Upload
vuduong
View
252
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
H a l a m a n | 58
JURNAL EKONOMI ISSN: 2302-7169 VOL. 1 NO. 1 September-Desember 2012
PENGARUH ANTARA PERAN ORGANISASI PROFESI
KEGURUAN (PGRI) TERHADAP PENINGKATAN
KOMPETENSI GURU IPS DI KECAMATAN
LIGUNG KABUPATEN MAJALENGKA
Oleh : Weni Indriyani, S.Pdi. dan R. Misriah Ariyani, SE.,MM.
ABSTRAKSI
Peran organisasi profesi keguruan (PGRI) diharapkan dapat
memberikan dampak positif bagi para guru serta berperan aktif dalam
meningkatkan kompetensi guru dan kesejahteraannya, sesuai dengan fungsi
PGRI dalam UUD Guru dan Dosen No 14 Tahun 2005 pasal 42, dan
Sikdiknas pasal 10 ayat 1 dimana seorang guru harus memiliki 4 standar
kompetensi guru sesuai dalam UUD Guru dan Dosen sehingga dapat
menghasilkan SDM yang berkualitas. Penelitian ini menggunakan metode
kuantitatif, pengumpulan data dilakukan dengan cara pemberian angket
kepada guru IPS dan melakukan wawancara kepada ketua PGRI. Populasi
dalam penelitian ini adalah seluruh guru IPS yang menjadi anggota PGRI di
Kec. Ligung Kab. Majalengka yang berjumlah 21 guru dengan menggunakan
teknik Simple Random Sampling. Peran PGRI korelasinya terhadap
peningkatan kompetensi guru IPS di kec.Ligung Kab.Majalengka dinilai
tinggi/kuat sebesar r (xy) = 0,72, yakni ada korelasi yang positif dan
kuat antara peran PGRI terhadap peningkatan kompetensi guru IPS.
Sedangkan pengaruh peran yang dilakukan oleh organisasi profesi
keguruan (PGRI) terhadap peningkatan kompetensi guru IPS di Kecamatan
Ligung Kabupaten Majalengka sebesar 0,52%, sedangkan sisanya 48%
dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.
KATA KUNCI : Organisasi Profesi Keguruan (PGRI), Kompetensi, dan
Guru IPS
PENDAHULUAN
Pendidikan merupakan proses mendidik, yaitu suatu proses dalam
rangka mempengaruhi peserta didik supaya mampu menyesuaikan diri
sebaik mungkin dengan lingkungannya sehingga akan menimbulkan
perubahan dalam dirinya (Sobry Sutikno, 2006:3). Pendidikan juga
merupakan aset masa depan dalam membentuk SDM yang berkualitas.
Setiap daerah dituntut menciptakan pendidikan yang bisa meningkatkan
kualitas SDM yang sesuai dengan situasi dan kebutuhan daerah. Namun,
H a l a m a n | 59
JURNAL EKONOMI ISSN: 2302-7169 VOL. 1 NO. 1 September-Desember 2012
peningkatan kualitas SDM perlu ditangani oleh sistem pendidikan yang
baik, pengelola professional, tenaga guru yang bermutu, sarana belajar
yang cukup, dan anggaran pendidikan yang cukup dan memadai (Sobry
Sutikno, 2006:4). Sedangkan pendidikan itu sendiri merupakan kebutuhan
sepanjang hayat. setiap manusia membutuhkan pendidikan, sampai
kapanpun dan dimanapun manusia itu berada. Pendidikan sangat penting
artinya, sebab tanpa pendidikan manusia akan sulit berkembang dan
bahkan akan terbelakang. Dengan demikian pendidikan harus betul-betul
diarahkan untuk menghasilkan manusia yang berkualitas dan mampu
bersaing, di samping itu memiliki budi pekerti yang luhur dan moral yang
baik. Bertolak dari pentingnya pendidikan bagi manusia, persoalan
pendidikan saat ini menjadi sangat kompleks. Sutjipto, Rektor Universitas
Negeri Jakarta dalam sebuah laporan hasil penelitian menyebutkan kasus-
kasus yang menyebabkan pendidikan nasional terpuruk diantaranya
adalah: (1) krisis nilai yang melanda peserta didik sehingga mereka mudah
sekali untuk tawuran. (2) kualitas pendidikan cenderung merosot, hal
ini ditandai dengan nilai ebtanas/ujian nasional yang menurun. (3)
Angka drop-out yang cukup tinggi (4) ketidak jujuran orang- orang
yang terlibat dalam pendidikan mulai dari peserta didik yang nyontek
dan seneng tawuran, Guru/Dosen Plagiator sampai dengan Personalia di
Depdiknas yang korup (Sobry Sutikno, 2006:27). Sementara itu, Toshiko
Kinosiko mengemukakan bahwa SDM Indonesia masih sangat lemah
untuk mendukung perkembangan industri dan ekonomi. Penyebabnya
karena pemerintah selama ini tidak pernah sepenuhnya menempatkan
pendidikan sebagai prioritas terpenting karena masyarakat Indonesia,
mulai dari awam hingga politisi dan pejabat pemerintah hanya
berorientasi mengejar uang untuk memperkaya diri sendiri dan tidak
pernah berpikir panjang (kompas, 2002:28). Guru merupakan ujung tombak
keberhasilan suatu system pendidikan didalam penyenggaraan pendidikan.
Bagaimanapun sistem pendidikannya, jika guru kurang siap
melaksanakannya tetap saja hasilnya sama “jelek”. Dalam hal ini Guru
menempati posisi yang penting dalam tersenggaranya pendidikan yang
dapat menghasilkan SDM yang berkualitas di negeri ini. Mengingat Guru
merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan dalam upaya
menciptakan pendidikan yang bermutu, maka sedapat mungkin pemerintah
memperhatikan kesejahteraan hidup mereka. Selain itu, dengan
bergabungnya Guru dalam organisasi profesi memungkinkan Guru
memiliki kode etik sebagai standar perilaku ideal untuk memberi
perlindungan dalam mewujudkan profesionalitas dan bekerja dalam
suasana aman dan kondusif.
H a l a m a n | 60
JURNAL EKONOMI ISSN: 2302-7169 VOL. 1 NO. 1 September-Desember 2012
Sebagai komponen yang bertugas mengajar dan mendidik, guru
akan melaksanakan berbagai kegiatan demi tercapainya tujuan
pembelajaran yang telah dirumuskan. untuk mencapai tujuan tersebut
Olivia (1989 : 10) menegaskan bahwa “ guru harus memainkan fungsinya
sebagai pembimbing, pembaharu, model/ contoh, penyelidik, konselor,
pencipta yang mengetahui sesuatu, pengkait pandangan, pembawa cerita,
dan seorang aktor”. kompetensi professional adalah penguasaan materi
ilmu pengetahuan teknologi yang luas dan mendalam mengenai bidang
studi/mata pelajaran yang akan ditransformasikan kepada peserta didik
dengan menggunakan system intruksional dan strategi pembelajaran yang
tepat.
Berdasarkan kompetensi di atas untuk keberhasilan melaksanakan
tugasnya, seorang guru dituntut untuk memiliki kompetensi sebagaimana
yang tercantum dalam undang-undang Guru dan Dosen Nomor 14
tahun 2005, bahwa : “Kompetensi guru meliputi kompetensi paedagogik,
kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi professional
yang di peroleh melalui pendidikan propesi”. Persatuan Guru Republik
Indonesia (PGRI) sebagai organisasi profesi terbesar yang dimiliki oleh
guru di Indonesia adalah organisasi yang sangat ideal dan tepat sebagai
wadah untuk meningkatkan profesionalisme guru, mengatasi berbagai
masalah yang dihadapi para guru serta memperjuangkan nasib guru dan
pendidikan pada umumnya. Agar guru dan tenaga kependidikan dapat
berperan maksimal dalam menjalankan fungsinya, mereka perlu
didukung, dibantu, didorong dan diorganisasikan dalam suatu wadah
yang dinamis, prospektif dan mampu menjawab tantangan masa depan.
Organisasi yang tepat dan telah mampu melakukan hal itu semua adalah
PGRI. Peran PGRI dari masa ke masa sangat penting, sebagai wadah
pemersatu guru, sejauh mana pemerintah memberikan kesempatan dengan
baik kepada PGRI. Tugas dan fungsi PGRI terkadang saling tumpang
tindih dengan tugas-tugas institusi. PGRI merupakan organisasi yang
sangat banyak mengambil peran dalam memperjuangkan banyak hal.
Diantaranya profesionaliltas PGRI yang dikaitkan dengan kesejahteraan
PGRI, dan lain-lain. Keberhasilan pendidikan sangat bergantung kepada
guru sebagai penggiat pendidikan yang langsung berhubungan dengan
peserta didik. Tugas utama guru adalah mengajar, maka ia harus
mempunyai kewenangan mengajar berdasarkan kualifikasi sebagai tenaga
pengajar. Sebagai tenaga pengajar, setiap guru harus memiliki
kemampuan (kompetensi) professional dalam bidang mengajar dan
pembelajaran. Tuntutan demikian selaras dengan tuntutan ajaran Islam,
dimana setiap pekerjaan harus dilakukan secara professional, dalam arti
H a l a m a n | 61
JURNAL EKONOMI ISSN: 2302-7169 VOL. 1 NO. 1 September-Desember 2012
harus di lakukan secara benar. Indikator kualitas guru yang siap pakai
adalah guru yang menguasai kompetensi keguruan. Guru yang berkualitas
mandiri, dan guru yang selalu giat belajar berkesinambungan untuk
menyempurnakan diri serta karyanya. Peran guru dalam pendidikan
sekolah (pengajaran) hendaknya mampu membimbing siswa untuk
belajar secara utuh (mencakup pembentukan kognitif, afektif,
psikomotorik, dan konatif). Oleh karena itu dalam meningkatkan kualitas
pendidikan sangat tergantung pada kompetensi yang di miliki oleh seorang
guru. Kompetensi guru itu sendiri tidak terlepas dari peran PGRI
sebagai organisasi profesi dan organisasi ketenagakerjaan. PGRI mewadahi
guru dalam upaya mewujudkan hak-hak asasinya sebagai pribadi, warga
Negara, dan pengemban profesi. Untuk itu PGRI mengupayakan
penggalangan persatuan dan kesatuan para guru, dalam meningkatkan
kualitas profesionalisme, dan secara konsisten terus memperjuangkan
kesejahteraan para guru. Sesuai dengan Undang-undang Guru dan Dosen
(UUGD), kehadiran organisasi profesi (PGRI) mutlak di perlukan sesuai
dengan pasal 41 (2) yaitu organisasi yang di butuhkan Guru untuk
memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karier, wawasan
kependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian
kepada masyarakat (Pikiran Rakyat, 2008:5). Guru termasuk ke dalam
anggota organisasi profesi (PGRI) mempunyai aturan dalam etos kerja
guru yang berorientasi pada peningkatan mutu pendidikannya.
Berdasarkan studi awal yang penulis lakukan di PGRI cabang
Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka di temukan sebuah
permasalahan bahwa PGRI merupakan sebuah organisasi profesi keguruan
yang menaungi seluruh guru yang ada, yang memiliki aturan/peran dalam
etos kerja guru yang beriorentasi pada mutu pendidikan serta
memperjuangkan dalam upaya mewujudkan dan melindungi hak-hak asasi
dan martabat guru khususnya dalam aspek kesejahteraannya dan
peningkatan kompetensi guru berdasarkan fungsi PGRI dalam UUD Guru
dan Dosen No 14 Tahun 2005 pasal 42, dan Sikdiknas pasal 10 ayat
1 dimana seorang guru harus memiliki 4 standar kompetensi guru
sesuai dalam UUD Guru dan Dosen. Namun dalam kenyataanya PGRI
cabang Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka kurang dapat berperan
dalam peningkatan kompetensi guru tersebut, sehingga terdapat gejala-
gejala dalam kinerja guru yang masih sering berubah-ubah terkait dengan
peran guru di sekolah yang mengalami pergeseran dan pola kerja guru
yang tidak sesuai dengan professional, dimana masih terdapat guru yang
mengajar tidak sesuai dengan latar pendidikan yang ia peroleh. Serta
masih terdapat guru kurang memiliki kompetensi yang baik.
Berdasarkan asumsi dasar tersebut maka penulis tertarik untuk menelaah
H a l a m a n | 62
JURNAL EKONOMI ISSN: 2302-7169 VOL. 1 NO. 1 September-Desember 2012
lebih jauh mengenai permasalahan “Peran Organisasi Profesi Keguruan
(PGRI) Dan Pengaruhnya Terhadap Peningkatan Kompetensi Guru IPS Di
Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka”.
Perumusan Masalah
1. Bagaimana peran PGRI terhadap peningkatan kompetensi Guru
IPS di Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka?
2. Bagaimana kompetensi guru IPS di Kecamatan Ligung Kabupaten
Majalengka?
3. Apakah ada pengaruh peran PGRI dalam kompetensi guru IPS di
Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka?
Tujuan Penelitian
Adapun dari tujuan penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui peran yang di lakukan oleh PGRI terhadap
peningkatan kompetensi guru IPS di kecamatan Ligung
Kabupaten Majalengka.
2. Untuk mengetahui tingkat kompetensi yang di miliki guru IPS di
kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka.
3. Untuk mengetahui pengaruh antara peran PGRI dalam peningkatan
kompetensi guru IPS di Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka.
Manfaat Hasil Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berharga
untuk mengetahui peran PGRI mengupayakan penggalangan persatuan dan
kesatuan para guru, dalam meningkatkan kualitas profesionalisme, dan
secara konsisten terus memperjuangkan kesejahteraan para guru dan guru
terus berupaya terus meningkatkan kualitas guru yang siap pakai adalah
guru yang menguasai kompetensi keguruan.
TINJAUAN PUSTAKA
Organisasi Profesi (PGRI)
Pengertian Organisasi Profesi
Organisasi
Secara etimologi, organisasi berasal dari kata Organon (Yunani)
yang berarti kelompok orang dalam suatu wadah untuk satu tujuan
bersama. Istilah organisasi mempunyai dua pengertian umum, Pertama,
H a l a m a n | 63
JURNAL EKONOMI ISSN: 2302-7169 VOL. 1 NO. 1 September-Desember 2012
organisasi diartikan sebagai suatu lembaga atau kelompok fungsional,
misalnya sebuah perusahaan, sebuah sekolah, sebuah perkumpulan, badan-
badan pemerintah. Kedua, merujuk pada proses pengorganisasian yaitu
bagaimana pekerjaan diatur dan dialokasikan diantara para anggota,
sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif. Menurut Stoner
organisasi adalah suatu pola hubungan-hubungan yang melalui mana
orang-orang di bawah pengarahan manager mengejar tujuan bersama
(Surya Nusantara: 2007). Berdasarkan definisi tersebut jelaslah bahwa dalam
suatu organisasi minimum mengandung tiga elemen yang saling
berhubungan. Ketiga elemen tersebut antara lain sebagai berikut:
1. Sekelompok orang
2. Interaksi dan kerjasama
3. Tujuan bersama
Sedangkan manfaat dari organisasi itu antara lain:
1. Organisasi sebagai penuntun pencapaian tujuan
2. Organisasi dapat mengubah kehidupan masyarakat
3. Organisasi menawarkan karier
4. Organisasi sebagai cagar ilmu pengetahuan (Surya Nusantara,2007).
Berikut pendapat para ahli mengenai organisasi: Organisasi oleh
Griffin (2002) yang di kutif dari Arin Muhammad (2009:126) adalah
sekelompok orang yang bekerja sama dalam struktur dan koordinasi tertentu
dalam mencapai serangkaian tujuan tertentu. Organisasi oleh Robbins
(1991:4) kesatuan (entity) social yang di koordinasikan secara sadar
dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, tersusun atas dua
orang atau lebih, berfungsi atas dasar yang relative terus menerus untuk
mencapai suatu tujuan atau seperangkat tujuan bersama atau sekelompok
tujuan. (Arin Muhammad 2009:126).
Pendapat para ahli tersebut menunjukan bahwa organisasi adalah
hubungan struktural yang mengikat dan kerangka dasar tempat individu-
individu dikoordinasi yang di dalamnya dilakukan pembagian kerja,
karena adanya bidang kerja yang harus diselesaikan dan adanya orang-
orang yang wajib menunaikan tugas tertentu. Manfaat dari sebuah
organisasi akan dapat dirasakan oleh anggota organisasi sendiri pada
khususnya dan masyarakat pada umumnya apabila terjalin suatu interaksi
dan kerjasama sekelompok orang yang mempunyai kepentingan bersama
serta tergabung dalam satu ikatan norma dan aturan organisasi berupaya
untuk mencapai tujuan bersama.
H a l a m a n | 64
JURNAL EKONOMI ISSN: 2302-7169 VOL. 1 NO. 1 September-Desember 2012
Profesi
Secara Etimologi, Profesi berasal dari kata bahasa latin “Profiteri”
yang berarti “ikrar di muka umum”. Dari kata ini terbentuklah kata
Professio yang berarti suatu kegiatan kerja yang dikerjakan atas dasar suatu
ikrar pengabdian. Dari kata Professio ini kemudian menjadi istilah Profession
yang berarti dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa Indonesianya berarti
Profesi. Pembahasan tentang profesi melibatkan beberapa istilah yang
berkaitan, yaitu profesi, profesionalitas, professional, profesionalisasi, dan
profesionalisme (Abin Syamsuddin Makmum,1999).
Profesionalitas menunjuk pada kualitas dan sikap pribadi
individu terhadap suatu pekerjaan. dalam konteks lainnya, profesionalitas
menunjuk pada ukuran tingkatan atau jenjang kualifikasi suatu profesi.
Profesional menunjuk pada penampilan seseorang yang sesuai dengan
tuntutan yang seharusnya dan menunjuk pada orangnya itu sendiri.
Sedangkan dalam UU nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,
Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang di lakukan seseorang
dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian,
kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma
tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.
Profesionalisasi menunjuk pada proses menjadi seseorang sebagai
professional. Sedangkan profesionalisme itu sendiri menunjuk pada (a)
derajat penampilan seseorang sebagai professional; tinggi, rendah,
sedang, dan (b) sikap dan komitmen anggota profesi untuk bekerja
berdasarkan standar yang paling ideal dari kode etik profesinya. Dalam
pemahaman yang berbeda profesionalisme juga dapat dinikmati sebagai
pandangan atau paham tentang keprofesian.
Adapun Departemen pendidikan dan Kebudayaan (1980),
mendefinisikan profesi sebagai pekerjaan yang memerlukan pendidikan
lanjutan di dalam sains dan teknologi yang di gunakan sebagai perangkat
dasar untuk diimplementasikan dalam berbagai kegiatan yang bermanfaat.
Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa profesi pada
dasarnya merupakan suatu pekerjaan berdasarkan basic sains dan
teknologi tertentu untuk itu dalam mendapatkannya diperlukan
pendidikan dan keahlian (skill) tertentu pula.
Komisi Kebijaksanaan NEA Amerika Serikat, menyebutkan
kriteria/ciri-ciri profesi dalam bidang pendidikan, sebagai berikut:
H a l a m a n | 65
JURNAL EKONOMI ISSN: 2302-7169 VOL. 1 NO. 1 September-Desember 2012
1. Profesi didasarkan atas sejumlah pengetahuan yang di khususkan
2. Profesi mengejar kemajuan dalam kemampuan para anggotanya
3. Profesi melayani kebutuhan para anggotanya (akan kesejahteraan dan
pertumbuhan
professional)
4. Profesi memiliki norma-norma etis
5. Profesi mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah di bidangnya
(mengenai perubahan-perubahan dalam kurikulum, struktur organisasi
pendidikan, persiapan professional, dst)
6. Profesi memiliki solideritas kelompok profesi.
Guru yang professional adalah guru yang memiliki kompetensi yang di
persyaratkan untuk melakukan tugas pendidikan dan pengajaran.
Kompetensi disini meliputi Pengetahuan, sikap, dan keterampilan
professional, baik yang bersifat pribadi, social, maupun akademis.
Dengan kata lain, pengartian guru professional adalah orang yang
memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan
sehingga ia mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan
kemampuan maksimal (kusnandar, 2007: 46).
Organisasi Profesi Guru (PGRI)
Kelahiran suatu organisasi profesi tidak terlepas dari motif yang
mendasarinya (Abin Syamsuddin, 1999:95), yaitu dorongan yang
menggerakan para professional untuk membentuk suatu organisasi
keprofesian. Motif tersebut begitu bervariasi, ada yang bersifat sosial,
politik, ekonomi, cultural, dan falsafah tentang system nilai. Namun pada
umumnya dilatarbelakangi oleh dua motif (Abin Syamsuddin, 1999:95), yaitu
motif intrinsik dan ekstrinsik. Secara intrinsik, para professional terdorong
oleh keinginannya mendapatkan kehidupan yang layak, sesuai dengan
tugas profesi yang di embannya. Sedangkan secara ekstrinsik, mereka
terdorong oleh tuntutan masyarakat pengguna jasa suatu profesi yang
semakin hari semakin kompleks.
Kedua motif tersebut sekaligus merupakan tantangan bagi
pengemban suatu profesi, yang secara teoris sangat sulit di hadapi dan
di selesaikan secara individual. Kesadaran atas realitas ini menyebabkan
para professional membentuk organisasi profesi. Organisasi pendidikan
merupakan wadah yang berfungsi menyelenggarakan proses pendidikan.
Fungsi tersebut adalah warna dari makna pendidikan yang luas dan
komperhensif. Organisasi pendidikan menurut model sisten pendidikan
H a l a m a n | 66
JURNAL EKONOMI ISSN: 2302-7169 VOL. 1 NO. 1 September-Desember 2012
nasional Indonesia seperti tercantum dalam UUSPN Tahun 1989 sebagai
berikut:
1. Berdasarkan jenjangnya, terdiri dari organisasi pendidikan pra
sekolah/madrasah, pendidikan dasar (SD), pendidikan menengah
(SMP/MTs) dan pendidikan tinggi (Universitas).
2. Berdasarkan jalurnya, terdiri dari organisasi pendidikan sekolah/
madrasah, dan pendidikan luar sekolah; dan
3. 3.Berdasarkan jenisnya, Yaitu organisasi pendidikan umum,
pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan,
pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, dan pendidikan
professional.
Bentuk organisasi profesi kependidikan begitu bervariasi di
pandang dari segi derajat keeratan dan keterkaitan antara anggotanya
(Abin Syamsuddin, 1999:98). Menurutnya ada empat bentuk organisasi
profesi kependidikan yaitu:
1. Berbentuk persatuan (Union)
2. Berbentuk Federasi (Federation)
3. Berbentuk Aliansi (alliance)
4. Berbentuk Assosiasi (association)
Ditinjau dari kategorisasi keanggotaannya, corak organisasi profesi
kependidikan beragam pula. Corak organisasi profesi ini dapat di
bedakan berdasarkan : (1) Jenjang pendidikan dimana mereka bertugas
(pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi); (2) Satuan
penyelenggara kelembagaan pendidikan (Negeri, dan Swasta); (3) Bidang
studi keahliannya; (4) Jender ( wanita dan pria); dan (5) Berdasarkan latar
belakang etis. Berdasarkan struktur dan kedudukannya, organisasi profesi
kependidikan terbagi atas tiga kelompok, yaitu: (1) Organisasi profesi
kependidikan yang bersifat local (kedaerahan/ kewilayahan); (2)
Organisasi profesi kependidikan yang bersifat nasional; dan (3)
Organisasi kependidikan yang bersifat internasional. PGRI adalah
organisasi perjuangan, organisasi profesi dan organisasi ketenagakerjaan
yang berfokus pada bidang keguruan. PGRI sebagai tempat
berhimpunnya segenap guru dan tenaga kependidikan lainnya merupakan
organisasi perjuangan, organisasi profesi, dan organisasi ketenagakerjaan
yang berdasarkan Pancasila, bersifat independen, dan non politik
praktis, secara aktif menjaga, memelihara, mempertahankan, dan
meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa yang dijiwai semangat
kekeluargaan, kesetiakawanan sosial yang kokoh serta sejahtera lahir
batin, dan kesetiakawanan organisasi baik nasional maupun
H a l a m a n | 67
JURNAL EKONOMI ISSN: 2302-7169 VOL. 1 NO. 1 September-Desember 2012
internasional. Organisasi ini bersifat unitaristik yang anggotanya terdiri
dari para Guru Bantu, Guru Desa, Kepala Sekolah, dan Penilik Sekolah.
Adapun pengertian organisasi profesi guru itu sendiri adalah
perkumpulan yang berbadan hukum yang di dirikan dan di urus oleh
guru untuk mengembangkan professionalitas guru. Dengan bergabungnya
guru dalam suatu organisasi profesi guru di harapkan dapat membentuk
guru yang professional yang memiliki moral dan akhlak yang mulia.
Fungsi Organisasi Profesi (PGRI)
Setiap organisasi yang didirikan memiliki fungsinya masing-
masing. Adapun fungsi dari organisasi profesi berdasarkan Undang-
Undang Guru dan Dosen No 14 Tahun 2005 Pasal 42 yaitu memajukan
profesi, meningkatkan kompetensi, karir, wawasan pendidikan,
perlindungan profesi, kesejahteraan dan pengabdian kepada masyarakat
(Afnil Guza, 2008 : 19). Salah satu karateristik dari sebuah pekerjaan
professional yaitu adanya suatu orgaisasi profesi yang menaungi para
anggota dari profesi yang bersangkutan. Dalam organisasi profesi itulah,
para anggota profesi hidup dalam kebersamaan dan kesejawatan, bersatu
padu melakukan berbagai upaya untuk mengembangkan profesi yang di
gelutinya. Organisasi profesi pada umumnya berpegang pada apa yang
di sebut Tridarma organisasi profesi, yaitu: (1) Ikut serta
mengembangkan ilmu dan teknologi profesi; (2) meningkatkan mutu
pelayanan kepada sasaran layanan; (3) Menjaga kode etik profesi (
Wikipedia/2009/professional/14 tanggapan ke “menanti peran aktif
organisasi profesi guru, konselor, dan pengawas sekolah”).
Secara ringkas dapat disimpulkan bahwa fungsi lain dari sebuah
organisasi profesi antara lain:
1. Memberikan dukungan dan kontribusi positif bagi para anggotanya.
2. Secara continue mendorong dan memotivasi para paktisi profesi di
lapangan
3. Menjaga wibawa dan martabat profesi
4. Melayani anggotanya dari sisi kesejahteraan kehidupan bersama
dalam organisasi
5. Memberikan perlindungan hukum.
Organisasi profesi kependidikan selain sebagai ciri suatu profesi
kependidikan, sekaligus juga memiliki fungsi tersendiri yang bermanfaat
bagi anggotanya. Adapun fungsi dari organisasi profesi kependidikan
adalah sebagai berikut:
H a l a m a n | 68
JURNAL EKONOMI ISSN: 2302-7169 VOL. 1 NO. 1 September-Desember 2012
1. Fungsi Pemersatu
Yaitu organisasi profesi sebagai wadah pemersatu berbagai potensi
profesi dalam menghadapi kompleksitas tantangan dan harapan
masyarakat penguasa jasa kependidikan. Dengan mempersatukan
kompetensi tersebut diharapkan organisasi profesi kependidikan
memiliki kewibawaan dan kekuatan dalam menentukan kebijakan dan
melakukan tindakan bersama, yaitu upaya untuk melindungi dan
memperjuangkan kepentingan para pengemban profesi kependidikan itu
sendiri dan kepentingan masyarakat pengguna jasa profesi ini.
2. Fungsi Peningkatan Kemampuan Profesional
Yaitu meningkatkan kemapuan professional para pengemban profesi
kependidikan ini. Kemampuan yang di maksud dalam konteks ini
adalah apa yang di sebut dengan istilah kompetensi yaitu kecakapan
atau kemampuan mengerjakan pekerjaan kependidikan. Guru yang
memiliki kemampuan atau kecakapan untuk mengerjakan pekerjaan
kependidikan disebut sebagai guru yang kompeten. Jabatan professional,
jabatan profesi harus mempunyai wadah untuk menyatukan gerak
langkah dan mengendalikan keseluruhan profesi, yakni organisasi
profesi. Bagi guru Indonesia, wadah ini telah ada yakni persatuan
guru republic Indonesia (PGRI) yang didirikan di Surakarta
tanggal 25 November 1945, sebagai perwujudan aspirasi guru
Indonesia dalam mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa. PGRI
bertujuan yakni mempertinggi kesadaran, sikap, mutu, dan kegiatan
profesiserta meningkatkan kesejahteraan mereka (basnun, 1986).
Dalam Pasal 7 AD/ART PGRI disebutkan bahwa PGRI
mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
1. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha
Esa.
2. Membela, mempertahankan, mengamankan dan mengamalkan
Pancasila.
3. Mempertahankan dan melestarikan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
4. Meningkatkan integritas bangsa dan menjaga tetap terjamin serta
terpeliharanya keutuhan kesatuan dan persatuan bangsa.
5. Melaksanakan dan mengembangkan Sistem Pendidikan Nasional.
6. Membina dan bekerja sama dengan Himpunan/Ikatan/Asosiasi Profesi
dan Keahlian Sejenis di bidang pendidikan yang secara sukarela
menyatakan diri bergabung dan atau bermitra dengan PGRI.
H a l a m a n | 69
JURNAL EKONOMI ISSN: 2302-7169 VOL. 1 NO. 1 September-Desember 2012
7. Mempersatukan semua guru dan tenaga kependidikan di semua
jenis, jenjang dan satuan pendidikan guna meningkatkan
pengabdian dan peranserta di dalam pembangunan nasional.
8. Mengupayakan dan mengevaluasi terlaksananya peningkatan
kualifikasi akademik, sertifikasi, akreditasi, sebagai lisensi bagi
pengukuhan kompetensi profesi guru.
9. Menegakkan dan melaksanakan Kode Etik dan Ikrar Guru
Indonesia sesuai peraturan organisasi.
10. Mengadakan hubungan kerjasama dengan lembaga-lembaga
pendidikan, organisasi yang bergerak di bidang pendidikan, dan
organisasi kemasyarakatan umumnya dalam rangka peningkatan
mutu pendidikan dan kebudayaan.
11. Memelihara, membina dan mengembangkan kebudayaan nasional
serta memelihara kebudayaan daerah dalam rangka memperkaya
kebudayaan nasional.
12. Menyelenggarakan dan membina anak lembaga PGRI.
13. Memelihara dan mempertinggi kesadaran guru akan profesinya
untuk meningkatkan mutu, keahlian, kemampuan, pengabdian,
prestasi dan kerjasama.
14. Memelihara dan meningkatkan mutu keorganisasi PGRI.
Peran Organisasi Profesi Terhadap Peningkatan Kompetensi Guru
Dalam meningkatkan kualitas pendidikan sangat tergantung pada
kompetensi yang dimiliki oleh seorang guru. Kompetensi guru itu sendiri
tidak terlepas dari peran PGRI sebagai organisasi perjuangan, organisasi
profesi,dan organisasi ketenagakerjaan. PGRI mewadahi kaum guru dalam
upaya mewujudkan hak-hak asasinya sebagai pribadi,warga Negara, dan
pengemban profesi. Kinerja guru memang tidak terlepas dari system yang
menjadi keputusan pemerintah dipusat maupun di daerah. Untuk itu
organisasi guru (PGRI) diharapkan banyak berperan dalam membenahi
kinerja guru sehingga bisa menghasilkan SDM yang berkualitas baik
dari sisi penguasaan ilmu, budaya kerja, maupun sikap mental. Menurut
ketua PGRI bapak H.Syaepudin, S.Ag menyatakan bahwa kemandirian
guru sebagai salah satu syarat bagi terwujudnya kinerja pendidikan nasional
dan itu merupakan kepedulian utama organisasi guru (PGRI). PGRI juga
merupakan wadah rasa kesejawatan para guru untuk melakukan kegiatan
bersama mencapai kepentingan dan tujuan bersama,kepentingan
pendidikan nasional maupun profesionalisme guru.
H a l a m a n | 70
JURNAL EKONOMI ISSN: 2302-7169 VOL. 1 NO. 1 September-Desember 2012
PGRI mempunyai peranan strategis dalam reformasi pendidikan
nasional. Kepada anggotanya PGRI berperan dan bertanggungjawab
untuk memperjuangkan dalam upaya mewujudkan serta melindungi hak-
hak asasi dan martabat guru khususnya dalam aspek profesional dan
kesejahteraannya. Untuk itu PGRI mengupayakan penggalangan persatuan
dan kesatuan para guru, meningkatkan kualitas profesionalisme, dan
secara konsisten terus memperjuangkan kesejahteraan para guru.
http://kafeguru.blogspot.com/2007/12/peran-pgri-dalam-meningkatkan.html
Sebagai mitra pemerintah dan masyrakat, PGRI berperan untuk
mensukseskan terwujudnya pendidikan nasional yang efektif. PGRI
memberikan masukan, evaluasi, koreksi secara konseptual kepada
pemerintah dan masyarakat. PGRI sebagai organisasi kesejahteraan
merupakan wadah perjuangan hak-hak asasi guru sebagai pekerja
terutama dalam kaitannya terwujudnya kesejaheraan disamping
pengembangan profesionalisme. Guru sebagai kelompok tenaga kerja
professional juga memerlukan jaminan pasti yang menyangkut hukum.
Sebagai organisasi profesi, PGRI mempunyai kewenangan untuk:
1) Memetapkan dan menegakkan kode etik guru,
2) Memberikan bantuan hukum kepada guru,
3) Memberikan perlindunagn profesi guru,
4) Melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru ,
5) Memajukan pendidikan nasional (UUGD, Pasal 42).
Dengan adanya organisasi profesi, setiap anggota mendapat
perlindungan dalam mewujudkan profesionalitasnya secara lebih terarah dan
efektif dalam suasana rasa aman dan kondusif. PGRI juga berperan untuk
mengkuatkan kesadaran baru, dengan membekali para anggotanya sebagai
profesionalis sejati. Adapun kesadaran akan profesionalis sejati ini terdiri
dari, yakni sebagai berikut :
• Expertise (keahlian)
Tuntutan keahlian digambarkan sebagai kemampuan personal yang
memiliki daya ganda, yakni disamping memiliki keunggulan kompetitif
(competitive adventage), sisi lain juga mempunyai keunggulan komparatif
(comparative adventage). Keunggulan kompetitif ini menuntut profesional
untuk menguasai kompetensi inti (core competence). Dalam dunia
pendidikan yang disyaratkan sebagai kompetensi inti adalah segenap
kemampuan yang meliputi :
1. Keunggulan dalam penguasaan materi ajaran (subject materi)
2. Keunggulan dalam penguasaan metodologi pengajaran (teaching
method).
H a l a m a n | 71
JURNAL EKONOMI ISSN: 2302-7169 VOL. 1 NO. 1 September-Desember 2012
• Resposibility (tanggung jawab)
Tanggung jawab profesi pendidik disamping tuntutan bidang
akademik dengan perannya sebagai alih pengetahuan (transfer of
knowledge) secara bersamaan guru membawa beban moral, sebagai
pendidik moral.
• Corparateness (kesejawatan-jiwa korsa)
Profesionalisme selalu membutuhkan wahana untuk mempererat
persaudaraan sesama- profesi, yang dapat pula difungsikan sebagai sarana
sosialisasi pemikiran ataupun sebagai alat kontrol profesi. Jiwa korsa
dapat dijadikan wahana untuk membangun perlindungan profesi. Sebuah
realitas yang sulit dipungkir jika dalam menjalankan aktivitas profesinnya
mendapatkan gangguan, maka sebuah solidaritas akan membantu. Terkait
dengan ini, maka peran perlindungan terhadap anggota organisasi dapat
terealisasi.
Kompetensi Guru
Pengertian Kompetensi Guru
Istilah kompetensi berasal dari bahasa Inggris, yakni “Competence
means fitness or ability” yang berarti kemampuan atau kecakapan.
Depdikbud (1982:51) menyebutkan kompetensi merujuk kepada kemampuan
melaksanakan sesuatu yang di peroleh melalui pendidikan atau latihan.
Dalam hubungannya dengan tenaga professional kependidikan, kompetensi
merujuk kepada perbuatan yang bersifat rasional dan memenuhi spesifikasi
tertentu di dalam melaksanakan tugas-tugas kependidikan. Majid (2005:6)
kompetensi yang dimiliki oleh setiap guru akan mewujudkan kualitas guru
mengajar. Kompetensi tersebut akan terwujud dalam bentuk penguasaan
pengetahuan dan profesioanl dalam menjalankan pungsinya sebagai seorang
guru. Diyakin Robotham (1996:27) kompetensi yang di perlukan oleh
seeorang tersebut dapat diperoleh baik melalui pendidikan formal amaupun
pengalaman. Depdiknas (2004:7) merumuskan definisi kompetensi sebagai
pengetahuan keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direflekskan dalam
kebiasaan berfikir dan bertindak.
Guru merupakan suatu profesi, yang berarti suatu jabatan yang
memerlukan keahlian khusus sebagai guru dan tidak dapat dilakukan oleh
sembarangan orang di luar bidang pendidikan. Guru juga diartikan sebagai
orang yang memiliki kemampuan merancang program pembelajaran serta
mampu menata dan mengelola kelas agar peserta didik dapat belajar dan pada
akhirnya dapat mencapai tingkat kedewasaan sebagai tujuan akhir dari proses
pendidikan. Dalam UU No 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (pasal 1)
H a l a m a n | 72
JURNAL EKONOMI ISSN: 2302-7169 VOL. 1 NO. 1 September-Desember 2012
dinyatakan bahwa “ Guru adalah pendidik professional dengan tugas untuk
mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan
mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal, pada jenjang
pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”.
Kompetensi guru adalah suatu faktor yang mempengaruhi tercapainya
tujuan pembelajaran dan pendidikan di sekolah, namun kompetensi guru
tidak berdiri sendiri, tetapi di pengaruhi oleh latar belakang pendidikan,
pengalaman mengajar, dan lamanya mengajar. Kompetensi guru dapat dinilai
penting sebagai alat seleksi dalam penerimaan calon guru, juga dapat
dijadikan sebagai pedoman dalam rangka pembinaan dan pengembangan
tenaga guru. Selain itu juga penting dalam hubungannya dengan kegiatan
belajar mengajar dan hasil belajar siswa. Kompetensi guru mencerminkan
tugas dan kewajiban guru yang harus dilakukan sehubungan dengan arti
jabatan guru yang menuntut suatu kompetensi tertentu. Kompetensi guru
profesional menurut pakar pendidikan seperti Soediarto menurut dirinya
sebagai seorang guru agar mampu menganalisis, mendiagnosis, dan
memprognosis situasi pendidikan.
Guru yang memiliki kompetensi professional perlu menguasai antara
lain:
a. Disiplin ilmu pengetahuan sebagai sumber bahan pelajaran
b. Bahan ajar yang di ajarkan
c. Pengetahuan tentang karateristik siswa
d. Pengetahuan tentang filsafat dan tujuan pendidikan
e. Pengetahuan serta penguasaan metode dan model mengajar
f. Penguasaan terhadap prinsip-prinsip teknologi pembelajaran
g. Pengetahuan terhadap penilaian,dan mampu merencankan, memimpin,
guna kelancaran proses pendidikan.
Menurut Nana Sudjana (1989 :18) membagi kompetensi guru dalam
tiga bagian, yakni sebagai berikut:
1. Kompetensi bidang kognitif, artinya kemampuan intelektual, seperti
penguasaan mata pelajaran, pengetahuan mengenai cara mengajar,
pengetahuan tentang belajar dan tingkah laku individu, pengetahuan
tentang bimbingan penyuluhan, pengetahuan tentangadministrasi kelas,
pengetahuan tentang cara menilai hasil belajar siswa, pengetahuan
tentang kemasyarakatan, serta pengetahuan umum lainnya.
2. Kompetensi bidang sikap, artinya kesiapa dan kesediaan guru terhadap
berbagai hal berkenaan dengan tugas dan profesinya. Misalnya sikap
H a l a m a n | 73
JURNAL EKONOMI ISSN: 2302-7169 VOL. 1 NO. 1 September-Desember 2012
menghargai pekerjaannya dan mencintai serta memiliki perasaan
senang terhadap mata pelajaran yang di ajarkannya.
3. Kompetensi prilaku/performance, artinya kemampuan guru dalam
berbagai keterampilan/ berprilaku, seperti keterampilan mengajar,
membimbing, menilai,menggunakan alat bantu pengajaran, bergaul dan
berkomunikasi dengan siswa, dll.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 pasal 10, bahwa
kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian,
kompetensi social, dan kompetensi professional yang di peroleh melalui
pendidikan profesi.Menurut Suharsimi (1993: 239) yang di kutip oleh
Suwardi (2007:6) macam-macam kompetensi yang harus dimiliki oleh guru,
antara lain:
1. Kompetensi professional, artinya guru yang harus memiliki
pengetahuan yang luas dari subject matter (bidang studi) yang akan
diajarkan serta penguasaan metodologi dalam arti memiliki konsep
teoritis mampu memilih metode dalam proses belajar mengajar.
2. Kompetensi personal, artinya sikap kepribadian yang mantap sehingga
mampu menjadi sumber intensifikasi bagi subjek. Dalam hal ini berarti
memiliki kepribadian yang pantas diteladani, mampu melaksanakan
kepemimpinan seperti yang di kemukakan oleh Ki Hajar Dewantara,
yaitu: “Ing Ngarsa Sung Tulada, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri
Handayani”.
3. Kompetensi social, artinya guru harus menunjukan atau mampu
berinteraksi social, baik dengan murid-muridnya maupun dengan
sesame guru dan kepala sekolah, bahkan dengan masyarakat luas.
4. Kompetensi untuk melakukan pelajaran yang sebaik-baiknya yang
berarti mengutamakan nilai-nilai saial dan nilai material.
Dalam kegiatan profesionalnya, guru harus memiliki kemampuan untuk
merencanakan program pembelajaran dan kemampuan untuk melaksanakan
pembelajaran. APKG merupakan alat pengukur kemampuan guru dalam
bentuk kompetensi yang bersifat generic essentials maka dalam hal ini APKG
hanya mengatur kompetensi yang dimiki atau dapat diasumsikan oleh guru.
Adapun penyusunan Alat Pengukuran Kemampuan Guru, meliputi:
a. Kemampuan membuat perencanaan pengajaran yang meliputi:
1. Perencanaan pengorganisasian bahan pengajaran
2. Perencanaan pengolahan kegiatan belajar mengajar
3. Perencanaan pengelolaan kelas
4. Perencanaan penggunaan media dan sumber belajar
5. Perencanaan penilaian hasil belajar
H a l a m a n | 74
JURNAL EKONOMI ISSN: 2302-7169 VOL. 1 NO. 1 September-Desember 2012
b. Untuk kemampuan mengajar dalam kelas meliputi:
1. Menggunakan metode, media, dan bahan latihan
2. Berinteraksi dengan siswa
3. Mendemontrasikan khazanah metode mengajar
4. Mendorong dan mengalahkan ketertiban siswa dalam kelas
5. Mendemontrasikan penguasaan mata pelajaran
6. Mengorganisasikan waktu, ruang, bahan perlengkapan
7. Melakukan evaluasi hasil belajar
c. Kemampuan mengadakan hubungan antara pribadi siswa meliputi:
1. Membantu mengembangkan sikap positif dapa diri siswa
2. Bersikap terbuka dan luwes terhadap siswa dan orang lain
3. Menampilkan kegairahan dan kesanggupan dalam kegiatan belajar
mengajar serta dalam peajaran yang di ajarkan.
Ada beberapa indikator yang di jadikan karekteristik guru yang di nilai
kompeten secara professional, yakni:
1. Mampu mengembangkan tanggung jawab dengan baik
2. Mampu melaksanakan peran dan fungsinya dengan tepat
3. Mampu bekerja untuk mewujudkan tujuan pendidikan di sekolah
4. Mampu melaksanakan peran dan fungsinya dalam pembelajaran di
kelas
Gary dan Margeret (Mulyasa.2008:21) mengemukakan bahwa guru
yang efektif dan kompeten secara professional memiliki karakteristik,
sebagai berikut:
1. Memiliki memampuan menciptakan iklim belajar yang kondusif
2. Kemampuan mengembangkan strategi dan manajemen pembelajaran
3. Memiliki kemampuan memberikan umpan balik (feed back) dan
penguatan (reintorcement)
4. Memiliki kemampuan untuk peningkatan diri
.
Komponen dan Indikator Standar Kompetensi
Sebagai acuan dalam mengukur pencapaian standar kompetensi guru,
Direktorat Ketenagaan Ditjen Depdiknas dalam Suwardi (2007:4) telah
merumuskan komponen dan indikator standar kompetensi guru. Menurut
rumusan tersebut, standar kompetensi guru memiliki tiga komponen yaitu :1)
Komponen pengelolaan pembelajaran, 2) Komponen pengembangan potensi,
3) Komponen penguasaan akademik. Masing-masing kompetensi mencakup
seperangkat pengetahuan. Selain ketiga komponen kompetensi tersebut, guru
sebagai pribadi yang utuh harus juga memiliki sikap dan kepribadian yang
H a l a m a n | 75
JURNAL EKONOMI ISSN: 2302-7169 VOL. 1 NO. 1 September-Desember 2012
positif, dimana sikap dan kepribadian tersebut senantiasa mendasari dan
melekat pada setiap komponen kompetensi yang menunjang profesi guru.
Secara rinci masing-masing komponen tersebut diuraikan Suwardi
(2007:10) memiliki kompetensi sebagai berikut :
1. Komponen pengelolaan pembelajaran memiliki kompetensi;
a. Penyusunan rencana pembelajaran
b. Pelaksanaan interaksi belajar mengajar
c. Penilaian prestasi belajar peserta didik
d. Pelaksanaan tindak lanjut hasil penilaian prestasi belajar peserta
didik
2. Komponen pengembangan potensi memiliki kompetensi
pengembangan profesi
3. Komponen penguasaan akademik mengandung kompetensi terdiri
atas ;
a. Pemahaman wawasan kependidikan
b. Penguasaan bahan kajian akademik
Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
mendeskripsikan keempat kompetesi guru tersebut antara lain:
1. Kompetensi pedagogis merupakan kemampuan guru dalam
mengelola pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurannya
meliputi:
a. Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan
b. Pemahaman tentang peserta didik
c. Pengembangan kurikulum atau silabus
d. Perancangan pembelajaran
e. Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis
f. Pemanfaatan teknologi pembelajaran
g. Evaluasi hasil belajar
h. Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai
potensi yang dimilikinya
2. Kompetensi kepribaian sekurang-kurangnya mencakup
kepribadian:
a. Beriman dan bertakwa
b. Berakhlak mulia
c. Arif dan bijaksana
d. Demokratis
e. Mantap
f. Berwibawa
g. Stabil, dewasa, jujur, sportif
H a l a m a n | 76
JURNAL EKONOMI ISSN: 2302-7169 VOL. 1 NO. 1 September-Desember 2012
h. Menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat
i. Secara objektif mengevaluasi kinerja sendiri
j. Mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan
3. Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru sebagai bagaian
dari masyarakat yang sekurang-kurangnya meliputi kompetensi
untuk:
a. Berkomunikasi lisan, tertulis / isyarat secara santun
b. Menggunakan teknologi komunikasi dan impormasi secara
fungsional
c. Bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesame pendidik,
tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, orang tua
atau wali sisiwa
d. Bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dengan
mengindahkan norma-norma dan nilai yang berlaku
e. Menerapkan prinsip persaudaraan sejati dan semangan
kebersamaan
4. Kompetensi professional merupakan kemampuan guru dalam
menguasai pengetahuan bidang ilmu pengetahuan, teknologi,dan
seni budaya yang sekurang-kurangnya meliputi:
a. Materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan
standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran.
b. Konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang
relevan, seara konseptual menaungi atau koheren dengan
program satuan pendidikan, mata pelajaran.
Khusus dalam perumusan standar komptensi guru terlebih dahulu
perlu dikaji, dianalisis dan dibahas secara mendalam semua aspek yang
berkaitan dengan tugas dan fungsi guru. Tim Penyusun Standar
Kompetensi Guru Pemula (SKGP) merumuskan kompetensi guru dalam 4
(empat) rumpun yaitu: (1) Penguasaan Bidang Studi; (2) Pemahaman
tentang Peserta Didik; (3) Penguasaan Pembelajaran yang mendidik; dan
(4) Pengembangan Kepribadian dan Keprofesionalan.
Kompetensi Guru IPS
Kompetensi profesional guru dalam melakukan pembelajaran
khususnya bidang studi IPS diharapkan dapat berdampak positif pada
pengembangan prilaku siswa dalam proses belajar mengajar yang meliputi
berbagai aspek baik kognitif, afektif dan psikomotorik, untuk itu peran
seorang guru sangat penting sekali dalam menciptakan proses belajar yang
efektif dan optimal sehingga dapat membentuk prilaku siswa kearah lebih
H a l a m a n | 77
JURNAL EKONOMI ISSN: 2302-7169 VOL. 1 NO. 1 September-Desember 2012
baik dan tidak melakukan penyimpangan prilaku khususnya dalam proses
pembelajaran. Melalui pembelajaran IPS siswa dapat memperoleh
pengetahuan, keterampilan, sikap dan kepekaan untuk menghadapi hidup
dengan tantangannya. Dan diharapkan selanjutnya mereka kelak mampu
bertindak dan berprilaku secara rasional dalam memecahkan masalah-
masalah social yang di hadapinya karena IPS memusatkan perhatiannya pada
hubungan antara manusia dan pemahaman sosial.
Menurut Aris Suherman dkk (2007:115), tujuan-tujuan pendidikan IPS
antar lain ialah untuk meningkatkan pengetahuan, mengembangkan
keterampilan-keterampilan dan mengembangkan sikap-sikap dan nilai-nilai
pada siswa-siswa, kesemuanya adalah tujuan pendidikan yang esensinya
adalah aspek kognitif dan efektif.
Hal ini senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh Muhammad
Numan (2001:263), mengatakan tujuan pembelajaran IPS yang di
klasifikasikan dalam tujuan instruksional bahwa mempelajari IPS diharapkan
dapat terjadi perubahan prilaku yang akan dicapai yang beriorentasi pada apa
yang akan di capai atau prilaku apa yang dirumuskan dalam taksonomi tujuan
pendidikan dari Benjamin Bloom.
Menurut Aris Suherman (2004:6), bahwa manfaat mempelajari IPS
adalah:
a. Supaya para siswa dapat mensistemtisasikan bahan, informasi dan
atau kemampuan yang telah dimiliki tentang manusia dan
lingkungannya menjadi lebih bermakna
b. Supaya para siswa dapat lebih peka dan tanggap terhadap berbagai
masalah social secara rasional dan bertanggung jawab.
c. Supaya para siswa dapat mempertinggi rasa toleransi dan
persaudaraan di lingkungan sendiri dan antara manusia.
Berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa dengan mempelajari IPS
dapat memperolah pengatahuan, keterampilan dan sikap yang meliputi ranah
kognitif, afektif, dan psikomotorik.
Untuk itu berdasarkan uraian di atas jelas bahwa melalui pengajaran
IPS disertai guru yang kompeten dalam bidangnya diharapkan dapat
mengembangkan prilaku belajar siswa baik kognitif, afektif, psikomotorik.
Hal ini merupakan tugas guru professional yang merupakan bagian integral
dalam proses pembelajaran yang efektif sehingga menciptakan lingkungan
belajar yang baik, pemberian materi pembelajaran lebih baik sehingga di
H a l a m a n | 78
JURNAL EKONOMI ISSN: 2302-7169 VOL. 1 NO. 1 September-Desember 2012
harapkan dapat mencegah masalah prilaku yang dialami murid dalam proses
pembelajaran.
Dalam hal ini kompetensi guru IPS dapat ditinjau dari empat aspek,
antara lain:
1. Merencanakan program pembelajaran
Kemampuan merencanakan program pembelajaran
merupakan muara dari segala pengetahuan teori, keterampilan
dasar, dan pemehaman yang mendalam tentang objek belajar dan
situasi pembelajaran
Kemampuan dalam merencanakan program pembelajaran
dapat di lihat dari kemampuan
a. Merencanakan pengorganisasian bahan pengajaran
b. Merencanakan pengolahan kegiatan pembelajaran
c. Merencanakan pengelolaan kelas
d. Merencanakan penggunaan media dan sumber pembelajaran
e. Merencanakan penilaian prestasi siswa untuk kepentingan
pembelajaran (Depdikbud, 1985:87)
2. Melaksanakan proses pembelajaran
Pada tahap ini selain memerlukan pengetahuan tentang
pembelajaran juga memerlukan keterampilan membuka dan
menutup pembelajaran, keterampilan memilih dan menggunakan
strategi pembelajaran yang tepat, keterampilan memilih dan
menggunakan media pembelajaran, keterampilan mendorong
keterlibatan sisiwa dalam proses pembelajaran.
Menurut Hasibuan, dkk (1988:121-125) kemampuan
membuka pelajaran meliputi: kemampuan menarik perhatian siswa
dan kemampuan menumbuhkan motivasi siswa. Kemampuan
menaik perhatian siswa dapat dilakukan dengan gaya mengajar guru
yang bervariatif, member acuan dan membuat kaitan antara pokok
bahasan yang akan dipelajari dengan pengetahuan maupun
pengalaman yang telah dimiliki siswa serta dengan mengadakan
pre-test . sedangkan untuk menutup pelajaran dapat dilakukan
dengan mengadakan post-test maupun dengan merangkum kembali
bahan pelajaran yang baru dipelajari.
3. Menilai kemajuan proses pembelajaran
Kemampuan melaksanakan penilaian kemajuan proses
pembelajaran dapat dilihat dari: kemampuan melakukan penilaian
selama proses pembelajaran berlangsung, baik secara lisan, tertulis
maupun dengan pengamatan, kemapuan memilih alat evaluasi yang
tepat, kemampuan menyusun alat evaluasi yang bervariatif.
H a l a m a n | 79
JURNAL EKONOMI ISSN: 2302-7169 VOL. 1 NO. 1 September-Desember 2012
4. Menguasai bahan pelajaran
Guru yang professional harus menguasai bahan pelajaran
yang akan diajararkannya. Penguasaan bahan pelajaran akan
member pengaruh yang besar terhadap hasil belajar siswa. Seperti
dikemukakan oleh Peters (Nana Sudjana, 2001:22) bahwa: “proses
dan hasil belajar sisiwa tergantung pada penguasaan guru atas mata
pelajaran yang diampunya dan keterampilan mengajarnya”.
Penelitian dalam bidang pendidikan kependudukan di Indonesia
menunjukan bahwa 32,58% dari hasil belajar siswa dipengaruhi
oleh penguasaan guru dalam hal materi pelajaran ( Dedi Supriadi,
2002:22-23).
Menurut Bloom yang di kutip dari Martinis Yamin (2007:5) hasil
pendidikan berupa perubahan prilaku atau tingkah laku meliputi bentuk
kemampuan yang diklasifikasikan dalam tiga aspek terutama dalam bidang
studi IPS yakni sebagai berikut:
1. Kognitif
Dalam aspek ini yakni merangsang kemampuan berpikir,
kemampuan memperoleh pengetahuan, kemampuan yang
berkaitan dengan perolehan pengetahuan, pengenalan,
pemahaman, penentuan dam penalaran yang berkaitan dengan
pengetahuan sosial.
a. Pengetahuan
Siswa dituntut untuk mampu mengingat informasi yang
telah diterima seperti: fakta, terminology,rumus, strategi
pemecahan masalah yang di hadapi dalam masalah-
masalah sosial.
b. Pemahaman
Pada tahap ininberhubungan dengan kompetensi yang
menjelaskan pengetahuan yang telah diketahui, dalam hal
ini diharapkan siswa untuk menyebut kembali yang telah
didengar dengan kata-kata sendiri khususnya materi
bidang studi IPS
c. Penerapan
Merupakan kompetensi dalam penerapan informasi
berkaitan dengan IPS yang telah dipelajari kedalam situasi
atau konteks yang lain atau baru
d. Analisis
Dalam hal ini siswa dapat menunjukan hubungan diantara
berbagai gagasan dengan cara membandingkan gagasan
H a l a m a n | 80
JURNAL EKONOMI ISSN: 2302-7169 VOL. 1 NO. 1 September-Desember 2012
tersebut dengan standar, prinsip atau prosedur yang telah
dipelajari.
e. Sintesis
Siswa mampu mengkombinasikan bagaian atau elemen
kedalam satu kesatuan atau struktur yang lebih besar.
f. Evaluasi
Siswa mampu membuat penilaian dan keputusan tentang
nilai suatu gagasan, metode, benda dengan menggunakan
kriteria tertentu dalam IPS.
2. Afektif
Kemampuan yang berkaitan dengan perasaan, emosi, sikap,
drajat, penerimaan atau penolakan terhadap suatu subjek
a. Pengenalan
Siswa mengenal, bersedia menerima dan memperhatikan
berbagai stimulus. Pembelajaran yang dilakukan pada
tingkat ini merupakan perlakuan terhadap siswa untuk
bersikap psif,sekedar mendengar dan memperhatikan saja.
b. Pemberian respon
Reaksi terhadap suatu gagasan, benda atau system nilai.
Siswa diharapkan mampu menunjukan prilaku yang
diminta seperti berpartisipasi, patuh dan memberikan
tanggapan secara sukarela bila diminta.
c. Penghargaan terhadap nilai
Siswa diharapkan mampu berprilaku secara konsisten
sesuai dengan suatu nilai meskipun tidak ada pihak lain
yang meminta atau menghapuskan.
d. Pengorganisasian
Siswa diharapkan mampu untuk mengorganisasi nilai yang
dipilihnya kedalam suatu nilai dan menentukan hubungan
diantara nilai tersebut.
e. Pengalaman
Siswa bukan saja telah mencapai prilaku pada tingkat
lebih rendah, tetapi telah mengintegrasikan nilai tersebut
kedalam filsafat yang lengkap dan meyakinkan, dan
prilakunya akan selalu konsisten dengan filsafat hidupnya.
3. Psikomotorik
Kemampuan melakukan pekerjaan dengan melibatkan anggota
badan yang berkaitan dengan gerakan fisik seperti : kegiatan
praktik, demontrasi dari sebuah materi pelajaran khususnya
bidang studi IPS
H a l a m a n | 81
JURNAL EKONOMI ISSN: 2302-7169 VOL. 1 NO. 1 September-Desember 2012
a. Meniru
Siswa apat meniru prilaku yang dilihatnya.
b. Manipulasi
Siswa diarapkan dapat melakukan suatu prilaku tanpa
bantuan visual, dalam hal ini prilaku tersebut masih
dilakukan secara kaku.
c. Ketetapan gerakan
Siswa diharapkan mampu melakukan suatu prilaku tanpa
menggunakan contoh visual maupun petunjuk tertulis dan
melakukannya denga lancer, tepat, seimbang dan akurat.
d. Naturalisasi
Siswa diharapkan mampu melakukan gerakan secara
spontan dan otomatis. Pelajar melakuakn ini tanpa berfikir
lag dan teratur secara berurutan.
METODOLOGI PENELITIAN
Waktu dan Lokasi Penelitian
Waktu penelitian
Waktu penelitian di laksanakan selama 6 bulan, yakni mulai dari
tanggal 15 Mei sampai dengan 15 Oktober 2012.
Lokasi Penelitian
Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian bertempat di kantor
PGRI Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka, yang berada di Jalan Raya
Ligung No 28 Kecamatan Ligung – Majalengka 45456.
Populasi Dan Sampel Penelitian
Populasi
Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian atau semua elemen
yang ada dalam wilayah penelitian. Suharsimi Arikunto (1998 : 15). Populasi
dalam penelitian ini adalah seluruh Guru yang menjadi anggota PGRI
khususnya guru IPS di kecamatan Ligung kabupaten Majalengka yang
berjumlah 21 Guru.
H a l a m a n | 82
JURNAL EKONOMI ISSN: 2302-7169 VOL. 1 NO. 1 September-Desember 2012
Sampel
Sampel penelitian adalah “sebagian dari populasi yang diambil sebagai
sumber data dapat mewakili seluruh populasi” (Suharsimi Arikunto, 1998 :
117). Pengambilan sampel ini sesuai dengan pendapat Suharsimi Arikunto
(1989 : 107) menyatakan bahwa : “…Untuk sekedar ancer-ancer maka
apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga
penelitian ini merupakan penelitian populasi, yakni 21 Guru. Jika subjeknya
lebih dari 100 maka di ambil antara 10-15% atau20-25 %.
Teknik Pengumpulan Data
a. Observasi
Teknik observasi dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan
pencatatan secara sistematis ke lokasi penelitian atau objek penelitian di
kantor PGRI kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka untuk
memperoleh gambaran secara umum tentang peran yang di lakukan oleh
PGRI dalam meningkatkan kompetensi guru anggota PGRI khususnya
guru IPS di kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka.
b. Wawancara
Teknik wawancara dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab
langsung dengan ketua PGRI di Kecamatan Ligung Kabupaten
Majalengka mengenai peran PGRI dalam meningkatkan kompetensi guru
PGRI khususnya guru IPS di Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka.
c. Angket
Sejumlah pertanyaan tertulis yang di gunakan untuk memperoleh
informasi dari responden mengenai peran yang di lakukan PGRI dalam
meningkatkan kompetensi guru. Angket ini disebarkan kepada guru
anggota PGRI khususnya guru IPS di kecamatan Ligung Kabupaten
majalengka yang berjumlah 21 Guru.
Tabel 1
Bobot skor masing-masing alternatif jawaban angket
(Amirul Hadi dan Haryono, 1998 :99)
No Alternatif Jawaban Bobot Skor
1. A 3
2. B 2
3. C 1
H a l a m a n | 83
JURNAL EKONOMI ISSN: 2302-7169 VOL. 1 NO. 1 September-Desember 2012
Tabel 2
Interpretasi skor angket (Riduan & Akdon, 2006 : 18)
Skor Interpretasi
0% - 20% Sangat lemah
21% - 40% Lemah
41% - 60% Cukup
61% - 80% Tinggi
81% - 100% Sangat Tinggi
Jumlah
d. Studi Kepustakaan
Pengumpulan data dengan jalan memanfaatkan sumber-sumber
kepustakaan, baik melalui penelusuran kepustakaan dan
penelaahannya guna menggali teori-teori dasar dan konsep yang
telah di kemukakan oleh para ahli mengenai masalah yang di teliti.
Teknik Analisa Data
Setelah data terkumpul maka data tersebut dikelompokan menjadi dua
yaitu data kualitatif dan data kuantitatif.
a. Data kualitatif ini dianalisis dengan menggunakan pendekatan
logika, atau untuk menganalisis data yang berhubungan dengan
kategorisasi atau sifat sesuatu.
b. Data kuantitatif dianalisa dengan menggunakan metode statistik
untuk menguji hipotesa yang digunakan dalam penelitian ini adaah
regresi parsial dengan bantuan program microsoft office excel 2007.
Metode ini digunakan untuk menguji kekuatan peran organisasi
profesi keguruan (PGRI) dan pengaruhnya terhadap peningkatan
kompetensi guru IPS di Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka.
Model yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisa regresi
linier parsial. Analisa regresi linier parsial, adalah sebagai berikut:
Y = a + bX
Y = Peningkatan kompetensi guru IPS.
X = Peran organisasi profesi keguruan (PGRI).
a = Konstanta.
b = Koefisien regresi.
H a l a m a n | 84
JURNAL EKONOMI ISSN: 2302-7169 VOL. 1 NO. 1 September-Desember 2012
Uji Korelasi
Uji koefisien korelasi dilakukan untuk mengetahui berapa
besar hubungan variabel independen pada model regresi dalam
menjelaskan variabel dependen ®. Dimana rxy = koefisien korelasi
antara variabel x dan variabel y yang dikorelasikan, besarnya
koefisien korelasi dapat dikategorikan sebagai berikut (Suharsimi
Arikunto, 2007 : 69).
a. Antara 0,80 sampai dengan 1,00 = sangat tinggi
b. Antara 0,60 sampai dengan 0,80 = tinggi
c. Antara 0,40 sampai dengan 0,60 = cukup
d. Antara 0,20 sampai dengan 0,40 = rendah
e. Antara 0,00 sampai dengan 0,20 = sangat rendah.
Uji Determinasi
Dalam perhitungan statistik koefisien determinasi untuk
mengetahui berapa besar pengaruh variabel independen pada model
regresi terhadap variabel dependen R2.
Pengujian Hipotesis
Untuk menguji hipotesis sebagai langkah terakhir dalam
perhitungan analisis data dengan menghitung besarnya nilai thitung
dengan ttabel, maka dilakukan uji signifikasi korelasi terhadap
variabel dependen dengan independen dengan membandingkan nilai
thitung dengan ttabel. Adapun kriteria pengujian sebagai berikut:
Ho diterima bila thitung ≤ ttabel
Ho diterima bila thitung ≥ ttabel
Uji Validitas
Perhitungan Validitas Item Soal Uji Coba Variabel X
Hasil perhitungan validitas untuk soal nomor selanjutnya
disajikan dalam tabel berikut ini:
H a l a m a n | 85
JURNAL EKONOMI ISSN: 2302-7169 VOL. 1 NO. 1 September-Desember 2012
Tabel 3
Hasil Perhitungan Validitas Item Soal
No Item rxy rtabel Keterangan
1 0.625 0,433 Valid
2 0.757 0,433 Valid
3 0.843 0,433 Valid
4 0.441 0,433 Valid
5 0.502 0,433 Valid
6 0.509 0,433 Valid
7 0.721 0,433 Valid
8 0.721 0,433 Valid
9 0.447 0,433 Valid
10 0.778 0,433 Valid
Perhitungan Validitas Item Soal Uji Coba Variabel Y
Tabel 4
Hasil Perhitungan Validitas Item Soal
No Item rxy rtabel Keterangan
1 0.669 0,433 Valid
2 0.607 0,433 Valid
3 0.741 0,433 Valid
4 0.790 0,433 Valid
5 0.849 0,433 Valid
6 0.784 0,433 Valid
7 0.741 0,433 Valid
8 0.671 0,433 Valid
9 0.604 0,433 Valid
10 0.620 0,433 Valid
Uji Realibilitas
Uji realibilitas dilakukan dengan metoda genap ganjil dengan cara
memilah butir pertanyaan menjadi dua bagian genap dan ganjil dan
dihitung korelasinya.
H a l a m a n | 86
JURNAL EKONOMI ISSN: 2302-7169 VOL. 1 NO. 1 September-Desember 2012
Tabel 5
Uji Realibilitas variabel X
No Butir Genap
2 4 6 8 10 Y
1 2 2 2 2 2 10
2 3 2 3 3 3 14
3 3 2 3 3 3 14
4 3 3 3 3 3 15
5 2 2 3 3 3 13
6 3 2 3 3 3 14
7 3 3 3 3 3 15
8 2 2 3 2 2 11
9 2 2 3 3 2 12
10 3 2 2 3 3 13
11 3 2 3 3 3 14
12 3 3 2 2 2 12
13 3 3 3 2 3 14
14 3 3 3 3 3 15
15 3 3 3 3 3 15
16 2 2 2 2 2 10
17 3 2 3 3 2 13
18 3 2 2 2 2 11
19 3 3 2 3 3 14
20 3 3 3 3 3 15
21 2 2 3 3 3 13
No Butir Ganjil
1 3 5 7 9 Y
1 2 2 2 2 2 10
2 3 2 2 3 3 13
3 3 3 3 3 3 15
4 3 3 2 3 3 14
H a l a m a n | 87
JURNAL EKONOMI ISSN: 2302-7169 VOL. 1 NO. 1 September-Desember 2012
5 3 2 2 3 3 13
6 3 3 3 3 3 15
7 3 3 3 3 2 14
8 2 2 2 2 2 10
9 2 2 3 3 3 13
10 3 3 3 3 2 14
11 3 3 3 3 3 15
12 3 2 2 2 2 11
13 3 3 3 3 3 15
14 3 3 2 3 3 14
15 3 3 2 3 3 14
16 3 2 2 2 2 11
17 3 3 3 3 3 15
18 3 2 3 3 3 14
19 3 3 3 3 3 15
20 3 3 3 2 3 14
21 3 2 2 2 3 12
R xy 0.7298
R gg 0.8438
Dengan demikian rgg adalah rgg = 2 x r dengan nilai 0,8438 dengan
1 + r
nilai r 5% r tabel (5%, 21) sebesar 0,433 maka 0,8438 > 0,433 maka
handal.
Tabel 6
Uji Realibilitas variabel Y
No Butir Genap
2 4 6 8 10 Y
1 3 3 3 3 2 14
2 3 2 3 3 3 14
3 3 3 3 3 3 15
H a l a m a n | 88
JURNAL EKONOMI ISSN: 2302-7169 VOL. 1 NO. 1 September-Desember 2012
4 3 3 3 3 3 15
5 3 3 3 3 3 15
6 3 2 2 2 3 12
7 3 3 3 3 3 15
8 2 2 2 3 2 11
9 3 3 2 3 2 13
10 3 3 3 3 3 15
11 3 3 3 3 3 15
12 2 2 3 2 3 12
13 3 3 3 3 3 15
14 3 3 3 3 3 15
15 3 3 3 3 3 15
16 3 2 2 2 2 11
17 3 3 3 3 3 15
18 3 2 3 3 3 14
19 3 3 3 3 3 15
20 3 3 3 3 3 15
21 3 3 3 3 3 15
No Butir Ganjil
1 3 5 7 9 X
1 3 3 2 3 3 14
2 3 3 3 3 3 15
3 3 3 3 3 3 15
4 3 3 3 3 3 15
5 3 3 3 3 2 14
6 3 2 2 2 3 12
7 3 3 3 3 3 15
8 3 2 1 2 2 10
9 2 3 2 3 2 12
10 3 3 3 3 2 14
11 3 3 3 3 3 15
12 3 2 2 2 2 11
H a l a m a n | 89
JURNAL EKONOMI ISSN: 2302-7169 VOL. 1 NO. 1 September-Desember 2012
13 3 3 3 3 3 15
14 3 3 2 3 3 14
15 3 3 3 3 2 14
16 2 2 2 2 2 10
17 3 3 3 2 3 14
18 3 2 2 2 2 11
19 3 3 3 3 3 15
20 3 2 3 3 3 14
21 3 2 3 2 3 13
R xy 0.8685
Rgg 0.9296
Rtabel Lihat tabel r
Dengan demikian rgg adalah rgg = 2 x r dengan nilai 0,9296 dengan
1 + r
nilai r 5% r tabel (5%, 21) sebesar 0,433 maka 0,9296 > 0,433 maka
handal.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Gambaran Umum Sampel Penelitian.
PGRI Cabang Kecamatan Ligung terletak di wilayah kecamatan
Ligung tepatnya di sebelah gedung Sekolah Dasar (SD) 1 Negeri Ligung
kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka. PGRI Cabang Ligung. Sejarah
berdirinya PGRI Cabang Kecamatan Ligung tidak tertulis secara tersurat
dalam sebuah dokumen.
Sejarah berdirinya PGRI Cabang Kecamatan Ligung disetarakan
dengan berdirinya Organisasi Keguruan PGRI secara nasional dan
perkembangannya pun sangat pesat dilihat dari jumlah anggota PGRI yang
dari tahun ke tahun semakin meningkat. Kondisi sosial budaya PGRI yaitu
sangat akrab, solid, dan saling membantu dalam segala hal baik dalam hal
organisasi maupun kedinasan.
H a l a m a n | 90
JURNAL EKONOMI ISSN: 2302-7169 VOL. 1 NO. 1 September-Desember 2012
Keadaan Anggota dan Pengurus
Anggota PGRI Cabang Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka
propinsi Jawa Barat berjumlah 180 orang. Adapun kepengurus PGRI
Cabang Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka masa bakti 2010-2015
terdiri dari dewan penasehat, pengurus harian dan sekertaris bidang.
Sarana dan Fasilitas
Sarana dan fasilitas yang terdapat di PGRI Cabang kecamatan Ligung
cukup memadai.
Kegiatan Pembinaan Kompetensi Guru
PGRI cabang Ligung Kabupaten Majalengka, dalam melakukan
perannya sebagai organisasi keguruan yakni pembinaan kompetensi guru
hanya sebagai fasilitator saja. Sedangkan yang melaksanakan berbagai
kegiatan pembinaan kompetensi guru PGM (persatuan guru madrasah) dan
MGMP
Adapun kegiatan-kegiatan yang di lakukan PGRI meliputi:
• Pertemuan dengan seluruh pengurus PGRI diadakan setiap 2 bulan
sekali secara rutin
• Mengadakan sosialisasi kesetiap sekolah,setiap tahunnya.
• Menyelenggarakan peringatan HUT PGRI di kecamatan yang di
hadiri seluruh anggota PGRI.
Kompetensi Guru
Kompetensi guru PGRI di kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka
perkembangannya sangat signifikan dengan melihat pendidikan guru IPS,
sebagai berikut:
• Pendidikan PGA/SPG sekitar 5%
• Pendidikan D2 sekitar 25%
• Pendidikan S1 sekitar 50%
• Pendidikan S2 sekitar 10%
Analisa Data Regresi Linier Parsial
Menentukan hubungan antara peran organisasi profesi keguruan
(PGRI) dan pengaruhnya terhadap peningkatan kompetensi guru IPS di
Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka, dengan menggunakan program
microsoft office excel 2007.
H a l a m a n | 91
JURNAL EKONOMI ISSN: 2302-7169 VOL. 1 NO. 1 September-Desember 2012
Tabel 7
Perhitungan Koefisien Korelasi Antara Peran Organisasi Profesi
Keguruan (PGRI) Korelasinya Terhadap Peningkatan
Kompetensi Guru IPS
SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics
Multiple R 0.722077
R Square 0.521395
Adjusted R
Square 0.496205
Standard
Error 2.148423
Observations 21
ANOVA
df SS MS F
Significanc
e F
Regression 1 95.53937
95.5393
7
20.6986
8
0.0002191
1
Residual 19 87.69873
4.61572
3
Total 20 183.2381
Coefficient
s
Standard
Error t Stat P-value Lower 95%
Intercept 8.538422 4.19925
2.03332
1 0.05623
-
0.2507097
7
X Variable 1 0.714504 0.157048 4.54958
0.00021
9
0.3857979
6
R/Multiple R = 0,72
R2/R Square = 0,52
Berdasarkan tabel di atas dapat di buat persamaan regresi linier berganda
sebagai berikut:
Y = 8.538422 + 0.714504 X1
H a l a m a n | 92
JURNAL EKONOMI ISSN: 2302-7169 VOL. 1 NO. 1 September-Desember 2012
Nilai konstanta sebesar 8.538422 berarti variabel Kompetensi Guru IPS
adalah sebesar 8.538422 satuan dengan asumsi variabel peran organisasi
keguruan (PGRI) adalah sebesar nol. Koefisien nilai X1 sebesar 0.714504
berarti jika terjadi kenaikkan variabel peran organisasi keguruan (PGRI)
sebesar satu satuan maka akan menaikkan variabel Kompetensi Guru IPS
sebesar 0.714504 satuan, dengan asumsi bahwa variabel lain tetap pada
tingkat kepercayaan 95 persen.
Analisa Koefisien Korelasi
Hasil perhitungan statistik diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar
R/Multiple R = 0,72 artinya hubungan variabel peran organisasi keguruan
(PGRI) dengan variabel Kompetensi Guru IPS tinggi/ kuat dan positif.
Analisa Koefisien Determinasi
Dari perhitungan diatas ternyata R2/R Square = 0,52 artinya pengaruh
antara variabel X (peran organisasi keguruan (PGRI)) terhadap variabel Y
(Kompetensi guru IPS) sebesar 52%, sedangkan sisanya 48% dipengaruhi
oleh faktor lain yang tidak diteliti.
Uji Hipotesis
Untuk menguji hipotesis sebagai langkah terakhir dalam perhitungan
analisa data, maka dilakukan uji signifikasi korelasi dengan membandingkan
thitung dengan ttabel. Dari perhitungan di atas dapat diketahui bahwa nilai thitung =
13,528 dengan derajat kebebasan (dk) 21, dk = n-2 atau 21-2 dan ttabel dengan
taraf nyata 0,05 = 2,86 karena thitung > ttabel ( 13,528 > 2,86 ) , maka Ho
ditolak dan Ha diterima. Artinya hasil hipotesa yang dihasilkan ada hubungan
yang signifikan antara peran PGRI dengan Kompetensi Guru IPS.
PENUTUP
Kesimpulan
Berdasarkan deskripsi dan analisis data hasil penelitian maka
penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:
1. Peran organisasi profesi keguruan (PGRI) dan pengaruhnya
terhadap peningkatan kompetensi guru IPS di kecamatan Ligung
Kabupaten Majalengka Kompetensi guru PGRI di kecamatan
H a l a m a n | 93
JURNAL EKONOMI ISSN: 2302-7169 VOL. 1 NO. 1 September-Desember 2012
Ligung Kabupaten Majalengka perkembangannya sangat signifikan
dengan melihat pendidikan guru IPS, sebagai berikut:
• Pendidikan PGA/SPG sekitar 5%
• Pendidikan D2 sekitar 25%
• Pendidikan S1 sekitar 50%
• Pendidikan S2 sekitar 10%
2. Hubungan variabel peran organisasi keguruan (PGRI) dengan
variabel Kompetensi Guru IPS signifikan karena thitung > ttabel
(13,528 > 2,86 ) , maka Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya hasil
hipotesa yang dihasilkan ada hubungan yang signifikan antara
peran PGRI dengan Kompetensi Guru IPS.
3. Pengaruh antara variabel peran organisasi keguruan (PGRI))
terhadap variabel kompetensi guru IPS sebesar 79%, sedangkan
sisanya 21% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.
Saran-Saran
1. Untuk PGRI sebagai oranisasi profesi guru yang menaungi
seluruh guru, hendaknya melaksanakan fungsinya sesuai dengan
fungsi PGRI yang tertera dalam UUD Guru dan Dosen No 14 Tahun
2005 Pasal 42 dalam peningkatan kompetensi guru, bukan hanya
sebagai fasilitator tetapi sebagai pelaksana, sehingga fungsi PGRI
dapat terlaksana dan guru memiliki 4 standar kompetensi yakni
kompetensi pedagogic, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial
dan kompetensi professional.
2. Untuk pihak yang berminat melakukan penelitian ulang terhadap
penelitian ini, sebaiknya tidak hanya mengukur peran PGRI tetapi
juga perlu adanya pengukuran terhadap MGMP. Karena dalam
peningkatan kompetansi guru PGRI hanya sebagai fasilitator.
DAFTAR PUSTAKA
Amirul, Hadi dan Haryono, 1998, Metodologi Penelitian Pendidikan.
Bandung : CV Pustaka Setia.
Arikunto, Suharsimi, 2007, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta :
Bumi Aksara.
------------------------ , 1998, Prosedur penelitian. Jakarta: Rineka Cipta.
H a l a m a n | 94
JURNAL EKONOMI ISSN: 2302-7169 VOL. 1 NO. 1 September-Desember 2012
Bafadal, Ibrahim, 2003, Peningkatan Profesionalisme Guru Sekolah Dasar.
Jakarta: PT Bumi Aksara.
B.Uno, Hamzah, 2011, Profesi Kependidikan. Jakarta: Bumi Aksara.
Depdikbud. Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 1989.
Engkoswara dan Husna Asmara, 1995, Pendidikan dan Prospeknya
Terhadap Pembangunan Bangsa Dalam PJP (Ilmu dan Organisasi
Profesi Kependidikan). Jakarta : ISPI.
E.Mulyasa, 2008, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru. Bandung:
PT Remaja Rosdakarya.
Majid, Abdul, 2006, Perencanaan Pembelajaran. Bandung: PT Remaja
Rosdakarya.
Muhammad, Arin, 2009, Komunikasi Organisasi. Jakarta: Bumi Aksara.
Nurdin,Syafuddin, 2003, Basyiruddin Usman. Guru Profesional dan
Implementasi Kurikulum. Jakarta: Ciputat Press.
Nusantara, Surya, 2007, Definisi dan Manfaat Organisasi. Posted by Darwis.
Riduan & Akdon, 2006, Rumus dan Data dalam Aflikasi Statistik.
Bandung : Alfabeta.
Samana, A., 1994, Profesionalisme Keguruan. Yogyakarta : Kanisius.
Suherman, Aris, dkk., 2007, Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
(P.IPS). Cirebon:Pangger Press.
Sobary Sutikno, 2006, Pendidikan Sekarang dan Masa Depan “Suatu
Refleksi Untuk Mewujudkan Pendidikan Yang Bermakna”. Nusa
Tenggara Barat: NTP Press.
Sudijono, Anas, 2003, Pengantar Statistik Pendidikan. Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada.
Sugiyono, 2006, Statistika Untuk Penelitian. Bandung: CV Alfabeta.
H a l a m a n | 95
JURNAL EKONOMI ISSN: 2302-7169 VOL. 1 NO. 1 September-Desember 2012
Syamsuddin, Abin dan Nanang Budiman, 1999, Profesi Keguruan 2. Jakarta
Universitas Terbuka.
Trianto, 2010, Pengantar Penelitian Pendidikan Bagi Pengembangan
Profesi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan. Jakarta: Kencana
Prenada Media Group.
Yamin, Martinis, 2006, Sertifikasi Profesi Keguruan di Indonesia.
Jakarta: Gaung Persada Press.
………….., Profesionalisme Guru dan Implementasi Kurikulum Berbasis
Kompetensi. Jakarta: Gaung Persada Press. 2006.
http://sitimasruroh.blogspot.com/2009/11/kompetensi-guru.html
http://rastodio.com/pendidikan/pengertian-kompetensi-guru.htm
http://www.pgri.or.id/Sejarah.html
http://tunas63.wordpress.com/2008/11/28/sejarah-singkat-lahir-pgri-
persatuan-guru-republik-indonesia/
http://search.4shared.com/q/BBQD/1/books_office/+PGRI+MENINGKATK
AN+KOMPETENSI+GURU#
http://kangnas.info/profesionalisme-guru-dan-peran-pgri/