6 GEOPOLITIK INDONESIA - · PDF filekepulauan terbesar di dunia yang terletak di sepanjang garis ... Indonesia yang terletak di benua Asia bagian ... Atas pembagian dunia menjadi empat

Politeknik Telkom Pendidikan Kewarganegaraan

6-1 Geopolitik Indonesia

6 GEOPOLITIK INDONESIA

Overview

Saudaraku... Setiap jengkal wilayah Indonesia adalah darah dan airmata

pejuang kemerdekaan Indonesia. Oleh karenanya, tidak akan terjadi lagi

pemisahan wilayah, baik daratan maupun perairan yang ada dalam lingkup

nusantara ini. Sesuai dengan amanat para pendiri bangsa ini, kita wajib

mempertahankan keutuhannya.

Indonesia dikaruniai kurang lebih 18.110 buah pulau - dengan berbagai

kekayaan alam di dalamnya - yang terbentang dari Sabang sampai Merauke.

Adalah kenikmatan yang sangat besar untuk disyukuri oleh masyarakat

Indonesia, seperti yang tersurat dalam naskah pembukaan UUD 1945 alinea

ke-3; Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh

keinginan yang luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat

Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Untuk mempertahankan kehidupan dan eksistensinya, masyarakat

perlu memahami konsep geopolitik Indonesia, sehingga proses pembangunan

nasional terus berlangsung guna sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.

Tujuan

1. Mahasiswa memahami Wilayah sebagai ruang hidup.

2. Mahasiswa memahami Otonomi Daerah.



6.1 Wilayah Sebagai Ruang Hidup

6.1.1 Wilayah Indonesia

Wilayah didefinisikan sebagai ruang yang merupakan kesatuan geografis

beserta segenap unsur terkait padanya, yang batas dan sistemnya ditentukan

berdasarkan pada aspek administratif dan atau aspek fungsional (Peraturan

Pemerintah No. 10 tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk

Penataan Ruang Wilayah Presiden Republik Indonesia).

Sedangkan definisi lain mengatakan bahwa wilayah adalah sebuah

daerah yang dikuasai atau menjadi teritorial dari sebuah kedaulatan. Pada

masa lampau, seringkali sebuah wilayah dikelilingi oleh batas-batas kondisi fisik

alam, misalnya sungai, gunung, atau laut. Sedangkan setelah masa kolonialisme,

batas-batas tersebut dibuat oleh negara yang menduduki daerah tersebut, dan

berikutnya dengan adanya negara bangsa, istilah yang lebih umum digunakan

adalah batas nasional (www.wikipedia.com).

Adapun ruang mengandung pengertian sebagai “wadah yang meliputi

ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah,

tempat manusia dan mahluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta

memelihara kelangsungan hidupnya”. Ruang itu terbatas dan jumlahnya relatif

tetap. Sedangkan aktivitas manusia dan pesatnya perkembangan penduduk

memerlukan ketersediaan ruang untuk beraktivitas senantiasa berkembang

setiap hari. Hal ini mengakibatkan kebutuhan akan ruang semakin tinggi.

Ruang merupakan sumber daya alam yang harus dikelola bagi sebesar-

besar kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3)

UUD 1945 yang menegaskan bahwa “bumi dan air serta kekayaan alam yang

terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat“. Dalam konteks ini ruang harus dilindungi dan dikelola

secara terkoordinasi, terpadu, dan berkelanjutan.

Indonesia termasuk negara yang memiliki keragaman ruang yang

sempurna, yaitu ruang udara, darat dan air. Dengan memiliki ruang yang

beragam ini, maka Indonesia secara otomatis juga memiliki kekayaan alam

yang besar, yang berada di udara, di dalam perairan (laut, sungai, dan danau),

serta di dalam daratan (tanah). Apalagi Indonesia dikenal sebagai negara

kepulauan terbesar di dunia yang terletak di sepanjang garis khatulistiwa,

http://id.wikipedia.org/wiki/Kolonialisme



memungkinkan memiliki keragaman hewan dan tumbuhan dengan komposisi

tanah yang sangat subur.

Indonesia yang terletak di benua Asia bagian Tenggara (Asia Tenggara)

pada koordinat 6°LU - 11°08'LS dan dari 95°'BB - 141°45'BT, melintang di

antara benua Asia dan Australia/Oseania serta antara Samudra Pasifik dan

Samudra Hindia (terbentang sepanjang 3.977 mil). Karena letaknya yang

berada di antara dua benua, dan dua samudra, ia disebut juga sebagai

Nusantara (Kepulauan Antara). Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di

dunia, dengan jumlah pulau sebanyak 18.110 buah pulau besar dan kecil, 6000

pulau di antaranya tidak berpenghuni, menyebar di sekitar khatulistiwa, yang

memberikan cuaca tropis.

Luas daratan Indonesia adalah 1.922.570 km² dan luas perairannya

3.257.483 km². Pulau terpadat penduduknya adalah pulau Jawa, di mana

setengah populasi Indonesia hidup. Indonesia terdiri dari 5 pulau besar, yaitu:

Jawa dengan luas 132.107 km², Sumatra dengan luas 473.606 km², Kalimantan

dengan luas 539.460 km², Sulawesi dengan luas 189.216 km², dan Papua

dengan luas 421.981 km². Batas wilayah Indonesia searah penjuru mata angin,

yaitu:

Utara: Negara Malaysia, Singapura, Filipina, dan Laut China Selatan

Selatan: Negara Australia, Timor Leste, dan Samudera Hindia

Barat: Samudera Hindia

Timur: Negara Papua Nugini, Timor Leste, dan Samudera Pasifik

Lokasi Indonesia juga terletak di lempeng tektonik, yang berarti Indonesia

rawan terkena gempa bumi dan dapat menimbulkan tsunami. Indonesia juga

banyak memiliki gunung berapi, salah satu yang sangat terkenal adalah gunung

Krakatau, terletak di selat Sunda antara pulau Sumatra dan Jawa.

Upaya untuk mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia (NKRI) ini menjadi kewajiban seluruh rakyat Indonesia,

terutama pemerintahan yang tengah berkuasa. Mengingat bahwa sejak

proklamasi 17 Agustus 1945, Para pendiri negara ini telah mengamanahkan

setiap jengkal Republik Indonesia ini kepada para penerusnya untuk dipelihara,

dikembangkan, dan dikelola untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyatnya.

Berbagai kasus persengketaan yang menginginkan wilayah Indonesia di

beberapa perbatasan semakin menyadarkan bahwa betapa pentingnya

http://id.wikipedia.org/wiki/Asia_Tenggara

http://id.wikipedia.org/wiki/LU

http://id.wikipedia.org/wiki/LS

http://id.wikipedia.org/wiki/BB

http://id.wikipedia.org/wiki/BT

http://id.wikipedia.org/wiki/Asia

http://id.wikipedia.org/wiki/Australia

http://id.wikipedia.org/wiki/Oseania

http://id.wikipedia.org/wiki/Samudra_Pasifik

http://id.wikipedia.org/wiki/Kepulauan

http://id.wikipedia.org/wiki/Jawa

http://id.wikipedia.org/wiki/Sumatra

http://id.wikipedia.org/wiki/Sulawesi

http://id.wikipedia.org/wiki/Lempeng_tektonik

http://id.wikipedia.org/wiki/Gempa_bumi

http://id.wikipedia.org/wiki/Tsunami

http://id.wikipedia.org/wiki/Gunung_berapi

http://id.wikipedia.org/wiki/Krakatau

http://id.wikipedia.org/wiki/Selat_Sunda



memahami kondisi geografis Indonesia, sehingga tetap menjadi ruang hidup

yang menjadikan masyarakat Indonesia yang aman, damai dan sejahtera.

Beberapa contoh kasus perbatasan yang berakhir pada lepasnya

sebagian wilayah NKRI. Pulau Sipadan dan Ligitan dari wilayah Republik

Indonesia setelah dibawa ke Mahkamah Internasional akan mengancam

persatuan dan kesatuan bangsa. Perselisihan antara Indonesia dan Malaysia

mengenai sengketa pulau Ambalat, yang menyebabkan ketegangan diplomatik,

militer serta sosial masyarakat dalam bentuk demonstrasi, dan lainnya menjadi

kasus berikutnya. Selanjutnya kasus Aceh dan Papua yang saat ini belum

selesai secara tuntas. Bisa jadi kasus-kasus serupa akan terus terjadi, jika

pemerintah tidak mengantisipasi sejak dini.

Konsep penguasaan wilayah geografis harus menyatu dengan sistem

politik yang dianut oleh Indonesia, sehingga penjagaan terhadap sejengkal

wilayah NKRI juga sama bobotnya dengan kedaulatan negara ini. Konsep

Geopolitik digunakan untuk memperkaya wawasan dan kesadaran akan arti

penting wilayah NKRI sebagai ruang hidup seluruh rakyat Indonesia.

6.1.2 Pengertian Geopolitik

Geopolitik secara etimologi berasal dari kata geo (bahasa Yunani) yang berarti

bumi yang menjadi wilayah hidup. Sedangkan politik dari kata polis yang

berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri atau negara; dan teia yang

berarti urusan (politik) bermakna kepentingan umum warga negara suatu

bangsa (Sunarso, 2006: 195).

Sebagai acuan bersama, geopolitik dimaknai sebagai ilmu

penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-

masalah geografi wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa. Frederich Ratzel

mengenalkan istilah ilmu bumi politik (political geography), Rudolf Kjellen

menyebut geographical politic dan disingkat geopolitik.

Untuk lebih memahami konsep geopolitik secara global, berikut ini

adalah teori-teori mengenai geopolitik yang pernah ada di dunia;

1. Teori Geopolitik Frederich Ratzel

Frederich Ratzel (1844–1904) berpendapat bahwa negara itu seperti

organisme yang hidup. Negera identik dengan ruangan yang ditempati oleh

sekelompok masyarakat (bangsa) pertumbuhan negara mirip dengan



pertumbuhan organisme yang memerlukan ruang hidup (lebensraum) yang

cukup agar dapat tumbuh dengan subur. Semakin luas ruang hidup maka

negara akan semakin bertahan, kuat, dan maju. Oleh karena itu, jika negara

ingin tetap hidup dan berkembang butuh ekspansi (perluasan wilayah sebagai

ruang hidup). Teori ini dikenal seabgai teori organisme atau teori biologis.

2. Teori Geopolitik Rudolf Kjellen

Rudolf Kjellen (1964–1922) melanjutkan ajaran Ratzel, tentang teori

organisme. Berbeda dengan Ratzel yang menyatakan negara seperti

organisme, maka ia menyatakan dengan tegas bahwa negara adalah suatu

organisme, bukan hanya mirip. Negara adalah satuan dan sistem politik yang

menyeluruh yang meliputi bidang geopolitik, ekonomi politik, demo politik,

sosial politik, dan krato politik. Negara sebagai organisme yang hidup dan

intelektual harus mampu mempertahankan dan mengembangkan dirinya

dengan melakukan ekspansi. Paham ekspansionisme dikembangkan. Batas

negara bersifat sementara karena bisa diperluas. Strategi yang dilakukan

adalah membangun kekuatan darat yang dilanjutkan kekuatan laut.

3. Teori Geopolitik Karl Haushofer

Karl Haushofer (1896–1946) melanjutkan pandangan Ratzel dan Kjellen

terutama pandangan tentang lebensraum dan paham ekspansionisme. Jika

jumlah penduduk suatu wilayah negara semakin banyak sehingga tidak

sebanding lagi dengan luas wilayah, maka negara tersebut harus berupaya

memperluas wilayahnya sebagai ruang hidup (lebensraum) bagi warga negara.

Untuk mencapai maksud tersebut, negara harus mengusahakan antara lain :

a. Autarki, yaitu cita-cita untuk memenuhi kebutuhan sendiri tanpa

bergantung pada negara lain. Hal ini dimungkinkan apabila wilayah

negara cukup luas sehingga mampu memenuhi kebutuhan itu. Untuk

itu politik ekspansi dijalankan. Berdasarkan asumsi demikian, Karl

Haushofer membagi dunia menjadi beberapa wilayah (region) yang

hanya dikuasai oleh bangsa-bangsa yang dikatakan unggul, seperti

Amerika Serikat, Jerman, Rusia, Inggris, dan Jepang. Dari pendapat ini

lahirlah:



b. Wilayah-wilayah yang dikuasai (pan-regional), yaitu :

1) Pan Amerika sebagai “perserikatan wilayah” dengan Amerika

Serikat sebagai pemimpinnya.

2) Pan Asia Timur, mencakup bagian timur Benua Asia, Australia,

dan wilayah kepulauan di mana Jepang sebagai penguasa.

3) Pan Rusia India, yang mencakup wilayah Asia Barat, Eropa

Timur, dan Rusia yang dikuasai Rusia.

4) Pan Eropa Afrika, mencakup Eropa Barat – tidak termasuk

Inggris dan Rusia – dikuasai oleh Jerman.

Teori Geopolitik Karl Haushofer ini dipraktikkan oleh Nazi Jerman di

bawah pimpinan Hittler sehingga menimbulkan Perang Dunia II.

4. Teori Geopolitik Halford Mackinder

Halford Mackinder (1861–1947) mempunyai konsepsi geopolitik yang lebih

strategik, yaitu dengan penguasaan daerah-daerah „jantung‟ dunia, sehingga

pendapatnya dikenal dengan teori Daerah Jantung. Barang siapa menguasai

„daerah jantung‟ (Eropa Timur dan Rusia) maka ia akan menguasai pulau dunia

(Eropa, Asia, dan Afrika) yang pada akhirnya akan menguasai dunia. Untuk

menguasai dunia dengan menguasai daerah jantung dibutuhkan kekuatan darat

yang besar sebagai prasyaratnya. Berdasarkan hal ini muncullah konsep

Wawasan Benua atau konsep kekuatan di darat.

5. Teori Geopolitik Alfred Thayer Mahan

Alfred Thayer Mahan (1840–1914) mengembangkan lebih lanjut konsepsi

geopolitik dengan memperhatikan perlunya memanfaatkan serta

mempertahankan sumber daya laut, termasuk akses laut. Sehingga tidak hanya

pembangunan armada laut saja yang diperlukan, namun lebih luas juga

membangun kekuatan maritim. Berdasarkan hal tersebut, muncul konsep

Wawasan Bahari atau konsep kekuatan di laut. Barang siapa menguasai lautan

akan menguasai kekayaan dunia.

6. Teori Geopolitik Guilio Douhet, William Mitchel, Saversky, dan JFC Fuller

Guilio Douhet (1869–1930) dan William Mitchel (1878–1939) mempunyai

pendapat lain dibandingkan dengan para pendahulunya. Keduanya melihat

kekuatan dirgantara lebih berperan dalam memenangkan peperangan

melawan musuh. Untuk itu mereka berkesimpulan bahwa membangun



armada atau angkatan udara lebih menguntungkan sebab angkatan udara

memungkinkan beroperasi sendiri tanpa dibantu oleh angkatan lainnya. Di

samping itu, angkatan udara dapat menghancurkan musuh di kandangnya

musuh itu sendiri atau di garis belakang medan peperangan. Berdasarkan hal

ini maka muncullah konsepsi Wawasan Dirgantara atau konsep kekuatan di

udara.

7. Teori Geopolitik Nicholas J. Spijkman

Nicholas J. Spijkman (1879–1936) terkenal dengan teori Daerah Batas. Dalam

teorinya, ia membagi dunia dalam empat wilayah atau area :

- Pivot Area, mencakup wilayah daerah jantung.

- Offshore Continent Land, mencakup wilayah pantai benua Eropa – Asia

- Oceanic Belt, mencakup wilayah pulau di luar Eropa – Asia, Afrika

Selatan.

- New World, mencakup wilayah Amerika.

Terhadap pembagian tersebut, Spijkman menyarankan pentingnya penguasaan

daerah pantai Eurasia, yaitu Rimland. Menurutnya, Pan Amerika merupakan

daerah yang ideal karena dibatasi oleh batas alamiah, dan Amerika

diperkirakan akan menjadi negara kuat. Atas pembagian dunia menjadi empat

wilayah ini, Spijman memandang diperlukan kekuatan kombinasi dari

angkatan-angkatan Perang untuk dapat menguasai wilayah-wilayah dimaksud.

Pandangannya ini menghasilkan teori Garis Batas (Rimland) yang dinamakan

Wawasan Kombinasi.

6.1.3 Paham Geopolitik Bangsa Indonesia

Setelah mengenal konsep geopolitik yang pernah dipakai oleh negara-negara

di dunia, penting bagi kita untuk mengetahui dan memahami sejarah dan

konsep geopolitik yang dianut oleh bangsa kita sendiri, yaitu Bangsa Indonesia.

Istilah geopolitik untuk bangsa Indonesia dipopulerkan pertama kali

oleh Ir. Soekarno. Pada pidatonya di hadapan sidang BPUPKI tanggal 1 Juni

1945, Soekarno menyatakan sebagai berikut :

Marilah saya uraikan lebih jelas dengan mengambil tempo sedikit :

Apakah yang dinamakan bangsa? Apakah syaratnya bangsa?



Menurut Renan, syarat bangsa adalah kehendak akan bersatu. Perlu

orang-orangnya merasa diri bersatu dan mau bersatu. Ernest Renan

menyebut syarat bangsa: le desir d’etre ensemble, yaitu kehendak akan

bersatu. Menurut definisi Ernest Renan, yang menjadi bangsa yaitu satu

gerombolan manusia yang mau bersatu, yang merasa dirinya bersatu.

Kalau kita lihat definisi orang lain, yaitu definisi Otto Bauer, di dalam

bukunya Die Nationalita-tenfrage, di situ ditanyakan: Was ist eine Nation?

dan jawabannya ialah eine Nation ist ein aus Schiksalsgenmeinschaft

erwachsene Character-gemeinschaft. Inilah menurut Otto Bauer satu natie.

(Bangsa adalah satu persatuan perangai yang timbul karena persatuan

nasib). Tetapi kemarin pun, tatkala, kalau tidak salah, Prof. Supomo

mensitir Ernest Renan, maka anggota yang terhormat Moh. Yamin berkata:

verouderd: tua. Memang tuan-tuan sekalian, definisi Ernest Renan sudah

verouderd; sudah tua. Definisi Otto Bauer pun sudah tua. Sebab tatkala

definisinya itu, tatkala itu belum timbul satu wetenschap baru, satu ilmu

baru, yang dinamakan Geopolitik.

Kemarin kalau tidak salah, saudara Ki Bagus Hadikusumo, atau

tuan Munandar, mengatakan tentang persatuan antara orang dan tempat.

Persatuan antarorang dan tempat, tuan-tuan sekalian!

Orang dan tempat tidak dapat dipisahkan! Tidak dapat dipisahkan

rakyat dari bumi yang ada di bawah kakinya. Ernest Renan dan Otto Bauer

hanya sekadar melihat orangnya. Mereka hanya memikirkan Gemeinschaft-

nya dan perasaan orangnya. I’aime et le desir. Mereka bumi yang didiami

manusia itu. Apakah tempat itu? tempat itu yaitu tanah air. Tanah air itu

adalah satu kesatuan. Allah swt membuat peta dunia, menunjukkan di

mana kesatuan-kesatuan di situ. Seorang anak kecil pun, jikalau ia melihat

peta dunia, ia dapat menunjukkan bahwa kepulauan Indonesia merupakan

satu kesatuan. Pada peta itu dapat ditunjukkan satu kesatuan gerombolan

pulau di antara dua lautan yang besar, lautan Pasifik dan lautan Hindia,

dan di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Seorang

anak kecil dapat mengatakan bahwa pulau Jawa, Sumatera, Borneo,

Selebes, Halmahera, Kepulauan Sunda Kecil, Maluku dan lain-lain pulau

kecil di antaranya adalah satu kesatuan. Demikian pula tiap-tiap anak kecil

dapat melihat pada peta bumi bahwa pulau-pulau Nippon yang



membentang pada pinggir Timur benua Asia sebagai golfbreker atau

penghadang gelombang lautan Pasifik adalah satu kesatuan. Anak kecil pun

dapat melihat bahwa tanah India adalah satu kesatuan di Asia Selatan,

dibatasi oleh lautan Hindia yang luas dan gunung Himalaya. Seorang anak

kecil pula dapat mengatakan bahwa kepulauan Inggris adalah satu

kesatuan.

Griekenland atau Yunani dapat ditunjukkan sebagai satu kesatuan

pula. Itu ditaruhkan oleh Allah swt demikian rupa. Bukan Sparta saja,

bukan Athena saja, bukan Macedonia saja, tetapi Sparta plus Athena plus

Macedonia plus daerah Yunani yang lain-lain, segenap kepulauan Yunani,

adalah satu kesatuan. Maka manakah yang dinamakan tanah tumpah

darah kita, tanah air kita? menurut geopolitik, maka Indonesialah tanah air

kita. Indonesia yang bulat, bukan Jawa saja, bukan Sumatera aja, atau

Borneo aja atau Selebes saja, atau Ambon saja, atau Maluku saja tetapi

segenap kepulauan yang ditunjuk oleh Allah swt menjadi satu kesatuan

antara dua benua dan dua Samudera, itulah Tanah Air kita! (Risalah

sidang BPUPKI dan PPKI, 1998).

Berdasarkan pidato tersebut, berdasarkan geopolitik, wilayah Indonesia

adalah satu kesatuan wilayah dari Sabang sampai Merauke, yang terletak

antara dua samudera dan dua benua. Kesatuan antara bangsa Indonesia

dengan wilayah tanah air itulah yang membentuk semangat dan wawasan

kebangsaan, yaitu sebagai bangsa yang bersatu. Rasa kebangsaan Indonesia

dibentuk oleh adanya kesatuan nasib, jiwa untuk bersatu dan kehendak untuk

bersatu serta adanya kesatuan wilayah yang sebelumnya, bernama Nusantara.

Prinsip geopolitik Indonesia sebagaimana tersebut di atas menandakan

bahwa dalam hal wilayah, bangsa Indonesia tidak ada semangat untuk

mempeluas wilayah sebagai ruang hidup (lebensraum). Secara historis,

kesepakatan para pendiri negara Republik Indonesia adalah wilayah Indonesia

merdeka hanyalah wilayah bekas jajahan Belanda atau eks Hindia Belanda.

Wilayah yang bangsanya memiliki “Le desir d’etre ensemble dan Character-

gemeinschaft” – menurut Soekarno – itulah yang harus kita satukan dan

pertahankan. Upaya membangun kesadaran untuk bersatunya bangsa dalam

satu wilayah adalah dengan konsepsi Wawasan Nusantara. Ciri nasionalisme



Indonesia adalah nasionalisme yang tidak chauvisnisme dan juga bukan

kosmopolitanisme. Nasionalisme Indonesia tumbuh dalam internasionalisme,

mengembangkan hubungan baik dengan bangsa lain secara sederajat.

Berdasarkan uraian di atas, konsepsi Wawasan Nusantara dibangun

atas geopolitik bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia memiliki pandangan sendiri

mengenai wilayah yang dikaitkan dengan politik/kekuasaan. Wawasan

Nusantara sebagai wawasan nasional dibentuk dan dijiwai oleh paham

kekuasaan dan geopolitik bangsa Indonesia (HAN, Sobana : 2005). Wawasan

Nusantara dapat dikatakan sebagai penerapan teori geopolitik dari bangsa

Indonesia. (Chaidir Basrie : 2002).

Salah satu kepentingan nasional Indonesia adalah bagaimana menjadikan

bangsa dan wilayah ini senantiasa satu dan utuh. Kepentingan nasional itu

merupakan turunan lanjut dari cita-cita nasional, tujuan nasional maupun visi

nasional. Cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam

pembukaan UUD 1945 alinea II adalah untuk mewujudkan Negara Indonesia,

yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Adapun tujuan nasional

Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV, salah

satunya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah

darah Indonesia. Visi nasional Indonesia menurut ketetapan MPR No.

VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan adalah terwujudnya

masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil,

sejahtera, maju, mandiri, serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara.

Sejalan dengan hal tersebut, bangsa Indonesia berkepentingan untuk

mewujudkan hal-hal di atas. Upaya untuk terus membina persatuan dan

keutuhan wilayah adalah dengan mengembangkan wawasan nasional bangsa.

Wawasan nasional bangsa Indonesia itu adalah Wawasan Nusantara.

6.1.4 Perwujudan Wawasan Nusantara

A. Perumusan Wawasan Nusantara

Konsepsi Wawasan Nusantara dituangkan dalam peraturan perundang-

undangan, yaitu dalam ketetapan MPR mengenai GBHN. Secara berturut-

turut ketentuan tersebut adalah:

1. Tap MPR No. IV/MPR/1973








Dengan ketetapan tersebut dinyatakan bahwa Wawasan dalam

penyelenggaraan pembangunan nasional dalam mencapai Tujuan Pembangunan

Nasional adalah Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah wawasan

nasional yang bersumber dari Pancasila dan UUD 1945. Wawasan Nusantara

adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan

lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta

kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa

dan bernegara.

Hakikat dari Wawasan Nusantara adalah kesatuan bangsa dan

keutuhan wilayah Indonesia. Cara pandang bangsa Indonesia tersebut

mencakup:

1. Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Politik

a. Bahwa keutuhan wilayah Nasional dengan segala isi dan

kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang

hidup, dan kesatuan mitra seluruh bangsa, serta menjadi modal

dan milik bersama bangsa.

b. Bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan

berbicara dalam berbagai bahasa daerah, memeluk, dan meyakini

berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti

yang seluas-luasnya.

c. Bahwa secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa satu,

senasib sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta

mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita bangsa.

d. Bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi

bangsa dan negara, yang melandasi, membimbing dan

mengarahkan bangsa menuju tujuannya.

e. Bahwa seluruh kepulauan Nusantara merupakan kesatuan

hukum, dalam arti bahwa hanya ada satu hukum yang mengabdi

kepada kepentingan nasional.



2. Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Ekonomi

a. Bahwa kekayaan wilayah Nusantara baik potensial maupun

efektif adalah modal dan milik bersama bangsa, dan bahwa

keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh

wilayah tanah air.

b. Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di

seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri-ciri khas yang dimiliki

oleh daerah-daerah dalam mengembangkan ekonominya.

3. Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Sosial Budaya

a. Bahwa masyarakat Indonesia adalah satu; perikehidupan bangsa

harus merupakan kehidupan yang serasi dengan terdapatnya

tingkat kemajuan masyarkat yang sama, merata dan seimbang

serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan

kemajuan bangsa.

b. Bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan

corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya

yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa

seluruhnya, yang hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh

bangsa Indonesia.

4. Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Pertahanan

Keamanan

a. Bahwa ancaman terhadap satu daerah pada hakikatnya

merupakan ancaman bagi seluruh bangsa dan negara.

b. Bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban

yang sama di dalam pembelaan negara.

Wawasan Nusantara mengajarkan perlunya kesatuan sistem politik, sistem

ekonomi, sistem sosial, sistem budaya, dan sistem pertahanan-keamanan

dalam lingkup negara nasional Indonesia. Atas dasar itu dapat disimpulkan,

sumber alam gas di Aceh bukan hanya miliki penduduk Aceh, tetapi milik

seluruh bangsa Indonesia. Sebaliknya, kemiskinan di Nusa Tenggara Timur

harus dipandang sebagai kemiskinan bangsa Indonesia.

Namun, menurut Sayidiman Suryohadiprojo (mantan gubernur

Lemhanas), untuk masa sekarang perlu interpretasi yang tepat mengenai

ajaran itu. Kesimpulan yang hanya sampai seperti itu telah mengakibatkan



penguasaan oleh pemerintah pusat atas kekayaan sumber daya alam daerah

menjadi berlebihan, sehingga menimbulkan ketidakpuasan daerah, baik Aceh,

Papua, Riau, dan sebagainya.

Oleh karena itu, interpretasi Wawasan Nusantara harus disertai

catatan bahwa konsep kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam

memerlukan harmoni antara kepentingan pusat dan daerah serta antardaerah.

Tanpa itu konsep kesatuan akan sukar terwujud, kecuali bila dipaksakan

melalui kekuatan. Namun, itu hanya merupakan kesatuan yang semu dan

mengandung kerawanan bagi eksistensi Negara Kesatuan RI. Kata kunci yang

tepat adalah keadilan, bukan dengan kekuatan.

GBHN terakhir yang memuat rumusan mengenai Wawasan Nusantara

adalah GBHN 1998 yaitu dalam Ketetapan MPR No. II/MPR/1998. Pada

GBHN 1999 sebagaimana tertuang dalam Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999

tidak lagi ditemukan rumusan mengenai Wawasan Nusantara.

Pada masa sekarang ini dengan tidak adanya lagi GBHN, rumusan

Wawasan Nusantara menjadi tidak ada. Meski demikian, sebagai konsepsi

politik ketatanegaraan Republik Indonesia, wilayah Indonesia yang berciri

nusantara kiranya tetap dipertahankan. Hal ini tertuang dalam Pasal 25A UUD

1945 Amandemen IV yang berbunyi “Negara Kesatuan Republik Indonesia

adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang

batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang”. Undang-undang

yang mengatur hal ini adalah Undang-undang No. 6 Tahun 1996 tentang

Perairan Indonesia.

B. Batas Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia,

negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Dalam negara kepulauan

diterima asas bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang

menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan

Negara Republik Indonesia, dengan tidak memperhitungkan luas atau lebarnya

merupakan bagian integral dari wilayah daratan Negara Republik Indonesia

sehingga merupakan bagian dari perairan Indonesia yang berada di bawah

kedaulatan Negara Republik Indonesia. Pernyataan dalam undang-undang ini

didasarkan pada fakta sejarah dan cara pandang bangsa Indonesia bahwa



Negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus

1945 secara geografis adalah negara kepulauan.

Kedaulatan Negara Republik Indonesia di perairan Indonesia meliputi

laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman serta ruang udara

di atas laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman, serta dasar

laut dan tanah di bawahnya termasuk sumber kekayaan alam yang terkandung

di dalamnya. Berdasarkan hak ini, maka wilayah negara Kesatuan Republik

Indonesia meliputi tanah (daratan) dan air (lautan) serta udara di atasnya.

a. Wilayah Daratan

Wilayah daratan adalah daerah di permukaan bumi dalam batas-batas

tertentu dan di dalam tanah permukaan bumi. Untuk menentukan

batas wilayah daratan biasanya dilakukan dengan negara-negara yang

berbatasan darat. Batas-batas dapat dibuat dengan sengaja atau dapat

pula ditandai dengan benda-benda alam, seperti gunung, hutan, dan

sungai. Indonesia memiliki wilayah daratan yang berbatasan dengan

Malaysia (Serawak dan Sabah), Papua Nugini, dan Timor Leste.

b. Wilayah Perairan

Wilayah Perairan Indonesia meliputi laut teritorial Indonesia, perairan

kepulauan, dan perairan pedalaman. Laut Teritorial Indonesia adalah

jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal

kepulauan Indonesia. Perairan kepulauan Indonesia adalah semua

perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan

tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai. Perairan

pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi

darat dari garis air rendah dari pantai-pantai Indonesia, termasuk ke

dalamnya semua bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat dari

suatu garis penutup. Penentuan batas perairan khususnya yang

berbatasan dengan negara tetangga dilakukan dengan perjanjian

bilateral. Contoh; Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Filipina.

c. Wilayah Udara

Wilayah udara adalah wilayah yang berada di atas wilayah daratan dan

lautan (perairan) negara itu. Dalam menentukan seberapa jauh

kedaulatan negara terhadap wilayah udara di atasnya, terdapat banyak



aliran atau teori. Batas udara wilayah Indonesia ditentukan oleh garis

tegak lurus 90o yang ditarik dari batas wilayah daratan dan perairan.

C. Unsur Dasar Wawasan Nusantara

Wawasan Nusantara, sebagai cara pandang bangsa Indonesia terhadap

dirinya mengandung tiga unsur dasar, yaitu wadah (contour), isi (content), dan

tata laku (conduct). Ketiga unsur dasar tersebut dapat dijelaskan di bawah ini:

1. Wadah (contour)

Wadah sebagai ruang kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara

meliputi seluruh wilayah Indonesia yang memiliki sifat serba nusantara

dengan kekayaan alam dan penduduk serta aneka ragam budaya.

Setelah melembaga sebagai sebuah negara dalam Negara Kesatuan

Republik Indonesia, bangsa Indonesia memiliki organisasi kenegaraan

yang merupakan wadah berbagai kegiatan kenegaraan dalam wujud

supra struktur politik, sedangkan sebagai wadah kehidupan

bermasyarakat adalah berbagai kelembagaan dalam wujud infrastruktur

politik.

2. Isi (content)

“Isi” adalah keinginan bersama yang berkembang di masyarakat sebagai

bentuk aspirasi bangsa dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat

dalam Pembukaan UUD 1945. Untuk mencapai aspirasi yang

berkembang di masyarakat maupun cita-cita dan tujuan nasional

seperti tersebut di atas, bangsa Indonesia harus mampu menciptakan

persatuan dan kesatuan dalam kebhinnekaan dalam kehidupan nasional

yang berupa politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam. Oleh karena

itu, “isi” menyangkut dua hal yang esensial, yaitu:

a. Realisasi aspirasi bangsa sebagai kesepakatan bersama dan

perwujudannya, pencapaian cita-cita dan tujuan nasional;

b. Persatuan dan kesatuan dalam kebhinnekaan yang meliputi semua

aspek kehidupan nasional.

3. Tata Laku (conduct)

Tata laku merupakan hasil interaksi antara “wadah” dan “isi” yang

terdiri dari tata laku batiniah dan lahiriah. Tata laku batiniah

mencerminkan jiwa, semangat, dan mentalitas yang baik dari bangsa



Indonesia. Adapun tata laku lahiriah tercermin dalam tindakan,

perbuatan, dan perilaku dari bangsa Indonesia, yang keduanya akan

mencerminkan identitas jati diri atau kepribadian bangsa Indonesia

berdasarkan kekeluargaan dan kebersamaan yang memiliki rasa bangga

dan cinta terhadap bangsa dan tanah airnya sehingga menimbulkan

nasionalisme yang tinggi dalam semua aspek kehidupan nasional.

Secara sederhana dapat dinyatakan bahwa tata laku batiniah

adalah sikap, jiwa, dan semangat setiap warga negara untuk mendukung

konsepsi Wawasan Nusantara. Tata laku lahiriah adalah perilaku atau

tindakan setiap warga negara untuk mengimplementasikan

terwujudnya konsepsi Wawasan Nusantara.

D. Tujuan dan Manfaat Wawasan Nusantara

Terbentuknya konsep Wawasan Nusantara tentunya memiliki tujuan dan

manfaat. Hal ini akan menjadi motivator serta koridor keberlanjutan

perkembangan wujud Wawasan Nusantara ke arah yang dicita-citakan.

Tujuan Wawasan Nusantara adalah sebagai berikut:

1. Tujuan ke dalam, yaitu menjamin perwujudan persatuan dan

kesatuan segenap aspek kehidupan nasional, yaitu politik, sosial

budaya, dan pertahanan keamanan.

2. Tujuan ke luar, yaitu terjaminnya kepentingan nasional dalam dunia

yang serba berubah, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial

serta mengembangkan suatu kerjasama dan saling menghormati.

Adapun manfaat yang kita dapatkan dari konsepsi Wawasan Nusantara adalah

sebagai berikut:

1. Diterima dan diakuinya konsepsi Nusantara di forum internasional.

Hal ini dibuktikan dengan penerimaan asas negara kepulauan

berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982. Indonesia sebagai negara

kepulauan diakui oleh dunia internasional.

2. Pertambahan luas wilayah teritorial Indonesia. Berdasarkan

Ordonansi 1939, wilayah teritorial Indonesia hanya seluas 2 juta km2.

Dengan adanya konsepsi Wawasan Nusantara maka luas wilayah

Indonesia menjadi 5 juta km2 sebagai satu kesatuan wilayah.



3. Pertambahan luas wilayah sebagai ruang hidup memberikan potensi

sumber daya yang besar bagi peningkatan kesejahteraan. Sumber

daya tersebut terutama sumber minyak yang ditemukan di wilayah

teritorial dan landas kontinen Indonesia.

4. Penerapan Wawasan Nusantara menghasilkan cara pandang tentang

keutuhan wilayah nusantara yang perlu dipertahankan oleh bangsa

Indonesia.

5. Wawasan Nusantara menjadi salah satu sarana integrasi nasional.

Misalnya tercermin dalam semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”.

Sebuah konsep buatan manusia tidaklah sempurna. Selain manfaat yang dapat

diperoleh, tentunya akan ada konsekwensi yang harus diantisipasi, yaitu

berupa implikasi masalah yang muncul saat Wawasan Nusantara tersebut

diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Beberapa masalah

yang mungkin dapat timbul tersebut antara lain:

1. Persoalan garis batas/wilayah Indonesia dengan negara lain yaitu

batas darat, laut, dan udara. Persoalan penarikan garis batas dapat

menimbulkan konflik dengan negara lain, oleh karena negara akan

saling klaim mengenai pemilikan suatu wilayah.

2. Masuknya pihak luar ke dalam wilayah yuridikasi Indonesia yang tidak

terkendali dan terawasi. Misalnya, masuknya nelayan asing ke wilayah

perairan Indonesia, kasus perompakan di laut, keluarnya nelayan

Indonesia ke wilayah negara tetangga dan melintasnya pesawat

perang negara lain di wilayah udara Indonesia.

3. Adanya kerawanan-kerawanan di pulau-pulau terluar Indonesia.

Pulau-pulau ini potensial untuk dimanfaatkan sebagai daerah

pencarian ikan secara ilegal, tempat/transit kejahatan lintas negara,

daerah pendudukan asing, keterbatasan komunikasi dan transportasi,

serta rawan kemiskinan dan ketidakadilan. Ada 12 pulau yang

diidentifikasi sebagai pulau terluar di Indonesia (Tempo, 2005) yaitu

sebagai berikut:

a. Pulau Rondo, ujung pailng barat Indonesia berbatasan

dengan India dan Thailand,

b. Pulau Sekatung, ujung utara berbatasan dengan Vietnam,

c. Pulau Nipa, berbatasan dengan Singapura,



d. Pulau Berhala, berbatasan dengan Malaysia,

e. Pulau Marore, berbatasan dengan Filipina,

f. Pulau Miangas, berbatasan dengan Filipina,

g. Pulau Marampit, berbatasan dengan Filipina,

h. Pulau Batek, berbatasan dengan Timor Leste,

i. Pulau Dana, berbatasan dengan Australia,

j. Pulau Fani, berbatasan dengan Republik Palau, ujung utara

Papua,

k. Pulau Fanildo, berbatasan dengan Republik Palau,

l. Pulau Bras, berbatasan dengan Republik Palau.

4. Sentimen kedaerahan yang suatu saat berkembang dan dapat

melemahkan pembangunan berwawasan nusantara. Misal, suatu

daerah tertutup bagi pendatang, penolakan warga transpigran oleh

penduduk lokal, pejabat publik daerah haruslah putra daerah yang

bersangkutan, dan lain-lain.

Mengingat dampak yang terjadi akibat implikasi di atas, hendaknya pemerintah

dapat mengambil langkah-langkah yang cerdas dan arif dalam menjalankan

pemerintahannya. Ruang kendali yang luas serta potensi yang beragam

disetiap daerah, tidak lagi dimungkinkan penerapan konsep Wawasan

Nusantara yang melahirkan pemerintahan terpusat sebagaimana pengalaman

masa lalu. Perlu diupayakan penerapan Wawasan Nusantara melalui

serangkaian pembangunan dan kebijakan yang mampu mengembangkan

persatuan bangsa dan keutuhan wilayah tanpa perlu menciptakan

pemerintahan terpusat dengan tetap mengakui keanekaragaman bangsa dan

budaya di dalamnya.

Sesuai dengan fungsinya, Wawasan Nusantara sebagai wawasan dalam

mencapai tujuan pembangunan nasional, harus mampu menumbuhkan kearifan

budaya lokal dengan melihat berbagai segala potensi dan daya dukung di

setiap daerah dengan proporsi yang tepat. Dengan prinsip keadilan dan

pemeliharaan kesetiakawanan sosial yang melandasi persatuan dan kesatuan

bangsa dan negara, Wawasan Nusantara harus dapat meningkatkan

Ketahanan Nasional sehingga terjamin kelanjutan dan peningkatan

pembangunan nasional.



6.2 Otonomi Daerah

6.2.1 Pengertian Otonomi Daerah

Reformasi membuka jalan bagi setiap orang maupun daerah untuk

menyuarakan keadilan ekonomi, politik, sosial budaya, dan pelayanan.

Pendekatan pembangunan yang sentralistik selama Orde Baru yang berkuasa

selama 32 tahun ternyata telah banyak menimbulkan kesenjangan yang

menimbulkan rasa ketidakadilan. Kesenjangan tersebut antara lain

kesenjangan pendapatan antardaerah yang besar, kesenjangan investasi

antardaerah, pendapatan daerah yang dikuasai pemerintah pusat, kesenjangan

regional, dan kebijakan investasi yang terpusat. Untuk mengatasi hal tersebut ,

maka otonomi daerah merupakan salah satu alternatif untuk memberdayakan

setiap daerah dalam memanfaatkan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya

manusia (SDM) untuk kesejahteraan rakyat.

Otonomi secara sempit diartikan sebagai “mandiri”, sedangkan dalam

arti luas adalah “berdaya”. Jadi otonomi daerah yang dimaksud di sini adalah

pemberian kewenangan pemerintahan kepada pemerintah daerah untuk

secara mandiri atau berdaya membuat keputusan mengenai kepentingan

daerahnya sendiri.

Sedangkan desentralisasi menurut M. Turner dan D. Hulme adalah

transfer/pemindahan kewenangan untuk menyelenggarakan beberapa

pelayanan kepada masyarakat dari pemerintah pusat kepada pemerintah

daerah. Sementara desentralisasi menurut Shahid Javid Burki dan kawan-

kawan adalah proses pemindahan kekuasaan politik, fiskal, dan administratif

kepada unit dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

Jadi, otonomi daerah dapat diartikan pelimpahan kewenangan dan

tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dalam pola

pikir demikian, otonomi daerah adalah suatu instrumen politik dan instrumen

administrasi/manajemen yang digunakan utnuk mengoptimalkan sumber daya

lokal, sehingga dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemajuan

masyarakat di daerah, terutama menghadapi tantangan global, mendorong

pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan kreativitas, meningkatkan peran

serta masyarakat, dan mengembangkan demokrasi.



6.2.2 Latar Belakang Otonomi Daerah

Krisis ekonomi dan politik yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 telah

memporak-porandakan hampir seluruh sendi-sendi ekonomi dan politik

negeri ini yang telah dibangun cukup lama. Lebih jauh lagi, krisis ekonomi dan

politik, yang berlanjut menjadi multikrisis, telah mengakibatkan semakin

rendahnya tingkat kemampuan dan kapasitas negara dalam menjamin

kesinambungan pembangunan. Krisis tersebut salah satunya diakibatkan oleh

sistem manajemen negara dan pemerintahan yang sentralistik, di mana

kewenangan dan pengelolaan segaal sektor pembangunan berada dalam

kewenangan pemerintah pusat, sementara daerah tidak memiliki kewenangan

untuk mengoleola dan mengatur daerahanya.

Sebagai respons dari krisis tersebut, pada masa reformasi dicanangkan

suatu kebijakan restrukturisasi sistem pemerintahan yang cukup penting yaitu

melaksanakan otonomi daerah dan pengaturan perimbangan keuangan

antarpusat dan daerah. Paradigma lama dalam manajemen pemerintahan yang

berporos pada sentralisme kekuasaan diganti menjadi kebijakan otonomi

daerah, yang tidak dapat dilepaskan dari upaya politik pemerintah pusat untuk

merespon tuntutan kemerdekaan atau negara federal dari beberapa wilayah,

yang memiliki aset sumber daya alam melimpah, namun tidak mendapatkan

haknya secara proporsional pada masa pemerintahan Orde Baru.

Otonomi daerah dianggap dapat menjawab tuntutan pemerataan

pembangunan sosial ekonomi, penyelenggaraan pemerintahan, dan

pembangunan kehidupan berpolitik yang efektif. Sebab dapat menjamin

penanganan tuntutan masyarkat secara variatif dan cepat. Ada beberapa

alasan mengapa kebutuhan terhadap otonomi daerah di Indonesia saat itu

dirasakan mendesak.

1. Kehidupan berbangsa dan bernegara selama ini sangat terpusat di

Jakarta (Jakarta centris). Sementara itu, pembangunan di beberapa

wilayah lain dilalaikan. Hal ini bisa terlihat bahwa hampir 60% lebih

perputaran berada di Jakarta, sedangkan 40% digunakan untuk di luar

Jakarta. Dengna penduduk sekitar 12 juta di Jakarta, maka

ketimpangan sangat terlihat, karena daerah di luar jakarta dengan

penduduk hampir 190 juta hanya menggunakan 40% dari perputaran



uang secara nasional. Selain itu, hampir seluruh proses perizinan

investasi juga berada di tangan pemerintah pusat di Jakarta.

2. Pembagian kekayaan dirasakan tidak adil dan tidak merata. Daerah-

daerah yang memiliki sumber kekayaan alam melimpah berupa

minyak, hasil tambang, dan hasil hutan, seperti Aceh, Riau, Papua,

Kalimantan, dan Sulawesi ternyata tidak menerima perolehan dana

yang layak dari Pemerintah Pusat, dibandingkan dengan daerah yang

relatif tidak memiliki banyak sumber daya alam.

3. Kesenjangan sosial (dalam makna seluas-luasnya) antara satu daerah

dengan daerah lain sangat terasa. Pembangunan fisik di satu daerah

terutama Jawa, berkembang pesat sekali. Sedangkan pembangunan di

banyak daerah masih lamban, dan bahkan terbengkalai. Kesenjangan

sosial ini juga meliputi tingkat pendidikan dan kesehatan keluarga.

6.2.3 Tujuan dan Prinsip Otonomi Daerah

Tujuan dilaksanakannya otonomi daerah menurut pendapat beberapa ahli

adalah sebagai berikut:

1. Dilihat dari segi politik, penyelenggaraan otonomi dimaksudkan

untuk mencegah penumpukan kekuasaan di pusat dan membangun

masyarakat yang demokratis, untuk menarik rakyat ikut serta dalam

pemerintahan, dan melatih diri dalam menggunakan hak-hak

demokrasi.

2. Dilihat dari segi pemerintahan, penyelenggaraan otonomi daerah

adalah untuk mencapai pemerintahan yang efisien.

3. Dilihat dari segi sosial budaya, penyelenggaraan otonomi daerah

diperlukan agar perhatian lebih fokus kepada daerah.

4. Dilihat dari segi ekonomi, otonomi perlu diadakan agar masyarakat

dapat turut berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi di daerah

masing-masing.

Yang dimaksud daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum

yang mempunyai batas daerah tertentu, yang berwenang mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri

berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Daerah otonom selanjutnya disebut dengan daerah.



Landasan hukum melaksanakan otonomi daerah adalah Pasal 18 UUD

1945 yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah

provinsi dan derah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang

tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan

daerah, yang diatur dengan undang-undang.

(2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur

dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi

dan tugas pembantuan.

(3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki

Dewan Peerwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih

melalui pemilihan umum.

(4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala

pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara

demokratis.

(5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali

urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai

urusan Pemerintah Pusat.

(6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan

peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas

pembantuan.

(7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur

dalam undang-undang.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah dibentuk

undang-undang organik sebagai pelaksanaan dari Pasal 18 UUD 1945.

Undang-undang tersebut adalah Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintah Daerah. Undang-undang ini menggantikan Undang-undang No. 22

Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang No. 22 Tahun

1999 merupakan pengganti dari Undnag-undang No. 5 Tahun 1974 tentang

Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

Menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah, daerah yang bersifat otonom atau daerah otonom, meliputi 3 daerah,

yaitu daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota.



Selain asas desentralisasi, daerah otonom dalam hal ini daerah provinsi

menganut pula asas dekonsentrasi. Asas dekonsentrasi adalah asas yang

menyatakan adanya pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah

kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal

di wilayah tertentu.

Menurut Bagir Manan, dekonsentrasi hanya bersangkutan dengan

penyelenggaraan administrasi negara, karena itu bersifat kepegawaian

(ambtelijk). Kehadiran dekonsentrasi semata-mata untuk ”melancarkan”

penyelenggaraan pemerintahan sentarl di Daerah.

Berdasarkan pendapat di atas, maka pada dasarnya dekonsentrasi itu

dilaksanakan untuk memudahkan tugas-tugas Pemerintah (pusat) yang

diselenggarakan di Daerah. Oleh karena itu menurut Bagir Manan:

Dekonsentrasi adalah unsur sentralisasi. Karena semata-mata ”ambelijk” maka

dekonsentrasi dalam ilmu hukum terletak dalam lingkungan Hukum

Administrasi Negara (Administratiefrecht bukan Staatrecht).

Menurut undang-undang tersebut di atas, pelaksanaan otonomi daerah

di Indonesia didasarkan pada otonomi yang nyata, luas, dan bertanggung

jawab. Otonomi yang nyata adalah kekuasaan daerah untuk menyelenggarakan

kewenangan pemerintahan di bidang tertentu yang secara nyata ada

diperlukan serta tumbuh, hidup, dan berkembang di daerah. Otonomi yang

luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang

mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan pada

bidang-bidang tertentu yang masih ditangani dan terpusat oleh pemerintah

pusat di Jakarta.

Kewenangan daerah otonom sangat luas. Pemerintah daerah

berwenang mengurus sendiri kepentingan masyarakatnya. Urusan itu meliputi

berbagai bidang, misalnya pendidikan, kesejahteraan, kesehatan, perumahan,

pertanian, perdagangan, dan lain-lain. Pemerintah pusat hanya menangani

enam urusan saja: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter

dan fiskal nasional, dan agama.

Adapun yang dimaksud dengan otonomi bertanggung jawab adalah

berupa perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak

dan kewenangan kepada Daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus

dipikul oleh Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa



peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik,

pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan, serta

pemeliharaan hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta

antardaerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

6.2.4 Kaitan Otonomi Daerah dengan Wawasan Nusantara

Otonomi daerah memberikan keleluasaan pada daerah untuk mengelola dan

mendapatkan potensi sumber-sumber daya alamnya sesuai dengan proporsi

daya dukung yang dimiliki oleh daerahnya. Dengan demikian, tidak ada

kecemburuan dan ketidakadilan yang terjadi antara pemerintah pusat dengan

daerah.

Sedangkan Wawasan Nusantara menghendaki adanya persatuan bangsa

dan keutuhan wilayah nasional. Pandangan untuk tetap perlunya persatuan

bangsa dan keutuhan wilayah ini merupakan modal berharga dalam

melaksanakan pembangunan. Wawasan Nusantara juga mengajarkan perlunya

kesatuan sistem politik, sistem ekonomi, sistem sosial, sistem budaya, dan

sistem pertahanan-keamanan dalam lingkup negara nasional Indonesia.

Cerminan dari semangat persatuan itu diwujudkan dalam bentuk negara

kesatuan.

Namun demikian semangat perlunya kesatuan dalam berbagai aspek

kehidupan itu jangan sampai menimbulkan negara kekuasaan. Negara

menguasai segala aspek kehidupan bermasyarakat termasuk menguasai hak

dan kewenangan yang ada di daerah-daerah di Indonesia. Tiap-tiap daerah

sebagai wilayah (ruang hidup) hendaknya diberi kewenangan mengatur dan

mengelola sendiri urusannya dalam rangka mendapatkan keadilan dan

kemakmuran.

Oleh karena itu, tidak ada yang salah dengan otonomi daerah atau

dengan kata lain otonomi daerah tidak bertentangan dengan prinsip wawasan

nusantara. Otonomi dan desentralisasi adalah cara atau strategi yang dipilih

agar penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini bisa

menciptakan pembangunan yang berkeadilan dan merata di seluruh wilayah

tanah air. Pengalaman penyelenggaraan bernegara yang dilakukan secara

tersentralisasi justru banyak menimbulkan ketidakadilan di daerah. Keadilan



adalah prasyarat bagi terwujudnya persatuan bangsa sebagaimana hakikat dari

Wawasan Nusantara.

6.2.5 Pemerintahan Daerah Menurut UU No. 32 Tahun 2004

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

(selanjutnya disebut UU Pemda) termuat dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia (LNRI) Tahun 2004 Nomor 125 disahkan pada tanggal 15 Oktober

2004, dan berlaku mulai tanggal diundangkannya. UU Pemda ini menggantikan

UU No. 22 Tahun 1999.

Kenyataannya, UU Pemda pada prinsipnya telah melakukan perubahan

yang mendasar pada penyelenggaraan pemerintah daerah dengan

mengutamakan pelaksanaan asas-asas desentralisasi. Hal-hal yang mendasar

dalam UU Pemda adalah mendorong untuk memberdayakan masyarakat,

menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta

masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi DPRD, serta mekanisme

pemilihan Kepala Daerah yang lebih demokratis.

1. Otonomi Daerah

Otonomi daerah, menurut Pasal 1 angka 5 UU No. 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (UU Pemda): Hak, wewenang, dan kewajiban daerah

otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Otonomi dalam konteks hubungan hirarki dikaitkan dengan pembagian

kekuasaan secara vertikal, diartikan sebagai: Penyerahan kepada atau

membiarkan setiap pemerintahan yang lebih rendah mengatur dan mengurus

urusan pemerintahan tertentu secara penuh baik mengenai asas-asas maupun

cara menjalankannya (wewenang mengatur dan mengurus asas dan cara

menjalankannya).

Rumusan di atas dimaksudkan untuk memberikan pembedaan antara

asas otonomi dan tugas pembantuan (medebewind), dalam menjalankan

pemerintahan daerah. Pasal 1 ayat 9 UU Pemda merumuskan tugas

pembantuan sebagai: Penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa

dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari

pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.



Harsono menulis bahwa pada medebewind, penyerahan yang dilakukan

tidak penuh, artinya penyerahan hanya mengenai caranya menjalankan saja,

sedangkan prinsip-prinsipnya (asas-asasnya) ditetapkan pemerintah pusat

sendiri.

Bagir Manan sebagaimana dikutip Philipus M. Hadjon, merumuskan

pengertian otonomi daerah sebagai kebebasan dan kemandirian (vrijheid en

zelfstandigheid) satuan pemerintahan yang lebih rendah untuk mengatur dan

mengurus sebagian urusan pemerintahan.

Berdasarkan rumusan-rumusan tersebut di atas, hakikat pengertian

otonomi daerah secara singkat dirumuskan oleh Philipus M. Hadjon: otonomi

daerah hakikatnya berasal dari unsur kebebasan (bukan kemerdekaan:

independence, onafhankelijkheid – otonomi merupakan subsistem dari negara

kesatuan).

Pengertian otonomi seluas-luasnya tidak secara tegas diatur dalam UU

Pemda. Namun demikian isi (wewenang) otonomi adalah urusan yang tidak

diserahkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat

(3) UU Pemda, yang meliputi bidang: politik luar negeri, pertahanan,

keamanan, yustisi, moneter, dan fiskal nasional, dan agama.

Sebagai konsekuensi dari dipilihnya asas otonomi (daerah) dalam

penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Pusat melaksanakan desentralisasi

kewenangan. Desentralisasi menurut rumusan Pasal 1 ayat (7) UU Pemda

adalah Penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah

otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

Wewenang pemerintahan yang diserahkan kepada satuan-satuan

pemerintahan daerah untuk menjadi wewenang otonomi, dapat ditemkan

dalam UU Pemda Bab III Pasal 14. Wewenang tersebut dibagi atas wewenang

yang sifatnya wajib yang ditentukan secara limitatif meliputi: 16 jenis urusan

dan wewenang yang bersifat pilihan. Pasal 13, mengatur mengenai wewenang

daerah provinsi sebanyak: 16 jenis urusan pemerintahan yang bersifat wajib,

ditambah urusan pemerintahan yang bersifat pilihan. Sedangkan Pasal 14,

mengatur mengenai wewenang daerah kabupaten/kota sebanyak 16 jenis

urusan pemerintahan yang bersifat pilihan.



Urusan pemerintahan yang bersifat pilihan, dirumuskan sebagai urusan

pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan

kesejahteraan, yang disesuaikan dengan kondisi kekhasan, yang potensi

unggulan daerah.

Pembagian satuan-satuan pemerintahan (daerah otonom) dalam

hubungan hirarki merupakan konsekuensi logis bentuk negara kesatuan, dan

pada sisi yang lain membawa pula konsekuensi pada hubungan wewenang

melalui jalur koordinasi dan pengawasan, di samping pembinaan dan

kerjasama. Konsekuensi dari adanya distribusi kekuasaan secara vertikal

kepada satuan-satuan pemerintahan daerah (sebagai daerah otonom) dalam

rangka desentralisasi terjadi pula distribusi pendapatan, yang diterima daerah

sebagai pendapatan Daerah.

2. Otonomi Khusus

Momentum reformasi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

(MPR-RI) mengamanatkan suatu koreksi terhadap berbegai penyimpangan

pelaksanaan ideologi Pancasila dan ketentuan UUD 1945. Wujud nyata dari

amanat MPR-RI tersebut adalah pengaturan dan pembentukan otonomi

khusus, sebagaimana termuat dalam:

(1) Ketetapan MPR-RI No. IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar

Haluan Negara tahun 1999-2004, pada Bab IV huruf G mengenai

Pembangunan Daerah dalam angka 2 antara lain memuat kebijakan

otonomi khusus bagi Aceh dan Irian Jaya; dan

(2) Dalam salah satu bagian dari Ketetapan MPR-RI No. IV/MPR/2000

tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi

Daerah, Bagian III mengenai Rekomendasi.

Rumusan Tap MPR-RI No. IV/MPR/1999 menyatakan: ”... dalam rangka

mengembangkan otonomi daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik

Indonesia, serta untuk menyelesaikan secara adil dan menyeluruh

permasalahan di daerah yang memerlukan penanganan segera dan sungguh-

sungguh, maka perlu ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:

Daerah Istimewa Aceh:

(a) Mempertahankan integrasi bangsa di dalam wadah Negara

Kesatuan Republik Indonesia dengan menghargai kesetaraan



dan keseragaman sosial budaya masyarakat Aceh, melalui

penetapan Daerah Istimewa Aceh sebagai daerah otonomi

khusus yang diatur dengan undang-undang;

(b) Menyelesaikan kasus Aceh secara berkeadilan dan bermartabat

dengan melakukan pengurusan dan pengadilan yang jujur bagi

pelanggar hak asasi manusia, baik selama pemberlakuan Daerah

Operasi Militer maupun pasca pemberlakuan Daerah Militer.

Irian Jaya

(a) Mempertahankan integrasi bangsa di dalam wadah Negara

Kesatuan Republik Indonesia dengan tetap menghargai

kesetaraan dan keseragaman sosial budaya masyarakat Irian Jaya

melalui penetapan otonomi khusus yang diatur dengan undang-

undang;

(b) Menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia di Irian Jaya

melalui proses pengadilan yang jujur dan bermartabat.

Adapun Ketetapan MPR-RI No. IV/MPR/2000 menetapkan: ”... undang-

undang Otonomi Khusus Daerah Istimewa Aceh dan Irian Jaya sesuai amanat

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. IV/MPR/1999 tentang Garis-

Garis Besar Haluan Negara tahun 1999-2004, agar dikeluarkan selambat-

lambatnya 1 Mei 2001 dengan memperhatikan aspirasi masyarakat daerah

yang bersangkutan...”.

Dalam konteks nasional, kedua Ketetapan MPR-RI tersebut

merupakan langkah penting dan mendasar peralihan praktik penyelenggaraan

pemerintahan yang sentralistik kepada sistem desentralistik. Situasi

penyelenggaraan pemerintahan negara yang tidak sesuai dengan Pancasila dan

UUD 1945, yang mendasari lahirnya kedua Ketetapan MPR-RI tersebut, turut

mengilhami lahirnya Pasal 18B UUD 1945 (perubahan kedua).

Menurut Pasal 18B UUD 1945:

(1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan

daerah yang bersifat khusus dan atau bersifat istimewa yang diatur

dengan undang-undang.

(2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat

hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup



dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara

Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.

3. Pemilihan Kepala Daerah

Perbedaan substansial antara UU No. 32 Tahun 2004 dengan Undang-undang

Pemerintahan daerah sebelumnya adalah kedudukan kepala daerah yang

proses pemilihannya dilakukan secara demokratis. Dasar konstitusional,

pemilihan tersebut merujuk pada hasil perubahan kedua UUD 1945 pada

pasal 18 ayat (4) menyatakan, ”Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing

sebagai Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis.”

Undang-undang memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah secara demokratis dapat dilakukan melalui dua cara:

pertama, pemilihan oleh DPRD, kedua, pemilihan secara langsung oleh rakyat.

Pasal 62 Undang-undang No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan

MPR, DPR, DPD, dan DPRD tidak mencantumkan tugas dan wewenang

DPRD untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dengan

demikian, makna pemilihan Kepala Daerah secara demokratis sebagaimana

dimaksud dalam UUD 1945 adalah pemilihan secara langsung oleh rakyat.

Berkaitan dengan keberadaan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, Philipus M.

Hadjon mengatakan bahwa: Prinsip demokrasi yang terkandung dalam Pasal

18 (ayat 3 dan 4) menyangkut pemilihan anggota DPRD dan Kepala Daerah

secara langsung... Dengan demikian dalam sistem ketatanegaraan Republik

Indonesia, pemilihan umum tidak hanya untuk memilih wakil rakyat (DPR,

DPD, DPRD) tetapi juga untuk Kepala Pemerintahan.

Menurut DPR yang diwakili Patrialis Akbar dan Lukman Hakim

Saifuddin dalam keterangan tertulis tertanggal 14 Februari 2005 pada sidang

Mahkamah Konstitusi untuk putusan perkara gugatan judicial review UU

Nomor 32 Tahun 2004 terhadap UUD 1945 mengatakan: Lahirnya kata

demokratis yang dicantumkan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 ketika itu

menjelang perubahan kedua tahun 2000. Setidak-tidaknya dikarenakan adanya

2 (dua) pendapat yang berbeda mengenai cara pemilihan Kepala Daerah. Satu

pendapat menghendaki pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung

oleh rakyat dan sepenuhnya mengikuti apa yang terjadi pada pemilihan



presiden dan wakil presiden sementara pendapat yang lain menghendaki tidak

dilakukan secara langsung.

Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi mengatakan: Rumusan

”dipilih secara demokratis” dalam ketentuan pilkada juga mempertimbangkan

pelaksanaan pemilihan kepala daerah di daerah-daerah yang bersifat khusus

dan istimewa sebagaimana dimaksudkan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 ....

Tetapi hal ini tidak dapat diartikan bahwa pilkada secara langsung menjadi

satu-satunya cara untuk memaknai frasa ”dipilih secara demokratis” yang

dimuat dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 ... Namun kenyataannya dalam

menjabarkan maksud ”dipilih secara demokratis” dalam Pasal 18 ayat (4)

UUD 1945 pembuat undang-undang telah memilih cara pilkada secara

langsung. Sebagai konsekuensinya asas-asas dan lembaga penyelenggara pemilu

harus tercermin dalam penyelenggaraan pilkada.”

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung sangat mendukung iklim

otonomi daerah. Harapan bahwa Kepala Daerah yang terpilih adalah putra

daerah yang sangat memahami dan dikenal luas oleh warga masyarakat di

daerahnya menjadi dasar yang sangat kuat bahwa pelaksanaan otonomi daerah

dengan pemilihan kepala daerah secara langsung dapat berjalan dengan

sinergis.

---------------



Rangkuman

1. Wilayah didefinisikan sebagai ruang yang merupakan kesatuan geografis

beserta segenap unsur terkait padanya, yang batas dan sistemnya

ditentukan berdasarkan pada aspek administratif dan atau aspek fungsional.

2. Karena letaknya yang berada di antara dua benua, dan dua samudra, ia

disebut juga sebagai Nusantara (Kepulauan Antara).

3. Konsep Geopolitik digunakan untuk memperkaya wawasan dan

kesadaran akan arti penting wilayah NKRI sebagai ruang hidup seluruh

rakyat Indonesia.

4. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia

terhadap diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan

kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

5. GBHN terakhir yang memuat rumusan mengenai Wawasan Nusantara

adalah GBHN 1998 yaitu dalam Ketetapan MPR No. II/MPR/1998.

6. Wawasan Nusantara, sebagai cara pandang bangsa Indonesia terhadap

dirinya mengandung tiga unsur dasar, yaitu wadah (contour), isi (content),

dan tata laku (conduct).

7. Otonomi daerah dapat diartikan pelimpahan kewenangan dan tanggung

jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

8. Landasan hukum melaksanakan otonomi daerah adalah Pasal 18 UUD

1945

9. Desentralisasi menurut rumusan Pasal 1 ayat (7) UU Pemda adalah

Penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom

untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara


10. Asas dekonsentrasi adalah asas yang menyatakan adanya pelimpahan

wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai

wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.



Kuis Benar Salah

1. Indonesia yang terletak di benua Asia bagian Tenggara (Asia Tenggara)

pada koordinat 6°LU - 11°08'LS dan dari 95°'BB - 141°45'BT, melintang di

antara benua Asia dan Australia/Oseania serta antara Samudra Pasifik dan

Samudra Hindia.

2. Wilayah didefinisikan di dalam Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 2000.

3. Batas wilayah Indonesia bagian Utara adalah Negara Malaysia, Singapura,

Filipina, Brunei Darussalam, dan Laut China Selatan

4. Pulau Sipadan dan Ligitan berhasil dipertahankan dan menjadi bagian dari

wilayah Republik Indonesia.

5. Geopolitik secara etimologi berasal bahasa Yunani.

6. Tap MPR No. IV/MPR/1998 berisi tentang wawasan nusantara.

7. Indonesia memiliki wilayah daratan yang berbatasan dengan Malaysia.

8. Otonomi daerah dapat diartikan pelimpahan kewenangan dan tanggung

jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah

9. Landasan hukum melaksanakan otonomi daerah adalah Pasal 19 UUD 1945.

10. Undang-undang tersebut adalah Undang-undang No. 32 Tahun 2004

tentang Pemerintah Pusat.

http://id.wikipedia.org/wiki/Asia_Tenggara

http://id.wikipedia.org/wiki/LU

http://id.wikipedia.org/wiki/LS

http://id.wikipedia.org/wiki/BB

http://id.wikipedia.org/wiki/BT

http://id.wikipedia.org/wiki/Asia

http://id.wikipedia.org/wiki/Australia

http://id.wikipedia.org/wiki/Oseania

http://id.wikipedia.org/wiki/Samudra_Pasifik



Pilihan Ganda

1.

Wilayah didefinisikan sebagai ruang yang merupakan kesatuan geografis

beserta segenap unsur terkait padanya, yang batas dan sistemnya

ditentukan berdasarkan pada aspek administratif dan atau aspek fungsional.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah ________

A. No. 10 tahun 2000 D. No. 12 tahun 2000

B. No. 10 tahun 2002 E. No. 12 tahun 2002

C. No. 10 tahun 2004

2. Ruang merupakan sumber daya alam yang harus dikelola bagi sebesar-

besar kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal _______

A. 33 ayat (1) UUD 1945 D. 33 ayat (4) UUD 1945

B. 33 ayat (2) UUD 1945 E. 33 ayat (5) UUD 1945

C. 33 ayat (3) UUD 1945

3.

Wilayah-wilayah yang dikuasai (pan-regional), yaitu :

1. Pan Amerika sebagai “perserikatan wilayah” dengan Amerika Serikat

sebagai pemimpinnya.

2. Pan Asia Timur, mencakup bagian timur Benua Asia, Australia, dan

wilayah kepulauan di mana Jepang sebagai penguasa.

3. Pan Rusia India, yang mencakup wilayah Asia Barat, Eropa Timur, dan

Rusia yang dikuasai Rusia.

4. Pan Eropa Afrika, mencakup Eropa Barat – tidak termasuk Inggris dan

Rusia – dikuasai oleh Jerman.

A. 1,2,3 D. 1,2,4

B. 1,3,4 E. 1,2,3,4

C. 2,3,4



4. Bahwa keutuhan wilayah Nasional dengan segala isi dan kekayaannya

merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan mitra

seluruh bangsa, serta menjadi modal dan milik bersama bangsa.

Pernyataan di atas adalah perwujudan kepulauan Nusantara sebagai Satu

Kesatuan_______

A. Politik D. Pertahanan dan Keamanan

B. Ekonomi E. Idiologi

C. Sosial Budaya

5.

Bahwa masyarakat Indonesia adalah satu; perikehidupan bangsa harus

merupakan kehidupan yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan

masyarkat yang sama, merata dan seimbang serta adanya keselarasan

kehidupan yang sesuai dengan kemajuan bangsa.


Kesatuan_______



C. Sosial Budaya

6. Bahwa ancaman terhadap satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman

bagi seluruh bangsa dan negara.


Kesatuan_______



C. Sosial Budaya

7.

Bahwa kekayaan wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif adalah

modal dan milik bersama bangsa, dan bahwa keperluan hidup sehari-hari harus

tersedia merata di seluruh wilayah tanah air.


Kesatuan_______



A Politik D. Pertahanan dan Keamanan

B Ekonomi E. Idiologi

C Sosial Budaya

8.

Indonesia memiliki wilayah daratan yang berbatasan dengan

1. Malaysia

2. Papua Nugini

3. Timor Leste

4. Brunei Darussalam

A 1,2,3 D 1,2,4

B 2,3,4 E 1,2,3,4

C 1,3,4

9

Penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom

untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara


Hal ini adalah perwujudan dari asas _______

A Sentralisasi D Dekonsentrasi

B Konsentrasi E Kota Administratif

C Desentralisasi

10

Beberapa alasan mengapa kebutuhan terhadap otonomi daerah di

Indonesia dirasa mendesak.

1. Kehidupan berbangsa dan bernegara selama ini sangat terpusat di

Jakarta (Jakarta centris).

2. Pembagian kekayaan dirasakan tidak adil dan tidak merata dan

menguntungkan pihak-pihak tertentu.

3. Kesenjangan sosial (dalam makna seluas-luasnya) antara satu

daerah dengan daerah lain sangat terasa.

4. Kestabilan ekonomi yang terganggu karena krisis

5. Adanya pemilihan kepala daerah satu paket secara langsung oleh

rakyat



A 1,2,3 D 2,3,4,5

B 1,2,4 E 1,2,3,4,5

C 1,2,3,4



Latihan

1. Apa yang dimaksud dengan wilayah?

2. Apa yang dimaksud dengan Geopolitik?

3. Jelaskan Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Politik!

4. Jelaskan Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Sosial

Budaya!

5. Sebutkan dan jelaskan unsur dasar wawasan nusantara!

6. Sebutkan tujuan wawasan nusantara!

7. Apa yang dimaksud dengan otonomi daerah?

8. Apa yang dimaksud dengan Desentralisasi?

9. Apa yang dimaksud dengan Dekonsentrasi?

10. Jelaskan kaitan antara otonomi daerah dengan wawasan nusantara!

Documents

6 GEOPOLITIK INDONESIA - · PDF filekepulauan terbesar di dunia yang terletak di sepanjang garis ... Indonesia yang terletak di benua Asia bagian ... Atas pembagian dunia menjadi empat