452PAPARAN_DIRJEN_DAYASOS

8/18/2019 452PAPARAN_DIRJEN_DAYASOS

1/21

Peningkatan Kapasitas Potensi dan Sumber

Kesejahteraan Sosial Dalam Verifikasi dan

Validasi Data Kemiskinan

Hartono LarasDirjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan

Kementerian Sosial RI

Rapat Koordinasi Nasional Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan

Red Top Hotel Jakarta, 14 – 16 April 2015


2/21

Kondisi PSKS Saat Ini

Ditjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan 2

A


3/21

Landasan Hukum

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kesejahteraan Sosial

Pasal 12(1) Pemberdayaan sosial dimaksudkan untuk:

a. Memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah

kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri.

b. Meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam

penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Penjelasan

Ayat 1

Huruf a

Yang dimaksud dengan “yang mengalami masalah kesejahteraan sosial” yaitu mereka yang miskin, terpencil, rentan

sosial ekonomi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “lembaga dan/atau perseorangan” antara lain organisasi sosial, lembaga lonsultasikesejahteraan keluarga, karang taruna, pekerja sosial masyarakat.

Yang dimaksud dengan “potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial”, antara lain : nilai

kepahlawanan, kejuangan, dan keperintisan, kesetiakawanan sosial dan kearifan lokal, peran serta organisasi

sosial/lembaga sosial swadaya masyarakat, kerelawanan sosial (tenaga kesejahteraan sosial masyarakat, karang

taruna, pekerja sosial masyarakat), tanggung jawab dunia usaha, penggalangan dana sosial, dan ketersediaan sarana

dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.



4/21

SDM, Sarana Prasarana, SDA, Sumber Pendanaan

Ditjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan

UNSUR UU. NO.11/2009 UU. NO.13/2011

SDM

a. Tenaga kesejahteraan sosial

b. Pekerja sosial profesional

c. Relawan sosial

d. Penyuluh sosial

a. Tenaga kesejahteraan sosial

b. Pekerja sosial profesional

c. Relawan sosial

d. Penyuluh sosial

e. Tenaga pendamping (?)

SARANA DAN

PRASARANA

a. Panti sosial

b. Pusat rehabilitasi sosial

c. Pusat pendidikan dan pelatihan

d. Pusat kesejahteraan sosiale. Rumah singgah

f. Rumah perlindungan sosial

a. Panti sosial

b. Pusat rehabilitasi sosial

c. Pusat pendidikan dan pelatihan

d. Pusat kesejahteraan sosiale. Rumah singgah

f. Rumah perlindungan sosial

4


5/21

SDM, Sarana Prasarana, SDA, Sumber Pendanaan (lanjutan)


UNSUR UU. NO.11/2009 UU. NO.13/2011

SUMBER

PENDANAAN

a. APBN

b. APBD

c. Sumbangan masyarakat

d. Dana yang disisihkan dari badan usaha

sebagai kewajiban dan tanggungjawab

sosial dan lingkungan

e. Bantuan asing

f. Sumber pendanaan yang sah

a. APBN

b. APBD

c. Dana yang disisihkan dari perusahaan

perseroan

d. Dana hibah baik dari dalam maupun

luar negeri

e. Sumberdana lain yang sah dan tidak

mengikat.

SDA Tidak ada Ada, tapi tidak dijelaskan

Peran Masyarakat

a. Perseorangan

b. Keluarga

c. Organisasi keagamaan

d. Organisasi sosial kemasyarakatane. Lembaga swadaya masyarakat

f. Organisasi profesi

g. Badan usaha

h. Lembaga kesejahteraan sosial

i. Lembaga kesejahteraan sosial asing

a. Badan usaha

b. Organisasi kemasyarakatan

c. Perseorangan

d. Keluargae. Kelompok

f. Organisasi sosial

g. Yayasan

h. Lembaga swadaya masyarakat

i. Organisasi profesi

j. Pelaku usaha

5


6/21


Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial(Permensos RI No. 8/2012)

6


7/21

JUMLAH

POTENSI DAN SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL

No. Potensi SumberKesejahteraan Sosial

Jumlah Keterangan

1 TKSK 6.994 orang

2 PSM 152.731 orang

3 Pendamping KUBE 4.103 orang Perkotaan : 1.495

Perdesaan : 2.608

4 Pendamping KAT 80 orang

5 Karang Taruna 86.184 lembaga

6 Orsos 25.406 lembaga

7 WKSBM 271.326 lembaga

8 Forum CSR 33 lembaga 531 dunia usaha yang

melaksanakan CSR

9 LK3 605 lembaga

10 Family Care Unit 32 lembaga



8/21

Subsidi Raskin

PENGALAMAN PSKS

DALAM PENDAMPINGAN SOSIAL

Asistensi Sosial

Lanjut Usia

Program Keluarga

Harapan (PKH)

Bantuan Langsung

Tunai (BLT)/ Bantuan

Langsung Sementara

Masyarakat (BLSM)

Asistensi Sosial

Orang Dengan

Kecacatan Berat

Asuransi

Kesejahteraan Sosial

PROGRAM

NASIONAL

Lintas K/L

PROGRAM

KEMENSOS

8Ditjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan 8

Program Simpanan

Keluarga Sejahtera

(PSKS)


9/21

PERAN PSKS DALAM VERIFIKASI DAN VALIDASI

DATA KEMISKINAN


B


10/21

Korlap KEC (TKSK)

Enumerator

SLS/Desa/KelKonsolidasi Prelist Data

Awal

Pendataan/Verifikasi

Data Basis

Rumah Tangga

Kompilasi Data

KKS TerupdatePenyerahan Prelist Awal

Data KKS Per Desa

Musdes /

Muskel

Hasil konsultasi dengan ketua SLS dan

pembahasan dalam Musdes/Muskel:

1. RTS ada dan tetap miskin;

2. RTS tidak ditemukan/sudah pindah alamat

3. ART meninggal dunia, lahir ART baru;

3. RTS tidak memenuhi kriteria miskin /tdklayak sebagai penerima program

4. usulan RT baru sebagai penerima program

yang memenuhi kriteria miskin

Penyusunan Prelist Akhir

Data KKSMelakukan Kunjungan rumah

(home visit) ke RTS untuk

wawancara dalam rangka

pendataan dan verifikasi sesuai

daftar dalam prelist akhir

Recheck Data

Recheck Data

Proses Verifikasi dan Validasi Data RT pemegang KPS/KKS pada

Tingkat Desa/Kelurahan


1

432

5

6


11/21

PSKS SEBAGAI SDM VERIVALI DATA KEMISKINAN

Pelaksanaan verifikasi dan validasi data RT pemegang KPS atau

KKS dalam database kemiskinan melibatkan petugas yaitu

petugas validasi (validator ), koordinator lapangan, petugas

entri, petugas supervisi dan monev;

Penetapan petugas validasi (validator ) dilakukan melalui proses

seleksi oleh Dinsos Kabupaten/Kota sesuai kompetensi yangdibutuhkan;

Koordinator lapangan di tingkat kecamatan yang juga berfungsi

sebagai pemeriksa adalah Tenaga Kesejahteraan Sosial

Kecamatan (TKSK). Petugas monitoring, supervisi, verifikasi lapangan dan verifikasi

dokumentasi melibatkan pegawai pada Kementerian Sosial,

Dinsos Provinsi, Dinsos Kabupaten/Kota.



12/21

Peran TKSK

Tenaga Kesejahteaan Sosial Kecamatan (TKSK)

berperan sebagai pemeriksa dan Koordinator

lapangan di tingkat kecamatan.

Tugas dan fungsi Koordinator lapangan adalah:

• Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan

verifikasi dan validasi dengan seluruhpetugas validator di tingkat desa atau

kelurahan;

• Menerima prelist data RT pemegang KPS

atau KKS dan logistik kegiatan dari Dinsos

Kabupaten/Kota dan menyerahkan ke

petugas validator di tingkat desa atau

kelurahan;



13/21


14/21


15/21

Petugas validator memiliki tugas:

• Menerima prelist data RT penerima KPS atau KKS dari Kordinator lapangan

tingkat kecamatan (TKSK);• Melakukan konsultasi dengan Ketua SLS untuk mengecek status dan keberadaan

RTS yang tercantum dalam prelist ;

• Mengikuti musyawarah desa atau kelurahan untuk membahas status

keberadaan dan kelayakan RTS dalam prelist ;

• Menerima usulan RT baru hasil Musdes dan Muskel;

• Menyusun prelist akhir berdasarkan hasil konsultasi dengan ketua SLS serta

pembahasan dalam Musdes atau Muskel;

• Melakukan kunjungan rumah dalam rangka wawancara dengan responden

sesuai prelist akhir;

•

Mengecek dan memeriksa hasil verifikasi dan validasi lapangan;• Menyerahkan berkas hasil verifikasi dan validasi lapangan kepada Korlap

kecamatan;

• Mencatat kendala yang dihadapi dan menyampaikan ke Korlap kecamatan untuk

ditindak lanjuti.



16/21

Penyampaian Hasil Pendataan

Petugas validator menyampaikan berkas hasil pendataan seluruh RT pemegangKPS atau KKS di desa atau kelurahan secara manual dan langsung ke Koordinatorlapangan di tingkat kecamatan (TKSK);

Koordinator lapangan Kecamatan (TKSK) mengkompilasi berkas hasil verifikasidan validasi dari seluruh petugas validator di kecamatan tersebut danmelakukan pemeriksaan;

Korlap Kecamatan menyerahkan seluruh berkas hasil verifikasi dan validasi dikecamatan tersebut secara langsung ke Dinas Sosial Kabupaten/Kota;

Petugas Dinas Sosial Kabupaten/Kota menerima dan mengkompilasiberkas hasil verifikasi dan validasi dari seluruh Kecamatan, melakukanpembersihan (cleaning) dan entri menggunakan program entri;

Petugas Dinas Sosial Kabupaten/Kota mengirimkan data hasil verifikasidan validasi yang telah dientri ke Pusdatin Kemensos, Dinas SosialProvinsi, dan B2P2KS wilayah melalui Program Aplikasi.



17/21

Lanjutan..

» Petugas Dinas Sosial Kabupaten/Kota menerimadan mengkompilasi berkas hasil verifikasi danvalidasi dari seluruh Kecamatan, melakukanpembersihan (cleaning) dan entri menggunakanprogram entri;

» Petugas Dinas Sosial Kabupaten/Kotamengirimkan data hasil verifikasi dan validasiyang telah dientri ke Pusdatin Kemensos, DinasSosial Provinsi, dan B2P2KS wilayah melalui

Program Aplikasi.



18/21

PENGUATAN KAPASITAS PSKS


C

18


19/21

ARAH PENGUATAN KAPASITAS Penguatan kapasitas PSKS diarahkan untuk memberi

penguatan pengetahuan dan keterampilan PSKS untuk dapat

melaksanakan tugas verfikasi dan validasi data kemiskinan. Media penguatan yang digunakan sebagai instrumen

penguatan, antara lain melalui:

Pendidikan dan pelatihan pendataan

Bimbingan teknis verifikasi dan validasi data

Bimbingan pemantapan terhadap PSKS dalam verifikasi dan

validasi data

Tempat : dilakukan di BBPPKS pada 6 wilayah regional.

BBPPKS Regional I Sumatera di Padang.

BBPPKS Regional II di Lembang Bandung.

BBPPKS Regional III di Yogyakarta

BBPPKS Regional IV Kalimantan di Banjarmasin

BBPPKS Regional V Sulawesi di Makassar

BBPPKS Regional VI di Jayapura; atau

Tempat lain yang ditentukan oleh Pusdatin



20/21

TERIM K SIH


21/21

KUMPULAN MATERI

DALAM RANGKA

Rapat Koordinasi Nasional Verifikasi dan

Validasi Data KemiskinanTahun 2015

Redtop Hotel Jakarta 13 – 16 April 2015

Documents

452PAPARAN_DIRJEN_DAYASOS