74

5 HASIL DAN PEMBAHASAN

Pulau-pulau kecil terluar di Indonesia sangat kompleks keberadaannya

ditinjau dari aspek pengelolaan sumberdaya alam, apabila dihubungkan dengan

kegiatan pengembangan pembangunan pulau-pulau kecil terluar di perbatasan

negara. Potensi-potensi yang dimiliki oleh pulau-pulau kecil terluar sangatlah

baik, unik, sehingga apabila tidak mengikuti prosedur pengelolaan dan tidak

dilindungi, maka sangat berpotensi terjadinya degradasi lingkungan dan konflik

antar masyarakat, kabupaten/kota, provinsi dan bahkan antar negara.

Penatataguna dan kelola penyusunan suatu pola rancangbangun hukum

dalam pengelolaan pulau-pulau kecil terluar di wilayah Indonesia menjadi fokus

dalam penelitian ini, yaitu penelitian yang dilakukan di wilayah perbatasan

Negara Indonesia bagian utara, yang secara geografis berbatasan langsung antara

Negara Indonesia dan Negara Filipina, di Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten

Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Talaud, seperti dilihat dalam

Gambar 12 di bawah ini.

Gambar 12 Peta Lokasi penelitian perbatasan negara Indonesia dan Filipina

75

5.1 Kejahatan di Perbatasan Negara

Isu tentang global warming (pemanasan global), climate change

(perubahan cuaca), drug trafficking (Peraturan Daerahgangan obat terlarang),

political violence out control (kekerasan politik), illegal fishing (pencurian ikan).

Kerugian akibat dari aktivitas illegal fishing di Indonesia diperkirakan mengalami

kerugian hingga USD 2 miliar atau sekitar Rp19 triliun per tahun. Dengan kata

lain, 22 % produksi illegal fishing di seluruh dunia berasal dari Indonesia.

Bahkan, menurut sumber lainnya menyebutkan kerugian Indonesia jauh lebih

besar, yakni antara Rp. 30 - 40 triliun setiap tahunnya akibat illegal fishing

tersebut.

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Secara geografis,

hampir 70 persen (5,8 juta km persegi) wilayah Indonesia merupakan perairan

dengan potensi kekayaan laut yang sangat potensial. Menurut data, sumber

perikanan laut Indonesia diperkirakan mencapai 6.167.940 ton per tahunnya.

Namun akibat letak posisi silang Indonesia yang terletak di antara dua benua

(Asia dan Australia) dan dua Samudera (Pasifik dan Hindia), menyebabkan

wilayah Indonesia rawan terjadinya illegal fishing. Adapun, daerah yang menjadi

titik rawan tersebut terletak di Laut Arafuru, Laut Natuna, sebelah Utara Sulawesi

Utara (Samudra Pasifik), Selat Makassar, dan Barat Sumatera (Samudera Hindia).

Illegal fishing sejak tahun 1970-an sampai sekarang masih terus berlanjut,

begitu marak terjadi di Indonesia dan sulit diberantas, bahkan ada kecenderungan

terus mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan modus operandi yang

semakin beragam pula. Kegiatan illegal fishing masih berlangsung dapat

diakibatkan karena :

(1) Terdapatnya celah pada aturan (hukum) yang ada, sehingga memberikan

peluang bagi pelakunya untuk memasuki wilayah perairan Indonesia. Hal ini

bisa dilihat pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

yang memungkinkan nelayan asing mempunyai kesempatan luas untuk

mengeksploitasi sumber daya perikanan Indonesia, khususnya di Zone

Ekonomi Eksklusif (ZEE). Pada Pasal 29 ayat (1), misalnya, dinyatakan

bahwa usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan, hanya boleh

76

dilakukan oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Namun,

pada ayat (2), kecuali terdapat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan kepada orang atau badan hukum asing yang melakukan

penangkapan ikan di ZEE, sepanjang hal tersebut menyangkut kewajiban

negara Indonesia berdasarkan persetujuan internasional atau ketentuan hukum

intenasional.

(2) Kurang tegasnya penanganan para pelaku illegal fishing. Hal ini bisa dilihat

pada banyak kasus illegal fishing, namun para pelakunya dihukum ringan,

padahal berdasarkan Pasal 85 jo Pasal 101 UU No 31 tahun 2004 tentang

Perikanan, dinyatakan secara tegas bahwa pelaku illegal fishing dapat

dikenakan ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun. Di samping itu,

adanya indikasi para aparat kurang serius dalam penanganan pelaku illegal

fishing, misalnya pada tahun 2007 terdapat 103 kasus tindak pidana di bidang

perikanan dengan berbagai bentuk pelanggaran. Ironisnya, hanya 77 kasus

yang telah diajukan ke proses pengadilan, sehingga menimbulkan kesan

kurang profesionalnya para aparat dalam penanganannya.

(3) Pemerintah tidak mengagendakan secara serius untuk mengatasi illegal fishing

secara komprehensif. Sehingga, masalah yang menyangkut laut dan potensi

yang dimilikinya tidak ditangani secara profesional. Hal ini bisa dilihat pada

kasus pelangaran berupa operasi perizinan kapal, misalnya kapal yang

dilaporkan sebagai milik perusahaan Indonesia (7.000 kapal), namun ternyata

sekitar 70 persen atau 5000 di antaranya, lebih dimiliki oleh pihak asing

terutama Taiwan, Philipina, Thailand, RRC. Di wilayah Timur Indonesia, dari

5.088 kapal yang beroperasi, banyak di antaranya yang tidak memiliki izin.

(4) Banyaknya oknum petugas yang terkait (sipil dan militer) menjadi backing

para pelaku illegal fishing. Kasus pelepasan 181 nelayan Thailand di

Pontianak, misalnya, padahal kasus tersebut belum ada proses hukumnya dan

masih adanya oknum yang melakukan pelanggaran dengan modus memberi

izin para pelaku dengan cara membelotkan aturan yang ada misalnya

penangkapan ikan dan ekspor hasil laut tidak melalui pelabuhan, padahal

menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, setiap

kapal harus merapat dulu ke pelabuhan Indonesia untuk diolah ikannya.

77

(5) Kasus illegal fishing tidak mendapat tempat secara proporsional di media

massa. Hal ini bisa dilihat kurangnya media massa mempublikasikan kasus

illegal fishing, sehingga masyarakat tidak mendapat informasi yang

berimbang (balance). Sebenarnya media massa dapat dijadikan alat penekan

bagi pemerintah untuk lebih serius menanganinya. Sebagai gambaran kita bisa

lihat pada periode November-Desember 2007, Mabes Polri telah menangkap

16 kapal penangkap ikan dan 20 warga asing pelaku illegal fishing, di mana

kerugian negara mencapai Rp13 triliun. Ironisnya, media massa tidak

memberi ruang yang memadai dalam memberitakannya.

(6) Kurangnya koordinasi antar-Kementerian yang terkait dalam mengatasi

masalah yang menyangkut illegal fishing di Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari

tumpang tindihnya dalam penanganan antara Kementerian Kelautan dan

Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri,

Kementerian Pertahanan, Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, dan Pemerintah

Daerah. Di samping itu, Indonesia tidak memaksimalkan kerja sama

antarnegara dalam mengatasi masalah illegal fishing, terutama dalam

menangani pelaku illegal fishing asal Philipina, Thailand, Taiwan, dan RRC.

Akibatnya, bila terjadi kasus illegal fishing pihak-pihak terkait saling

melempar tanggung jawab.

(7) Kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki dalam penanganan illegal

fishing. Sampai tahun 2007 Indonesia hanya memiliki kapal pengawas

sejumlah 16 buah. Dengan luas wilayah laut yang begitu besar, seharusnya

Indonesia membutuhkan paling sedikitnya 90 kapal untuk mengawasi perairan

Indonesia. Hanya dengan begitu, kasus illegal fishing yang tidak terkendali

dapat diminimalkan.

Belum tertanganinya masalah illegal fishing secara proporsional oleh

pemerintah menjadikan masalahnya menjadi komplek dan rumit seperti benang

kusut. Kondisi ini pun dimanfaatkan pelaku illegal fishing dari negara lain.

Sebagai gambaran, dapat di lihat negara Filipina yang merupakan negara

mengekspor tuna terbesar di dunia. Ironisnya, 70 persen tuna yang mereka ekspor

itu berasal dari Indonesia. Demikian pula dengan Thailand sebagai negara

78

mengekspor ikan kaleng, ikannya juga berasal dari perairan Indonesia yang

ditangkap secara ilegal. Hasil illegal fishing seperti pada Gambar 13

Gambar 13 Pelaku dan hasil kejahatan di wilayah laut perbatasan negara

Pelaku illegal fishing menggunakan BBM bersubsidi, di mana kerugian

negara akibat menggunakan BBM bersubsidi mencapai Rp. 500 miliar. Untuk

meminimalkan illegal fishing, sudah saatnya pemerintah membuat Undang-

Undang Anti Illegal fishing karena Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004

Tentang Perikanan, Pasal 29 dan 30, masih kurang memperhatikan nasib nelayan

dan kepentingan nasional terhadap pengelolaan sumber daya laut, bahkan UU

terebut memberi kesempatan sangat besar kepada pihak asing, mengeksploitasi

sumber daya ikan di perairan Indonesia, khususnya ZEEI (Zone Ekonomi

Eksklusif Indonesia).

Pelaksanaan kegiatan tentang Penangkapan Ikan Berbasis Industri harus

dilaksanakan secara konsekuen untuk melindungi hasil laut, melindungi nelayan

tradisional, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan negara

dari devisa dan pajak. Mempercepat terbentuknya pengadilan perikanan yang

berwenang menentukan, menyelidiki dan memutuskan tindak pidana setiap kasus

illegal fishing dengan tidak melakukan tebang pilih pelakunya. Dari gambaran di

atas, dilihat bagaimana potensi laut Indonesia tidak dikelola secara bijaksana yang

mengakibatkan kerugian dari kasus illegal fishing.

Hal ini bukan saja berimplikasi pada ekonomi berupa kurangnya

pendapatan (devisa) negara dari hasil perikanan yang mencapai triliunan rupiah,

79

tetapi juga dapat merusak ekosistem laut, termasuk terumbu karang. Luas trumbu

karang Indonesia yang telah mengalami kerusakan mencapai 61 persen dan 15

persen dikategorikan sudah kritis. Untuk itu perlu adanya political will dari

pemerintah dalam penangganan dan mengelola kekayaan laut secara bijaksana

yang tetap berpihak kepada lingkungan dan masyarakat Indonesia secara luas.

5.2 Batas Maritim Negara Indonesia dan Filipina belum disepakati

Batas maritim Indonesia – Filipina sampai saat ini belum ditetapkan,

pertemuan-pertemuan bilateral yang melibatkan kedua negara dalam rangka batas

maritim masih terus dilakukan, dengan agenda-agenda yang resmi untuk mecapai

kesepakatan bersama. Kedudukan geografis negara Indonesia dan Filipina masih

bermasalah, sehingga perjanjian perbatasan yang harus di buat adalah Zona

Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen. Hal ini disebabkan

jarak pulau terluar kedua negara lebih dari 24 mil laut. Pada umumnya batas

maritim antara Indonesia dan Filipina hampir seluruhnya terletak di Laut Sulawesi

dan hanya sebagian terletak di Laut Mindanao dan Laut Maluku Utara. Panjang

garis batas landas kontinen maupun garis batas Zona Ekonomi Eksklusif

Indonesia - Filipina di Laut Sulawesi lebih kurang 510 mil laut, dan luas Zona

Ekonomi Eksklusifnya sekitar 81.980 mil laut persegi. Jarak terlebar antara pantai

yang berhadapan sekitar 315 mil laut dan jarak terpendek 39 mil laut antara Pulau

Marore di Indonesia dan Pulau Sarangani di Filipina.

Gambar 14 Pulau Marore

80

Pulau Marore merupakan salah satu pulau kecil di Kabupaten Kepulauan

Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, dengan luas 3.12 Km² dimasukkan dalam

anggota gugusan pulau-pulau perbatasan yang langsung dengan negara Filipina.

Pulau Marore merupakan pulau terluar yang tercatat dalam nomor urut 61 pada

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 Tentang Daftar Koordinat Geografis

Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia, sedangkan dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil

Terluar, tercatat pada nomor urut 26.

Pulau Miangas merupakan salah satu pulau kecil di Kabupaten Kepulauan

Talaud Provinsi Sulawesi Utara. Pulau seluas 3.20 Km² ini dimasukkan dalam

anggota gugusan Kepulauan Nanusa, yang merupakan daerah perbatasan langsung

dengan negara Filipina. Pulau Miangas merupakan pulau terluar yang tercatat

dalam nomor urut 63 pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 Tentang

Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia,

sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 Tentang

Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar tercatat pada nomor urut 28.

Gambar 15 Pulau Miangas

Pemerintah Indonesia terus menunjukkan juridiksi teritorial di kawasan

perbatasan Pulau Miangas di Kabupaten Kepulauan Talaud, dan Pulau Marore di

Kepulauan Kabupaten Sangihe, Sulawesi Utara, terutama dilakukan melalui

pembangunan ekonomi (prosperity aproach). Perhatian yang serius dicurahkan

81

oleh Pemerintah Pusat sehinga tidak menjadi persoalan krusial di kemudian hari.

Selain itu, di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe juga terdapat beberapa pulau kecil

terluar yang memerlukan perhatian khusus karena berbatasan langsung dengan negara

lain antara lain Pulau Miangas (05°34'02"U 126°34'54"T / TD.056 TR.056 antara

TD.056-TD.056A Garis Pangkal Biasa dan / TD.056A TR.056 Jarak TD.056A-

TD.057A = 57.91 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan), Pulau Marore (04°44'14"U

125°28'42"T / TD.055 TR.055 antara TD.O55-TD.O55A Garis Pangkal Biasa dan

TD.055A TR.055 Jarak TD.055A-'TD.055B=0.5 nm Garis Pangkal Lurus

Kepulauan), Pulau Batubawaikang (04°44'46"U 125o29'24"T TD.055B TR.055 Jarak

TD.055B-TD.056=81.75 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan), Pulau Kawio, Pulau

Lipang, Pulau Kawaluso, Pulau Matutuang dan Makalehi.

Konvensi PBB tentang hukum laut yang dikenal dengan United Nations

Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS) pada tahun 2010 telah berumur

28 tahun. Orang menyebutnya Constitution of the Oceans karena dipandang sebagai

bentuk kodifikasi hukum laut yang paling komprehensif sepanjang sejarah peradaban

manusia. Konferensi untuk mewujukan konvensi tersebut berlangsung tidak kurang

dari sembilan tahun sebelum akhirnya disetujui dan diratifikasi oleh sebagian besar

negara pantai (coastal states) di dunia. Kini ada 155 negara yang meratifikasinya

termasuk Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Salah satu hal

penting yang diatur dalam UNCLOS 1982 dan terkait erat dengan Indonesia adalah

yurisdiksi dan Batas Maritim Internasional. UNCLOS mengatur kewenangan sebuah

negara pantai terhadap wilayah laut (laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi

ekskluif, dan landas kontinen). Selain itu diatur juga tatacara penarikan garis batas

maritim jika terjadi tumpang tindih klaim antara dua atau lebih negara bertetangga,

baik yang bersebelahan (adjacent) maupun berseberangan (opposite).

Dalam merancangbangun hukum di pulau-pulau terluar perlu menganalisis

dengan peraturan perUndang-Undangan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh

pemerintah Indonesia berdasrkan permasalahan yang terjadi di wilayah tersebut.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982 dan

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, merupakan

landasan hukum untuk melakukan rancangbangun hukum di perbatasan negara.

82

Gambar 16 Peta Garis pangkal di perbatasan Indonesia dan Filipina

Penetapan batas terluar wilayah Negara Indonesia yang berbatasan

langsung di darat yaitu Malaysia, Papua New Guinea (PNG) dan Timor Leste,

sedangkan wilayah maritim yang berbatasan langsung yaitu (1) India, (2)

Malaysia, (3) Singapura, (4) Thailand, (5) Vietnam, (6) Filipina, (7) Republik

Palau, (8) Australia, (9) Timor Leste, dan (10) Papua New Guinea (PNG).

Adapun permasalah yang terjadi di wilayah perbatasan Indonesia dan 10

negara antara lain :

(1) Perbatasan Indonesia-India.

Perbatasan kedua negara terletak antara pulau Rondo di Aceh dan pulau

Nicobar di India. Batas maritim dengan landas kontinen yang terletak pada titik-

titik koordinat tertentu di kawasan perairan Samudera Hindia dan Laut Andaman,

sudah disepakati oleh kedua negara. Permasalahan di antara kedua negara masih

timbul karena sering terjadi pelanggaran wilayah oleh kedua belah pihak,

terutama yang dilakukan para nelayan.

83

(2) Perbatasan Indonesia-Malaysia.

Penentuan batas maritim Indonesia-Malaysia di beberapa bagian wilayah

perairan Selat Malaka masih belum disepakati kedua negara. Ketidakjelasan batas

maritim tersebut sering menimbulkan friksi di lapangan antara petugas lapangan

dan nelayan Indonesia dengan pihak Malaysia.

Demikian pula dengan perbatasan darat di Kalimantan, beberapa titik batas

belum tuntas disepakati oleh kedua belah pihak. Permasalahan lain antar kedua

negara adalah masalah pelintas batas, penebangan kayu ilegal, dan

penyelundupan. Forum General Border Committee (GBC) dan Joint Indonesia

Malaysia Boundary Committee (JIMBC), merupakan badan formal bilateral dalam

menyelesaikan masalah perbatasan kedua negara yang dapat dioptimalkan.

(3) Perbatasan Indonesia-Singapura.

Penambangan pasir laut di perairan sekitar Kepulauan Riau yakni wilayah

yang berbatasan langsung dengan Singapura, telah berlangsung sejak tahun 1970.

Kegiatan tersebut telah mengeruk jutaan ton pasir setiap hari dan mengakibatkan

kerusakan ekosistem pesisir pantai yang cukup parah. Selain itu mata pencaharian

nelayan yang semula menyandarkan hidupnya di laut, terganggu oleh akibat

penambangan pasir laut. Kerusakan ekosistem yang diakibatkan oleh

penambangan pasir laut telah menghilangkan sejumlah mata pencaharian para

nelayan.

Penambangan pasir laut juga mengancam keberadaan sejumlah pulau kecil

karena dapat menenggelamkannya, misalnya kasus Pulau Nipah. Tenggelamnya

pulau-pulau kecil tersebut menimbulkan kerugian besar bagi Indonesia, karena

dengan perubahan pada kondisi geografis pantai akan berdampak pada penentuan

batas maritim dengan Singapura di kemudian hari.

(2) Perbatasan Indonesia-Thailand.

Ditinjau dari segi geografis, kemungkinan timbulnya masalah perbatasan

antara RI dengan Thailand tidak begitu kompleks, karena jarak antara ujung pulau

Sumatera dengan Thailand cukup jauh, RI-Thailand sudah memiliki perjanjian

Landas Kontinen yang terletak di dua titik koordinat tertentu di kawasan perairan

Selat Malaka bagian utara dan Laut Andaman. Penangkapan ikan oleh nelayan

84

Thailand yang mencapai wilayah perairan Indonesia, merupakan masalah

keamanan di laut. Di samping itu, penangkapan ikan oleh nelayan asing

merupakan masalah sosio-ekonomi karena keberadaan masyarakat pantai

Indonesia.

(3) Perbatasan Indonesia-Vietnam.

Wilayah perbatasan antara Pulau Sekatung di Kepulauan Natuna dan

Pulau Condore di Vietnam yang berjarak tidak lebih dari 245 mil, memiliki kontur

landas kontinen tanpa batas benua, masih menimbulkan perbedaan pemahaman di

antara ke dua negara. Pada saat ini kedua belah pihak sedang melanjutkan

perundingan guna menentukan batas landas kontinen di kawasan tersebut.

(4) Perbatasan Indonesia-Filipina.

Belum adanya kesepakatan tentang batas maritim antara Indonesia dengan

Filipina di perairan utara dan selatan Pulau Miangas, menjadi salah satu isu yang

harus dicermati. Forum RI-Filipina yakni Joint Border Committee (JBC) dan Joint

Commission for Bilateral Cooperation (JCBC) yang memiliki agenda sidang

secara berkala, dapat dioptimalkan menjembatani permasalahan perbatasan kedua

negara secara bilateral.

(5) Perbatasan Indonesia-Republik Palau.

Sejauh ini kedua negara belum sepakat mengenal batas perairan ZEE

Palau dengan ZEE Indonesia yang terletak di utara Papua. Akibat hal ini, sering

timbul perbedaan pendapat tentang pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh para

nelayan kedua pihak.

(6) Perbatasan Indonesia-Australia.

Perjanjian perbatasan RI-Australia yang meliputi perjanjian batas landas

kontinen dan batas Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) mengacu pada Perjanjian RI-

Australia yang ditandatangani pada tanggal 14 Maret 1997. Penentuan batas yang

baru RI-Australia, di sekitar wilayah Celah Timor perlu dibicarakan secara

trilateral bersama Timor Leste

85

(7) Perbatasan Indonesia-Timor Leste.

Saat ini sejumlah masyarakat Timor Leste yang berada di perbatasan

masih menggunakan mata uang rupiah, bahasa Indonesia, serta berinteraksi

secara sosial dan budaya dengan masyarakat Indonesia. Persamaan budaya dan

ikatan kekeluargaan antarwarga desa yang terdapat di kedua sisi perbatasan,

dapat menyebabkan klaim terhadap hak-hak tradisional, dapat berkembang

menjadi masalah yang lebih kompleks. Disamping itu, keberadaan pengungsi

Timor Leste yang masih berada di wilayah Indonesia dalam jumlah yang cukup

besar potensial menjadi permasalahan perbatasan di kemudian hari.

(8) Perbatasan Indonesia-Papua Nugini.

Indonesia dan PNG telah menyepakati batas-batas wilayah darat dan

maritim. Meskipun demikian, ada beberapa kendala kultur yang dapat

menyebabkan timbulnya salah pengertian. Persamaan budaya dan ikatan

kekeluargaan antar penduduk yang terdapat di kedua sisi perbatasan,

menyebabkan klaim terhadap hak-hak tradisional dapat berkembang menjadi

masalah kompleks di kemudian hari.

5.3 Hak Berdaulat Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen Indonesia

Nilai dasar dan landasan konstitusional dalam kehidupan bermasyarakat

berbangsa dan bernegara serta kebijakan pembangunan nasional mengacu kepada

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dalam UUD 1945 tersebut dijabarkan

dalam pasal demi pasal. Indonesia sebagai Negara kepulauan yang bercirikan

nusantara dinyatakan secara eksplisit dalam Pasal 25A (UUD 1945 hasil

amandemen) merupakan landasan sekaligus acuan pemikiran dalam pengelolaan

pulau-pulau kecil terluar. Demikian pula dengan Pasal 33 yang secara eksplisit

mengamanatkan bahwa sumber kekayaan alam yang dimiliki pulau-pulau terluar

harus dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Oleh karena

itu pengelolaan pulau-pulau kecil terluar harus menjamin bahwa

Dalam Pasal 25a Undang-Undang Dasar 1945 (hasil amandemen)

disebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah Negara

kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-

haknya ditetapkan dengan Undang-Undang. Hal ini semakin mengukuhkan

86

eksistensi Negara Indonesia sebagai Negara maritim yang terdiri dari beberapa

pulau besar dan kecil yang tersebar di garis khatulistiwa.

Pengaturan tentang wilayah negara seperti yang tertian dalam Bab IXA,

Pasal 25A yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara

kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-

haknya ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 25A, telah diimplementasikan

dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008, dimana dalam undang undang

tersebut disebutkan bahwa wilayah negara adalah salah satu unsur negara yang

merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan

kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang

udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di

dalamnya.

Dengan demikian maka pengaturan wilayah negara mempunyai tujuan

tertentu, dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Pasal 3

menyebutkan bahwa Pengaturan Wilayah Negara bertujuan:

(1) menjamin keutuhan Wilayah Negara, kedaulatan negara, dan ketertiban di

Kawasan Perbatasan demi kepentingan kesejahteraan segenap bangsa;

(2) menegakkan kedaulatan dan hak-hak berdaulat; dan

(3) mengatur pengelolaan dan pemanfaatan Wilayah Negara dan Kawasan

Perbatasan, termasuk pengawasan batas-batasnya.

Secara jelas dan tegas disebutkan dalam angka (1) dan angka (2), bahwa

perlunya ketertiban di kawasan perbatasan dan pengelolaan pemanfaatan wilayah

negara dan kawasan perbatasan termasuk batas-batasnya untuk kepentingan

kesejahteraan masyarakat, seperti yang diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 33

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh

negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pengelolaan sumberdaya di pulau-pulau kecil terluar di perbatasan negara

merupakan bagian dari kekayaan alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang

harus di kelola dan dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat, dimana

pemanfaatannya harus juga mempertimbangkan akan keberlanjutan dari

sumberdaya.

87

Sejak lama Pemerintah Republik Indonesia merasakan pentingnya arti

zona ekonomi eksklusif untuk mendukung perwujudan Wawasan Nusantara

dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Bangsa Indonesia dengan

memanfaatkan segenap sumber daya alam baik hayati maupun non hayati yang

terdapat di zona ekonomi eksklusifnya. Dengan demikian maka untuk melindungi

kepentingan nasional, khususnya dalam hal pemenuhan kebutuhan protein hewani

bagi rakyat Indonesia serta kepentingan nasional di bidang pemanfaatan sumber

daya alam non hayati, perlindungan dan pelestarian lingkungan laut serta

penelitian ilmiah kelautan penting untuk dilaksanakan pengaturannya di zona

ekonomi eksklusif yang kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eklsklusif dan disahkan di Jakarta pada

tanggal 18 Oktober 1983.

Sebelum ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang

Zona Ekonomi Eksklusif, maka pemerintah telah mengeluarkan pengumuman

pada tanggal 21 Maret 1980 telah mengeluarkan Pengumuman Pemerintah

tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Pengumuman tersebut menegaskan

tentang rezim hukum internasional yaitu penetapan zona ekonomi eksklusif yang

telah dikembangkan oleh masyarakat internasional melalui Konperensi

Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hukum Laut Ketiga dan praktek negara

(state practice) dimana dimaksudkan untuk melindungi kepentingan negara pantai

dari bahaya dihabiskannya sumber daya alam hayati di dekat pantainya oleh

kegiatan-kegiatan perikanan berdasarkan rezim laut bebas. Di samping itu zona

ekonomi eksklusif juga dimaksud untuk melindungi kepentingan-kepentingan

negara pantai di bidang pelestarian lingkungan laut serta penelitian ilmiah

kelautan dalam rangka menopang pemanfaatan sumber daya alam di zona

tersebut. Melalui konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hukum Laut telah

memberikan rekomendasi hukum kepada Republik Indonesia sebagai negara

pantai hak berdaulat untuk eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam yang

terdapat di zona ekonomi eksklusif dan yurisdiksi yang berkaitan dengan

pelaksanaan hak berdaulat tersebut.

Ketentuan dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia berkewajiban pula

untuk menghormati hak-hak negara lain di zona ekonomi eksklusifnya antara lain

88

kebebasan pelayaran dan penerbangan, serta kebebasan untuk pemasangan kabel

dan pipa bawah laut di zona ekonomi eksklusif. Khusus yang berkaitan dengan

pemanfaatan sumber daya alam hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia,

maka sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hukum Laut

negara lain dapat ikut serta memanfaatkan sumber daya alam hayati, sepanjang

Indonesia belum sepenuhnya memanfaatkan seluruh sumber daya alam hayati

tersebut.

Di samping asas-asas dan dasar-dasar pokok kebijaksanaan di atas yang

terutama ditunjukan kepada dunia luar, asas-asas dan dasar-dasar pokok

kebijaksanaan tersebut perlu pula dituangkan dalam peraturan pelaksanaannya

agar supaya terdapat dasar yang kokoh bagi pelaksanaan hak berdaulat, hak-hak

lain, yurisdiksi dan kewajiban-kewajiban dalam zona ekonomi eksklusif dan

dengan demikian tercapai pula kepastian hukum.

Berhubung dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang menetapkan

hak berdaulat, hak-hak lain, yurisdiksi dan kewajiban-kewajiban Republik

Indonesia maka kebijakan lain yang berhubungan dengan pengelolaan pulau-

pulau kecil terluar di perbatasan negara dalam. Dalam Pasal 1 disebutkan bahwa

sumberdaya alam hayati adalah semua jenis binatang dan tumbuhan termasuk

bagian-bagiannya yang terdapat di dasar laut dan ruang air Zona Ekonomi

Eksklusif Indonesia. Selanjutnya sumber daya alam non hayati adalah unsur alam

bukan sumber daya alam hayati yang terdapat di dasar laut dan tanah di bawahnya

serta ruang air Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia; Sumberdaya alam perlu di

konservasi sebagai upaya yang bertujuan untuk melindungi dan melestarikan

sumber daya alam di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia; sedangkan perlindungan

dan pelestarian lingkungan laut adalah segala upaya yang bertujuan untuk

menjaga dan memelihara keutuhan ekosistem laut di Zona Ekonomi Eksklusif

Indonesia. Substansi Pasal 1 tersebut mensyaratkan akan tujuan dari Undang-

Undang Zona Ekonomi Eksklusif untuk menjaga dan memelihara ekosistem,

dalam hal ini ekosistem pulau-pulau kecil di perbatasan negara, apabila

berdampingan atau berdekatan dengan zona ekonomi eksklusif.

89

Penentuan batas zona ekonomi eksklusif diatur dalam Pasal 2

menyebutkan bahwa Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan

berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan

undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut,

tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut

diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.

Apabila terjadi tumpang tindih maka diatur dalam Pasal 3 ayat (1) yaitu :

Apabila Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tumpang tindih dengan zona ekonomi

eksklusif negara-negara yang pantainya saling berhadapan atau berdampingan

dengan Indonesia, maka batas zona ekonomi eksklusif antara Indonesia dan

negara tersebut ditetapkan dengan persetujuan antara Republik Indonesia dan

negara yang bersangkutan.

Dalam menentukan batas maka dalam Pasal 3 ayat (2) disebutkan bahwa :

Selama persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum ada dan tidak

terdapat keadaan-keadaan khusus yang perlu dipertimbangkan, maka batas zona

ekonomi eksklusif antara Indonesia dan negara tersebut adalah garis tengah atau

garis sama jarak antara garis-garis pangkal laut wilayah Indonesia atau titik-titik

terluar Indonesia dan garis-garis pangkal laut wilayah atau titik-titik terluar negara

tersebut, kecuali jika dengan negara tersebut telah tercapai persetujuan tentang

pengaturan sementara yang berkaitan dengan batas Zona Ekonomi Eksklusif

Indonesia termaksud.

Hak berdaulat Indonesia dalam zona ekonomi eksklusif yaitu Hak

berdaulat Indonesia yang dimaksud oleh undang-undang ini tidak sama atau tidak

dapat disamakan dengan kedaulatan penuh yang dimiliki dan dilaksanakan oleh

Indonesia atas laut wilayah, perairan Nusantara dan perairan pedalaman

Indonesia. Berdasarkan hal tersebut diatas maka sanksi-sanksi yang diancam di

Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia berbeda dengan sanksi-sanksi yang diancam

di perairan yang berada dibawah kedaulatan Republik Indonesia tersebut.

Hak-hak lain berdasarkan hukum internasional adalah hak Republik

Indonesia untuk melaksanakan penegakan hukum dan hot pursuit terhadap kapal-

90

kapal asing yang melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan peraturan

perundang-undangan Indonesia mengenai zona ekonomi eksklusif. Kewajiban

lainnya berdasarkan hukum internasional adalah kewajiban Republik Indonesia

untuk menghormati hak-hak negara lain, misalnya kebebasan pelayaran dan

penerbangan (freedom of navigation and overflight) dan kebebasan pemasangan

kabel-kabel dan pipa-pipa bawah laut (freedom of the laying of submarine cables

and pipelines).

Bahwa sepanjang menyangkut sumber daya alam hayati dan non hayati di

dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak di dalam batas-batas Zona

Ekonomi Eksklusif Indonesia hak berdaulat Indonesia dilaksanakan dan diatur

berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia yang berlaku di bidang

landas kontinen serta persetujuan- persetujuan internasional tentang landas

kontinen yang menentukan batas-batas landas kontinen antara Indonesia dengan

negara-negara tetangga yang pantainya saling berhadapan atau saling

berdampingan dengan Indonesia.

Sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku seperti

yang tumbuh dari praktek negara dan dituangkan dalam Konvensi Perserikatan

Bangsa Bangsa tentang Hukum Laut yang dihasilkan oleh Konperensi

Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hukum Laut Ketiga di zona ekonomi

eksklusif setiap negara, baik negara pantai maupun negara tak berpantai,

menikmati kebebasan pelayaran dan penerbangan internasional serta kebebasan

pemasangan kabel dan pipa bawah laut, serta penggunaan laut yang bertalian

dengan kebebasan-kebebasan tersebut seperti pengoperasian kapal-kapal, pesawat

udara dan pemeliharaan kabel dan pipa bawah laut.

Kegiatan untuk eksplorasi dan/atau eksploitasi sumber daya alam atau

kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan/atau eksploitasi ekonomis seperti

pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin di Zona Ekonomi Eksklusif

Indonesia yang dilakukan oleh warga negara Indonesia atau badan hukum

Indonesia harus berdasarkan izin dari Pemerintah Republik Indonesia. Sedangkan

kegiatan-kegiatan tersebut di atas yang dilakukan oleh negara asing, orang atau

91

badan hukum asing harus berdasarkan persetujuan internasional antara Pemerintah

Republik Indonesia dengan negara asing yang bersangkutan.

Dalam syarat-syarat perjanjian atau persetujuan internasional dicantumkan

hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi oleh mereka yang

melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di zona tersebut, antara lain

kewajiban untuk membayar pungutan kepada Pemerintah Republik Indonesia.

Dengan adanya sifat-sifat dalam melaksanakan pengelolaan dan

konservasi sumber daya alam hayati, Pemerintah Republik Indonesia menetapkan

tingkat pemanfaatan baik di sebagian atau keseluruhan daerah di Zona Ekonomi

Eksklusif Indonesia. Dimana dalam rangka konservasi sumber daya alam hayati,

Indonesia berkewajiban untuk menjamin batas panen lestari (maximum

sustainable yield) sumber daya alam hayatinya di Zona Ekonomi Eksklusif

Indonesia. Dengan memperhatikan batas panen lestari tersebut, Indonesia

berkewajiban pula menetapkan jumlah tangkapan sumber daya alam hayati yang

diperbolehkan (allowable catch). Dalam hal usaha perikanan Indonesia belum

dapat sepenuhnya memanfaatkan seluruh jumlah tangkapan yang diperbolehkan

tersebut, maka selisih antara jumlah tangkapan yang diperbolehkan dan jumlah

kemampuan tangkap (capacity to harvest).

Indonesia, boleh dimanfaatkan oleh negara lain dengan izin Pemerintah

Republik Indonesia berdasarkan persetujuan internasional. Misalnya jumlah

tangkapan yang diperbolehkan ada 1.000 (seribu) ton sedangkan jumlah

kemampuan tangkap Indonesia baru mencapai 600 (enam ratus) ton maka negara

lain boleh ikut memanfaatkan dari sisa 400 (empat ratus) ton tersebut dengan izin

Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan persetujuan internasional.

Di samping itu Indonesia mempunyai yurisdiksi eksklusif atas pulau-pulau

buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan tersebut termasuk yurisdiksi

yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang bea

cukai, fiskal, kesehatan, keselamatan dan imigrasi. Demikian juga Indonesia

mempunyai yurisdiksi eksklusif tetapi pulau-pulau buatan, instalasi dan

bangunan-bangunan tersebut tidak memiliki status sebagai pulau dalam arti

92

wilayah negara dan oleh karena itu tidak memiliki laut teritorial sendiri dan

kehadirannya tidaklah mempengaruhi batas laut teritorial, Zona Ekonomi

Eksklusif Indonesia atau Landas Kontinen Indonesia.

Sejak beberapa waktu telah dilakukan kegiatan mencari sumbersumber

kekayaan alam baru antara lain berupa eksplorasi minyak dan gas bumi dilandas

kontinen. Kegiatan ini merupakan akibat daripada bertambah pentingnya dasar

laut dan tanah di bawah landas kontinen sebagai sumber kekayaan alam dan

kemajuan tehnik pengambilan kekayaan alam yang kian hari kian meningkat.

Untuk mengamankan kepentingan rakyat Indonesia dalam landas kontinen yang

berbatasan dengan negaranya, Pemerintah Indonesia pada tanggal 17 Pebruari

1969 telah mengeluarkan suatu Pengumuman tentang Landas Kontinen yang

membuat azas-azas dan dasar-dasar pokok kebijaksanaan Pemerintah tentang

Landas Kontinen Indonesia.

Disamping pengumuman azas-azas dan dasar-dasar pokok kebijaksanaan

diatas yang terutama ditujukan kepada dunia luar, dirasakan pula perlunya untuk

menuangkan azas-azas dan dasar-dasar pokok kebijaksanaan itu dalam suatu

Undang-Undang agar supaya terdapat dasar yang kokoh bagi pelaksanaan hak-hak

atas kekayaan yang diperoleh dari landas kontinen dan demi kepastian hukum.

Disamping hal-hal yang bersifat umum seperti sifat dan ruang lingkup

kekuasaan Negara atas landas kontinen, Undang-Undang ini juga memberikan

dasar-dasar bagi pengaturan eksplorasi dan eksploitasi serta penyelidikan jumlah

atas kekayaan alam di landas kontinen dan masalahmasalah yang ditimbulkan

olehnya.

Dalam hal landas kontinen Indonesia, termasuk depresi-depresi yang

terdapat di landas Kontinen Indonesia, berbatasan dengan negara lain, penetapan

garis batas landas kontinen dengan negara lain dapat dilakukan dengan cara

mengadakan perundingan untuk mencapai suatu persetujuan. Landas Kontinen

Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973.

Dalam ketentuan umum, Pasal 1 huruf a sampai huruf c bahwa Landas

Kontinen Indonesia adalah dasar laut dan tanah di bawahnya di luar perairan

93

wilayah Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 4

Prp. Tahun 1960 sampai kedalaman 200 meter atau lebih, dimana masih mungkin

diselenggarakan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam. Selanjutnya kekayaan

alam adalah mineral dan sumber yang tak bernyawa lainnya di dasar laut dan/atau

di dalam lapisan tanah di bawahnya bersama-sama dengan organisme hidup yang

termasuk dalam jenis sedinter yaitu organisme yang pada masa perkembangannya

tidak bergerak baik diatas maupun dibawah dasar laut atau tak dapat bergerak

kecuali dengan cara selalu menempel pada dasar laut atau lapisan tanah di

bawahnya. Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi adalah usaha-usaha pemanfaatan

kekayaan alam dilandas kontinen.

Dengan demikian maka pengelolaan sumberdaya pulau-pulau kecil terluar

di perbatasan negara termasuk yang diatur dalam Undang-Undang Landas

Kontinen, dalam Pasal 3 disebutkan bahwa, dalam hal landas kontinen Indonesia,

termasuk depresi-depresi yang terdapat di landas Kontinen Indonesia, termasuk

berbatasan dengan negara lain, dimana penetapan garis batas landas kontinen

dengan negara lain dapat dan sudah dilakukan dengan cara mengadakan

perundingan untuk mencapai suatu persetujuan, maka pengelolaan dapat

dilakukan untuk kepentingan negara.

Ketentuan lain yang menyangkut eksploitasi kekayaan diatur dalam Pasal

10 ayat (1) yaitu Dalam melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam

di landas kontinen harus diindahkan dan dilindungi kepentingan-kepentingan:

(1) Pertahanan dan keamanan nasional;

(2) Perhubungan;

(3) Telekomunikasi dan transmisi listrik dibawah laut;

(4) Perikanan;

(5) Penyelidikan oceanografi dan penyelidikan ilmiah lainnya;

(6) Cagar alam.

Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa dalam hal-hal terdapat perselisihan-

perselisihan antara kepentingan kepentingan tersebut dalam ayat (1) pasal ini

mengenai pemanfaatan sumber-sumber kekayaan alam di landas kontinen

94

Indonesia,akan diselesaikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang

berlaku. Syarat lain diatur dalam ayat (3) yaitu apabila terjadi hal-hal yang

bertentangan dengan ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini, Pemerintah dapat

menghentikan untuk sementara waktu pengusahaannya atau dapat mencabut lain

usaha yang bersangkutan.

5.4 Perbandingan antara ketentuan Undang-Undang tentang Zona Ekonomi

Eksklusif dengan Undang-Undang tentang Pengesahan United Nation

Convention on the Law of The Sea 1982

Secara historis, bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang

Zona Ekonomi Eklsklusif (UU ZEE) umurnya satu tahun lebih muda

dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan

UNCLOS 1982. Dalam artian, bisa saja ketentuan-ketentuan yang diatur dalam

UU ZEE Indonesia adalah mengadopsi ketentuan yang ada dalam UNCLOS 1982.

Dengan mengenyampingkan bahwa Indonesia barulah meratifikasi UNCLOS

1982 pada tahun 1985, yakni 2 tahun setelah UU ZEE lahir. Namun patutlah

kiranya dapat disinkronkan antara UNCLOS 1982 dan UU ZEE dalam

pengambilan kebijakan penentuan wilayah negara di daerah perbatasan.

Dari segi struktur, UU ZEE terdiri dari 9 Bab dan 21 Pasal. Dengan

masing-masing bab mengatur ketentuan tertentu. Sedangkan dalam UNCLOS

1982, ketentuan tentang ZEE diatur dalam Bab tersendiri yaitu Bab V UNCLOS

1982 mulai Pasal 55 sampai Pasal 75 UNCLOS 1982. Meskipun pengaturannya

hanya dalam 1 Bab, namun ketentuan tentang ZEE dalam UNCLOS 1982

dibedakan dalam beberapa sub Bab. Yaitu terdiri dari 21 sub Bab.

Dari segi substansi, ketentuan yang ada di dalam UU ZEE lebih

mengkhususkan pengaturannya pada hal-hal yang konkrit ada dan

terimplementasikan dalam wilayah Indonesia, sedangkan ketentuan dalam

UNCLOS 1982 lebih mengatur hal yang sifatnya umum dan universal bisa

diterapkan di berbagai negara yng meratifikasi. Meskipun UNCLOS 1982

tidaklah secara tegas dinyatakan sebagai bahan rujukan penyusunan UU ZEE,

dengan tidak memasukkanya pada konsiderans menimbang UU ZEE, namun

95

substansinya terlihat tidak mutlak ada perbedaan dengan UNCLOS 1982. Bahkan

dalam beberapa hal bisa terdapat kesamaan, dan seakan-akan UU ZEE adalah lex

specialis dari UNCLOS 1982 sebagai lex generalisnya. Oleh karena itu berikut

beberapa perbandingan antara ketentuan dalam UU ZEE dengan ketentuan dalam

UNCLOS 1982 khususnya Bab V yang mengatur tentang ZEE.

5.5 Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Selaras dengan ketentuan pasal 2 UU ZEE yang menyatakan bahwa Zona

Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut

wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang

berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya

dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis

pangkal laut wilayah Indonesia, maka pada pasal 55 UNCLOS 1982, tidak secara

menonjol terdapat perbedaan. Bahkan terlihat bahwa konsepsi yang ada dalam

UU ZEE merupakan konkretisasi dari ketentuan pasal 55 UNCLOS 1982.

disamping itu telah tercakup pula ketentuan lebar laut tertitorial yang diatur pasal

57 UNCLOS 1982 dalam ketentuan Pasal 2 UU ZEE ini.

Secara umum dalam UU ZEE dan UNCLOS 1982 menganut prinsip

hukum yang sama yakni terdiri dari:

(1) Hak berdaulat negara pantai

(2) Hak partisipasif bagi negara tak berpantai dan negara lain untuk

melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya alam hayati

(3) Prinsip Keadilan

Ketentuan secara konkret dari prinsip hukum tersebut di atas terlihat dalam

Pasal 4 UU ZEE.

Hak berdaulat, hak-hak lain, yurisdiksi dan kewajiban-kewajiban Coastal

States mempunyai hak berdaulat untuk tujuan:

(1) Explorasi dan exploitasi, konservasi dan mengelola SDA

(2) Aktivitas lain untuk exploitasi ekonomi spt energy production

Coastal States mempunyai jurisdiction yang berkaitan dengan:

(1) Proteksi dan preservasi lingkungan laut

96

(2) Hak untuk melaksanakan hot porsuit terhadap kapal-kapal asing yang

melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan di ZEE

(3) Pendirian dan penggunaan artificial islands installations and structures

(4) Riset ilmiah kelautan (marine scientific research)

Coastal States mempunyai hak dan kewajiban lain yang diatur dalam konvensi

(Ketentuan Pasal 56 UNCLOS 1982). Ketentuan tersebut di atas, teratur pula

dalam pasal 4 UU ZEE.

UU ZEE telah mengatur secara tegas dan rinci dalam hal penggunaan

wilayah ZEE Indonesia untuk kegiatan-kegiatan tertentu seperti pembuatan pulau

buatan, riset ilmiah dan konservasi alam dengan menerapkan ketentuan kewajiban

memohon izin dari Indonesia. Secara implisit dinyatakan dalam Bab IV UU ZEE

mulai Pasal 5 sampai Pasal 8, hal tersebut adalah implementasi jurisdiksi negara

di wilayah ZEE. Adapun ketentuan kegiatan ini dalam UNCLOS 1982 dinyatakan

dalam ketentuan pada Pasal 60 dan Pasal 61.

Mengenai mekanisme kegiatan ganti rugi yang di diatur dalam UNCLOS

1982 memberikan kewenangan bagi negara pantai untuk mengturnya lebih lanjut

melalui per Undang-Undangan yang berlaku. Dalam konteks UU ZEE, ketentun

mengenai ganti rugi ditentukan dalam Pasal 9 sampai Pasal 12. terhadap

mekanisme ganti rugi ini diberlakukan pula penentuan jumlah maksimum ganti

rugi tnpa mengesmpingkan ketentuan pasal 8 UU ZEE.

Terdapat perbedaan mekanisme penyelesain antara UNCLOS 1982 dengan

UU ZEE. Dalam UU ZEE mekanisme penentuan batas ZEE Indonesia dengan

negara yang saling berdampingan pertama-tama dilakukan melalui jalur

perundingan. Dan bila tidak terdapat kesepakatan maka diterapkan mekanisme

penentuan berdasarkan garis tengah antara kedua negara.

Adapun dalam UNCLOS 1982, bila suatu negara yang saling berhadapan

wilayah pantainya, mekanisme penyelesaiannya pertama kali adalah jalur

perundingan jika hal tersebut tidak tercapai kesepakatan, maka dilakukan

mekanisme berdasarkan yang diatur dalam UNCLOS 1982.

Penegakan hukum berdasarkan UU ZEE dilakukan dengan mengacu

ketentuan Hukum Acara Indonesia yang diatur dalam KUHAP. Dalam mekanisme

ini tidak dikenal adanya mekanisme pembebasan dengan penjaminan. Sedangkan

97

ketentuan Pasal 73 UNCLOS 1982 terdapat ketentuan pembebasan dengan

jaminan. Di samping itu terdapat ketentuan larangan untuk melakukan hukuman

badan dalam UNCLOS 1982. sedangkan pada UU ZEE, ketentuan ini tidak

diterapkan secara tegas.

5.6 Keterpaduan Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil

Kompleksitas sistem pada wilayah pesisir dan laut, yaitu sumberdaya alam

dan masyarakat, mutlak memerlukan pengelolaan yang tepat dan terpadu bagi

keberlanjutan pembangunan pesisir dan laut. Berdasarkan karakteristik dan

dinamika dari kawasan pesisir dan laut, potensi dan permasalahan pembangunan,

serta banyaknya tumpang tindih kepentingan pemanfaatan wilayah pesisir dan

laut, baik dari masyarakat maupun pemerintah, sehingga untuk pencapaian

pembangunan wilayah pesisir dan laut secara berkelanjutan dapat dilakukan

melalui pengelolaan wilayah pesisir dan laut terpadu berbasis konservasi,

masyarakat dan pemerintah.

Kegiatan pembangunan pesisir dan laut khususnya pulau-pulau kecil di

daerah perbatasan negara, dinyatakan berkelanjutan, jika kegiatan tersebut

mencapai tiga tujuan pembangunan berkelanjutan, yakni berkelanjutan secara

ekonomis, ekologis, dan sosial politik. Pulau-pulau kecil terluar dalam pencapaian

pembangunan dapat ditinjau dari 5 (lima) aspek yaitu : Sumberdaya Alam, Sosial

Budaya, Sosial Politik, Sosial Ekonomi dan Pertahanan Keamanan, yang

merupakan bagian dari pembangunan berlanjutanan.

Pencapaian keterpaduan pengelolaan pulau-pulau kecil harus mengetahui

karakteristik pulau kecil yaitu karakteristik pulau-pulau kecil yang biogeofisiknya

menonjol menurut Bengen dan Retraubun (2006) yaitu :

(1) Terpisah dari habitat atau pulau induk (main land), sehingga bersifat

insuler,

(2) Sumberdaya air tawar yang terbatas, dimana daerah tangkapan airnya

relatif kecil,

(3) Peka dan rentan terhadap pengaruh eksternal baik alami maupun akibat

kegiatan manusia, misalnya badai dan gelombang besar serta pencemaran,

(4) Memiliki sejumlah jenis endemik yang bernilai ekologis tinggi,

98

(5) Area perairan yang lebih luas dari area daratannya dan relatif terisolasi

dari daratan utama (benua atau pulau besar). Jika pulau tersebut berada di

batas suatu negara, maka keberadaan pulau tersebut mempunyai nilai yang

sangat strategis untuk penentuan teritorial suatu negara,

(6) Tidak mempunyai hinterland yang jauh dari pantai.

Berdasarkan karakteristik pulau-pulau kecil di atas maka pengelolaan

pulau-pulau kecil terluar, yang merupakan bagian dan tidak terpisahkan dari

pemanfaatan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, sehingga perlu

dilakukan zonasi oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten kota dalam wilayah

hukum dan administrasi. Penyusunan rencana zonasi harus diserasikan,

diselaraskan dan diseimbangkan dengan rencana tata ruang wilayah.

Perencanaan dilakukan dengan mempertimbangkan :

(1) keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dengan daya dukung ekosistem,

fungsi pemanfaatan dan fungsi perlindungan, dimensi ruang dan waktu,

dimensi teknologi dan sosial budaya, serta fungsi pertahanan dan keamanan;

(2) keterpaduan pemanfaatan berbagai jenis sumber daya, fungsi, estetika

lingkungan, dan kualitas lahan pesisir; dan

(3) kewajiban untuk mengalokasikan ruang dan akses masyarakat dalam

pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil yang mempunyai fungsi sosial dan ekonomi.

Pencapaian keterpaduan fungsi dari pulau-pulau kecil terluar harus

dituangkan dalam rencana zonasi dalam kurun waktu berlakunya yaitu selama 20

(dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun, dan

dituangkan dalam Peraturan Daerah. Fungsi keterpaduan pulau-pulau kecil terluar

terdiri dari fungsi (1) sumberdaya alam, (2) sosial budaya, (3) fungsi sosial politik

(4) fungsi sosial ekonomi, dan (5) fungsi pertahanan keamanan yaitu :

(1) Fungsi Sumberdaya Alam,

Sumberdaya Alam merupakan satuan kehidupan (organisme hidup/biotik)

saling berhubungan dan berinteraksi dengan lingkungan nir-hayati

(fisik/abiotik). Sumberdaya yang terdapat di pulau-pulau kecil terluar

mencakup sumber daya hayati, meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun,

99

mangrove dan biota laut lain; Adapun sumber daya nonhayati meliputi pasir,

air laut, mineral. dasar laut, jasa lingkungan.

Potensi yang terkandung dalam pulau kecil terluar sangat bernilai ekonomi

tinggi, hal tersebut tercermin dari kondisi geofisik dengan keaneka ragaman

hayatinya yang tersebar di sekitar pulau-pulau kecil. Dengan mengetahui

fungsi sumberdaya alam pulau kecil, maka secara rinci dapat mengetahui data

dasar keseluruhan kekayaan sumberdaya alam dan sistem pengamanannya.

Pengelolaan Sumberdaya Alam pulau-pulau kecil di daerah perbatasan

masing-masing negara dengan mengikutsertakan sektor swasta, lembaga

swadaya masyarakat dan masyarakat lokal.

(2) Fungsi Sosial Budaya

Sosial budaya masyarakat pulau kecil adalah masyarakat yang masih

mengakui nilai-nilai luhur kearifan lokal yang berlaku dalam tatanan

kehidupan masyarakat setempat, sedangkan kegiatan perikanan tradisional

yang masih diakui hak tradisionalnya, dan dalam melakukan kegiatan

penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang

berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut

internasional. Fungsi Sosial dan budaya meliputi peningkatan pendidikan,

kesehatan, kesejahteraan yang memadai, serta meningkatkan ketahanan

budaya untuk membendung masuknya budaya asing.

(3) Fungsi Sosial Politik.

Sosial politik yang merupakan bagian dari sistem politik nasional, sehingga

pemerintah dalam pengembangan dan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar

melakukan pemahaman politik dan ideologi yang berkaitan dengan

pembinaan dan penghayatan untuk menangkal ideologi asing, sebagai bagian

dalam upaya menjaga stabilitas politik yang dinamis bersama aparat

pemerintah sebagai mitra pembinaan teritorial.

(4) Fungsi Sosial Ekonomi

Pulau kecil yang mempunyai potensi besar karena didukung oleh ekosistem

dan produktifitas hayati tinggi, sehingga kegiatan pembangunan harus

diarahkan mampu meningkatkan perekonomian dan memberikan pengaruh

ganda pada masyarakat dengan investasi yang berwawasan lingkungan

100

dengan memperhatikan hak-hak atas tanah dan perairan. Pembangunan sarana

dan prasarana penunjang yang memperkuat ekonomi daerah, dan mendorong

kegiatan-kegiatan ekonomi rakyat sehingga merupakan pilihan utama yang

harus diperhatikan oleh pemerintah pusat maupun daerah.

Dengan pembangunan sosial ekonomi dapat berfungsi sebagai pendukung

logistik wilayah pertahanan keamanan dan pemberdayaan masyarakat

sekaligus kebijakan mengembangkan jalur kerja sama dengan negara tetangga

yang dapat mengkoordinasikan kegiatan ekonomi, politik, dan pertahanan

keamanan.

(5) Fungsi Pertahanan Keamanan

Secara geografis, pulau-pulau kecil di perbatasan negara sangat terisolasi,

juga mempunyai kepentingan geopolitis tinggi dalam menjaga keutuhan

kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Pulau terluar ditetapkan

sebagai titik pangkal batas negara Indonesia dengan negara lain sebagaimana

ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar

Koordinat Geografis Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia. Saat ini

teridentifikasi berjumlah 92 pulau terluar, dengan 67 pulau berbatasan

langsung dengan 10 negara tetangga.

Pelaksanaan pertahanan dan keamanan, dengan pembuatan pos-pos

perbatasan, pembentukan sabuk pengaman dan kekuatan pembinaan teritorial

yang memadai dan pengendalian yang cukup baik oleh aparat keamanan

maupun swakarsa masyarakat dan meningkatkan patroli perbatasan.

Sebagai fungsi pertahanan dan keamanan maka peranan effective occupation

(penguasaan secara efektif) pemerintah pada aspek administrasi, dengan

melakukan kegiatan. Dengan demikian keberadaannya dapat berlangsung

terus menerus (continous presence). Upaya melindungi dan melestarikan

ekologi (maintenance and ecology preservation) juga bisa dilakukan sehingga

menjadikan pulau-pulau kecil sebagai beranda depan negara.

101

5.7 Pengesahan United Nation Convention on the Law of The Sea / UNCLOS

Tahun 1982

Masyarakat internasional yang tergabung alam Perserikatan Bangsa-Bangsa

melalui forum Konperensi Hukum Laut III, telah berhasil merumuskan dan

menandatangani suatu konvensi hukum laut yang baru, pada tanggal 10 Desember

tahun 1982 yaitu Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982.

Selain penting sebagai suatu perangkat hukum laut yang baru, Konvensi ini

juga sangat penting karena di samping mencerminkan hasil usaha masyarakat

internasional untuk mengkodifikasikan ketentuan-ketentuan hukum internasional

yang telah ada, juga menggambarkan suatu perkembangan yang progresif

(progressive development) dalam hukum internasional.

Perkembangan ini disebabkan oleh bertambah pentingnya laut bagi

kehidupan dan kelangsungan hidup manusia. Meningkatnya peranan yang demikian

itu pula disebabkan oleh bertambahnya kemampuan manusia di dalam usaha

memanfaatkan laut sebagai salah satu sumber kehidupan.

Laut yang merupakan bagian terbesar dari permukaan bumi memiliki manfaat

yang besar dan fungsi penting bagi kehidupan suatu bangsa, baik untuk memenuhi

kebutuhan makanan dan energi, sarana transportasi, maupun sebagai sarana

pengelolaan sumber-sumber kekayaan alam termasuk penelitian ilmiah, bahkan terlebih

menyangkut kepentingan pertahanan dan keamanan.

Sejak dahulu laut digunakan sebagai alat dan sarana untuk melakukan ekspansi

kekuasaan sehingga dapat menjadi sumber pertentangan dan pertikaian antar bangsa

dan karena itu pula laut merupakan salah satu objek pengaturan hukum internasional.

Hukum dalam hal ini hukum (laut) internasional, berperan sebagai alat untuk mengatasi

hubungan-hubungan atau persoalan-persoalan yang berhubungan dengan pemanfaatan

laut oleh berbagai negara. Perkembangan hukum laut internasional sangatlah cepat dan

besar pengaruhnya bagi masyarakat internasional karena negara-negara saling

berlomba satu sama lain untuk memperluas wilayah laut ke dalam kedaulatan maupun

yuridiksinya sendiri, sehingga timbul antara lain tindakan-tindakan perluasan wilayah

secara sepihak oleh negara-negara yang merasa perlu untuk melindungi kepentingan

nasionalnya.

102

Kondisi yang demikian mengakibatkan munculnya potensi kerawanan pada

perbatasan antar negara yang bersumber dari masalah-masalah kelautan, mengingat

klaim-klaim dari sejumlah negara yang tentunya tidak selamanya berdasarkan pada

aturan-aturan yang berlaku, dan kadangkala timbul klaim sepihak seperti Proklamasi

Truman 28 September 1945. Tindakan-tindakan seperti itu akan mendapat reaksi dari

sejumlah negara, khususnya negara-negara yang berkepentingan atas laut maupun

perbatasannya. Sebagai negara kepulauan juga dihadapkan pada masalah yang sama,

mengingat Indonesia memiliki pantai yang terbentang panjang dan luas, yang juga

dikelilingi oleh negara-negara lain baik yang berbatasan dengan daratan maupun

dengan lautan. Demikian pula dari segi geografis Indonesia yang berada pada posisi

silang yang sangat strategis dalam pelayaran internasional, dapat menjadi potensi

sengketa tentang masalah-masalah kelautan.

5.8 Perairan Indonesia

Sejak diumumkannya Deklarasi tanggal 13 Desember 1957 Pemerintah

Indonesia terus memperjuangkan agar konsepsi hukum negara kepulauan diterima

dan diakui masyarakat internasional. Perjuangan tersebut akhirnya telah

menghasilkan pengakuan masyarakat internasional secara universal (semesta)

yaitu dengan diterimanya pengaturan mengenai asas dan rezim hukum negara

kepulauan (Archipelagic State) dalam Bab IV Konvensi Perserikatan Bangsa-

Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982. Konvensi tersebut telah diratifikasi oleh

Pemerintah dengan Undang- undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan

United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-

Bangsa tentang Hukum Laut).

Perubahan kedudukan Negara Republik Indonesia sebagai negara

kepulauan membawa implikasi yang sangat luas tidak saja terhadap kepentingan

nasional, tetapi juga terhadap kepentingan internasional di perairan Indonesia.

Pengakuan dunia internasional terhadap asas negara kepulauan sebagai

penjelmaan aspirasi bangsa Indonesia, membawa konsekuensi bahwa Indonesia

juga harus menghormati hak-hak masyarakat internasional di perairan yang kini

menjadi perairan nasional, terutama hak lintas damai dan hak lintas alur laut

kepulauan bagi kapal-kapal asing.

103

Setelah masyarakat dunia yakin bahwa dengan tindakannya ini Indonesia

tidak ber-maksud mengurangi hak-hak dunia pelayaran yang sah dan tercapai

suatu keseimbangan antara keinginan Indonesia untuk mengamankan keutuhan

wilayahnya dan menguasai sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya

di satu pihak, dan kepentingan dunia pelayaran internasional di pihak lain, asas

negara kepulauan ini akhirnya diterima dunia internasional.

Ditinjau dari segi ketatanegaraan, Deklarasi tanggal 13 Desember 1957

dan Undang-Undang Nomor 4/Prp./Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia

merupakan tonggak sejarah dalam perkembangan ketatanegaraan Indonesia

bahwa negara Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang kemudian

diakui oleh dunia internasional dengan dimuatnya asas dan rezim hukum negara

kepulauan dalam BAB IV Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum

Laut Tahun 1982.

Ketentuan mengenai asas dan rezim hukum negara kepulauan dalam

Konvensi ter-sebut mengandung berbagai pengembangan dari konsepsi negara

kepulauan sebagai-mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4/Prp./ Tahun

1960 tentang Perairan Indonesia. Salah satu pengembangan tersebut adalah

dengan diakuinya garis pangkal lurus kepulauan, di samping garis pangkal biasa

dan garis pangkal lurus sebagai cara pengukuran garis pangkal kepulauan

Indonesia. Berdasarkan cara pengukuran tersebut, maka dalam wilayah perairan

Indonesia terdapat lebih kurang 17.480 pulau yang berada di bawah kedaulatan

Negara Republik Indonesia.

Dengan demikian, alasan yang mendorong bangsa Indonesia untuk

mencetuskan asas negara kepulauan kemudian mengundangkannya, sampai saat

ini masih tetap relevan. Akan tetapi dengan berkembangnya berbagai kepentingan

dan kegiatan di perairan Indonesia, maka kepentingan nasional dan internasional

di perairan Indonesia perlu ditata, diamankan dan dikembangkan secara terarah

dan bijaksana sesuai dengan tujuan pembangunan nasional. Selain kepentingan

pertahanan-keamanan, persatuan- kesatuan, dan ekonomi, juga perlindungan

lingkungan terhadap bahaya pencemaran dan pelestariannya serta kepentingan

pengelolaan dan pemanfaatan di perairan Indonesia, dirasakan semakin mendesak.

104

5.8.1 Perikanan

Selanjutnya sebagai konsekuensi hukum atas diratifikasinya Konvensi

Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982 dengan Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan United Nations Convention

on The Law of the Sea 1982 menempatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia

memiliki hak untuk melakukan pemanfaatan, konservasi, dan pengelolaan sumber

daya ikan di zona ekonomi eksklusif Indonesia dan laut lepas yang dilaksanakan

berdasarkan persyaratan atau standar internasional yang berlaku.

Perikanan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam

pembangunan perekonomian nasional, terutama dalam meningkatkan perluasan

kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, dan peningkatan taraf hidup bangsa

pada umumnya, nelayan kecil, pembudi daya-ikan kecil, dan pihak-pihak pelaku

usaha di bidang perikanan dengan tetap memelihara lingkungan, kelestarian, dan

ketersediaan sumber daya ikan.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan sudah tidak

dapat mengantisipasi perkembangan pembangunan perikanan saat ini dan masa

yang akan datang, karena di bidang perikanan telah terjadi perubahan yang sangat

besar, baik yang berkaitan dengan ketersediaan sumber daya ikan, kelestarian

lingkungan sumber daya ikan, maupun perkembangan metode pengelolaan

perikanan yang semakin efektif, efisien, dan modern, sehingga pengelolaan

perikanan perlu dilakukan secara berhati-hati dengan berdasarkan asas manfaat,

keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, dan

kelestarian yang berkelanjutan.

Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sumber daya ikan secara

optimal dan berkelanjutan perlu ditingkatkan peranan pengawas perikanan dan

peran serta masyarakat dalam upaya pengawasan di bidang perikanan secara

berdaya guna dan berhasil guna.

Pelaksanaan penegakan hukum di bidang perikanan menjadi sangat

penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara

terkendali dan sesuai dengan asas pengelolaan perikanan, sehingga pembangunan

perikanan dapat berjalan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, adanya kepastian

105

hukum merupakan suatu kondisi yang mutlak diperlukan. Undang-Undang ini

lebih memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap penegakan hukum atas

tindak pidana di bidang perikanan, yang mencakup penyidikan, penuntutan, dan

pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan demikian perlu diatur secara khusus

mengenai kewenangan penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam menangani

tindak pidana di bidang perikanan.

5.8.2 Pemerintahan daerah

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya

dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan

pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam

Undang-Undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah

untuk memberi pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa, dan pemberdayaan

masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang

nyata dan bertanggungjawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa

untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas,

wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk

tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah.

Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama

dengan daerah lainnya. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang

bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-

benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya

untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang

merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

Seiring dengan prinsip itu penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu

berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu

memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

Pemerintah dapat menetapkan kawasan khusus di daerah otonom untuk

menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat khusus dan

untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya dalam bentuk kawasan

cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis, pengembangan

106

teknologi tinggi seperti pengembangan tenaga nuklir, peluncuran peluru kendali,

pengembangan prasarana komunikasi, telekomunikasi, transportasi, pelabuhan

dan daerah Peraturan Daerahgangan bebas, pangkalan militer, serta wilayah

eksploitasi, konservasi bahan galian strategis, penelitian dan pengembangan

sumber daya nasional, laboratorium sosial, lembaga pemasyarakatan spesifik.

Pemerintah wajib mengikutsertakan pemerintah daerah dalam pembentukan

kawasan khusus tersebut.

Di samping itu terdapat bagian urusan pemerintahan yang bersifat

concurrent artinya urusan pemerintahan yang penanganannya dapat dilaksanakan

bersama antara Pemerintah dan pemerintah daerah. Dengan demikian setiap

urusan pemerintahan yang bersifat concurrent senantiasa ada urusan yang menjadi

kewenangan Pemerintah, ada urusan pemerintahan yang diserahkan kepada

Provinsi, dan ada urusan yang diserahkan kepada Kabupaten/Kota.

Untuk mewujudkan pembagian kewenangan yang concurrent secara

proporsional antara Pemerintah, Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota

maka disusunlah kriteria yang meliputi: eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi

dengan mempertimbangkan keserasian hubungan pengelolaan urusan

pemerintahan antar tingkat pemerintahan.

Urusan yang menjadi kewenangan daerah, meliputi urusan wajib dan

urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah suatu urusan pemerintahan

yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan dasar, kesehatan,

pemenuhan kebutuhan hidup minimal, prasarana lingkungan dasar; sedangkan

urusan pemerintahan yang bersifat pilihan terkait erat dengan potensi unggulan

dan kekhasan daerah.

Kriteria eksternalitas adalah pendekatan dalam pembagian urusan

pemerintahan dengan mempertimbangkan dampak/akibat yang ditimbulkan dalam

penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut. Apabila dampak yang ditimbulkan

bersifat lokal, maka urusan pemerintahan tersebut menjadi kewenangan

kabupaten/kota, apabila regional menjadi kewenangan provinsi, dan apabila nasional

menjadi kewenangan Pemerintah.

107

Selain itu yang dimaksud dengan keserasian hubungan yakni bahwa

pengelolaan urusan pemerintahan yang dikerjakan oleh tingkat pemerintahan yang

berbeda, bersifat saling berhubungan (inter-koneksi), saling tergantung (inter-

dependensi), dan saling mendukung sebagai satu kesatuan sistem dengan

memperhatikan cakupan kemanfaatan.

Tugas pembantuan pada dasarnya merupakan keikutsertaan Daerah atau

Desa termasuk masyarakatnya atas penugasan atau kuasa dari Pemerintah atau

pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah di bidang tertentu.

5.8.3 Penataan ruang

Secara geografis, letak Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada

di antara dua benua dan dua samudera sangat strategis, baik bagi kepentingan

nasional maupun internasional. Secara ekosistem, kondisi alamiah Indonesia

sangat khas karena posisinya yang berada di dekat khatulistiwa dengan cuaca,

musim, dan iklim tropis, yang merupakan aset atau sumber daya yang sangat

besar bagi bangsa Indonesia. Di samping keberadaan yang bernilai sangat

strategis tersebut, Indonesia berada pula pada kawasan rawan bencana, yang

secara alamiah dapat mengancam keselamatan bangsa. Dengan keberadaan

tersebut, penyelenggaraan penataan ruang wilayah nasional harus dilakukan

secara komprehensif, holistik, terkoordinasi, terpadu, efektif, dan efisien dengan

memperhatikan faktor politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan,

dan kelestarian lingkungan hidup.

Ruang yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk

ruang di dalam bumi, sebagai tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan

kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya, pada dasarnya ketersediaannya

tidak tak terbatas. Berkaitan dengan hal tersebut, dan untuk mewujudkan ruang

wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan

Wawasan nusantara dan ketahanan nasional dalam Undang-Undang tata

ruang mengamanatkan perlunya dilakukan penataan ruang yang dapat

mengharmoniskan lingkungan alam dan lingkungan buatan, yang mampu

mewujudkan keterpaduan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya

buatan, serta yang dapat memberikan pelindungan terhadap fungsi ruang dan

108

pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang.

Ruang sebagai sumber daya pada dasarnya tidak mengenal batas wilayah. Namun,

untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan

berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.

5.8.4 Pengelolaan pulau-pulau kecil

Pulau-pulau kecil yang rentan mengalami kerusakan akibat aktivitas orang

dalam memanfaatkan sumber dayanya atau akibat bencana alam. Selain itu,

akumulasi dari berbagai kegiatan eksploitasi yang bersifat parsial/sektoral di

pulau-pulau kecil atau dampak kegiatan lain di hulu wilayah pesisir yang

didukung peraturan perUndang-Undangan yang ada sering menimbulkan

kerusakan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil.

Peraturan perundang-undangan yang ada lebih berorientasi pada

eksploitasi sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil tanpa memperhatikan

kelestarian sumber daya. Sementara itu, kesadaran nilai strategis dari pengelolaan

wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan, terpadu, dan berbasis

masyarakat relatif kurang. Kurang dihargainya hak masyarakat adat/lokal dalam

pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil seperti sasi, mane’e,

panglima laot, awig-awig, terbatasnya ruang untuk partisipasi masyarakat dalam

pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil menunjukkan bahwa

prinsip pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil terpadu belum terintegrasi

dengan kegiatan pembangunan dari berbagai sektor dan daerah. Sistem

pengelolaan pulau-pulau kecil tersebut belum mampu mengeliminasi faktor-faktor

penyebab kerusakan dan belum memberi kesempatan kepada sumber daya hayati

untuk dapat pulih kembali secara alami atau sumber daya nonhayati disubstitusi

dengan sumber daya lain.

Keunikan pulau-pulau kecil yang rentan berkembangnya konflik dan

terbatasnya akses pemanfaatan bagi masyarakat pulau-pulau kecil, perlu dikelola

secara baik agar dampak aktivitas manusia dapat dikendalikan dan sebagian pulau

kecil dapat dipertahankan untuk konservasi. Masyarakat perlu didorong untuk

mengelola wilayah pesisirnya dengan baik dan yang telah berhasil perlu diberi

insentif, tetapi yang merusak perlu diberi sanksi. Norma-norma pengelolaan

pulau-pulau kecil tersebut disusun dalam lingkup perencanaan, pemanfaatan,

109

pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan, dengan memperhatikan norma-

norma yang diatur dalam peraturan perUndang-Undangan lainnya.

5.8.5 Wilayah negara

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang

berciri nusantara mempunyai kedaulatan atas wilayah serta memiliki hak-hak

berdaulat di luar wilayah kedaulatannya untuk dikelola dan dimanfaatkan sebesar-

besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam

pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 25A

mengamanatkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah

negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan

hak-haknya ditetapkan dengan Undang-Undang.

Bahwa wilayah negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menganut sistem:

(1) pengaturan suatu Pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;

(2) pemanfaatan bumi, air, dan udara serta kekayaan alam yang terkandung di

dalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

(3) desentralisasi pemerintahan kepada daerah-daerah besar dan kecil yang

bersifat otonom dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan

(4) kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Mengingat sisi terluar dari wilayah negara atau yang dikenal dengan

Kawasan Perbatasan merupakan kawasan strategis dalam menjaga integritas

Wilayah Negara, maka diperlukan juga pengaturan secara khusus. Pengaturan

batas-batas Wilayah Negara dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum

mengenai ruang lingkup wilayah negara, kewenangan pengelolaan Wilayah

Negara, dan hak–hak berdaulat.

Negara berkepentingan untuk ikut mengatur pengelolaan dan pemanfaatan

di laut bebas dan dasar laut internasional sesuai dengan hukum internasional.

Pemanfaatan di laut bebas dan di dasar laut meliputi pengelolaan kekayaan alam,

110

perlindungan lingkungan laut dan keselamatan navigasi. Pengelolaan Wilayah

Negara dilakukan dengan pendekatan kesejahteraan, keamanan dan kelestarian

lingkungan secara bersama-sama. Pendekatan kesejahteraan dalam arti upaya-

upaya pengelolaan Wilayah Negara hendaknya memberikan manfaat sebesar-

besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di Kawasan

Perbatasan. Pendekatan keamanan dalam arti pengelolaan Wilayah Negara untuk

menjamin keutuhan wilayah dan kedaulatan negara serta perlindungan segenap

bangsa, sedangkan pendekatan kelestarian lingkungan dalam arti pembangunan

Kawasan Perbatasan yang memperhatikan aspek kelestarian lingkungan yang

merupakan wujud dari pembangunan yang berkelanjutan.

Peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi sangat penting terkait

dengan pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan sesuai dengan prinsip otonomi

daerah dalam mengelola pembangunan Kawasan Perbatasan.

5.8.6 Persetujuan pelaksanaan ketentuan-ketentuan konvensi Perserikatan

Bangsa-Bangsa tentang hukum laut yang berkaitan dengan

konservasi dan pengelolaan sediaan ikan yang beruaya terbatas dan

sediaan ikan yang beruaya jauh.

Dalam kurun waktu dua dekade terakhir ini terjadi penurunan yang tajam

sediaan sumber daya ikan sehingga perikanan berada dalam kondisi kritis. Pada

tahun 1994 penurunan sediaan jenis ikan yang memiliki nilai komersial tinggi,

khususnya sediaan jenis ikan yang beruaya terbatas (straddling fish stocks) dan

jenis ikan yang beruaya jauh (highly migratory fish stocks), telah menimbulkan

keprihatian dunia. Jenis ikan yang beruaya terbatas merupakan jenis ikan yang

beruaya antara Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) suatu negara dan ZEE negara lain

sehingga pengelolaannya melintasi batas yurisdiksi beberapa negara.

Jenis ikan yang beruaya jauh merupakan jenis ikan yang beruaya dari ZEE

ke Laut Lepas dan sebaliknya yang jangkauannya dapat melintasi perairan

beberapa samudera sehingga memiliki kemungkinan timbulnya konflik

kepentingan antara negara pantai dan negara penangkap ikan jarak jauh khususnya

dalam pemanfaatan dan konservasi ikan baik di ZEE maupun di Laut Lepas yang

111

berbatasan dengan ZEE. Oleh karena itu, kerja sama internasional dianggap

sebagai solusi untuk mengatasi masalah yang timbul.

Negara-negara yang melakukan penangkapan sediaan ikan yang beruaya

terbatas dan sediaan ikan yang beruaya jauh dalam satu wilayah Laut Lepas yang

seluruhnya dikelilingi oleh suatu wilayah di bawah yurisdiksi nasional dari satu

Negara dan Negara tersebut harus bekerjasama untuk merumuskan tindakan-

tindakan konservasi dan pengelolaan yang berkaitan dengan sediaan tersebut di

wilayah Laut Lepas. Dengan memperhatikan karakteristik alamiah dari wilayah

tersebut, Negara-negara harus memperhatikan secara khusus untuk menetapkan

tindakan-tindakan konservasi dan pengelolaan yang cocok untuk sediaan tersebut

berdasarkan Pasal 7.

Langkah-langkah yang diambil dalam hal Laut Lepas harus

mempertimbangkan hak-hak, kewajiban-kewajiban dan kepentingan-kepentingan

dari negara pantai sesuai dengan Konvensi, harus didasarkan pada bukti ilmiah

terbaik yang tersedia dan juga harus memperhatikan tindakan-tindakan konservasi

dan pengelolaan yang diambil dan dilaksanakan dalam kaitannya dengan sediaan

yang sama sesuai dengan Pasal 61 dari konvensi oleh negara pantai di dalam

wilayah di bawah yurisdiksi nasional. Negara-negara harus juga menyetujui

tindakan-tindakan pemantauan, pengawasan, pengamatan dan penegakan hukum

untuk menjamin kesesuaian dengan tindakan-tindakan konservasi dan pengelolaan

dalam kaitannya dengan Laut Lepas.

Berdasarkan Pasal 8, negara-negara harus bertindak dengan iktikad baik

dan membuat setiap usaha menyetujui tanpa penundaan tindakan konservasi dan

pengelolaan untuk diterapkan dalam operasi penangkapan ikan dalam wilayah

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Apabila, dalam jangka waktu yang layak,

negara-negara penangkap ikan terkait dan negara pantai tidak dapat menyetujui

tindakan tersebut, mereka harus, dengan memperhatikan ayat (1), menerapkan

Pasal 7 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), berkaitan dengan pengaturan-pengaturan

atau tindakan-tindakan sementara. Sementara menunggu penetapan pengaturan-

pengaturan atau tindakan-tindakan sementara, Negara-negara terkait harus

mengambil tindakan-tindakan berkaitan dengan kapal-kapal yang mengibarkan

112

bendera mereka sehingga mereka tidak melakukan penangkapan ikan yang dapat

merusak sediaan terkait.

Negara-negara harus bekerjasama, baik secara langsung atau melalui

organisasi-organisasi atau pengaturan pengelolaan perikanan sub regional atau

regional, untuk menjamin penaatan dan penegakan hukum bagi tindakan-tindakan

konservasi dan pengelolaan sub regional dan regional untuk sediaan ikan yang

beruaya terbatas dan sediaan ikan yang beruaya jauh.

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (United

Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS) 1982 mengatur secara garis

besar mengenai beberapa spesies ikan yang mempunyai sifat khusus, termasuk

jenis ikan yang beruaya terbatas (straddling fish), serta jenis ikan yang beruaya

jauh (highly migratory fish). Pada tahun 1995 Perserikatan Bangsa-Bangsa telah

menyusun suatu persetujuan baru untuk mengimplementasikan ketentuan tersebut

dalam bentuk Agreement for the Implementation of the Provisions of the UNCLOS

of 10 December 1982 relating to the Conservation and Management of Straddling

Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks (United Nations Implementing

Agreement /UNIA 1995). UNIA 1995 merupakan persetujuan multilateral yang

mengikat para pihak dalam masalah konservasi dan pengelolaan jenis ikan yang

beruaya terbatas dan jenis ikan yang beruaya jauh, sebagai pelaksanaan Pasal 63

dan Pasal 64 UNCLOS 1982. Mengingat UNIA 1995 mulai berlaku tanggal 11

Desember 2001 dan tujuan pembentukan Persetujuan ini untuk menciptakan

standar konservasi dan pengelolaan jenis ikan yang persediaannya sudah

menurun, maka pengesahan UNIA 1995 merupakan hal yang mendesak bagi

Indonesia.

Konservasi dan pengelolaan perikanan di Laut Lepas telah menjadi bahan

perdebatan panjang masyarakat internasional sejak Konferensi Hukum Laut I

hingga Konferensi Hukum Laut III, namun hingga disahkan Konvensi Hukum

Laut 1982. Konferensi belum berhasil merumuskan pengaturan yang

komprehensif mengenai masalah konservasi dan pengelolaan perikanan di Laut

Lepas. Konferensi telah menyerahkan pengaturan tersebut pada negara yang

berkepentingan dengan perikanan di Laut Lepas di wilayahnya masing-masing.

113

Dalam perkembangannya, sediaan sumber daya ikan di Laut Lepas, khususnya

jenis ikan yang beruaya terbatas dan jenis ikan yang beruaya jauh, terus

mengalami penurunan secara drastis. Hal ini telah mendorong masyarakat

internasional untuk mencari solusi guna mengatasi persoalan tersebut. Pada

Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Lingkungan Hidup dan

Pembangunan yang diselenggarakan di Rio de Janeiro pada tanggal 3-14 Juni

1992, telah dihasilkan sebuah agenda (Agenda 21) yang mengharuskan negara-

negara mengambil langkah yang efektif melalui kerja sama bilateral dan

multilateral, baik pada tingkat regional maupun global, dan menjamin bahwa

perikanan di laut lepas dapat dikelola sesuai dengan ketentuan Hukum Laut 1982.

5.8.7 Daftar koordinat geografis titik-titik garis pangkal kepulauan

Indonesia

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia yang

ditetapkan untuk menindaklanjuti ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa

tentang Hukum Laut, dalam Pasal 6 menentukan bahwa Garis-garis Pangkal

Kepulauan Indonesia harus dicantumkan dalam peta dengan skala yang memadai

untuk menegaskan posisinya, atau dapat pula dibuat Daftar Koordinat Geografis

Titik-titik Garis Pangkal untuk menarik Garis Pangkal Kepulauan disertai

referensi Datum Geodetis yang diperlukan.

Pembuatan peta laut perairan Indonesia yang memadai untuk

menggambarkan garis-garis pangkal kepulauan memerlukan waktu pembuatan

yang lama, di samping memerlukan dana dan sumber daya manusia yang besar.

Di samping itu perubahan pantai dan dasar laut di sekitarnya oleh kekuatan alam

menyebabkan bahwa kegiatan pembuatan Peta Navigasi memerlukan kegiatan

yang bertahap, terus-menerus, sistematis dan melembaga.

Pembuatan Peta Navigasi yang masih menunggu penyelesaiannya yang

dilakukan secara bertahap, perlu dibuat Daftar Koordinat Geografis Titik-titik

untuk menarik garis pangkal kepulauan untuk kegiatan pelayanan dan penegakan

hukum di Perairan Indonesia. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas, maka ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Daftar Koordinat Geografis

Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia.

114

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 50 Konvensi Perserikatan Bangsa-

Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982, dalam perairan kepulauan dapat ditarik

garis-garis penutup untuk menetapkan batas Perairan Pedalaman di Teluk, di

Muara Sungai atau Terusan, di Kuala dan di daerah Pelabuhan. Ketentuan Pasal

50 tersebut tidak menentukan bahwa garis batas perairan pedalaman di perairan

kepulauan dapat ditarik di sepanjang pantai, perairan yang terletak pada sisi dalam

Garis Air Rendah sepanjang pantai mempunyai kedudukan sebagai perairan

pedalaman. Berhubung dengan itu garis rendah tersebut juga merupakan batas

perairan pedalaman dalam perairan kepulauan. Ketentuan mengenai penetapan

batas Perairan Pedalaman tersebut di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun

1996 tentang Perairan Indonesia tidak terdapat suatu ketentuan untuk diatur lebih

lanjut, namun demi kepastian hukum mengenai penetapan batas Perairan

Pedalaman dalam Perairan Kepulauan perlu diatur dalam Peraturan Pemerintah

tersendiri.

Titik terluar pada Garis Air Rendah pantai yang berbatasan dengan negara

tetangga yang berhadapan atau berdampingan yang merupakan titik terluar

bersama untuk penarikan garis pangkal ditetapkan berdasarkan perjanjian kedua

negara serta memenuhi ketentuan Hukum Internasional. Perjanjian perbatasan

dengan negara tetangga tersebut pengesahannya dilakukan dengan Undang-

Undang.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada Peraturan Pemerintah ini

dilampirkan Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan

Indonesia. Daftar Koordinat Geografis tersebut merupakan lampiran pada

Peraturan Pemerintah ini dan tidak dimasukkan sebagai ketentuan dalam batang

tubuh Peraturan Pemerintah ini, dengan tujuan agar perubahan atau pembubaran

(updating) data dalam Daftar Koordinat Geografis tersebut dapat dilakukan

dengan tidak perlu mengubah ketentuan dalam batang tubuh Peraturan Pemerintah

ini. Namun demikian, lampiran-lampiran tersebut merupakan bagian yang tak

terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Selain untuk kepentingan pelayanan dan untuk penegakan hukum di

perairan Indonesia, Daftar Koordinat tersebut juga dibuat untuk memenuhi

115

ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun

1996 tentang Perairan Indonesia yang menentukan bahwa Daftar Koordinat

tersebut harus didepositkan di Sekretariat Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

5.8.8 Peraturan presiden pengelolaan pulau kecil terluar

Dalam rangka menjaga keutuhan wilayah Negara, serta meningkatkan

kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan, perlu dilakukan pengelolaan

pulau-pulau kecil terluar dengan memperhatikan keterpaduan pembangunan di

bidang social, ekonomi, budaya, hokum, sumber daya manusia, pertahanan dan

keamanan; pulau-pulau kecil terluar Indonesia memiliki nilai strategis sebagai

Titik Dasar dari Garis Pangkal Kepulauan Indonesia dalam penetapan wilayah

Perairan Indonesia, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, dan Landas Kontinen

Indonesia;

Pengelolaan pulau-pulau kecil terluar adalah rangkaian kegiatan yang

dilakukan secara terpadu untuk memanfaatkan dan mengembangkan potensi

sumber daya pulau-pulau kecil terluar dari wilayah Republik Indonesia untuk

menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pulau Kecil Terluar

adalah pulau dengan luas areal kurang atau sama dengan 2000 km2 (dua ribu

kilomenter persegi) yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang

menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional

dan nasional.

Pengelolaan pulau-pulau kecil terluar dilakukan dengan tujuan:

(1) menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, keamanan

nasional, pertahanan negara dan bangsa serta menciptakan stabilitas kawasan;

(2) memanfaatkan sumberdaya alam dalam rangka pembangunan yang

berkelanjutan;

(3) memberdayakan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan.

Prinsip pengelolaan pulau-pulau kecil terluar: a. Wawasan Nusantara; b.

berkelanjutan; c. berbasis masyarakat.

Pengelolaan pulau-pulau kecil terluar mengacu pada Rencana Tata Ruang

Wilayah. Pengelolaan pulau-pulau kecil terluar dilakukan secara terpadu antara

116

Pemerintah, dan Pemerintah Daerah, meliputi bidang-bidang: a. sumberdaya alam

dan lingkungan hidup; b. infrastruktur dan perhubungan; c. pembinaan wilayah; d.

pertahanan dan keamanan; e. ekonomi, sosial, dan budaya

5.8.9 Pedoman umum pengelolaan pulau-pulau kecil

Kawasan pulau-pulau kecil memiliki potensi pembangunan yang cukup

besar karena didukung oleh adanya ekosistem dengan produktivitas hayati tinggi

seperti terumbu karang, padang lamun (sea grass), rumput laut (sea weeds) dan

hutan bakau (mangrove). Sumber daya hayati laut pada kawasan ini memiliki

potensi keragaman dan nilai ekonomis yang tinggi seperti kerapu, napoleon, ikan

hias, kuda laut, kerang mutiara, kima raksasa (Tridacna gigas), dan teripang.

Selain itu, pulau-pulau kecil ini juga memberikan jasa-jasa lingkungan yang tinggi

nilai ekonomisnya dan sekaligus sebagai kawasan berlangsungnya kegiatan

kepariwisataan.

Selama ini kawasan pulau-pulau kecil kurang mendapat sentuhan

pembangunan yang berarti karena Pembangunan Nasional di waktu lampau lebih

berorientasi ke darat. Walaupun terdapat kegiatan pembangunan, kegiatan tersebut

lebih mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, sehingga kurang

memperhatikan kelestarian lingkungan dan bahkan seringkali memarjinalkan

masyarakat setempat. Di sisi lain, fakta menunjukkan bahwa perairan pulau-pulau

kecil yang memiliki potensi perikanan cukup tinggi cenderung menjadi tempat

penangkapan ikan yang dilakukan baik oleh nelayan asing maupun nelayan lokal

dengan cara tidak ramah lingkungan, seperti pemboman, pembiusan, penggunaan

racun, dan sebagainya. Selain itu, terdapat fakta bahwa pulau-pulau kecil yang

terpencil sering dijadikan sebagai tempat penyelundupan, pembuangan limbah

dan/atau penambangan pasir secara liar.

Era globalisasi saat ini yang berciri perdagangan bebas serta dilengkapi

sistem komunikasi dan informasi tanpa batas, dapat mengakibatkan penduduk

pulau-pulau kecil di wilayah perbatasan menjadi lebih dekat serta lebih

menguntungkan jika berhubungan dengan negara-negara lain dibandingkan

dengan Provinsi atau Kabupaten/Kota yang melingkupinya. Hal ini juga harus

117

menjadi pertimbangan dalam pembangunan kawasan pulau-pulau kecil di wilayah

perbatasan dengan negara tetangga.

Sasaran pembangunan pulau-pulau kecil antara lain :

(1) Terarahnya pengembangan kebijakan operasional pengelolaan pulau-pulau

kecil di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

(2) Terwujudnya mekanisme pengelolaan pulau-pulau kecil, baik yang dilakukan

oleh Pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha dengan menempatkan

masyarakat sebagai pelaku utama dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah

kelestarian lingkungan.

(3) Tertatanya perencanaan dan implementasi kegiatan pengelolaan pulau-pulau

kecil yang sedang berjalan dan yang masih dalam tahap perencanaan sesuai

dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable

development).

Mekanisme pelaksanaan pengelolaan pulau-pulau kecil diatur sebagai

berikut:

(1) Pengelolaan pulau-pulau kecil sepenuhnya dilakukan oleh Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota bekerja sama dengan masyarakat dan dunia usaha

sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

(2) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan inventarisasi dan

penamaan untuk pulau-pulau kecil yang belum mempunyai nama dengan

tetap memperhatikan penamaan pulau yang telah digunakan masyarakat,

dan sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

(3) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota menyusun

rencana strategis dan rencana permintakatan (zonasi) untuk pengelolaan

pulau-pulau kecil di wilayahnya.

(4) Dalam perencanaan pengelolaan pulau-pulau tersebut, para pihak yang

berkepentingan harus menyusun rencana pengelolaan pulau-pulau kecil dan

membuat mintakat (zona) sesuai dengan tujuan pemanfaatannya.

118

(5) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat memberikan izin pengelolaan

pulau-pulau kecil dan wilayah perairannya kepada pihak ketiga sesuai

dengan hukum adat dan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

(6) Khusus untuk pengelolaan pulau kecil oleh pihak ketiga dari luar negeri,

sebelum izin dikeluarkan, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terlebih

dahulu mengkonsultasikannya kepada Pemerintah.

(7) Pihak ketiga yang akan melakukan pengelolaan wajib menyusun rencana

investasi dan rencana aksi yang sejalan dengan rencana strategis

pembangunan daerah (Propeda) secara transparan yang akan dinilai oleh

Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/kota.

(8) Pihak ketiga dari luar negeri yang akan melakukan pengelolaan perlu

menyusun rencana investasi dan rencana aksi yang sejalan dengan rencana

strategis pembangunan daerah (Propeda) secara transparan yang dinilai oleh

Pemerintah.

(9) Pihak ketiga bersama Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

diwajibkan melakukan dialog awal dengan masyarakat untuk mendapatkan

kesepakatan ide pengelolaan. Setelah mendapatkan kesepakatan, maka

dilakukan perencanaan pengelolaan pulau-pulau kecil dengan melibatkan

masyarakat setempat.

(10) Sebagai tindak lanjut pelaksanaan pengelolaan pulau-pulau kecil, pihak

ketiga harus melakukan Studi Amdal, termasuk Rencana Pemantauan

Lingkungan (RPL) dan Rencana

(11) Pengelolaan Lingkungan (RKL) untuk kegiatan-kegiatan yang diperkirakan

akan menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.

(12) Dalam pelaksanaan pengelolaan pulau-pulau kecil, pihak ketiga disarankan

dapat memanfaatkan potensi energi yang tersedia sebagai sumber energi

baru yaitu angin, pasut, gelombang, Ocean Thermal Energy Conversion

(OTEC), dan tenaga surya.

(13) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota menetapkan

pulau-pulau kecil yang akan dipergunakan sebagai tempat usaha industri

strategis sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

119

(14) Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota bila diperlukan, dapat

menunjuk lembaga/dinas teknis yang membidangi kelautan dan perikanan

sebagai instansi di daerah yang bertanggung jawab dalam perencanaan,

pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan pengelolaan pulau-pulau

kecil dengan luas kurang atau sama dengan 2.000 km2.

(15) Masyarakat berperan serta dalam pengawasan pengelolaan pulau-pulau kecil

sejak dari tahap perencanaan sampai pelaksanaan.

(16) Dalam rangka pengendalian pengelolaan pulau-pulau kecil baik yang

sedang dan akan berjalan, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

wajib memberikan laporan secara berkala kepada Menteri Kelautan dan

Perikanan.

(17) Apabila pengelolaan pulau tersebut akan dikerjasamakan dengan pihak

ketiga, harus ada jaminan pengelolaan dan asuransi lingkungan

(environmental insurance) kepada Pemerintah.

(18) Dalam hal pengelolaan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh pihak ketiga,

yang aktivitas fisiknya dapat mengorbankan/menghilangkan fungsi dan

nilai-nilai ekosistem bioma penyangga setempat, maka Pemerintah,

Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota mempunyai hak untuk

mencairkan jaminan pengelolaan pulau-pulau kecil secara langsung tanpa

persetujuan dari pihak ketiga.

5.9 Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif

Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1983 sebagai produk hukum nasional yang melanjutkan dan

mengembangkan isi dari pada Pengumuman Pemerintah 21 Maret 1980 tentang Zona

Ekonomi Eksklusif. Kajian terhadap Undang-Undang ini hanya membahas pasal-

pasal yang penting yang terkait dengan penelitian serta relevan dengan

rancangbangun hukum.

Rumusan Zona Ekonomi Eksklusif sebagaimana tertuang dalam Pasal 2

berbunyi:

―Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan

dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan Undang-

120

Undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut,

tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluas 200 (dua ratus) mil

laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia".

Rumusan Zona Ekonomi Esklusif ini menyatakan bahwa suatu jalur laut yang

berada di luar laut wilayah yang meliputi antara dasar laut dan air di atasnya dengan

batas terluar 200 mii laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. Sedangkan

yang berhubungan dengara dasar laut dan tanah di bawahnya, termasuk hak-hak

berdaulat dan hak-hak lain serta yurisdiksi dan kewajiban-kewajiban Indonesia (Pasal

4 ayat 2) dilakukan menurut peraturan perUndang-Undangan landas Kontinen

Indonesia, persetujuan-persetujuan antara Republik Indonesia dengan negara-negara

tetangga dan ketentuanketentuan hukurn internasional yang berlaku. Hal yang penting

lainnya adalah ketentuan yang menyangkut penetapan garis batas Zona Ekonomi

Eksklusif dengan negara tetangga, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 ayat (1 )

yang berbunyi:

"Apabila Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tumpang tindih dengan Zona

Ekonomi Eksklusif negara-negara yang pantainya saling berhadapan atau

berdampingan dengan Indonesia, maka batas Zona Ekonomi Eksklusif antara

Indonesia dan negara tersebut ditetapkan dengan persetujuan antara Republik

Indonesia dengan negara yang bersangkutan".

Rumusan tentang batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang tumpang

tindih dengan Zona Ekonomi Eksklusif negara-negara yang pantainya saling

berhadapan atau berdampingan akan ditetapkan melalui suatu persetujuan, dan untuk

kasus Indonesia dan Filipina sampai saat ini masih terus dilakukan pertemuan

bilateral.

Konvensi Hukum Laut 1982 yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia

dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 mengatur berbagai cara untuk

menyelesaikan masalah-masalah seperti Penetapan Batas Zona Ekonomi

Eksklusif antar negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan

berdasarkan Pasal 74 Konvensi yang menetapkan sebagai berikut :

121

(1) Penetapan batas zona ekonomi eksklusif antara negara yang pantainya

berhadapan atau berdampingan harus diadakan dengan persetujuan atas dasar

hukum internasional, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 38 Statuta

Mahkamah Internasional, untuk mencapai suatu pemecahan yang adil.

(2) Apabila tidak dapat dicapai persetujuan dalam jangka waktu yang pantas,

negara-negara yang bersangkutan harus menggunakan prosedur penyelesaian

sengketa yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985

Tentang Pengesahan United Nations Convention on The Law of the Sea, pada

Bab XV.

(3) Sambil menunggu suatu persetujuan sebagaimana ditentukan dalam

Bab XV Bagian 1, Bagian 2 dan Bagian 3, Pasal 279 sampai dengan Pasal

299, negara-negara yang bersangkutan, dengan semangat saling pengertian

dan kerjasama, harus melakukan setiap usaha untuk mengadakan pengaturan

sementara yang bersifat praktis dan, selama masa peralihan ini, tidak

membahayakan atau menghalangi dicapainya suatu persetujuan akhir.

Pengaturan demikian tidak boleh merugikan bagi tercapainya penetapan akhir

mengenai perbatasan.

(4) Dalam hal adanya suatu persetujuan yang berlaku antara negara-negara yang

bersangkutan, maka masalah yang bertalian dengan penetapan batas zona

ekonomi eksklusif harus ditetapkan sesuai dengan ketentuan persetujuan itu.

Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif ini penting sekali artinya

untuk menentukan batas-batas kelautan sebagai akibat dari klaim negara-

negara pantai, seperti halnya klaim atas ZEE yang beberapa dasawarsa terakhir

ini menjadi bahan perbincangan luas di kalangan masyarakat internasional.

Suatu perkembangan bagi Indonesia, bahwa dengan mengacu pada

Pasal 74 dan Pasal 83 Konvensi Hukum Laut 1982, Pemerintah Indonesia dan

Pemerintah Australia pada tanggal 14 Maret 1997 telah berhasil menandatangani

suatu Perjanjian tentang "Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif dan Batas-batas

Dasar Laut Tertentu". Dengan telah ditandatanganinya perjanjian batas ZEE antara

Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia, maka bagi Indonesia hal ini

merupakan suatu kemajuan di bidang hukum laut. Karena dengan demikian makin

122

berkurang batas-batas ZEE Indonesia yang tumpang tindih dengan negara-negara

tetangga yang belum terselesaikan.

Dalam upaya untuk menyelesaikan masalah-masalah batas ZEE yang

tumpang tindih yang belum terselesaikan, maka sudah sepatutnya untuk dipikirkan

mengenai garis batas ZEE yang tumpang tindih seperti antara Indonesia (di

Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi

Utara) dan Filipina (di kepulauan Mindanao bagian Selatan).

Adapun yang menentukan tumpang tindihnya garis batas ZEE ke dua negara

tersebut adalah karena jarak antara pulau-pulau terluar yang ada di wilayah

Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Talaud dengan pulau-

pulau terluar di Filipina Selatan adalah sebagai berikut :

"Antara Pulau Marore (Sangihe) dengan Pulau Balut (Filipina), jaraknya

adalah 35 mil laut; antara Pulau Kawio (Talaud) dengan Pulau Balut

(Filipina), jaraknya adalah 37 mil laut; dan antara Pulau Miangas (Talaud)

dengan San Agustin (Filipina), jaraknya adalah 50 mil laut".

ZEE mempunyai arti yang penting dalam rejim hukum laut yang baru ini.

Pentingnya ZEE ini dapat dilihat dari perhitungan-perhitungan berikut: Zona yang

lebarnya 200 mil laut itu akan meliputi kira-kira 13 juta mil laut persegi dari luas

daratan bumi dan mencakup lebih 80% dari persediaan ikan dunia dan 90% sumber-

sumber minyak lepas pantai. Pembentukan ZEE merupakan jawaban atas

keprihatinan dunia tentang ancaman bagi menipisnya sumber kekayaan alam yang

ada di darat. Potensi ekonomi dari sumber kekayaan alam hayati yang terdapat pada

ZEE ini nampaknya merupakan suatu alasan baik bagi negara pantai untuk

menetapkan ZEE ini sebagai Zona yang mempunyai arti bagi kepentingan semua

Negara. Peranan yang sangat penting dari ZEE ini sangat erat kaitannya dengan

pemanfaatan sumber-sumber kekayaan alam hayati di ZEE. Negara pantai

mempunyai kewajiban untuk menggalakkan tujuan pemanfaatan sumber kekayaan

hayati secara optimal di ZEE dengan memperhatikan tentang konservasi sumber daya

alam yang terdapat di ZEE tersebut.

Ketentuan Pasal 56 ayat (1) Konvensi dinyatakan bahwa negara pantai

menjalankan hak berdaulat di ZEE untuk tujuan eksplorasi dan eksploitasi,

123

konservasi dan pengelolahan sumber kekayaan alam. Hak berdaulat ini dinyatakan

sebagai hak eksklusif negara pantai, dalam arti bahwa apabila negara pantai tidak

mengeksplorasi ZEE atau mengeksplorasi sumber kekayaan alamnya, maka tiada

seorangpun dapat melakukan kegiatan itu tanpa persetujuan negara pantai yang

bersengketa. Untuk mengantisipasi kemungkinan terjadi masalah dalam hal

eksplorasi dan eksploitasi serta untuk menghilangkan potensi perselisihan antara

negara-negara terutama yang menyangkut penetapan garis batas ZEE, maka perlu

mendapat perhatian yang serius untuk penyelesaiannya.

Berdasarkan Pasal 55 Konvensi, ZEE berada di bawah rejim hukum

khusus. Rejim hukum ZEE berbeda dengan rejim laut teritorial dan rejim laut

lepas. ZEE merupakan zona yang memiliki kesamaan ciri dari kedua rejim

tersebut, namun tidak termasuk pada salah satu diantaranya. Secara horizontal

batas ZEE dapat dilihat sebagai berikut; batas bagian dalam ZEE adalah batas luar

laut territorial, sedangkan batas terluar ZEE adalah tidak boleh melebihi jarak

sejauh 200 mil laut.

Selanjutnya di bagian luar ZEE adalah laut lepas, yang menurut Pasal 86

Konvensi, laut lepas berlaku bagi semua bagian dari laut yang tidak termasuk

dalam Zona Ekonomi Eksklusif, dalam laut teritorial atau dalam perairan

pedalaman suatu negara dan atau dalam perairan kepulauan suatu negara

kepulauan. Dalam hal ZEE antara negara yang pantainya berhadapan atau

berdampingan, maka penetapan garis batas ZEE tersebut harus dilakukan melalui

suatu perjanjian atas dasar hukum internasional untuk mencapai suatu pemecahan

yang adil. Dalam penetapan batas ZEE tersebut negara negara yang bersangkutan

wajib membuat peta dengan skala yang memadai untuk menentukan posisinya

dimana perlu. Daftar titik-titik koordinat-koordinat geografis, yang merinci datum

geodetik, dapat menggantikan garis batas terluar atas garis-garis penetapan batas

tersebut. Negara pantai harus mengumumkan sebagaimana mestinya peta atau

daftar koordinat geografis dan harus mendepositkan satu copy setiap peta atau

daftar demikian pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa.

124

Hubungan ZEE dengan Landas Kontinen dapat diketahui dengan mengkaji

ketentuan Pasal-Pasal yang terdapat dalam kedua rejim hukum tersebut, terutama

mengenai hak dan kewajiban Negara pantai. Di ZEE , Pasal 56 ayat (1) huruf (a)

menyebutkan bahwa:

"Dalam Zona Ekonorni Eksklusif Negara pantai mempunyai: (a) hak-hak

berdaulat untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan

sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non hayati, dari perairan di atas

dasar laut dan dari dasar laut dan tanah di bawahnya dan berkenaan dengan

kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi ekonomi Zona tersebut,

seperti produksi energi dari air, arus dan angin"

Dari rumusan Pasal ini dapat diartikan bahwa negara pantai di ZEE

mempunyai hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi serta konservasi

sumber kekayaan alam baik hayati maupun non hayati di perairan di atas laut, dasar

laut dan tanah di bawahnya.

Dasar laut dan tanah di bawahnya pada jarak 200 mil laut adalah juga

merupakan daerah landas kontinen. Akan tetapi untuk mengetahui lebih jelas

mana yang termasuk bagian ZEE atau landas kontinen dapat kita lihat dalam

ketentuan Pasal 56 ayat (3) yang menyebutkan bahwa: "Hak-hak yang tercantum

dalam Pasal ini berkenaan dengan dasar laut dan tanah di bawahnya harus

dilaksanakan sesuai dengan Bab VI"

Pada bab VI Konvensi ini dalam Pasal 76 ayat (1) dikatakan landas

kontinen suatu negara pantai meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari

daerah di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorialnya sepanjang

kelanjutan alamiah daratannya hingga pinggiran luar tepi kontinen, atau hingga

suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal darimana lebar laut teritorial diukur,

dalam hal pinggiran luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut.

Dengan demikian pengelolaan sumber kekayaan alam yang terdapat di

dasar laut dan tanah dibawahnya di ZEE akan tunduk pada ketentuan landas

Kontinen. Begitu pula mengenai organisme jenis sedenter (menetap) dapat kita

lihat pada ketentuan Pasal 58 yang menyebutkan bahwa bagian ini tidak berlaku

125

bagi ikan jenis sedenter sebagaimana diartikan dalam Pasal 77 ayat (4) yang

berbunyi sebagai berikut:

"Sumber kekayaan alam tersebut dalam Bab ini terdiri dari sumber

kekayaan mineral dan sumber kekayaan non hayati lainnya pada dasar laut

dan tanah dibawahnya, bersama dengan organisasi hidup yang tergolong

jenis sedenter yaitu organisme yang pada tingkat yang sudah dapat

dipanen dengan tidak bergerak berada pada atau dibawah dasar laut atau

tidak dapat bergerak kecuali jika berada dalam kontak fisik tetap dengan

dasar laut atau tanah di bawahnya".

Menurut Pasal ini bahwa jenis ikan sedenter yang terdapat di ZEE

termasuk sumber kekayaan hayati dasar laut pengaturannya tunduk pada

ketentuan landas kontinen.

Ketentuan-ketentuan tersebut di atas terlihat dari dua rejim hukum yang

berbeda, yaitu rejim hukum ZEE dan landas kontinen yang mengatur masalah

yang sama mengenai hak-hak berdaulat Negara pantai atas kekayaan alam di

dasar laut dan tanah di bawahnya. Melalui kedua rejim ini Negara pantai dapat

menikmati hak-hak berdaulatnya untuk melakukan eksploitasi maupun eksplorasi

sumber kekayaan alam baik hayati maupun non hayati dari dasar laut maupun

tanah di bawahnya.

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal yang berkembang antara ZEE dan

landas kontinen, maka dapat disimpulkan bahwa ketentuan yang berlaku di ZEE

bersifat melengkapi pengaturan hukum di landas kontinen, dan begitu pula

sebaliknya ketentuan hukum di landas kontinen melengkapi ketentuan hukum di

ZEE

5.10 Kebijakan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan Filipina

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi

Eksklusif Indonesia, adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah

Indonesia sebagaimana yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang yang

berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya

126

dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis

pangkal laut wilayah Indonesia.

Demikian juga menurut ketentuan Pasal 1 Keputusan Presiden Filipina

Nomor 1599 Tahun 1978 tentang ZEE Filipina, menyebutkan "The economic

exclusive zone shall extend to a distance of two hundred nautical miles beyond

and from the baselines from which the territorial sea is measured.

Sedangkan pengertian Zona Ekonomi Ekslusif menurut Pasal 55 Konvensi

Hukum Laut 1982 menyebutkan bahwa :

"Zona Ekonomi Ekslusif adalah suatu daerah di luar dan berdampingan

dengan laut teritorial yang tunduk pada rejim hukum khusus yang

ditetapkan dalam Bab ini berdasarkan mana hak-hak dan yuridiksi Negara

pantai dan hak-hak serta kebebasan-kebebasan Negara lain, diatur oleh

ketentuan-ketentuan yang relevan dan Konvensi ini".

Menurut Pasal 57 Konvensi Hukum Laut tahun 1982, lebar ZEE ditetapkan

sebagai berikut:

"Zona Ekonomi Ekslusif tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis

pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur".

Dari rumusan Pasal 55 dan Pasal 57 tersebut di atas dapat diketahui

dengan jelas bahwa yang dimaksud dengan ZEE adalah suatu daerah laut yang

berdampingan atau berbatasan dengan laut teritorial suatu negara pantai, dengan

lebar ZEE sejauh 200 mil laut yang dihitung dari garis pangkal, dari mana negara

pantai mengukur lebar laut teritorialnya.

Dengan ditetapkannya pula lebar laut teritorial negara pantai sejauh 12 mil

laut maka dengan demikian lebar ZEE sebenarnya adalah 200 mil laut dikurangi

lebar laut teritorial 12 mil laut sehingga menjadi 188 mil laut.

Hak dan kewajiban Negara pantai di ZEE, sesuai konvensi yaitu Negara

pantai mempunyai hak-hak dan kewajiban kewajiban seperti yang telah ditetapkan

dalam Pasal 56 ayat (1) Konvensi, yaitu bahwa dalam Zona Ekonomi Ekslusif

Negara pantai mempunyai :

127

"(a) Hak-hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi,

konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun

non hayati, dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah

di bawahnya dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan

eksplorasi dan eksploitasi ekonomi zona tersebut, seperti produksi

energi dari air, arus dan angin."

Di samping dari hak-hak berdaulat tersebut Negara pantai mempunyai

yurisdiksi yang berhubungan dengan:

"(b) (i) pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi dan bangunan,

(ii) riset ilmiah kelautan; dan (iii) perlindungan dan pelestarian

lingkungan laut"

Dalam Pasal 58 dijelaskan bahwa disamping melaksanakan hak-hak,

negara pantai juga harus melaksanakan kewajiban-kewajiban untuk

memperhatikan kepentingan-kepentingan negara lain berkenaan dengan hak-hak

untuk melakukan kebebasan pelayaran, kebebasan penerbangan dan kebebasan

untuk memasang kabel dan pipa di bawah laut, serta penggunaan laut lainnya

berdasarkan ketentuan Konvensi ini dan ketentuan lain dari hukum internasional.

Di samping itu pula Negara pantai tetap menghormati ketentuan-ketentuan hukum

mengenai laut lepas dan ketentuan-ketentuan hukum internasional lainnya untuk

menjamin kepentingan atau hak-hak negara lain dalam melaksanakan kebebasan-

kebebasan di laut sepanjang ketentuan hukum (laut) internasional tersebut tidak

bertentangan dengan ketentuan hukum negara pantai di ZEE tersebut.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, hak-hak berdaulat atas kekayaan

alam serta yurisdiksi-yurisdiksi tertentu yang berhubungan dengan hak-hak

tersebut tunduk pada ketentuan Negara Pantai, sedangkan pelayaran kapal-kapal

dan penerbangan pesawat adalah bebas bagi tiap negara. Oleh karena itu status

hukum ZEE tunduk pada rezim hukum khusus ("sui generis").

Wilayah ZEE Filipina ditetapkan dalam Keputusan Presiden (Presidential

Decree) Nomor 1599 tahun 1978. Dalam konsideran Keputusan Presiden tersebut

dinyatakan bahwa wilayah ZEE yang membentang sampai 200 mil laut dari garis

128

dasar darimana laut teriorial diukur adalah vital bagi kelangsungan dan

perkembangan ekonomi Republik Filipina. Pemagaran yuridis atas wilayah ZEE

tersebut adalah sah oleh karena zona demikian pada saat sekarang ini merupakan

suatu konsepsi hukum internasional yang diakui.

Berdasarkan Pasal 1 disebutkan bahwa ZEE Filipina adalah suatu wilayah

yang membentang sampai sejauh 200 mil laut yang berada diluar garis dasar

darimana laut teritorial diukur. Jika batas-batas luar (outer limit) wilayah ZEE

Filipina dalam posisi tumpang tindih dengan ZEE dari negara yang berdekatan

atau bertetangga, maka batas-batas bersama (common boundaries) akan

ditentukan dengan perjanjian dengan negara yang bersangkutan atau sesuai

dengan azas-azas hukum internasional tentang perbatasan yang umumnya diakui.

Penetapan batas ZEE Filipina dengan negara lain, sejalan dengan teori dan

praktek penetapan batas (termasuk wilayah ZEE) antar negara yang

memungkinkan bagi dua negara yang memiliki wilayah ZEE dalam posisi

berhadapan atau berdampingan untuk menyelesaikannya berdasarkan persetujuan.

Persetujuan tersebut didasarkan pada azas-azas hukum internasional tentang

penetapan batas yang diakui secara umum, sebagaimana yang tercermin dalam

Pasal 74 ayat (1) Konvensi Hukum Laut tahun 1982.

Selanjutnya didalam Pasal 2 Keputusan Presiden tersebut dikemukakan

bahwa Negara Republik Filipina mempunyai kedaulatan atas laut wilayah, hak-

hak berdaulat atas Landas Kontinen dan ZEE yang dimilikinya, sekaligus

memiliki dan menjalankan hak-hak sebagai berikut :

(1) Hak berdaulat untuk tujuan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan

pengelolaan sumber-sumber alam baik yang hidup ataupun yang tidak

(living or non-living), baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak

dapat diperbaharui, dari dasar laut, termasuk lapisan tanah sebelah bawah

dan yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan lain untuk eksploitasi

ekonomi dan eksplorasi sumber-sumber alam di zona tersebut, seperti

produksi energi dari air, arus dan angin;

(2) Hak eksklusif dan yurisdiksi sehubungan dengan didirikannya dan

dimanfaatkannya pulau-pulau buatan, terminal lepas pantai, instalasi dan

129

bangunan, pemeliharaan lingkungan kelautan, termasuk pencegahan dan

pengendalian pencemaran, dan penelitian ilmiah;

(3) Hak-hak lain sebagaimana diakui oleh hukum internasional atau praktek

negara.

Sedangkan dalam Pasal 3 menetapkan adanya persyaratan perjanjian yang

diadakan dengan Republik Filipina atau ijin yang diberikan olehnya atau di bawah

wewenang Republik Filipina. Ijin yang diberikan tersebut mengecualikan hal-hal

sebagai berikut:

(1) Mengekspolarasi atau mengeksploitir sumber-sumber alam apapun;

(2) Melakukan pencarian, penggalian atau operasi pengeboran terhadap sumber-

sumber alam;

(3) Melakukan penelitian;

(4) Mendirikan bangunan, memelihara atau mengoperasikan pulau buatan,

terminal lepas pantai, instalasi, atau bangunan atau cara lain; atau

(5) Melaksanakan suatu tindakan atau terlibat di dalam suatu kegiatan yang

bertentangan dengan atau merugikan hak-hak berdaulat dan yurisdiksi yang

ditetapkan disini.

Ketentuan-ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 tersebut sama dengan ketentuan

angka (b sampai g) dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 dan Pasal 56

Konvensi Hukum Laut tahun 1982 yang berkaitan dengan hak-hak, yurisdiksi dan

kewajiban negara pantai dalam wilayah ZEE.

Selanjutnya dalam Pasal 3 Keputusan Presiden tersebut dinyatakan bahwa

Neqara-negara lain akan merikmati di ZEE kebebasan hubungan dengan navigasi

dan penerbangan, pemasangan Kabel-kabel dan saluran pipa-pipa dibawah laut,

dan pemakaian lain yang secara internasional sah dari laut yang berhubungan

dengan navigasi dan komunikasi.

Ketentuan tersebut sama dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang

Nomor 5 tahun 1983 dan Pasal 58 Konvensi Hukum Laut tahun 1982 yang

berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban negara lain di wilayah ZEE.

130

5.11 Prinsip Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia-Filipina

Melalui Perjanjian hukum dan praktek penetapan batas wilayah (termasuk

ZEE) tersebar dalam berbagai konvensi Internasional, putusan mahkamah

internasional maupun ketentuan hukum nasional negara-negara yang menyatakan

bahwa penetapan batas wilayah ZEE antara dua negara yang berdampingan atau

berhadapan, dapat ditempuh melalui persetujuan atau perjanjian antara kedua

negara. Dengan kata lain, praktek penetapan batas wilayah ZEE antara negara-

negara sudah menjadi aturan kebiasaan internasional, sehingga Indonesia dan

Filipina dapat mencontohnya.

Churchill dan Lowe, membenarkan praktek tersebut dengan menyatakan

bahwa selama ini sejumlah 70 atau lebih negara yang telah menetapkan ketentuan

tentang ZEE, dan lebih dari sepertiganya memasukkan dalam perUndang-

Undangannya yang merujuk pada prinsip sama jarak seperti suatu solusi

sementara sambil menunggu penyelesaian penetapan batas melalui persetujuan.

Ketentuan hukum nasional Indonesia, juga mengatur mengenai

kemungkinan adanya penetapan batas antara Indonesia dengan negara lain,

rnelalui perjanjian. Dalam Pengumuman Pemarintah Republik Indonesia

mengenai ZEE Indonesia tanggal 21 Maret tahun 1980 menyebutkan bahwa

dalam hal garis batas ZEE Indonesia menimbulkan masalah penentuan batas

dengan negara lain yang letaknya berhadapan atau berdampingan dengan

Indonesia, Pemerintah Indonesia bersedia pada waktu yang tepat mengadakan

perundingan-perundingan dengan negara yang bersangkutan guna mencapai

persetujuan.

Ketentuan yang sama juga dikodifisir dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1983 yang menyebutkan bahwa apabila wilayah ZEE

Indonesia tumpang tindih dengan Zona Ekonomi Eksklusif neaara yang pantainya

saling berhadapan atau berdampingan dengan Indonesia, maka batas Zona

Ekonomi Eksklusif antara Indonesia dan negara tersebut ditetapkan dengan

persetujuan antara Republik Indonesia dengan negara yang bersangkutan.

131

Penetapan batas ZEE berdasarkan persetujuan juga diatur dalam Perjanjian

antara Indonesia dan Australia tentang Penetapan Batas ZEE dan Batas-batas Laut

Tertentu. Di dalam konsiderans perjanjian tersebut dikemukakan bahwa Republik

Indonesia dan Australia terikat oleh Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982,

khususnya berdasarkan ketentuan Pasal 74 dan Pasal 83 yang menentukan bahwa

batas ZEE dan landas kontinen antara kedua negara yang pantainya berhadapan

harus diatur dengan persetujuan berdasarkan hukum internasional untuk mencapai

suatu penyelesaian yang adil (the delimitation of the economic exclusive zone and

continental shelf between States with opposite coasts shall be effected by

agreement on the basis of international law in order to achieve an equitable

solution).

Ketentuan hukum nasional Filipina, khususnya yang berkaitan dengan

penetapan batas ZEE, juga mencantumkan penetapan wilayah berdasarkan

persetujuan. Dalam Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 1599 Tahun 1978

menyebutkan bahwa ZEE Filipina adalah suatu wilayah yang membentang sampai

sejauh 200 mil laut yang berada diluar garis dasar darimana laut teritorial diukur.

Jika batas-batas luar (outer limit) wilayah ZEE Filipina dalam posisi tumpang

tindih dengan ZEE dari negara yang berdekatan atau bertetangga, maka batas-

batas umum (common boundaries) akan ditentukan dengan perjanjian dengan

negara yang bersangkutan dan sesuai dengan azas-azas hukum internasional

tentang perbatasan yang umumnya diakui.

Penetapan batas wilayah ZEE antara Indonesia dan Filipina, harus sejalan

dengan ketentuan hukum internasional, dan bukan menurut ketentuan hukum

nasional semata-mata dari suatu negara. Dengan kata lain, ketentuan hukum dan

metode penatapan batas antara Indonesia dan Filipina, tidak boleh dilakukan

dengan menggunakan hukum nasional Indonesia atau Filipina, melainkan

didasarkan pada ketentuan-ketentuan internasional tentang penetapan batas,

sebagaimana diatur dalam berbagai konvensi dan yurisprudensi internasional yang

ada.

Penetapan batas wilayah ZEE secara permanen (persetujuan akhir) antara

kedua negara (termasuk Indonesia dan Filipina) juga dapat ditempuh melalui

132

pengaturan sementara yang bersifat praktis berdasarkan semangat saling

pengertian dan kerjasama antara kedua negara, mendahului persetujuan akhir. Hal

ini diatur dalam Pasal 74 ayat (3) Konvensi Hukum Laut yang menyatakan bahwa

sambil menunggu suatu persetujuan sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) dari

Pasal ini, negara negara yang bersangkutan dengan semangat saling pengertian

dan kerjasama, harus melakukan setiap usaha untuk mengadakan pengaturan

sementara yang bersifat praktis dan selama masa peralihan ini tidak

membahayakan atau menghalangi dicapainya suatu persetujuan akhir. Menurut

Churchill dan Lowe, sambil memutuskan penyelesaian sengketa, negara-negara

yang berbatasan tersebut dapat mengadakan usaha-usaha awal dalam bentuk

memberlakukan perjanjian sementara yang bersifat praktis berdasarkan ketentuan

Pasal 74 ayat (3) dan Pasai 83 ayat (3) Konvensi Hukum Laut. Contoh-contoh

perjanjian tersebut antara lain persetujuan Perancis-Tuvalu berdasarkan garis

sama jarak yang digunakan sebagai persetujuan perbatasan sementara atas suatu

perbatasan yang permanen, persetujuan Denmark-Swedia yang menetapkan

bahwa selama perbatasan disetujui (sebagai ditanda tangani pada tahun 1984)

zona perikanan eksklusif dalam wilayah Kattegat terletak diluar 12 mil dari pantai

akan ditempatkan berdasarkan yurisdiksi perikanan bersama Denmark-Swedia,

dan persetujuan Jepang Korea Selatan tahun 1974 berdasarkan Konvensi yang

mengeksploitir sumber daya alam dalam suatu wilayah yang disengketakan

didasar laut untuk kepentingan kedua negara.

5.12 Prinsip Sama Jarak Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Filipina

Seperti telah dikemukakan sebelumnya bahwa penetapan batas wilayah,

baik laut teritorial, landas kontinen maupun ZEE sudah merupakan aturan umum

yang dipraktekkan negara-negara, bahkan ketentuan tentang penetapan batas

tersebut sudah menjadi bagian dalam perUndang-Undangan yang bersifat nasional

dari sejumlah negara.

Mochtar Kusumaatmadja membenarkan konsep ini dengan menyatakan

bahwa dengan diadakannya kurang lebih 10 perjanjian garis batas landas kontinen

dan laut teritorial yang didasarkan atas penggunaan azas garis tengah dan azas

sama jarak (median line and equidistance principle) maka azas atau ketentuan

133

tersebut diperkuat kewibawaannya, paling tidak untuk Asia Selatan dan Tenggara

dan Pasifik Barat Daya.

Dalam beberapa persetujuan penetapan batas antara Indonesia dengan

negara lain juga menggunakan prinsip sama jarak. Demikian juga dalam Pasal 3

ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 dikemukakan bahwa selama

persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum ada dan tidak terdapat

keadaan-keadaan khusus yang pe, dipertimbangkan, maka batas Zona Ekonomi

Eksklusif antara Indonesia dan negara tersebut adalah garis tengah atau garis sama

jarak antara garis-garis pangkal laut wilayah Indonesia atau titik-titik terluar

Indonesia dan garis-garis pangkal laut wilayah atau titik-titik terluar negara-

negara, kecuali jika dengan negara tersebut telah tercapai persetujuan tentang

pengaturan sementara yang berkaitan dengan batas Zona Ekonomi Eksklusif

Indonesia termaksud.

Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 disebutkan

bahwa dalam hal pantai Indonesia letaknya berhadapan atau berdampingan

dengan negara lain, kecuali ada persetujuan yang sebaliknya, garis batas laut

teritorial antara Indonesia dengan negara tersebut adalah garis tengah yang titik-

titiknya sama jaraknya dari titik-titik terdekat pada garis pangkal darimana lebar

laut teritorial masing-masing negara diukur. Ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) tidak berlaku apabila terdapat alasan hak historis atau keadaan

khusus lain yang menyebabkan perlunya menetapkan batas laut teritorial antara

kedua negara menurut suatu cara yang berbeda dengan ketentuan tersebut.

Sama seperti ketentuan hukum nasional Indonesia, Filipina juga telah

mengumumkan wilayah ZEE sejauh 200 mil pada bulan Juni tahun 1978. Sistim

yang dianut Filipina dalam penetapan batas ZEE negaranya adalah sama dengan

yang dianut oleh Indonesia yakni "median line atau equidistance". Baik Indonesia

maupun Filipina keduanya juga adalah negara kepulauan. Dengan terjadinya

penetapan batas ZEE 200 mil laut oleh kedua belah pihak yang diukur dari garis-

garis pangkal darimana diukur laut teritorial masing-masing yang mengelilingi

kepulauannya, maka di bagian Selatan Pilipina (bagian selatan Mindanao) dan

134

bagian utara Indonesia (Sangihe dan Talaud Sulawesi Utara) perlu diadakan

penetapan batas-batasnya.

Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia dan Filipina merupakan negara

kepulauan. Sebagai konsekwensi dari eksistensinya sebagai negara kepulauan,

maka setiap hak dan kewajiban yang berkaitan dengan konsepsi negara

kepulauan, akan berlaku terhadap kedua negara tersebut. Termasuk di dalamnya

mengenai penetapan batas bagi suatu negara kepulauan yang berhadapan atau

bersampingan dengan negara lain.

Dalam Pasal 15 Konvensi Hukum Laut tahun 1982 disebutkan bahwa

dalam hal pantai dua negara yang letaknya berhadapan atau berdampingan satu

sama lain, tidak satupun diantaranya berhak, kecuali ada persetujuan yang

sebaliknya antara mereka, untuk menetapkan batas laut teritorialnya melebihi

garis tengah yang titik-titiknya sama jaraknya dari titik-titik terdekat pada garis-

garis pangkal darimana lebar laut teritorial masing-masing negara diukur. Tetapi

ketentuan diatas tidak berlaku, apabila terdapat alasan historis atau keadaan

khusus lain yang menyebabkan perlunya menetapkan batas laut teritorial antara

kedua negara menurut suatu cara yang berlainan dengan ketentuan diatas.

Walaupun bukan dalam konteks Bab V Konvensi Hukum Laut 1982

mengenai ZEE, akan tetapi ketentuan Pasal 15 tersebut mengandung substansi

bahwa apabila suatu negara kepulauan memiliki pantai yang berhadapan atau

berdampingan dengan negara lain, maka negara tersebut harus mengadakan

penetapan wilayahnya dengan berdasarkan pada garis tengah.

Pengaturan mengenai prinsip sama jarak, juga ditetapkan dalam Konvensi

Jenewa tahun 1958 tentang Landas Kontinen yang menetapkan bahwa batas

landas kontinen akan ditentukan melalui persetujuan diantara negara-negara yang

berkepentinpan. Karena itu dalam hal tidak adanya persetujuan dan kecuaii kalau

garis batas iainnya dibenarkan oleh keadaan-keadaan khusus, perbatasan akan

ditentukan melalui penerapan dari prinsip sama jarak (Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 6

ayat (2).

135

Pemakaian prinsip sama jarak (equidistance principle) sebagaimana

disebutkan diatas yang ditetapkan menurut garis sama jarak dari titik-titik yang

paling dekat dari pantai negara-negara (sebagaimana yang ditetapkan Komisi

Hukum Internasional selama tahun 1950-an) merupakan solusi yang mempunyai

keuntungan-keuntungan mengenai kesederhanaan dan kepastian. Hal ini

dibandingkan dengan penetapan batas berdasarkan kondisi suatu pulau (pulau

utama) di lepas pantai yang ternyata menciptakan penyimpangan besar-besaran

terhadap garis sama jarak. Salah satu contoh konfigurasi dari pulau utama yang

menciptakan prinsip sama jarak yang tidak adil dan merupakan salah satu sumber

sengketa adalah peradilan dalam kasus Landas Kontinen Laut Utara pada tahun

1969, yang ditetapkan berdasarkan prinsip sama jarak dari kecekungan atau

kelekukan garis pantai Republik Federal Jerman dan negara-negara yang

berdekatan, yaitu Denmark dan Belanda. Pembenaran penetapan batas

berdasarkan prinsip sama jarak juga mencontohi praktek dari sejumlah negara.

Berdasarkan sejumlah ketentuan konvensi dan yurisprudensi maka

Churchill & Lowe, menyimpulkan bahwa paling sedikit ada empat prinsip yang

dapat diterima dengan jelas mengenai penetapan batas, yaitu :

(1) Hak-hak atas landas kontinen adalah melekat dan ini harus diakui dalam

penetapan-penetapan batas; ada dalam teori, tidak ada unsur distribusi

keadilan yang dilibatkan.

(2) Penetapan batas melalui perjanjian tetap merupakan aturan yang utama dari

hukum internasional.

(3) Setiap penetapan batas, apakah disetujui atau ditentukan oleh pihak ketiga,

harus menghasilkan prinsip solusi yang adil.

(4) Tidak ada pembatasan bagi faktor-faktor yang berhubungan dengan

penetapan-penetapan batas berdasarkan keadilan.

5.13 Kendala-Kendala Dalam Penetapan Batas ZEE Indonesia-Filipina

Penetapan batas wilayah ZEE antara Indonesia dan Filipina dinilai akan

lebih mudah dibandingkan dengan penetapan batas wilayah ZEE antara Indonesia

dan Australia. Hal ini disebabkan bahwa tidak adanya keadaan-keadan khusus

136

(special circumstances) diantara pulau-pulau Indonesia dan Filipina. Sebagai

contoh, diantara pulau Marore (suatu pulau yang berada di wilayah Sangihe

Indonesia) dengan Pulau Balut (yang berada di Mindanao Selatan-Filipina) yang

jaraknya hanya 35 mil laut, tidak ada satupun pulau yang berada pada posisi

diantara kedua pulau tersebut. Hal yang sama juga antara Pulau Kawio (yang ada

di wilayah Sangihe Indonesia) dengan Pulau Balut (di bagian selatan Filipina),

yang hanya berjarak 37 mil laut. Demikian juga dengan kondisi geografis antara

Pulau Miangas (di Indonesia bagian utara Kabupaten Kepulauan Talaud

Indonesia) yang berhadapan dengan pulau San Agustin Filipina yang berjarak 50

mil laut.

Dengan kata lain, diantara ketiga posisi ketiga pulau-pulau yang

berdampingan atau berdekatan tersebut, tidak ada satu pun pulau atau karang yang

diklaim sebagai milik, baik dari Indonesia maupun dari Filipina, untuk dapat

dijadikan dasar pengukuran sekaligus penetapan batas wilayah ZEE, berdasarkan

keadaan-keadaan tertentu.

5.14 Peran daerah dalam pengelolaan pulau-pulau kecil

Tata kelola sumberdaya pulau-pulau kecil merupakan bagian tak

terpisahkan dari tata kelola sumberdaya wilayah pesisir dari program pemerintah

secara umum. Oleh karena itu, tata kelola sumber daya pulau-pulau kecil harus

mengikuti prinsip-prinsip tata-kelola pemerintahan yang baik (good governance),

juga mengadopsi prinsip-prinsip tata kelola sumber daya pulau-pulau kecil yang

saat ini telah banyak dikembangkan oleh para ilmuwan dan praktisi tata kelola

sumber daya pulau-pulau kecil.

Aturan hukum dibuat merupakan bagian tata kelola pemerintah untuk

membentuk perilaku individu dan lembaga dalam suatu tatanan kehidupan

masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan aturan hukum sangat tergantung pada

legitimasi dari masyarakat dan pemberian sanksi. Setiap upaya pembuatan

peraturan perundang-undangan harus mengacu pada kerangka hukum yang sudah

ada. Keseluruhan kerangka hukum inilah yang memberi identitas bagi sistem

hukum di Indonesia, seperti dapat dilihat pada Tabel 12 di bawah ini :

137

Tabel 12 Tata Urutan Hukum yang dipergunakan di Indonesia

Hukum dan proses penyusunannya dapat digambarkan sebagai perangkat

utama dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan. Hukum akan menentukan

baik dan buruknya suatu tata kelola pemerintahan. Hukum yang berbasiskan pada

tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) seringkali disebut sebagai

faktor penentu keberhasilan pengelolaan yang berkelanjutan (Martin and Smith,

2000). Upaya menciptakan suatu sistem hukum yang bertalian dengan masyarakat

yang diaturnya haruslah didasarkan kepada kepentingan, kebutuhan, aspirasi, dan

kemampuan masyarakatnya. Oleh karena itu, penyusunan suatu hukum harus

memperhatikan ketentuan sebagai berikut: (1) menghindari pemberian

kewenangan yang berlebihan; (2) menghindari pengaturan dan persyaratan yang

tidak perlu, berlebihan, dan sulit diterapkan; (3) mengakomodasi ketetapan yang

bersifat transparan, akuntabel, dan melewati proses pengambilan keputusan yang

benar; (4) melibatkan tokoh masyarakat setempat; (5) menyelenggarakan proses

pelibatan publik yang luas; dan (6) meningkatkan efektivitas mekanisme

penegakan hukum (Lindsay, 2000).

Seluruh ketentuan ini dirangkai dengan delapan prinsip tata kelola

pemerintahan, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian dasar yaitu proses,

substansi, dan keberpihakan. Proses pembuatan peraturan peraturan perundang-

138

undangan hendaknya mengikuti prinsip-prinsip transparansi/keterbukaan,

partisipasi, koordinasi, dan keterpaduan. Substansi peraturan perundangundangan

hendaknya menguraikan materi muatan dengan mengikuti prinsip-prinsip

kepastian hukum, fleksibilitas administrasi, akurasi secara ilmiah, sosial-ekonomi,

kegunaan, kejelasan, dan pendanaan berkelanjutan. Penerapan menguraikan

penyelenggaraan dan penegakan hukum, yang dituangkan lewat prinsip-prinsip

akuntabilitas, pelaksanaan, keputusan yang adil, keutuhan proses, dan kesempatan

dengar pendapat yang sama (Patlis, 2003).

5.15 Kebijakan pengambilan keputusan masyarakat

Proses yang transparan dalam pengambilan keputusan memberikan kepada

masyarakat: (1) informasi tentang akan ditetapkannya suatu kebijakan, dan (2)

peluang bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan melakukan pengawasan

terhadap pemerintah. Hal penting dalam proses pengambilan keputusan adalah

bahwa kegiatan ini membuka kesempatan bagi masyarakat untuk dapat

memberikan masukan dan pertimbangan kepada pemerintah secara langsung.

Proses yang transparan haruslah mampu meniadakan batas antara pemerintah dan

non pemerintah.

Partisipasi mendorong: (1) terciptanya komunikasi publik untuk

meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan

pemerintah, dan (2) keterbukaan informasi pemerintah yang lebih baik untuk

kemudian menyediakan gagasan baru dalam memperluas pemahaman

komprehensif terhadap suatu isu (Axelrod, 1984). Partisipasi mengurangi

kemungkinan terjadinya konfl ik dalam menerapkan suatu keputusan (Ostrom,

1992) dan mendukung penerapan akuntabilitas, serta mendorong publik untuk

mengamati apa yang dilakukan oleh pemerintah (Estache, 1995). Partisipasi

publik tercermin dalam: (1) kesempatan untuk melakukan kajian terhadap

rancangan keputusan; (2) kesempatan untuk memberikan masukan; dan (3)

tanggapan terhadap masukan publik dari pengambil keputusan, dalam hal ini

pemerintah.

Koordinasi dan keterpaduan/integrasi berkaitan dengan hubungan antara

pemerintah dan organisasi dalam pemerintah menyediakan mekanisme yang

139

melibatkan instansi lain dalam pengambilan keputusan secara utuh. Keterpaduan

memerlukan kombinasi yang harmonis antara wawasan dan aksi koordinasi,

menekan konflik, membatasi ketidakefektifan, dan yang terpenting membatasi

jumlah produk hukum. Keterpaduan tidak mengurangi kewenangan suatu instansi,

melainkan sekadar mengurangi sifat keotonomiannya. Keterpaduan menghasilkan

pemerintah yang lebih efisien.

5.16 Dasar kebijakan pengelolaan pulau-pulau kecil

Akurasi llmiah dan pertimbangan sosial-ekonomi, dimana setiap peraturan

yang berhubungan dengan tata kelola wilayah pesisir hendaknya sarat dengan

keilmuan di dalamnya. Akan tetapi, pertimbangan sosial dan ekonomi akan

memperkaya nuansa dan muatan peraturan tersebut dalam upaya pengelolaan

wilayah pesisir. Suatu peraturan tidak bersifat normatif semata, melainkan juga

harus mencerminkan isu dan permasalahan sebenarnya, berikut strategi

pemecahan yang dibutuhkan masyarakat. Untuk dapat memastikan kebutuhan

yang sebenarnya dari para pemangku kepentingan, suatu kajian akademis terhadap

peraturan yang tengah dirancang atau ditetapkan perlu dilakukan, dengan

menekankan pertimbangan ilmiah, sosial, dan ekonomi di dalamnya.

Pendanaan berkelanjutan mengacu pada pendanaan yang cukup untuk

mengimplementasikan suatu peraturan. Pada sebagian besar wilayah, pendanaan

digunakan untuk keperluan administrasi dan operasional, dan hanya sedikit yang

digunakan untuk pelaksanaan program dan pembangunan, kecuali apabila ada

alokasi khusus. Keterbatasan kemampuan dalam mendukung pendanaan

merupakan salah satu alasan utama lemahnya penegakan hukum di Indonesia.

Kejelasan peraturan dapat diterima untuk kemudian dilaksanakan dengan

baik hanya apabila memiliki kejelasan dan dapat dicerna oleh masyarakat

(Seidman, et al., 2001; Botchway, 2001). Kejelasan mengacu pada bagaimana

suatu peraturan dirumuskan dan masyarakat mengerti akan kandungan yang

terdapat di dalamnya.

Akuntabilitas merupakan landasan dalam melaksanakan tata kelola

pemerintahan yang baik (Bennett, 2001), yang dapat mendorong perilaku

pemerintah, baik secara individu dan kelembagaan, untuk melaksanakan tanggung

140

jawab kepada publik dan menegakkan hukum (Turner and Hulme, 1997).

Akuntabilitas penting dilakukan untuk mengatasi inefi siensi dan mendorong

pengambilan keputusan secara lebih dewasa.

Kepastian Hukum. Kepastian hukum adalah jantung dari aturan hukum

dan tata kelola pemerintahan yang baik. Kepastian hukum sangat penting untuk

sistem pemerintahan yang baik dan efisien. Kepastian hukum juga akan

memberikan jaminan keamanan terhadap investasi. Kepastian hukum akan

memberikan persamaan secara sosial dan mencegah timbulnya konfl ik dalam

masyarakat. Dengan demikian, kepastian hukum tidak saja penting bagi

pemerintah, melainkan juga dunia usaha dan masyarakat.

Keleluasaan administratif telah lama digunakan dalam penyusunan

perundangan. Tak satupun peraturan yang dapat secara efektif memprediksi

semua kegiatan, fakta, dan situasi yang dibutuhkan (Botchway, 2001).

Keleluasaan dapat dituangkan secara eksplisit dan implisit dalam suatu peraturan.

Pemenuhan tingkat keadilan seringkali dipandang semu, sulit diukur, dan

berbeda antara satu kepentingan dengan kepentingan lainnya. Namun demikian,

setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan berhak

mendapatkan keadilan. Prinsip keadilan sesungguhnya memiliki keterkait erat

dengan supremasi hukum. Supremasi hukum akan menentukan arah dan

menjamin kepastian hukum, keadilan, dan pembelaan hak asasi manusia.

Hukum ditegakkan bukan atas dasar kepentingan kekuasaan ataupun

golongan kepentingan tertentu, melainkan demi nama keadilan. Keadilan tidak

semata ditegakkan hanya demi mewujudkan aturan hukum secara adil. Keadilan

harus didukung oleh keberadaan institusi hukum dan aparat penegak hukum yang

jujur, profesional dan tidak terpengaruh oleh golongan manapun.

Selain kedelapan prinsip good governance terdapat juga prinsip yang

menjadi dasar dalam menyusun peraturan perundang-undangan, seperti yang

diamanatkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ―Dalam membentuk peraturan

perUndang-Undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan

perUndang-Undangan yang baik yang meliputi: kejelasan tujuan; kelembagaan

atau organ pembentuk yang tepat; kesesuaian antara jenis dan materi muatan;

141

dapat dilaksanakan; kedayagunaan dan kehasilgunaan; kejelasan rumusan; dan

keterbukaan.‖

Kejelasan tujuan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perUndang-

Undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Kelembagaan

atau organ pembentuk yang tepat. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat

adalah bahwa setiap jenis peraturan perUndang-Undangan harus dibuat oleh

lembaga/pejabat pembentuk peraturan perUndang-Undangan yang berwenang.

Peraturan perUndang-Undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum,

apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.

Kesesuaian antara jenis dan materi muatan. Kesesuaian antara jenis dan

materi muatan adalah bahwa dalam pembentakan peraturan perUndang-Undangan

harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis

peraturan perUndang-Undangannya.

Dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan

perUndang-Undangan harus memperhitungkan efektifi tas Peraturan Perundang-

undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun

sosiologis.

Kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap peraturan

Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan

bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Kejelasan rumusan adalah bahwa setiap peraturan perUndang-Undangan harus

memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perUndang-Undangan,

sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan

mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi

dalam pelaksanaannya.

Keterbukaan adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan

perUndang-Undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan

pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan

masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan

masukan dalam proses pembuatan peraturan perUndang-Undangan.

Selanjutnya dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dijabarkan juga bahwa materi

142

muatan peraturan perundangan harus memenuhi asas sebagai berikut, yaitu

pengayoman; kemanusiaan; kebangsaan; kekeluargaan; kenusantaraan; bhineka

tunggal ika; keadilan; kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;

ketertiban dan kapastian hukum; dan atau keseimbangan, keserasian, dan

keselarasan.

(1) Pengayoman adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perUndang-

Undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka

menciptakan ketentraman masyarakat.

(2) Kemanusiaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perUndang-

Undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak

asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk

Indonesia secara proporsional.

(3) Kebangsaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perUndang-

Undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang

pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan

Republik Indonesia.

(4) Asas kekeluargaan‖ adalah bahwa setiap materi muatan peraturan

perUndang-Undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai

mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

(5) Kenusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perUndang-

Undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia

dan materi muatan peraturan perUndang-Undangan yang dibuat di daerah

merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.

(6) Bhinneka tunggal ika adalah bahwa materi muatan peraturan perUndang-

Undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan

golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut

masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan

bernegara.

(7) Keadilan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perUndang-Undangan

harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara

tanpa kecuali.

143

(8) Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa setiap

materi muatan peraturan perUndang-Undangan tidak boleh berisi hal-hal

yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama,

suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

(9) Ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap materi muatan

peraturan perUndang-Undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam

masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

(10) Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah bahwa setiap materi

Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan,

keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat

dengan kepentingan bangsa dan negara.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan Pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa: Selain asas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu

dapat, berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perUndang-

Undangan yang bersangkutan. Penjelasan, yang dimaksud dengan ―asas lain

sesuai dengan bidang hukum peraturan perUndang-Undangan yang

bersangkutan‖, antara lain: (a) dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas

tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapi dana, dan asas praduga tak

bersalah; (b) dalam Hukum Peraturan Daerah, misalnya, dalam hukum perjanjian,

antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan iktikad baik.

Secara formal, rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari DPRD atau

Kepala Pemerintah Daerah. Penyusunan sebuah Peraturan Daerah hanya dapat

diinisiasi apabila terdapat permasalahan yang pencegahan atau pemecahannya

memerlukan sebuah Peraturan Daerah baru. Inisiasi awal penyusunan Peraturan

Daerah baru dapat diprakarsai oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan

sumber daya wilayah pesisir, baik itu lembaga/instansi pemerintah, badan

legislatif, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi nonpemerintah, maupun

kelompok masyarakat.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa ―penyelenggara pemerintahan daerah

144

dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawabnya serta

atas kuasa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat menetapkan

kebijakan daerah yang dirumuskan antara lain dalam Peraturan Daerah….‖ Lebih

lanjut ditegaskan bawha kebijakan daerah dimaksud tidak boleh bertentangan

dengan peraturan perUndang-Undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum

serta Peraturan Daerah lain.

Terlepas dari pihak mana yang mengambil prakarsa awal penyusunan

sebuah Peraturan Daerah baru, hendaknya diingat bahwa saat ini terdapat dua

jalur penyusunan Peraturan Daerah, yaitu jalur eksekutif dan jalur legislatif.

Oleh karena itu, pejabat berwenang dari lembaga/instansi eksekutif dan

badan legislatif hendaknya dilibatkan sejak awal. Dengan kata lain, sebelum

melangkah terlalu jauh, inisiasi awal yang bisa saja datang dari kelompok

masyarakat atau pemangku kepentingan lainnya tersebut haruslah diadopsi

menjadi inisiasi lembaga/instansi eksekutif atau badan legislatif.

Setelah instansi/badan yang menginisiasi memahami prinsip-prinsip

penyusunan Peraturan Daerah, maka instansi tersebut telah siap untuk membuat

kerangka konseptual dan memulai proses pembuatan Peraturan Daerah. Pada

intinya, pembuatan Peraturan Daerah sebenarnya merupakan satu bentuk

pemecahan masalah secara rasional. Layaknya sebagai proses pemecahan

masalah, langkah pertama yang perlu diambil adalah menjabarkan masalah yang

akan diatasi, dan menjelaskan bagaimana Peraturan Daerah yang diusulkan akan

dapat memecahkan masalah tersebut. Konsep atau draft rancangan Peraturan

Daerah harus merupakan usulan pemecahan masalah-masalah spesifik yang telah

diidentifikasi dan dirumuskan. Seperti layaknya usulan pemencahan masalah yang

memerlukan kajian empiris, draft Peraturan Daerah juga hendaknya dikaji secara

empiris melalui konsultasi publik dan pembahasan antar-instansi. Lebih jauh,

rancangan Peraturan Daerah yang sudah disahkan hanyalah merupakan

pemecahan masalah secara teoristis. Sebagai pemecahan masalah, Peraturan

Daerah yang baru hendaknya dicek secara silang (crosscheck). Peraturan Daerah

perlu diimplementasikan untuk mengetahui secara pasti tingkat keefektifan yang

sebenarnya.

145

Secara umum, terdapat 6 (enam) langkah yang perlu dilalui dalam

menyusun suatu Peraturan Daerah baru. Uraian dari masing-masing langkah dapat

bervariasi, namun secara umum seluruh langkah ini perlu dilalui.

(1) Langkah 1: Identifi kasi isu dan masalah;

(2) Langkah 2: Identifi kasi legal baseline atau landasan hukum, dan

bagaimana Peraturan Daerah (Peraturan Daerah) baru dapat memecahkan

masalah;

(3) Langkah 3: Penyusunan Naskah Akademik;

(4) Langkah 4: Penulisan Rancangan Peraturan Daerah;

(5) Langkah 5: Penyelenggaraan Konsultasi Publik;

• Revisi Rancangan Peraturan Daerah;

• Apabila diperlukan, melakukan konsultasi publik tambahan;

(6) Langkah 6: Pembahasan di DPRD

(7) Langkah 7: Pengesahan Peraturan Daerah.

Gambar 17 Alur proses penyusunan peraturan daerah

Proses legislative drafting sebenarnya sudah dimulai dalam penyusunan

naskah akademik. Isu dan masalah ditelaah dan dianalisis, dan pemikiran-

pemikiran serta tema-tema disajikan secara tertulis di dalam naskah akademik.

Hal ini akan membentuk struktur atau sistematika penulisan Peraturan Daerah

yang baru. Idealnya, proses penyusunan naskah akademik berlanjut secara alami

menuju proses penyusunan legislative drafting atau rancangan Peraturan Daerah.

146

Secara umum, legislative drafting hendaknya dimulai dengan penulisan

secara garis besar, lalu dilanjutkan ke penulisan yang lebih detil atau rinci. Tim

dapat memulainya dengan membuat satu kerangka tulisan (outline), atau dengan

merumuskan tujuan dari Peraturan Daerah yang dibuat, yang mengidentifi kasi

tema-tema utama dan ruang lingkup dari Peraturan Daerah yang baru.

Telaah naratif berdasarkan naskah akademik dapat dimasukkan di sini.

Tim penyusun hendaknya menyempurnakan ruang lingkup Peraturan Daerah yang

baru, melalui serangkaian pertemuan dengan para pemangku kepentingan, serta

didukung dengan hasil kerja anggota tim secara individu yang dikerjakan di antara

pertemuan-pertemuan tersebut. Naskah akademik hendaknya dipakai sebagai

dasar dalam melakukan pengecekan silang (cross-checking) dari usulan-usulan

yang disampaikan dalam pertemuan-pertemuan ini.

Dalam tahap-tahap awal, konsep rancangan Peraturan Daerah sebaiknya

tidak ditulis menyerupai suatu Peraturan Daerah. Draft awal hendaknya tidak

ditulis dalam bentuk bab, pasal, dan ayat. Tim dapat memulai dengan sebuah

matriks yang mengidentifi kasi masalah, mengusulkan pemecahan masalah, dan

tulisan hukum secara singkat yang berkaitan dengan dua hal tersebut.

Materi muatan Peraturan Daerah tentang pulau kecil, tentunya tidak dapat

diseragamkan untuk seluruh provinsi dan kabupaten/kota. Dalam penyusunan

Peraturan Daerah pengelolaan pulau kecil di daerah perbatasan, materi muatannya

hendaknya disesuaikan dengan potensi, permasalahan, dan kebutuhan masing-

masing daerah. Adapun materi muatan yang disajikan di bawah ini dimaksudkan

sebatas sebagai bahan acuan, yang penggunaannya harus mengikuti kebutuhan

masing-masing provinsi dan kabupaten/kota.

Pada intinya, pengelolaan pulau kecil bertujuan untuk pengelolaan

berkelanjutan atas seluruh sumber daya yang berada di pulau kecil termasuk

wilayah pesisirnya dengan mengakomodasi kepentingan seluruh pemangku

kepentingan yang ada. Pengelolaan pulau kecil mengkoordinasikan dan

memadukan seluruh aktivitas di pulau kecil untuk mengoptimalkan pemanfaatan

sumber daya pesisir yang ada untuk tujuan ekonomi dan lainnya, dengan tetap

menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungannya. Konsep pengelolaan

pulau kecil memberi keleluasaan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk

147

tetap melakukan program dan aktivitasnya masing-masing di pulau kecil termasuk

wilayah pesisir. Seluruh sektor seperti kehutanan, pertambangan, perikanan dan

sebagainya masih tetap memiliki kewenangan masing-masing dalam mengelola

program dan aktivitas mereka di pulau kecil dalam wilayah pesisir. Program yang

dikehendaki adalah bahwa perencanaan dan pengelolaan seluruh program harus

dilakukan secara terpadu, agar semua program dan aktivitas yang dilakukan saling

memperkuat satu sama lain, tidak saling bertabrakan dan merugikan satu sama

yang lain.

Keterpaduan mutlak diperlukan dalam seluruh proses perencanaan dan

pengelolaan sumber daya pesisir yang bersifat multisektoral. Namun demikian,

mencapai keterpaduan perencanaan dan pengelolaan tersebut bukanlah hal yang

mudah. Apalagi, pengelolaan wilayah dan sumber daya pesisir sangat erat

kaitannya dengan tata kelola kepemerintahan yang kompleks, dan menghadapi

permasalahan-permasalahan sulit seperti kerancuan yurisdiksi, ketidakjelasan

kewenangan, serta status milik bersama (common property) dan akses terbuka

(open access) sumber daya pesisir pada umumnya. Untuk itulah, pengelolaan

sumber daya pesisir perlu melibatkan seluruh tingkatan, dari nasional hingga

pemerintahan desa, dan seluruh pemangku kepentingan pada setiap tingkatan

pemerintahan.

Manfaat-manfaat yang diperoleh dengan melakukan pengelolaan pulau

kecil dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori. Kategori inilah yang

sedapat mungkin diikutsertakan dalam proses pengelolaan pulau kecil. Keempat

kategori tersebut ialah:

(1) Manfaat dari sumber daya laut dan darat (terrestrial) yang berkelanjutan,

termasuk ikan, karang, pantai, mangrove, estuari, laguna, dan sebagainya;

(2) Manfaaat pencegahan terjadinya pencemaran/polusi, baik yang berasal dari

darat maupun laut, dan perlindungan kesehatan dan keamanan masyarakat

pesisir;

(3) Peningkatan manfaat ekonomi dari industri pariwisata dan maritim;

(4) Pengembangan beberapa manfaat baru seperti energi dan ekowisata.

148

Bagaimanapun juga, perlu dipahami bahwa tiada cara yang lebih baik

untuk merencanakan dan menyelenggarakan pengelolaan pulau kecil selain

dengan menyesuaikannya kepada keberadaan kelembagaan dan lingkungan dalam

suatu wilayah terkait. Termasuk pula di dalamnya pertimbangan mengenai

struktur politik dan administrasi, kondisi ekonomi, kebudayaan, dan tradisi sosial

(Clark, 1996).

Di Indonesia, upaya penyusunan peraturan perundang-undangan formal

tentang pengelolaan wilayah pesisir terpadu sudah berjalan selama beberapa

tahun. Di Sulawesi Utara, misalnya, warga di Desa Bentenan, Tumbak, Blongko,

dan Talise menyusun peraturan desa (Perdes) mengenai pengelolaan daerah

perlindungan laut dan wilayah pesisir berbasis masyarakat pada tahun 2000-2002,

yang bertujuan menyediakan kerangka hukum di tingkat desa. Berikutnya, tahun

2002-2003, 24 desa di satu kecamatan (Likupang, Minahasa Utara) menetapkan

Perdes tentang pengelolaan daerah perlindungan laut dan wilayah pesisir. Upaya

penyusunan Perdes di desa-desa lainnya di Sulawesi Utara kemudian dilakukan

oleh pihak-pihak terkait. Perdes di tingkat desa ini kemudian diikuti dengan

penyusunan dan pengesahan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

jenjangnya, yaitu Peraturan Daerah mengenai pengelolaan wilayah berbasis

masyarakat tingkat kabupaten dan provinsi. Di samping itu, upaya penyelesaian

rancangan undang-undang pengelolaan wilayah pesisir terpadu di tingkat nasional

saat ini sedang berlangsung.

Selain upaya-upaya yang telah di Sulawesi Utara, upaya serupa tengah

berlangsung di sejumlah kabupaten/kota dan provinsi, yang difasilitasi oleh

Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) melalui proyek Marine and Coastal

Resources Management Project (MCRMP). MCRMP diikuti oleh 15 (lima belas)

provinsi dan 43 (empat puluh tiga) kabupaten/kota di Indonesia, yang sebagian

besar berupaya menyusun Peraturan Daerah mengenai pengelolaan wilayah

pesisir terpadu.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah, menjelaskan sejumlah pertanyaan, keraguan, dan inkonsistensi yang

tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Banyak kerangka dasar

149

yang diboyong ke Undang-Undang baru. Pasal 2 dan 10 (10) pada Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 mencantumkan wewenang yang luas bagi

pemerintahan daerah untuk mengelola wilayah mereka sendiri. Jangkauan/lingkup

kewenangan ini dicantumkan dalam Pasal 13 untuk provinsi dan Pasal 14 untuk

kabupaten dan kota, dan memasukkan masalah tata ruang, urusan

kemasyarakatan, monitoring lingkungan, dan beberapa urusan lain. Hak-hak

untuk Pemerintah Derah (provinsi dan kabupaten/kota), termasuk

mengembangkan sumber-sumber pendapatan dari pengelolaan sumber daya alam,

diatur dimuat dalam Pasal 21, dan pertanggungjawaban termasuk melindungi dan

melestarikan lingkungan dicantumkan dalam Pasal 22.

Pemerintah Provinsi perlu memiliki kemampuan dalam menangani

permasalahan-permasalahan antar-kabupaten/kota (Pasal 13), dan Pemerintah

Pusat dapat menolak peraturan-Peraturan Daerah yang tidak sejalan dengan

undang-undang (Pasal 136, 145). Bupati kepala daerah dipilih langsung, dan desa

diberi tanggung jawab lebih besar dalam menangani masalah-masalahnya,

meskipun tetap harus merujuk ke kabupaten (Pasal 200).

Undang-undang yang baru memberikan arahan lebih baik dibandingkan

dengan Undang-Unang Nomor 22 Tahun 1999 dalam mendorong tata kelola

pemerintahan yang baik. Masyarakat adat diakui dan diperhatikan, sesuai dengan

prinsip negara (Pasal 2). Prinsip-prinsip manajemen, akuntabilitas, dan efisiensi

menjadi pijakan bagi Pemerintah untuk bekerja (Pasal 11). Pengelolaan sumber

daya alam dilaksanakan dalam cara yang jujur dan harmonis (Pasal 26).

Masyarakat memiliki hak untuk terlibat dalam penyusunan Peraturan Daerah

(Pasal 139 ayat 1). Di sini dijelaskan juga bahwa Peraturan Daerah harus

mengikuti kerangka hukum yang telah ada sebelumnya (Pasal 139 ayat 2 dan

Pasal 145).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dalam Pasal 4, menyatakan secara

umum bahwa ketentuan tersebut bertujuan untuk mengatur dan

mengorganisasikan masyarakat setempat berdasarkan keputusan yang mereka

ambil dan aspirasi mereka sendiri. Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa wewenang

ini mencakup setiap urusan pemerintahan, kecuali urusan politik luar negeri,

pertahanan dan keamanan, hukum/keadilan, keuangan, dan agama. Pemerintah

150

Pusat tetap memegang kewenangan untuk membuat kebijakan tentang banyak hal,

termasuk pemanfaatan dan konsevasi sumber daya alam.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, memuat ketentuan-ketentuan

khusus sehubungan dengan pengelolaan perairan pesisir dan laut (coastal waters),

yang merupakan perubahan nyata tata kelola pemerintahan sehubungan dengan

pengelolaan perairan pesisir dan laut. Perairan laut provinsi ditentukan sejauh 12

mil laut, terhitung dari garis pantai. Provinsi memiliki kewenangan untuk

melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan pada kawasan

tersebut. Kabupaten/kota memiliki kewenangan mengelola sampai dengan

sepertiga dari perairan laut provinsi, terhitung dari garis pantai ke arah laut.

Terdapat dua pengecualian mengenai kewenangan daerah ini. Pertama,

dasar laut yang berada di bawah teritorial suatu samudera, tidak secara jelas

tercakup dalam wilayah laut ini, sehingga kewenangan dalam mengelola wilayah

dasar laut tetap berada di tangan Pemerintah . Hal ini termasuk dalam hak-hak

pelaksanaan kegiatan di bawah laut, seperti minyak, gas, dan mineral. Kedua, hak-

hak penangkapan ikan secara tradisional tidak dibatasi oleh teritorial laut suatu

daerah.

Sehubungan dengan perairan laut yang berada dalam yurisdiksi

Pemerintah, terutama Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang berada di luar batas 12

mil, Pemerintah tetap memegang tanggung jawab langsung untuk melakukan

kegiatan-kegiatan. Menurut Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000, (Pasal 2

(3) (2) (a)), Pemerintah memiliki hak untuk mengeksplorasi, mengkonservasi,

memproses, dan mengeksploitasi semua sumber daya alam yang berada di

perairan itu.

Hak pemerintah di wilayah laut berdasarkan Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diatur dalam Pasal 18 yaitu:

(1) Daerah yang memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk mengelola

sumberdaya di wilayah laut.

(2) Daerah mendapatkan bagi hasil atas pengelolaan sumberdaya alam di bawah

dasar dan/atau di dasar laut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Kewenangan daerah untuk mengelola sumberdaya di wilayah laut

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

151

1) eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut;

2) pengaturan administratif;

3) pengaturan tata ruang;

4) penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh

daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah;

5) ikut serta dalam pemeliharaan keamanan; dan

6) ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara.

(4) Kewenangan untuk mengelola sumberdaya di wilayah laut sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis

pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk provinsi

dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi untuk kabupaten/kota.

(5) Apabila wilayah laut antara 2 (dua) provinsi kurang dari 24 (dua puluh

empat) mil, kewenangan untuk mengelola sumberdaya di wilayah laut dibagi

sama jarak atau diukur sesuai prinsip garis tengah dari wilayah antar 2 (dua)

provinsi tersebut, dan untuk kabupaten/kota memperoleh 1/3 (sepertiga) dari

wilayah kewenangan provinsi dimaksud.

(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tidak berlaku

terhadap penangkapan ikan oleh nelayan kecil.

(7) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat

(4), dan ayat (5) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Indonesia telah memiliki pengalaman dalam menyusun peraturan

perundang-undangan, dari tingkat desa sampai ke tingkat Pemerintah Pusat, yang

secara khusus mengatur pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu. Sampai saat

ini di Provinsi Sulawesi Utara, setidaknya terdapat beberapa peraturan desa dan

peraturan daerah kabupaten/kota dan provinsi yang telah dibuat dan disahkan

yaitu di tingkat Kabupaten yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa No. 2

Tahun 2002 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat; sedangkan

satu Peraturan Daerah provinsi yang telah diberlakukan adalah Peraturan Daerah

Provinsi Sulawesi Utara Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Wilayah

Pesisir Berbasis Masyarakat, yang dibuat belum dilandasi dengan Undang-

Undang khusus mengenai pengelolaan wilayah pesisir, karena Undang-Undang

152

yang mengatur tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil nanti di

tetapkan pada tahun 2007. Selain peraturan yang belum dilandasi dengan undang-

Undang pengelolaan pesisir, namun di Kota Bitung telah ditetapkan Peraturan

Daerah tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat yang mengacu

pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Selama lebih dari sepuluh tahun terakhir ini di tingkat provinsi dan

kabupaten/kota, telah dilakukan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang

Pengelolaan Wilayah Pesisir, sebagai kebijakan dan hukum nasional dalam

pengelolaan wilayah pesisir. Namun khusus untuk pengelolaan pulau kecil hingga

saat ini belum ada peratuiran daerah yang di proses. Demikian pula di kabupaten

yang menjadi obyek penelitian belum ada peraturan daerah yang khusu mengatur

pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil, walapun telah diamanatkan dalam

Peraturan Daerah Provinsi Nomor 38 Tahun 2003 agar kabupaten dan kota wajib

melakukan penyusunan dan menetapkan peraturan daerah pengelolaan wilayah

pesisir. Seluruh peraturan daerah disebut di atas disebut telah dilakukan melalui

proses penyusunan yang bersifat terbuka, transparan dan partisipatif atau dengan

cara bottom up. Seluruh pengalaman ini menunjukkan bahwa telah terjadi

pembelajaran yang cukup banyak dalam penyusunan peraturan perundang-

undangan tentang pengelolaan wilayah pesisir.

Oleh karena sebuah peraturan perundang-undangan tidak boleh

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya,

maka idealnya rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan wilayah pesisir

disusun di Provinsi Sulawesi Utara sudah seharusnya direvisi menyesuaikan

dengan peraturan perUndang-Undangan yang baru ditetapkan.

Proses pembelajaran yang telah dilakukan di Provinsi Sulawesi Utara

didasarkan pada paham atau kaidah-kaidah yang tidak bertentangan dengan

peraturan perUndang-Undangan baik menurut prinsip yang dianutnya maupun

mekanisme dalam menggulirkan prosesnya. Sehingga, diharapkan akan

memberikan sumbangsih pemikiran untuk mendorong terciptanya suatu proses

penyusunan Peraturan Daerah yang baik, khususnya mengenai pengelolaan

wilayah pesisir dan pulau kecil di Provinsi Sulawesi Utara.

153

5.17 Analisis Hierahi Proses Rancangbangun Hukum Pengelolaan Pulau-

Pulau Kecil

Kajian faktor eksternal dan internal ditujukan untuk mengetahui existing

condition (kondisi saat ini) dari aspek sumber daya alam, sosial ekonomi,

pendanaan, hukum, kelembagaan, dan internasional tentang pengelolaan pulau-

pulau kecil terluar di Provinsi Sulawesi Utara.

Faktor-faktor eksternal dan internal ini diidentifikasi berdasarkan hasil

wawancara dan kuisioner oleh responden yang memiliki kompetensi di bidangnya

masing-masing berkaitan dengan permasalahan pulau-pulau kecil terluar.

Responden yang terlibat terdiri dari unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah,

akademisi, dan masyarakat lokal. Hasil yang diperoleh dijelaskan sebagai berikut :

5.17.1 Faktor eksternal

Faktor eksternal ini dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu peluang dan

ancaman. Peluang adalah existing condition dari segi eksternal yang dapat

dimanfaatkan untuk peningkatan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar di Provinsi

Sulawesi Utara, sedangkan ancaman adalah existing condition dari segi eksternal

yang harus diantisipasi dan ditanggulangi agar tujuan peningkatan pengelolaan

pulau-pulau kecil terluar tercapai.

5.17.1.1 Peluang dalam peningkatan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar

(1) Kebijakan nasional mendorong investasi.

Faktor ini menjadi peluang dengan alasan bahwa investasi adalah kunci

pertumbuhan ekonomi. Dengan dukungan pemerintah dalam tataran nasional

untuk mendorong investasi maka pemanfaatan potensi sumber daya dalam

kaitannya dengan peningkatan pengelolaan di pulau-pulau kecil terluar di

Provinsi Sulawesi Utara semakin optimal. Investasi yang dapat dikembangkan

di pulau-pulau terluar berupa investasi di bidang pertanian, perikanan,

perkebunan, dan pariwisata sesuai dengan potensi sumber daya alam dan jasa

lingkungan yang dimiliki oleh pulau-pulau tersebut.

(2) Kebijakan pemerintah dalam pemberian otoritas pengelolaan wilayah.

Kebijakan pemerintah ini merupakan kebijakan pemberian kewenangan

kepada pemerintah daerah menurut kerangka perUndang-Undangan yang

154

berlaku untuk mengatur kepentingan pengelolaan daerah masing-masing.

Faktor ini dapat menjadi peluang untuk meningkatkan pendapatan asli dareah

dengan mengembangkan sektor-sektor produktif.

(3) Meningkatnya kebutuhan pasar lokal dan internasional terhadap hasil sumber

daya alam.

Potensi pasar baik lokal, nasional, dan internasional akan kebutuhan hasil

olahan sumber daya alam menjadi dorongan untuk meningkatan nilai tambah

dari pengelolaan sumber daya alam tersebut dan pemberdayaan aspek sosial

ekonomi masyarakat lokal pulau-pulau terluar

(4) Konvensi Internasional terhadap hukum laut Indonesia.

Konvensi Hukum Laut 1982 telah memberikan hak kepada Indonesia untuk

menetapkan batas-batas terluar dari berbagai zona maritim dengan batas-batas

maksimum yang sudah ditetapkan. Penetapan batas merupakan kepastian

hukum yang dapat menunjang berbagai kegiatan dalam pengelolaan pulau-

pulau kecil terluar di bidang pertahanan keamanan, perikanan, pariwisata,

pelayaran dan pertambangan.

(5) Kerjasama bilateral antara Indonesia dengan negara tetangga.

Kerjasama ini diharapkan mampu mengkoordinasikan kegiatan ekonomi,

politik, pertahanan dan keamanan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar

Indonesia dengan negara-negara tetangga sehingga terbentuk sebuah

perjanjian atau persetujuan yang mengakomodir kepentingan masing-masing

negara.

(6) Kebijakan pemerintah untuk membentuk kelembagaan dalam pengelolaan

pulau-pulau kecil terluar.

Kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah khususnya pengelolaan

pulau-pulau kecil terluar adalah Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005.

Dalam pengelolaannya perlu kelembagaan yang merupakan wadah koordinasi

non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

5.17.1.2 Ancaman dalam peningkatan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar

(1) Belum ada penetapan batas laut yang disepakati bersama (ZEE).

Batas wilayah Negara Indonesia dengan Negara Filipina belum disepakati

dan ditetapkan secara bersama antara kedua negara. Faktor ini menjadi

155

ancaman karena ketidakjelasan batas-batas wilayah suatu negara akan

menimbulkan sengketa dengan negara tetangga dalam memberlakukan

wewenang pengelolaan kekayaan sumber daya.

(2) Masih lemahnya respon pengawasan perbatasan laut antar negara.

Respon pengawasan yang lemah akibat lemahnya perangkat hukum dan

perangkat kelembagaan merupakan ancaman untuk pengelolaan pulau-pulau

kecil terluar yang menyebabkan berkembangnya kegiatan illegal dan

eksploitasi di kawasan perbatasan. Kegiatan illegal di daerah perbatasan

sudah berlangsung sejak dulu hingga sekarang seperti illegal fishing, illegal

logging, illegal trading, dan penyelundupan. Tindakan ini merupakan

ancaman karena akan menghambat pengelolaan pulau-pulau kecil terluar.

(3) Adanya konflik kepentingan antar stakeholer dalam pengelolaan pulau-pulau

kecil terluar.

Stakeholder baik dari lembaga pemerintah pusat, daerah, instansi swasta, dan

masyarakat memiliki kebutuhan dan pandangan berbeda terhadap

pengelolaan pulau-pulau kecil terluar. Kepentingan ini bisa menjadi sebuah

konflik yang menghambat peningkatan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar

di Provinsi Sulawesi Utara.

5.17.2 Faktor internal

Faktor internal dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu kekuatan dan

kelemahan. Kekuatan dalam hal ini adalah existing condition dari segi internal

yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar

di provinsi Sulawesi Utara, sedangkan kelemahan adalah existing condition dari

segi internal yang harus diantisipasi agar tujuan peningkatan pengelolaan pulau-

pulau kecil terluar tercapai.

5.17.2.1 Kekuatan dalam peningkatan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar

(1) Sumber daya alam dan jasa lingkungan kelautan yang besar.

Pulau-pulau kecil memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar

terutama sumber daya kelautan yaitu berbagai jenis ikan, terumbu karang,

lamun dan mangrove, sedangkan jasa lingkungan pulau kecil yang sangat

prospektif adalah kegiatan pariwisata bahari. Keberadaan potensi ini menjadi

156

strategis sebagai wujud pemanfaatan sumber daya alam dan jasa-jasa kelautan

untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam rangka peningkatan

pengelolaan pulau-pulau kecil terluar di Provinsi Sulawesi Utara.

(2) Posisi geografis yang cukup strategis.

Pulau-pulau kecil memiliki posisi geografis yang cukup strategis karena

berada di daerah perbatasan. Posisi strategis ini berpotensi dijadikan kawasan

pengembangan pelabuhan yaitu sebagai pintu masuk dan keluar bagi

Peraturan Daerahgangan barang dan jasa dari negara-negara tetangga. Posisi

yang strategis ini juga berpotensi sebagai basis pertahanan dan keamanan

negara. Potensi ini memegang peranan penting dalam rangka pembangunan

pulau-pulau kecil terluar di provinsi Sulawesi Utara.

(3) Adanya program dari pemerintah daerah untuk pembangunan pulau-pulau

kecil terluar.

Program pembangunan pulau-pulau kecil terluar di Provinsi Sulawesi Utara

sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJMD) tahun 2005-2010. Adanya

program ini yang disertai dukungan anggaran dari APBD merupakan bagian

dari faktor kekuatan dalam meningkatkan pengelolaan sumber daya pesisir,

laut dan pulau-pulau kecil.

5.17.2.2 Kelemahan dalam peningkatan pengelolaan pulau-pulau kecil

Terluar

(1) Keterpencilan pulau-pulau kecil terluar.

Wilayah pulau-pulau terluar di Provinsi Sulawesi Utara yaitu Kabupaten

Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Talaud merupakan wilayah

terpencil yang menyebabkan kendali pengawasan pemerintah menjadi sulit

untuk dilaksanakan sehingga menimbulkan potensi kerawanan sosial, budaya,

politik, hukum, dan pertahanan keamanan.

(2) Terbatasnya sarana dan prasarana perekonomian.

Wilayah pulau-pulau kecil terluar memiliki keterbatasan sarana dan prasarana

perekonomian seperti jalan raya, pelabuhan, pasar, penerangan listrik,

lembaga perbankan, sehingga berakibat pada kesejahteraan dan pendapatan

157

masyarakat yang rendah. Terbatasnya sarana dan prasarana ini merupakan

penghambat dalam pengelolaan wilayah pulau-pulau terluar.

(3) Terbatasnya sarana prasarana sosial.

Keterbatasan sarana dan prasarana sosial seperti kurangnya fasilitas

pendidikan, tidak tersedianya informasi dan komunikasi serta fasilitas

kesehatan mengakibatkan kualitas sumber daya manusia yang masih rendah.

Rendahnya kualitas SDM, berpengaruh terhadap pengelolaan wilayah pulau-

pulau terluar.

(4) Lemahnya koordinasi antar lembaga.

Koordinasi antar lembaga dalam mengelola wilayah pulau-pulau terluar masih

lemah dan tidak jelas karena masing-masing lembaga menjalanlan perannya

sendiri-sendiri bukan berdasar kebijakan bersama. Kelemahan ini

menyebabkan kurangnya integrasi perencanaan pengelolaan wilayah pulau-

pulau kecil

(5) Kontrol Pendanaan yang lemah.

Pendanaan yang tercakup dalam APBN, APBD, atau loan/grant dari

pemerintah ataupun lembaga donor untuk pelaksanaan program-program

pengelolaan wilayah pulau-pulau kecil belum memiliki pengontrolan yang

cukup baik sehingga diperlukan penegakan akuntabilitas publik dari

pelaksanaan program-program tersebut.

(6) Batas Maritim yang belum selesai.

Penetapan batas-batas maritim yang belum selesai masih diupayakan

percepatannya melalui kebijakan border diplomacy dan peningkatan

hubungan bilateral. Penegasan batas-batas pasti di lapangan dan di atas peta

belum dilaksanakan sehingga tidak diketahui oleh seluruh warga negara

Indonesia dan pembinaan batas dan wilayah perbatasan kurang tersentuh

pembangunan wilayah sehingga terjadi kesenjangan pembangunan di

perbatasan dari berbagai sektor.

(7) Belum tersosialisasinya Hukum Laut kepada masyarakat luas termasuk pada

pejabat eksekutif dan legislatif, serta implikasinya secara komprehensif.

Belum meningkatnya pengetahuan dan pemahaman aspek teknis dari hukum

laut 1982 dalam meningkatkan serta memperkuat posisi Indonesia dalam

158

berbagai perundingan perbatasan dan batas-batas maritim dengan negara

tetangga yang didukung oleh kekuatan-kekuatan para ahli hukum laut.

(8) Belum terencananya perencanaan nasional terpadu yang mengintegrasikan

kebijakan yang berbasis kelautan dengan juridiksi maritim dalam suatu sistem

Marine Space Database yang berwawasan Nusantara, merupakan perspektif

sosial politik dan pertahanan keamanan yang memancarkan keutuhan dan

kewibawaan negara-bangsa Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di

dunia.

(9) Belum adanya UU yang mengatur secara khusus mengenai pulau perbatasan

negara.

Karakteristik pulau-pulau kecil yang unik, tingkat keterpencilannya dan fungsi

pertahanan dan keamanan yang menonjol menyebabkan penanganan pulau-

pulau di perbatasan negara perlu mendapat perhatian khusus. Undang-Undang

yang telah di tetapkan, belum mengakomodasikan secara lengkap untuk

dijadikan sebagai pedoman pengelolaan pulau-pulau kecil terluar.

5.18 Hasil Evaluasi Faktor Eksternal dan Internal

Faktor eksternal dan internal yang telah dijelaskan sebelumnya perlu

dievaluasi agar dapat mengetahui posisi internal dan eksternal pengelolaan pulau-

pulau kecil terluar di Provinsi Sulawesi Utara. Evaluasi dibagi dalam 2 (dua)

kelompok, yaitu evaluasi faktor eksternal dan evaluasi internal.

5.18.1 Evaluasi faktor eksternal

Pengawasan dan penegakan hukum sangat dibutuhkan agar dapat

diperoleh suatu kepastian hukum dalam menjaga kepentingan negara dari

gangguan asing. Sementara itu kapasitas pada bidang kelembagaan penegakan

hukum pengelolaan pulau-pulau kecil terluar perlu ditingkatkan sehingga

terwujud penegakan peraturan perUndang-Undangan, pengawasan, pemantauan,

pengamanan, dan pertahanan keamanan baik wilayah maupun sumberdaya.

Sebagai upaya yang diharapkan untuk mengetahui dan mengevaluasi akan

keberhasilan penegakan huku di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-

159

undangan yang sudah diberlakukan maka perlu dilakukan evaluasi eksternal atas

implementasi kebijakan berdasarkan penerapannya.

Evaluasi faktor eksternal dilakukan dengan memberikan bobot, peringkat

dan skor pada masing-masing faktor. Matriks evaluasi faktor eksternal dapat

dilihat pada Tabel 13 berikut :

Tabel 13 Matriks Evaluasi Faktor Eksternal

FAKTOR INTERNAL BOBOT PERINGKAT SKOR

PELUANG

1 Kebijakan nasional mendorong investasi

2 Kebijakan pemerintah dalam pemberian

otoritas pengelolaan wilayah

3 Meningkatnya kebutuhan pasar lokal dan

internasional terhadap hasil sumber daya

alam

4 Konvensi Internasional terhadap hukum laut

Indonesia

5 Kerjasama bilateral antara Indonesia dengan

negara tetangga

6 Kebijakan pemerintah untuk membentuk

kelembagaan dalam pengelolaan pulau-pulau

kecil terluar.

0.107

0.115

0.099

0.105

0.113

0.121

0.533

2.133

2.267

2.733

2.933

3.000

0.272

0.246

0.225

0.288

0.332

0.363

Jumlah 1.726

ANCAMAN

(9) Belum ada penetapan batas laut yang

disepakati bersama (ZEE)

(10) Masih lemahnya respon pengawasan

perbatasan laut antar negara

(11) Adanya konflik kepentingan antar

stakeholer dalam pengelolaan pulau-pulau

kecil terluar.

0.113

0.126

0.099

1.733

1.733

2.000

0.197

0.218

0.199

0.613

Total 1 2.339

Berdasarkan Tabel 13, nilai skor faktor eksternal pengelolaan pulau-pulau

kecil terluar di Provinsi Sulawesi Utara adalah 2.339. Menurut David (2004), nilai

skor di bawah 2.5 mengindikasikan bahwa pemanfaatan peluang dan mengatasi

ancaman belum efektif. Tingkat kepentingan yang paling atas dari faktor eksternal

adalah respon pengawasan perbatasan laut antar negara, yaitu mendapat bobot

0.126. Respon pengawasan yang masih lemah ini perlu diperbaiki dengan

penegakan perangkat hukum dan peningkatan kapasitas kelembagaan pada unit

160

kerja pengelolaan pulau-pulau kecil terluar dari tingkat Desa, Kecamatan,

Kabupaten/Kota, Provinsi, sampai tingkat Nasional.

Faktor eksternal di atas juga didukung oleh kebijakan pemerintah untuk

membentuk kelembagaan dalam pengelolaan pulau-pulau kecil terluar yang

merupakan prioritas kedua dari faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan untuk

peningkatan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar di provinsi Sulawesi Utara

dengan bobot 0.121. Dengan kelembagaan yang dibentuk berdasarkan Peraturan

Presiden Nomor 78 Tahun 2005 diharapkan setiap lembaga yang terkait mampu

melakukan koordinasi kelembagaan yang efektif dan mampu memainkan peran

sesuai kewenangannya.

Faktor eksternal lain yang merupakan peluang dalam peningkatan

pengelolaan pulau-pulau kecil terluar antara lain kebijakan nasional mendorong

investasi, kebijakan pemerintah dalam pemberian otoritas pengelolaan wilayah,

meningkatnya kebutuhan pasar lokal dan internasional terhadap hasil sumberdaya

alam, konvensi Internasional terhadap hukum laut Indonesia dan kerjasama

bilateral antara Indonesia dengan negara tetangga. Faktor-faktor ini dapat

dimanfaatkan jadi peluang dan pendukung bagi peningkatan pengelolaan pulau-

pulau kecil terluar, namun peranan untuk langsung adalah dari aspek hukum dan

kelembagaan. Kerjasama bilateral antara Indonesia dengan negara tetangga

khususnya Filipina diharapkan mampu mengkoordinasikan permasalahan wilayah

perbatasan yang menjadi hak masing-masing negara.

Disamping itu yang menjadi ancaman dalam peningkatan pengelolaan

pulau-pulau kecil terluar adalah belum ada penetapan batas laut yang disepakati

bersama (ZEE) dengan bobot 0.113. Hal ini perlu untuk segera diselesaikan dan

disepakati dengan upaya-upaya politis dan diplomatis. Namun demikian adanya

konflik kepentingan antar stakeholder dalam pengelolaan pulau-pulau kecil terluar

dengan bobot 0.099 dapat menjadi ancaman dalam pengelolaan pulau-pulau kecil

terluar sehingga sering menimbulkan konflik yang sulit diselesaikan karena tidak

jelasnya kewenangan antar lembaga maupun antar pemerintahan pusat dan daerah.

Oleh karena itu, diperlukan keterpaduan dalam pengelolaan pulau-pulau kecil

terluar.

161

5.18.2 Evaluasi faktor internal

Evaluasi faktor internal dilakukan dengan memberikan bobot, peringkat

dan skor terbobot pada masing-masing faktor. Bobot menunjukkan tingkat

kepentingan, peringkat menunjukkan kekuatan utama atau kecil dan kelemahan

utama atau kecil, dan skor menunjukkan posisi kekuatan faktor strategis internal.

Matriks evaluasi faktor internal dapat dilihat pada Tabel 14 berikut :

Tabel 14 Matriks Evaluasi Faktor Strategis Internal

FAKTOR INTERNAL BOBOT PERINGKAT SKOR

KEKUATAN

1. Adanya program dari pemerintah daerah

untuk pembangunan pulau-pulau kecil

terluar

2. Posisi geografis yang cukup strategis

3. Sumber daya alam dan jasa lingkungan

kelautan yang besar

Jumlah

0.119

0.105

0.105

3.133

3.200

2.667

0.373

0.335

0.279

0.987

KELEMAHAN

1. Keterpencilan pulau-pulau kecil terluar

2. Terbatasnya sarana dan prasarana

perekonomian.

3. Terbatasnya sarana prasarana sosial

4. Lemahnya koordinasi antar lembaga

5. Belum adanya UU yang khusus mengenai

pulau-pulau kecil terluar

6. Kontrol Pendanaan yang lemah

Jumlah

Total

0.100

0.115

0.113

0.116

0.103

0.125

2.200

2.133

2.067

2.200

2.133

2.067

0.220

0.245

0.234

0.256

0.219

0.258

1.431

2.418

Berdasarkan Tabel 14, total skor faktor strategis internal mendapatkan

angka 2.418. Menurut David (2004), nilai skor di bawah 2.5 menunjukkan bahwa

faktor strategis internal berada pada posisi lemah. Dengan demikian keadaan

faktor internal pengelolaan pulau-pulau kecil terluar di provinsi Sulawesi Utara

lemah.

Faktor kekuatan internal yang dipandang memiliki peran yang besar dalam

pengelolaan pulau-pulau kecil terluar adalah adanya program dari pemerintah

daerah untuk pembangunan pulau-pulau kecil terluar dengan bobot 0.119.

Program dari pemerintah yang telah ditetapkan untuk pembangunan pulau-pulau

kecil menjadi pendorong dan dukungan bagi lembaga terkait dalam meningkatkan

pengelolaan pulau-pulau kecil terluar secara berkelanjutan.

162

Faktor kekuatan internal di atas sangat terkait dengan faktor kelemahan

internal yang memiliki tingkat kepentingan pertama yaitu kontrol pendanaan yang

lemah dengan bobot 0.125. Faktor pendanaan menjadi penting karena merupakan

anggaran bagi kegiatan-kegiatan pengelolaan wilayah pulau-pulau kecil terluar

dan pembangunan sarana dan prasarana. Pendanaan yang diperoleh dari berbagai

sumber perlu dilakukan pengontrolan dalam penggunaannya agar terwujud hasil

yang nyata dan efektif dalam meningkatkan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar.

Jika dana tidak terkontrol maka peluang terjadi penyalahgunaan dana semakin

besar sehingga program pengelolaan wilayah sulit dilaksanakan secara kontinu.

Keterbatasan sarana dan prasarana baik sosial dan ekonomi menjadi faktor

kelemahan yang cukup dominan dengan bobot 0.113 dan 0.115. Adanya sarana

dan prasarana yang dilakukan dengan penyediaan perangkat-perangkat

infrastruktur merupakan pendukung pengembangan pulau-pulau kecil terluar dan

sangat berpengaruh terhadap kelancaran terlaksananya program-program

pembangunan. Pembangunan infrastruktur seperti sarana perhubungan

mempermudah arus barang dan penumpang dalam memanfaatkan akses pasar-

pasar lokal, nasional dan internasional (Dahuri, 2003)

Rendahnya kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) di pulau-pulau kecil

terluar adalah akibat dari keterbatasan sarana dan prasarana sosial. Kualitas SDM

merupakan hal yang sangat penting dan mendasar dalam pengelolaan pulau-pulau

kecil terluar karena SDM tersebut adalah masyarakat lokal yang akan terlibat

langsung dalam program-program pembangunan sedangkan mereka belum

memiliki kesadaran dan pemahaman yang baik tentang arti pentingnya

pembangunan pulau-pulau kecil terluar. Sebagian besar penduduk di kawasan itu

kurang mendapatkan pendidikan yang layak dan tidak tersentuh pemberdayaan

SDM.

Faktor lain yang menjadi unsur kelemahan adalah lemahnya koordinasi

antar lembaga dengan bobot 0.116 dan belum adanya UU yang khusus mengenai

pulau-pulau kecil terluar dengan bobot 0.103. Kedua faktor ini adalah

permasalahan dalam aspek hukum dan kelembagaan. Kondisi ini menyebabkan

rendahnya kapasitas kelembagaan dan penegakan hukum sehingga sistem dan

operasional pengelolaan pulau-pulau kecil terluar menjadi kurang kondusif.

163

Faktor internal yang memiliki tingkat kepentingan cukup rendah adalah

posisi geografis yang cukup strategis dengan bobot 0.105, sumber daya alam dan

jasa lingkungan kelautan yang besar dengan bobot 0.105 dan keterpencilan pulau-

pulau kecil terluar dengan bobot 0.100. Faktor-faktor ini adalah bagian dari

keunikan dan menjadi ciri khas pulau-pulau tersebut baik dari sisi kelebihan

maupun kekurangannya yang tidak bisa diubah sehingga membuat tingkat

kepentingan faktor ini menjadi rendah. Namun demikian, faktor ini khususnya

sumberdaya alam dan jasa lingkungan kelautan dan posisi geografis yang cukup

strategis merupakan kekuatan yang besar di pulau-pulau terluar tersebut yang

ditandai dengan peringkat yang besar yaitu 3.200 untuk posisi geografis dan 2.667

untuk sumber daya dan jasa kelautan karena ke dua faktor tersebut adalah potensi

yang dimiliki oleh pulau yang bersangkutan. Jika lembaga-lembaga terkait

mampu mengelola pulau-pulau tersebut sesuai dengan potensinya maka akan

didapat hasil yang efektif dalam peningkatan pengelolaan pulau-pulau kecil

terluar perbatasan negara. Pengelolaan di tujukan pada sektor perikanan yang

berpotensi untuk peningkatan devisa negara melalui eksport hasil penangkapan di

laut teritorial dan dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Eksport dapat

dilakukan di Kota General Santos Filipina berhubung pertimbangan biaya

transportasi apabila wilayah penangkapan di perbatasan dan lokasi pengumpul di

Kota Bitung, maka waktu dan jarak tempuh menjadi pertimbangan. Oleh karena

itu perlu peningkatan kerjasama Peraturan Daerahgangan dengan mengacu pada

harga kesepakatan yang saling menguntungkan kedua belah pihak.

5.19 Evaluasi Gabungan Faktor Strategis Eksternal dan Internal

Hasil evaluasi faktor eksternal dan internal kemudian dievaluasi secara

bersama-sama untuk menentukan arah strategi selanjutnya. Evaluasi gabungan ini

menggunakan matriks IE (Internal dan Eksternal) yang dapat dilihat pada Gambar

15. Pada matriks tersebut, total skor evaluasi faktor eksternal dan internal

diplotkan sehingga dapat diketahui posisi kuadran pengelolaan pulau-pulau kecil

terluar di provinsi Sulawesi Utara. Total skor evaluasi faktor eksternal adalah

2.339 dan total skor evaluasi faktor internal adalah 2.418. Posisi ini ditunjukkan

oleh titik hitam yang berada dalam matriks kuadran V pada Gambar 18.

164

Gambar 18 Matriks IE (Internal Eksternal) posisi pengelolaan pulau-pulau kecil

terluar di Provinsi Sulawesi Utara

Berdasarkan dari matriks IE di atas, posisi peningkatan pengelolaan pulau-

pulau kecil terluar di provinsi Sulawesi Utara pada saat ini berada pada kuadran V

artinya pengelolaan pulau-pulau tersebut berada pada kondisi yang stabil atau

tetap yang menunjukkan bahwa pengelolaan di pulau tersebut masih belum

mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang signifikan baik dari aspek

sumber daya alam, sosial ekonomi, pendanaan, hukum dan kelembagaan.

Hal ini merupakan kondisi nyata dari pulau-pulau tersebut saat ini seperti

pemanfaatan sumber daya alam hanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan saat

ini saja, masih adanya permasalahan di bidang hukum dan kelembagaan. Salah

satu bukti nyatanya antara lain maraknya pencurian ikan di kawasan tersebut dan

sampai saat ini masih belum ada kepastian garis batas laut dan darat antara

Indonesia dan Filipina. Pada aspek sosial ekonomi juga belum menunjukkan

pertumbuhan, pulau-pulau tersebut masih mengalami keterisolasian dan tingkat

kesejahteraan yang rendah. Begitu juga dengan lemahnya sistem pendanaan

sehingga pelaksanaan program-program pembangunan belum bisa dilaksanakan

secara kontinu.

Total Skor IFE

Kuat Rata-Rata Lemah

4,0 3,0 2,0 1,0

Tota

l Skor

EFE

Tinggi

3,0

I II III

Menengah

2,0

IV

V

VI

Rendah

1,0

VII VIII IX

165

Strategi yang harus dilakukan pada kondisi ini adalah melakukan

perbaikan secara internal dan menguatkan posisi eksternal sehingga skor dari

faktor internal dan eksternal meningkat. Faktor internal ditingkatkan dengan cara

membuat kelemahan-kelemahan utama menjadi kelemahan kecil dan kekuatan-

kekuatan kecil diusahakan menjadi kekuatan-kekuatan utama. Faktor eksternal

ditingkatkan skornya dengan membuat strategi yang dapat secara efektif

merespon dari faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi.

5.20 Analisis SWOT Rancangbangun Hukum Pengelolaan Pulau-Pulau

Kecil

Analisis SWOT adalah indentifikasi beberapa faktor secara sistematis

untuk merumuskan strategi pengelolaan pulau kecil terluar. Analisis ini

didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (Strenghts) dan

peluang (Opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan

kelemahan (Weaknesses) dan ancaman (Threats). Proses pengambilan keputusan

strategis selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategis (strategic

planner) harus menganalisis faktor-faktor strategis peengelolaan pulau kecil

terluar dalam kondisi yang ada pada saat ini. Analisis SWOT adalah singkatan

dari lingkungan internal; Strenghts dan Weaknesses serta lingkungan eksternal;

Opportunities dan Threats.

Matriks SWOT (Strengths, Weakness, Opportunities, and Threats)

ditujukan untuk memformulasikan strategi-strategi peningkatan pengelolaan

pulau-pulau kecil terluar di Provinsi Sulawesi Utara atas dasar keterangan matriks

IE (Internal dan Eksternal) di atas. Faktor eksternal, peluang dan ancaman akan

disintesakan dengan faktor internal, kekuatan dan kelemahan sehingga dapat

menghasilkan beberapa strategi.

Beberapa alternatif strategi yang menjadi keterkaitan dengan penelitian

berdasarkan analisis SWOT akan menggambarkan keadaan dan situasi saat ini di

lokasi penelitian yang telah disusun dalam bentuk matriks.

Matriks SWOT dapat dilihat pada Gambar 19 Matriks SWOT yang

menghasilkan beberapa alternatif-alternatif strategi yang dapat dipilih.

166

Internal

Eksternal

Kekuatan (S)

1 SDA dan jasa lingkungan

kelautan yang besar (S1)

2 Posisi geografis cukup

tinggi (S2)

3 Adanya program dari

pemerintah daerah untuk

pembangunan pulau-pulau

kecil terluar (S3)

Kelemahan (W)

4 Keterpencilan pulau-

pulau kecil terluar (W1)

5 Terbatasnya sarana dan

prasarana perekonomian.

(W2)

6 Terbatasnya sarana

prasarana sosial (W3)

7 Lemahnya koordinasi

antar lembaga (W4)

8 Kontrol Pendanaan yang

lemah (W5)

Belum adanya UU yang

khusus mengenai pulau-

pulau kecil terluar (W6)

Peluang (O)

9 Kebijakan nasional

mendorong investasi (O1)

10 Kebijakan pemerintah dalam

pemberian otoritas

pengelolaan wilayah (O2)

11 Meningkatnya kebutuhan

pasar lokal dan internasional

terhadap hasil sumber daya

alam (O3)

12 Konvensi Internasional

terhadap hukum laut

Indonesia (O4)

13 Kerjasama bilateral antara

Indonesia dengan negara

tetangga (O5)

14 Kebijakan pemerintah untuk

membentuk kelembagaan

dalam pengelolaan pulau-

pulau kecil terluar (O6)

SO

Pelaksanaan program

Pengelolaan SDA dan jasa

lingkungan kelautan

(S1,S3, O1,O2,O3)

Penetapan Batas wilayah

yang disepakati Indonesia

dan Filipina (S2, O4, O5)

Peningkatan kerjasama

bilateral dan Internasional

(S2, O4, O5)

Penataan ruang wilayah

pulau-pulau kecil terluar di

Provinsi Sulawesi Utara

(S1,S2, O1-3)

WO

Pembangunan sistem dan

sinergi kelembagaan

pengelolaan pulau-pulau

kecil terluar (W4,O6)

Pembangunan Sarana

dan Prasarana Wilayah

(W1-3,O1-3)

Peningkatan kekuatan

sistem pendanaan (W5,

O1)

Ancaman (T)

15 Belum ada penetapan batas

laut yang disepakati bersama

(ZEE) (T1)

16 Masih lemahnya respon

pengawasan perbatasan laut

antar negara (T2)

17 Adanya konflik kepentingan

antar stakeholder dalam

pengelolaan pulau-pulau kecil

terluar (T3)

ST

Penetapan Batas wilayah

yang disepakati Indonesia

dan Filipina (S2, T1, T2)

WT

Perumusan Hukum dan

Peraturan Pengelolaan

Pulau-Pulau Kecil

Terluar (W6,T2)

Peningkatan

Keterpaduan antar

stakeholder dalam

pengelolaan pulau-pulau

kecil terluar (W4, T3)

Gambar 19 Matriks SWOT

167

Berdasarkan Gambar 18, alternatif strategi yang dapat dipilih untuk

peningkatan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar di Sulawesi Utara terdiri dari

10 pilihan. Strategi-strategi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

5.21 Strategi Kekuatan – Peluang: (Strengths – Opportunities (S-O)

Kolom strategi S – O adalah strategi yang menggunakan kekuatan untuk

mengambil keuntungan dari peluang yang ada. Strategi tersebut antara lain :

5.21.1 Pelaksanaan program pengelolaan SDA dan jasa lingkungan kelautan

Strategi ini memanfaatkan kekuatan SDA dan jasa lingkungan kelautan

yang besar dan adanya program dari pemerintah daerah untuk pembangunan

pulau-pulau kecil terluar serta memanfaatkan peluang kebijakan nasional

mendorong investasi, kebijakan pemerintah dalam pemberian otoritas pengelolaan

wilayah dan meningkatnya kebutuhan pasar lokal dan internasional terhadap hasil

sumber daya alam.

Sumber daya alam dan jasa lingkungan merupakan bagian dari potensi

yang dimiliki oleh pulau-pulau perbatasan. Program pengelolaan SDA dan jasa

lingkungan kelautan dilaksanakan dengan penyusunan rancangan Peraturan

Daerah tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Peraturan tersebut

pemerintah daerah menetapkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan untuk

mencapai dan meningkatkan pengelolaan sumber daya pesisir secara

berkelanjutan. Pengelolaan secara berkelanjutan adalah suatu upaya pemanfaatan

sumber daya alam dan jasa lingkungan yang terdapat di pulau untuk kesejahteraan

manusia, artinya pemanfaatan tidak hanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan

saat ini saja, tetapi juga menjamin generasi yang akan datang. Kegiatan-kegiatan

tersebut antara lain : pembangunan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan dan

berbasis masyarakat, sosialisasi peringatan dini bencana alam, manajemen

kawasan pesisir secara terpadu, rencana tata ruang pesisir secara terpadu,

pengelolaan kawasan konservasi laut sebagai reservoir, pengendalian

pencemaran, bersih pantai dan laut, rehabilitasi ekosistem mangrove, rehabilitasi

ekosistem karang, pembuatan daerah perlindungan laut dan kawasan konservasi

laut daerah, cagar alam laut dan identifikasi penamaan laut.

168

Program pengelolaan SDA dan jasa lingkungan kelautan juga

dilaksanakan guna memenuhi kebutuhan pasar lokal dan internasional terhadap

hasil sumber daya alam dan jasa lingkungan yang semakin meningkat. Kebutuhan

ini merupakan peluang mendorong pertumbuhan ekonomi, seperti pemanfaatan

jasa lingkungan untuk kegiatan pariwisata, budidaya perairan, yang apabila

dikembangkan secara optimal mampu memberikan kontribusi terhadap

peningkatan perekonomian masyarakat sekitarnya.

5.21.2 Peningkatan kerjasama bilateral dan internasional

Peningkatan kerjasama bilateral dan internasional sangat penting guna

meningkatkan dukungan dari dunia internasional dalam pengelolaan pulau-pulau

kecil terluar. Mengingat pulau-pulau terluar di Provinsi Sulawesi Utara memiliki

posisi geografis yang strategis sebagai pintu masuk dan keluar bagi Peraturan

Daerahgangan barang dan jasa dari negara-negara tetangga dan memiliki tingkat

kerawanan yang tinggi terjadinya konflik pemanfaatan antar negara maka salah

satu upaya untuk mendukung stabilitas politik, ekonomi, pertahanan dan

keamanan kawasan adalah dengan melakukan kerjasama bilateral dan

internasional.

5.21.3 Penataan ruang wilayah pulau-pulau kecil terluar

SDA dan jasa lingkungan kelautan yang besar serta posisi geografis yang

cukup tinggi merupakan kekuatan yang dimiliki oleh pulau-pulau kecil terluar di

Provinsi Sulawesi Utara. Kekuatan internal ini perlu ditingkatkan nilainya untuk

menjadi kekuatan utama dengan cara melakukan penataan ruang wilayah terhadap

pemanfaatan SDA dan jasa lingkungan kelautan di pulau tersebut.

Penataan ruang wilayah pulau-pulau kecil terluar bertujuan untuk

menentukan lokasi atau wilayah yang dijadikan sebagai tempat penangkapan ikan,

budidaya perairan, wisata dan konservasi. Hal ini sangat penting dilakukan agar

tidak terjadi tumpang tindih kebijakan dan konflik pengelolaan. Sebelum

dilakukan penataan ruang, perlu diidentifikasi terlebih dahulu potensi dan

keunggulan pulau tersebut sehingga pemanfaatan ruang wilayah didasarkan pada

potensi pulau yang bersangkutan.

169

Kebijakan pemerintah dalam mendorong investasi dan pemberian otonomi

daerah menjadi motivasi pada pelaksanaan strategi ini. Dengan penataan ruang

wilayah, maka calon investor akan lebih tertarik menginvestasikan dana karena

melihat prospek yang cukup menguntungkan. Begitu juga dengan pemberian

otonomi daerah akan membuat pemerintah daerah menjadi lebih leluasa

menggunakan perannya dalam mengatur kepentingan pengelolaan daerah masing-

masing.

5.21.4 Penetapan batas wilayah yang disepakati Indonesia dan Filipina (S2,

O4, O5)

Batas wilayah darat dan laut antara Indonesia dan Filipina perlu

ditetapkan terutama berkaitan dengan masih banyak segmen kawasan pesisir yang

belum ditetapkan yang berkaitan dengan batas negara seperti pulau-pulau terluar

yang belum bernama, hal ini memiliki dimensi strategis kewilayahan terutama

penataan ruang laut yang berdampak sangat luas terhadap keamanan dan

kesejahteraan.

Penetapan batas wilayah ini memanfaatkan peluang Konvensi

Internasional terhadap hukum laut Indonesia dan kerjasama bilateral antara

Indonesia dengan negara tetangga khususnya Filipina. Adanya konvensi

internasional menjadi peluang bagi Indonesia untuk mendapatkan dukungan yang

besar dari dunia internasional. Konvensi Hukum Laut 1982 telah memberikan hak

kepada Indonesia untuk menetapkan batas-batas terluar dari berbagai zona

maritim dengan batas-batas maksimum yang sudah ditetapkan.

Penyelesaian permasalahan batas wilayah juga harus dilakukan dengan

peningkatan intensitas dialog antara Indonesia dan Filipina melalui kerjasama

bilateral dengan upaya-upaya politis dan diplomatis sehingga terwujud kepastian

garis batas wilayah laut dan darat antara Indonesia dan Filipina.

5.22 Strategi Kekuatan – Ancaman: Strength – Threats (S-T)

Strategi S-T merupakan strategi untuk menggunakan kekuatan yang

dimiliki oleh pulau-pulau terluar di Provinsi Sulawesi Utara dengan cara

menghindari ancaman. Strategi yang dapat dilakukan adalah :

170

5.22.1 Strategi penetapan batas wilayah

Strategi ini berusaha untuk meningkatkan nilai posisi geografis sebagai

kekuatan internal yang dimiliki oleh pulau tersebut dengan cara mengatasi

ancaman berupa belum adanya batas laut yang disepakati bersama dan masih

lemahnya respon pengawasan perbatasan laut antar negara. Strategi ini juga ada di

dalam strategi SO, namun dilihat dari faktor yang berbeda.

5.22.2 Penetapan batas yang disepakati Indonesia dan Filipina

Penetapan batas merupakan sebuah kepastian hukum yang dapat

menunjang berbagai kegiatan yang terkait dengan kewenangan pengelolaan pulau

pulau kecil terluar di bidang sumber daya alam, sosial ekonomi, hukum dan

kelembagaan seperti perikanan, pariwisata, pelayaran, pertambangan, serta

peraturan yang mengawasi kegiatan di bidang tersebut agar tidak terjadi kesalahan

wewenang dan tindakan illegal yang menyebabkan kerugian negara.

5.23 Strategi Kelemahan – Peluang: Weakness – Opportunities (W-O)

Strategi W-O dalam konteks peningkatan pengelolaan pulau-pulau kecil

terluar terbagi menjadi dua definisi, yang pertama adalah strategi W-O untuk

mengatasi kelemahan yang dimiliki, dengan memanfaatkan berbagai peluang

yang ada, yang kedua adalah strategi W-O untuk memanfaatkan peluang dengan

cara mengatasi kelemahan-kelamahan yang dimiliki.

5.23.1 Pembangunan sistem dan sinergi kelembagaan pengelolaan pulau-

pulau kecil terluar.

Meskipun sebelumnya sudah terdapat lembaga-lembaga yang mempunyai

kewenangan pengelolaan seperti Dewan maritim nasional, Ditjen Pesisir dan

Pulau-Pulau Kecil serta DKP, namun lembaga ini belum mampu mengakomodir

permasalahan di pulau tersebut dan masih banyak lembaga-lembaga lainnya yang

memiliki wewenang tumpang tindih dan kurang berfungsi dengan sinkronasi yang

baik. Akibatnya sulit melakukan koordinasi dalam pelaksanaan di lapangan.

Dengan adanya komitmen yang kuat dari pemerintah maka pemerintah

mengeluarkan kebijakan membentuk kelembagaan baru dalam pengelolaan pulau-

pulau kecil terluar. Berdasarkan Peraturan Presiden No 78 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar, disebutkan bahwa dalam pengelolaan

171

perlu kelembagaan yang merupakan wadah koordinasi non struktural yang berada

di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kelembagaan pengelolaan

pulau-pulau kecil terluar dilaksanakan oleh tim koordinasi yang telah dibentuk

yang terdiri dari ketua Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan

(Menkopolhukam) dan wakil ketua I merangkap Anggota Menteri Perikanan dan

Kelautan dan Wakil Ketua II merangkap Anggota Menteri Dalam Negeri,

sedangkan Sekretaris adalah Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Polhukam.

Keanggotaan kelembagaan terdiri dari TNI, kepolisian, badan intelijen dan

kementerian yang lain.

Dengan adanya kelembagaan baru ini, diharapkan lembaga tersebut

mampu menjalankan wewenangnya sesuai dengan fungsinya dan mampu

bersinergi dalam sistem pengelolaan pulau-pulau kecil terluar yang terintegrasi

sehingga terwujud pengelolaan yang efektif dan efisien.

5.23.2 Pembangunan sarana dan prasarana wilayah

Strategi yang bertujuan untuk mengatasi kelemahan berupa keterpencilan

pulau-pulau kecil terluar, terbatasnya prasarana ekonomi dan sosial untuk meraih

peluang pertumbuhan investasi, otoritas wilayah dan peningkatan taraf hidup

masyarakat terutama pada aspek sosial dan ekonomi.

Upaya untuk mengatasi kelemahan tersebut adalah dengan pembangunan

sarana dan prasarana wilayah baik dari aspek ekonomi dan sosial. Pada aspek

ekonomi perlu dilakukan pengembangan infrastruktur transportasi dari pulau ke

pulau secara kontinyu, pembangunan sarana pelabuhan guna mendukung aliran

barang dan jasa, pengembangan sarana listrik dan air bersih, penyediaan fasilitas

komunikasi, pengembangan infrastruktur ekonomi seperti pasar sebagai pusat

Peraturan Daerahgangan serta pengembangan lembaga perbankan atau keuangan

lainnya yang menjadi sarana kelancaran pelaku ekonomi untuk melaksanakan

usahanya.

Pada aspek sosial perlu dilakukan peningkatan kualitas SDM dengan

pengembangan pendidikan formal dan informal serta pembinaan dalam kegiatan

perekonomian dan sosial sehingga SDM memiliki informasi dan wawasan yang

memadai untuk peningkatan taraf hidupnya.

172

5.23.3 Peningkatan kekuatan sistem pendanaan (W5, O1)

Sistem pendanaan perlu diperkuat untuk mengatasi kontrol pendanaan

yang lemah dengan cara pembuatan alokasi anggaran untuk pelaksanaan program-

program pembangunan dan pengawasan terhadap penggunaan alokasi anggaran

tersebut yang melibatkan lembaga-lembaga independen demi penegakan

akuntabilitas publik.

5.24 Strategi Kelemahan – Ancaman: Weakness – Threats (W-T)

Strategi WT adalah strategi yang ditujukan untuk meminimalkan

kelemahan yang ada serta menghindari ancaman.

5.24.1 Perumusan hukum dan peraturan pengelolaan pulau-pulau kecil

terluar (W6,T2)

Strategi ini ditujukan untuk mengatasi kelemahan belum adanya UU yang

khusus mengenai pulau-pulau kecil terluar dan ancaman masih lemahnya respon

pengawasan perbatasan laut antar negara. Dukungan perangkat hukum dan

peraturan sangat diperlukan guna menjamin kepastian hukum dalam

penyelenggaraan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar provinsi Sulawesi Utara.

Perangkat hukum dan peraturan dapat dirumuskan secara terintegrasi yang

mencakup keseluruhan aspek pengelolaan pulau-pulau kecil terluar provinsi

Sulawesi Utara baik aspek sumber daya alam dan lingkungan, pertahanan dan

keamanan, sosial ekonomi serta budaya dalam bentuk Undang-Undang, peraturan

pemerintah pusat dan daerah. Keberadaan perangkat hukum dan peraturan ini

akan menjadi pedoman bagi setiap institusi baik di pusat maupun daerah dalam

pemanfaatan pulau-pulau kecil terluar provinsi Sulawesi Utara.

5.24.2 Peningkatan keterpaduan antar stakeholder dalam pengelolaan pulau-

pulau kecil terluar (W4, T3)

Strategi ini ditujukan untuk mengatasi kelemahan koordinasi antar

lembaga dan mengatasi ancaman konflik kepentingan antar stakeholder dalam

pengelolaan pulau-pulau kecil terluar. Stakeholder perlu dilibatkan pada proses

perencanaan, pelaksanaan, dan pengontrolan dalam pengelolaan pulau-pulau kecil

173

terluar. Dengan keterlibatan semua stakeholder baik dari lembaga pemerintah

pusat, daerah, instansi swasta, dan masyarakat dapat mengurangi konflik akibat

kepentingan yang berbeda antar stakeholder tersebut.

5.25 Hirarki Rancangbangun Hukum Pesisir

Dalam Analytical Hierarchy Process (AHP), hirarki Rancangbangun

Hukum Pesisir yang sudah di susun (gambar ) menjelaskan bahwa terdapat 3 level

di dalamnya, yaitu Level 1 adalah representative dari tujuan penelitian yaitu untuk

merancang suatu produk Hukum Pesisir pulau-pulau terluar Indonesia, dan level 2

adalah menunjukan faktor-faktor yang diperlukan dalam merancang produk

hukum pesisir dimana faktor tersebut adalah : sumber daya alam, sosial ekonomi,

pendanaan, hukum dan kelembagaan. Dalam faktor-faktor tersebut terdapat pula

sub-sub factor. Sedangkan level 3 adalah menununjukan beberapa alternativ

rancangbangun Hukum Pesisir menurut prespetif tiap-tiap bidang pendukung

yakni pemerintah, akademisi, perwilayahan, batas wilayah dan budaya. Seperti

pada Gambar 20

Rancang Bangun Hukum

Pulau-Pulau Kecil Terluar

Sumber Daya

Alam

Sosial

Ekonomi

Rancang Bangun

Hukum

Menurut

Akademisi

Rancang Bangun

Hukum

MenurutPenataan Batas

Wilayah Negara

Rancang Bangun

Hukum

MenurutStrategi Perwilayaan

Rancang Bangun

Hukum

Menurut

Pemerintah

Rancang Bangun

Hukum

Menurut

Budaya Lokal

Pendanaan Hukum

@Perikanan

@Perkebunan

@Pendidikan

@Transportasi

@Adat-Istiadat

@Pemasaran

@APBN

@APBD

@LOAN/GRANT

@Nasional

@International

Kelembagaan

@Nasional

@Daerahl

Gambar 19 Rancangbangun hukum pulau-pulau kecil terluar

174

5.26 Kriteria

Berdasarkan hirarki yang sudah tersusun , kriteria yang ada di ukur dengan

membandingkan dari sisi mana yang merupakan prioritas utama dalam menunjang

tujuan (goal) yang di tetapkan, sebagai contoh perbandingan antara level 2 yaitu

factor-faktor seperti sumber daya alam, social ekonomi, pendanaan, kelembagaan

dan hukum. Untuk menunjang pembuatan rancangabangun hukum pesisir,

dibandingkan manakah yang lebih penting, apakah faktor sumber daya alam -

sosial ekonomi, atau sosial ekonomi - hukum, atau hukum - pendanaan, atau

kelembagaan - pendanaan, dan seterusnya berdasarkan faktor dan sub faktor

hirarki.

5.27 Expert Judgment

Berdasarkan informasi-informasi di atas dan tujuan dari penelitian ini

diperlukan langkah-langkah akurat untuk mencapai tujuan akhir hasil penelitian.

Kriteria/faktor dan alternativ tersebut, akan saling bergantung satu sama lain

untuk mencapai tujuan (goal).

Penilaian untuk Expert dapat di identifikasikan melalui pengisian matriks

dengan angka-angka sebagaimana dalam teori AHP yang ada (1-10), berdasarkan

hasil dari interview atau kuisioner yang sudah dijalankan bagi para expert.

Penentuan expert didasarkan atas tingkat kepakarannya berdasarkan pendidikan,

pengalaman pekerjaan dan pengetahuan lainnya yang mempunyai hubungan erat

dengan maksud dan tujuan perolehan informasi dalam penelitian.

Pemilihan expert yang berhubungan dengan kebijakan, maka di tentukan

dan dipilih individu secara random dari kementerian yang ada kaitan dengan

kegiatan penelitian serta memenuhi kriteria-kriteria sebagai expert. Adapun yang

dipilih antara yaitu (1)Kementerian Luar Negeri, (2)Kementerian Dalam Negeri

(3)Kementerian Kelautan dan Perikanan, (4)Kementerian Pekerjaan Umum,

(5)TNI AL, (6)DPR-RI, (7)DPRD SULUT, (8)Pemerintah RI, (9)Pemerintah

Filipina, (10)Pemerintah Provinsi SULUT, (11)Pemerintah Kepulauan Sangihe,

(12)Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud, [13)Akademisi, (14)Investor,

(15)Tokoh Masyarakat/Adat, seperti dalam Tabel 15

175

Tabel 15 Informasi untuk analisis expert

No EXPERT FUNGSI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Kementerian Luar Negeri,

Kementerian Dalam Negeri

Kementerian Kelautan dan Perikanan

Kementerian Pekerjaan Umum,

TNI AL,

DPR RI,

DPRD SULUT,

Pemerintah RI,

Pemerintah Filipina,

Pemerintah Provinsi SULUT,

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe,

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud,

Akademisi,

Investor,

Tokoh Masyarakat/Adat

Penyelesaian Perbatasan

Pengelolaan Wilayah Pesisir Daerah

Pengelolaan Wilayah Pesisir & PPK

Pembangunan Infrastruktur

Pertahanan Keamanan Negara

Penetapan Kebijakan Nasional

Penetapan Kebijakan Daerah

Peran Internasional di PBB

Peran Internasional di PBB

Pelaksanaan tugas pembantuan

Pelaksanaan tugas pembantuan

Pelaksanaan tugas pembantuan

Kajian Akademik

Pengembangan Investasi

Informasi Sejarah dan Adat Istiadat

5.28 Penilaian Kriteria

Faktor/criteria diolah dengan menggunakan software AHP (Expert Choice

2000), penilaian dilakukan dengan membandingkan langsung (more important,

preferred or likely), beberapa penilaian akan objektif, warna hitam dalam table

matrik menunjukan angka masuk dan warna merah menunjukan 1 dibagi dengan

angka masukan. (angka masukan di dapat dari transformasi kuesioner dari para

expert).

Susunan hirarki penetapan strategi merupakan penggambaran dari analisis

AHP yang mengaitkan sasaran, faktor, dan alternatif strategi. Hirarki analisis

AHP rancangbangun hukum dalam rangka peningkatan pengelolaan pulau-pulau

kecil terluar di Sulawesi Utara dapat dilihat pada Gambar 18

Hasil analisis AHP dijelaskan lebih lanjut berikut ini :

(1) Prioritas elemen faktor

Faktor yang mempengaruhi dalam pembuatan rancangbangun hukum

peningkatan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar terdiri 5 faktor. Hasil

176

analisis faktor dalam AHP dari beberapa pendapat pakar dengan bantuan

pengolah data expert choice 2000 dapat dilihat pada Tabel 16 dan hasil

prioritas analisis faktor tersebut dapat dilihat pada Gambar 20

Tabel 16 Hasil analisis faktor AHP

Dari kriteria/faktor-faktor penunjang, setelah di masukan dalam suatu

program computer maka dapat di lihat melalui Tabel 17. Faktor hukum memiliki

nilai yang lebih tinggi (0.289) dibandingkan dengan ke-3 faktor lain sumber daya

alam (0.255), kelembagaan (0.231), pendanaan (0.144) dan sosial ekonomi

(0.081). dengan angka rasio inkonsistensi dari para expert adalah 0.08, rasio ini

dianggap masih dalam batas toleransi karena angka inkonsistensi harus dibawah

angka 0.1.

Tabel 17 Prioritas elemen faktor

No FAKTOR BOBOT PRIORITAS

1 Hukum 0.289 1

2 Sumber Daya Alam 0.255 2

3 Kelembagaan 0.231 3

4 Pendanaan 0.144 4

5 Sosial Ekonomi 0.081 5

Berdasarkan Tabel 17 faktor yang menduduki prioritas pertama yang

mempengaruhi pembuatan rancangbangun hukum adalah faktor hukum dengan

Gambar 21 Hasil analisis faktor

177

bobot 0.289. Bobot ini menunjukkan bahwa faktor hukum memiliki peranan yang

sangat besar dalam pembuatan rancangbangun hukum pengelolaan pulau-pulau

kecil terluar di Sulawesi Utara. Hal ini disebabkan oleh masih banyaknya

permasalahan hukum dalam pengelolaan pulau-pulau kecil terluar, baik dari sisi

eksternal ataupun internal (dalam negeri). Dari sisi ekternal, permasalahan hukum

yang terkait dengan negara tetangga adalah belum adanya penetapan batas negara

antara Indonesia dengan Filipina khususnya untuk pemanfaatan potensi pulau-

pulau kecil terluar.

Permasalahan hukum dari sisi internal (dalam negeri) adalah masih

kurangnya dukungan perangkat hukum dan peraturan dalam penyelenggaraan

pengelolaan pulau-pulau kecil terluar provinsi Sulawesi Utara. Aspek Hukum

menjadi titik tolak dari keseluruhan faktor pembuatan rancangbangun hukum

pengelolaan pulau-pulau kecil terluar Provinsi Sulawesi Utara baik aspek sumber

daya alam, kelembagaan, pendanaan dan sosial ekonomi. Penegakan hukum

merupakan salah satu pilar utama untuk menegakkan kedudukan dan kewenangan

kelembagaan. Penegakan hukum yang efektif juga akan menjamin sistem dan

mekanisme hubungan kelembagaan yang efektif.

(2) Prioritas elemen strategi

Alternatif strategi perumusan rancangbangun hukum pulau-pulau kecil terluar

dalam rangka peningkatan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar di Sulawesi

Utara terdiri dari 5, yaitu [1]rancangbangun hukum menurut pemerintah,

[2]rancangbangun hukum menurut akademisi, [3]rancangbangun hukum

menurut strategi perwilayahan, [4]rancangbangun hukum menurut penataan

batas wilayah negara, dan [5]rancangbangun hukum menurut budaya lokal.

Kelima strategi tersebut dianalisis dan hasil analisis strategi dalam AHP dari

beberapa pendapat pakar dengan bantuan pengolah data expert choice dapat

dilihat pada Tabel 15 dan hasil prioritas elemen alternatif strategi tersebut

dapat dilihat pada Tabel 18 dan analisis alternatif strategi pada Gambar 22

178

Tabel 18 Prioritas elemen alternatif strategi

Gambar 22 Hasil analisis alternatif strategi

Berdasarkan Tabel 18 strategi prioritas yang harus pertama kali dilakukan

adalah pembuatan rancangbangun hukum menurut penataan batas wilayah negara.

Implementasi rancangbangun hukum tersebut adalah dengan cara penetapan batas

wilayah yang disepakati Indonesia dan Filipina serta peningkatan kerjasama

bilateral dan internasional. Penetapan batas wilayah ini menjadi prioritas pertama

karena penetapan batas laut negara di daerah perbatasan akan menjamin kepastian

hukum untuk pengelolaan pulau-pulau kecil terluar di Sulawesi Utara.

Pengelolaan pulau-pulau kecil terluar di bidang sumber daya alam, sosial

ekonomi, pendanaan, hukum dan kelembagaan akan lebih efektif jika penetapan

batas negara jelas dan diakui oleh negara tetangga. Oleh karena itu batas laut zona

ekonomi eksklusif negara antara Indonesia dan Filipina segera diselesaikan

melalui pertemuan dan pembahasan internasional bilateral maupun multilateral

dan mendapat pengakuan masyarakat internasional terhadap batas pengelolaan

negara di wilayah laut, demi kepentingan pengelolaan negara pantai di wilayah

pesisir dan laut, keberlanjutan sumber daya, kesejahteraan sosial ekonomi

No STRATEGI RANCANGBANGUN BOBOT PRIORITAS

1 Rancangbangun Hukum Menurut Penataan Batas

Wilayah Negara

0.226 1

2 Rancangbangun Hukum Menurut Pemerintah 0.222 2

3 Rancangbangun Hukum Menurut Strategi Perwilayahan 0.211 3

4 Rancangbangun Hukum Menurut Akademisi 0.180 4

5 Rancangbangun Hukum Menurut Budaya Lokal 0.161 5

179

masyarakat, keamanan pangan di laut, keamanan dan pertahanan, serta kesatuan

wilayah negara Republik Indonesia.

Kedua negara sepakat membahas permasalahan perbatasan negara dalam

forum bilateral, yaitu Joint Border Committee (JBC) RI-Filipina. Indonesia

diketuai oleh Pangdam VII Wirabuana dan Filipina diketuai oleh Philippines

South Commander. Forum ini melakukan pertemuan setiap tahun guna membahas

dan menyelesaikan masalah-masalah yang timbul di perbatasan kedua negara.

Selain isu koordinasi dalam pengembangan kawasan perbatasan,

komitmen dan kebijakan Pemerintah untuk memberikan prioritas lebih tinggi

dalam pembangunan wilayah perbatasan telah mengalami reorientasi yaitu dari

orientasi keamanan (security approach) menjadi orientasi pembangunan

(prosperity/ development approach). Reorientasi ini, pada kasus kawasan

perbatasan di Provinsi Sulawesi Utara, dilakukan dengan mempertimbangkan

beberapa hal berikut: Pendekatan keamanan (security approach) yang diterapkan

Mabes ABRI di dalam penanganan KK Sosek Malindo, walaupun berbeda namun

diharapkan dapat saling menunjang dengan pendekatan pembangunan (prosperity/

development approach). Terkait dengan beberapa upaya yang telah disepakati di

dalam pengembangan kawasan perbatasan antar negara, diperlukan pertimbangan

terhadap upaya percepatan pengembangan kawasan perbataan tersebut melalui

penanganan yang bersifat lintas sektor dan lintas pendanaan.

180

Gambar 23 RBH

Rancangbangun Hukum dalam rangka

peningkatan pengelolaan pulau-pulau

kecil terluar di sulawesi utara

Sas

ara

n:

Fa

kt

or:

Rancang

bangun

Hukum

Menurut

Pemerin

tah

(0,222)

Ranca

ngban

gun

Hukum

Menur

ut

Akade

misi

(0,180)

Rancan

gbangu

n

Hukum

Menur

ut

Strateg

i

Perwila

yahan

(0,211)

Rancangba

ngun

Hukum

Menurut

Penataan

Batas

Wilayah

Negara

(0,226)

Rancan

gbangu

n

Hukum

Menur

ut

Budaya

Lokal

(0,161)

Alter

nativ:

Sumber

Daya

Alam

(0,255)

Penda

naan

(0,144)

Sosial

Ekonomi

(0,081)

Hukum

(0,289)

Kelem

bagaa

n

(0,231)

- Perikanan

- Perkebunan

- Pendidikan

- Transportasi

- Adat-Istiadat

- Pemasaran

- APBN

- APBD

- Longgrant

- Nasional

- Internasional

- Nasional

- Daerah

181

5.29 Skenario Strategi Peningkatan Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar

Strategi pembuatan rancangbangun hukum menurut penataan batas

wilayah negara (hasil analisis AHP) merupakan prioritas utama yang

dipertimbangkan untuk pencapaian tujuan, namun bukan berarti strategi tersebut

menjadi strategi tunggal dalam pencapain tujuan, karena masih ada prioritas

rancangbangun hukum lain yang memiliki unsur-unsur strategi yang juga menjadi

pertimbangan dalam pencapaian tujuan.

Penggunaan metode analisis prospektif diperlukan untuk memprediksi

kejadian di masa depan, sehingga dapat disusun alternatif skenario untuk

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Faktor dalam menganalisis alternatif

skenario adalah unsur strategi dari kelima rancangbangun hukum yang dihasilkan

dari analisis AHP karena setiap unsur strategi merupakan kumpulan usaha yang

komprehensif untuk mencapai tujuan dalam rangka peningkatan pengelolaan

pulau-pulau kecil terluar di Sulawesi Utara.

Unsur strategi yang sama dari kelima rancangbangun digabungkan

sehingga menghasilkan 9 unsur strategi yang menjadi faktor dalam menganalisis

alternatif skenario. Berdasarkan pendapat pakar, prediksi kejadian di masa depan

untuk kurun waktu 5 – 10 tahun dapat dilihat pada Tabel 19

Tabel 19 Analisis skenario

FAKTOR SKENARIO

1A 1B 1C

Penetapan Batas

wilayah yang

disepakati Indonesia

dan Filipina

Penetapan batas

wilayah justru akan

merugikan Indonesia

Penetapan batas

wilayah masih

berbelit-belit dan

tidak menghasilkan

sebuah kesepakatan

Batas Wilayah laut

antara Indonesia

dan Filipina

menjadi semakin

jelas dan

menghasilkan

kesepakatan yang

win-win solution

2A 2B

Kerjasama bilateral

dan Internasional

Tetap dan kurang

memiliki pengaruh

dalam memperkuat

posisi geografis

Indonesia

Semakin

berkembang dan

memiliki pengaruh

yang signifikan

dalam memperkuat

posisi geografis

Indonesia

182

3A 3B 3C

Program Pengelolaan

SDA dan jasa

lingkungan kelautan

Pelaksanaan program

kurang mendukung

kelestarian sumber

daya alam

Pelaksanaan

program tetap atau

statis

Pelaksanaan

program berjalan

efektif dan efisien

4A 4B

Sinergi kelembagaan Tetap dalam arti

masih adanya

tumpang tindih

wewenang dan antar

lembaga kurang

bersinergi dalam

mencapai tujuan

Semakin kuat dan

efektif dalam

menjalankan

masing-masing

perannya

5A 5B 5C

Sistem pendanaan Semakin lemah

karena tidak adanya

keseriusan dalam

pengontrolan dana

Tetap Semakin kuat

6A 6B 6C

Hukum dan Peraturan

Pengelolaan

Gagal karena

kesadaran hukum

masih rendah

Tetap Mendukung dalam

penyelenggaraan

pengelolaan

7A 7B

Penataan ruang

wilayah

Tetap Mendukung dalam

penyelenggaraan

pengelolaan

8A 8B 8C

Sarana dan Prasarana

Wilayah

Memberikan dampak

negatif terhadap

aspek sosial dan

ekonomi masyarakat

karena

ketidakbijakan dalam

pemanfaatan sarana

dan prasarana

tersebut

Tetap dalam arti

tidak berpengaruh Semakin

meningkatkan

aksesbilitas yang

memberikan

dampak positif

terhadap aspek

sosial dan ekonomi

masyarakat

9A 9B 9C

Keterpaduan antar

stakeholder

Semakin buruk

karena tidak adanya

prinsip keterbukaan

dan tingkat

kepercayaan

masyarakat yang

rendah terhadap

pemerintah

Tetap Semakin terpadu

karena adanya

prinsip

keterbukaan dan

peran serta antar

stake holder dalam

pengelolaan

183

Berdasarkan alternatif kejadian pada masing-masing faktor, responden

pakar menyusun alternatif skenario yang mungkin terjadi dalam kurun waktu 5

tahun kaitannya dengan penyusunan dasar rekomendasi yang harus dilakukan.

Alternatif skenario yang mungkin terjadi terhadap peningkatan

pengelolaan pulau-pulau kecil terluar di Sulawesi Utara.

Tabel 20 Alternatif skenario

No Skenario Uraian Keadaan

1 Sangat Optimistik Penyusunan Rancangbangun hukum di

wilayah perbatasan negara dan penetapan

batas negara termasuk ZEE

2 Cukup Optimisrtik Penyusunan Rancangbangun hukum dan

menyelesaikan perundingan bilateral batas

negara dan ZEE

3 Optimistik dengan syarat pertama Penyelesaian Perundingan Bilateral

mengenai Batas Negara dan Nota

kesepakatan ZEE

4 Optimistik dengan syarat kedua Perundingan Bilateral penetapan ZEE

5 Pesimistik Penyelesaian Mahkamah Internasional

Dari kriteia/faktor-faktor penunjang, setelah di masukan dalam suatu

program computer maka dapat di lihat melalui Tabel 17, faktor hukum memiliki

nilai yang lebih tinggi (0.289) dibandingkan dengan ke-3 faktor lain yaitu sumber

daya alam (0.255), kelembagaan (0.231), pendanaan (0.144) dan sosial ekonomi

(0.081). dengan angka rasio inkonsistensi dari para expert adalah 0.08, rasio ini

dianggap masih dalam batas toleransi karena angka inkonsistensi harus dibawah

angka 0.1.

Bertitik tolak dari hasil kuisioner yang dijalankan dalam penelitian ini

maka dapat dilihat hasilnya yang sudah dimasukan dalam program expert choice

2000. Sebagai contoh dapat di jelaskan dengan mengambil responden dari pihak

Kementerian Luar Negeri RI Tabel 21 dan Tabel 22 Sosial Ekonomi.

184

Tabel 21 Hasil kuesioner responden

Tabel 22 Sosial ekonomi

Dengan kriteria sosial ekonomi berdasarkan alternatif rancangbangun

produk hukum menurut pemerintah, akademisi, strategi perwilayahan, penataan

batas wilayah dan budaya lokal, setalah diisii nilai yang didapat dari para expert

dan dengan mengkalkulsikan angka-angka yang ada dalam matrik maka di dapat :

berdasarkan kriteria sumber daya alam, nilai terbesar yang didapat adalah

rancangbangun hukum menurut pemerintah (0.232), diikuti rancangbangun

hukum menurut strategy perwilayahan (0.223), rancangbangun menurut penataan

batas wilayah (0.200), rancangbangun hukum menurut akademisi (0.193) dan

rancangbangun hukum menurut budaya dengan nilai yang terkecil 0.154). Untuk

rasio inkonsistensi adalah 0.04.

Gambar 24 Hasil analisis faktor sosial ekonomi

185

Secara total, hasil kuisioner dari semua expert yang sudah dimasukan

dalam expert choice 2000 dapat dilihat dalam Table 23

Tabel 23 Hasil analisis AHP total

No PAKAR

(RESPONDEN) KRITERIA

RANCANG HUKUM MENURUT

INSKONSISTENS

I

PEME

RINTAH

AKAD

EMISI

STRATEGI

PERWILAYAHAN

PENATAA

N BATAS WILAYAH

BUDAYA

LOK

AL

1

KEMENTERI

AN LUAR

NEGERI

SUMBER

DAYA

ALAM 0.206 0.204 0.263 0.225 0.103 SOSIAL

EKONOMI 0.232 0.193 0.223 0.200 0.152 PENDANAA

N 0.193 0.168 0.221 0.292 0.127

HUKUM 0.198 0.190 0.190 0.232 0.175 KELEMBAG

AAN 0.226 0.193 0.203 0.25 0.127

2

KEMENTERI

AN DALAM

NEGERI

SUMBER

DAYA

ALAM 0.207 0.206 0.245 0.23 0.112 SOSIAL

EKONOMI 0.254 0.189 0.227 0.212 0.117 PENDANAA

N 0.246 0.169 0.232 0.224 0.179

HUKUM 0.282 0.141 0.272 0.190 0.107 KELEMBAG

AAN 0.231 0.170 0.172 0.224 0.203

3

KEMENTERI

AN

KELAUTAN

DAN

PERIKANAN

SUMBER

DAYA

ALAM 0.222 0.201 0.203 0.211 0.164 SOSIAL

EKONOMI 0.234 0.193 0.215 0.229 0.13 PENDANAA

N 0.256 0.122 0.230 0.223 0.168

HUKUM 0.225 0.194 0.200 0.225 0.149 KELEMBAG

AAN 0.258 0.193 0.202 0.208 0.139

4

KEMENTERI

AN

PEKERJAAN

UMUM

SUMBER

DAYA

ALAM 0.226 0.147 0.223 0.242 0.162 SOSIAL

EKONOMI 0.195 0.119 0.210 0.270 0.191 PENDANAA

N 0.217 0.134 0.146 0.261 0.243

HUKUM 0.233 0.189 0.189 0.228 0.161 KELEMBAG

AAN 0.265 0.163 0.164 0.252 0.159

5 TNI AL

SUMBER

DAYA

ALAM 0.151 0.167 0.257 0.254 0.172 SOSIAL

EKONOMI 0.234 0.174 0.194 0.205 0.194 PENDANAA

N 0.250 0.194 0.219 0.219 0.110

HUKUM 0.197 0.197 0.227 0.227 0.152 KELEMBAG

AAN 0.172 0.169 0.228 0.261 0.169

186

6 DPR - RI

SUMBER

DAYA

ALAM 0.190 0.175 0.190 0.232 0.198 SOSIAL

EKONOMI 0.229 0.173 0.195 0.229 0.173 PENDANAA

N 0.222 0.157 0.194 0.283 0.145

HUKUM 0.189 0.196 0.233 0.233 0.149 KELEMBAG

AAN 0.229 0.173 0.195 0.229 0.173

7

DPRD

SULUT

SUMBER

DAYA

ALAM 0.221 0.186 0.206 0.201 0.185 SOSIAL

EKONOMI 0.174 0.194 0.205 0.234 0.194 PENDANAA

N 0.224 0.198 0.224 0.224 0.131

HUKUM 0.219 0.219 0.219 0.240 0.102 KELEMBAG

AAN 0.246 0.107 0.222 0.257 0.169

8 PEMERINTAH

INDONESIA

SUMBER

DAYA

ALAM 0.229 0.173 0.195 0.229 0.173 SOSIAL

EKONOMI 0.210 0.171 0.252 0.241 0.118 PENDANAA

N 0.258 0.101 0.178 0.247 0.137

HUKUM 0.252 0.14 0.223 0.252 0.126 KELEMBAG

AAN 0.186 0.199 0.191 0.257 0.167

9 PEMERINTAH

FILIPINA

SUMBER

DAYA

ALAM 0.247 0.160 0.255 0.212 0.117 SOSIAL

EKONOMI 0.165 0.170 0.202 0.259 0.203 PENDANAA

N 0.232 0.152 0.233 0.193 0.200

HUKUM 0.229 0.190 0.207 0.203 0.171 KELEMBAG

AAN 0.221 0.185 0.206 0.201 0.186

10 PEMERINTAH SULAWESI

UTARA

SUMBER

DAYA

ALAM 0.224 0.160 0.302 0.187 0.127 SOSIAL

EKONOMI 0.193 0.155 0.163 0.297 0.193 PENDANAA

N 0.259 0.149 0.196 0.225 0.171

HUKUM 0.21 0.109 0.252 0.252 0.169 KELEMBAG

AAN 0.253 0.149 0.199 0.231 0.168

11

PEMERINTAH

KAB. KEPULAUAN

SANGIHE

SUMBER

DAYA

ALAM 0.167 0.148 0.295 0.195 0.295 SOSIAL

EKONOMI 0.211 0.105 0.160 0.340 0.176 PENDANAA

N 0.219 0.184 0.197 0.202 0.176

HUKUM 0.255 0.177 0.22 0.225 0.253

KELEMBAG

AAN 0.194 0.194 0.161 0.257 0.194

187

12

PEMERINTAH

KAB.

KEPULAUAN TALAUD

SUMBER

DAYA

ALAM 0.226 0.192 0.182 0.226 0.174 SOSIAL

EKONOMI 0.189 0.189 0.233 0.228 0.161 PENDANAA

N 0.221 0.186 0.201 0.206 0.185

HUKUM 0.250 0.162 0.216 0.227 0.138 KELEMBAG

AAN 0.219 0.186 0.168 0.320 0.107

13 AKADEMISI

SUMBER

DAYA

ALAM 0.187 0.286 0.221 0.160 0.146 SOSIAL

EKONOMI 0.225 0.255 0.220 0.177 0.153 PENDANAA

N 0230 0.236 0.192 0.192 0.150

HUKUM 0.226 0.226 0.156 0.229 0.160 KELEMBAG

AAN 0.225 0.225 0.194 0.208 0.149

14 INVESTOR

SUMBER

DAYA

ALAM 0.194 0.174 0.205 0.234 0.194 SOSIAL

EKONOMI 0.188 0.188 0.208 0.208 0.208 PENDANAA

N 0.167 0.167 0.200 0.205 0.261

HUKUM 0.217 0.166 0.206 0.206 0.206 KELEMBAG

AAN 0.169 0.298 0.232 0.235 0.166

15 TOKOH ADAT /

MASYARAKAT

SUMBER

DAYA

ALAM 0.232 0.198 0.175 0.198 0.198 SOSIAL

EKONOMI 0.183 0.195 0.209 0.162 0.232 PENDANAA

N 0,216 0.121 0.24 0.288 0.134

HUKUM 0.229 0.203 0.190 0,207 0.171 KELEMBAG

AAN 0.186 0.164 0.204 0.211 0.235

Dalam Table 23 di atas terlihat bahwa Rancangbangun Hukum menurut

Pemerintah dan Penataaan Batas Wilayah merupakan pilihan mayoritas dari

sejumlah expert yang di minta pendapatnya, dengan kriteria hukum dan sumber

daya alam merupakan kriteria dominan dalam pengambilan keputusan untuk

menunjang pencapaian tujuan untuk merancang suatu Rancangbangun Hukum

Pulau-Pulau Terluar di wilayah perbatasan Indonesia bagian Utara.

5.30 Sintesis

Sistesis adalah merupakan proses dari pembobotan dan kombinasi prioritas

dari model setelah dibuatnya penilaian dengan tujuan akhir yang sudah

188

ditetapkan. Penilaian dikombinasikan terhadap model dengan menggunakan

pembobotan dan proses dalam mencapai tujuan menggunakan semua nilai untuk

alternativ-alternatif rancangbangun produk hukum pesisir. Alternativ yang terbaik

adalah merupakan prioritas tertinggi yang dihasilkan dari Tabel 18 sintesis yang

dihasilkan menunjukan bahwa rancangbangun hukum menurut penataan batas

wilayah mendapatkan prioritas tertinggi untuk di pilih dalam menghasilkan

produk rancangbangun hukum pesisir. Rancangbangun hukum menurut penataan

wilayah mendapatkan nilai 0.226, diikuti oleh RH menurut pemerintah (0.222),

RH strategi perwilayahan (0.211), RH menurut akademisi (180), dan

rancangbangun menurut biaya (0.161), sedangkan rasio inskonsitensi adalah 0.04

yang masih dalam batas rasio normal.

Gambar 25 Sintesis rancangbangun hukum penataan wilayah

5.31 Sensitivitas Analisis

Tujuan dari analisis sensitive adalah menujukan secara grafis bagaimana

perubahan-perubahan alternativ terhadap besarnya kepentingan dari tujuan yang

ingin di capai. Setiap analisa sensitiv bisa dihasilkan melalui tujuan atau

criteria/faktor yang ada dan dapat di bandingkan satu sama lainnya.

Dalam merancang produk rancangbangun hukum pesisir digunakan

beberapa analisa sensitif diantaranya adalah Sytem Dinamik dan System Head to

Head.

5.32 Sensitivitas dinamis

Dalam analisis dari sisi akademisi dengan mengacu pada tujuan yang

hendak dicapai maka sensitive dinamik berdasarkan kriteria/faktor yang ada

didapat nilai presentasi tertinggi (sisi kiri graph) yaitu criteria Hukum (28.9%),

189

Sumber Daya Alam (25.5%), Kelembagaan (23.1%), Pendanaan (14.4%).

Sensitive dinamik berdasarkan alternatif rancangbangun (sisi kanan graphic) yaitu

nilai tertinggi yang merupakan prioritas utama adalah RH. Menurut penataan

batas wilayah (23.9%), diikuti oleh RH menurut strategi perwilayahan (22%), RH

menurut pemerintah (20.9%), RH menurut akademisi (19.4%), RH menurut

budaya (13.8%)

Gambar 26 Dinamik sensitive

5.33 Analisis head to head

Sensitifitas Head to Head menunjukan perbandingan yang objektif dari

setiap alternativ yang ada dalam mencapai tujuan penelitian dalam hal ini

membandingkan semua produk Rancang Hukum yang di siapkan. Perbandingan

ini lebih fair karena membandingkan satu per satu alternativ pilihan, sehingga

keuntungan dan kekurangan alternativ bisa dilihat melalui score yang ada.

Analisis head to head RH menurut penataan batas wilayah negara dengan

RH menurut Pemerintah maka dengan membandingkan bobot-bobot dari kriteria

yang ada di dapat hasil secara keseluruhan RH menurut penataan wilayah negara

190

mempunyai skala prioritas utama. Dalam perbandingan dengan Rancangbangun

Hukum lainnya juga disimpulkan bahwa RH menurut Penataan Batas Wilayah

Negara menjadi skala prioritas utama.

Gambar 27 Analisis head to head penataan batas wilayah dan pemerintah

5.34 Penentuan Prioritas Strategi Peningkatan Pengelolaan Pulau-Pulau

Kecil

Prioritas strategi merupakan pemilihan strategi berdasarkan prioritas dari

rancangbangun hukum dalam pengelolaan pulau-pulau kecil terluar. Strategi yang

terpilih menjadi prioritas dan dianggap sesuai dengan keadaan faktor yang

dipertimbangkan dalam pelaksanaannya. Faktor ini adalah kriteria-kriteria

pertimbangan dalam memprioritaskan strategi.

Informasi yang digunakan dalam menganalisis dengan metode AHP

(Analytical Hierarchy Process) ini berasal dari responden-responden yang

mengetahui dan memahami pengelolaan pulau-pulau kecil terluar di Sulawesi

Utara untuk kepentingan masa kini dan masa depan. Responden-responden

tersebut dari kalangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, akedemisi, dan

masyarakat lokal.

Dalam penentuan prioritas strategi maka sasaran dan faktor yang

mempengaruhi perlu di rumuskan untuk mendapatkan suatu produk

191

rancangbangun hukum yang optimal dan sesuai dengan potensi sumber daya yang

ada dan ditunjang oleh semua aspek penunjang pelaksanaanya.

Metode yang dipakai untuk mencapai sasaran atau tujuan menggunakan

metode AHP, sasaran atau tujuan dalam analisis AHP merupakan bagian penting

sehingga sedemikian rupa ditempatkan paling atas pada susunan hirarki AHP.

Sasaran ini menjadi acuan secara langsung bagi kriteria faktor. Kriteria ini

diperlukan sebagai bahan pertimbangan sebelum mengambil keputusan yang

berupa penetapan prioritas strategi. Elemen-elemen sasaran, kriteria, dan strategi

tersebut dijelaskan sebagai berikut :

5.35 Elemen sasaran

Sasaran yang ingin dituju adalah pembuatan rancangbangun hukum pulau-

pulau kecil terluar sehingga dapat menjadi solusi dari beberapa masalah-masalah

(coastal disease) di wilayah pulau-pulau kecil terluar yang sudah berlangsung

sejak dulu hingga saat ini, antara lain permasalahan batas wilayah negara,

pemanfaatan sumber daya belum optimal, sarana dan prasarana yang terbatas,

permasalahan hukum, sosial ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,

keterpencilan, dan Peraturan Daerahgangan ilegal.

5.35.1 Elemen faktor

Faktor dalam analisis AHP diartikan sebagai faktor yang dipertimbangkan

ataupun diperlukan dalam mendukung upaya pencapaian sasaran, dalam hal ini

adalah pembuatan rancangbangun hukum pulau-pulau kecil terluar. Faktor yang

dipertimbangkan adalah aspek sumber daya alam, sosial ekonomi, pendanaan,

hukum dan kelembagaan. Keterpaduan aspek ini diharapkan mampu

mengoptimalkan peningkatan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar

5.35.2 Elemen strategi

Alternatif strategi dari perumusan rancangbangun hukum pulau-pulau

kecil terluar terdiri dari lima strategi antara lain rancangbangun hukum menurut

pemerintah, rancangbangun hukum menurut akademisi, rancangbangun hukum

menurut strategi perwilayahan, rancangbangun hukum menurut penataan batas

wilayah negara, dan rancangbangun hukum menurut budaya lokal.

192

Unsur-unsur strategi rancangbangun hukum tersebut disusun dari strategi-

strategi yang dihasilkan dari matriks SWOT. Penyusunan unsur-unsur tersebut

adalah sebagai berikut : RB Hukum menurut Pemerintah, Akademisi, Stategi

Perwilayahan, Penataan Batas Wilayah dan Budaya lokal.

5.36 Rancangbangun Hukum Menurut Pemerintah

Rancangbangun hukum menurut pemerintah terdiri dari empat unsur

strategi yang memadukan kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman dari

peningkatan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar. Unsur dari rancangbangun

hukum menurut pemerintah adalah sebagai berikut :

(1) Pelaksanaan program Pengelolaan SDA dan jasa lingkungan kelautan (S1,S3,

O1,O2,O3)

(2) Pembangunan sistem dan sinergi kelembagaan pengelolaan pulau-pulau kecil

terluar (W4,O6)

(3) Peningkatan kekuatan sistem pendanaan (W5, O1)

(4) Perumusan Hukum dan Peraturan Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar

(W6,T2)

Gambar 28 Head to head RH pemerintah

5.37 Rancangbangun Hukum Menurut Akademisi

Rancangbangun hukum menurut akademisi terdiri dari dua unsur strategi

yang memadukan kelemahan, peluang serta ancaman dari peningkatan

193

pengelolaan pulau-pulau kecil terluar. Unsur dari rancangbangun hukum menurut

akademisi adalah sebagai berikut :

(1) Pembangunan sistem dan sinergi kelembagaan pengelolaan pulau-pulau kecil

terluar (W4,O6)

(2) Perumusan Hukum dan Peraturan Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar

(W6,T2)

Gambar 29 Head to head RH akademisi

5.38 Rancangbangun Hukum Menurut Strategi Perwilayahan

Rancangbangun hukum menurut strategi perwilayahan terdiri dari dua

unsur strategi yang memadukan kekuatan, kelemahan, dan peluang dari

peningkatan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar. Unsur dari rancangbangun

hukum menurut strategi perwilayahan adalah sebagai berikut :

(1) Penataan ruang wilayah pulau-pulau kecil terluar di Provinsi Sulawesi Utara

(S1,S2, O1-3)

(2) Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah (W1-3,O1-3)

Gambar 30 Head to head RH stategi perwilayahan

194

5.39 Rancangbangun Hukum Menurut Budaya Lokal

Rancangbangun hukum menurut budaya lokal terdiri dari satu unsur

strategi yang memadukan kelemahan dan ancaman dari peningkatan pengelolaan

pulau-pulau kecil terluar. Unsur dari rancangbangun hukum menurut budaya lokal

hanyalah peningkatan keterpaduan antar stakeholder dalam pengelolaan pulau-

pulau kecil terluar (W4, T3)

Gambar 31 Head to head RH budaya lokal

5.40 Rancangbangun Hukum Menurut Penataan Batas Wilayah Negara

Rancangbangun hukum menurut penataan batas wilayah negara terdiri dari

dua unsur strategi yang memadukan kekuatan dan peluang dari peningkatan

pengelolaan pulau-pulau kecil terluar. Unsur dari rancangbangun hukum menurut

penataan batas wilayah negara adalah sebagai berikut :

(2) Penetapan Batas wilayah yang disepakati Indonesia dan Filipina (S2, O4, O5)

(3) Peningkatan kerjasama bilateral dan Internasional (S2, O4, O5)

Gambar 32 Head to head RH penataan batas wilayah

195

5.41 Rekomendasi Rancangbangun Hukum Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang ditegaskan dalam pasal 17

ayat (3) menentukan bahwa ―Dalam keadaan tertentu, Dewan Perwakilan Rakyat

atau Presiden dapat mengajukan rancangan undang-undang di luar Program

Legislasi Nasional (Prolegnas).‖ Ketentuan ini kemudian digunakan secara

bersama-sama oleh DPR-RI dan Pemerintah untuk melakukan pembahasan suatu

rancangan peraturan perundang-undang di luar Prolegnas.

Maksud dari pengharmonisasian peraturan perundang-undangan adalah

sebagai upaya untuk menyelaraskan, menyesuaikan, memantapkan dan

membulatkan konsepsi suatu rancangan peraturan perundang-undangan dengan

peraturan perundang-undangan lain, baik yang lebih tinggi, sederajat, maupun

yang lebih rendah, dan hal-hal lain selain peraturan perundang-undangan,

sehingga tersusun secara sistematis, tidak saling bertentangan atau tumpang tindih

(overlaping). Hal ini merupakan konsekuensi dari adanya hierarki peraturan

perundang-undangan.

Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan ―Pengharmonisasian,

pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang yang berasal

dari Presiden, dikoordinasikan oleh Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di

bidang peraturan perundang-undangan‖.

Dengan ketentuan tersebut, peran Direktorat Harmonisasi Peraturan

Perundang-undangan menjadi semakin penting, karena Direktorat Harmonisasi

Peraturan Perundang-undangan merupakan salah satu unit eselon II di lingkungan

Ditjen Peraturan Perundang-undangan yang ditugaskan untuk melakukan

koordinasi pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi tidak hanya

terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) saja, tetapi juga terhadap Rancangan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (RPERPU), Rancangan

Peraturan Pemerintah (RPP), dan Rancangan Peraturan Presiden (RPERPRES).

Terhadap peraturan perundang-undangan yang disampaikan oleh

pemrakarsa kepada Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan

dilakukan penjadwalan untuk dilaksanakan rapat pengharmonisasian. Rapat

196

pengharmonisasian dilaksanakan oleh masing-masing subdirektorat sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Gambar 33 Rancangbangun hukum dalam pengelolaan pulau-pulau kecil terluar

Rancangbangun hukum menginventarisasi sejumlah peraturan perUndang-

Undangan yang mempunyai hubungan dengan pengelolaan pulau-pulau kecil

terluar di perbatasan negara termasuk pengelolaan wilayah pesisir seperti yang

tercantum dalam Tabel 24 di bawah ini

Tabel 24 Daftar Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pengelolaan

wilayah pesisir.

No.

Peraturan

Perundang-

undangan

Nomor dan Tahun Tentang

1 Undang Undang Dasar Negara Tahun 1945 Perubahan Ke IV

2 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1960 Perairan Indonesia

3 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Peraturan Dasar Pokok-Pokok

Agraria

4 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1962 Karantina Laut

5 Undang Undang Nomor 16 Tahun 1964 Bagi Hasil Perikanan

6 Undang Undang Nomor 11 Tahun 1967 Ketentuan Pokok Pertambangan

7 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1973 Landas Kontinen Indonesia

8 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana

9 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1983 Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

10 Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Peradilan Umum

11 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara

12 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 Konservasi Sumber Daya Alam dan

Ekosistemnya

Landasan Formil dan Materil

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

KONVENSI INTERNASIONAL YANG DIRATIVIKASI : UNCLOS 1982

Un

dan

g- U

nd

an

g

Su

mb

erdaya A

lam

Un

dan

g- U

nd

an

g

Kon

servasi

Un

dan

g- Un

dan

g

Pe

rikanan

Un

dan

g- Un

dan

g

Pem

erintah

an D

aerah

Un

dan

g- Un

dan

g W

ilayah N

egara

Implementasi Hukum & Kelembagaan

Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah

197

No.

Peraturan

Perundang-

undangan

Nomor dan Tahun Tentang

13 Undang Undang Nomor 9 Tahun 1990 Kepariwisataan

14 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1991 Kejaksaan

15 Undang Undang Nomor 12 Tahun 1992 Sistem Budidaya Tanaman

16 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1992 Lalulintas dan Angkutan Jalan

17 Undang Undang Nomor 15 Tahun 1992 Penerbangan

18 Undang Undang Nomor 16 Tahun 1992 Karantina Hewan Ikan dan

Tumbuhan

19 Undang Undang Nomor 21 Tahun 1992 Pelayaran

20 Undang Undang Nomor 23 Tahun 1992 Kesehatan

21 Undang Undang Nomor 24 Tahun 1992 Penataan Ruang

22 Undang Undang Nomor 10 Tahun 1995 Kepabeanan

23 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 Hak Tanggungan atas Tanah beserta

Benda-benda yang berkaitan dengan

Tanah.

24 Undang Undang Nomor 6 Tahun 1996 Perairan Indonesia

25 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1996 Pangan

26 Undang Undang Nomor 15 Tahun 1997 Ketransmigrasian

27 Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

28 Undang Undang Nomor 20 Tahun 1997 Penerimaan Negara Bukan Pajak

29 Undang Undang Nomor 21 Tahun 1997 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan

Bangunan

30 Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 Pengelolaan Lingkungan Hidup

31 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1999 Susunan dan Kedudukan Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan

Perwakilan Rakyat dan Dewan

Perwaklikan Rakyat Daerah

32 Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 Pemerintahan Daerah

33 Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999 Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Daerah

34 Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Penyelenggaraan Negara yang Bersih

dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan

Nepotisme

35 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian

Sengketa

36 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi

37 Undang Undang Nomor 36 Tahun 1999 Telekomunikasi

38 Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 Kehutanan

39 Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 Pokok Pokok Kepegawaian

40 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2000 Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan

41 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2000 Pajak Penghasilan

42 Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

43 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 Minyak Bumi

44 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2002 Yayasan

45 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2002 Pertanahan Negara

46 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2002 Sistem Nasional Penelitian,

Pengembangan dan Penerapan Ilmu

Pengetahuan dan Teknologi

47 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2002 Bangunan Gedung

48 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 Keuangan Negara

49 Undang Undang Nomor 27 Tahun 2003 Panas Bumi

50 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 Penyelesaian Perselisihan Hubungan

Industrial

198

No.

Peraturan

Perundang-

undangan

Nomor dan Tahun Tentang

51 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 Kekuasaan Kehakiman

52 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2004 Sumber Daya Air

53 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004 Peradilan Umum

54 Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Peradilan Tata Usaha Negara

55 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan

56 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2004 Perkebunan

57 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2004 Kehutanan

56 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional

59 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 Perikanan

60 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah

61

62

Undang Undang

Undang Undang

Nomor 33 Tahun 2004

Nomor 26 Tahun 2007

Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah

Penataan Ruang

63 Undang Undang Nomor 27 Tahun 2007 Pengelolaan Wilayah Pesisir dan

Pulau-Pulau Kecil

64 Undang Undang Nomor 43 Tahun 2008 Wilayah Negara

65

Peraturan

Pemerintah

Nomor 47 Tahun 1997 Rencana Tata Ruang Wilayah

Nasional

66 Peraturan

Pemerintah

Nomor 19 Tahun 1999 Pengololaan Kualitas Air dan

Pengendalian Pencemaran Air

67 Peraturan

Pemerintah

Nomor 82 Tahun 2001 Pengendalian Pencemaran Dan/Atau

Perusakan Laut

68 Keputusan

Presiden

Nomor 32 Tahun 1990 Pengelolaan Kawasan Lindung

69 Keputusan

Menteri

Kelautan dan

Perikanan

Nomor 41 Tahun 2000 Pedoman Umum Pengelolaan Pulau-

pulau Kecil yang berkelanjutan dan

Berbasis Masyarakat

70 Keputusan

Menteri

Kelautan dan

Perikanan

Nomor 10 Tahun 2002 Pedoman Umum Perencanaan

Pengelolaan Pesisir Terpadu

71 Peraturan

Pemerintah

Nomor 38 Tahun 2002 Daftar Koordinat Geografis Titik-

Titik Garis Pangkal Kepulauan

Indonesia

72 Peraturan

Pemerintah

Nomor 37 Tahun 2008 Perubahan atas Peraturan Pemerintah

Nomor 38 Tahun 2002 Daftar

Koordinat Geografis Titik-Titik Garis

Pangkal Kepulauan Indonesia

73 Peraturan

Menteri

Kelautan

Nomor Per.16/Men/2008 Perencanaan Pengelolaan Wilayah

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

74 Peraturan

Presiden

Nomor 78 Tahun 2005 Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil

Terluar

75 Peraturan

Presiden

Nomor 12 Tahun 2010 Badan Nasional Pengelola Perbatasan

76 Peraturan

Daerah

Kabupaten

Nomor 2 Tahun 2002 Pengelolaan Sumberdaya Wilayah

Pesisir Terpadu Berbasis Masyarakat

77 Peraturan

Daerah Provinsi

Nomor 38 Tahun 2003 Pengelolaan Wilayah Pesisir dan

Laut Terpadu Berbasis Masyarakat

199

5.42 Landasan Formil dan Materiil Konstitusional

Landasan Formil dan Materiil Konstitusional Peraturan Perundang-

undangan merupakan conditio sine quanon bagi Perancang agar peraturan

perundang-undangan yang dibuatnya tidak mudah dibatalkan melalui pengujian

ke Mahkamah Konstitusi (undang-undang) atau ke Mahkamah Agung (peraturan

perundang-undangan di bawah undang-undang).

Landasan Formil dan Materiil Konstitusional Peraturan Perundang-

undangan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

sebagai sumber hukum yang utama dalam pembentukan peraturan perundang-

undangan. Dengan memahami konstitusi maka pembentukan peraturan

perundang-undangan mendapatkan landasan konstitusional yang benar yang

dipandu oleh nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam alinea keempat

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengertian Landasan Formil dan Materiil Konstitusional Peraturan

Perundang-undangan dan Pentingnya dalam Pembentukan (Rancangan) Peraturan

Perundang-undangan dimaksudkan untuk memberikan legitimasi prosedural

terhadap pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dicantumkan dalam

dasar hukum ―mengingat‖ suatu peraturan perundang-undangan. Sedangkan

Landasan Materiil Konstitusional Peraturan Perundang-undangan dimaksudkan

untuk memberikan tanda (sign) bahwa Peraturan Perundang-undangan yang

dibentuk merupakan penjabaran dari Pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 yang dicantumkan juga dalam dasar hukum

―mengingat‖ suatu Peraturan Perundang-undangan yang (akan) dibentuk.

Landasan Materiil Konstitusional Peraturan Perundang-undangan ini kemudian

diuraikan secara ringkas dalam konsiderans ―menimbang‖ dan dituangkan dalam

norma-norma dalam pasal dan/atau ayat dalam Batang Tubuh dan dijelaskan lebih

lanjut dalam Penjelasan suatu peraturan perundang-undangan kalau kurang jelas.

Penjabaran Landasan Materiil Konstitusional Peraturan Perundang-undangan

dalam konsiderans ―menimbang‖ dan dalam Batang Tubuh (pasal dan/atau ayat)

200

disesuaikan dengan keinginan pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden)

sebagai kebijakan/politik hukum (legal policy) namun harus tetap dalam

pemahaman koridor konstitusional yang tersurat maupun tersirat. Semuanya ini

melalui metoda penafsiran. Kalau terjadi perbedaan penafsiran antara pembentuk

undang-undang (DPR dan Presiden) dengan Mahkamah Konstitusi terhadap

(pasal-pasal) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang

dijabarkan dalam suatu undang-undang maka yang dimenangkan adalah

penafsiran yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal dan

penafsir akhir konstitusi (the guardian/last interpreter of the constitution).

Landasan Formil Konstitusional Peraturan Perundang-undangan menjadi penting

dengan adanya lembaga negara dalam Kekuasaan Kehakiman yang diberikan

wewenang oleh konstitusi untuk menguji (judicial review) peraturan perundang-

undangan yang secara eksplisit dimuat dalam Pasal 24A dan Pasal 24C Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca amendemen. Dalam

Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 Mahkamah Agung diberikan kewenangan menguji peraturan perundang-

undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Kewenangan

konstitusional semacam ini sebenarnya pernah dimuat juga dalam Konstitusi

Republik Indonesia Serikat Tahun 1949 (KRIS 1949). Namun dalam Undang-

Undang Dasar Sementara Tahun 1950 (UUDS 1950) maupun dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak ada kewenangan

konstitusional semacam ini yang diberikan kepada Mahkamah Agung.

Kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang

terhadap undang-undang diberikan kepada Mahkamah Agung hanya didasarkan

undang-undang, jadi bukan kewenangan konstitusional (vide Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan

Kehakiman yang sekarang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun

2004 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5

Tahun 2004).

Dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 pasca amendemen Mahkamah Konstitusi diberikan

201

kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kewenangan konstitusional semacam ini

belum pernah ada sebelumnya. Barulah dalam rangka pelaksanaan faham/sistem

‖Supremasi Konstitusi‖ di Era Reformasi dan pelaksanaan sistem checks and

balances dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

pasca amendemen, dengan semangat dan jiwa baru, kini suatu undang-undang

dapat diuji secara judicial (judicial review) terhadap Undang-Undang Dasar, yang

selama kurang lebih 55 tahun usia Republik Indonesia suatu undang-undang tidak

dapat diganggu-gugat. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 pra amendemen memang tidak diatur mengenai pengujian undang-

undang terhadap Undang-Undang Dasar, sehingga timbul kesan pemahaman yang

sama dengan hukum dasar yang diatur dalam KRIS 1949 dan UUDS 1950 bahwa

undang-undang tidak dapat diganggu-gugat (de wet is ondschendbaar)

sebagaimana diatur dalam Pasal 130 ayat (2) KRIS 1949 dan Pasal 95 ayat (2)

UUDS 1950.

Sebelum dibentuknya Mahkamah Konstitusi dalam Perubahan Ketiga

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (2001) di Era

Reformasi, undang-undang juga dapat diuji terhadap Undang-Undang Dasar.

Namun pengujiannya bukanlah pengujian secara judicial melainkan pengujian

secara legislatif atau secara politis (legislative/Political Review) karena yang

mengujinya adalah lembaga politik atau lembaga legislatif yaitu Majelis

Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagaimana dimuat dalam Pasal 5 ayat (1) TAP

MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan

Perundang-undangan. TAP MPR ini sebagai pengganti TAP MPRS No.

XX/MPRS/1966.

Dengan dibentuknya Mahkamah Konstitusi yang diberikan kewenangan

konstitusional menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dan

kewenangan Mahkamah Agung yang semula didasarkan kepada undang-undang

sekarang diangkat ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 menjadi kewenangan konstitusional untuk menguji peraturan

perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang,

pemahaman landasan formil dan materiil konstitusional peraturan perundang-

202

undangan menjadi suatu conditio sine quanon bagi para Perancang dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya menyusun/membuat peraturan perundang-

undangan agar peraturan perundang-undangan tersebut tidak mudah dibatalkan

oleh Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung.

Teknik Pembuatan Landasan Formil dan Materiil Konstitusional Peraturan

Perundang-undangan dalam Pembentukan (Rancangan) Peraturan Perundang-

undangan, sebagaimana diuraikan di atas Landasan Formil Konstitusional

Peraturan Perundang-undangan adalah dimaksudkan untuk memberikan legitimasi

prosedural terhadap pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang

dicantumkan dalam dasar hukum ―mengingat‖.

Pembuatan atau prosedur pembuatannya apabila tidak benar atau

menyimpang dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

dan Undang-Undang Susduk DPR, DPD, dan DPRD dan jabarannya dalam

Peraturan Tata Tertib DPR/DPD (untuk undang-undang) dan Tata tertib DPRD

(untuk Peraturan Daerah) serta prosedur yang ditentukan dalam Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 2004 dan undang-undang Pemerintahan Daerah (bagi Perda),

maka undang-undang dan/atau Perda tersebut dapat dibatalkan secara menyeluruh

oleh Mahkamah Konstitusi (untuk undang-undang) atau oleh Mahkamah Agung

(untuk Peraturan Daerah).

Berdasarkan pemahaman di atas maka Landasan Formil Konstitusional

Peraturan Perundang-undangan untuk:

(1) Undang-Undang Dasar (UUD) adalah Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jo Pasal 37 Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

(2) Undang-Undang (UU) adalah Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk rancangan undang-undang

yang datang dari Presiden/Pemerintah), Pasal 20 Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 21 Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk rancangan undang-undang

yang datang dari DPR);

(3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) adalah Pasal 22

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

203

(4) Peraturan Pemerintah (PP) adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

(5) Peraturan Presiden (Perpres) adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

(6) Peraturan Daerah (Perda) adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Sebagaimana diuraikan di atas bahwa Landasan Materiil Konstitusional

Peraturan Perundang-undangan dimaksudkan untuk memberikan sign bahwa

Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk merupakan penjabaran dari Pasal-

pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang

dicantumkan juga dalam dasar hukum ―mengingat‖ suatu Peraturan Perundang-

undangan yang (akan) dibentuk.

Landasan Materiil Konstitusional Peraturan Perundang-undangan ini

kemudian diuraikan secara ringkas dalam konsiderans ―menimbang‖ dan

dituangkan dalam norma-norma dalam pasal dan/atau ayat dalam Batang Tubuh

dan dijelaskan lebih lanjut dalam Penjelasan suatu peraturan perundang-undangan

kalau kurang jelas.

Pencantuman pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan materiil konstitusional peraturan

perundang-undangan tersebut disesuaikan dengan materi muatan yang akan

dijabarkan dalam batang tubuh peraturan Perundang-undangan tersebut. Sebagai

contoh, misalnya akan dibentuk Rancangan Undang-Undang (Undang-Undang)

tentang Partai Politik, dicantumkan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 karena pasal ini memuat hak-hak dasar manusia

(dalam hal ini warga negara) untuk menyatakan ekspresinya dalam suatu kegiatan

politik atau membentuk organisasi partai politik. Pencantuman Pasal 33 Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam dasar hukum

―mengingat‖ suatu rancangan undang-undang (undang-undang) memberikan

indikasi bahwa landasan materiil konstitusional rancangan undang-undang

(undang-undang) adalah yang berkaitan dengan kesejahteraan atau kegiatan di

bidang ekonomi dan sumber daya alam (SDA).

204

Pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 yang dijadikan landasan materiil konstitusional tersebut kemudian diuraikan

secara ringkas dalam konsiderans ‖menimbang‖, dan dijabarkan atau dituangkan

lebih lanjut dalam pasal dan/atau ayat dalam ‖Batang Tubuh‖, sampai dengan

‖Penjelasan‖ peraturan perundang-undangan yang bersangkutan kalau

dibutuhkan.

Landasan Formil dan Materiil Konstitusional Peraturan Perundang-

undangan kemudian diberikan landasan undang-undang yaitu Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004). Dalam Lampiran Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 2004, ditentukan:

(1) Butir 17: Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok–pokok pikiran

yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan Peraturan Perundang–

undangan.

(2) Butir 18: Pokok-pokok pikiran pada konsiderans undang-undang atau

peraturan daerah memuat unsur-unsur filosofis, juridis, dan sosiologis yang

menjadi latar belakang pembuatannya .

Butir 17-18 tersebut mencerminkan bahwa Peraturan Perundang-undangan

tertentu (khususnya undang-undang dan peraturan daerah) harus mempunyai

landasan formil dan materiil konstitusional yang dituangkan dalam ‖menimbang‖

dan dasar hukum ‖mengingat‖.

Unsur filosofis yang termuat dalam latar belakang pembuatan suatu

undang-undang/peraturan daerah merupakan hakekat (inti) dari landasan formil

dan materiil konstitusional Peraturan Perundang-undangan. Unsur filosofis yang

akan diuraikan secara singkat dalam ‖menimbang‖ ini terkandung dalam:

(1) Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

(tersurat-tersirat);

(2) Aturan/norma dasar (tersurat/tersirat) dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

(3) Kehidupan masyarakat yang secara prinsip telah ‖dirangkum‖ dan ‖dimuat‖

dalam nilai-nilai yang ada pada setiap sila dari Pancasila; atau

205

(4) Setiap benda/situasi/kondisi yang akan diatur dalam Peraturan Perundang-

undangan dalam rangka mencari kebenaran di atas kebenaran dari yang akan

diatur (relatif).

Unsur sosiologis yang dimuat dalam latar belakang dibuatnya undang-

undang/peraturan daerah adalah konstatsi fakta atau keadaan nyata dalam

masyarakat. Misalnya: dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang

Narkotika unsur sosiologisnya adalah adanya penyalahgunaan dan peredaran

gelap narkotika yang semakin banyak terjadi di masyarakat yang dapat merusak

tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Unsur yuridis yang dimuat dalam latar belakang dibuatnya undang-

undang/peraturan daerah adalah berkaitan dengan peraturan perundang-undangan

yang ada baik yang menjadi dasar hukum ―mengingat‖ maupun yang berkaitan

secara langsung dengan substansi peraturan perundang-undangan yang

bersangkutan yang harus diganti/dicabut atau diubah karena sudah tidak sesuai

lagi dengan perkembangan dalam masyarakat.

Disamping Butir 17-18, Landasan Formil dan Materiil Konstitusional

Peraturan Perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004

diberikan alas hukum juga yaitu dalam Butir 26 yang berbunyi: Dasar hukum

memuat dasar kewenangan pembuatan Peraturan Perundang-undangan dan

Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembuatan Peraturan

Perundang-undangan. Ketentuan dalam Butir 26 tersebut berisi landasan formil

dan materiil konstitusional, apabila menyangkut Undang-Undang Dasar. Kalau

menyangkut peraturan perundang-undangan lain di bawah Undang-Undang Dasar

dan TAP MPR disebut landasan formil dan materiil yuridis (yuridis formil-

materiil) peraturan perundang-undangan.

Contoh: Landasan formil dan materiil konstitusional dan yuridis formil-

materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

adalah:

(1) Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 24, dan Pasal 25 Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

206

(2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor

III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan tata Kerja Lembaga

Tertinggi Negara dan/atau AntarLembaga-lembaga Tinggi Negara;

(3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok

Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 2951).

Kedudukan Ketetapan MPR dalam Dasar Hukum ‖Mengingat‖

Ketetapan MPR (TAP MPR) dapat dimuat dalam dasar hukum ―mengingat‖ suatu

undang-undang sebagai ―landasan materiil konstitusional‖ (kalau TAP MPR

dikategorikan aturan/hukum dasar). Kalau TAP MPR dikategorikan sebagai

peraturan perundang-undangan bukan hukum dasar maka TAP MPR dapat

didudukkan sebagai ‖landasan materiil-yuridis‖ dari pembentukan suatu undang-

undang, apabila dalam TAP MPR tersebut ada perintah langsung (secara tegas)

untuk mengatur lebih lanjut substansinya ke dalam undang-undang.

Pada masa Orde Baru TAP MPR tentang GBHN pada umumnya menjadi dasar

hukum (‖mengingat‖) suatu undang-undang, misalnya TAP MPR Nomor

IV/MPR/1983 tentang Referendum memerintahkan secara tegas agar dibentuk

Undang-Undang tentang Referendum. Contoh lain adalah perintah TAP MPR

Nomor VI/MPR/2002 kepada DPR dan Presiden untuk merevisi (mengubah)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Berdasarkan TAP MPR Nomor

I/MPR/2003 masih ada beberapa TAP MPRS dan TAP MPR yang masih

‖diberlakukan‖ atau ‖berlaku‖ dengan syarat sampai terbentuknya undang-undang

yang mengatur substansi yang ada dalam TAP MPR tersebut atau selesainya

masalah yang disebutkan dalam TAP MPR tersebut.

Arahan kedepan, disepakati MPR tidak akan membuat lagi produk hukum

berbentuk TAP MPR yang mengikat ke luar, walaupun dalam Keputusan MPR

Nomor 7 jo Nomor 13/MPR/2004 tentang Peraturan Tata Tertib MPR-RI masih

dimungkinkan dibentuknya TAP MPR (vide Pasal 74) walaupun dalam

bentuk/arti beschikking sehingga ketentuan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang

Nomor 10/2004 dan Penjelasannya tak mungkin dapat dilaksanakan yang

207

berkaitan dengan TAP MPR karena MPR tidak akan mengeluarkan lagi TAP

MPR yang mengikat ke luar sebagai jenis peraturan perundang-undangan.

Kebijakan pengendalian dan pengawasan terhadap pengelolaan pulau-

pulau kecil terluar di perbatasan negara pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun

2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisi dan Pulau-Pulau Kecil yang

diundangkan pada tanggal 17 Juli 2007 dalam Lembaran Negara Tahun 2007

Nomor 84 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4739.

Berbagai peraturan perundang-undangan sektoral yang sangat terkait

diantara perUndangan-Undangan yang diinventarisasi dalam Tabel 24 di atas

yaitu:

(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen

Indonesia

(2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Ekslklusif

(3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United

Nation Conventin on the Law of the Sea.

(4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya

Alam Hayati dan Ekosistemnya

(5) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian

(6) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran

(7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi

Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati

(8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

(9) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

(10) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(11) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

(12) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup

(13) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

(14) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara

(15) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-

Pulau Kecil Terluar

208

(16) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 Daftar Koordinat Geografis

Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia

(17) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.16/Men/2008

tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

(18) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional

Pengelola Perbatasan

5.43 Dasar Penentuan Batas Laut dan Penanganan Hukum

Sejarah membuktikan, baik ―Mare Liberum‖ Belanda maupun ―Mare

Clausum‖ Inggris, tidak dapat mempertahankan ajarannya dengan kaku dan

konsekwen. Grotius sendiri dalam bukunya De Jure Belli Ac Pasis (1625)

mengakui bahwa laut sepanjang pantai suatu negara dapat dimiliki sejauh yang

dapat dikuasai dari darat. Sedangkan Selden mangakui hak-hak negara untuk

memiliki lautnya masing-masing dan mengakui adanya hak ―innocent passage‖

atau hak lintas damai di laut-laut yang dimiliki atau dituntut (Djalal 1979).

Mengenai berapa lebar laut yang dapat dikuasai (laut wilayah) oleh suatu

negara menurut Bynkerhoek seorang sarjana Belanda, mengatakan, sampai di

mana kekuatan senjata meriam dari darat, yang pada waktu itu 3 mil dan

selebihnya adalah bebas untuk dinikmati seluruh umat manusia. (Kusumaatmadja

1979 dan Hasjim. 1979).

Pada waktu itu umumnya negara-negara maritim di Eropa mempraktekkan

laut teritorial 3 mil tersebut, tetapi ajaran 3 mil tembakan meriam tersebut

bukanlah satu-satunya aturan Hukum Internasional mengenai lebar laut wilayah.

Sejak saat itu negara-negara Eropa telah menerima ajaran pembagian laut yang

dapat dimiliki oleh suatu negara dengan adanya “Innocent Passage” dan di luar

itu adalah laut lepas yang dapat dimiliki oleh semua negara. Dalam hal

menentukan mengenai berapa luas laut wilayah itu belum ada kesepakatan dalam

praktek negara-negara. Dalam perkembangannya dalam usaha untuk menentukan

lebar laut wilayah masalah lintas damai “innocent passage” selalu diterima.

209

Perkembangan lahirnya konsepsi lahirnya laut teritorial, konsepsi antara

laut terbuka (mare liberum) dan laut tertutup (mare clausum) akhirnya tercapai

kompromi, Inggris juga lambat laut menerima ajaran kebebasan lautan, sedangkan

Belanda mengakui hak suatu negara untuk menguasai laut yang berbatasan

dengan pantainya sejauh yang dapat dijangkau oleh tembakan meriam. Sedangkan

pendekar-pendekar kedaulatan atas lautan masa lalu Portugal dan Spanyol telah

mengalami kemerosotan.

Sejarah perbatasan membuktikan bahwa wilayah perairan Pulau Miangas

dan Pulau Marore rawan terhadap konflik sosial, terutama berkaitan dengan

pemanfaatan sumberdaya alam dan perdagangan berbagai komuditas. Data hasil

analisi penelitian menunjukkan bahwa sekitar 90% responden mengatakan bahwa

perangkat hukum yang ada di Pulau Miangas dan Pulau Marore telah cukup

tersedia dan berfungsi, hal ini didukung oleh tersedianya unit kerja yang terkait

dengan hukum, antara lain Kepolisian Sektor (Polsek) , Komando Rayon Militer

(Koramil), Polisi Air dan Udara (Polairud), Bea Cukai, Pos Angkatan Laut. Unit

kerja ini berfungsi untuk menjaga kepentingan negara dari gangguan negara asing.

Namun demikian, di kedua pulau tersebut belum ada instansi Kejaksaan dan

Pengadilan, sehingga permasalah permasalah hukum harus diselesaikan di ibu

kota kabupaten yaitu di Melongguane dan Tahuna. Kantor Perwakilan Negara

Filipina telah ada di kedua pulau tersebut, untuk menfasilitasi pelintas batas antara

warga negara Indonesia yang akan berkunjung ke Filipina dan atau sebaliknya,

serta menjadi kantor penghubung bagi kedua negara apabila terjadi permasalahan

di laut, terutama nelayan-nelayan Filipina yang memasuki wilayah laut Indonesia.

Keterbatasan personil pada unit kerja di Pulau Miangas dan Pulau Marore

menyebabkan unit kerja kurang responsive dan harus selektif dalam penyelesaian

masalah keamanan dan konflik kepentingan yang sering terjadi. Konflik yang

sering terjadi di perbatasan adalah nelayan Filipina yang memasuki wilayah

perairan Indonesia, dan penyelundupan barang-barang yang dilakukan oleh

nelayan dan pelintas batas.

210

5.44 Politik dan Pertahanan Keamanan

Pembinaan politik di Pulau Miangas secara administrasi dilakukan oleh

Camat, karena pulau tersebut merupakan Kecamatan Khusus, sedangkan untuk

Pulau Marore, masih dilakukan oleh Kepala Desa. Secara fungsional, pembinaan

pertahanan dan keamanan dilakukan dengan koordinasi antara Kepolisian,

Angkatan Laut dan Komando Rayon Militer (Koramil) sebagai upaya untuk

menangkal infiltrasi budaya dan ideologi asing yang masuk dari Pulau Mindanao

di Filipina.

Sebagai upaya tangkal akibat kejahatan transnasional di daerah perbatasan,

dilakukan patrol bersama antar instansi terkait, dan melakukan penyuluhan dan

informasi kepada masyarakat tentang cegah tanggal apabila menemukan

pendatang-pendatang yang di curigai bukan warna kampong. Dengan demikian

masyarakat melaporkan kepada pihak aparat yang berwewenang untuk

pengusutan dan proses penyelidikan dan penyidikan.

Kajian hukum permasalahan di wilayah perbatasan negara Indonesia dan

Filipina, mensyaratkan untuk dilakukan kebijakan penyusunan peraturan

perundangan-undangan yang khusus mengatur pulau-pulau perbatasan negara

dengan berpedoman pada prinsip-prinsip rancangbangun hukum.

5.45 Prinsip dan Mekanisme Rancangbangun Hukum Pengelolaan Pulau-

Pulau Kecil Terluar

Prinsip dan mekanisme pengaturan bagi rancangbangun hukum dan

pengelolaan pulau-pulau kecil terluar, perlu untuk dituangkan dalam Rancangan

Undang-Undang (RUU). Bagian pertama menjelaskan tentang prinsip-prinsip

mekanisme dasar pengelolaan pulau-pulau kecil terluar. Bagian kedua membahas

ruang lingkup dan obyek pengaturan. Bagian ketiga membahas tentang

mekanisme pengaturan secara khusus yang diatur didalam RUU, dan bagaimana

mekanisme itu dapat dilaksanakan. Bagian keempat, mengkaji beberapa isu utama

yang akan ditangani melalui perundang-undangan. Isu dan obyek pengaturan di

bawah ini, difokuskan pada isu-isu penting yang perlu penanganan lebih lanjut

melalui pengaturan.

211

Berdasarkan pembahasan pada Bab 4, terdapat beberapa prinsip dasar

pengelolaan pulau-pulau kecil terluar, yaitu:

(1) Pengelolaan pulau-pulau kecil difokuskan pada pulau terluar yang

mempunyai banyak kegiatan dan rentan terhadap perubahan lingkungan,

dimana terjadi peralihan antara ekosistem darat dan ekosistem laut, secara

biofisik lingkungan.

(2) Proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dilakukan secara

terbuka, partisipatif, demokratis dan adaptif secara terus-menerus.

(3) Pengelolaan tersebut menekankan pada koordinasi, kerjasama dan

keterpaduan diantara berbagai kegiatan horizontal dan vertikal yang

mempengaruhi kondisi sumberdaya pesisir serta makhluk hidup lain yang

ada di wilayah pesisir; antara berbagai kelompok masyarakat yang

memanfaatkan sumberdaya atau mendapatkan dampak dari pemanfaatan

sumberdaya tersebut.

(4) Strategi pengelolaan tersebut adalah memanfaatkan secara bijaksana,

memelihara, melindungi/proteksi, merestorasi dan merehabilitasi

sumberdaya pulau kecil, sehingga sumberdayanya dapat digunakan secara

berkelajutan bagi generasi sekarang tanpa mengorbankan kebutuhan

generasi yang akan datang.

5.46 Prinsip keterpaduan

Keterpaduan perencanaan horisontal memadukan antara perencanaan dari

sektor pertanian, kehutanan, pertambangan dan konservasi yang berada di daerah

aliran sungai hulu, sektor perikanan baik budidaya perikanan ikan maupun

perikanan tangkap, pariwisata bahari, perhubungan laut, industri maritim,

pertambangan lepas pantai, konservasi laut, serta pengembangan kota pantai yang

difokuskan pada pemanfaatan pesisir yang lestari.

Keterpaduan perencanaan vertikal meliputi keterpaduan kebijakan dan

perencanaan mulai dari tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi,

hingga Nasional.

212

5.46.1 Keterpaduan antara ekosistem darat dengan laut.

Perencanaan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar dilaksanakan secara

terpadu, dengan kombinasi pendekatan batas ekologis dan administratif,

diprioritaskan dengan menempatkan batas wilayah negara sebagai basis

perencanaan. Akibatnya, dampak dari kegiatan perikanan dan jalur laut serta

pembangunan pulau perlu diperhitungkan dalam pengelolaan wilayah pesisirnya.

5.46.2 Keterpaduan antara ilmu pengetahuan dan manajemen

Perencanaan pulau-pulau kecil terluar terpadu, perlu didasarkan pada input

data dan informasi ilmiah yang memberikan berbagai alternatif rekomendasi bagi

pengambilan keputusan yang relevan sesuai dengan kondisi karakteristik sosial-

ekonomi budaya, kelembagaan dan bio-geofisik lingkungannya.

5.46.3 Keterpaduan program antar negara

Dalam mengendalikan faktor-faktor penyebab kerusakan sumberdaya

pesisir dan pulau-pulau kecil di perbatasan antar negara perlu di integrasikan

kebijakan masing-masing negara Indonesia Filipina.

Kegiatan integrasi dilakukan dengan melakukan program kerja sama

terpadu yang didahului dengan melakukan penelitian bersama tentang potensi

sumberdaya masing-masing negara di daerah perbatasan. Hasil yang diperoleh

menjadi acuan dalam menentukan kebijakan terpadu dalam pengelolaan

sumberdaya antara negara yang berbatasan. Angaran dapat diperoleh melalui

kesepakatan bersama negara, atau melalui bantuan badan dan lembaga

internasional.

5.47 Prinsip pembangunan berkelanjutan sumberdaya perbatasan

Pembangunan berkelanjutan pada dasarnya merupakan suatu strategi

pembangunan yang memberikan ambang batas pada laju pemanfaatan ekosistem

serta sumberdaya alam yang ada didalamnya. Ambang batas ini tidaklah bersifat

mutlak (absolute), melainkan merupakan batas yang luwes (flexible) yang

bergantung pada perubahan teknologi dan karakteristik sosial-ekonomi dan

budaya masyarakat yang memanfaatkan sumberdaya alam, serta kemampuan

biosfer untuk menerima dampak kegiatan manusia. Dengan kata lain,

pembangunan berkelanjutan adalah suatu strategi pemanfaatan ekosistem pesisir,

213

sehingga kapasitas lingkungan dan fungsinya untuk memberikan manfaat bagi

kehidupan manusia tidak rusak, dan berkelanjutan sehingga dapat digunakan

diggunakan generasi yang akan datang. Secara garis besar konsep pembangunan

berkelanjutan memiliki empat dimensi, yaitu: (1) ekologis, (2) sosial ekonomi

budaya, (3) geofisik dan teknologi, dan (4) hukum dan kelembagaan.

Sejalan dengan otonomi daerah, maka kewenangan pengelolaan

pembangunan berkelanjutan pulau-pulau kecil terluar menjadi kewenangan

pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Pasal 23.

Untuk tingkat daerah perlu diperhatikan kesiapan daerah dan kemampuan

kelembagaannya untuk mengemban tanggung jawab dan kewenangan dalam

mengelola pulau kecil dan sumberdaya pesisirnya. Namun disisi lain pengaturan

pegelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil masih menjadi kewenangan

pemerintah (pusat) berdasarkan peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga

diperlukan perundangan dan norma-norma hukum yang baru dapat mengatur

pengelolaan pulau perbatasan dan keseimbangan kepentingan Pemerintah dan

Daerah.

5.47.1 Prinsip partisipasi dan keterbukaan

Partisipasi dan keterbukaan secara demokrasi di dalam proses penyusunan

peraturan perundang-undangan memberikan kesempatan kepada masyarakat luas

untuk memahami bahwa perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah

pada dasarnya dibuat untuk kepentingan masyarakat; memberikan kesempatan

kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam menyampaikan aspirasi dan

kepentiungannya untuk dapat dimuat di dalam naskah RUU, serta ikut berperan

dalam melakukan pemantauan sekaligus pengendalian dalam pelaksanaan

perundang-undangan tersebut.

Partisipasi masyarakat dapat berkembang setelah adanya keterbukaan dari

pihak yang memprakarsai, dalam hal ini Pemerintah. Keterbukaan Pemerintah

menginformasikan draft rumusan-rumusan aturan, kebijakan dan rencana kegiatan

sebelum ditetapkan oleh pihak yang berwenang merupakan kesempatan bagi

masyarakat untuk berpartisipasi dalam menyampaikan pandangan, keberatan,

serta usul perubahan ataupun gagasan lain yang berangkat dari aspirasi dan

persepsi masyarakat.

214

Keterbukaan, memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menambah

wawasan dan ikut dalam proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan

yang dilakukan Pemerintah. Sehingga kebijakan atau kegiatan tersebut dapat

mengurangi potensi konflik pemanfaatan atau konflik yurisdiksi yang diakibatkan

oleh kesalahan prosedur penetapan kebijakan. Sehingga konsultasi publik kepada

stakeholder utama sejak proses perencanaan, pelaksanaan sampai tahap

pengendalian sangat penting.

5.47.2 Prinsip kepastian hukum

Kepastian hukum dalam penerapan undang-undang merupakan prinsip

utama dalam pelaksanaan undang-undang secara tegas dan konsisten. Hal ini

dapat dilaksanakan jika dalam proses perumusannya, masyarakat yang menjadi

objek hukum terlibat untuk memperkuat sistem pemerintahan yang bersih dan

berwibawa. Dalam hal ini masyarakat perlu mengetahui proses perumusan

perundang-undangan, misalnya bagaimana, kapan dan untuk apa undang-undang

tersebut diterapkan. Mereka ikut memberikan masukan, tanggapan, dan keberatan

tentang obyek pengaturan dan bagaimana pengaturan tersebut mempengaruhi

kehidupan mereka. Proses ini harus dimulai sejak rumusan undang-undang

dipersiapkan dari Naskah Akademiknya sampai disahkannya Rancangan Undang-

undang tersebut di DPR. Untuk itu, isi dan lingkup pengaturan perundang-

undangan tersebut harus dikonsultasikan, disosioalisasikan dan disebarluaskan

sejak dini. Selanjutnya masyarakat diberi peran didalam mengawasi pelaksanaan

undang-undang tersebut, sehingga norma hukum yang tertulis (de jure)

dilaksnakan secara konsisten dan konsekuen (de facto).

Kepastian hukum sangat penting untuk melaksanakan sistem pemerintahan

yang bersih dan berwibawa, serta terjaminnya rasa keadilan dan keamanan

masyarakat. Adanya kepastian hukum bagi masyarakat akan mendorong iklim

yang kondusif dimana masyarakat bersedia mengikuti dan mentaati hukum

(compliance), serta tidak ragu-ragu mempertahankannya jika pihak lain bertindak

di luar jalur humum. Kepastian hukum juga membatasi intervensi dari pihak

penguasa atau pejabat dalam mempengaruhi penerapan peraturan perundang-

undangan. Sehingga masyarakat dan dunia usaha sebagai pelaku pembangunan di

215

wilayah pesisir perbatasan negara, mempunyai kepastian dan jaminan bahwa

usaha dan investasinya dalam dapat dipertahankan dalam jangka panjang.

Sementara bagi pemerintah daerah, kebijakan pemerintah yang konsisten

mendukung pelaksanakan otonomi daerah secara penuh dan bertanggung jawab.

5.48 Obyek dan Ruang Lingkup Pengaturan

5.48.1 Mekanisme koordinasi pada tingkat pusat

Mekanisme koordinasi dibutuhkan untuk menyelenggarakan penyusunan

perencanaan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar, dan koordinasi pengambilan

keputusan serta pembiayaan program pengelolaannya. Mekanisme ini

dikoordinasikan oleh sebuah lembaga atau badan lintas-institusi yang berwenang

dan memiliki otoritas cukup. Otoritas ini didelegasikan dari institusi-institusi

sektoral, untuk menyelesaikan perbedaan persepsi, konflik atau sengketa diantara

institusi yang berbeda, dan pihak instansi terkait menghormati serta melaksanakan

keputusan tersebut. Badan koordinasi tersebut akan membuat keputusan atau

rekomendasi lintas-sektoral, badan tersebut sebaiknya memiliki otoritas atas tiap-

tiap departemen sektor, atau ada proses untuk membawa kasus konflik atau

sengketa ke instansi yang lebih tinggi.

Mengingat pengelolaan pulau-pulau kecil terluar merupakan kebijakan

yang bersifat lintas sektor, maka kegiatan pengelolaannya perlu dikoordinasikan

oleh suatu lembaga yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam pengelolaan

wilayah pesisir. Fungsi koordinasi itu bisa dilihat dari beberapa alternatif

kelembagaan. Menggunakan lembaga pemerintah yang sudah ada, misalnya

Kementerian Kelautan dan Perikanan atau Bappenas, atau membentuk badan baru

non-kementerian yang bersifat lintas sektor dan lintas kelompok masyarakat,

seperti Badan Nasional Pengelolan Perbatasan Negara (BNPP) dan Dewan

Kelautan Indonesia (DKI). Jika pilihannya membentuk suatu badan baru, atau

memakai dan merubah yang sudah ada, maka badan yang baru tersebut dapat saja

dipimpin oleh Menteri Kelautan dan Perikana atau Presiden.

(1) Alternatif kelembagaan dimana satu kementerian dapat

mengkoordinasikan kebijakan antara instansi itu sendiri. Kementerian

hanya bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan kebijakan dan

216

keputusan mengenai pengelolaan pesisir dan pulau kecil terluar diantara

lembaga, badan dan instasi pemerintah. Kelebihannya, alternatif ini lebih

efisien. Sementara kekurangannya adalah kecilnya kemungkinan instansi

lain menjalankan kebijakan dan pedoman umum dari departemen sektor

lain tentang hal-hal dibawah yurisdiksi sektor tersebut.

(2) Alternatif menggunakan badan lintas sektor dan kemasyarakatan yang

sudah ada, seperti Badan Nasional Pengelola Perbatasan Negara (BNPP)

dan Dewan Kelautan Indonesia (DKI). Badan ini bertanggung jawab

mengkoordinasikan kebijakan antara instasi pemerintah, karena badan

tersebut sudah terbentuk, ada beberapa keuntungan yang diperoleh: tidak

ada kendala personil, fasilitas dan pembiayaan. Biaya operasionalnya

relatif lebih murah dibandingkan dengan pembentukan sebuah badan baru.

Kekurangannya ialah badan ini masih memiliki fungsi asalnya, dan tidak

sepenuhnya berdedikasi pada hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan

wilayah pesisir. Mungkin badan ini sudah bias, struktur atau

keanggotaannya mungkin tidak cocok sepenuhnya dengan kepentingan

pengelolaan pesisir. Kesuksesan pilihan ini akan bergantung pada

kemungkinan apakah suatu badan yang sudah terbentuk dapat

dimodifikasi.

(3) Alternatif membentuk sebuah badan antar instansi yang diketuai oleh

Menteri Koordinator. Sebuah badan antar instansi yang dibentuk

berdasarkan perundang-undangan yang baru. Badan tersebut memiliki

tanggung jawab khusus untuk mengkoordinasikan kebijakan dan

keputusan mengenai pengelolaan wilayah pesisir. Kelebihannya, badan ini

akan dirancang khusus untuk menangani hal-hal yang berkaitan dengan

pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil. Kekurangannya ialah secara

politis, kemungkinan sulit untuk membentuk sebuah organisasi antar

instansi yang baru, dan bila Menteri Perikanan dan Kelautan memimpin

organisasi ini, maka tidak ada kepastian seberapa banyak oraganisasi ini

memiliki kekuatan. Efektivitas pendekatan ini bergantung pada

kemampuan menyelesaikan perbedaan antar instansi.

217

(4) Alternatif membentuk sebuah organisasi antar instansi baru yang dipimpin

oleh Presiden. Alternatif ini sama dengan alternatif 3, hanya saja Presiden

akan memimpin langsung organisasi baru ini. Kelebihan pilihan ini adalah

bahwa ada kewenangan yang jelas di atas para menteri, yang dapat

mengambil tindakan lintas sektoral. Kekurangannya, organisasi ini

mungkin tidak dapat menangani persoalan-persaolan yang lebih kecil

karena profilnya terlalu tinggi.

Alternatif yang dipilih adalah alternatif 2, yaitu sebuah badan yang

dipimpin oleh Presiden dan Menteri Koordinator sebagai ketua pengarah dan

dibantu oleh menteri-menteri yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya,

melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non

Kementerian dan pemerintah daerah terkait pembangunan dan pengelolaan Batas

Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan, dan menghimpun salinan dokumen dan

informasi dari Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian untuk

keperluan basis data penyusunan sistem informasi perbatasan.

Badan yang dibentuk mempunyai tugas menetapkan kebijakan program

pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran,

mengkoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan

terhadap pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, badan yang terbentuk

menyelenggarakan fungsi di antaranya adalah penyusunan dan penetapan rencana

induk dan rencana aksi pembangunan batas wilayah negara dan kawasan

perbatasan.

Selain itu badan memiliki fungsi pengkoordinasian penetapan kebijakan

dan pelaksanaan pembangunan, pengelolaan serta pemanfaatan batas wilayah

negara dan kawasan perbatasan, menyusun program dan kebijakan pembangunan

sarana dan prasana perhubungan dan sarana lain di kawasan perbatasan, serta,

menyusun anggaran pembangunan dan pengelolaan batas wilayah negara dan

kawasan perbatasan sesuai dengan skala prioritas.

218

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan

Nasional Pengelolaan Perbatasan Negara (BNPP), susunan keanggotaan BNPP ini

terdiri dari Ketua Pengarah yakni Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum,

dan Keamanan, Wakil Ketua Pengarah I yakni Menteri Koordinator Bidang

Perekonomian, Wakil Ketua II Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan

Rakyat, dan selaku Kepala BPP adalah Mendagri. Dalam melaksanakan tugas dan

fungsinya, BNPP dibantu oleh sekretariat tetap yang terdiri dari Sekretaris BNPP

dan tiga deputi yakni bidang pengelolaan batas wilayah negara, pengelolaan

potensi kawasan perbatasan, dan deputi bidang pengelolaan infrastruktur kawasan

perbatasan.

5.48.2 Fasilitasi dan konsultasi dari pemerintah ke pemerintah daerah.

Pemerintah menyusun petunjuk untuk kabupaten/kota dan provinsi dalam

rangka mengembangkan program pengelolaan pulau-pulau kecil terluar (P3K).

Petunjuk tersebut bersifat fleksibel dan luas sehingga pemerintah daerah dapat

mengakomodir kebutuhan dan tujuan daerahnya yang bersifat khusus. Petunjuk

ini akan menjadi dasar bagi program P3K daerah. Petunjuk ini penting untuk

kesuksesan program karena beberapa alasan. Pertama, petunjuk tersebut bisa

menjadi acuan pemerintah kabupaten/kota, yang umumnya belum memiliki

pengetahuan tentang Program P3K. Kedua, petunjuk tersebut memberikan arahan

dalam penulisan isi program dan mekanisme penyusunan program, apakah

program tersebut bersifat sentralistik (op-down) atau desentralistik (boom-up)

Sesuai dengan Undang-Undang 32 Tahun 2004 secara khusus mempertimbangkan

apakah petunjuk tersebut sebaiknya bersifat mengikat (mandatory requirements)

atau sukarela (voluntarily standars).

5.49 Penegakan Hukum dan Sanksi

Kepatuhan untuk melaksanakan (compliance) dan penegakan hukum

(enforcement) di wilayah perbatasan negara adalah proses yang dapat dilakukan

bila kegiatan pemantauan dan evaluasi seiring dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Pemantauan dibutuhkan untuk memastikan adanya

kepatuhan akan persyaratan yang mengikat. Pemantauan dan evaluasi bertujuan

untuk memastikan bahwa program dilaksanakan dengan efektif dan sesuai dengan

219

persyaratan, tujuan, dan prinsip perundang-undangan. Bahkan, institusi-institusi

yang dibentuk untuk melakukan pemantauan seharusnya juga digunakan untuk

upaya penegakkan hukum. Ada perbedaan penting antara pemantauan dengan

penegakkan hukum.

Pemantauan memastikan bahwa program tetap mematuhi hukum;

penegakkan hukum memastikan bahwa tindakan yang tepat akan diambil jika

program keluar dari jalur hukum. Penegakkan hukum memiliki beberapa tujuan:

untuk menginformasikan pada masyarakat tentang cara yang tetap untuk

menerapkan perundang-undangan; menciptakan keengganan untuk melanggar

hukum; serta memberi ganjaran yang setimpal jika terjadi pelanggaran hukum.

Agar penegakkan hukum efektif, harus dibuat serangkaian peringatan dan sanksi,

dengan hukuman yang semakin berat jika jumlah dan jenis pelanggaran semakin

besar. Penegakkan hukum sangat penting, bahkan bila programnya bersifat

sukarela. Contohnya, jika kabupaten/kota menerima bantuan dari pemerintah

pusat, harus ada semacam dorongan untuk memastikan bahwa (1) program

kabupaten/kota akan terus dilaksanakan dengan cara yang konsisten dengan

persyaratan, prinsip dan tujuan program; dan (2) bantuan itu digunakan sesuai

perundang-undangan. Harus dicatat bahwa alternatif-alternatif, baik altenatif

pemerintah atau non-pemerintah, untuk lembaga-lembaga hukum akan sama

dengan alternatif bagi lembaga yang melakukan pemantauan.

Ada beberapa mekanisme penegakkan hukum yang dapat digunakan

sebagai pertimbangan alternatif di bawah ini.

(1) Sanksi (Sanction). Sanksi melibatkan serangkaian peringatan dan

hukuman finansial untuk pelanggaran perundang-undangan. Hukuman

dapat berupa pengurangan,penundaan bantuan, dan jika pelanggaran yang

dilakukan tergolong berat dapat mengakibatkan pencabutan sertifikasi

(perijinan).

(2) Denda Sipil (Civil fitnes). Denda melibatkan serangkaian pembayaran

yang harus dilunasi oleh pelanggar hukum. Hal ini diberlakukan untuk

persyaratan hukum yang bersifat mengikat.

(3) Sanksi kriminal (Criminal sanction). Sanksi kriminal adalah hukuman

untuk pelanggaran yang lebih serius dan bentuknya dapat berupa hukuman

220

penjara. Penghargaan dapat diberikan bagi daerah yang melaksanakan

program dengan baik.

Alternatif yang dipilih: Sanksi, dapat berupa peringatan dan hukuman

finansial, dibutuhkan untuk persyaratan yang tidak mengikat. Sementara denda

diberlakukan untuk persyaratan yang mengikat. Meski demikian, bahwa sanksi

kriminal tidak tepat diberikan untuk sebagian besar program administratif.

5.50 Penyelesaian konflik

(1) Penanganan konflik.

Dalam penanganan konflik dikenal berbagai istilah seperti pencegahan

konflik (prevention), pengelolaan konflik (management), resolusi konflik

(resolution), penyelesaian konflik (settlement), dan pilihan penyelesaian

sengketa (alternaive dispute resolution atau ADR). Pencegahan Konflik

(conflict prevention) adalah upaya untuk mencegah konflik sebelum konflik

tersebut memuncak, menjadi negatif dan destruktif, yang biasanya ditandai

dengan kekerasan (violence). Upaya pencegahan konflik dapat dilakukan

dengan tiga cara : a. Mengantisipasi munculnya konflik kekerasan (konflik

kekerasan belum muncul); b. Mencegah konflik yang sedang berlangsung (on

going) agar tidak meluas; dan c. Mencegah terjadinya pengulangan terjadinya

lagi konflik kekerasan (reemergence).

Salah satu metode pencegahan konflik yaitu sistem peringatan dini (SPD)

(crisis earlywarning) dan sistem tanggap dini (STD) (crisis early response).

SPD merupakan kegiatan pengumpulan dan penganalisaan informasi yang

berasal dari wilayah konflik yang bertujuan: Melakukan antisipasi terhadap

kemungkinan meningkatnya konflik kekerasan; Pengembangan mekanisme

tanggap yang bersifat strategis terhadap krisis; Penyampaian terhadap pilihan-

pilihan langkah pencegahan kepada pihak yang kompeten (critical actors)

sebagai bahan pengambilan keputusan.

(2) Pendekatan dalam penyelesaian sengketa.

Penyelesaian sengketa yang efektif menuntut adanya keseimbangan /

kesetaraan kekuatan (equal bargaining power) antara pihak-pihak yang

bersengketa. Kesetaraan kekuatan menciptakan kondisi saling tergantung

221

(interdependensi) dan saling memiliki kemampuan memberikan ancaman.

Kondisi saling ketergantungan dan kemampuan memberikan ancaman

memberikan motivasi atau insentif bagi masing-masing pihak untuk

menyelesaikan sengketa/masalah yang dihadapi. Pendekatan dalam

penyelesaian sengketa dapat dibagi kedalam 3 (tiga) jenis: 1. Pendekatan

dengan cara penggunaan kekuatan (power based); 2. Pendekatan dengan cara

―benar – salah‖ (right based); dan 3. Pendekatan dengan cara penggalian

kepentingan dan kebutuhan pihak-pihak yang bersengketa (interest based).

Pendekatan dengan mendasarkan pada kekuatan (power based) ditujukan

untuk memaksa pihak lain untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu untuk

memecahkan persoalan. Pendekatan dengan cara benar-salah (right based) yang

dilakukan melalui mekanisme penyelesaian ajudikatif (arbitrase atau pengadilan)

ditujukan untuk mencari siapa yang benar dan bersalah. Pendekatan ini

menghasilkan solusi menang-kalah ( win lose solution).

Pendekatan berdasarkan kepentingan (interest based) adalah pendekatan

penyelesaian sengketa dimana kepentingan serta kebutuhan para pihak digali

secara bersama untuk kemudian dibangun kesepakatan (solusi) yang mampu

mencerminkan kebutuhan serta kepentingan pihak-pihak yang bersengketa secara

seimbang (mutually shared interest). Pendekatan penyelesaian sengketa ini

ditujukan untuk mencapai suatu solusi/kesepakatan yang sifatnya menang-

menang. Pendekatan penyelesaian sengketa berdasarkan kepentingan ini dapat

dilakukan melalui mekanisme perundingan (negosiasi) maupun penengahan

(mediasi).

Ketiga pendekatan power, right dan interest tidak dapat dipisahkan dan

berdiri sendiri. Ketiganya memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya.

Efektifitas dari pendekatan kepentingan (interest based) akan sangat bergantung

pada efektifitas dalam mendayagunakan pendekatan kekuatan (power based).

Disisi lain, pendayagunaan power based yang tepat dan efektif dapat membantu

membangun kekuatan salah satu pihak yang pada awalnya tidak memiliki

kekuatan yang memadai. Disisi lain, pendekatan right based (ajudikasi) juga daapt

didayagunakan sebagai ancaman untuk menarik salah satu pihak yang awalnya

222

tidak tertarik untuk menyelesaikan sengketa melalui perundingan menjadi pada

akhirnya termotifasi untuk berunding. Kesepakatan yang dihasilkan oleh

perundingan interest based dalam bentuk kesepakatan juga membutuhkan

pendekatan power based dalam bentuk eksekusi pengadilan dalam hal

kesepakatan tersebut tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak.

Dalam suatu strategi penyelesaian sengketa, ketiga pendekatan ini dapat

berpindah dari satu pendekatan ke pendekatan lainnya tergantung pada konteks

seberapa memadai kekuataan yang dimilki oleh salah satu pihak.

Untuk memilih pendekatan yang paling tepat dari tiga pendekatan di atas

dalam suatu dinamika penanganan kasus, dipergunakan empat kriteria sebagai

berikut dibawah ini :

(1) Biaya transaksi

Pemilihan terhadap setiap pendekatan berdampak pada biaya transaksi

(transaction cost) – biaya dalam pengertian waktu, uang, energi yang terkuras

akibat emosi yang timbul dari konflik yang terjadi, sumber daya yang

terkuras, serta kesempatan yang hilang (opportunities lost). Salah satu kriteria

untuk menetapkan pilihan dari ketiga pendekatan diatas adalah seberapa besar

biaya transaksi yang akan tersita.

(2) Kepuasan terhadap hasil akhir

Salah satu kriteria menilai kelayakan dari salah satu pendekatan (power, right

atau interest) adalah dengan cara mengukur kepuasan pihak-pihak yang

bersengketa terhadap hasil akhir. Kepuasan yang dimaksudkan disini

didasarkan pada pertimbangan seberapa jauh hasil kesepakatan

mencerminkan kepentingan dan kebutuhan pihak-pihak yang bersengketa

secara memadai. Kepuasan juga ditentukan oleh faktor fairness (dianggap

patut dan adil oleh para pihak) proses penyelesaiannya.

(3) Dampak terhadap hubungan antar manusia

Penilaian terhadap seberapa jauh dampak pemilihan salah satu pendekatan

terhadap hubungan antar manusia (hubungan kerjasama yang telah dibangun

dan hubungan jangka panjang antar berbagai pihak) juga merupakan hal yang

223

perlu diperhitungkan. Kriteria ini mengakomodasikan faktor pentingnya

pemenuhan kepentingan psikologis (pentingnya hubungan antar manusia).

(4) Kemampuan mencegah konflik kambuhan (Recurrence)

Salah satu faktor penting untuk dipertimbangkan dalam menetapkan salah

satu pendekatan (power, right, dan interes) adalah seberapa jauh pendekatan

tersebut mampu untuk mencegah konflik/sengketa kambuhan (muncul

kembali walaupun kesepakatan telah dicapai). Sengketa dapat muncul

kembali andaikata kesepakatan yang dihasilkan merupakan kesepakatan

semu, atau kesepakatan belum mampu mencerminkan kepentingan/kebutuhan

para pihak secara seimbang. Semakin besar kemampuan kesepakatan untuk

mengakomodasikan kepentingan dan kebutuhan pihak yang bersiteru,

semakin kokoh kesepakatan tersebut bertahan dan dapat secara konsisten

dilaksanakan.

Untuk membangun sistem penyelesaian sengketa yang efektif dalam suatu

sistem hukum maka pendekatan (power right dan interest) hendaknya diletakkan

dalam posisi prisma normal, kebalikan dengan suatu kondisi dimana

pendayagunaan ketiga kepentingan dalam proporsi seperti digambarkan dalam

bentuk prisma terbalik. Pendekatan sengketa seperti tergambar dalam prisma

terbalik merupakan kondisi yang digambarkan sangat menegangkan

(distressed)—sedangkan prisma normal digambarkan sebagai sistem penyelesaian

sengketa yang efektif.

5.51 Mekanisme pentaatan dan penegakan hukum

Mengembangkan konsep penegakan hukum dan penaatan (enforcement

and compliance) dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta dalam Undang-Undang

Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara, terlebih dahulu menelusuri

faktor penyebab kegagalan hukum dan penegakan hukum dalam konteks

pengelolaan sumberdaya alam, termasuk pengelolaan wilayah pesisir dan batas

negara. Pengidentifikasian faktor penyebab memudahkan untuk mengembangkan

berbagai pilihan solusi. Berbagai solusi tersebut diharapkan dapat diwadahi dan

224

difasilitasi dalam norma peraturan perundang-undangan yang berhubungan

Undang-Undang yang berhubungan dengan pengelolaan pulau-pulau kecil di

perbatasan negara.

Beberapa penyebab kegagalan hukum dan penegakan hukum dapat

diidentifikasi sebagai berikut :

(1) Kehendak politik penyelenggaraan negara (eksekutif dan legislatif) yang

belum menganggap penting pengintegrasian pembangunan berkelanjutan

yang berwawasan lingkungan dan berbasiskan kepentingan rakyat banyak

(ecologically sustainable development – ESD) ke dalam pengambilan

keputusan atas pengelolaan sumber daya publik termasuk di dalamnya

pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;

(2) Peraturan perundang-undangan sektoral

tidak selamanya sinkron dengan

prinsip-prinsip ESD yang terangkum dalam konsep pengelolaan pulau-

pulau kecil di wilayah pesisir secara terpadu;

(3) Kondisi penyelenggara negara (governance) sangat buruk (bad

governance) termasuk peradilan yang belum mampu menjalankan

peranannya sebagai rumah keadilan bagi pencari keadilan (masyarakat);

(4) Kapasitas penegak hukum sangat tidak memadai – kuantitas, kualitas

maupun integritas (di tingkat pengawas/inspektur, penyidik/PPNS maupun

polisi, jaksa/penuntut maupun hakim/pemutus);

(5) Tekanan masyarakat (civil society) dalam mendorong tingkat penaatan

belum memadai.

(6) Orientasi penegakan hukum kuratif (setelah masalah muncul dan

menimbulkan kerugian masyarakat dan perusakan lingkungan) dan

pendekatan Command and Control (atur dan awasi) masih sangat

dominan;

Berbagai penyebab tersebut di atas maka pengenalan konsep penegakan

hukum konvensional (penegakan hukum administratif, perdata dan pidana)

sebagaimana dianut oleh mayoritas peraturan perundang-undangan, dapat

menjadi sangat kontra produktif. Agar efektif, penegakan hukum konvensional

225

yang lebih dikenal dengan pendekatan Command and Control (CAC) atau : atur

dan awasi (ADA) memiliki berbagai prasyarat, yang belum kita miliki:

(1) Kemampuan pemerintah untuk mendeteksi adanya pelanggaran;

(2) Kemampuan pemerintah untuk menanggapi pelanggaran dengan cepat dan

pasti (swift & sure responses);

(3) Kemampuan aparat penegak hukum (terutama pengadilan) dalam

memberikan sanksi yang dapat menimbulkan efek jera (detterent effect).

Ketiga prasyaratan diatas, keberadaannya sangat ditentukan oleh

kemampuan dan integritas aparatur pemerintah dan penegak hukum, serta

peradilan yang independen elemen-elemen ini, merupakan elemen penting dalam

good governance. Sejalan dengan pembenahan aparatur pemerintah dan penegak

hukum dan lembaga peradilan yang kini sedang dilakukan, maka pemberlakuan

pendekatan tunggal (single approach) yaitu pendekatan CAC atau ADA tidak

akan efektif dalam mencapai tujuan penegakan hukum di Indonesia yaitu

kepatuhan menjalankan (compliance) nilai-nilai perlindungan daya dukung

sumber daya alam, khususnya pulau kecil di wilayah pesisir.

5.52 Mekanisme Sistem Kelembagaan

Komponen pertama dari mekanisme sistem kelembagaan adalah

pengembangan sebuah ketentuan hukum baru, yakni sebuah perundang-undangan.

Perundang-undangan akan mencantumkan persyaratan bagi pemerintah pusat

untuk mengembangkan pedoman bagi pengelolaan pulau-pulau kecil terluar di

perbatasan negara. Perundangan juga akan menciptakan sebuah kerangka kerja

bagi pemerintah kabupaten/kota dan rakyatnya untuk mengelola sumber daya

pesisir dan pulau-pulau kecil, dengan cara yang bermanfaat bagi seluruh bangsa,

serta bagi generasi sekarang dan yang akan datang. Kesemuanya itu dapat

dilaksanakan dalam sebuah proses yang terpadu.

Kerangka kerja ini akan dikembangkan pada semua tingkatan

pemerintahan, dalam suatu rangkaian bertingkat, dan akan mempengaruhi tiap

keputusan yang akan dibuat. Secara khusus, pemerintah pusat akan

mengembangkan pedoman untuk membantu pemerintah daerah. Pedoman ini

226

akan mencantumkan proses-proses pengembangan program untuk memastikan

adanya keterlibatan publik, keterbukaan dan pertanggung-jawaban. Pedoman

tersebut juga akan memasukkan kriteria untuk memastikan keabsahan ilmu yang

digunakan dan pemanfaatan informasi; standar pengelolaan untuk memastikan

keseimbangan dan kesinambungan pendayagunaan sumber daya pesisir. Jika

perlu, provinsi dan kabupaten/kota dapat mengembangkan program-program yang

sejalan dengan pedoman tersebut. Apabila pemerintah pusat setuju, bantuan dapat

dihibahkan kepada pemerintah daerah yang melaksanakan program-program

tersebut.

Kementerian Kelautan dan Perikanan akan menyusun standar-standar,

kriteria, dan pedoman umum bagi pengelolaan pulau-pulau kecil terluar untuk

pemerintah daerah, terutama kabupaten/kota. Langkah selanjutnya,

kabupaten/kota bebas untuk memutuskan apakah ingin menyusun suatu program

yang konsisten dengan standar-standar, kriteria, dan petunjuk umum yang

disediakan oleh pemerintah pusat. Kabupaten/kota dapat mencari bantuan

keuangan dan teknis untuk hal tersebut. Selanjutnya kabupaten/kota dapat

menyusun sebuah program dengan bekerjasama dengan semua stakeholders,

termasuk desa-desa, dan dengan dukungan dari pemerintah provinsi.

Kabupaten/kota selanjutnya mengajukan program tersebut kepada pemerintah

pusat untuk dikaji dan apabila pemerintah pusat menyetujui programnya,

kabupaten/kota tersebut berhak atas sejumlah manfaat, termasuk bantuan

pembiayaan dan teknis.

Diperlukan Undang-Undang baru untuk mengelola dan melindungi

sumberdaya pesisir pulau-pulau kecil terluar di perbatasan negara. Hukum ini

akan bersifat lintas-sektoral dan mencakup semua sektor yang mempengaruhi

wilayah pesisir dan sumberdaya wilayah pesisir. Sebuah Undang-Undang baru

akan sangat efektif untuk pelaksanaan sebuah program pengelolaan pulau-pulau

kecil karena dua alasan :

(1) Pertama, hampir seluruh Undang-Undang yang telah ada bersifat sektoral,

sementara sebuah program pengelolaan pulau-pulau kecil memerlukan

pendekatan lintas-sektoral agar dapat efektif. Kedua, hampir seluruh

Undang-Undang yang telah ada bersifat terpusat, dan jika program

227

pengelolaan pulau-pulau kecil ingin konsisten dengan Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, maka harus ada

Undang-Undang khusus yang dapat mendorong pelaksanaan otonomi

daerah dalam pengelolaan pulau-pulau kecil terluar di perbatasan negara.

(2) Ketiga, mencantumkan kewenangan daerah dalam mengelola pulau-pulau

kecil di perbatasan negara, memperoleh bagi hasil, sejalan dengan

peraturan-peraturan desentralisasi. Sesuai Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, pemerintah pusat harus

mengembangkan petunjuk dan kebijakan, bukannya mengendalikan dan

mengelola kegiatan secara langsung. Secara khusus mengakui bahwa pusat

memiliki kewenangan untuk menentukan standar pengelolaan pulau-pulau

kecil terluar. Sebagai konsekuensinya, rancangan undang-undang akan

memberikan petunjuk-petunjuk tentang pengelolaan pulau-pulau kecil

terluar di perbatasan negara dan pemerintah daerah mengikuti petunjuk

dalam naskah akademiknya.

5.53 Kelembagaan

Keberhasilan pengelolaan pulau-pulau kecil di perbatasan negara adalah

pengembangan sebuah mekanisme prosedural untuk mengkoordinasikan

kebijakan anggaran dan kebijakan pengelolaan. Mekanisme ini akan menentukan

proses untuk tiga jenis koordinasi dalam pembuatan keputusan mengenai

pengelolaan dan konservasi sumber daya pesisir: (1) koordinasi antara pemerintah

dan kalangan swasta; (2) koordinasi vertikal antara berbagai tingkatan pemerintah,

kabupaten/kota, provinsi dan pusat; dan (3) koordinasi horizontal antara berbagai

sektor pada tiap tingkatan pemerintahan. Tiap tingkatan pemerintahan akan

memiliki peran dalam mengelola dan memelihara sumber daya pesisir di

Indoneisa. Dan mekanisme ini akan menentukan peran-peran tersebut. Secara

khusus, mekanisme ini tergantung pada organisasi antar sektor untuk membuat

keputusan-keputusan bersama. Di beberapa kabupaten dan provinsi, organisasi

tersebut mungkin sudah terbentuk, tapi di beberapa daerah lain mungkin perlu

didirikan organisasi yang baru sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

228

5.53.1 Pelaksanaan mekanisme

Bagian ini memberikan ilustrasi mengenai bagaimana mekanisme

kelembagaan diterapkan atau dilaksanakan. Langkah pertama dalam pelaksanaan

mekanisme adalah pembentukan sebuah proses antar sektor untuk menangani hal-

hal yang berkaitan dengan pengelolaan pesisir. Proses ini melibatkan sebuah

organisasi yang beranggotakan seluruh instansi terkait, perwakilan dari para

stakeholeder, seperti pemerintah provinsi dan kabupaten, LSM dan para

akademisi. Proses ini juga terdiri dari mekanisme penyelesaian sengketa, seperti

penyampaian permasalahan dari dalam organisasi kepada pihak berwenang yang

lebih tingggi tingkatannya, misalnya kepada seorang menteri koordinator atau

presiden. Proses semacam ini akan memenuhi tujuan yang telah disebutkan di

atas, yakni mengkoordinasikan lembaga dan menciptakan keharmonisan antara

interpretasi hukum yang berbeda-beda.

Langkah berikutnya adalah penyusunan pedoman. Pedoman tersebut akan

mencakup semua aspek dalam pengelolaan pulau-pulau kecil terluar dengan

pengelolaan pesisir terpadu. Pedoman akan terdiri dari kebijakan-kebijakan,

standar serta kriteria. Pedoman ini akan merupakan dasar bagi pemerintah daerah

untuk mengembangkan program-program pengelolaan pesisir terpadunya masing-

masing. Pedoman ini juga menjadi dasar untuk sertifikasi: bila pemerintah pusat

menemukan bahwa program daerah telah memenuhi standar, kriteria dan arahan,

maka pemerintah pusat dapat mengesahkan program daerah tersebut.

Pedoman sebagian besar terdiri dari standar yang mengikat yang

mencakup prinsip-prinsip yang dibahas di atas. Pedoman juga akan

mencantumkan langkah-langkah penting yang bersifat umum dalam upaya

mencapai koordinasi, partisipasi, keterbukaan, pengetahuan ilmiah yang baik dan

kepastian hukum.

Proses untuk mempersiapkan pedoman akan bersifat terbuka dan

transparan. Rancangan pedoman tersebut kemudian dikonsultasikan pada

masyarakat. Setelah disempurnakan dan disebarluaskan, pedoman akan diuraikan

ke dalam penjelasan yang lebih terinci oleh provinsi. Provinsi akan

mengembangkannya sesuai dengan pedoman nasional, tetapi lebih terinci untuk

yurisdiksi masing-maing, dan disesuaikan dengan dengan kebutuhan serta

229

kemampuan daerahnya. Pedoman provinsi akan mencantumkan informasi spesifik

mengenai inventori sumber daya, pemetaan dan penggunaan lahan, yang menjadi

dasar untuk rencana tata ruang. Termasuk juga didalamnya adalah informasi

mengenai wilayah pengelolaan tertentu serta metodologi khusus untuk

pengendalian pencemaran dan pertahanan keamanan.

Kabupaten harus mentaati pedoman yang bersifat mengikat tentang hal-hal

yang berkaitan dengan kepentingan nasional atau kesepakatan international.

Namun, kabupaten/kota dapat menentukan kemudian jika mereka ingin

mengembangkan sebuah program yang bersifat suka rela yang sejalan dengan

pedoman pusat dan provinsi. Bila mereka ingin melakukannya, mereka dapat

meminta bantuan teknis dan finansial dari pemerintah pusat dan provinsi.

Program-program ini pada dasarnya merupakan rencana kegiatan (action plan)

dari pelaksanaan pedoman yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan provinsi.

Pedoman yang bersifat tidak mengikat ini memiliki dua keuntungan. Pertama,

kabupaten dapat memperoleh tambahan pengetahuan mengenai cara mengelola

sumber daya secara terpadu dan berkesinambungan. Kedua, kabupaten akan dapat

meminta bantuan finansial dan teknis dari pemerintah pusat dan provinsi.

Program kabupaten perlu mentaati persyaratan prosedur dan substantif dari

pedoman. Hal ini termasuk persyaratan yang memastikan bahwa program akan

dikembangkan dengan cara terpadu dan transparan, dengan melibatkan konsultasi

dan partisipasi publik. Termasuk juga di dalamnya adalah persyaratan yang

memastikan bahwa program kabupaten dirancang sedemikian rupa untuk

menangani permasalahan dalam pengelolaan sumber daya pesisir. Setelah

pengembangan program, kabupaten akan bekerja sama dengan provinsi untuk

menyerahkan program tersebut kepada pemerintah pusat untuk dianalisa. Jika

program memenuhi maksud dan tujuan pedoman pemerintah pusat serta

persyaratannya, maka program itu akan disetujui dan disahkan oleh pemerintah

pusat. Setelah pengesahan, kabupaten/kota akan memperoleh keuntungan

tambahan, termasuk bantuan finansial dan teknis untuk melaksanakan kegiatan-

kegiatan yang termasuk dalam program.

Setelah program disahkan, akan ada kewajiban menyerahkan laporan

tahunan dan pemantauan, untuk memastikan bahwa program tetap dilaksanakan

230

sesuai dengan pedoman nasional. Selain itu, kabupaten/kota perlu memperbaharui

ijin program secara berkala, misalnya tiap lima tahun sekali. Pemerintah pusat,

sesuai persyaratan yang menyangkut kepentingan nasional dan hukum

internasional, akan memberlakukan sanksi dan penegakan persyaratan bagi

komponen-komponen dari sebuah program kabupaten/kota. Namun, tidak ada

sanksi atau denda untuk komponen program yang bersifat sukarela. Sebaliknya,

jika kabupaten/kota tidak melaksanakan program sebagaimana mestinya,

pemerintah pusat akan menunda hibah atau bantuan. Kabupaten/kota akan diberi

kesempatan untuk memperbaiki kekurangannya, dan bila berhasil, baru hibah

akan dikucurkan. Namun demikian, bila pelaksanaan program tetap keluar dari

jalur semula, maka bantuan dapat dibatalkan, dan pada akhirnya perijinan juga

akan dicabut.

5.53.2 Mekanisme daerah dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil

sebagai pelaksanaan otonomi daerah

Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, memberikan peluang bagi

pemerintah dan masyarakat lokal untuk mengambil peran aktif dalam pengelolaan

dan pemanfaatan sumberdaya pesisir secara berkelanjutan. Untuk itu dibutuhkan

komitmen dan peran serta stakeholdes di daerah baik di tingkat provinsi,

kabupaten/kota, dan desa-desa, untuk bersama-sama aktif mengatur dan menjaga

pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya pesisir, serta meminimumkan

munculnya konflik kewenangan dan pemanfaatan yang selama ini seringkali

muncul di wilayah pesisir.

Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) sebagai penjabaran lebih lanjut

kewenangan pemerintah dan masyarakat daerah di wilayah pesisir, adalah

implementasi dari komitmen tadi sekaligus menjadi dasar bagi pengaturan

pengelolaan wilayah pesisir daerah. Peraturan daerah penting pula agar ada arahan

fungsi dan pemanfaatan wilayah pesisir dan laut daerah.

231

5.53.3 Integrasi stakeholders di daerah bagi pengelolaan pesisir dan pulau-

pulau kecil secara terpadu

Kerjasama dan koordinasi horizontal dan vertikal antar-instansi adalah

sangat krusial bagi pengelolaan pesisir terpadu. Disadari bahwa kompleksitas

dinamika permasalahan pengelolaan di wilayah pesisir harus melibatkan banyak

sektor pemerintahan dan stakeholders lain, termasuk organisasi non-pemerintah,

aparat penegak hukum seperti kepolisian, jaksa, dan lembaga peradilan, serta

wakil rakyat (DPRD). Karena itu, kesadaran bagi kerjasama dan koordinasi dari

semua pihak diatas sangat penting.

Hal tersebut menyiratkan pula perlunya pengembangan kapasitas institusi,

bukan hanya bagi institusi pemerintahan, juga institusi non-pemerintah seperti

LSM, lembaga penelitian, universitas, serta komunitas masyarakat pesisir.

5.54 Pembentukan institusi lintas sektoral bagi pengelolaan pulau kecil

terluar

Direkomendasikan pengkajian lebih dalam bagi pembentukan institusi

lintas sektoral tersendiri, yang akan menangani pengelolaan pulau terluar yang

merupakan bagian dari wilayah pesisir dan lautan di tingkat provinsi dan

kabupaten/kota. Pembentukan institusi ini, yang menangani koordinasi antar

institusi secara horizontal, dianggap penting karena kompleksitas dan luasnya

cakupan permasalahan di wilayah pesisir, sehingga membutuhkan institusi yang

menanganinya secara tersendiri dan kontinu.

5.54.1 Peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir

Potensi kekayaan sumberdaya pesisir dan kelautan, seperti perikanan dan

pariwisata, bila dikelola secara berkelanjutan oleh pemerintah dan masyarakat

daerah harus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Masalah

kemiskinan masyarakat pesisir khususnya, harus dapat dipecahkan dengan

memberdayakan dan mengikutsertakan mereka dalam pengelolaan sumberdaya

pesisir yang bermanfaat bagi peningkatan kehidupan ekonomi masyarakat miskin

di pesisir.

232

5.54.2 Peran aktif masyarakat dalam identifikasi potensi sumberdaya bagi

perencanaan pengelolaan pulau kecil perbatasan

Identifikasi potensi sumberdaya pulau kecil melalui proses yang

partisipatoris, transparan, dan komprehensif, adalah hal penting yang

direkomendasikan pula. Identifikasi menjadi kunci penting bagi pengelolaan

pulau khususnya dan wilayah pesisir pada umumnya, karena tahap ini menjadi

masukan penting bagi penyusunan serta penetapan kebijakan dan peraturan

rencana pemanfaatan wilayah pesisir. Termasuk dalam perencanaan tersebut

adalah penyusunan tata ruang wilayah pesisir.

5.54.3 Edukasi dan percontohan tentang pengelolaan dan pemanfaatan yang

berkelanjutan bagi masyarakat pesisir.

Terkait dengan pengembangan kapasitas institusi, faktor edukasi dan

penyuluhan kepada masyarakat tentang praktek pengelolaan dan pemanfaatan

yang berkelanjutan menjadi perhatian penting pula. Peran Organisasi non-politik

seperti LSM dan Universitas menjadi krusial bagi asistensi teknis dan bimbingan

kepada komunitas masyarakat pesisir, untuk mengelola pemanfaatan sumberdaya

pulau di wilayah pesisir secara terpadu agar bermanfaat bagi peningkatan

kesejahteraan mereka secara berkelanjutan.

Percontohan pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat yang

berhasil misalnya pengelolaan daerah perlindungan laut di berbagai daerah di

Indonesia, kiranya dapat menjadi pembelajaran bagi daerah-daerah lain untuk

melakukan yang sama.

5.54.4 Permodalan dan investasi

Identifikasi lainnya yang diperoleh termasuk peluang untuk menarik

investor untuk menanam modal bagi aktivitas di pulau-pulau perbatasan negara,

yang karenanya membutuhkan promosi, kemudah perijinan, penyediaan prasarana

dan sarana, serta jaminan keamanan; penataan tata ruang dan lingkungan pesisir

dan laut, dengan inventarisasi dan perencanaan penggunaan lahan pulau kecil;

pembuatan peraturan daerah dan sosialisasi tentang tata ruang pulau perbatasan

negara; peluang bagi pemerintah daerah untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi,

dan konservasi sumberdaya pesisir, melalui inventarisasi sumberdaya, pembinaan

sumberdaya manusia, penyiapan perangkat hukum yang dibutuhkan, dan

233

melakukan monitoring dan evaluasi; peluang peningkatan pendapatan asli daerah

(PAD) dan pengembangan ekonomi rakyat dengan melibatkan masyarakat dan

operator wisata, koordinasi promosi pariwisata daerah, serta penyediaan prasarana

yang memadai.

5.55 Kebutuhan Pengaturan bagi Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Perbatasan

Negara

Proses penyusunan Naskah Akademik dan Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil

Terluar, dibentuk Tim Penyusun dengan mengkaji beberapa isu seperti hak adat

dan ulayat, institusi pengelola sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil di daerah,

peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, koordinasi antar institusi

pemerintahan baik vertikal maupun horizontal, merupakan isu-isu yang penting

untuk dielaborasi tuntas pada perUndang-Undangan yang berhubungan dengan

Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil di Perbatasan negara.

Pertanyaan cukup mendasar yang sangat penting untuk dijawab dalam

proses penyusunan RUU adalah, apakah bangsa ini sungguh-sungguh

memerlukan pengaturan berupa Undang-Undang Pulau Perbatasan Negara, karena

saat ini ada Undang-Undang yang sudah ada yaitu Undang-Undang Nomor 27

Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara. Apabila

jawabannya adalah ya, maka kita perlu hati-hati dalam menentukan materi yang

akan diatur. Materi sebuah Undang-Undang cukup umum karena menyangkut

kepentingan internasional, nasional, regional dan adat, sementara detil-detil

pengaturan diserahkan pada Peraturan Pemerintah (PP). Karenanya Rancangan

Undang-Undang cukup bersifat umum saja. Pertanyaan kedua yang perlu dijawab

menyangkut tingkat pengaturan, yakni apakah pengaturan perlu dilakukan melalui

Undang-Undang atau cukup di tingkat kabupaten/kota berupa Peraturan Daerah.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan

Daerah, maka pengaturan wilayah pesisir berada pada kewenangan

kabupaten/kota. Namun Undang-Undang yang mengatur pengelolaan pulau-pulau

wilayah perbatasan negara belum menetapkan hal-hal khusus yang mesti diatur

oleh daerah dan standar baku bagi pengelolaan daerah yang tetap menjaga

234

kepentingan nasional. Apabila jawabannya adalah tidak, maka kita hanya

melakukan penetapan dari peraturan pemerintah dan atau peraturan lainnya yang

sudah ada untuk di revisi dan atau dijadikan Undang-Undang. Dalam menentukan

materi yang akan diatur, materi sebuah Undang-Undang cukup umum karena

menyangkut kepentingan internasional, nasional, regional dan adat, sementara

detil-detil pengaturan diserahkan pada Peraturan Pemerintah (PP).

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008

Tentang Wilayah Negara, sendiri belum bisa menjadi dasar hukum yang memberi

kejelasan dan kepastian bagi pengelolaan pulau-pulau kecil perbatasan negara

oleh pemerintah daerah. Sehingga berbagai konflik kewenangan, konflik hukum,

konflik pemanfaatan, dan konflik pengelolaan masih akan tetap berlangsung.

Untuk itu diperlukan produk-produk hukum baik berupa Undang-Undang,

Peraturan Pemerintah, atau Peraturan Daerah, yang akan memberi pedoman atas

pemanfaatan sumberdaya pulau-pulau kecil dalam wilayah pesisir daerah. Produk

hukum tersebut tentunya dijabarkan hingga ke tingkat aturan-aturan desa.

Penegakan hukum sendiri, juga menjadi faktor krusial atas pelanggaran-

pelanggaran yang terjadi dengan sanksi hukum yang jelas dan memadai. Sehingga

dapat memberi kepastian hukum bagi berbagai bentuk pengelolaan sumberdaya

pesisir.

5.56 Rekomendasi Hal-Hal Pokok Rancangbangun Hukum Pengelolaan

Pulau-Pulau Kecil

Sejumlah isu pokok berhasil diidentifikasikan, yang dianggap penting

untuk dicakup pada RUU nantinya. Isu-isu pokok tersebut terbagi dalam 3 (tiga)

kelompok yakni, biofisik, sosial, ekonomi, dan budaya, serta hukum atau

kelembagaan.

5.56.1 Aspek biofisik

(1) Karakteristik dan cakupan pulau-pulau kecil.

(2) Program pemerintah pusat, seperti RTRN, RTRWP/K, dan sinkronisasi

program pusat-daerah.

(3) Manajemen tata ruang dan delimitasi/garis batas.

235

(4) Pencegahan degradasi kualitas dan kuantitas habitat dan sumberdaya:

1) Mitigasi dan penanggulangan bencana alam.

2) Pengelolaan dan rehabilitasi hutan mangrove.

3) Pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang.

4) Eksploitasi dan sumberdaya perikanan dan pembatasannya.

5) Pengaturan pencegahan dan rehabilitasi akibat abrasi pantai.

6) Pencegahan intrusi air laut.

7) Penangkapan ikan dengan teknik merusak, seperti bom dan

lainnya.

8) Preservasi dan konservasi.

9) Aturan tentang kegiatan reklamasi pantai.

10) Pengambilan harta karun.

(5) Pencemaran, yang dikategorikan berasal dari:

1) Rumah tangga.

2) Industri di darat.

3) Submarine Tailing Disposal.

4) Pencemaran lainnya: seperti penambangan yang menghasilkan

senyawa metil merkuri, yang berbahaya bagi manusia dan

lingkungan.

5.56.2 Aspek sosial, ekonomi, dan budaya

(1) Strategi dan identifikasi sosial, ekonomi, dan budaya, bagi pemberdayaan

masyarakat pesisir.

(2) Masalah kemiskinan dan sosial budaya masyarakat pesisir.

(3) Pengakomodasian kepentingan masyarakat, termasuk adat.

(4) Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan, termasuk pada tahap

perencanaan.

(5) Valuasi ekonomi (economic valuation).

(6) Fungsi atau peran masyarakat dalam proses sertifikasi wilayah pesisir.

(7) Pengendalian aktivitas yang menyebabkan abrasi pantai.

(8) Mekanisme penyelesaian konflik.

(9) Bantuan pemerintah bagi masyarakat pesisir.

236

(10) Pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat nelayan, termasuk

pemberdayaan perempuan.

(11) Pengambilan peninggalan sejarah di bawah laut, seperti harta karun, dan

lain-lain.

5.56.3 Aspek hukum dan kelembagaan

(1) Kajian dan inventarisasi UU dan PP yang sudah ada yang terkait dengan

sumberdaya wilayah pesisir.

(2) Kejelasan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan di

kabupaten/kota, provinsi, dan pusat.

(3) Kejelasan posisi UU PWP terhadap UU dan peraturan lain dan agar tidak

overlapping.

(4) Kewenangan yang dimiliki oleh institusi khusus pengelola wilayah pesisir.

(5) Mekanisme proses sertifikasi program pengelolaan.

(6) Sanksi-sanksi hukum yang baku, akurat dan tepat bagi pelanggaran yang

terjadi.

(7) Penegakan hukum.

(8) Kepemilikan individu atau adat perlu diatur.

(9) Kejelasan kewenangan dan tanggung jawab bagi preservasi dan

konservasi.

(10) Mendorong percepatan pengelolaan konservasi laut.

(11) Tidak bertentangan dengan hukum alam.

(12) Pengaturan sistem informasi yang terintegrasi mengenai potensi dan

pemanfaatan sumberdaya.

Rekomendasi diberikan bagi pembahasan aspek-aspek lain yang penting

untuk dibahas dalam Naskah Akademik dan RUU ini yakni: aspek pertahanan dan

keamanan, kesehatan masyarakat, dan lainnya. Pembahasan ini akan memberi

tambahan perspektif mengenai pentingnya pengelolaan pulau kecil secara khusus

ditinjau dari aspek tersebut dan bagaimana integrasi aspek tersebut dalam

pengelolaan wilayah pesisir nasional dan daerah yang berkelanjutan sesuai

peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

237

5.57 Rekomendasi Peran bagi Pemerintah Pusat, Provinsi, dan

Kabupaten/Kota

Dalam menentukan kebijakan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar di

perbatasan, maka perlu mempertimbangkan akan pemberian kewenangan

pemerintah kepada pemerintah daerah khususnya menyangkut tugas pembantuan

yang berhubungan dengan perencanaan, pengelolaan keuangan, pembinaan,

pengawasan dan pertanggungjawaban.

Berikut ini merupakan rekomendasi identifikasi peran pemerintah pusat,

provinsi, dan kabupaten/kota dengan mempertimbangkan implementasi

desentralisasi pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir kepada pemerintah daerah:

Tabel 25 Peran Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota

Pusat Provinsi Kabupaten/Kota

Membuat UU dan PP

tentang pengelolaan

pulau kecil terluar bagi

kepentingan nasional.

•Menetapkan strategi

pengelolaan tingkat

makro.

•Membuat kebijakan

teknis dan pedoman

umum yang memuat

prinsip-prinsip

pengelolaan pulau

perbatasan negara.

• Menetapkan standar

kriteria dan aturan

umum lain bagi

program pengelolaan

pulau perbatasan.

• Memberi masukan bagi

program pengelolaan

pulau di daerah

perbatasan.

• Koordinasi masalah

strategis menyangkut

lintas provinsi dan lintas

negara.

• Melakukan pengawasan

dan evaluasi

pengelolaan wilayah

Mempersiapkan strategi

pengelolaan dan

kebijakan regional.

•Membuat Petunjuk

Teknis Pengelolaan.

•Menyusun dan

mengkoordinasi Tata

Ruang Pulau-Pulau

Kecil di perbatasan

negara.

• Menyusun inventarisasi

atau atlas sumberdaya

pulau kecil perbatasan

negara.

•Membuat aturan

berdasarkan usulan

kabupaten.

•Mengkoordinasi

kebijakan atau masalah

lintas kabupaten/kota.

• Monitoring dan evaluasi

pengelolaan wilayah

pesisir di provinsi.

Bertanggung jawab

langsung dengan

menjadi pelaksana

pengelolaan pulau-

pulau kecil di

perbatasan negara.

• Menyusun Master Plan

dan menjabarkan

petunjuk teknis

pengelolaan pulau kecil

perbatsan negara.

• Membuat perencanaan

spesifik kawasan

berdasarkan

karakteristik khusus

wilayah dan kebutuhan

masyarakat setempat.

• Melakukan koordinasi

masalah operasional

dalam wilayah provinsi.

• Pelaksana perijinan

peman-faatan wilayah

atau sumberdaya

pesisir, melalui

sertifikasi.

• Melakukan pengawasan

langsung pulau kecil

perbatasan negara.

• Melakukan penegakan

238

pesisir nasional.

•Merespon dan

mengkoordinasi

kebutuhan bantuan

teknis dan pembiayaan

daerah perbatasan.

•Menetapkan dan

menyalurkan bantuan

dana bagi program

pengelolaan daerah.

•Menetapkan kawasan

khusus bagi konservasi

perbatasan.

hukum berdasarkan

peraturan yang berlaku.

• Memajukan pendidikan

masyarakat bagi

pengelolaan

berkelanjutan.

• Memberikan bantuan

teknis kemasyarakatan.

Rekomendasi rancangabangun hukum hendaknya lebih terfofus pada:

Pertama, merevisi kembali Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1973 tentang Landas

Kontinen, agar Indonesia mempunyai dasar hukum yang lebih kuat untuk

mengatur Landas Kontinen Indonesia. Hal ini disebabkan pengertian landas

kontinen berdasarkan kedalaman air 200 meter (UNCLOS 1958) dengan

pengertian hukum landas kontinen yang berlaku sekarang (UNCLOS 1982)

adalah berbeda, yaitu kini sampai kelanjutan alamiah wilayah darat Indonesia.

Sementara Undang-Undang Landas Kontinen tersebut masih berdasarkan

UNCLOS 1958. Kedua, merevisi dan meningkatkan status hukum Peraturan

Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik

Garis Pangkal Kepulauan Indonesia menjadi Undang-undang serta

mendepositkannya kepada Sekjen PBB. Pemerintah Indonesia sampai saat ini

belum mendepositkan titik-titik pangkal tersebut kepada PBB. Padahal hal

tersebut sangat penting bagi Indonesia ketika akan melakukan penentuan titik-titik

perbatasan laut Indonesia. Ketiga, menetapkan dan mendepositkan batas-batas

wilayah laut Indonesia, termasuk batas landas kontinen. Khusus batas lantas

kontinen, Indonesia masih diberikan batas waktu sampai 2009, namun hingga saat

ini belum terselesaikan, untuk melakukan klaimnya di luar 200 mil dari garis

pangkal kepulauan nusantara. Karena apabila sampai batas waktu tersebut belum

menentukan, maka Indonesia hanya bisa mengklaim batas landas kontinen sampai

jarak 200 mil saja. Sampai saat ini baru tiga negara yang sudah mengajukan klaim

239

landas kontinennya ke PBB dari 148 negara yang sudah meratifikasi UNCLOS

1982, yaitu Rusia (2001), Brasil (2004) dan Australia (2004).

Konflik di wilayah perbatasan laut Indonesia hendaknya diselesaikan secara

lebih komprehensif. Selain itu juga dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya

di wilayah perbatasan, khususnya di pulau-pulau kecil hendaknya tidak melanggar

prinsip-prinsip otonomi seperti yang diatur dalam Undang-Undang No 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No 33 Tahun 2004

tentang Perimbangan Keuangan Daerah serta jangan sampai menghilangkan

pulau-pulau kecil tersebut dari wilayah negara Indonesia.

5.58 Proses Pembuatan Peraturan perUndang-Undangan

Proses akhir dari pembuatan peraturan perundang-undangan adalah

pengundangan dan penyebarluasan yang memerlukan penanganan secara terarah,

terpadu, terencana, efektif dan efesien serta akuntabel. Pengundangan adalah

penempatan peraturan perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara

Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

Maksudnya agar supaya setiap orang dapat mengetahui peraturan perundang-

undangan, pemerintah wajib menyebarluaskan peraturan perundang-undangan

yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Berita

Negara Republik Indonesia. Dengan penyebarluasan diharapkan masyarakat

mengerti, dan memahami maksud-maksud yang terkandung dalam peraturan

perundang-undangan, sehingga dapat melaksanakan ketentuan peraturan

perundang-undangan dimaksud.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Peraturan Presiden

Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan

Peraturan Perundang-undangan berwenang melakukan pengundangan dalam

Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara

Republik Indonesia. Pelaksanaan pengundangan peraturan perundang-undangan

berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.01-

HU.03.02 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengundangan dan Penyebarluasan

240

Peraturan Perundang-undangan dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Peraturan

Perundang-undangan yang dalam tugas pokok dan fungsinya dilaksanakan oleh

Direktorat Publikasi, Kerja Sama dan Pengundangan Peraturan Perundang-

undangan yang membawahi Subdirektorat Pengundangan Peraturan Perundang-

undangan.

Pengundangan peraturan perundang-undangan dalam Lembaran Negara

Republik Indonesia meliputi:

(1) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

(2) Peraturan Pemerintah;

(3) Peraturan Presiden mengenai: 1) pengesahan perjanjian antara negara

Republik Indonesia dan negara lain atau badan internasional; dan 2)

pernyataan keadaan bahaya.

(4) Peraturan Perundang-undangan lain yang menurut Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku harus diundangkan dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia.

Dalam hal peraturan perundang-undangan yang ada penjelasannya, maka

pengundangannya ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia.

Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Berita Negara

Republik Indonesia meliputi peraturan yang dikeluarkan oleh:

(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat;

(2) Dewan Perwakilan Rakyat;

(3) Mahkamah Agung;

(4) Mahkamah Konstitusi; dan

(5) Menteri, Kepala Badan, lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk

oleh undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang.

Dalam hal peraturan perundang-undangan yang ada penjelasannya, maka

pengundangannya ditempatkan dalam Tambahan Berita Negara Republik

Indonesia. Penerbitan Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan

241

Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dalam bentuk lembaran lepas dan

himpunan.

Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-undangan

(1) Naskah Peraturan Perundang-undangan yang akan diundangkan dalam

Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita

Negara Republik Indonesia wajib disampaikan kepada Direktorat Jenderal

Peraturan Perundang-undangan disertai dengan 3 (tiga) naskah asli dan 1

(satu) softcopy.

(2) Penyampaian dilakukan oleh pejabat yang berwenang dari instansi yang

bersangkutan atau petugas yang ditunjuk disertai surat pengantar untuk

diundangkan.

(3) Pengundangan dilakukan dengan memberi nomor dan tahun pada Lembaran

Negara Republik Indonesia dan Berita Negara Republik Indonesia, dan

memberi nomor pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia dan

Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Selanjutnya Direktur Jenderal

Peraturan Perundang-undangan mengajukan kepada Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia untuk ditandatangani.

(4) Naskah peraturan perundang-undangan yang telah ditandatangani Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia, selanjutnya disampaikan kepada instansi

pemohon 2 (dua) naskah asli dan 1 (satu) untuk Direktorat Jenderal Peraturan

Perundang-undangan sebagai arsip.

(5) Penerbitan Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia dan Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan

Berita Negara Republik Indonesia dalam bentuk lembaran lepas dilakukan

dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak

tanggal peraturan perundang-undangan diundangkan.

(6) Penerbitan Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia dan Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan

Berita Negara Republik Indonesia dalam bentuk himpunan dilakukan pada

akhir tahun.

242

Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan :

(1) Penyebarluasan peraturan perundang-undangan dapat dilakukan melalui

media cetak, media elektronik, dan cara lainnya.

(2) Penyebarluasan peraturan perundang-undangan melalui media cetak berupa

lembaran lepas maupun himpunan.

(3) Penyebarluasan Lembaran Negara Republik Indonesia dalam bentuk

lembaran lepas yang dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan untuk

disampaikan kepada kementrian/Lembaga yang memprakarsai atau

menetapkan peraturan perundang-undangan tersebut, dan masyarakat yang

membutuhkan.

(4) Penyebarluasan Lembaran Negara Republik Indonesia dalam bentuk

himpunan yang dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan untuk

disampaikan kepada Lembaga Negara, Kementerian/Lembaga Pemerintah

Non Departemen, Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

dan pihak terkait.

(5) Penyebarluasan melalui media elektronik dilakukan melalui situs web

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan dapat diakses melalui

website: www.djpp.depkumham.go.id, atau lainnya.

(6) Penyebarluasan dengan cara sosialisasi dapat dilakukan dengan tatap muka

atau dialog langsung, berupa ceramah workshop/seminar, pertemuan ilmiah,

konfrensi pers, dan cara lainnya.