Laporan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Alba Medika
Ploso
Laporan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Alba Medika
Ploso
II. Tinjauan Tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Apotek2.1.
Persyaratan Pendirian ApotekPersyaratan pendirian apotek merupakan
persyaratan yang mengatur terkait personil dan sarana sebagai
pelaku dan tempat untuk dapat menjalankan praktek. Personil yang
dimaksud adalah seorang apoteker yang bertindak sebagai apoteker
pengelola apotek yang bertanggung jawab atas pekerjaan kefarmasian
yang dijalankan di Apotek. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan
RI No. 922/Menkes/Per/X/1993 pada Ban III pasal 5 disebutkan bahwa
untuk dapat dikatakan sebagai seorang apoteker pengelola apotek,
seseorang tersebut telah memenuhi beberapa kriteria antara lain :a.
Ijazahnya telah terdaftar pada Departemen Kesehatan.b. Telah
mengucapkan sumpah/janji sebagai Apoteker.c. Memiliki Surat Izin
Kerja dari Menteri.d. Memenuhi syarat-syarat kesehatan fisik dan
mental untuk melaksanakan tugasnya sebagai Apoteker.e. Tidak
bekerja di suatu perusahaan farmasi dan tidak menjadi Apoteker
Pengelola Apotek di Apotek lain.Selanjutnya disebutkan pula pada
Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 922/MENKES/Per/X/1993 tentang
Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek, dalam Bab IV Pasal 6
yaitu sebagai berikut: a. Untuk mendapatkan izin apotek, Apoteker
atau Apoteker yang bekerja sama dengan pemilik sarana yang telah
memenuhi persyaratan harus siap dengan tempat, perlengkapan
termasuk sediaan farmasi dan perbekalan lainnya yang merupakan
milik sendiri atau milik pihak lain.b. Sarana apotek dapat
didirikan pada lokasi yang sama dengan kegiatan pelayanan komoditi
lainnya di luar sediaan farmasi.c. Apotek dapat melakukan kegiatan
pelayanan komoditi lainnya di luar sediaan farmasi.Menurut
Keputusan Menteri Kesehatan No. 1332/MenKes/SK/X/2002 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Menteri Kesehatan RI No.
922/MenKes/Per/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian
Izin Apotek, dalam pasal 4 (tentang pelimpahan wewenang pemberian
izin apotek), disebutkan :a. Izin Apotek diberikan oleh Menteri.b.
Menteri melimpahkan wewenang pemberian izin apotek kepada Kepala
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.c. Kepala Dinas Kesehatan
kabupaten/Kota wajib melaporkan pelaksanaan pemberian izin apotek
sekali setahun kepada Menteri dan Tembusan disampaikan kepada
Kepala Dinas Kesehatan Propinsi.2.2. Tata Cara Permohonan Izin
ApotekBerdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No.
922/MenKes/Per/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian
Izin Apotek, pasal 2, disebutkan sebagai berikut :a. Sebelum
melaksanakan kegiatannya, Apoteker pengelola Apotek wajib memiliki
Surat Izin Apotek.b. Izin Apotek berlaku untuk seterusnya selama
Apotek yang bersangkutan masih aktif melakukan kegiatan dan
Apoteker Pengelola Apotek dapat melaksanakan pekerjaannya dan masih
memenuhi persyaratan.c. Untuk memperoleh izin apotek tidak dipungut
biaya dalam bentuk apapun.Kemudian mengenai tata cara pemberian
izin apotek diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan No.
1332/MenKes/SK/X/2002 :a. Pasal 71. Permohonan Izin Apotek diajukan
kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan menggunakan
contoh Formulir Model APT-1 dengan menyertakan lampiran:a)
Salinan/foto copy Surat Izin Kerja Apotekerb) Salinan/foto copy
Kartu Tanda Pendudukc) Salinan/foto copy denah bangunand) Surat
yang mengatakan status bangunan dalam bentuk akte hak
milik/sewa/kontrake) Daftar Asisten Apoteker dengan mencantumkan
nama, alamat, tanggal lulus dan nomor surat izin kerjaf) Asli dan
salinan/foto copy daftar terperinci alat perlengkapan Apotekg)
Surat pernyataan dari Apoteker Pengolola Apotek bahwa tidak bekerja
tetap pada perusahaan farmasi lain dan tidak menjadi Apoteker
Pengelola Apotek di Apotek lainh) Asli dan salinan/foto copy surat
izin atasan bagi pemohon Pegawai Negeri, Anggota ABRI, dan Pegawai
Instansi Pemerintah lainnyai) Akte perjanjian kerjasama Apoteker
Pengelola Apotek dengan Pemilik Sarana Apotekj) Surat pernyataan
pemilik sarana tidak terlibat pelanggaran peraturan
perundang-undangan di bidang obat2. Dengan menggunakan Formulir
APT-2, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 6
(enam) hari kerja setelah menerima permohonan dapat meminta bantuan
teknis kepada Kepala Balai POM untuk melakukan pemeriksaan setempat
terhadap kesiapan apotek untuk melakukan kegiatan.3. Tim Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota atau Kepala Balai POM selambat-lambatnya 6
(enam) hari kerja setelah permintaan bantuan teknis dari Kepala
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melaporkan hasil pemeriksaan
setempat dengan menggunakan contoh formulir APT-3.4. Dalam hal
pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) tidak
dilaksanakan, Apoteker Pemohon dapat membuat surat pernyataan
siapmelakukan kegiatan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
setempat dengan tembusan kepada Kepala Dinas Propinsi dengan
menggunakan contoh Formulir Model APT-4.5. Dalam jangka waktu 12
(dua belas) hari kerja setelah diterima laporan hasil pemeriksaan
sebagaimana dimaksud ayat (3), atau pernyataan dimaksud ayat (4),
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat mengeluarkan Surat
Izin Apotek dengan menggunakan contoh Formulir Model APT-5.6. Dalam
hal hasil pemeriksaan Tim Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau
Kepala Balai POM dimaksud ayat (3) masih belum memenuhi syarat,
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat dalam waktu 12 (dua
belas) hari kerja mengeluarkan Surat Penundaan dengan menggunakan
contoh Formulir Model APT-6.7. Terhadap Surat Penundaan sebagaimana
dimaksud ayat (6), Apoteker diberi kesempatan untuk melengkapi
persyaratan yang belum dipenuhi selambat-lambatnya dalam jangka
waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal Surat Penundaan.b. Pasal
9Terhadap permohonan izin apotek yang ternyata tidak memenuhi
persyaratan dimaksud pasal 5 dan atau pasal 6, atau lokasi Apotek
tidak sesuai dengan permohonan, maka Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota setempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 12
(dua belas) hari kerja wajib mengeluarkan Surat Penolakan disertai
dengan alasan-alasan dengan mempergunakan contoh Formulir Model
APT-7. Untuk memperoleh izin apotek tidak dipungut biaya dalam
bentuk apapun. Surat Ijin Apotek hanya berlaku selama 5 tahun, jika
apotek yang bersangkutan masih aktif melakukan kegiatan, maka
Apoteker Pengelola Apoteknya harus melakukan perpanjangan SIA
tersebut sehingga Apoteker Pengelola Apotek dapat terus melakukan
pekerjaannya.2.3. Studi Kelayakan ApotekStudi kelayakan merupakan
suatu kajian sebagai bagian dari perencanaan yang dilakukan secara
menyeluruh mengenai suatu usaha dalam proses pengambilan keputusan
yang mengandung resiko yang belum jelas. Melalui studi kelayakan,
berbagai hal yang diperkirakan dapat menyebabkan kegagalan
diharapkan dapat diantisipasi sedini mungkin. Studi kelayakan dalam
pendirian apotek meliputi :a. Survey dan Pemilihan LokasiPenentuan
lokasi apotek merupakan pertimbangan awal yang paling penting dan
paling menentukan bagi kelangsungan hidup apotek. Untuk hidup
berkesinambungan, suatu apotek setidaknya memiliki langganan tetap.
Oleh karena itu pemilihan lokasi harus benar-benar diperhitungkan
sebelum apotek berdiri. Lokasi harus strategis sehingga menjadi
pilhan konsumen.Beberapa keadaan penting yang menjadi pertimbangan
dalam memenuhi kriteria lokasi antara lain terjaminnya keamanan,
dekat dengan pemukiman penduduk, ramai, mudah terjangkau, adanya
tempat pelayanan kesehatan lainnya seperti rumah sakit, praktek
dokter, puskesmas, klinik dan pusat perbelanjaan. Dengan lokasi
demikian diharapkan apotek sebagai tempat usaha dapat terus
bertahan dan menigkatkan pelayanannya.b. Analisis Keuangan1. Modal
minimalModal minimal adalah modal minimum yang diperlukan untuk
mendirikan apotek serta melengkapi sarana dan prasarana sebagai
untuk memperoleh izin apotek dan mampu melayani masyarakat dengan
baik. Penggunaan modal minimal antara lain :a) Pengadaan
aktiva/harta tetap yaitu harta yang relatif tidak dapat diuangkan
untuk jangka waktu kurang dari setahun.b) Pengadaan aktiva/harta
lancar yaitu harta yang relatif mudah diuangkan dalam jangka waktu
kurang dari setahun.c) Biaya awal yaitu pengeluaran yang dapat
digolongkan sebagai biaya yang dikeluarkan pada awal pendirian
apotek.d) Kas yaitu uang kontan berupa uang tunai ataupun di bank
dalam bentuk rekening yang sewaktu-waktu dapat digunakan.2. Sumber
ModalModal untuk mendirikan apotek dapat berasal dari modal sendiri
atau kredit. Modal sendiri merupakan modal yang tidak mempunyai
jangka waktu pengembalian, misalnya milik apoteker sendiri atau
modal milik keluarga. Sedangkan modal kredit adalah modal pinjaman
dari pemberi kredit (kreditur). Sumber-sumber modal kredit antara
lain adalah bank, teman sejawat, PBF yang pada umumnya berupa
perbekalan farmasi yang fast moving. Berdasarkan penggunaannya,
modal dapat dibagi atas :a) Modal tetap (aktiva tetap) yaitu modal
yang keadaannya relatif tetap, misalnya gedung, tanah, mesin-mesin,
dan kendaraan.b) Modal lancar (aktiva lancar) yaitu modal yang
sewaktu-waktu dapat berubah misalnya uang tunai (kas/bank),
piutang, perbekalan kesehatan/barang dagangan.3. Analisis Break
Even PointAnalisis break even point adalah suatu cara yang
digunakan untuk mempelajari hubungan antara penjualan, biaya dan
laba. Apotek dikatakan mencapai titik impas (break even) apabila di
dalam laporan perhitungan rugi laba pada periode tertentu, apotek
tersebut tidak memperoleh laba dan tidak pula rugi. Dari analisa
titik impas, pengelola paotek dapat mengetahui pada volume
(penjualan) berapakah apotek yang bersangkutan tidak menderita
kerugian dan tidak memperoleh keuntungan. Titik impas dihitung
sebagai volume penjualan dimana total pendapatanmenyamai total
biaya. Rumus umum yang digunakan untuk menentukan titik impas
adalah sebagai berikut :
Keterangan :BT=Biaya tetap, biaya yang besarnya tergantung pada
jumlah barang yang terjual
BV=Biaya variabel, untuk apotek BV adalah nilai pembelian dari
barang yang terjual.
Penjualan=Nilai penjualan dari barang yang terjual (Nilai
penjualan adalah penjumlahan dari nilai pembelian dengan margin
keuntungan).
HPP=Harga pokok penjualan, nilai pembelian dari barang yang
terjual dalam kurun waktu tertentu, merupakan hasil perhitungan
harga pokok dari persediaan awal + pembelian barang pada kurun
waktu tertentu persediaan akhir.
Omzet=Nilai penjualan dari barang yang terjual pada kurun waktu
tertentu.
Setelah mendapatkan nilai titik impas, kita akan mengetahui
posisi kita dalam suatu usaha atau sasaran yang akan dicapai.
Pencapaian target harus direncanakan, ditentukan oleh kebijaksanaan
apoteker dalam melakukan upaya-upaya pengelolaan apotek. Upaya yang
dilakukan dapat berupa manajemen personil, pengadaan perbekalan
farmasi sesuai kebutuhan pasar, menekan biaya pengeluaran seminimal
mungkin, meberikan pelayanan yang baik sehingga meningkatkan volume
penjualan.2.4. Sumber Daya Manusia di ApotekSumber daya manusia di
apotek biasanya terdiri atas Tenaga Kefarmasian maupun Tenaga Non
Kefarmasian dan merupakan faktor penting yang menentukan
kelangsungan apotek tersebut. Perlu perhatian khusus dalam memilih
personel yang akan dipekerjakan pada suatu apotek, tenaga yang
melakukan Pekerjaan Kefarmasian menurut Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 yang terdiri atas :a.
Apotekerb. Tenaga Teknis Kefarmasian, yang terdiri dari Sarjana
Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi dan Tenaga Menengah
Farmasi/Asisten Apoteker.Sedangkan Tenaga Kefarmasian di apotek
terdiri dari : a. Apoteker Pengelola Apotek (APA)Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 1332/Menkes/SK/X/2002 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 922/Menkes/Per/X/1993 tentang
Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek Pasal 1, yang
dimaksud Apoteker Pengelola Apotek (APA) adalah seorang Apoteker
yang telah mempunyai surat ijin apotek (SIA). Apoteker adalah
sarjana farmasi yang telah lulus pendidikan profesi dan telah
mengucapkan sumpah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku
dan berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai
apoteker. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No.
922/MENKES/PER/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian
Izin Apotek pasal 5 disebutkan bahwa persyaratan Apoteker Pengelola
Apotek (APA) adalah: 1. Ijazahnya telah terdaftar pada Departemen
Kesehatan2. Telah mengucapkan sumpah atau janji sebagai Apoteker3.
Memiliki surat izin kerja dari Menteri4. Memenuhi syarat-syarat
kesehatan fisik dan mental untuk melaksanakan tugasnya sebagai
Apoteker5. Tidak bekerja di suatu perusahaan farmasi dan tidak
menjadi Apoteker Pengelola Apotek di apotek lain.Berdasarkan
Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1027/Menkes/SK/IX/2004 tentang
Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek, Apoteker Pengelola Apotek
memiliki tugas, diantaranya adalah :1. Pelayanan resep yang
meliputi skrining resep (persyaratan administratif, kesesuaian
farmasetik dan pertimbangan klinis)2. Peracikan dan penyiapan
obat3. Pemberian obat dan konselingMenurut Peraturan Pemerintah
Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian Pasal 24
menyebutkan bahwa dalam melakukan pekerjaan kefarmasian pada
fasilitas pelayanan kefarmasian, Apoteker dapat :1. Mengangkat
seorang Apoteker pendamping yang memiliki SIPA (Surat Izin
Pengelolaan Apotek).2. Mengganti obat merek dagang dengan obat
generik yang sama komponen aktifnya atau obat merek dagang lain
atas persetujuan dokter dan/atau pasien.3. Menyerahkan obat keras,
narkotika dan psikotropika kepada masyarakat atas resep dari dokter
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.b. Apoteker
Pendamping Apoteker pendamping adalah apoteker yang bekerja di
apotek disamping apoteker pengelola apotek dan/atau menggantikannya
pada jam-jam tertentu pada hari buka apotek. Keputusan menteri
kesehatan nomor 1332 tahun 2002, apabila apoteker pengelola apotek
berhalangan melakukan tugasnya pada jam buka apotek, apoteker
pengelola apotek harus menunjuk apoteker pendamping. Penunjukan
apoteker pendamping harus dilaporkan kepada kepala dinas kesehatan
kabupaten/ kota dengan tembusan kepada kepala dinas kesehatan
provinsi setempat dengan menggunakan contoh Formulir Model APT-9.c.
Asisten ApotekerMenurut Keputusan Menteri Kesehatan No.
1332/MENKES/SK/X/2002, asisten apoteker adalah mereka yang
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berhak
melakukan pekerjaan kefarmasian sebagai asisten apoteker. Peraturan
pemerintah nomor 51 tahun 2009 pasal 50 dinyatakan sebagai berikut
:1. Setiap asisten apoteker yang telah memiliki STRTTK (surat tanda
registrasi tenaga teknis kefarmasian) harus melakukan pekerjaan
kefarmasian sesuai dengan pendidikan dan kompetensi yang
dimiliki.2. Pekerjaan kefarmasian yang dimaksud dilakukan dibawah
bimbingan dan pengawasan apoteker yang telah memiliki STRA (surat
tanda registrasi apoteker) sesuai dengan pendidikan dan
kompetensinya.3. Pekerjaan kefarmasian yang dimaksud adalah
pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan,
pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat,
pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan
informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat
tradisional.d. Juru ResepTugas dari juru resep adalah membantu
asisten Apoteker dalam menyiapkan obat dan membantu dalam peracikan
obat.e. Tenaga AdministrasiTugas dari tenaga administrasi adalah:1.
Mencatat pembelian tunai dan kredit.2. Mencatat penjualan tunai dan
kredit.3. Membuat pembukuan tentang perhitungan rugi dan laba.4.
Pencatatan, pengarsipan, pelaporan narkotika, psikotropika dan
dokumentasi sesuai dengan ketentuan berlaku.5. Membantu tugas
asisten Apoteker dalam pengarsipan resep.6. Pengarsipan catatan
pengobatan pasien, pengarsipan hasil monitoring penggunaan obat.7.
Membukukan penagihan penjualan kredit.8. Membukukan faktur
pembelian dan faktur penjualan.9. Membukukan faktur pajak.f.
KasirTugas kasir adalah :1. Bertanggung jawab atas masuk keluarnya
uang apotek.2. Mencatat jumlah pendapatan apotek setiap hari.3.
Mencatat data permintaan obat dan alkes maupun retur dari pasien
melalui komputer dan mencetak struk harga.g. Bagian UmumTugas dari
bagian umum adalah :1. Bertanggung jawab atas kebersihan dan
keamanan apotek.2. Mengantarkan obat ke alamat pasien bagi apotek
yang menawarkan jasa untuk antar obat ke rumah pasien.2.5. Sarana
ApotekBerdasarkan Kepmenkes RI No. 1332/Menkes/SK/X/2002, terdapat
dokumen atau formulir yang harus dilengkapi dan dipenuhi oleh
apoteker yang ingin mendapatkan Surat Izin Apotik (SIA). Di dalam
salah satu formulir tersebut menjelaskan tentang persyaratan
bangunan yang seharusnya dipenuhi, antara lain:a. Sarana Apotek
dapat didirikan pada lokasi yang sama dengan kegiatan pelayanan dan
komoditi lainnya di luar sediaan farmasi.b. Bangunan Apotek
sekurang-kurangnya memiliki ruangan khusus untuk:a. Ruang peracikan
dan penyerahan resepb. Ruangkan administrasi dan kamar kerja
Apotekerc. WCc. Kelengkapan bangunan calon apotek, yaitu:a. Sumber
air, harus memenuhi persyaratan kesehatan.b. Penerangan, harus
cukup terang sehingga dapat menjamin pelaksanaan tugas dan fungsi
Apotek.c. Alat pemadam kebakaran, harus berfungsi dengan baik
sekurang-kurangnya 2 buah.d. Ventilasi, yang baik serta memenuhi
persyaratan hygiene lainnya.e. Sanitasi, harus baik serta memenuhi
persyaratan hygiene lainnya.d. Papan nama1. Berukuran minimal:a.
Panjang: 60 cmb. Lebar: 40 cm2. Dengan tulisan:a) Hitam diatas
dasar putihb) Tinggi huruf minimal: 5 cmc) Tebal: 5 mmSelain itu,
berdasarkan Kepmenkes RI No. 1027/MenKes/SK/IX/2004, apotek harus
memiliki:a. Ruang tunggu yang nyaman bagi pasienb. Tempat untuk
mendisplai informasi bagi pasien, termasuk penempatan brosur/materi
informasic. Ruangan tertutup untuk konseling bagi pasien yang
dilengkapi dengan meja dan kursi serta lemari untuk menyimpan
catatan medikasi pasiend. Ruang racikane. Keranjang sampah yang
tersedia untuk staf maupun pasienPerabotan apotek harus tertata
rapi, lengkap dengan rak-rak penyimpanan obat dan barang-barang
lain yang tersusun dengan rapi, terlindung dari debu, kelembapan
dan cahaya yang berlebihan serta diletakkan pada kondisi ruangan
dengan temperatur yang telah disiapkan.2.6. Perlengkapan
ApotekBerdasarkan Kepmenkes RI No. 1027/MENKES/SK/IX/2004 yang
dimaksud perlengkapan apotek adalah semua peralatan yang
dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan pelayanan kefarmasian di
apotek. Persyaratan perlengkapan yang harus ada di sebuah apotek
menurut Kepmenkes RI No. 1332/MENKES/SK/X/2002 pada Form APT-3
tentang Berita Acara Pemeriksaaan Apotek, peralatan dan
perlengkapan apotek yang harus tersedia di apotek adalah sebagai
berikut:a. Alat pembuatan, pengolahan, dan peracikan:1. Timbangan
miligram dengan anak timbangan yang sudah ditera.2. Timbangan Gram
dengan anak timbangan yang sudah ditera.3. Perlengkapan lain
disesuaikan dengan kebutuhan. b. Perlengkapan dan alat perbekalan
farmasi:1. Lemari dan rak untuk penyimpanan obat. 2. Lemari
pendingin minimal 1 buah.3. Lemari untuk penyimpanan narkotika dan
psikotropika sesuai kebutuhan.c. Wadah pengemas dan pembungkusan1.
Etiket dengan ukuran, jenis, dan jumlah sesuai dengan kebutuhan.2.
Wadah pengemas dan pembungkus untuk penyerahan obat dengan ukuran
dan jumlah yang sesuai kebutuhan.d. Alat administrasi1. Blanko
pesanan obat 2. Blanko kartu stok obat3. Blanko salinan resep4.
Blanko faktur dan blanko nota penjualan5. Buku pencatatan
narkotik6. Buku pesanan obat narkotika dan psikotropika7. Form
laporan obat narkotik dan psikotropikae. Buku standar yang
diwajibkan (Farmakope Indonesia edisi terbaru 1 buah)f. Kumpulan
peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan apotek dengan
jumlah sesuai dengan kebutuhan.
Program Profesi Apoteker Angkatan XLVII Universitas
Surabaya21
