nasional dan

daerah begitu pula antara

daerah dengan subsistem

daerah lainya.

Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Kepulauan Kalimantan

Jangka Panjang: Membuat system tata ruang Kalimantan yang terpadu dan terkait antara daerah dan termasuk hubungan dengan Negara tetangga dan kepulauan tetangga Jangka Menengah: 1. Melahirkan legalitas tentang

BKPRKK

2. Menyusun program rencana aksi tahunan dimulai dari tahun 2010

2 Belum terbangunnya suatu simpul dan kerjasama ekonomi yang lebih produktif antar daerah dalam suatu sistem kewilayahan tata ruang terpadu Kalimantan

Lebih memproaktifkan forum gubernur se- Kalimantan dalam membangun kerja sama ekonomi berbasis tata ruang yang terpadu dan terintegrasi

Jangka Panjang: Bappeda Propinsi bersama Bappenas mempersiapkan rencana kerja ekonomi (economic work plan) yang berbasis tata ruang yang terpadu dan terintegrasi dengan kepulauan tetangga dan Negara tetangga Jangka Menengah: Bappeda Propinsi bersama Bappeda Kabupaten/Kota mempersiapkan program kerja ekonomi (sarana & prasarana) yang berbasis tata ruang yang akan dibahas oleh para gubernur pada pertemuan tahun 2010

3 Sistem pemanfaatan ruang di daerah perkotaan belum berbasis lingkungan yang harmonis, asri dan lestari

Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan perkotaan dalam rangka menumbuhkembangkan kehidupan yang amanah, mawaddah dan sakinah.

Jangka Panjang: Bappeda Propinsi menyusun sebuah system pemanfaatan ruang yang ramah lingkungan untuk kepentingan percepatan pembangunan perkotaan dan daerah dalam arti luas. Jangka Menengah: Membuat program-program koordinasi tahunan yang pro aktif bagi instansi2 yang terkait dilingkungan kota khususnya (al. Badan Lingkungan Hidup, Dinas Sungai, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas PU, Dinas Tata Kota) dan propinsi secara umum dalam implementasi program peningkatan lingkungan sehat


124

berbasis tata ruang

4 Lambannya legitimasi

RTRWP sehingga belum

dapat diintegrasikan

secara terpadu dengan

RTRWK dan strategi

pembangunan daerah

dalam arti keseluruhan

Bappeda dan Dinas PU secara bersama bekerja lebih intensif lagi untuk menyiapkan konsep perencanaan RTRWP/RTRK yang akan diusulkan ke Dep. PU dan Depdagri, sehingga pada tahun 2010 terlegitimasi.

Jangka Panjang: Bappeda Propinsi bersama dengan Bappenas menyiapkan system kerja sama terpadu dalam pembangunan daerah perkotaan. Jangka Menengah: Paling lambat awal semester I tahun 2010 diharapkan kedua lembaga yang bertanggung jawab (Bappeda dan Dinas PU) sudah dapat menyampaikan konsep perencanaan RTRWP/RTRK

5 Perlu lebih ditingkatkan

kesadaran stake holders

dalam mematuhi dan

memanfaatkan sistem

tata ruang kepulauan

dalam rangka

mendayagunakan ruang

di daerah masing-masing

sehingga terjalin

pembangunan antar

daerah yang sinergis.

Sosialisasi yang lebih intensif perlu dilakukan segera sehingga semua stake holder mendapatkan kesadaran yang tinggi tentang pentingnya tata ruang benar bagi kehidupan sehari-hari

Jangka Panjang: Pemerintah kota dan LSM sudah waktunya berkoordinasi dengan daerah-daerah tetangga dalam implemntasi program-program aksi lingkungan perkotaan yang sehat Jangka Menengah: Pemerintah Kota dan LSM secara bersama-sama membuat program aksi yang lebih konkrit untuk meningkatkan kesadaran akan

pentingnya lingkungan perkotaan yang sehat dan berkelanjutan.

6

KETIMPANGAN

REGIONAL:

Perlu sumber-sumber

pendapatan dari daerah

dikembalikan dalam

rangka mempercepat

pembangunan di daerah.

Bappeda Propinsi bersama Bappenas dan Kabupaten/Kota harus mengidentifikasi, mengevaluasi dan menetapkan segera bagian yang jelas sumber pendapatan yang menjadi hak daerah, dengan system pembagian 60 % daerah dan 40 % pusat.

Jangka Panjang: Bappeda dan Dinas Pendapatan Propinsi dan Kabupaten/Kota sudah harus secara bersama-sama menyiapkan pola dan system yang jelas tentang pembagian pendapatan antara pusat dan daerah, sampai tahun 2025 Jangka Menengah: Lembaga terkait (Pemerintah Pusat dan Daerah) secara bersama-sama harus menyiapkan usulan yang terkait dengan pembagian pendapatan antara pusat dan daerah sehingga dapat diimplementasikan paling lambat tahun 2010


125

7 Pembangunan

infrastruktur harus

diinisiasi lebih awal

untuk menarik investor

ke daerah dalam rangka

percepatan

pembangunan di daerah.

Mendorong dan memfasilitasi agar pihak swasta tertarik untuk berkiprah dalam

pembangunan infrastruktur (jalan, listrik dan air minum, air limbah, persampahan) untuk

kepentingan pembangunan didaerah perkotaan

Jangka Panjang: Bappeda Propinsi bersama dengan bappenas menyiapkan sebuah system

kerja sama daerah dengan pihak swasta baik ditingkat domestic maupun ditingkat international terutama dengan Negara-negara tetangga.

Jangka Menengah:

Memberikan keringanan dan kemudahan serta insentif untuk pihak swasta supaya berinvestasi dengan ongkos yang murah, hal ini harus sudah dimulai tahun 2010 sehingga

terwujud peningkatan yang lebih signifikan daya saing kota dengan cara mengembangkan infrastruktur yang lebih kondusif.

8 Perlu

ditumbuhkembangkan

regulasi yang menyentuh

dan menguntungkan

kepentingan usaha rakyat

kecil ( CQ. sektor

informal), termasuk

dalam hal ini yang terkait

dengan pembangunan

usaha mikro kecil dan

menengah di kota.

Dibentuk sebuah kelembagaan di kota yang bisa memberikan bantuan mangemen dan pendanaan secara parallel berbasis resiko ditanggung bersama dalam hal ini perlu ditumbuh kembangkan modal ventura (seed capital) disamping member insentif agar program-program lain (PNPM P2KP, BPLM dan lain-lain) lebih mudah implemntasinya di daerah perkotaan

Jangka Panjang: Pemerintah daerah propinsi bersama Bank Indonesia harus menginisiasi berdirinya Bank Daerah yang khusus menangani persoalan pendanaan murah untuk usaha rakyat kecil dan UMKM. Jangka Menengah: Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perindag bersama dengan Bank Indonesia didaerah sudah harus menyiapkan dan mendata potensitas usaha rakyat dan UMKM pada tahun 2010, sehingga dapat terbentuk lembaga ventura kota, kemudian terbentuk system koordinasi pendanaan yang lebih sistimatis dan mudah diakses


126

Kelompok E ( Kelembagaan dan Tata Kelola )

No

ISU PERMASALAHAN KEBIJAKAN

STRATEGI

1 Sebagai dampak dari politik hukum PILKA-DA

membentuk seorang Kepala Daerah yang kurang berkompetensi dan tidak memiliki kon-sep yang jelas bagai-mana membangun dan

menata kota sesuai dengan visi dan misi kota

1. Kompetensi yang dimiliki bagi calon Kepala Daerah

/Wakil Kepala Daerah di-bidang manajemen perko-taan

2. Peningkatan kompetensi

bagi Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah dibidang manajemen per-kotaan

1. Selektifitas kompetensi manajemen perkotaan bagi

calon Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah

2. Pembekalan kompetensi manajemen perkotaan bagi

calon Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah

3. Peningkatan kompetensi ma-najemen perkotaan bagi Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah melalui pendidikan formal

4. Pembekalan kompetensi manajemen perkotaan bagi Kepala Daerah / Wakil

Kepala Daerah

2 Besarnya biaya untuk memenangkan PILKA-DA berimplikasi pada rentannya Kepala Daerah untuk melakukan penyalahgunaan wewe-nang

1. Penataan sistem PILKA-DA yang lebih efisien dan efektif

2. Regulasi bagi pelaku money politic

1. Mengefektifkan calon in-dependent dengan persyaratan yang lebih proporsional

2. PILKADA melalui pemili-han di DPRD secara de-mokratis

3. Menyusun Peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai money politic PILKADA

4. Penegakan hukum bagi partai pengusung maupun bagi pihak yang terlibat dalam money politic

3 Tidak adanya regulasi yg kuat (perda) dlm pena-nganan perkotaan yg

merupakan penjabaran RPJMD ke RIPJMD perkotaan

1. Menjamin pengelolaan kota/perkotaan termuat dalam kebijakan RPJMD

2. Menjamin RIPJMD

menjadi dokumen resmi perencanaan kota

1. Mengintegrasikan perenca-naan ruang kota ke dalam RPJMD.

2. Menuangkan RIPJMD ke

dalam Renstra SKPD dan Konsistensi SKPD untuk melaksanakan RIPJMD


127

4 Belum efektifnya kelem-bagaan yang menata secara dini pada kawa-san perkotaan di luar kota

Regulasi TUPOKSI kelembagaan pengelolaan kawasan perkotaan di luar kota

Penyusunan uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD

5 Keterbatasan kemam-puan APBD pada daerah pemekaran menjadi isu regional dan nasional

Regulasi sumber-sumber PAD Kabupaten / Kota

Menggali sumber-sumber potensi PAD

6 Kurangnya SDM peren-cana/pengelola kota dan penempatan yang tidak

sesuai dengan kompe-tensinya

Rekruitmen dan penempatan pegawai baru sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan

Mengusulkan formasi pegawai yang berkompetensi dalam bidang manajemen perkotaan

7 Pola & mekanisme ker-jasama antar pemerintah kota/kabupaten & swasta belum sepenuhnya me-menuhi 3 pilar dalam Good Governance (pe-merintah, swasta & masyarakat)

Keputusan bersama Kepala Daerah tentang kerjasama wilayah

Mempercepat keputusan bersama tentang pengelolaan wilayah.

8 Pembangunan yang dilakukan di perkotaan baik

yang dilakukan oleh masyarakat, swasta mau-pun pemerintah tidak mengacu pada rencana kota

Pengendalian pembangunan kota yang mengarah kepada

rencana kota

Pemerintah Kota melakukan penegakan hukum yang tegas.


128

Kelompok F ( Lingkungan dan Mitigasi Resiko Bencana )

No ISU PERMASALAHAN

KEBIJAKAN

STRATEGI

1 Isu Kelembagaan: Pengawasan Lingkungan yang belum optimal Kerja sama regional dan antar sektor yang belum optimal

Jangka Menengah: Mempertegas kewenangan pengawasan lingkungan. Meningkatkan kapasitas pengawas lingkungan. Jangka Panjang: Mewujudkan peran pengawas lingkungan. Mewujudkan pengadilan lingkungan. Jangka Menengah: Meningkatkan peran lembaga regional dan antar sektor.

Jangka Menengah: Pendidikan dan pelatihan bagi pengawas lingkungan. Penambahan jumlah PPNS/pengawas lingkungan. Jangka Panjang: Penghargaan dan insentif bagi pengawas lingkungan . Penyediaan perangkat hukum yang memadai. Jangka Menengah: Konsolidasi antar lembaga lingkungan. Program kerja sama antar lembaga lingkungan .

2 Kehutanan: Masih terjadinya

perambahan dan pembalakan

Kebakaran hutan

Jangka Menengah:

Memastikan penegakan hukum. Memastikan status hutan. Jangka Panjang:

Memantapkan pengelolaan hutan. Jangka Menengah dan jangka panjang: Memastikan penegakan hukum. Memperkuat kelembagaan penjaga kebakaran hutan.

Jangka Menengah:

Penegakan sanksi sesuai hukum yang berlaku. Penetapan tata batas yang jelas. Jangka Panjang:

Pengelolaan hutan yang lestari. Jangka Menengah dan jangka panjang: Penegakan sanksi sesuai hukum yang berlaku. Penambahan jumlah aparat, sarana, anggaran yang memadai .

3 Masih banyaknya pertambangan yang mengabaikan lingkungan

Jangka Menengah: Memastikan penegakan hukum. Meningkatkan kapasitas pengawas lingkungan di wilayah pertambangan.

Jangka Menengah: Penegakan sanksi sesuai hukum yang berlaku. Penambahan jumlah aparat, sarana, anggaran yang memadai.

4 Sungai : Berkurangnya sempadan sungai

Jangka Menengah dan jangka panjang: Mewujudkan Perda tentang sungai.

Relokasi pemukiman di sempadan sungai. Peningkatan pengawasan .

Jangka Menengah & panjang: Penegakan perda tentang sungai. Sosialisasi perda yang berlaku

kepada masyarakat. Penambahan jumlah aparat


129

Pencemaran sungai dari limbah rumah tangga, kapal dan industri

Jangka Menengah: Pengendalian pencemaran sungai melalui peraturan dan perundangan Mendorong terbentuknya masyarakat yang

cinta sungai Menjadikan sungai sebagai beranda depan Jangka Panjang:

Menjadikan sungai bernilai ekonomis tinggi, ekologis dan historis

pengawas yang memadai. Revitalisasi sungai dalam RTRW.

Jangka Menengah: Peningkatan pengawasan sungai. Pembentukan organisasi kemasyarakatan yang cinta sungai

Jangka Panjang:

Penataan sungai sesuai kondisi alam

5 Polusi air, udara dan tanah yang makin meningkat

Jangka Menengah: 1. Pengendalian penambahan jumlah

kendaraan bermotor

2. Pengendalian polusi air, udara dan tanah

3. Pengetatan izin pendirian industri Jangka Panjang: Mendorong penggunaan bahan bakar non fosil

Jangka Menengah: 1. memberlakukan pajak

progresif kendaraan bermotor

2. Pemberlakuan uji emisi kendaraan bermotor secara berkala

3. Pengujian kualitas air tanah

4. Memperkuat pengawasan terhadap dokumen lingkungan

Jangka Panjang: 1. Melakukan ujicoba

penggunaan bahan bakar non fosil

2. Menyediakan sarana penunjang bahan bakar non fosil

Ruang Terbuka

Hijau dan ruang publik yang semakin berkurang

Jangka Menengah:

Penambahan luas ruang terbuka hijau dalam RTRW hingga 20%

Jangka Panjang: Terpenuhinya minimal 30% untuk RTH dan

ruang publik

Jangka Menengah:

1. Penyediaan lahan untuk

penghijauan

2. Melakukan penghijauan dan

pemeliharaan ruang terbuka hijau dan ruang publik

3. Pemberian sanksi tegas bagi pelaku perusakan RTH dan

ruang publik Jangka Panjang: Pembelian kembali lahan untuk

penghijauan


130

Pembangunan perkotaan yang tidak tertata dan tidak terkendali

sehingga masih banyaknya kawasan dan pemukiman kumuh

Jangka Menengah: 1. Pengendalian migrasi

2. Relokasi dan penataan ulang sesuai RTRW

3. Memastikan penurunan kawasan pemukiman kumuh sebesar 25%

Jangka Panjang: Memastikan penurunan kawasan pemukiman

kumuh sebesar75%

Jangka Menengah: 1. Pembangunan rumah

murah/rumah susun

2. Translokal bagi masyarakat

Jangka Panjang: Penyediaan anggaran yang

proporsional untuk perbaikan daerah kumuh

Keanekaragaman hayati yang semakin berkurang

Jangka Menengah: Melestarikan keanekaragaman hayati Jangka Panjang: Menjaga dan Mengembangkan keanekaragaman hayati

Jangka Menengah: 1. Mengadakan penelitian untuk

pengembangan biodiversity

2. Melakukan penangkaran dan pelestariannya

3. Melindungi flora dan fauna

4. Menciptakan habitat bagi kehidupan flora dan fauna

Jangka Panjang: 1. Penyediaan sarana dan

prasarana pendukung

2. Membuat payung hukum untuk melindungi keanekaragaman hayati

Belum adanya institusi yang menangani bencana

secara khusus

Jangka Menengah: 1. Membentuk lembaga penanggulangan

bencana minimal di kabupaten/kota

2. Menciptakan masyarakat sadar bencana

Jangka Panjang: Terciptanya masyarakat Sadar bencana

Jangka Menengah: 1. Meyiapkan SDM yang terlatih

2. Menyiapkan sarana dan

prasarana penaggulangan bencana

3. Memasukan kurikulum pendidikan penanggulangan bencana ke setiap sekolah

4. Sosialisasi kepada masyarakat

strategi penangan bencana Jangka Panjang:


131

SIDANG PARALEL

3.3 Exercise Pengisian Kuisioner AHP

Ringkasan hasil analisis AHP Pengembangan Kebijakan dan Strategi

Perkotaan berdasarkan responden Pulau Kalimantan (angka dalam

kurung merupakan persentase berdasarkan bobot prioritas yang sudah

diurutkan) :

Gambaran Umum

• Model kota-kota yang diharapkan dimasa depan :

1. Global Cities (0.405)

2. Regional Center (0.356)

3. Local Center (0.239)

( catatan : angka dalam kurung adalah bobot prioritas yang sudah diurutkan )

Gambaran Spesifik

Hasil perhitungan bobot prioritas jika berdasarkan model perkotaan

yang diharapkan dimasa depan yang berkaitan dengan masalah –

masalah yang dihadapi, kebijakan yang akan diterapkan dan alternatif

strategi yang akan dilakukan ialah sebagai berikut :

• Global Cities

- Masalah

- Kebijakan

- Strategi

• Regional Center

- Masalah

- Kebijakan

- Strategi

• Local Center

- Masalah


132

- Kebijakan

- Strategi

Hasil analisis Pulau Kalimantan selengkapnya, dapat dilihat pada ( Rincian

Lihat Lampiran..... ) beserta dengan Kuisioner AHP yang masih kosong.

Fasilitator :

1. Eko Kusmurtanto

Peserta :

1. .........................

2. ..........................

3. ...............

3.4 Rangkuman Hasil Sidang Kelompok

Team Leadar Oleh Wicaksono Sarosa

Terdapat kesimpulan dari hasil lokakarya regional di Banjarmasin ,

sebagai berikut :

• Keterkaitan kota dengan hutan dan kuatnya peran sungai, serta lahan

gambut

• Adanya wilayah-wilayah perbatasan yang perlu dicermati dalam

penyusunan kebijakan dan strategi nasional

• Adanya isolasi akses yang berujung pada kemiskinan (bukan hanya

ekonomi, tapi juga dalam kesempatan untuk meningkatkanSDM).

• Ada hak daerah untuk mendapatkan manfaat dari SDA yang lebih

adil dan dapat lebih memberdayakan daerah


133

PENUTUPAN Sambutan Penutupan oleh Bappeda Kota Banjarmasin, (Rincian Lihat

Lampiran ..........), , Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Lokakarya (Rincian Lihat

Lampiran ..... ), Komentar dan Saran Peserta (Rincian Lihat Lampiran .....) dan

Dokumentasi photo ( Rincian Lihat Lampiran ..........).


134

LAMPIRAN

1. Surat Undangan Peserta

2. Panduan Lokakarya Regional 4 Kalimantan

3. Susunan Acara

4. Sambutan Laporan Panitia Direktur Bina Program, Direktorat Jenderal Cipta

Karya, Departemen Pekerjaan Umum

5. Sambutan Selamat Datang Walikota Banjarmasin

6. Sambutan Pengarahan dari Sesditjen Cipta Karya

7. Sambutan Pengarahan Direktur Perkotaan Perdesaan Bappenas

8. Paparan draft awal KSPN oleh Tim Leader Konsultan

9. Paparan Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan

10. Paparan Praktik Kota Terbaik dari Walikota Pontianak

11. Paparan Praktik Kota Terbaik dari Walikota Balikpapan

12. Paparan Praktik Kota Terbaik dari Walikota Banjarmasin

13. Input Narasumber (bahan paparan) Drs. Muhammad Arifin ,M

14. Input Narasumber (bahan paparan) Budi Suryadi,S.Sos,M.Si

15. Input Narasumber (bahan paparan) Drs. Haris Fadillah,M.Si

16. Input Narasumber (bahan paparan) Dr. Didik Hadiyatno,SE,MSi

17. Input Narasumber (bahan paparan) Prof.Dr.Ir.Udiansyah,Ms

18. Input Narasumber (bahan paparan) Prof.Dr.Firwan Tan,SE.Ec,DEA.ING

19. Input Narasumber (bahan paparan Prof.Dr.Ellyano S. Lasam,SE,MSi

20. Input Narasumber (bahan paparan) Dr. H. Asmui,M.Si

21. Input Narasumber (bahan paparan) Ir. Haryo Sasongko

22. Input Narasumber (bahan paparan) Prof.Dr.Ir.H. Yudi Firmanul Arifin,M.Sc

23. Input Narasumber (bahan paparan) Dr.Ir.Sumaryono,M.Sc

24. Hasil Kompilasi data AHP dan Kuisioner AHP.

25. Sambutan Penutupan Kepala Bappeda Kota Banjarmasin .

26. Database Regional Pulau Kalimantan

27. Rangkuman Hasil Lokakarya Regional ke - 4 Kalimantan

28. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Lokakarya oleh Peserta

29. Komentar dan Saran Peserta

30. Dokumentasi photo

Documents

695