Upload
indra-cipta
View
212
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
hukum
Citation preview
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
P U T U S A N
NOMOR : 52 / PID.SUS/ 2012 / PT.SBY.
“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN
TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana korupsi
pada peradilan tingkat banding. telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam
perkara Terdakwa :
Nama : SELAMET ;
Tempat Lahir : Probolinggo ;
Umur/Tgl.Lahir : 42 Tahun / 6 Agustus 1968 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Sumberan Kec. Besuk Kab. Probolinggo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Kepala Desa Sumberan Kec. Besuk Kab. Probolinggo;
Pendidikan : SLTA ;
Terdakwa pernah dilakukan penahanan oleh :
1 Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2 Penuntut Umum tanggal 01 Juni 2011 No.B-03/0.5.41/
Ft.1/06/2011 sejak tanggal 01 Juni 2011 s/d tanggal 20 Juni 2011 ;
3 Penuntut Umum tanggal 21 Juni 2011 No. PRINT.03/0.5.41/
Ft.1/06/2011 sejak tanggal 21 Juni 2011 s/d tanggal 20 Juli 2011 ;
4 Penahanan Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 23
Juni 2011 No.74/Pid.Sus/2011/PN.Sby sejak tanggal 23 Juni 2011
s/d tanggal 22 Juli 2011;
5 Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya
tanggal 18 Juli 2011 No. 74/Pid.Sus/ 2011/ PN,Sby. sejak tanggal
23 Juli 2011 s/d tanggal 19 September 2011 ;
PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut ;
Telah .....
1
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Ketua
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tanggal 28 Juni 2012 No.52/Pen.Maj/2012/
PT.Sby. serta berkas perkara No.74/Pid.Sus/2011/PN.Sby. dan surat-surat yang
bersangkutan dengan perkara tersebut ;
Membaca, surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri
Kraksaan tanggal 15 Juni 2011 No. Reg. Perkara PDS-03/Kraks/Ft.1/06/2011 yang
berbunyi sebagai berikut :
DAKWAAN ;
PRIMAIR ;
Bahwa ia Terdakwa SELAMET sebagai Kepala Desa Sumberan
Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo berdasarkan Surat Keputusan Bupati
Probolinggo Nomor : 141/1101/426.12/2008 tanggal 27 Juni 2008 telah menerima
Alokasi Dana Desa (yang dikenal dengan sebutan ADD) Tahun Anggaran 2008
dari Pemerintah Kabupaten Probolinggo sebesar Rp. 72.159.060,- (tujuh puluh dua
juta seratus lima puluh sembilan ribu enam puluh rupiah) sekitar bulan September
2008 sampai dengan Desember 2008 atau setidak-tidaknya pada tahun 2008,
bertempat di Desa Sumberan Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo, atau
setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya di Surabaya,
secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang
lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau
perekonomian Negara, dilakukan dengan cara sebagai berikut:
0
Bahwa Pemerintahan Kabupaten Probolinggo pada tahun 2008 telah menetapkan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2008 dengan Keputusan Bupati Probolinggo Nomor : 188/91/426.12/2008 tanggal 17 Januari 2008 untuk Desa se-Kabupaten Probolinggo dan Desa Sumberan Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo menerima ADD sebesar Rp. 72.159.060,- (tujuh puluh dua juta seratus lima puluh sembilan ribu enam puluh rupiah) ;1 Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Probolinggo Nomor 42 Tahun 2008
tangggal 22 Januari 2008 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban .....
Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa, dana ADD tersebut seharusnya
dipergunakan untuk Operasional Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebesar
30% sejumlah Rp. 21.647.718,- (dua puluh satu juta enam ratus empat puluh
2
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
tujuh ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) dan Pemberdayaan Masyarakat
Desa sebesar 70% sejumlah Rp. 50.511.342,- (lima puluh juta lima ratus
sebelas ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah) ;
2 Bahwa Dana ADD Tahun Anggaran 2008 untuk Desa Sumberan Kec. Besuk
Kab. Probolinggo terurai sebagai berikut :
NO. URAIAN SUB KEGIATAN DANA ADD
Operasional Pemerintahan Desa Rp. 7.576.000,-
- Biaya Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa Rp. 400.000,-
- Bantuan Penyusunan Perdes Rp. 350.000,-- Penyusunan Profil Desa dan Perkembangan Rp. 300.000,-- Biaya Musrenbang DES/rapat-rapat Rp. 2.400.000,-- Biaya Perawatan Kantor Rp. 4.126.000,-
Biaya Operasional BPD Rp. 4.329.500,-- Kegiatan sidang Rp. 2.000.000,-- Biaya Transport anggota BPD Rp. 2.000.000,-- Peninjauan Lapangan Rp. 329.500,-
Biaya Pengadaan Prasarana Kantor Desa- Pengadaan mebelar kantor Rp. 7.576.000,-
Biaya Perjalanan Dinas Rp. 1.080.000,-- Biaya Perjalanan Dinas Kepala Desa Rp. 600.000,-- Biaya Perjalanan Dinas Perangkat Desa Rp. 480.000,-
Biaya Pengadaan ATK Rp. 1.086.216,-- Biaya Cetak Blanko Rp. 500.000,-- Pengadaan ATK Rp. 504.216,-- FotoCopy Rp. 82.000,-
Prasarana- Pengerasan Jalan Desa / rabat Rp. 30.306.805,-
Bantuan Untuk Lembaga Kemasyarakatan Desa Rp. 7.576.700,-- Bantuan untuk 10 Program PKK Rp. 3.409.515,-- Bantuan Untuk Kegiatan LKD Rp. 2.651.845,-- Bantuan Untuk Kegiatan Karang Taruna Rp. 1.515.340,-
Bantuan Untuk Kegiatan Posyandu Rp. 5.051.134,-
Honor Untuk ......
3
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Honor Untuk Tim Pelaksana ADD Rp. 2.525.567,-
Kegiatan Lainnya Berdasarkan Musyawarah Rp. 5.051.134,-- Bantuan Kegiatan Lomba Desa Rp. 1.000.000,-- Biaya Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Rp. 1.200.000,-- Bantuan Untuk Guru TK / PAUD Rp. 1.000.000,-- Biaya Untuk Perawatan Sarana Linmas Rp. 1.851.134,-
JUMLAH Rp. 72.159.060,-
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 42 Tahun 2008 tanggal
22 Januari 2008 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
Alokasi Dana Desa, mekanisme pencairan ADD tahun 2008 antara lain pengajuan
pencairan Alokasi Dana Desa oleh Kepala Desa dilakukan dalam 3 (tiga) tahap
yaitu :
a Tahap pertama sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai total Alokasi
Dana Desa setiap Desa ;
b Tahap kedua sebesar 50% (lima puluh persen) dapat dibayarkan dengan
ketentuan apabila dana Alokasi Dana Desa yang diterimakan pada tahap
pertama telah dipertanggungjawabkan ;
c Tahap ketiga sebesar 30% (tiga puluh persen) dapat dibayarkan dengan
ketentuan apabila dana Alokasi Dana Desa yang diterimakan pada tahap
kedua telah dipertanggungjawabkan ;
3 Bahwa pencairan ADD 2008 tahap I telah dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku ;
4 Bahwa pencairan dana ADD tahap II dan tahap III sebesar Rp. 57.727.248,-
(lima puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh
delapan rupiah) telah diterima secara keseluruhan oleh Pemerintah Desa Sumberan
melalui Bank Jatim Cabang Kraksaan dengan nomor rekening 0132115109 atas
nama Kaur ADD Sumberan Cq. Kurniadi yaitu :
• Tahap II telah dicairkan tanggal 01 September 2008 sebesar Rp. 36.079.530,-
(tiga puluh enam juta tujuh puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh rupiah) ;
* Tahap III ......
4
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Tahap III telah dicairkan tanggal 12 Desember 2008 sebesar Rp. 21.647.718,-
(dua puluh satu juta enam ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan belas
rupiah) ;
• Bahwa seluruh dana yang telah dicairkan tersebut semuanya diambil
oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Sumberan dan Pemegang
Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa ;
• Bahwa dana ADD 2008 tahap II dan tahap III sejumlah Rp.
57.727.248,- (lima puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu
dua ratus empat puluh delapan rupiah) seharusnya direalisasikan
untuk :
NO. URAIAN KEGIATAN DANA ADDI Operasional Pemerintahan Desa
1. Biaya Musrenbang DES / Rapat-rapat Rp. 1.400.000,-2. Biaya Perawatan Kantor Rp. 4.126.000,-3. Kegiatan sidang Rp. 1.500.000,-4. Biaya operasional BPD Rp. 2.500.000,-5. Perjalan dinas Kepala Desa Rp. 400.000,-6. Perjalan dinas Perangkat Desa Rp. 480.000,-7. PengadaanATK Rp. 309.908,-8. Pengerasan jalan desa / rabat Rp. 30.306.805,-
II Bantuan Untuk Lembaga Kemasyarakatan Desa1. Bantuan untuk 10 program PKK Rp. 3.409.515,-2. Bantuan untuk kegiatan LKD Rp. 2.515.545,-3. Bantuan Kegiatan Karang Taruna Rp. 1.515.340,-4. Bantuan Kegiatan Posyandu Rp. 5.051.134,-5. Honor tim pelaksana ADD Rp. 2.525.567,-6. Biaya Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Rp. 200.000,-7. Bantuan untuk guru TK / PAUD Rp. 1.000.000,-8. Untuk perawatan sarana Linmas Rp. 1.851.134,-
JUMLAH Rp. 57.727.248,-
• Bahwa pada kenyataannya ADD 2008 tahap II dan tahap III tidak seluruhnya direalisasikan oleh Terdakwa dan yang tidak direalisasikan yaitu :
NO. URAIAN KEGIATAN DANAADDI Operasional Pemerintahan Desa
1. Biaya Musrenbang DES / Rapat-rapat Rp. 1.000.000,-2. Biaya operasional BPD Rp. 2.500.000,-3. Pengerasan jalan desa / rabat Rp. 7.985.915,-
II Bantuan Untuk Lembaga Kemasyarakatan Desa1. Bantuan untuk 10 program PKK Rp. 1.000.000,-2. Bantuan untuk kegiatan LKD Rp. 2.217.845,-
5
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
3. Bantuan Kegiatan……
3. Bantuan Kegiatan Karang Taruna Rp. 1.515.340,-
4. Bantuan Kegiatan Posyandu Rp. 3.051.134,-JUMLAH Rp. 19.269.969,-
Sehingga dana ADD yang tidak direalisasikan oleh Terdakwa sejumlah Rp.
19.269.969,-(sembilan belas juta dua ratus enam puluh sembilan ribu sembilan
ratus enam puluh sembilan rupiah), namun Terdakwa selaku Kepala Desa
dan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa telah membuat surat
pertanggung jawaban (SPJ) fiktif seolah-olah dana tersebut telah disalurkan sesuai
dengan peruntukannya ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, maka Negara Cq. Pemerintah
Kabupaten Probolinggo dirugikan sebesar Rp. 19.269.969,- (sembilan belas juta
dua ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah)
atau setidak-tidaknya sejumlah itu ;
Perbuatan Terdakwa SELAMET merupakan tindak pidana sebagaimana diatur
dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
SUBSIDIAIR:
------- Bahwa ia Terdakwa SELAMET pada waktu dan tempat sebagaimana
dakwaan Primair diatas, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang
lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau
sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan
keuangan negara atau perekonomian negara, dilakukan dengan cara sebagai
berikut :
5 Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Kepala Desa Sumberan Kecamatan Besuk
Kabupaten Probolinggo berdasarkan Surat Keputusan Bupati Probolinggo Nomor:
141/1101/426.12/2008 tanggal 27 Juni 2008 ;
6
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
6 Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 42 Tahun 2008
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana
Desa ......
Desa pasal 13 ayat (1) menyatakan "Penanggungjawab keuangan Alokasi
Dana Desa yang diperuntukkan membiayai operasional pemerintahan desa
adalah Kepala Desa dan secara administrative dilaksanakan oleh bendahara
desa" ;
7
Bahwa untuk membiayai operasional pemerintahan desa, Pemerintahan Kabupaten Probolinggo pada tahun 2008 menetapkan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2008 dengan Keputusan Bupati Probolinggo Nomor : 188/91/426.12/2008 tanggal 17 Januari 2008 untuk Desa se-Kabupaten Probolinggo dan Desa Sumberan Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo menerima ADD sebesar Rp. 72.159.060,- (tujuh puluh dua juta seratus lima puluh sembilan ribu enam puluh rupiah) ; 8 Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Probolinggo Nomor 42 Tahun 2008
tangggal 22 Januari 2008 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa, dana ADD tersebut seharusnya
dipergunakan untuk Operasional Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebesar 30%
sejumlah Rp. 21.647.718,- (dua puluh satu juta enam ratus
empat puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa sebesar 70% sejumlah Rp. 50.511.342,- (lima puluh juta lima
ratus sebelas ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah) ;
9 Bahwa Dana ADD Tahun Anggaran 2008 untuk Desa Sumberan Kec. Besuk
Kab. Probolinggo terurai sebagai berikut :
NO. URAIAN SUB KEGIATAN DANA ADD
Operasional Pemerintahan Desa Rp. 7.576.000,-- Biaya Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa Rp. 400.000,-- Bantuan Penyusunan Perdes Rp. 350.000,-- Penyusunan Profil Desa dan Perkembangan Rp. 300.000,-- Biaya Musrenbang DES/rapat-rapat Rp. 2.400.000,-- Biaya Perawatan Kantor Rp. 4.126.000,-
Biaya Operasional BPD Rp. 4.329.500,-- Kegiatan sidang Rp. 2.000.000,-- Biaya Transport anggota BPD Rp. 2.000.000,-- Peninjauan Lapangan Rp. 329.500,-
Biaya Pengadaan Prasarana Kantor Desa- Pengadaan mebelar kantor Rp. 7.576.000,-
7
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Biaya Perjalanan ......
Biaya Perjalanan Dinas Rp. 1.080.000,-- Biaya Peijalanan Dinas Kepala Desa Rp. 600.000,-- Biaya Peijalanan Dinas Perangkat Desa Rp. 480.000,-
Biaya Pengadaan ATK Rp. 1.086.216,-- Biaya Cetak Blanko Rp. 500.000,-- Pengadaan ATK Rp. 504.216,-- Foto Copy Rp. 82.000,-
Prasarana- Pengerasan Jalan Desa / rabat Rp. 30.306.805,-
Bantuan Untuk Lembaga Kemasyarakatan Desa Rp. 7.576.700,-- Bantuan untuk 10 Program PKK Rp. 3.409.515,-- Bantuan Untuk Kegiatan LKD Rp. 2.651.845,-- Bantuan Untuk Kegiatan Karang Taruna Rp. 1.515.340,-
Bantuan Untuk Kegiatan Posyandu Rp. 5.051.134,-
Honor Untuk Tim Pelaksana ADD Rp. 2.525.567,-
Kegiatan Lainnya Berdasarkan Musyawarah Rp. 5.051.134,-- Bantuan Kegiatan Lomba Desa Rp. 1.000.000,-- Biaya Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Rp. 1.200.000,-- Bantuan Untuk Guru TK / PAUD Rp. 1.000.000,-- Biaya Untuk Perawatan Sarana Linmas Rp. 1.851.134,-
JUMLAH Rp. 72.159.060,-
• Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 42 Tahun 2008
tanggal 22 Januari 2008 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa, mekanisme pencairan ADD tahun
2008 antara lain pengajuan pencairan Alokasi Dana Desa oleh Kepala Desa
dilakukan dalam 3 (tiga) tahap yaitu :
a Tahap pertama sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai total
Alokasi Dana Desa setiap Desa ;
8
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
b Tahap kedua sebesar 50% (lima puluh persen) dapat dibayarkan
dengan ketentuan apabila dana Alokasi Dana Desa yang diterimakan
pada tahap pertama telah dipertanggungjawabkan ;
c Tahap ketiga sebesar 30% (tiga puluh persen) dapat dibayarkan
dengan
Ketentuan .....
ketentuan apabila dana Alokasi Dana Desa yang diterimakan pada tahap
kedua telah dipertanggungjawabkan ;
• Bahwa pencairan ADD 2008 tahap I telah dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku ;
• Bahwa pencairan dana ADD tahap II dan tahap III sebesar Rp.
57.727.248,- (lima puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh tujuh
ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) telah diterima
secara keseluruhan oleh Pemerintah Desa Sumberan melalui
Bank Jatim Cabang Kraksaan dengan nomor rekening
0132115109 atas nama Kaur ADD Sumberan Cq. Kurniadi
yaitu :
10 Tahap II telah dicairkan tanggal 01 September 2008 sebesar Rp. 36.079.530,-
(tiga puluh enam juta tujuh puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh rupiah) ;
11 Tahap III telah dicairkan tanggal 12 Desember 2008 sebesar Rp. 21.647.718,-
(dua puluh satu juta enam ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan belas
rupiah) ;
• Bahwa seluruh dana yang telah dicairkan tersebut semuanya diambil oleh
Terdakwa selaku Kepala Desa Sumberan dan Pemegang Kekuasaan
Pengelolaan Keuangan Desa ;
•
Bahwa dana ADD 2008 tahap II dan tahap III sejumlah Rp. 57.727.248,- (lima puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) seharusnya direalisasikan untuk :
NO. URAIAN KEGIATAN DANA ADD
I Operasional Pemerintahan Desa1. Biaya Musrenbang DES / Rapat-rapat Rp. 1.400.000,-2. Biaya Perawatan Kantor Rp. 4.126.000,-3. Kegiatan sidang Rp. 1.500.000,-4. Biaya operasional BPD Rp. 2.500.000,-
9
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
5. Perjalan dinas Kepala Desa Rp. 400.000,-6. Perjalan dinas Perangkat Desa Rp. 480.000,-7. PengadaanATK Rp. 309.908,-8. Pengerasan jalan desa / rabat Rp. 30.306.805,-
II Bantuan Untuk Lembaga Kemasyarakatan Desa1. Bantuan untuk 10 program PKK Rp. 3.409.515,-2. Bantuan untuk kegiatan LKD Rp. 2.515.545,-3. Bantuan Kegiatan Karang Taruna Rp. 1.515.340,-4. Bantuan Kegiatan Posyandu Rp. 5.051.134,-
5. Honor ……
5. Honor tim pelaksana ADD Rp. 2.525.567,-6. Biaya Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Rp. 200.000,-7. Bantuan untuk guru TK / PAUD Rp. 1.000.000,-8. Untuk perawatan sarana Linmas Rp. 1.851.134,-
JUMLAH Rp. 57.727.248,-
Bahwa pada kenyataannya ADD 2008 tahap II dan tahap III tidak seluruhnya direalisasikan oleh Terdakwa dan yang tidak direalisasikan yaitu :
NO. URAIAN KEGIATAN D ANA ADD
I Operasional Pemerintahan Desa1. Biaya Musrenbang DES / Rapat-rapat Rp. 1.000.000,-2. Biaya operasional BPD Rp. 2.500.000,-3. Pengerasan j alan desa / rabat Rp. 7.985.915,-
II Bantuan Untuk Lembaga Kemasyarakatan Desa
1. Bantuan untuk 10 program PKK Rp. 1.000.000,-2. Bantuan untuk kegiatan LKD Rp. 2.217.845,-3. Bantuan Kegiatan Karang Taruna Rp. 1.515.340,-4. Bantuan Kegiatan Posyandu Rp. 3.051.134,-
JUMLAH Rp. 19.269.969,-
Sehingga dana ADD yang tidak direalisasikan oleh Terdakwa sejumlah Rp.
19.269.969,-(sembilan belas juta dua ratus enam puluh sembilan ribu sembilan
ratus enam puluh sembilan rupiah), namun Terdakwa selaku Kepala Desa dan
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa telah membuat surat
pertanggung jawaban (SPJ) fiktif seolah-olah dana tersebut telah disalurkan sesuai
dengan peruntukannya ;
10
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10