I

_

BUPATI KARANGASEM

PERATURAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 35 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBANGUNAN DAN PENATAAN MENARATELEKOMUNIKASI BERSAMA

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

Menimbang a. bahwa menara Telekomunikasi merupakan salah satu infrastrukturdalam penyelenggaraan telekomunikasi yang vital dan memerlukanketersediaan lahan, bangunan dan ruang udara;

b. bahwa sesuai dengan Surat Gubernur Bali Nomor551.1/1406/lnpar.Ekbang tanggal 5 Maret 2009 tentang Revisi LampiranPeraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2007;

Mengingat

c. bahwa sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan KepalaBadan Koordinasi dan Penanaman Modal, Nomor 18 Tahun 2009,07/PRT/M/2009, 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, 3/P/2009 tentangPedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama MenaraTelekomunikasi;

d. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi penggunaan menaraTelekomunikasi harus memperhatikan faktor keamanan lingkungan,kesehatan masyarakat dan estetika lingkungan;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupatitentang Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi Bersama;

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, NusaTenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 1655);

V

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 53, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3481);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan PraktekMonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3817);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan PeraturanPerundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4389);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4444);

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

• ••

-

12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5059);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan

Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3980);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang PenggunaanSpektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3981);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan

Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4075);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);

17.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor

02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan danPenggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;

18.Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum,Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi danPenanaman Modal, Nomor 18 Tahun 2009, 07/PRT/M/2009,

19/PER/M.KOMINFO/03/2009, 3/P/2009 tentang PedomanPembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;

19. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 tentang Rencana Tata RuangWilayah Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah KabupatenKarangasem Tahun 2001 Nomor 3);

20. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 1991 tentang Izin Bangun-Bangunan(Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem Nomor 2Tahun 1993 Seri B Nomor 1);

21. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 1991 tentang Tata Cara dan RetribusiBagi Perusahaan yang Harus Memiliki Ijin Berdasarkan Undang-UndangGangguan (Hinder Ordonantie) (Lembaran Daerah Kabupaten DaerahTingkat II Karangasem Nomor 14 Tahun 1992 Seri BNomor 7);

•

_

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBANGUNAN DAN PENATAAN MENARA

TELEKOMUNIKASI BERSAMA.

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem.

2. Bupati adalah Bupati Karangasem.

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karangasem.

4. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau_ penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat,

tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atausistem elektromagnetik lainnya.

5. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan danpelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranyatelekomunikasi.

6. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai saranapenunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desainatau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluanpenyelenggaraan telekomunikasi.

7. Menara Bersama adalah menara yang ditempatkan diatas tanah yang. • ( secara bersama-sama digunakan oleh minimal 2 (dua) penyelenggara

telekomunikasi.

8. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badanusaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta,instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan negara.

9. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki,menyediakan serta menyewakan Menara telekomunikasi untukdigunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.

10. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola ataumengoperasikan menara yang dimiliki pihak lain.

- . ft

_

11. Gambar Teknis adalah gambar konstruksi dari bangunan menaratelekomunikasi meliputi pekerjaan pondasi sampai pekerjaan konstruksibagian atas dalam bentuk gambar arsitektural dan gambar sipil/strukturkonstruksi yang dapat menggambarkan teknis konstruksi maupunestetika arsitekturalnya secara jelas dan tepat.

12. Zona cell plan adalah zona area dalam radius empat ratus meter (400meter) dari titik pusat area cell plan yang berisikan Zona-zona area yangberisikan menara eksisting dan zona-zona baru untuk mengakomodasikebutuhan pembangunan menara-menara baru.

13. Zona cell plan eksisting adalah zona area dalam radius empat ratus meter(400 meter) dari titik pusat area cell plan yang berisikan menara-meneraeksisting per posisi selama kegiatan penyusunan cell plan hingga bulanNovember 2009

14. Zona cell plan menara baru adalah zona yang akan mengakomodasikankebutuhan penyedia menara untuk membangun menara-menara baru

15. Menara eksisting adalah menara telekomunikasi yang telah berdiri danberoperasi di Kabupaten Karangasem hingga periode penyusunan cellplan yaitu bulan September 2009.

16. Cell plan adalah proses perencanaan dan pembuatan zona-zona areauntuk penempatan menara-menara telekomunikasi selular denganmengggunakan standar teknik perencanaan jaringan selular yangmemperhitungkan pemenuhan kebutuhan coverage area layanan dankapasitas trafik layanan selular. Cell planning secara utuh adalah cell planyang dibuat dengan mengharmonisasikan kepentingan teknis selular dankeindahan lingkungan dan menyesuaikan dengan aturan yang berlaku dipemerintah daerah terkait dengan RUTRW (Rencana Tata Ruang danWilayah).

17. Radius zona adalah besaran jarak yang bergantung kepada kondisigeografis dan kepadatan telekomunikasi di sebuah kabupaten atau kota

18. Titik Koordinat Cell Plan adalah titik pusat jari-jari lingkaran yangdiidentifikasi dengan koordinat geografis (longitude, lattitude) yangmembentuk zona pola persebaran Menara Bersama dalam sebuah radius(jari-jari) yang ditentukan di dalam peraturan ini.

19. Aset Daerah adalah semua kekayaan yang berwujud, baik yang bergerakmaupun yang tidak bergerak dan baik yang dimiliki maupun yangdikuasai oleh Pemerintah yang dapat dimanfaatkan untuk membangunmenara telekomunikasi.

20. Izin Mendirikan Bangunan Menara yang selanjutnya disebut 1MB Menaraadalah ijin untuk membangun menara yang besarannya ditentukan olehPeraturan Daerah dengan memperhitungan variabel fungsi luas area,ketinggian menara dan beban menara.

21. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut 1MB adalah izin yangdiberikan kepada seseorang atau badan usaha yang akan melakukankegiatan mendirikan Bangunan.

22. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatudengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atasdan atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi tidak sebagaitempat manusia melakukan kegiatan.

23. Base Transceiver Station yang selanjutnya disebut BTS adalah perangkatradio selular (berikut antenna-nya) yang berfungsi untukmenghubungkan antara handphone dengan perangkat selular. BTSmemiliki kapasitas penanganan percakapan dan volume data (traffichandling capacity). Sebuah BTS dan beberapa BTS dapat ditempatkandalam sebuah menara telekomunikasi.

24. BTS Mobile adalah sistem BTS yang bersifat bergerak dibangun secaratemporer pada lokasi tertentu dan dioperasionalkan dalam jangka waktuyang tertentu dan digunakan oleh Telco Operator sebagai solusisementara untuk penyediaan coverage selular baru atau menghandlingkapasitas trafik selular.

BAB II

PEMBANGUNAN MENARA DAN PENEMPATAN BTS

Pasal 2

Standar baku untuk pembangunan menara adalah sebagai berikut:a. ketersediaan lahan sesuai dengan kebutuhan teknis pembangunan

' > menara;

b. ketinggian menara disesuaikan dengan kebutuhan teknis menarabersama dengan ketinggian menara bersama harus memperhatikan areaKawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) area Bandar udara(air pot), area militer, area wisata, area peribadatan dan kawasankepadatan tinggi; dan

c. struktur menara baru harus mampu menampung paling sedikit 3 (tiga)Penyelenggara Telekomunikasi; dan

d. struktur menara eksisting harus mampu menampung paling sedikit 2(dua) Penyelenggara Telekomunikasi dengan memperhatikan dayadukung menara bersama dan setelah dilakukan upaya-upaya untukperkuatan pada menara eksisting.

Pasal 3

(1) Penyelenggara Telekomunikasi atau Penyedia Menara atau PengelolaMenara wajib mengamankan aset-aset menara dan mengasuransikanmenaranya untuk menjamin resiko/kerugian yang timbul kepadamasyarakat termasuk bangunan rumah dan ternak sekitar dengan radiusketinggian menara.

(2) Penyelenggara Telekomunikasi atau Penyedia Menara atau PengelolaMenara harus menyelesaikan pelaksanaan pembangunan menara yangdimohon secara keseluruhan pada waktu yang telah ditentukan.

Pasal 4

(1) Menara-menara telekomunikasi yang pada saat ditetapkan peraturanbupati ini telah berdiri dan telah memiliki 1MB tetap digunakan dan wajibmenjadi menara bersama.

(2) Permohonan pembangunan menara baru di zona cell plan eksisting akanditolak oleh Pemerintah Daerah sampai seluruh menara-menaraeksisting dipergunakan untuk menara bersama.

Pasal5

Pembangunan menara baru hanya diperbolehkan pada :a. zona cell plan menara baru; dan/atau

b. pada zona cell plan menara eksisting ketika tower-tower eksisting sudahdipergunakan secara bersama - sama oleh paling sedikit 2 (dua)penyelenggara telekomunikasi.

BAB III

PENEMPATAN LOKASI MENARA BERSAMA

Pasal 6

(1) Penempatan lokasi menara dibagi dalam wilayah denganmemperhatikan potensi ketersediaan lahan yang tersedia,perkembangan teknologi, permintaan jasa-jasa telekomunikasi barudan kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi denganmempertimbangkan kaidah penataan ruang, tata bangunan, estetikadan keamanan lingkungan serta kebutuhan telekomunikasi padaumumnya termasuk kebutuhan luasan area menara.

(2) Penempatan lokasi menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harussesuai dengan cell plan.

*

8

(3) Cell plan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikanmaksimal radius 400 (empat ratus) meter.

(4) Pembangunan Menara Bersama pada zona menara baru paling sedikitdipergunakan oleh 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi danpembangunan menara berikutnya memperhatikan tingkat penggunaanmenara eksisting.

(5) Cell plan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tertuang dalamLampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

(1) Untuk kepentingan pembangunan menara telekomunikasi khusus yangmemerlukan kriteria khusus seperti untuk keperluan metereologi dangeofisika, televisi, siaran radio, navigasi penerbangan, pencarian danpertolongan kecelakaan, amatir radio komunikasi antar penduduk danpenyelenggara telekomunikasi khusus instansi pemerintah sertakeperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama (Backbone)dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

(2) Pembangunan jaringan utama dan struktur jaringan utama eksistingyang dimiliki oleh Penyelenggara Telekomunikasi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bupati.

BAB IV

PENGGUNAAN MENARA

Pasal 8

Penyelenggara Telekomunikasi atau Penyedia Menara yang memiliki menaraatau Pengelola Menara harus memberikan kesempatan yang sama tanpadiskriminasi kepada para Penyelenggara Telekomunikasi lain untukmenggunakan menara miliknya secara bersama-sama sesuai kemampuanteknis menara.

Pasal 9

(1) Penyelenggara Telekomunikasi yang memiliki menara, PenyediaMenara dan/atau Pengelola Menara harus memperhatikan ketentuanhukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidaksehat.

(2) Penyelenggara Telekomunikasi yang memiliki menara, PenyediaMenara dan/atau Pengelola Menara harus menginformasikan

-

. ft

ketersediaan kapasitas menaranya kepada calon pengguna menarasecara transparan.

(3) Penyelenggara Telekomunikasi yang memiliki menara, PenyediaMenara dan/atau Pengelola Menara wajib menggunakan sistemantrian dengan mendahulukan calon pengguna menara yang lebihdahulu menyampaikan permintaan penggunaan menara dengan tetapmemperhatikan kelayakan dan kemampuan.

Pasal 10

Penggunaan menara antara Penyelenggara Telekomunikasi, antar PenyediaMenara dengan Penyelenggara Telekomunikasi, atau antar PengelolaMenara dengan Penyelenggara Telekomunikasi harus dituangkan dalamperjanjian tertulis dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal Pos danTelekomunikasi.

BABV

PERIZINAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 11

(1) Pembangunan menara harus terlebih dahulu memiliki 1MB Menara sesuaidengan persyaratan yang ditentukan dan Izin Gangguan (HO).

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :a. Ijin Pemanfaatan Ruang (IPR);b. Persetujuan Warga dalam radius tinggi menara; danc. UPL/UKL.

(3) Pemberian 1MB Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajibmemperhatikan ketentuan mengenai jangka waktu pelayanan dan

Penataan Ruang yang ditetapkan dalam cell plan menara bersama.

(4) Setiap pemasangan antenna BTS oleh Penyelenggara Telekomunikasi,

Penyedia Menara pada menara bersama harus membuat suratpemberitahuan penempatan antenna yang ditujukan kepada Bupati.

Pasal 12

(1) Setiap pemasangan BTS mobile oleh Penyedia Menara harus membuatsurat pemberitahuan penempatan BTS mobile yang ditujukan kepadaBupati, tentang lokasi koordinat dan lama waktu operasional dari BTSmobile.

(2) Penempatan BTS Mobile adalah harus memperhatikan aspek lingkungan

dan tidak menimbulkan keresahan bagi warga sekitarnya dalam radiustinggi menara dari BTS mobile.

Pasal13

Untuk memperoleh 1MB menara sebagai mana dimaksud dalam Pasal 11ayat (1), Penyedia Menara mengajukan permohonan tertulis kepada Bupatidengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :a. identitas penanggung jawab penyelenggara, NPWP, Akte Pendirian

Badan Usaha ;

b. gambar teknis dan perhitungan konstruksi yang telah dibuat olehKonsultan konstruksi menara harus mendapat rekomendasi dari Dinasterkait;

c. bukti kepemilikan tanah dan / atau perjanjian sewa-menyewa ;d. 1MB gedung apabila pendirian menara telekomunikasi di atas gedung ;

dan

e. informasi rencana penggunaan menara bersama.

Pasal 14

(1) Penyedia Menara dapat memulai kegiatan pembangunan setelah„ i memperoleh 1MB Menara.

(2) 1MB Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selamabangunan menara tidak mengalami perubahan struktur dan fungsi.

_

BAB VI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 15

(1) Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan operasional menaratelekomunikasi bersama meliputi pemantauan, evaluasi dan penertiban.

(2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Hasil dari pengawasan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraanMenara Telekomunikasi Bersama dilaporkan kepada Bupati, untuk

dijadikan pertimbangan dalam menentukan kebijakan selanjutnya.

_

~

BAB VII

SANKSI

Pasal 16

(1) Menara yang tidak memiliki1MB Menara akan dikenakan sanksi.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:a. teguran secara tertulis oleh Bupati;dan/atau

b. penyegelan dan pemberhentian operasional menara telekomunikasi.

(3) Pemberhentian operasional Menara Telekomunikasi sebagaimanadimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah diberi teguran tertulissebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut yang masing-masing teguran tertulistersebut selama 7 (tujuh) hari kalender.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

(1) Penyedia Menara yang telah memiliki 1MB Menara dan telahmembangun menaranya serta memasang sarana telekomunikasi(existing) sebelum peraturan ini ditetapkan, wajib menyesuaikan denganperaturan ini paling lama bulan Maret 2011.

(2) Menara Telekomunikasi yang telah ada sebelum peraturan ini ditetapkan(existing) dapat diarahkan menjadi Menara Bersama dengan ketentuan :a. mengajukan permohonan kepada Bupati;b. sesuai dengan zona Cell Plan Menara Bersama;c. secara teknis kontruksi menara memungkinkan dijadikan Menara

Bersama paling sedikit 2operator; dan

d. memenuhi syarat administratis

(3) Pengajuan permohonan untuk menjadi Menara Bersama paling lama 3(tiga) bulan sejak peraturan ini berlaku.

(4) Penyedia Menara yang telah memiliki 1MB Menara namun belummembangun menaranya sebelum peraturan ini ditetapkan harusmenyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini

w

12

BAB IX

KERJASAMA

Pasal 18

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan penyediamenara dalam rangka pemeliharaan menara Telekomunikasi melalui

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan/atau Koperasi.

(2) Penyedia menara yang membangun Menara Bersama dapatmemanfaatkan barang atau aset daerah sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PeraturanBupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah KabupatenKarangasem.

Ditetapkan di Amlapurapada tanggal 7 Oktober2009

KARANGASEM,

1WAYAN GEREDEG [^

•Diundangkan di Amlapurapada tanggal 7 Oktober 2009

SEKRE^ BUPATEN KARANGASEM,

DARSA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2009 NOMOR 35

w

^

13

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI KARANGASEMTANGGAL 7 OKTOBER 2009 NOMOR 35 TAHUN 2009

TENTANGPEMBANGUNAN DAN PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA

Gambar Peta

91 Zona Lokasi Menara Telekomunikasi Bersamayang terdiri atas 47 zona menara eksisting (titik merah) dan 44 zona menara baru (titik

biru)di Kabupaten Karangasem

ARANGASEM,

y-A •.—:—TkJjIWAYANGEREDEGL

-

.)

14

LAMPIRANII

PERATURAN BUPATI KARANGASEMTANGGAL 7 OKTOBER NOMOR 35 TAHUN 2009

TENTANGPEMBANGUNAN DAN PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA

Cell Plan Kabupaten Karangasem yang Berisikan Menara-Menara EksistingDengan Radius Zona adalah : 400 meter dari titik pusat koordinat di bawah ini

no site Id longitude lattitude kecamatan menara eksisting dalam zona jumlah

1 mp_krsml 115.676 -8.34804 ABANG xl, indosat

2 mp_krsm2 115.585 -8.40491 ABANG indosat, telkomsel

3 | mp_krsm3 115.614 -8.34443 ABANG indosat

4 : mp_krsm4 115.596 -8.2829 ABANG xl

5 ' mp_krsm5 115.619 -8.32441 ABANG xl, TBG

6 : mp_krsm6 115.61 -8.42252 ABANG protelindo

7 ' mp_krsm7 115.616 -8.37431 ABANG xl, skp, protelindo

8 | mp_krsm8 115.645 -8.37723 ABANG indosat

9 1 mp_krsm9 115.513 -8.44784 BEBANDEM nts, xl, telkomsel

10 \ mp_krsmlO 115.527 -8.44686 BEBANDEM indosat

11 1mp_krsmll 115.559 -8.43707 BEBANDEM telkomsel

12 mp_krsml2 115.521 -8.43552 ;:i.••-•.;.; l,v protelindo

13 mp_krsml3 115.614 -8.44496 KARANG ASEM xl, indosat

14 mp_krsml4 115.616 -8.45556 KARANG ASEM smart

15 mp_krsml5 115.604 -8.46102 KARANG ASEM telkomsel

16 | mp_krsml6 115.614 -8.4791 KARANG ASEM

KARANG ASEM

protelindo

17 mp_krsml7 115.597 -8.49304 indosat, skp, protelindo

18 mp_krsml8 115.657 -8.42805 KARANG ASEM xl, skp

19 mp_krsml9 115.582 -8.51071 KARANG ASEM xl

20 mp_krsm20 115.606 -8.43658 KARANGASEM telkomsel

21 j mp_krsm21 115.677 -8.41821 KARANG ASEM protelindo

22 mp_krsm22 115.495 -8.38502 KUBU smart, telkomsel

' 23 mp_krsm23 115.478 -8.18431 KUBU hept

24 mp_krsm24 115.542 -8.7.2798 KUBU skp, protelindo

25 mp_krsm25 115.573 -8.25583 KUBU hept, xl, indosat

26 mp_krsm26 115.5 -8.20119 KUBU xl

27 mp_krsm27 115.482 -8.20343 KUBU telkomsel

28 mp_krsm28 115.573 -8.29445 KUBU protelindo

29 mp_krsm29 115.586 -8.27029 KUBU telkomsel

30 mp_krsm30 115.509 -8.53168 MANGGIS xl, smart, indosat, telkomsel

31 mp_krsm31 115.507 -8.50016 MANGGIS indosat

32 mp_krsm32 115.522 -8.492 MANGGIS nts, skp 2

33 mp_krsm33 115.566 -8.50568 MANGGIS smart, indosat (2 buah), telkomsel '1

34 mp_krsni34 115.569 -8.48202 MANGGIS xl 1

35 mp_krsm35 115.487 -8.54282 MANGGIS protelindo 1

36 mp_krsm36 115.421 -8.42836 RENDANG xl, indosat, skp, protelindo 4

37 mp_krsm37 ' 115.442 -8.38318 RENDANG telkomsel, protelindo, demeta 3

38 mp_krsm38 i 115.401 -8.47273 RENDANG xl, skp

39 mp_krsm39 | 115.416 -8.38203 RENDANG xl

40 | mp_krsm40 115.425 -8.40643 RENDANG smart

41 mp_krsm41 115.473 -8.4328 SELAT indosat, telkomsel

42 ! mp_krsm42 | 115.449 -8.41814 SELAT xl

43 '• mp_krsm43 115.493 -8.44517 SELAT indosat

44 mp_krsm44 115.439 -8.49535 SIDEMEN FBG

45 mp_krsm45 115.454 -8.45779 SIDEMEN xl, TBG, indosat

46 mp_krsm46 115.419 -8.51712 SIDEMEN protelindo

47 ! mp_krsm47 115.458 -8.37945 RENDANG smart

78

WAYANGEREDEGl

*

16

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI KARANGASEMTANGGAL 7 OKTOBER NOMOR 35 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBANGUNAN DAN PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA

Cell Plan Kabupaten Karangasem untuk Pendirian Menara-Menara BaruDengan Radius Zona adalah : 400 meter dari titik pusat koordinat di bawah ini

no site id longitude lattitude KECAMATAN

l mp_krsm48 115.707 -8.37919 ABANG

2 mp_krsm49 115.633 -8.39172 ABANG

3 mp_krsm50 115.61 -8.40467 ABANG

4 mp_krsm51 115.644 -8.33748 ABANG

5 mp_krsm52 ' 115.575 -8.3761 ABANG

6 mp_krsm53 115.581 -8.33176 ABANG

7 mp_krsm54 115.613 -8.30651 ABANG

8 mp_krsm55 115.693 -8.36371 ABANG

9 mp_krsm56 115.693 -8.40543 ABANG

10 mp_krsm57 115.54 -8.42883 BEBANDEM

11 mp_krsm58 115.562 -8.41573 BEBANDEM

12 mp_krsm59 115.541 -8.44554 BEBANDEM

13 mp_krsm60 115.574 -8.46255 BEBANDEM

14 mp_krsm61 115.53 -8.39743 BEBANDEM

15 mp_krsm62 115.553 -8.38668 BEBANDEM

16 mp_krsm63 115.615 -8.43661 KARANG ASEM

17 mp_krsm64 115.59 -8.43357 KARANG ASEM

18 mp_krsm65 115.584 -8.4459 KARANG ASEM

19 mp_krsm66 115.63 -8.42186 KARANG ASEM

20 mp_krsm67 115.631 -8.44337 KARANG ASEM

21 mp_krsm68 115.63 -8.46108 KARANG ASEM

22 mp_krsm69 115.495 -8.27914 KUBU

23 mp_krsm70 115.53 -8.2521 KUBU

24 mp_krsm71 115.462 -8.22302 KUBU

25 mp_krsm72 115.52 -8.21542 KUBU

26 mp_krsm73 115.498 -8.22607 KUBU

27 mp_krsm74 115.501 -8,25285 KUBU

28 mp_krsm75 115.467 -8.25564 KUBU

29 mp_krsm76 115.473 -8.3033 KUBU

30 mp_krsm77 115.547 -8.2753 KUBU

31 mp_krsm78 115.464 -8.35708 KUBU

32 mp_krsm79 115.492 -8.51689 MANGGIS

33 mp_krsm80 115.537 -8.47485 MANGGIS

34 mp_krsm81 115.498 -8.225689 ABANG

35 mp_krsm82 115.467 -8.49722 MANGGIS

17

36 mp_krsm83 115.486 -8.47826 MANGGIS

37 mp_krsm84 115,42 -8.34681 RENDANG

38 mp_krsm85 115.421 -8.45228 RENDANG

39 mp_krsm86 115.438 -8.42907 RENDANG

40 mp_krsm87 115.45 -8.3227 RENDANG

41 mp_krsm88 115.502 -8.41799 SELAT

42 mp_krsm89 115.465 -8.39987 SELAT

43 mp_krsm90 115.512 -8.4668 SELAT

44 mp_krsm91 115.471 -8.46518 SIDEMEN

ARANGASEM,

l/i/H-W

m GEREDEG^,