4.THBT All Private Hospital should Accept Patients who is
UsingJAMKESMASKesehatan itu hak seluruh masyarakat .diatur dalam
undang undangSebuah kode etik dalam kesehatan untuk menolong
orgPemerintah pasti membayar uang jamkesmas ke swastaObat kan bias
di atur , kita kasih generic saja . toh obat nya lebih murah , rs
negri saja bisa menangani masa swasta tidak bisa
Obligasi berbelit belitSwasta memang d khusus kan untuk mencari
profit (keuntungan)Jamkesmas memang harus di layani di rs negri ,
karena pemerintah tidak pernah memberi subsidi ke rs swasta,
bagaimana mereka menggajih tenaga kesehatan jika tidak mengambil
profit .Kompas:Syahrul mencontohkan, jatah pemerintah untuk
pelayanan bedah bagipasien Jamkesda hanya cukup untuk menutupi
biaya operasional meskipunsudah dinaikkan 30 persen dari tahun
lalu. Bedah usus buntu pasienJamkesmas, misalnya, plafonnya Rp
2,155 juta per paket, padahal biayasebenarnya Rp 9 juta.Rumah sakit
swasta di Depok juga pesimistis, Pemerintah Kota Depokdapat
membayar klaim peserta Jamkesda tahun ini sebab Pemkot Depokmasih
menunggak utang program serupa tahun lalu.
Dana jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin yang
digelontorkanpemerintah pusat belum mampu mencakup seluruh penduduk
miskin diIndonesia. Keterbatasan dana pemerintah daerah membuat
rumah sakityang menjadi rujukan nasional menanggung beban
berat.Hingga Desember 2010, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM),
yangmenjadi rumah sakit rujukan nasional, memiliki tagihan yang
belumdibayar oleh pemerintah daerah sebesar Rp 24,7 miliar. Menurut
dataRSCM, dari total tagihan sebesar Rp 52,9 miliar, jumlah tagihan
yangterbayar baru Rp 28,2 miliar. Sisanya masih terus diupayakan
untukditagih ke pemerintah daerah.Kepala Unit Pelayanan Pasien
Jaminan RSCM Eka Yoshida, Rabu (2/3),mengatakan, ada 44 kabupaten
dan kota yang belum membayar utang keRSCM. Tunggakan paling besar
adalah Kota Bekasi (Rp 6,6 miliar), KotaDepok (Rp 3,9 miliar), dan
Kabupaten Bekasi (Rp 3,5 miliar).Beban utang tersebut muncul ketika
dana program Jaminan KesehatanMasyarakat (Jamkesmas) yang diberikan
pemerintah pusat kepadapemerintah daerah tidak mampu mencakup
seluruh penduduk miskin diIndonesia.Penduduk miskin yang tidak
mendapat kartu Jamkesmas harus ditanggungpemerintah daerah lewat
Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). DanaJamkesda dianggarkan dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahsetiap daerah.Persoalannya,
setiap daerah menerapkan pola berbeda dalam memberikanjaminan
kesehatan bagi warganya. Ada pemerintah daerah yang hanyamenjamin
penyakit dengan diagnosis tertentu saja, ada juga yang
hanyamenanggung biaya rawat jalan warganya, dan lain sebagainya. Di
sisilain, RSCM harus tetap memberikan pelayanan sesuai prosedur
kesehatan.Jadi, meski pemerintah daerah pasien bersangkutan hanya
menanggungrawat jalan, kalau pasien itu perlu dirawat inap, ya kami
rawat inap,kata Eka. Karena penjaminan yang dibatasi inilah selisih
biaya yangtidak terbayar oleh pemerintah daerah menjadi tanggungan
RSCM.Setiap hari RSCM menerima rata-rata 2.000 pasien. Dari jumlah
itu,sebagian besar berobat menggunakan surat jaminan seperti
Jamkesmas(27,61 persen), Jaminan Pelayanan Kesehatan Keluarga
Miskin (JPKGakin) DKI Jakarta (38,79 persen), dan Askes (32,16
persen). Untukprogram Jamkesmas dan Jamkesda dibayarkan langsung
oleh pemerintah kerumah sakit. Setiap bulan, RSCM mengklaim tagihan
Jamkesmas sebesar Rp6 miliar dan Rp 9 miliar untuk JPK Gakin.Pada
kenyataannya, masih ada lagi pasien yang kesulitan biaya
berobattetapi tidak memiliki surat jaminan apa pun. Karena dana
yang dimilikitidak cukup untuk membayar rumah sakit, pasien tadi
berutang ke rumahsakit. Rata-rata setiap bulan RSCM memiliki
piutang senilai Rp 300juta dari para pasien yang tidak mampu
membayar biaya pengobatan.
Fasilitas terbatasKetimpangan fasilitas dan pelayanan kesehatan
di daerah menjadi bebantersendiri ketika pemerintah menunjuk RSCM
sebagai rumah sakit rujukannasional.Rumah sakit ini kewalahan
menerima pasien karena rumah sakit di daerahbelum optimal dari segi
fasilitas kesehatan dan tenaga medisnya.Banyak rumah sakit daerah
yang tidak mampu menangani pasien meskitingkat keparahan
penyakitnya tidak terlalu tinggi.Menurut Direktur RSCM Akmal Taher,
pasien rujukan yang datang ke RSCMsebagian besar memiliki tingkat
keparahan yang tidak terlalu tinggi.Seharusnya pasien yang tidak
terlalu parah bisa ditangani sendirioleh rumah sakit daerah kalau
fasilitasnya memadai, kata Akmal.Karena pasien yang datang melimpah
sementara daya tampung RSCMterbatas, banyak pasien yang tidak bisa
terlayani di rumah sakittersebut. Sebagai gambaran, setiap hari ada
30-40 pasien di InstalasiGawat Darurat menunggu untuk
dilayani.Untuk mengakses fasilitas pemeriksaan dengan CT Scan,
pasien RSCMharus menunggu rata-rata 1-2 minggu. Kalau di rumah
sakit lain satuCT Scan hanya melayani 10 pasien per hari, di RSCM
alat yang samadipaksakan untuk melayani sekitar 60 orang per hari,
kata Eka.
Jaminan di DKI JakartaBerbeda dengan rumah sakit rujukan
nasional, di rumah sakit umumdaerah di DKI Jakarta, misalnya RSUD
Tarakan, pelaksanaan JPK Gakintidak menemukan hambatan.Menurut
Kepala Humas RSUD Tarakan Theryoto, seluruh klaim tagihan JPKGakin
dibayar penuh oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sejak
prosesklaim hingga pencairan dana membutuhkan waktu satu bulan.Yang
menjadi kendala, kata Theryoto, adalah soal administrasi,terutama
bagi perempuan yang akan melahirkan. Agar mendapat fasilitasJPK
Gakin dan surat keterangan tidak mampu (SKTM), perempuan yang
akanmelahirkan harus menyertakan surat nikah.Padahal, banyak warga
miskin tidak punya surat nikah, kata Theryoto.
