BAB I PENDAHULUANA. Latar Belakang Dengan mengucap puji syukur atas rahmat Allah SWT. Dalam praktek pendidikan di fakultas Syariah, disadari perlunya menghubungkan dan memadukan antara teori dengan keadaaan yang sebenarnya demi menunjang tercapainya tujuan membentuk sarjana hukum islam yang ahli dalam bidang peradilan perdata islam dan pidana tersebut maka perlu diadakan praktikum PPL tidak lain merupakan muara semua mata kuliah MKP terpadu, sehingga menampilkan dari sebagian profesinya. Fakultas Syariah sebagai bagian dari IAIN Walisongo Semarang yang mempersiapkan lulusannya agar benar-benar ahli bidang hukum bukan hanya dalam hukum islam saja, melainkan hukum positif, serta dipersiapkan untuk mampu menempati jabatan-jabatan struktural yang sesuai dengan disiplin ilmu. Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan bentuk praktikum untuk memperdalam ilmu-ilmu teori yang berasal dari jurusan masing-masing untuk meningkatkan kompetensi sarjana hukum Islam agar dapat bersaing dengan sarjana hukum umum. Kegiatan ini diwajibkan untuk diikuti semua mahasiswa fakultas Syariah sebagai salah satu prasyarat akademik untuk mencapai gelar Strata Satu (S1). PPL merupakan salah satu kegiatan belajar mahasiswa yang dilakukan di lapangan untuk mengintegrasikan pengetahuan teoritis yang diperoleh di kampus dengan pengalaman praktek di lapangan sehingga keahlian-keahlian khusus yang merupakan target kompetensi Fakultas Syariah dapat tercapai. Selain itu juga tujuan adanya PPL ini adalah untuk meningkatkan penguasaan dan ketrampilan mahasiswa terhadap suatu disiplin ilmu, mata kuliah dan kompetensi Fakultas Syariah. Oleh karena itu, dalam sistem belajar di Fakultas Syariah dikembangkan suatu sistem pembelajaran yang memadukan antara 1

pembekalan teori dan praktek. Diharapkan mahasiswa sanggup menggali berbagai kebenaran dan kesalahan baik dalam teori yang telah diperoleh maupun prakteknya, sehingga kebenaran tetap menjadi kebenaran dan kesalahan diperbaiki agar menjadi kebenaran. Sehingga sangat tepat kiranya jika KUA kecamatan Ngaliyan, KUA kecamata Tugu, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang, menjadi obyek pelaksana PPL, karena bagaimanapun juga instansi-instansi inilah yang bersentuhan langsung dengan praktek hukum, seperti profesi hakim, praktek kepaniteraan, praktek advokat dan profesi lain yang berkaitan dengan hukum. B. Tujuan Adapun tujuan dilaksanakannya PPL diantaranya: 1. Secara Umum Tujuan umum dari PPL adalah untuk meningkatkan kompetensi, profesionalisme personal dan sosial sesuai kompetensi program studi atau jurusan masing-masing sebagai upaya untuk mengembangkan ilmu melalui praktek pengalaman lapangan dan dalam rangka menunjang ilmu guna tercapainya tujuan pendidikan di IAIN Walisongo Semarang. 2. Secara Khusus a. Untuk mengetahui secara praktis mengenai pelaksanaan administrasi dalam proses pencatatan nikah dan administrasi sertifikasi tanah wakaf.b. Untuk mengetahui secara praktis proses persidangan dalam perkara

pidana dan perdata yang ada di Pengadilan Negeri Semarang. c. Mengetahui mekanisme administrasi perkara perdata dan pidana yang ada di Pengadilan Negeri Semarang.d. Untuk mengetahui secara detail proses beracara di pengadilan dari

pengajuan perkara sampai adanya putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap.

2

e. Untuk mengetahuai secara praktis proses perkara perdata di Pengadilan Agama Semarang.f. Mengetahui Administrasi kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang.

g. Memberikan pengalaman praktek menuntut dan mempertahankan hak sehingga dimungkinkan mampu menjadi pengacara h. Pengalaman banding yang dikenal sebagai praktek hukum dan peradilan di Pengadilan Negeri dalam menyelesaikan perkara perdata dan perkara pidana. i. Untuk membandingkan antara teori dan praktik yang terjadi di lembaga peradilan baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama. Dengan demikian Praktek Pengalaman Lapanagan merupakan sarana yang tepat bagi seluruh mahasiswa Fakultas Syariah untuk bisa mengembangkan potensi dirinya sebagai bagian dari civitas akademika IAIN Walisongo Semarang pada umumnya dan Fakultas Syariah pada khususnya. Sehingga tujuan pendidikan sebagaimana diungkap diatas dapat terwujud dan dapat menjadikan sebuah kontribusi yang signifikan bagi pengembangan sumber daya manusia Indonesia.

BAB II

3

LANDASAN TEORIA. Tugas dan Wewenang KUA Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan bagian dari Departemen Agama yang menangani urusan agama Islam. Dalam struktur KUA Kepala KUA juga merangkap sebagai pejabat Pegawai Pencatat Nikah (PPN), Kepala Badan Kesejahteraan Masjid (BKM), Kepala BP4, Pejabat Pencatat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), Ketua Lembaga Pembinaan Tilawatil Quran (LPTQ). Adapun tugas utama KUA adalah Pertama, menangani masalah pernikahan, talak, cerai dan rujuk (PTCR),dikeluarkan UU No. 7 tahun 1989 yang sekarang diamandemen UU No.3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, hanya menangani masalah nikah dan rujuk saja. Untuk talak dan cerai menjadi wewenang Pengadilan Agama; Kedua, sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sesuai UU No.3 tahun 2006 Mengacu pada Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 1989 kepala KUA sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN) mempunyai tugas:a. memberitahukan adanya halangan kawin terhadap calon mempelai b. melakukan penelitian terhadap syarat yang harus dipenuhi calon mempelai untuk

melangsungkan perkawinanc. menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan pelaksanaan perkawinan

d. menandatangani pengumuman pelaksanaan perkawinan, menyimpan arsip dan memberitahukan turunan akta nikah kepada calon mempelai. e. f. g. Menyelenggarakan statistic dan dokumentasi Mengawasi, mencatat nikah dan rujuk Pelaksanaan tugas membina ibadah, melayani pelaksanaan ibadah, sosial dan pembinaan beragama Islam di wilayahnya. Menurut peraturan Menteri Agama No. 1 tahun 1978 pasal 5 ayat 1, KUA juga mempunyai tugas lain yaitu menangani masalah wakaf dan kepala KUA sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). 4

Kepala KUA sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) mempunyai tugas sebagai berikut: 1. Meneliti kehendak Wakif (orang yang mewakafkan), tanah yang hendak di wakafkan, surat bukti kepemilikan, syarat-syarat Wakif, serta adanya tindakan halangan hukum untuk melepaskan hak atas tanah. 2. Meneliti dan mengesahkan susunan Nadhir (pengelola harta wakaf), begitu pula anggota Nadhir yang baru bila ada perubahan. 3. Meneliti saksi ikrar wakaf 4. Menyaksikan pelaksanaan ikrar wakaf dan menandatangani formulir ikrar wakaf, membuat W1 bersama-sama saksi 5. Membuat akta ikrar wakaf rangkap tiga menurut W2 dan salinan nya 6. Menyimpan lembar pertama akta ikrar wakaf, melampirkan lembar kedua ada surat permohonan pendaftaran (W7) yang dikirimkan kepada kantor pertanahan nasional 7. Menyampaikan salinan akta ikrar wakaf 8. Menyelenggarakan daftar akta ikrar wakaf 9. Menyimpan dan memelihara akta ikrar wakaf dan daftarnya dengan baik. 10. mengajukan permohonan atas nama Nadhir yang bersangkutan kepada Bupati atau Walikota Madya Kepala Daerah Cg. Kepada Sub Direktorat Agraria setempat untuk mendaftarkan perwakafan tanah milik yang bersangkutan, selambat-lambatnya dalam waktu 3 bulan sejak dibuatnya akta ikrar wakaf dengan mengisi bentuk W7 yang dilampiri. Dalam melaksanakan tugasnya KUA berdasarkan pada: 1. Undang-undang No. 12 Tahun 1948 tentang pencatatan NCTR 2. Penetapan MENAG. No. 14 Tahun 1955 tentang penunjukan dan pemberhentian serta tugas pembantu PPN, talak dan rujuk 3. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 4. Penetapan MENAG. No. 2 Tahun 1989 tentang kewajiban PPN

5

5. Penetapan MENAG. No. 1 Tahun 1989 tentang wakaf6. Kompilasi Hukum Islam.

7. Kitab Fiqih yang tercantum dalam KHI sebagai rujukan B. Tugas dan Wewenang Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri adalah pengadilan tingkat pertama yang memiliki fungsi menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara perdata dan perkara pidana bagi warga negara yang mencari keadilan dan haknya dirampas kecuali UU menentukan lain ( UU No.4 Tahun 2004). Kemudian kewenangan dari Pengadilan Negeri sendiri adalah meliputi perkara pidana maupun perdata. Hal itu menambah tugas yang harus diemban oleh Pengadilan Negeri sebagai institusi pemerintahan. Pengadilan Negeri diperuntukkan bagi semua pemeluk agama yang ada di Indonesia. Karena masalahnya begitu kompleks, maka dalam pengaturannya terdapat bermacam-macam kitab undang-undang hukum seperti KUHAP dan KUHPerdata serta yang lain. Yang menjadi landasan atau dasar hukum keberadaan Pengadilan Negeri yaitu: 1. 2. UU No. 8 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 2 tahun Pasal 3 ayat 1 UU No. 2 tahun 1986 bahwa kekuasaan di

1986 tentang Peradilan Umum. lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Tinggi 3. 4. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi. Keputusan Presiden No. 97 tahun 1999 tentang Pembentukan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, Dan Pengadilan Negeri Surabaya.

6

5.

Surat Keputusan Panitera/ Sekretaris Jendral Mahkamah Agung

Republik Indonesia nomor: MA/PANSEK/013/SK/VI/TAHUN 2002 tentang Organisasi dan Tata Usaha Kerja Kepaniteraan/Sekretaris Jendral Mahkamah Agung Republik Indonesia 6. 7. UU No. 43 tahun 1999 tentang perubahan atas UU No. 8 tahun UU No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Hubungan Industrial. Hukum acara pidana adalah aturan yang memberikan petunjuk apa yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum dan orang-orang yang terlibat didalamnya, apabila ada pesangkaan bahwa hukum pidana dilanggar. Adapun asas-asas yang berlaku dalam hukum acara pidana adalah :1. Perlakuan yang sama atas diri seseorang dihadapan hukum, asas ini sering

disebut dengan Equality Before The Law.2. Asas praduga tak bersalah dimana setiap orang yang disangka, ditangkap,

ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya (Presumption of Innocence).3. Penangkapan, penahanan, penggledehan, dan penyitaan hanya dilakukan

berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang berwenang yang telah diatur caranya dalam Undang-undang (Principle of Legality). 4. Seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan berdasarkan Undang-undang atau karena kekeliruan maka wajib diberi ganti rugi dan rehabilitasi.5. Peradilan harus dilaksanakan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan,

serta bebas, jujur, dan tidak memihak, asas ini dikenal sebagai Contate Justice/speedy trial/fair trial. 6. Setiap orang wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum. 7. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya trdakwa (asas kelangsungan pemeriksaan pengadilan).

7

8. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum (asas keterbukaan). Asas-asas dalam hukum acara perdata sebagi berikut : a. hakim bersikap menunggu (Pasal 2 ayat 1 UU No. 14 tahun 1970)b. hakim bersifat pasif (pasal 118 ayat 1 HIR pasal 142 ayat 1 RBG ). Ruang

sengketa ditentukan oleh pihak yang berkepentingan bukan pada hakim. c. para pihak bisa langsung menghadap kepada hakim tanpa di dampingi pengacara d. Pengadilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan e. Beracara dikenakan biaya f. Mendengarkan kedua belah pihak serta diperlakukan secara sama g. Putusan harus disertai alasanh. Persidangan bersifat terbuka untuk umum, kecuali dengan alasan lain

maka sidang tertutup untuk umum. I. Kekuasaan Pengadilan Negeri (kompetensi absolut)a.

Pengadilan

Negeri bertugas

dan berwenang memeriksa,

mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata ditingkat pertama b. Ketua Pengadilan Negeri melakukan pengawasan atas pekerjaan penasehat hukum dan notaris didaerah hukumnya II. Kekuasaan Pengadilan Tinggi a. Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata pada tingkat bandingb.

Pengadilan Tinggi juga bertugas dan berwenang mengadili ditingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara pengadilan negeri didaerah hukumnya.

C.

Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama Pengadilan agama merupakan badan negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu kekuasaan negara yang merdeka, mandiri, yang tidak boleh terpengaruh oleh badan-badan lainnya dalam hal pengambilan 8

keputusan. Menurut pasal 24 UUD 1945 Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan kehakiman lain menurut Undangundang. Guna memenuhi apa yang ditentukan dalam pasal 24 UUD 1945 diundangkan UU No. 14 tahun 1970 yang sekarang telah digantikan UU No.4 tahun 2004 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Undang-undang No.4 Tahun 2004 mengatakan bahwa ada empat peradilan di Indonesia yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, masing-masing mempunyai kewenangan absolut dimana lingkungan peradilan lainnya tidak boleh mengadili nya. Mahkamah Agung merupakan lembaga tertinggi dan merupakan pengadilan banding bagi semua jenis pengadilan. Setelah dikeluarkannya UU ini, posisi Peradilan Agama menjadi lebih kuat, karena putusan nya tidak harus lagi dikukuhkan oleh Pengadilan Negeri. Ini berarti Pengadilan Agama telah ditempatkan sejajar dengan peradilan-peradilan lain. Kewenangan absolut Pengadilan Agama menurut UU No. 3 tahun 2006 yang secara tegas menyebutkan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara perdata antara orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah (psl 49 UU No. 3 Thn 2006 tentang Peradilan Agama) Mahkamah Agung sebagai puncak dan pemegang kekuasaan tertinggi dan pengawas badan-badan peradilan telah diatur dalam UU pelaksanaan dari ketentuan pasal 10 UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam UU tersebut ditentukan batas bidang kewenangan mengadili. Kewenangan Peradilan Agama memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata seperti perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, shadaqah dan ekonomi syariah bagi pemeluk agama Islam. Kekuasaan 9

kehakiman dalam lingkungan peradilan Agama dilakukan oleh Pengadilan Agama bertindak sebagai peradilan tingkat pertama yang bertempat di kotamadya atau ibu kota kabupaten dan peradilan tingkat banding dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama (PTA) yang bertempat di ibukota Propinsi. Peradilan tersebut yang bertindak dan berwenang melaksanakan kekuasaan kehakiman.

BAB III PELAKSANAAN PPLA.

Pembekalan ( Coaching) Tahapan Pertama dari serangkaian PPL adalah pembekalan atau

coaching. Materi yang harus diikuti oleh semua peserta PPL ini dilaksanakan pada hari Jumat dan sabtu tanggal 24-25 oktober 2008 di ruang sidang (lantai dua) kampus III IAIN Walisongo Semarang yang 10

diikuti oleh 53 peserta. Sebelum materi pembekalan, terlebih dahulu di awali dengan laporan panitia pelaksana PPL semester gasal tahun 2008/2009 yang pada saat itu diwakili Bapak Sahidin, MAg dan selanjutnya diteruskan acara pembukaan yang disampaikan oleh Dekan fakultas Syariah dalam hal ini di wakili oleh pembantu dekan III yaitu Bapak Drs.H Nur Khoirin YD, M,Ag,. Setelah acara pembukaan berakhir, acara selanjutnya adalah pembekalan PPL. Adapun materi pembekalan yang disampaikan adalah sebagai berikut:1.

Hukum Acara Pidana, disampaikan oleh Bapak Drs. H. Eman

Sulaiman, MH. Dalam session ini pemateri menyampaikan tentang Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) dan proses persidangan pidana. Hukum acara pidana adalah hukum formil untuk melaksanakan atau menegakan hukum materiil. Pemeriksaan dalam persidangan pidana itu terbuka untuk umum, kecuali dalam masalah kesusilaan dan perceraian. Beliau juga menyampaikan bagaimana cara beracara di pengadilan negeri dengan memberikan bagan sistem peradilan pidana adapun bagan tersebut adalah sebagai berikut;

Sistem peradilan pidana :

11

KET :

Penyelidikan (Delik) Penyidikan penahanan, dsb.

: untuk mengetahui adanya TINDAK PIDANA : untuk menemukan TERSANGKA : sudah ada

upaya paksa (ProJustisia) seperti : penangkapan, penggeledahan, Penyidik : Tahap I : penyerahan berkas perkara ke PU : Tahap II : penyerahan tanggungjawab atas tersangka dan barang bukti ke PU. Dan juga menerangkan proses persidangan pidana. Proses persidangan pidana ada tahapan-tahapannya adapun tahapan-tahapan dalam persidangan: TAHAP I (sidang pertama) I. II. III. IV. V. VI. Sidang dibuka Pembacaan dakwaan oleh jaksa Eksepsi Replik Duplik Putusan sela

TAHAP II (sidang pembuktian) VII. VIII. IX. Pemeriksaan bukti dari jaksa Pemeriksaan buti dari terdakwa Pemeriksaan tedakwa

TAHAP III (sidang tuntutan)

12

X. XI. XII. XIII.

Requisator Pledoi Replik Duplik

TAHAP IV (sidang putusan) XIV. XV. XVI.2.

Musyawarah hakim Putusan Sidang di tutup Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama, yang disampaikan sesion ini beliau

oleh bapak Drs. Abdullah, SH, MH. Dalam

menyampaikan materi Gambaran umum pengadilan Agama Semarang Dalam ceramah yang di kejar oleh waktu, beliau menjelaskan tentang kedudukan pengadilan agama setelah keluarnya UU No. 3 tahun 2006 mengenai kewenangan absolut yang ada di pengadilan agama.menjelaskan perbedaan cerai talak dan cerai gugat. Bahwa cerai talak itu pemohon dan termohon, apabila cerai gugat penggugat dan tergugat dalam hal ini beliau juga menyampaikan kewenangan lain yaitu PA juga memutuskan perkara Ekonomi Syariah yang di atur dalam pasal 49 UU No. 3 tahun 2006. Beliau juga memaparkan kewenangan PA yang di atur dalam pasal 54 s/d 91 UU No. 3 tahun 2006 Dan juga tahapan pengadilan. interaktif dengan peserta PPL.3.

Setelah dijelaskan mengenai

gambaran umum pengadilan Agama kemudian dilakukan dialog Hukum Acara Perdata yang disampaikan oleh Bapak Drs, Nur

Khoirin YD, M.Ag Disini pemateri menerangkan tentang hal-hal yang menyangkut hukum acara perdata, misalnya cara mengajukan gugatan, pemeriksaan bukti-bukti dan lain-lain, dalam session ini pemateri hanya menerangkan sekilas saja karena beliau menganggap bahwa peserta PPL sudah banyak yang menguasai karena materi ini sudah pernah diajarkan dalam perkuliahan.

13

4.

Pada Sabtu Materi dari KUA Kecamatan Tugu dalam hal ini

disampaikan oleh kepala KUA Kecamatan Tugu bapak Bpk Drs. Isnadiun beliau menyampaikan materi tentang wakaf adapun materi yang disampaikan mengenai beliau, yaitu: 1. Musyawarah dengan keluarga. Tujuannya agar setelah barang diwakafkan tidak ada anggota keluarga yang menggugat, 2. Wakif datang ke KUA bersama Nadhir dan saksi-saksi dan petugas KUA menanyakan niat Wakif, 3. Petugas membuat berkas perkara bentuk W5 dan W5a yang berisi pengesahan Nadzir, 4. Petugas membuat berkas bentuk W1 berisi ikrar wakaf sebanyak tiga lembar pertama dipegang oleh Nadzir, lembar kedua dipegang oleh PPAIW dan lembar ketiga dipegang oleh Nadzir, 5. Petugas membuat berkas untuk W7 yang berisi pendaftaran tanah wakaf dan didaftarkan ke BPN untuk dicatat di buku tanah dibuatkan sertifikat, 6. BPN membuat sertifikat tanah wakaf dan diserahkan ke KUA, 7. KUA menyerahkan sertifikat tanah wakaf kepada pemilik. 8. Adapun berkas-berkas yang dijelaskan dalam penyampaian materi tersebut adalah: a. b. c. d. e. Blanko W 1 yang berisi tentang ikrar wakaf, Blanko W2 berisi tentang akta ikrar wakaf dan W2a berisi tentang salinan akad ikrar wakaf, Blanko W3 tentang akta pengganti akat ikrar wakaf dan W3a tentang salinan akta pengganti akta ikrar wakaf, Balnko W K merupakan surat keterangan kepala desa tentang perwakafan tanah milik, Blanko W D merupakan surat pendaftaran tanah wakaf yang terjadi Sebelum adanya PP No. 28 tahun 1977, tentang sertifikasi tanah wakaf, Ada beberapa tahapan tentang sertifikasi tanah wakaf yang disampaikan

14

f. g. h.

Blanko W4 merupakan salinan akta pengganti ikrar wakaf dan W4a merupakan surat daftar akta pengganti akta ikrar wakaf, Blanko W5 dan W5 a tentang surat pengesahan nadzir, Blanko W6 merupakan surat buku catatan keadaan tanah wakaf dan laporan nadzir kepada PPAW tentang keadaan tanah wakaf serta pengelolaan biaya juga penggunaannya,

i. j.

Blanko W7 tentang permohonan pendaftaran tanah wakaf ke BPN, Blanko W8 merupakan buku pembukuan penerimaan dan pengeluaran atau pengguanaan formulir perwakafan tanah milik dan blanko W8a merupakan laporan penerimaan dan pengeluaran atau penggunaan formulir perwakafan tanah milik.

kemudian dilanjutkan simulasi wakaf, adapun simulasi tersebut diperankan oleh:a. b. c.

Wakif diperakan Kholil Said Nasikhin. Petugas dari KUA diperankan oleh Reza Hadi Saputro. saksi diperankan oleh ahmad rifai(siyasah jinayah).5.

Kemudian dilanjutkan materi dari KUA Kecamatan Ngaliyan

dalam hal ini disampaikan oleh kepala KUA Kecamatan Ngaliyan bapak Bpk. Drs. Darojat Beliau menyampaikan materi tentang nikah, adapun materi yang disampaikan adalah mengenai Tugas KUA yang berkaitan dengan masalah pernikahan yaitu pemeriksaan daftar nikah, pencatatan nikah, hingga pengeluaran akta nikah yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. Ada beberapa berkas yang harus diperiksa oleh Pegawai Pencatat Nikah mengenai kelengkapan surat-surat Sebelum melakukan pernikahan: 1. Model N-1 untuk mengetahui status calon pengantin yang meliputi identitas calon mempelai, status perkawinan apakah masih jejaka atau sudah duda atau sebaliknya

15

2.

Model N-2 untuk mengetahui asal usul calon pengantin yang meliputi identitas calon mempelai dan identitas orang tua kandung agar terhindar dari pernikahan sedarah

3.

Model N-3 yang berisi persetujuan mempelai baik laki-laki maupun perempuan, meliputi identitas dari calon suami dan istri serta tanda tangan keduanya.

4.

Model N-4 Surat Keterangan tentang orang tua, surat ini menyatakan tentang kebenaran orang tua yang menjadi wali adalah orang tua kandung calon mempelai dan diketahui oleh Kepala Desa,

5.

Model N-5 Surat ijin Orang tua, surat ini diperuntukkan bagi calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan yang umumnya belum cukup umur 21 tahun. Dalam surat tersebut berisi identitas orang tua dan calon mempelai serta tanda tangan dari orang tua. Apabila calon mempelai tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan yaitu bagi laki-laki belum mencapai umur 19 tahun dan bagi perempuan belum berumur 16 tahun maka harus dimintakan ijin/dispensasi kepada Pengadilan Agama.

6.

Model N-6 Surat keterangan kematian suami atau istri. Surat ini hanya diperuntukkan bagi calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan yang sudah berstatus janda/ duda. Berisi identitas calon mempelai dan identitas dari suami atau istri yang telah meninggal dunia dan diketahui Kepala Desa.

7.

Model N-7 Surat pemberitahuan kehendak nikah yang ditujukan kepada KUA yang diisi oleh naib atau pejabat yang ditugaskan dengan tanda tangan dari kepala KUA atau penghulu atau pembantu penghulu dan calon mempelai/ wakil/ wakil wali.

8.

Model N-8 Surat yang dikeluarkan oleh KUA berupa penolakan pelaksanaan perkawinan karena syarat yang dibutuhkan kurang lengkap atau karena ada hal-hal lain yang menghalangi dilangsungkannya perkawinan.

16

9.

Model N-9 Surat yang dikeluarkan KUA yang diberikan kepada calon mempelai / wali berupa penolakan pernikahan karena adanya alasan menjadikan pernikahan tidak bisa dilangsungkan. Apabila calon mempelai telah memenuhi syarat maka pada saat

pernikahan calon mempelai lelaki dan perempuan menandatangani surat pernyataan atau sumpah belum pernah menikah dan diketahui oleh dua orang saksi pada saat prosesi pernikahan berlangsung. Setelah penyampaian materi selesai dilanjutkan dengan tanya jawab Kemudian pada hari itu juga dilanjutkan dengan simulasi pernikahan, adapun simulasi pernikahan diperankan oleh;a. Calon mempelai laki-laki dan perempuan diperankan oleh

Fatkhurrahman dan muthoharohb. Wali diperankan oleh Kholil Said Nasikhin c.

Saksi-saksi diperankan oleh Z Arifin dan Muhammad Sofi'i Naib diperankan oleh Muhammad

d. Petugas KUA diperankan oleh Subhan Sabigh.

e.

Apabila prosesi pernikahan telah dilangsungkan maka petugas KUA membuat akta nikah, yang kemudian ditandatangani oleh suami, istri, wali nikah, saksi I, saksi II, PPN/ wali PPN. Apabila akad nikah dilangsungkan diluar balai nikah atau akad nikah dihadiri oleh pembantu PPN, maka PPN membubuhkan tanda tangan di pojok paling bawah. Tahap pembekalan tersebut dilakukan untuk memberikan pengetahuan dan pengarahan berkaitan dengan teknis pelaksanaan PPL yang nantinya akan memudahkan peserta dalam melaksanakan tugasnya ketika terjun langsung kelapangan. Dalam hal ini adalah, Pengadilan Negeri Semarang, dan Pengadilan Agama kelas 1-A Semarang. B. Pelaksanaan PPL di Pengadilan Negeri Semarang Tahapan Kedua yaitu pelaksanaan PPL di Pengadilan Negeri Semarang dilaksanakan pada hari senin tanggal 27 oktber- 4 nopember 2008. Dalam pelaksanaan PPL ini peserta di bagi menjadi 6 kelompok.

17

Setiap kelompok terdiri dari 8-9 peserta. Penulis merupakan bagian dari kelompok 2. Pembagian kelompok ini hanya untuk mempraktekkan simulasi persidangan perkara perdata saja sedangkan simulasi persidangan perkara pidana dpraktekkan oleh anak-anak dari Jurusan Siyasah Jinayah karena terbatasnya waktu, tetapi untuk penyampaian materi semua peserta PPL gabung menjadi satu. Yang menjadi narasumber selama PPL di Pengadilan Negeri Semarang adalah Bapak Setyabudi T.Cahyono SH.M.Hum seorang. Hari pertama yang beliau berikan yaitu menganjurkan kepada peserta PPL untuk mengenal lebih dulu tentang Pengadilan Negeri Semarang yaitu dengan mengetahui struktur organisasi Pengadilan Negeri Semarang, sumber data ini kami peroleh dari bagian personalia. Secara umum hal-hal yang dapat penulis paparkan PPL di Pengadilan Negeri Semarang adalah sebagai berikut: 1. Prosedur Pemeriksaan Perkara Perdata Di Pengadilan

Negeri Semarang Tentang prosedur pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri Semarang kami peroleh dari Bapak Setyabudi T.Cahyono SH.M.Hum dan panitera muda perdata. Secara garis besar urut-urutannya adalah sebagai berikut: 1. Adanya gugatan, 2. Jawaban, 3. Replik 4. Duplik 5. Pemeriksaan 6. Konklusi 7. Putusan. Batasan waktu untuk menyelesaikan perkara perdata ditentukan selama 6 bulan berdasarkan surat MA No. 6 Tahun 1992. Bila dalam 6 bulan belum selesai maka Majelis Hakim yang menyidangkan perkara perdata harus

18

melaporkan kepada ketua Pengadilan Tinggi setempat melalui keterangan Pengadilan Negeri setempat dengan alasan belum menyelesaikan perkara.

Mekanisme Jalannya Persidangan Perkara Perdata a) Persidangan Perkara Perdata dilaksanakan oleh Majelis Hakim terdiri dari Hakim Ketua dan 2 Hakim Anggota. b) Persidangan harus dilakukan secara terbuka dan dibuka untuk umum kecuali UU menentukan lain c) Adanya pengajuan gugatan d) Para pihak dipanggil oleh juru sita pengadilan untuk hadir pada sidang. Kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dalam persidangan terutama kehadiran para pihak untuk hadir dalam persidangan perkara perdata: a. Apabila penggugat di panggil untuk sidang tidak hadir dan tidak diwakilkan orang lain untuk hadir dan tidak memberikan kuasa kepada advokat untuk hadir. Maka gugatannya dinyatakan gugur. Namun demikian penggugat bisa mengajukan gugatan karena belum diperiksa materinya. b. Tergugat terus menerus tidak hadir dalam persidangan, dan tidak mewakilkan orang lain untuk hadir dan tidak menghadirkan advokat untuk hadir. Maka gugatannya diputuskan dengan putusan Verstek. c. Penggugat hadir dipersidangan namun ingin merubah gugatan perubahan. Hal ini dimungkinkan bila: a. Pihak tergugat belum memberikan jawaban b. Perubahan gugatan hanya dimungkinkan atau dibolehkan pada formalitas saja, bukan pada pokok materi gugatannya. Karena kalau gugatannya materinya diubah maka gugatannya tidak akan diperiksa lagi, c. Mencabut gugatan. Maka dikeluarkan pernyataan hakim yang menyatakan mencabut gugatannya.

19

d. a.

Para pihak hadir dipersidangan. Kemungkinan yang terjadi: Majelis Hakim mengupayakan terlebih dahulu perdamaian b. Apabila usaha perdamaian berhasil maka dikeluarkan dalam putusan perdamaian c. Apabila pemeriksaan usaha perkara perdamaian dilanjutkan belum giliran berhasil, tergugat maka yang

mengajukan jawaban, e) Adanya jawaban dari tergugat. Jawabannya terdiri dari: 1. Eksepsi, 2. Bantahan tergugat atas pokok gugatan penggugat, 3. Gugatan Balik, 4. Untuk diikut sertakan para pihak ke 3 baik pihak dari tergugat maupun dari penggugat, f) Adanya Replik dan Duplik, g) Pemeriksaan alat-alat bukti Dalam praktek persidangan perkara perdata untuk pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh penggugat ternyata tidak semua alat bukti yang diajukan oleh penggugat terdahulu untuk diselesaikan. Ternyata sewaktu alat bukti dari penggugat yang berupa surat-surat diajukan dipersidangan maka Majelis Hakim meminta juga pihak tergugat menyerahkan alat-alat bukti berupa surat. h) kepada Majelis Sidang. Putusan Dalam putusan perkara perdata ada beberapa macam putusan: Konklusi dari kedua belah pihak

Dalam kesimpulan ini para pihak membuat kesimpulan yang diserahkan

)

20

a. Gugatan dikabulkan semuanya, b. Gugatan dikabulkan Sebagian, c. Putusan yang menolak seluruh gugatan, d. Putusan yang berisi gugatan tidak bisa diterima. Terhadap putusan dalam perkara perdata masing-masing pihak baik tergugat maupun penggugat mempunyai hak terhadap putusan tersebut. Yaitu dengan : menolak, pikir-pikir, atau menerima Dalam mengajukan eksepsi dalam perkara perdata eksepsi harus diajukan bersama-sama jawaban dan eksepsi dalam perkara perdata diputus bersama-sama dengan pokok perkaranya. 2. Prosedur Pemeriksaan Perkara Pidana Di Pengadilan

Negeri Semarang Penulis mendapat data tentang prosedur jalannya perkara pidana dari Bapak Setyabudi T.Cahyono SH.M.Hum dan dari panitera muda pidana. Sebelum sampai ke pemeriksaan perkara pidana lebih dahulu harus diketahui prinsip-prinsip persidangan perkara pidana yaitu: a) Pada prinsipnya semua persidangan harus

dinyatakan terbuka untuk umum, namun ada pengecualiannya, apabila pemeriksaan perkara pidana menyangkut kesusilaan, perkara pidana anak-anak maka persidangan dinyatakan tertutup (psl 153 (3) KUHP) b) hadirnya terdakwa. c) d) Ketua majelis sidang hakim memimpin secara pemeriksaan sidang (psl 217 KUHAP) Pemeriksaan dilakukan langsung dengan lisan (psl 153 (2) KUHP), maksudnya agar Hadirnya terdakwa dalam persidangan. Hukum tidak membenarkan proses persidangan in absensia, tanpa

21

memenuhi e)f)

tujuan

persidangan

itu

benar-benar

menemukan

kebenaran yang hakiki. Pemeriksaan dilakukan secara bebas (psl Pemeriksaan sidang terlebih dahulu 153 (2) huruf b KUHAP) dan psl 154 (1) mendengarkan keterangan saksi korban (psl 160 (1) huruf b) karena hal ini ada relevansinya dengan psl 184 (1) KUHAP, yang menempatkan urutan alat bukti keterangan saksi pada urutan pertama. 3. Cara Pemeriksaan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Semarang Acara pemeriksaan perkara pidana dipersidangan ada 3 (psl 152-204 KUHAP) yaitu: 1. Acara Pemeriksaan Biasa (psl 152-202 KUHAP) Tindak pidana yang diperiksa dengan cara pemeriksaan biasa adalah tindak pidana yang pembuktian dan penerapan hukumnya tidak mudah, serta sifat melawan hukum tidak sederhana. 2. Acara Pemeriksaan Singkat (203-204 KUHAP) Tindak pidana yang diperiksa adalah tindak pidana yang pembuktiannya mudah dan sifat melawan hukumnya sederhana. 3. Acara Pemeriksaan Cepat (psl 152-204 KUHAP) Ada 2 acara Pemeriksaan Cepat yaitu: a) Acara pemeriksaan cepat untuk tindak pidana ringan (tipiring) Yaitu diperuntukkan bagi tindak pidana yang ancaman pidananya berupa penjara atau kurungan 3 bulan atau berupa denda Rp.7500,b) Acara pemeriksaan cepat untuk pelanggaran lalu lintas dan peraturan daerah

22

Perbedaan yang prinsipil antara pemeriksaan biasa, singkat dan cepat. 1. Pemeriksaan Biasa a. Penuntut umum membuat surat dakwaan b. Putusan hukum dibuat secara khusus, terlepas dari berita acara persidangan (tidak menjadi satu dengan BAP) 2. Pemeriksaan Singkat a. Penuntut umum tidak membuat surat dakwaan, tetapi membuat catatan tentang tindak pidana yang didakwa b. Putusan hakim menjadi satu dengan BAP 3. Pemeriksaan Cepat a. Tipiring 1. Penyidik atas kuasa penuntut umum menghadapkan tersangka, barang bukti, saksi dalam sidang pengadilan 2. Pemeriksaan sidangnya dilakukan oleh hakim tunggal 3. Tidak perlu BAP b. Pelanggaran Lalu Lintas 1. Penyidik atas kuasa penuntut umum menghadapkan tersangka, barang bukti, saksi-saksi dalam persidangan 2. Pemeriksaan sidang dilakukan oleh hakim tunggal 3. Tersangka dapat diwakili orang lain, asal ada kuasa 4. Tidak diperlukan BAP 5. Pemeriksaan sidang perkara dapat dilakukan tanpa hadirnya terdakwa. Bisa diputus secara verstek 4. Cara Pemeriksaan Sidang Pidana dengan Cara Biasa Pertama setelah sidang majelis membuka sidang dan menyatakan sidang dibuka untuk umum, maka Majelis Hakim memerintahkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk menghadirkan para pihak. Setelah terdakwa hadir, Majelis Hakim menanyakan identitas terdakwa kemudian memberikan anjuran:

23

1. Bahwa perbuatan terdakwa didakwa JPU dengan ancaman pidana lebih dari lima tahun, Apakah saudara didampingi penasehat hukum atau menghadap sendiri/ 2. Bila terdakwa sudah didampingi penasehat hukum atau menghadap sendiri dipersidangan acara kemudian adalah JPU membacakan tuntutan, 3. Menanyakan kepada terdakwa apakah sudah paham dengan tuntutannya. 4. Eksepsi bila diajukan harus pada JPU, 5. Diberikan waktu untuk menanggapi eksepsi, 6. JPU memberi tanggapan atas eksepsi terdakwa, 7. Majelis Hakim mengambil putusan. 8. Bila tidak ada eksepsi kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi, 9. Pemeriksaan Terdakwa, 10. Tuntutan yang disampaikan JPU, 11. Pembelaan, 12. Replik dari JPU 13. Duplik dari terdakwa, 14. Putusan, terdiri dari: a. Putusan bebas, (psl 191 (2) KUHAP) Yaitu putusan yang dijatuhkan oleh hakim apabila majelis hakim yang mengadili perkara tersebut menyatakan bahwa tidak terbukti melakukan tindak pidana. b. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum, Putusan yang akan dijatuhkan oleh majelis hakim yang mengadili perkara apabila berpendapat bahwa perbuatan terdakwa terbukti, tetapi bukan merupakan tindak pidana

24

c.

Putusan pemidanaan. Putusan yang akan dijatuhkan oleh majelis hakim apabila majelis hakim yang mengadili perkara berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut didukung sekurang-kurangnya dua alat bukti, telah terbukti secara sah dan menurut hukum bahwa perbuatan terdakwa telah bersalah dan merupakan perbuatan pidana (psl 193 jo 183 KUHAP) Setelah mendapatkan materi selama satu minggu di Pengadilan Negeri, sehari sebelum PPL berakhir semua peserta PPL melakukan simulasi persidangan perkara perdata, yaitu pada hari Selasa tanggal 4 Nopember pukul 09.00 WIB dan simulasi persidangan perkara pidana pada tanggal 4 Nopember pukul 11.00 WIB kami peserta PPL melakukan simulasi persidangan perkara perdata dan perkara pidana di Pengadilan Negeri Semarang. Dari ke 6 kelompok, penulis masuk kelompok 2 yang terdiri dari 9 peserta, kami mendapat tugas sendiri-sendiri dalam persidangan, yaitu: Hakim Ketua Hakim Anggota 1 Hakim Anggota 2 Panitera Pengganti Penggugat Kuasa Hukum penggugat Tergugat Kuasa Hukum Tergugat : Reza Hadi Saputra : Faizin : Ahmad Rifa'i : Musyafak : Ina Fiyani :M. Syarif Hidayat : Mustofa :Nur Rahmad

Sedangkan simulasi persidangan perkara pidana di lakukan pada hari itu juga yaitu selasa tanggal 4 Nopember 2008 pukul 11.00 WIB, Simulasi persidangan perkara pidana dilakukan oleh mahsiswa dari Jurusan Siyasah

25

Jinayah karena terbatasnya waktu. pembagian tugasnya yaitu sebagai berikut: Hakim ketua Hakim anggota 1 Hakim anggota 2 Panitera JPU Terdakwa Penasehat hukum Saksi : Faizin : Maliq Habiburrahman : Z. Arifin : Zainal Arifin : Ahamad Rifa'i : Hamdani : Kholil Said Nasikhin :- Muhamad Sofi'i - Mukhibi Setelah simulasi persidangan baik perdata maupun pidana telah dilaksanakan semua dan disaksikan langsung oleh pembimbing baik dari fakultas maupun dari pengadilan negeri, kemudian acara dilanjutkan dengan penutupan praktek pengalaman lapangan di pengadilan negeri semarang dalam hal ini acara ditutup oleh dekan fakultas syariah Drs. Muhyidin, M.Ag dan juga oleh bapak Setyabudi T. Cahyono, SH. M.Hum B. Pelaksanaan PPL di Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang Tahapan Ketiga yaitu Pelaksanaan PPL di Pengadilan Agama kelas IA Semarang dilaksanakan pada tanggal 10-14 Nopember 2008, Kegiatan dilakukan dengan metode ceramah dan tanya jawab mengenai hukum acara di pengadilan agama dan dilanjutkan dengan materi observasi persidangan dan observasi kepaniteraan. Observasi persidangan dilaksanakan pada harihari sidang yang diikuti oleh peserta PPL secara bergiliran mengingat keterbatasan ruang sidang. Sedangkan observasi kepaniteraan dan

26

administrasi dilaksanakan bergantian sesuai dengan pembagian urut absen di bagian kepaniteraan. Dalam agenda acara yang pertama tanggal 10 Nopember 2008 adalah penyampaian materi dalam surat gugatan yang di sampaikan oleh Bpk Drs. Abdullah SH.MH Dalam surat gugatan meliputi :

Posita, sebelum membuat posita (alasan-alasan perceraian / Petitum

alasan-alasan gugatan) harus di pikirkan apa yang di minta.

Jawaban gugatan meliputi : Rekonvensi Konvensi Biaya menurut hukum

Replik : menjawab rekonvensi sesuai dengan tuntutan tadi Duplik Pembuktian Kesimpulan Kemudian pesarta PPL di beri tugas karya latihan hukum Untuk

melengkapi Pengalaman Praktek Lapangan peserta PPL. Hal ini dilakukan untuk memperdalam materi dan penguasaan materi yang sudah disampaikan kepada para peserta PPL adapun tugas yang diberikan kepada peserta yaitu membuat surat gugatan atau permohonan, serta jawaban dari surat gugatan atau permohonan, replik, dan duplik yang dibuat secara personal dan kemudian dikumpulkan tanggal 11 Nopember 2008 pada Bapak. Tantowi, SH sebagai pembimbing. 1. Observasi Kepaniteraan Pada hari selasa tanggal 11 Nopember 2008 adalah penyampaian materi tentang Prosedur penerimaan perkara di PA yang disampaikan oleh Bpk. Muhamad Firdaus,SH.I. Beliau menerangkan apa itu prosedur / proses penerimaan perkara di PA. Prosedur / proses penerimaan perkara di PA 27

adalah melalui beberapa tahapan (meja) yang disebut sistem BINDALMIN (pembinaan dan pengendalian adminidtrasi). Tahapan atau meja yang dimaksud adalah kelompok pelaksanan yang harus dilalui oleh suatu perkara di Pengadilan Agama. Penggugat atau pemohon membuat surat gugatan atau permohonan yang diajukan kepada ketua Pengadilan Agama yang berkompetensi dengan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: a. Meja I-

Menerima surat gugatan, penaksiran biaya perkara.

permohonan, perlawanan (verzet),

pernyataan banding, kasasi, permohonan PK, eksekusi, dan b. Membuat surat kuasa untuk membayar (SKUM) dalam rangkap tiga menyerahkan SKUM tersebut kepada calon Pemohon atau pemohon. Menyerahkan kembali satu rangkap gugatan/permohonan yang telah diberi nomor pada Penggugat/pemohon. Menaksir biaya perkara yang kemudian dinyatakan dalam SKUM. Memberi penjelasan-penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan. Kas (pemegang kas merupakan bagian dari meja I) Menerima pembayaran uang panjar perkara sebagaimana tersebut dalam SKUM. Mencatatkan penerimaan uang panjar perkara dalam jurnal penerimaan uang. Mencatat dengan tertib segala kegiatan pengeluaran uang tersebut dalam buku jurnal yang bersangkutan. Membubuhi nomor urut perkara dan tanggal penerimaan perkara dalam SKUM dan dalam surat gugatan/permohonan. Mengembalikan asli dan tindasan pertama SKUM beserta surat gugatan/permohonan kepada calon pemohon/pemohon setelah dibubuhi tanda cap lunas. Terhadap perkara prodeo tetap dibuatkan SKUM sebesar Rp. 0.

28

c. Meja II -

Menyerahkan uang panjar perkara kepada bendahara perkara. Menerima surat gugatan/permohonan dari calon pemohon/pemohon dalam rangkap sebanyak jumlah termohon/termohon ditambah dua rangkap.

-

Menerima surat permohonan dari calon Pemohon sekurangkurangnya dua rangkap. Menerima tindasan pertama SKUM dari calon pemohon/pemohon. Mendaftar surat gugatan/permohonan serta memberinya nomor pada buku register pada surat gugatan/permohonan tersebut. Menyerahkan kembali satu rangkap gugatan/permohonan yang telah bernomor pada pemohon/pemohon. Memasukan surat gugatan permohonan asli ke dalam map khusus disertai tindasan pertama SKUM dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara disampaikan kepada wakil panitera untuk selanjutnya disampaikan kepada ketua PA melalui panitera.

-

Mendaftar serta mencatat putusan Pengadilan Agama/Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Agung dalam register yang bersangkutan.

d.

Meja III Menyerahkan salinan putusan/penetapan PA/PTA/MA kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Menyerahkan berkepentingan. Menerima memori/kontra memori banding, kasasi, dan jawaban/tanggapan, peninjauan kembali dan lain-lain. Menyusun/menjahit mempersiapkan berkas. Setelah mahasiswa PPL melakukan observasi kepaniteraan kemudian dilanjutkan dengan materi berita acara persidangan salinan penetapan PA kepada pihak yang

29

2. Observasi dalam Proses Persidangan Adapun jalannya persidangan dalam beracara di Pengadilan Agama yakni sebagai berikut: a. Panitera pengganti memasuki ruang sidang dan memerintahkan pihak yang berpekara untuk memasuki ruang persidangan.b. Ketua majelis hakim memimpin sidang dan membuka persidangan dan

menyatakan sidang tertutup untuk umum dalam hal ini yaitu kasus perceraian. c. Hakim menanyakan identitas para pihak yang bersangkutan. d. Majelis hakim mendamaikan para pihak. e. Apabila upaya damai tidak berhasil, maka sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dan pemeriksaan (dalam hal perceraian sidang dinyatakan tertutup untuk umum). f. Jawaban gugatan/pemohon baik lisan maupun tulisan.g. Replik

h. Duplik i. Pembuktian j. Conclusi (kesimpulan) yaitu upaya majelis hakim sebelum memberikan putusan. k. Putusan Majelis hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengajukan upaya hukum terhadap putusan tersebut. Acara terakhir dalam pelaksanaan PPL di Pengadilan Agama adalah simulasi persidangan yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 14 Nopember 2008. Dalam simulasi ini dibimbing oleh oleh pembimbing dari pengadilan Agama dalam hal ini adalah Bapak Tantowi,SH. dan yang menjadi anggota persidangan ditentukan oleh Bapak Tantowi, SH dan untuk peserta PPL yang tidak ikut terjun langsung dalam persidangan mendapat tugas untuk memperhatikan jalannya persidangan dan memberikan evaluasi

30

terhadap jalannya persidangan tersebut dengan mengaitkannya seputar teoriteori beracara di Pengadilan Agama. Adapun simulasi persidangan Perdata di Pengadilan Agama diperankan oleh: Hakim ketua Hakim Anggota : Ahmad Nur Kholis : Ahmad Rifai (AS) : Khalmini Panitera Pengganti Penggugat Tergugat Kuasa Hukum Penggugat Kuasa Hukum Tergugat Saksi Penggugat : Millatul Habibah : Muthoharoh : Mohamad Romli : Nur Rahmat : Muhaz Ali Zidan : -Ikhwan Syaifuddin -Subhan Sabigh Saksi Tergugat : -Malik Habiburrahman -Hamdani Setelah simulasi persidangan selesai yang disaksikan langsung oleh pembimbing dari Pengadilan Agama kemudian acara dilanjutkan dengan penutupan. Pelaksanaan PPL dipengadilan Agama ditutup oleh bapak Drs. Musahadi.M.Ag mewakili dari pihak fakultas dan dari pihak pengadilan Agama disampaikan oleh Drs. Moh. Nur Hudlrein. SH SUSUNAN ORGANISASI PENGADILAN AGAMA SEMARANG Ketua : Drs. H. Wakhidun AR, SH, M.Hum

31

Wakil Ketua Hakim

: Drs. Moh. Nur Hudlrien, SH : Dra. Hj. A. Muliany Hasyim, SH.MH.MSi Drs. Abdullah, SH. MH Drs. Joko Yuwono Moh. Ichwan, SH Drs. Ali Imron, SH Drs. Abdul Mujib, SH Drs. Masduqi, SH H. Sarwohadi, SH

Panitera/ Sekretaris Wakil Panitera Wakil Sekretaris

: H. M Asad Fatoni, SH : Tantowi, SH : Dra. Mustingsih, SH : Faizah, SH : Drs.Setya Adi W, SH : Zainal Abidin, Sag :Miftah, SH., Drs. Imron Mastuti, SH., Drs. Humaidi, Hj. Agustini Ichtiyarsih, BA. Drs. St. Nurjanah, Cholisoh Dzikry, SH., Basiroh, St, KHadijah, Muh. Amin SH.

Panitera Muda Gugatan Panitera Muda Permohonan Panitera Muda Hukum Panitera Pengganti

Kepala Sub Bagian Kepegawaian

: Tratna Dewi, SH

Kepala Sub Bagian Keuangan : Fauziyah, SH

32

Kepala sub Bagian Umum Juru sita Pengganti

: Tohir, SH : Kusman, SH., Siti Izati, SH,. Jiksonah SH., Munfaati, Sri Hidayati, SH., Bakri, Slamet Suharno

BAB IV ANALISAA.

Analisis PPL KUA Kecamatan Ngaliyan dan KUA kecamatan Tugu Sebagai salah satu instansi pemerintah, KUA memiliki posisi yang cukup signifikan dan dibutuhkan dalam pelaksanaan syariat Islam secara praktis serta pengembangan syariah Islam pada umumnya. Dalam realitas saat ini, KUA nampaknya cukup berat mengemban fungsi tersebut. Hal tersebut menuntut pada pihak KUA untuk lebih meningkatkan sosialisasinya kepada masyarakat sehingga masyarakat akan lebih mengenal

33

dan memahami akan tugas dan wewenang KUA itu sendiri. Banyak masyarakat yang memahami KUA hanya bertugas menangani masalah perkawinan saja, serta prosedur perkawinan terkesan rumit dimana calon mempelai harus mengisi surat-surat pernyataan yang telah dijelaskan didepan. Selain itu pun kayaknya KUA yang seharusnya satu-satunya sebagai tempat pencatatan nikah (PPN) dalam tingkat kecamatan pun kurang menunjukkan eksistensinya, banyak umat islam yang seharusnya dalam pernikahannya melakukan pencatatan nikah di KUA yang bersangkutan akan tetapi tidak sedikit dari mereka yang melakukan pencatatan nikah, lebih-lebih dari masyarakat yang penduduknya masih kental dengan nafas Islam, katakanlah daerah santri. Mereka beranggapan bahwa pernikahan sudah sah bila telah memenuhi syarat-syarat dalam fiqh atau syariat Islam, ngapain harus repot melakukan pencatatan di KUA segala, yang pentingkan sudah sah menurut agama, itu anggapan mereka. Dari sini seharusnya KUA lebih memperlihatkan eksistensinya dan juga fungsi atau manfaat dari pencatatan nikah itu sendiri kepada masyarakat, agar masyarakat tidak memandang remeh akan keberadaan KUA itu sendiri. Selain dalam tugasnya sebagai pegawai pencatat nikah (PPN), KUA secara kelembagaan kurang mensosialisasikan fungsinya sebagai petugas pelaksana administrasi wakaf sehingga masyarakat kurang memahami wakaf, padahal sertifikasi tanah wakaf merupakan alternatif demi keamanan dan keutuhan tanah wakaf itu sendiri. Dengan adanya sertifikat tanah inilah akan menjamin terhadap segala kemungkinan yang terjadi dan demi kepentingan umat. Banyak kasus yang telah muncul, tanah yang telah diwakafkan digugat oleh ahli warisnya dan pada akhirnya dimenangkan oleh ahli waris tersebut karena Nadhir yang berkompeten tidak mempunyai bukti yang autentik.

34

Tentang materi wakaf dalam pelaksanaan PPL kemarin yang diberikan oleh petugas KUA belum begitu memahamkan para peserta, materi yang diberikan sangat lah singkat, mungkin berhubung waktu yang terlalu sempit, seandainya kami (peserta PPL) disuruh terjun langsung mungkin lebih sedikit memahami tentang hal-hal yang berkaitan dengan proses perwakafan tersebut. Dan tentang blanko-blanko yang harus diisi dalam prosedur perwakafan terkesan rumit juga, terlalu banyak macam blanko-blanko tersebut jadi terkesan membingungkan. B. Analisis PPL di Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri merupakan institusi pelaksana kekuasaan kehakiman yang banyak mendapat sorotan dari masyarakat. Mengingat tugas dari Pengadilan Negeri ini tidak hanya dalam masalah perdata tapi juga perkara pidana. Sebagai institusi yang melaksanakan kekuasaan kehakiman maka pengadilan Negeri harus independen, kewenangan dan kedudukan dari Pengadilan Negeri harus diperhatikan. Mengenai sumber daya manusia di Pengadilan Negeri haruslah orang-orang yang benar-benar berkompeten dalam bidang hukum dan memiliki moral dan akhlak yang mulia berkaitan dengan tugas yang diemban. Mengenai beracara, baik perdata maupun pidana di Pengadilan Negeri terkesan sangat rumit dengan biaya yang juga tidak sedikit hal ini akan menyulitkan orang awam dan rakyat kecil. Mengenai proses jalannya perkara pidana sampai ke pengadilan atau persidangan yang penulis ketahui selama PPL di Pengadilan Negeri adalah: pertama yaitu dilakukan penyidikan untuk mengetahui adanya tindak pidana (delik), penyidikan ini dilakukan oleh polisi maupun sipil atas laporan, aduan, ataupun tertangkap tangan, ini merupakan langkah pertama untuk tindak pidana biasa dan khusus. Untuk tindak pidana ringan langsung dibawa kepengadilan. Setelah adanya penyelidikan untuk tindak pidana biasa dan khusus, baru perkara tersebut diserahkan ke penuntut umum untuk

35

membuat surat dakwaan lalu diajukan kepengadilan. Dan setelah perkara masuk ke pengadilan barulah perkara itu diproses untuk di sidangkan. Penjelasan yang sedikit tersebut dapat dilihat dalam bagan dibawah ini.Mekanisnisme Perkara Pidana Sampai Pegadilan/PersidanganPenuntut Umum/Jaksa Kejaksaan

Penyidik Polisi Sipil

HakimPengadilan

Pidana Umum/Biasa/Sumir Pidana Umum Tipiring

Pidana Khusus

Prosedur pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri Semarang Secara garis besar urut-urutan perkara perdata sebagi berikut : Sipil adanya gugatan jawaban replik duplik pemeriksaan alat bukti yang diajukan penggugat pemeriksaan alat bukti yang diajukan tergugat konklusi (kesimpulan) dari penggugat dan tergugat Putusan : tipiring dan khusus

36

Polisi

: umum dan khusus

Jenis-jenis Perkara Perdata: a) Jurisdiksi Voluntaire Peradilan yang tidak sesungguhnya yaitu ada perkara tetapi tidak ada sengketa, misalnya pengesahan anak angkat, akhir dari perkara adalah penetapan. b) Jurisdiksi Contencius Peradilan yang sesungguhnya, yaitu adanya sengketa. Akhir dari berperkara adalah putusan. Batasan waktu untuk meyelesaikan perkara perdata Ditentukan selama 6 bulan berdasarkan surat edaran no. 6 tahun 1992, apabila dalam 6 bulan belum selesai maka majelis hakim yang menyidangkan perkara perdata harus melaporkan kepada ketua pengadilan tinggi setempat dengan menyertai alasan belum meyelesaikan perkara melalui Pengadilan Negeri. 1. Mekanisame Jalanya Perkara Perdata Persidangan perkara perdata dilakukan oleh majelis hakim yang terdiri atas ketua majelis dan dua hakim anggota dengan didampingi oleh panitera pengganti yang bertugas mencatat jalanya persidangan persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum kecuali undang-undang menentukan lain maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum adanya pengajuan gugatan para pihak dipanggil oleh jurusita pengganti untuk hadir dalam persidangan 2. Mekanisme Administrasi Perkara Perdata Dalam melakukan pengajuan gugatan/permohonan kepada Pengadilan Negeri Semarang dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut : 37

Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Semarang dapat dilakukan melalui dua pintu yaitu :1. Permohonan,

produk yang dikeluarkan (out put) hakim berupa

penetapan misalnya : ganti nama, akte kelahiran yang terlambat, atau perkaraperkara yang menyangkut kepentingan pemohon sendiri2. Gugatan, produk yang dikeluarkan (out put) hakim berupa putusan

misalnya : gugat cerai bagi non muslim3. Prosedur Pendaftaran Perkara Perdata

a). Mengajukan surat gugatan yang ditujukan kepada ketua PN lalu didaftarkan ke kepaniteraan perdata b). Setelah mendaftarkan gugatanya ke panitera kemudian akan mendapatkan nomor/ PDT. G atau P/PN SMG c). Setelah itu akan dimasukan ke register (buku induk) kemudian disampaikan oleh ketua PN untuk ditetapkan hakimnya Hakim dalam permohonan 1 hakim (hakim tunggal) Hakim dalam gugatan 3 hakim (majelis hakim) d). Setelah ketua PN menunjuk hakim maka, hakim menunjuk penetapan hari sidang (wewenang hakim ) e). Penunjukan panitera pengganti oleh panitera atau sekretaris untuk melaksanakan tugas sehari-sehari. C. Analisis PPL di Pengadilan Agama Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang berdiri sejajar dan berada di bawah satu atap dengan pengadilan lainnya yaitu di bawah Mahkamah Agung mempunyai tugas dan wewenang yang telah ditetapkan dalam pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang

38

Peradilan Agama yaitu yang berbunyi Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah Adapun mengenai eksistensi peradilan agama, dapat dilihat dalam pasal (2) UU No.3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang berbunyi Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini Berkenaan dengan kekuasaan dan wewenang dalam menjalankan tugas kehakiman tersebut, kekuasaan dan wewenang tersebut yaitu meliputi kekuasaan relatif (relative competentie) dan kekuasaan absolut (absolute competentie). Kekuasaan relatif adalah kekuasaan dan wewenang yang diberikan antara pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama atau wewenang yang berhubungan dengan daerah hukum suatu Pengadilan Agama. Misalnya antar Pengadilan Agama Semarang dan Pengadilan Agama Demak. Kewenangan absolut adalah kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan. Dalam perspektif ini Pengadilan Agama Semarang membawahi wilayah hukum kota Semarang dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam kompetensi absolut. Proses beracara di Pengadilan Agama Semarang telah dilaksanakan secara sistematis sesuai dengan system BINDALMIN. Fungsi tersebut dapat kita lihat dalam birokrasi penerimaan berkas perkara melalui meja I, II, dan III sebagai pelaksanaan teknis beracara di Pengadilan Agama. Berkaitan dengan pemanggilan para pihak berperkara dimana keduanya datang langsung pada saat mengajukan gugatan atau permohonan akan lebih baik dan efektif jika dilaksanakan pada saat itu juga sehingga dapat mengurangi pembayaran biaya panjar yang harus dibayar oleh para pihak. Adapun prosedur jalannya persidangan dalam beracara di Pengadilan

39

Agama yang penulis ketahui dalam observasi persidangan selama PPL berlangsung adalah: a. Panitera pengganti memasuki ruang sidang dan memerintahkan pihak yang berperkara untuk memasuki ruang sidang b. Ketua Majelis Hakim memimpin sidang dan membuka persidangan dan menyatakan sidang dibuka untuk umum c. Hakim menanyakan identitas para pihak yang bersangkutan d. Majelis Hakim mendamaikan para pihak e. Apabila upaya damai tidak berhasil, maka sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dan pemeriksaan f. Jawaban gugatan atau permohonan balik secara lisan atau tertulis g. Replik h. Duplik i. Pembuktian j. Konklusi k. Putusan

BAB V PENUTUPA. Kesimpulan Dari seluruh rangkaian laporan PPL penulis yang diawali dari pembukaan, pembekalan PPL di KUA kecamatan Tugu dan KUA kecamatan Ngaliyan, PPL di PPL di Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Agama kelas 1-A Semarang maka dapat penulis tarik kesimpulan sebagai berikut:

40

Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) yang di lakukan 24 Oktober 14 Nopember 2008 oleh fakultas syariah IAIN Walisongo Semarang berjalan baik namun, ada beberapa kekurangan mengenai waktu pelaksanaan yang sangat singkat sehingga mahasiswa kurang menguasai teori juga praktek di KUA. Juga di dukung dengan para peserta yang tidak secara langsung melihat prakteknya di KUA. Pada pelaksanaan di PA dan PN sangat puas karena peserta PPL bisa melihat secara langsung pelaksanaan persidangan juga pengisian materi yang lengkap. Tapi di PN ada kesan yang tidak menyenangkan bagi peserta PPL ada hakim yang cuek banget, galak juga seperti memandang sebelah mata bahwa anak syariah tidak tahu apa apa tentang pengadilan negeri. untuk menghilangkan kesan-kesan ambivalensi pada suatu lembaga peradilan independensi dari lembaga peradilan tersebut. Penegakan supremasi hukum akan lebih mudah jika diawali dari Pengadilan Negeri sebagai pengadilan umum tingkat pertama disamping tentunya perbaikan hukum secara nasional. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) adalah kebutuhan mendesak yang harus segara diupayakan, baik untuk KUA, Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri. Bahwa dalam beracara di Pengadilan perlu skill yang mampu menguasai

dalam bidang tata Hukum dan Perundang-undangan Perlu adanya sikap kedisiplinan dan tanggung jawab yang tinggi kepada aparat pengadilan sehingga terwujud negara yang berdasar keadilan sosial Adanya upaya yang nyata dalam merealisasikan tujuan dari UU yang mengatur keberadaan PA sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dibawah MA seperti lembaga lainnya Penegakan Supremasi Hukum akan lebih efektif bila diawali dari pengadilan sebagai upaya untuk perbaikan hukum di tanah air

41

Peningkatan sumber daya manusia. Baik di lingkungan Pengadilan

Agama, Pengadilan Negeri maupun di KUA B. Saran-saran Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut: 1.2.

Perlu adanya peningkatan koordinasi panitia pelaksana baik Sebaiknya PPL di KUA dilaksanakan di KUA kecamatan

fakultas maupun panitia lapangan Ngaliyan dan KUA kecamatan Tugu. Agar peserta PPL lebih paham dengan prosedur yang ada di KUA. 3. PPL4.

Yang terpenting adalah panitia PPL mampu mendisiplinkan

peserta PPL untuk lebih serius dalam mengikuti seluruh rangkaian Sebaiknya PPL dilaksanakan bukan pada jam-jam kuliah

melainkan pada saat libur semester agar peserta PPL tidak ketinggalan dalam hal kuliah.5.

Hal terakhir yang terpenting adalah panitia PPL mampu

mengizinkan para peserta PPL kepada dosen pengampu mata kuliah dengan jelas. Agar para dosen tidak marah dan memberi absen A. C. Penutup Dengan ucapan syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Illahi Robbi yang telah memberikan segala kemudahan penulis dalam menyelesaikan laporan PPL. Akhirnya, semoga apa yang telah penulis tuangkan pada laporan PPL ini bermanfaat pada kita semua. Amin. Dan tak lupa saran dan kriti k yang membangun sangat penulis harapkan.

42