Upload
supriyadi-banjarnegara
View
191
Download
12
Embed Size (px)
DESCRIPTION
heeeeeeeeeeeee
Citation preview
i
i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik
serta hidayah-Nya sehingga Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran
Hasil Pertanian dapat menyelesaikan Buku Pedoman Pengajuan Usulan
Kegiatan PPHP Tahun 2013. Buku pedoman ini dirasa sangat diperlukan untuk
diterbitkan, sebagai pedoman bagi Daerah berkaitan dengan pengajuan usulan
kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Tahun 2013 khususnya
untuk Dana Tugas Pembantuan.
Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (Ditjen
PPHP) menggariskan bahwa pola perencanaan pembangunan PPHP menganut
sinergi antara pola top down dengan bottom up (Pola Pusat dan Daerah). Dengan
pola ini sangat diharapkan bahwa tidak hanya untuk meningkatkan rasa
memiliki (ownership) bagi pemerintah daerah, gapoktan, pelaku usaha, dan
stakeholder lainnya, namun juga diharapkan akan terjadi sinergitas dalam
memobilisasi sumberdaya yang ada secara nasional guna mengembangkan
industri hilir pertanian yang memang memerlukan investasi yang cukup besar,
pola tersebut juga diperkuat dengan pengawalan Perguruan Tinggi.
Pembangunan pengolahan dan pemasaran hanya akan diprioritaskan
pada beberapa daerah yang menjadi sentra produksi komoditas yang secara
teknis dan ekonomi layak untuk dikembangkan usaha pengolahan dan
pemasaran hasil pertanian. Disamping itu juga dipilih pada daerah yang punya
kesiapan dan komitmen tinggi untuk bersinergi mengembangkan usaha
pengolahan dan pemasaran produk unggulan daerah. Dengan kebijakan ini
diharapkan peluang dan jaminan keberhasilan kegiatan akan tinggi.
Mulai tahun 2011 dan tahun yang akan datang Ditjen. PPHP
melaksanakan penerimaan proposal melalui elektronik form yang ada di
Website Ditjen. PPHP (E-Proposal). E-Proposal adalah sistem pengirimam
proposal melalui elektronik (internet). Isi proposal dari Kabupaten/ Kota akan
dimasukan ke dalam form-form yang sudah ditentukan, kemudian dikirim
melalui elektronik (internet) ke Server Ditjen. PPHP. Tujuannya jelas, yakni
untuk efisiensi biaya, waktu, ruang, tenaga dan produktivitas, menuju kantor
dengan informasi yang digitalisasi dan minim kertas, Paperless Office.
Buku Pedoman Pengajuan Proposal Kegiatan PPHP ini disusun dan
disebarluaskan untuk dijadikan acuan utama bagi Dinas lingkup pertanian di
Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang ingin mendapatkan
dana dari sumber APBN Ditjen
dengan terbitnya Buku Pedoman ini, daerah dapat menentukan
pengembangan pengolahan dan pemasaran yang benar
menjadi prioritas program dan
dengan adanya proposal yang b
dalam menetapkan kebijakan alokasi anggaran bagi daerah
dan tepat guna. Dengan cara ini diharapkan ada peningkatan kualitas dan
sekaligus sinergi antara
Sangat diharapkan
bagi semua pihak terkait
pemasaran hasil pertanian untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing
produk unggulan di daerah. Semoga
Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang ingin mendapatkan alokasi kegiatan dan
dana dari sumber APBN Ditjen. PPHP tahun anggaran 20
gan terbitnya Buku Pedoman ini, daerah dapat menentukan
pengembangan pengolahan dan pemasaran yang benar-
program dan kebutuhan di daerah. Bagi Ditjen
dengan adanya proposal yang baik dari daerah, maka akan sangat membantu
dalam menetapkan kebijakan alokasi anggaran bagi daerah yang tepat sasaran
. Dengan cara ini diharapkan ada peningkatan kualitas dan
sekaligus sinergi antara perencanaan di tingkat pusat dan daerah.
angat diharapkan buku ini akan memberikan inspirasi dan dorongan
bagi semua pihak terkait dalam pengembangan bidang pengolahan dan
pemasaran hasil pertanian untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing
produk unggulan di daerah. Semoga !
Jakarta, November 201
Direktur Jenderal PPHP
Dr. Ir. Zaenal Bachruddin, MSc
NIP. 19520428 197803 01 001
ii
alokasi kegiatan dan
ran 2013. Diharapkan
gan terbitnya Buku Pedoman ini, daerah dapat menentukan kegiatan
-benar sesuai dan
kebutuhan di daerah. Bagi Ditjen. PPHP,
aik dari daerah, maka akan sangat membantu
yang tepat sasaran
. Dengan cara ini diharapkan ada peningkatan kualitas dan
pusat dan daerah.
buku ini akan memberikan inspirasi dan dorongan
bidang pengolahan dan
pemasaran hasil pertanian untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing
Jakarta, November 2011
Direktur Jenderal PPHP
Zaenal Bachruddin, MSc
19520428 197803 01 001
iii
DAFTAR ISI
Halaman
Kata Pengantar i
DAFTAR ISI iii
Bab 1. Pendahuluan
A Arah Pembangunan Nasional 1
B. Kewenangan Pusat – Daerah 2
C. Anggaran Berbasis Kinerja 4
D. Tujuan dan Sasaran 5
Bab 2. Karakteristik Program dan Kegiatan
A. Struktur Program dan Kegiatan PPHP 7
B. Uraian Program 10
C. Uraian Kegiatan dan Sasaran Tugas Pembantuan
PPHP
11
D. Fokus Komoditi PPHP 16
E. Karakteristik Kegiatan Pusat dan Daerah 17
Bab 3. Kriteria Penulisan Proposal
A Jenis dan Jumlah Kegiatan 21
B Jenis/Rincian Belanja 22
C Outline Penulisan 24
Bab 4 Administrasi Proposal
A Jadwal 27
B Kriteria Seleksi Proposal 28
iv
Bab 5 Manual Pengisian E-Proposal
1. Kebutuhan Sistem 32
2. Cara memperoleh File Formulir Pengisian
Proposal Secara Elektronik
33
3. Cara Pengisian Formulir e-Proposal 36
4. Cara Penyimpanan dan Pengiriman Formulir e-
Proposal
39
Bab 6 Penutup
LAMPIRAN
41
42
1. Alur Proses (Flow Chart) Diagram Pengajuan E-
Proposal Usula Kegiatan PPHP Tahun 2013
43
2. Contoh Lembar Pengesahan 44
3. Bagan Penyusunan Rencana, Program dan
Anggaran Berbasis Kinerja Pembangunan
Pertanian
45
4. Lembar RKA-KL 2013 46
1
Bab 1
PENDAHULUAN
A. ARAH PEMBANGUNAN NASIONAL 2010-2014
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2010 - 2014)
merupakan tahapan pencapaian visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang
(RPJPN) 2005-2025. RPJPN 2005-2025 secara garis besar memberikan pedoman
dan arah pembangunan dalam visi dan misi untuk periode 20 tahun ke depan,
dan merupakan acuan dari setiap tahap RPJMN yang berkesinambungan dan
berkelanjutan. RPJMN merumuskan permasalahan, sasaran serta arah kebijakan
pembangunan yang akan diambil dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Dengan
demikian, RPJMN 2010-2014 ini merupakan pedoman bagi seluruh komponen
bangsa baik itu pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, dalam mewujudkan
cita-cita dan tujuan nasional secara sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi.
Reformasi penganggaran yang dilakukan melalui penerapan Anggaran
Berbasis Kinerja (Performance Based Budgeting) menghendaki struktur program
pembangunan yang berbasiskan pada kinerja. Penerapannya dalam perencanaan
jangka menengah (RPJMN) menghendaki adanya perumusan permasalahan,
sasaran serta arah kebijakan pembangunan untuk menyelesaikan permasalahan
bangsa dalam periode jangka menengah dengan sistematis dan terstruktur.
Sehingga kebijakan pembangunan yang dirancang dapat terukur kinerja
pelaksanaannya dan terjamin keberhasilan pencapaiannya.
Perumusan indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan pencapaian
sasaran dari setiap tahap kebijakan pembangunan merupakan bagian yang
penting dalam perumusan RPJMN 2010-2014. Keberhasilan pencapaian sasaran
pada setiap tingkatan dapat diukur dengan menggunakan indikator kinerja dan
target yang direncanakan. Melalui monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan
pembangunan akan dihasilkan informasi kinerja yang dapat menjadi masukan
2
bagi proses perencanaan dan penganggaran dalam periode berikutnya. Dengan
demikian pelaksanaan pembangunan menjadi lebih efisien, efektif, disertai
dengan akuntabilitas pelaksanaan yang jelas.
Sejalan dengan hal itu, pada RPJMN tahap 2 (2010-2014) pembangunan
nasional ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di
segala bidang dengan menekankan peningkatan kualitas sumberdaya manusia
termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya
saing perekonomian. Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai
keberlanjutan RPJM sebelumnya (2005-2009), maka dalam Rencana Strategis
Kementerian Pertanian 2010-2014 pembangunan pertanian dijabarkan menjadi 7
Gema Revitalisasi Pertanian, yaitu: (1). Revitalisasi Lahan, (2). Pembenihan dan
Pembibitan, (3). Infrastruktur dan Sarana, (4). Sumberdaya Manusia, (5).
Pembiayaan Petani, (6). Kelembagaan Petani, dan (7). Revitalisasi Teknologi dan
Industri Hilir. Ada empat target utama yang ingin dicapai oleh Kementerian
Pertanian yakni: (1) Pencapaian swasembada berkelanjutan; (2) Peningkatan
diversifikasi pangan; (3) Peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor; dan
(4) Peningkatan kesejahteraan petani.
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, maka fokus utama
pembangunan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian adalah untuk
mencapai peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor.
B. KEWENANGAN PUSAT-DAERAH
Berdasarkan kewenangan yang telah ditetapkan UU Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,
program dan anggaran pembangunan pertanian tersebut dijabarkan sesuai
dengan peta kewenangan pemerintah dengan memberikan peluang lebih banyak
kepada partisipasi masyarakat sebagai pelaku pembangunan.
Kebijakan yang ditempuh oleh Pusat dalam rangka pelaksanaan anggaran
pembangunan pertanian khususnya pengolahan dan pemasaran hasil pertanian
3
di daerah pada tahun 2013 adalah melalui asas Dekonsentrasi dan asas Tugas
Pembantuan. Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan merupakan bagian
anggaran kementerian negara/lembaga yang dialokasikan berdasarkan rencana
kerja dan anggaran kementerian/lembaga. Dekonsentrasi adalah pelimpahan
wewenang dari pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah.
Kegiatan dekonsentrasi di provinsi dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) yang ditetapkan oleh Gubernur. Tugas Pembantuan adalah
penugasan dari pemerintah pusat kepada kepala daerah. Kegiatan tugas
pembantuan di provinsi dilaksanakan oleh SKPD yang ditetapkan oleh
Gubernur, dan SKPD tugas pembantuan kabupaten/kota yang ditetapkan oleh
bupati atau walikota.
Adapun mekanisme perencanaan pembangunan pertanian dapat
dijelaskan sebagai berikut:
a. Pemerintah pusat menetapkan kebijakan nasional pembangunan pertanian
(top-down policy) sebagai acuan makro terhadap implementasi kegiatan di
daerah. Kebijakan tersebut tertuang dalam dokumen Renstra Kementerian
Pertanian 2010-2014 serta Rencana Kerja Tahunan. Kebijakan tersebut
mencakup aspek visi, misi, arah kebijakan, strategi, target dan sasaran
nasional, serta ukuran indikatornya.
b. Pemerintah provinsi menjabarkan kebijakan pusat melalui penyusunan
program dan kegiatan pengembangan wilayah berbasis komoditas
strategis/unggulan di wilayahnya, dengan melibatkan dan memberdayakan
kabupaten/kota secara menyeluruh dan terintegrasi dalam pengembangan
aspek di hulu sampai hilir, dan unsur penunjangnya.
c. Pemerintah kabupaten/kota menyusun perencanaan program dan kegiatan
pembangunan pertanian di wilayahnya dengan fokus komoditas dan fokus
lokasi yang mengacu pada kebijakan nasional dan kapasitas sumberdaya
wilayah dan serta mengusulkan secara berjenjang dengan pendektan
4
bottom-up planning. Untuk mendukung hal tersebut pemerintah
kabupaten/kota terlebih dahulu melakukan identifikasi terhadap: besaran,
kualitas dan karakteristik (sumberdaya alam, SDM, modal, teknologi, sosial
dan budaya).
C. ANGGARAN BERBASIS KINERJA
Semenjak tahun 2006 pemerintah telah mulai menerapkan sistem
penganggaran berbasis kinerja. Penerapan sistem anggaran berbasis kinerja ini
muncul didasarkan atas banyaknya temuan permasalahan dan kendala dalam
penerapan anggaran melalui pendekatan kegiatan proyek maupun bagian
proyek di masa lalu. Upaya penyempurnaan pola penganggaran ini dimulai
dengan perumusan program dan penyusunan struktur organisasi pemerintah
yang sesuai dengan program tersebut. Kegiatan tersebut mencakup pula
penentuan unit kerja yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program serta
penentuan indikator kinerja yang digunakan sebagai tolok ukur dalam
pencapaian tujuan program yang telah ditetapkan.
Sistem penganggaran terpadu berbasia kinerja memerlukan pengaturan
sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan nasional dan daerah serta
mengakomodasi semangat reformasi yang lebih demokratis, desentralistik,
sinergis, komprehensif dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan penerapan
sistem penganggaran ini sangat diharapkan agar daerah dapat berpartisipasi
dalam proses perencanaan sehingga akan menumbuhkan rasa ikut memiliki
(sense of belonging) terhadap anggaran kinerja, yang kemudian diharapkan
meningkatkan efektivitas sekaligus efisiensi pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya
perencanaan tersebut juga diharapkan tetap dapat menampung sasaran-sasaran
perencanaan yang bersifat makro yang ditetapkan oleh Pusat, sehingga sistem
perencanaan yang serasi antara bottom up planning dan top down policy dapat
diwujudkan. Untuk itu, dalam perencanaan anggaran kinerja para perencana
harus memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan program
dengan anggaran kinerja khususnya berkaitan dengan: (a) Strategi dan prioritas
program yang memiliki nilai taktis strategis bagi pembangunan pertanian, (b)
Target group (kelompok sasaran) yang akan dituju oleh program dan kegiatan
5
yang ditunjukkan oleh indikator dan sasaran kinerja yang terukur, dan (c)
Sumberdaya dan teknologi yang tersedia dalam rangka peningkatan pelayanan
dan pemberdayaan masyarakat.
Dari hasil evaluasi proposal tahun-tahun yang lalu sebagian besar
pengajuan proposal kegiatan PPHP dari daerah yang masuk selama ini lebih
banyak berisi shopping list usulan pengadaan barang (procurement–based) bukan
berupa aktivitas pengembangan (activity-based) dengan indikator output dan
outcome yang terukur dan tingkat keberhasilan tinggi. Penilaian tingkat
keberhasilan kegiatan berdasarkan anggaran berbasis kinerja ini bukanlah pada
besarnya jumlah anggaran yang dialokasikan sesuai usulan daerah, tetapi pada
tingkat pemanfaatan anggaran yang tepat sasaran dan efisien.
Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan proposal yang mampu
menjelaskan kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk mencapai sasaran
yang ditargetkan, lengkap dengan data dukung yang akurat, dan legalitas dari
Dinas terkait.
D. TUJUAN DAN SASARAN
Dalam rangka menghasilkan perencanaan yang baik sesuai yang
diamanatkan Undang-undang nomor 17 tahun 2003 maka perlu disusun
Pedoman Pengajuan Proposal Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Pertanian. Tujuannya adalah untuk memberikan pedoman teknis dalam
pengusulan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian bagi institusi
pusat dan daerah, sehingga kegiatan yang diajukan benar-benar mampu
menyelesaikan permasalahan pengolahan dan /atau pemasaran yang ada
didaerah tersebut.
a. Output
Keluaran (output) dari kegiatan Penyusunan Pedoman Usulan Kegiatan
PPHP adalah Buku petunjuk/pedoman usulan kegiatan pengolahan dan
pemasaran hasil pertanian.
6
b. Outcome
Bagi Ditjen. PPHP, adanya proposal yang baik dari daerah, akan sangat
membantu dalam menetapkan kebijakan alokasi kegiatan dan anggaran bagi
daerah.
c. Benefit
Tersusunnya perencanaan program pembangunan pertanian khususnya
kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian secara lebih baik yang
transparan, terintegrasi antara institusi Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan
instansi lain, serta berkelanjutan.
d. Impact
Diharapkan kegiatan pembangunan pengolahan dan pemasaran hasil
pertanian bersifat spesifik, memiliki efektifitas tinggi untuk memecahkan
masalah, serta memberi manfaat berkelanjutan bagi masyarakat tani.
7
Bab 2
KARAKTERISTIK PROGRAM DAN KEGIATAN
A. STRUKTUR PROGRAM DAN KEGIATAN PPHP 2013
Sebagai sub-bagian dari pembangunan pertanian secara luas, maka
struktur program dan kegiatan pembangunan PPHP mengacu pada struktur
program dan kegiatan yang telah ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Kementerian Pertanian. Sesuai dengan pedoman dalam
Reformasi Perencanaan dan Penganggaran yang dituangkan dalam Rencana
Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2010 – 2014, program pembangunan
pertanian yang diemban oleh Ditjen. PPHP adalah Peningkatan Nilai Tambah,
Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian. Kegiatan
Utama yang akan dilaksanakan dibawah program tersebut adalah:
(1). Pengembangan Mutu dan Standarisasi Pertanian
(2). Pengembangan Pemasaran Domestik
(3). Pengembangan Pemasaran Internasional
(4). Pengembangan Usaha dan Investasi
(5). Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian
(6). Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya pada Ditjen. PPHP
Kegiatan Utama tersebut selanjutnya dirinci menjadi sub kegiatan yang
menjadi prioritas PPHP dalam kegiatan Dana Tugas Pembantuan yang dapat
dilihat dalam tabel berikut:
8
Prioritas Ditjen. PPHP
Tahun 2010-2014
Kegiatan Subkegiatan
(1). Pengembangan Pengolahan
Hasil Pertanian
Tanaman Pangan:
1. Revitalisasi penggilingan padi .
2. Pengembangan agroindustri tepung
berbasis sumberdaya lokal.
3. Pengembangan agroindustri hasil
tanaman pangan
Hortikultura:
1. Pengembangan agroindustri hasil
hortikultura.
Perkebunan:
1. Pengembangan agroindustri hasil
perkebunan (kelapa, kopi, lada, atsiri,
mete, gula dan lain-lain).
Peternakan:
1. Pengembangan pengolahan pakan
ternak .
2. Pengembangan agroindustri
peternakan .
3. Pengembangan pengolahan biogas
limbah ternak.
(2). Pengembangan Mutu dan
Standarisasi Pertanian
Tanaman Pangan, Hortikultura,
Peternakan, & Perkebunan:
1. Pengembangan pangan organik.
Perkebunan:
1. Pengembangan mutu kakao
fermentasi.
2. Pengembangan mutu kopi
9
Prioritas Ditjen. PPHP
Tahun 2010-2014
Kegiatan Subkegiatan
(3). Pengembangan Usaha dan
Investasi
Tanaman Pangan & Hortikultura,
Perkebunan dan Peternakan:
1. Pengembangan kelembagaan dan
kewirausahaan di sektor pertanian
(pengeringan dan pergudangan padi
jagung, dll)
2. Pengembangan Kemitraan dgn Pola
Insentif Two in One
3. Pengembangan usaha hasil samping
produk pertanian
(4). Pengembangan Pemasaran
Domestik
Tanaman Pangan & Hortikultura:
1. Pengembangan Sub Terminal Agribisnis
(STA)
2. Pengembangan sarana dan pemasaran
sayuran dan tanaman hias.
3. Pengembangan pengemasan produk
tanaman pangan dan hortikultura
Perkebunan:
1. Pengembangan pengemasan produk
Perkebunan.
Peternakan:
2. Revitalisasi/Pengembangan Pasar
Ternak.
3. Pengembangan pengemasan produk
peternakan.
(5). Pengembangan Pemasaran
Internasional
Tanaman Pangan & Hortikultura:
1. Fasilitasi Akselerasi ekspor hasil
pertanian .
10
B. URAIAN PROGRAM PENINGKATAN NILAI TAMBAH, DAYA
SAING, DAN EKSPOR
Program Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing dimaksudkan untuk
memfasilitasi: (1) Berkembangnya usaha pertanian produktif dan efisien
menghasilkan berbagai produk pertanian yang memiliki nilai tambah dan daya
saing yang tinggi baik di pasar domestik maupun internasional; dan (2)
Meningkatkan kontribusi sektor pertanian dalam perekonomian nasional,
terutama melalui peningkatan devisa dan pertumbuhan PDB.
Peningkatan nilai tambah akan difokuskan pada dua hal yakni peningkatan
kualitas dan jumlah olahan produk pertanian untuk mendukung peningkatan
daya saing dan ekspor. Peningkatan kualitas produk pertanian (segar dan
olahan) diukur dari peningkatan jumlah produk pertanian yang mendapatkan
sertifikasi jaminan mutu (SNI, Organik, Good Agricultural Practices, Good Handling
Practices, Good Manucfacturing Practices). Pada akhir 2014 semua produk
pertanian organik, kakao fermentasi , dan bahan olah karet (bokar) sudah harus
tersertifikasi dengan pemberlakuan sertifikasi wajib. Peningkatan jumlah olahan
diukur dari rasio produk segar dan olahan. Diperkirakan baru sekitar 80 %
produk pertanian diperdagangkan dalam bentuk segar sedangkan 20% sisanya
dalam bentuk olahan, sehingga nilai tambahnya masih sangat kecil. Karena itu
pada akhir 2014 produk pertanian yang diperdagangkan dalam bentuk olahan
ditargetkan mencapai 50%.
Peningkatan daya saing akan difokuskan pada pengembangan produk
berbasis sumberdaya lokal yang (1) bisa meningkatkan pemenuhan permintaan
untuk konsumsi dalam negeri; dan (2) bisa mengurangi ketergantungan impor
(substitusi impor). Ukurannya adalah besarnya pangsa pasar (market share) di
pasar dalam negeri dan penurunan net impor. Upaya peningkatan daya saing
akan difokuskan pada peningkatan produksi susu yang selama ini importasinya
mencapai 73% untuk memenuhi kebutuhan domestik. Untuk mengurangi
besarnya importasi gandum/terigu yang mencapai 6,7 juta ton per tahun akan
dikembangkan tepung-tepungan berbasis sumberdaya lokal, yang ditargetkan
pada akhir 2014 sudah bisa mensubstitusi 10 % importasi gandum/terigu. Untuk
11
kakao, ditargetkan pada akhir 2014 kebutuhan kakao fermentasi bermutu untuk
industri coklat dalam negeri bisa dipenuhi semua dari produksi dalam negeri.
Peningkatan ekspor akan difokuskan pada pengembangan produk yang
punya daya saing di pasar internasional, baik segar maupun olahan, yang
kebutuhan di pasar dalam negeri sudah tercukupi. Indikatornya adalah
pertumbuhan volume ekspor.
C. URAIAN SUB KEGIATAN DAN SASARAN TUGAS
PEMBANTUAN DITJEN. PPHP
1. Revitalisasi Penggilingan Padi.
Sasaran kegiatan ini adalah meningkatkan rendemen penggilingan padi
minimal 2 %, dengan cara:
(a). Memperbaiki/melengkapi peralatan penggilingan padi kecil
(b). Pendampingan operasionalisasi dan perawatan peralatan dan sarana
yang diberikan.
(c). Pendampingan manajemen usaha penggilingan padi.
(d). Pendampingan untuk mendapatkan akses modal.
(e). Penumbuhan kelembagaan penggilingan padi yang dikelola oleh
gabungan kelompok tani (POKTAN) atau GAPOKTAN yang bisa
mandiri dan berkelanjutan.
2. Pengembangan Agroindustri Tepung Berbasis Sumberdaya Lokal.
Sasaran kegiatan ini adalah untuk meningkatkan ketahanan pangan
masyarakat lokal dengan cara:
(a). Mengembangkan diversifikasi pangan melalui usaha pengolahan
pangan berbasis tepung-tepungan lokal.
(b). Penumbuhan/pengembangan kelembagaan dan kemitraan usaha
melalui pendampingan untuk meningkatkan kemampuan
sumberdaya manusia pengelolanya dan sekaligus akses pasar dan
permodalan.
12
3. Pengembangan Agroindustri Hortikultura
Sasaran kegiatan ini adalah untuk meningkatkan nilai tambah, daya saing,
serta mencegah turunnya harga saat panen raya, melalui:
(a). Pengembangan kelembagaan dan kemitraan usaha pengolahan jus dan
keripik buah di sentra produksi berbasis sistem jaminan mutu, dengan
fasilitasi penyediaan sarana dan pendampingan usaha.
(b). Pengembangan kelembagaan dan kemitraan usaha pengolahan
bawang merah di sentra-sentra produksi, dengan fasilitasi penyediaan
sarana dan pendampingan usaha.
4. Pengembangan Agroindustri Hasil Perkebunan (Kelapa, Kopi, Lada,
Atsiri, Mete, Gula).
Sasaran kegiatan ini adalah untuk meningkatkan nilai tambah, daya saing,
dan pendapatan petani di sektor perkebunan, melalui:
(a). Pengembangan kelembagaan dan kemitraan usaha pengolahan kelapa
terpadu (menjadi VCO, kopra, desicated coconut, arang kelapa, dll)
dengan fasilitasi penyediaan sarana dan pendampingan usaha.
(b). Pengembangan kelembagaan dan kemitraan usaha pengolahan kopi di
sentra produksi berbasis sistem jaminan mutu, dengan fasilitasi
penyediaan sarana dan pendampingan usaha.
(c). Pengembangan kelembagaan dan kemitraan usaha pengolahan
minyak nilam berbasis jaminan mutu, dengan fasilitasi penyediaan
sarana dan pendampingan usaha.
5. Pengembangan Pengolahan Pakan Ternak .
Sasaran kegiatan ini adalah untuk menjamin ketersediaan pakan ternak
sehingga mendorong pengembangan peternakan di pedesaan dan sekaligus
menciptakan lapangan kerja baru, melalui:
(a). Fasilitasi pembangunan usaha pengolahan pakan ternak skala kecil di
pedesaan berbasis sumberdaya lokal.
(b). Pendampingan teknis produksi dan manajemen usaha.
(c). Fasilitasi akses pasar dan permodalan.
13
6. Pengembangan Agroindustri Hasil Peternakan (seperti Susu, Daging).
Sasaran kegiatan ini adalah meningkatkan nilai tambah, daya saing dan
posisi tawar kelompok peternak susu sapi perah, melalui:
(a). Fasilitasi sarana pemerahan, pengumpulan, dan pengolahan susu dan
daging sesuai sistem jaminan mutu.
(b). Fasilitasi bangunan pengolahan susu skala perdesaan.
(c). Pendampingan teknis, manajemen usaha, dan pemasarannya.
(d). Penguatan kelembagaan dan kemitraan usaha peternak.
7. Pengembangan Pengolahan Biogas Limbah Ternak.
Sasaran kegiatan ini adalah untuk meningkatkan nilai tambah biomassa
dan limbah ternak dalam rangka mendukung ketersediaan pupuk dan
bahan bakar di pedesaan, melalui:
(a). Fasilitasi alat dan bangunan biogas
(b). Pendampingan teknis produksi dan manajemen usaha.
8. Pengembangan Mutu Biji Kakao Fermentasi.
Sasaran kegiatan ini adalah meningkatkan mutu, nilai tambah dan daya
saing komoditas kakao, dengan jalan:
(a). Fasilitasi perbaikan/ pengembangan sarana fermentasi dan
penanganan pasca panen dan pengolahan kakao berbasis jaminan
mutu untuk menghasilkan high quality fermented cocoa bean.
(b). Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia kelompok tani
untuk menghasilkan kakao fermentasi bermutu tinggi sesuai SNI
melalui pendampingan.
(c). Memperkuat kelembagaan dan kemitraan usaha kelompok tani
melalui pendampingan
9. Pengembangan Mutu Bahan Olah Karet (Bokar) Bersih
Sasaran kegiatan ini adalah meningkatkan daya saing karet nasional di
pasar luar negeri, memperbaiki dan membangun kondisi mutu bokar dan
menghasilkan bokar bersih dan bermutu sesuai dengan persyaratan teknis
14
dan atau standar mutu yang berlaku serta pemenuhan akan kualitas,
kuantitas dan kontinuitas produk, dengan cara:
(a). Fasilitasi perbaikan/ pengembangan sarana penanganan pasca panen
karet berbasis jaminan mutu.
(b). Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia kelompok tani
untuk menghasilkan bahan olah karet bermutu tinggi sesuai SNI
melalui pendampingan.
(c). Memperkuat kelembagaan dan kemitraan usaha kelompok tani
10. Pengembangan Pangan Organik
Sasaran kegiatan ini adalah untuk mendorong peningkatan pengembangan
produk pangan organik melalui:
(a). Penyusunan best practices (GAP, GHP, GMP, dll) sistem pangan
organik.
(b). Pendampingan penerapan sistem pangan organik dan pencatatannya
(recording) pada keseluruhan proses produksi.
(c). Insentif sertifikasi pangan organik bagi POKTAN/ GAPOKTAN.
(d). Fasilitasi sistem informasi dan public awareness.
(e). Fasilitasi sarana penunjang lainnya.
11. Pengembangan Usaha Pengeringan dan Pergudangan dan Kemitraan
Padi, Jagung.
Sasaran kegiatan ini adalah untuk meningkatkan mutu gabah/beras,
jagung, untuk memenuhi standar yang diminta pasar, dengan cara
(a). Memperbaiki/melengkapi peralatan pengering (dryer) dan sarana
pergudangan/penyimpanan, termasuk memperbaiki/membangun
sarana lumbung desa yang dikelola oleh masyarakat.
(b). Mengembangkan kemitraan dalam penyediaan dan pemasaran hasil.
(c). Pendampingan operasionalisasi dan perawatan peralatan dan sarana
yang diberikan.
(d). Pendampingan manajemen pergudangan.
12. Pengembangan Pengemasan Produk Pertanian
15
Sasaran kegiatan ini adalah untuk meningkatkan nilai tambah dan
pendapatan kelompok tani, dengan cara:
(a). Memfasilitasi sarana (peralatan dan bangunan) yang diperlukan untuk
mengembangkan pengemasan produk.
(b). Pendampingan untuk menumbuhkan dan memperkuat kelembagaan
dan kemitraan, operasionalisasi peralatan, penerapan sistem jaminan
mutu.
(c). Pendampingan dalam merancang kemasan yang berkualitas dan
memenuhi standar pasar sasaran.
(d). Menerapkan Supply-Chain Management untuk meningkatkan akses
pasar dan posisi tawar.
13. Pengembangan Usaha dan Kemitraan Pengeringan dan Pergudangan
Bawang Merah dan Biofarmaka.
Sasaran kegiatan ini adalah untuk meningkatkan mutu, nilai tambah, dan
daya saing komoditi bawang merah dan biofarmaka, dengan jalan:
(a). Meningkatkan kapasitas kelembagaan kelompok tani melalui
pendampingan penerapan teknologi tepat guna dan peningkatan
manajemen usaha pengeringan dan pergudangan, dan
pendampingan untuk mendapatkan akses pasar dan permodalan.
(b). Fasilitasi perbaikan/pengembangan sarana pengeringan dan
pergudangan.
14. Pengembangan Sub Terminal Agribisnis (STA).
Sasaran kegiatan ini adalah untuk meningkatkan akses pasar bagi petani,
memperpendek rantai pasar, dan meningkatkan posisi tawar petani
(sehingga meningkatkan pendapatannya), melalui:
(a). Revitalisasi dan pemanfaatan sarana pemasaran di lokasi produksi
(on-farm) yang digunakan dan dikelola langsung oleh kelompok tani
dalam menjual produknya.
(b). Fasilitasi sarana penanganan atau pengemasan serta pergudangan
untuk menghasilkan produk bermutu.
16
(c). Fasilitasi sarana sistem informasi pasar.
(d). Pendampingan jaminan mutu, sistem usaha dan pemasaran.
15. Pengembangan Sarana dan Pemasaran Sayuran dan dan Tanaman Hias
Sasaran kegiatan ini adalah untuk meningkatkan sarana yang baik dan
benar pada rantai pengemasan dan pengangkutan sebagai jaminan untuk
mendapatkan mutu yang diinginkan konsumen.
16. Revitalisasi/Pengembangan Pasar Ternak
Sasaran kegiatan ini adalah untuk meningkatkan akses pasar bagi peternak,
memperpendek rantai pasar, dan meningkatkan posisi tawar peternak
(sehingga meningkatkan pendapatannya), melalui:
(a). Revitalisasi sarana pemasaran yang digunakan dan dikelola langsung
oleh kelompok peternak dalam menjual produknya.
(b). Fasilitasi sarana pengujian kesehatan, penimbangan, dan
perkandangan sesuai sistem jaminan bermutu.
(c). Fasilitasi sarana sistem informasi pasar.
(d). Pendampingan sistem usaha dan pemasaran.
D. FOKUS KOMODITI KEGIATAN PPHP
Pada kegiatan tahun 2013, fokus komoditi kegiatan pengolahan dan
pemasaran hasil pertanian adalah:
1) Komoditi pangan utama yaitu beras, jagung, kedelai, gula, daging sapi.
2) Komoditi utama orientasi ekspor yaitu kakao, kopi, karet, sawit,
rempah dan teh.
3) Komoditi potensi pasar domestik dan ekspor yaitu buah tropika,
biofarmaka, tanaman hias tropika, beras specialty, kelapa, atsiri, mete,
daging ayam.
4) Komoditi substitusi impor yaitu susu, tepung dan jeruk.
17
E. KARAKTERISTIK KEGIATAN PUSAT DAN DAERAH
Pada tahun 2013 kegiatan yang akan dilaksanakan di tingkat Pusat,
Propinsi, dan Kabupaten / Kota mempunyai karateristik sebagai berikut:
Karakteristik Kegiatan Pusat:
1. Manajemen pembangunan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian
2. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
3. Regulasi pembangunan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian
4. Koordinasi perencanaan, implementasi dan pelaporan
5. Pengawasan dan pengendalian pembangunan pertanian
6. Pembinaan dan pengawalan kegiatan di daerah, pelatihan, sosialisasi,
apresiasi, pendampingan, bimbingan, monitoring dan evaluasi.
7. Pelayanan teknis/ bisnis, promosi, dan public awareness.
8. Pengembangan sistem Informasi dan data base
9. Fasilitasi kegiatan Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat
(LM3) dll.
Karakteristik Kegiatan Dana Dekonsentrasi di Provinsi:
1. Diutamakan untuk kegiatan non fisik.
2. Koordinasi perencanaan dan evaluasi (lintas Kabupaten/Kota)
3. Pengawalan, Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Dana
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan)
4. Supervisi, Pelatihan dan Sosialisasi Program
5. Fasilitasi promosi produk pertanian
6. Penyusunan Juklak kegiatan Dana Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan
7. Pembinaan mutu hasil pertanian, Pelayanan Informasi Pasar (PIP),
Pembinaan Teknologi Pengolahan Hasil, Pembinaan kewirausahaan
dan kelembagaan usaha, Pembinaan LM3 dll.
8. Sekolah Lapang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (SL-
PPHP), dll.
18
Karakteristik Kegiatan Dana Tugas Pembantuan
Kegiatan Dana Tugas Pembantuan terdiri dari Tugas Pembantuan Provinsi
dan Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/ Kota.
Kegiatan Dana Tugas Pembantuan :
1. Kegiatannya diutamakan untuk kegiatan fisik.
2. Pedampingan kepada Poktan/ Gapoktan.
3. Penguatan modal usaha kelompok.
4. Pengadaan sarana/ alat pengolahan dan pemasaran hasil.
5. Kegiatan operasional yang mencakup: koordinasi, perencanaan,
pedampingan, seleksi CP/CL, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
Pola Kegiatan Dana Tugas Pembantuan :
1. Pola Umum:
Pola umum yang diberikan bagi tumbuhnya industri perdesaan
meliputi bantuan dalam bentuk alat dan mesin, modal usaha
kelompok dengan penguatan kelembagaan usaha yang dibutuhkan
dalam kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.
2. Pola Khusus (Pola Insentif Two in One)
Insentif teknologi diberikan kepada plasma yang dikelola oleh
inti. Jenis teknologi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan kedua
belah pihak, yakni yang dapat mendorong percepatan pengembangan
industri hilir di bidang pertanian. Untuk mengetahui kebutuhan
tersebut maka pihak plasma dan inti diharapkan dapat mengajukan
proposal dengan melampirkan nota kesepahaman yang
ditandatangani oleh kedua belah pihak. Hal ini perlu dilakukan
karena tugas Inti adalah menjadi penjamin (AVALIS) bagi Plasma.
Inti juga yang selanjutnya akan membeli produk plasma untuk
dipasarkan langsung atau diolah dan kemudian dipasarkan dengan
harga yang disepakati (berkeadilan). Sebagai pihak yang
berhubungan langsung dengan pasar, pihak inti yang akan
menetapkan kuantitas, kualitas dan kontinyuitas produk yang harus
dihasilkan plasma, serta membina plasma dalam sistem produksi.
19
Inti adalah industri pengolahan/ pasca panen/ eksportir (swasta,
BUMD, PT, BHMN, dan lain-lain), yang mempunyai tugas: (a)
Menjadi penjamin (AVALIS) bagi Plasma, (b) Membeli produk Plasma
untuk dipasarkan langsung atau diolah dan kemudian dipasarkan
dengan harga yang telah disepakati (berkeadilan), (c) Menetapkan
kuantitas, kualitas dan kontinyuitas produk yang harus dihasilkan
oleh Plasma, (d) Membina Plasma dalam sistem produksi.
Plasma adalah Kelompok Tani atau Gabungan Kelompok Tani
yang di utamakan sudah berbadan hukum dan bankable/ feasible untuk
mendapat pinjaman skim kredit. Plasma mempunyai tugas : (a)
Memasok produk kepada Inti sesuai dengan kuantitas, kualitas,
kontinyuitas dan harga yang telah disepakati, (b) Mengembangkan
kegiatan usaha (on-farm, pasca panen, pangolahan, perbaikan mutu)
untuk memasok produk ke Inti, (c) Melakukan kerjasama dengan
Plasma lain.
Pendukung adalah Pendukung adalah Perguruan Tinggi/
lembaga penelitian yang bertugas: (a)Membantu Ditjen PPHP dan
Dinas Daerah untuk memilih Inti-Plasma yang akan mendapat
insentif, (b) Membantu merancang Business Plan Inti-Plasma yang
terpilih, (c) Melakukan pendampingan manajemen, teknik produksi,
pemasaran, dan akses pendanaan, (d) Transfer teknologi (know how)
dari hasil R & D untuk mengembangkan usaha Inti-Plasma, (e)
Melaporkan kegiatan kepada Ditjen PPHP dan Dinas Daerah secara
berkala.
20
Gambar 2. 1. Strategi Implementasi Pola Insentif (2 in 1)
Gambar 2.2. Skim Insentif
21
Bab 3
KRITERIA PENULISAN PROPOSAL
A. JENIS DAN JUMLAH KEGIATAN
Jenis kegiatan yang boleh diusulkan adalah kegiatan tugas pembantuan
yang termasuk dalam jenis kegiatan prioritas Ditjen PPHP tahun 2013 (lihat Bab
2). Khusus untuk kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Usaha Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Pertanian di LM3 akan ada Pedoman Pengajuan Proposal
tersendiri yang dikeluarkan oleh Ditjen PPHP.
Jumlah kegiatan PPHP yang boleh diajukan oleh setiap Dinas lingkup
pertanian Kabupaten/ Kota dalam satu tahun anggaran adalah 1 (satu) atau 2
(dua) kegiatan/komoditi yang dipandang sangat prioritas untuk segera
dilakukan. Ada beberapa alasan yang mendasari kebijakan ini, antara lain
adalah:
(1). Adanya keterbatasan sumberdaya anggaran yang dimiliki oleh Ditjen
PPHP yang harus memfasilitasi semua sub-sektor (pertanian tanaman
pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan);
(2). Agar anggaran yang terbatas bisa digunakan seoptimal mungkin untuk
menyelesaikan satu kegiatan hingga dapat beroperasi, sehingga secara
cepat bisa menghasilkan output dan outcome yang diinginkan;
(3). Usulan yang diajukan seyogyanya mengacu pada hasil pertemuan kick-off
meeting Perencanaan PPHP Tahun 2013 PAD TANGGAL 7 – 9 Desember
2011 di Bandung.
22
B. JENIS/RINCIAN BELANJA
Jenis belanja yang boleh diusulkan adalah biaya yang boleh digunakan
yang terkait secara logis dengan kegiatan yang diusulkan. Perlu diingat bahwa
masing-masing investasi bukan berdiri sendiri namun harus terkait secara logis
dengan kegiatan dan program pengembangan yang diusulkan.
Jenis belanja yang BOLEH DIUSULKAN antara lain adalah:
(1) Pengadaan peralatan/ bahan.
Komponen biaya ini diutamakan untuk perbaikan dan perawatan peralatan
pengolahan, atau pemasaran yang sudah ada sehingga dapat berfungsi
secara optimal. Pengadaan peralatan baru diperkenankan asalkan sesuai
dengan desain kegiatan yang diusulkan. Spesifikasi peralatan dan unit cost
(harga satuan) perlu diuraikan dalam proposal.
(2) Rehabilitasi/pembangunan gedung.
Komponen biaya ini digunakan untuk rehabilitasi/pembangunan gedung
yang dibutuhkan untuk kegiatan penanganan pengolahan atau pemasaran
hasil pertanian. Pengusulan komponen biaya ini: (1) Perlu dilengkapi
dengan gambar arsitek yang sesuai dengan standar yang disyaratkan
(mutu, kapasitas produksi); (2) Perlu dilengkapi dengan RAB (Rencana
Anggaran dan Biaya) sesuai dengan harga satuan yang berlaku. Termasuk
dalam komponen biaya ini adalah biaya untuk Jasa Konsultan.
(3) Pendampingan.
Komponen biaya ini digunakan untuk membayar tenaga pendamping yang
secara khusus dipilih dan ditugaskan untuk meningkatkan kapasitas
kelembagaan POKTAN/ GAPOKTAN. Jumlah tenaga pendamping adalah
1 (satu) orang berkualifikasi sarjana (S1) untuk setiap kegiatan. Tenaga
pendamping bertugas secara full time untuk meningkatkan kemampuan
teknis usaha, management usaha, dan akses pasar/kemitraan usaha dan
23
akses permodalan kepada anggota kelompok tani. Masa kerjanya adalah
10 bulan dalam satu tahun anggaran.
(4) Manajemen penyelenggaraan kegiatan.
Komponen biaya ini digunakan untuk mendukung suksesnya
penyelenggaraan kegiatan. Termasuk dalam hal ini adalah untuk: (a)
Honor pelaksana kegiatan: (b) Pengadaan ATK ; (c) Administrasi lelang
dan rapat koordinasi; (d) Belanja perjalanan lokal dalam rangka koordinasi,
monitoring dan evaluasi ; (e) Penyusunan, penggandaan dan pengiriman
laporan.
Komponen biaya yang TIDAK BOLEH DIUSULKAN antara lain
adalah:
a. Pengadaan tanah.
Biaya pengadaan tanah harus ditanggung oleh POKTAN/ GAPOKTAN
atau oleh Pemerintah Daerah setempat. Karena itu, pengembangan
kegiatan PPHP yang memerlukan pengadaan tanah memerlukan sinergi
antara pendanaan dari sumber daerah (pemerintah daerah atau masyarakat
tani) dengan pendanaan dari pusat (Ditjen PPHP).
b. Pengadaan kendaraan operasional Dinas.
Pengadaan kendaraan operasional dinas, baik roda 2 (dua) atau 4 (empat)
tidak boleh diusulkan. Pengadaan kendaraan yang boleh diusulkan adalah
kendaraan yang benar-benar sangat terkait dengan operasionalisasi
kegiatan yang diusulkan. Misalnya, dalam usulan pembangunan RPU
(rumah potong unggas), diusulkan komponen biaya untuk pengadaan
mobil box berpendingin untuk pengangkutan daging ayam higienis dari
RPU (rumah potong unggas) ke tempat pemasaran.
24
C. OUTLINE E-PROPOSAL
Outline e-proposal dan isi sebagai berikut:
BAGIAN INFORMASI UMUM
a. Lembar ini berisi informasi instansi pengusul (provinsi,
kabupaten/kota, kode satker, nama nomenklatur satker/nama
dinas)
BAGIAN ISI (DETAIL USULAN)
Dalam bagian ini disajikan informasi tentang:
a. Subsektor, Komoditi, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Bagian ini memuat informasi tentang usulan komoditi, sub
sektor (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, atau
peternakan), kegiatan/sub kegiatan pengolahan dan
pemasaran yang di usulkan dinas terkait.
b. Tujuan
Penjelasan apa yang ingin dihasilkan dari usulan kegiatan ini
dan jelaskan manfaat yang diperoleh jika hasil yang
diharapkan ini tercapai
c. Permasalahan
• Permasalahan (dan faktor penyebabnya) yang akan di
selesaikan dari usulan kegiatan.
• Penjelasan tentang ketersediaan dan sumber bahan baku
bagi kegiatan pengolahan dan pemasaran
d. Cakupan Kegiatan
Menjelaskan kira-kira pekerjaan yang harus dilakukan secara
rinci dan menentukan perangkat keras dan perangkat lunak
yang terlibat dan sifat yang tepat dari pekerjaan yang harus
dilakukan. Sangat diharapkan bahwa ruang lingkup kegiatan
yang diusulkan adalah mulai dari kegiatan pasca
panen/pengolahan hingga pemasarannya.
e. Penerima Manfaat • Uraikan profil singkat kelompok/gabungan kelompok tani (nama, alamat lengkap, dan nama ketua kelompok) yang berpotensi menjadi pengguna
25
• Perkirakan potensi jumlah pengguna/penerima manfaat
langsung dari bantuan
• Jumlah tenaga kerja yang akan terlibat dalam rencana
kegiatan yang di usulkan
• Modal yang telah dimiliki calon penerima bantuan.
f. Strategi
Proses untuk membantu organisasi dalam mengidentifikasi
apa yang ingin di capai, dan bagaimana seharusnya mencapai
hasil yang bernilai.
g. Target
Mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi dan kualifikasi
hasil (out put) dan sasaran (target) yang harus dicapai
h. Rencana Anggaran
Jelaskan dengan rinci besarnya dana yang dibutuhkan beserta
dengan penggunaannya secara wajar dengan ketentuan
sebagai berikut :
Tidak tersedia dana untuk pembelian tanah, gedung,
kendaraan roda empat dan dua, computer.
Kegiatan/ Sub-
Kegiatan/ Jenis
Belanja
Kebutuhan Anggaran Tahun 2013
(Rp.000)
APBN Pusat APBD
1.
2.
n.
Catatan: Tabel ini harus diikuti dengan Lampiran yang
menguraikan secara rinci setiap kegiatan/sub-kegiatan/jenis
belanja (lihat Lampiran 3 )
BAGIAN LAMPIRAN
Lampiran yang diperlukan adalah, antara lain:
(1). Lembar pengesahan, berisi: judul kegiatan, lokasi kegiatan,
nama/alamat/nomor telepon/e-mail instansi pelaksana,
jumlah biaya, tanggal dan tempat dibuatnya usulan, tanda
tangan pimpinan instansi pelaksana, serta tanda tangan atasan
pimpinan instansi pelaksana.
26
(2). Pernyataan dukungan oleh pemerintah daerah setempat.
(3). Hasil Feasibility Study (FS/ Pra-FS) sangat diharapkan sekali.
(4). Gambar spesifikasi bangunan (jika ada kegiatan pembangunan
gedung/bangunan) dan rincian anggarannya, serta pengesahan
dari PU
(5). Spesifikasi peralatan, volume dan rincian harganya.
(6). Data pendukung lain yang diperlukan.
27
Bab 4
ADMINISTRASI PROPOSAL
A. JADWAL
Sesuai dengan Jadwal Agenda Perencanaan RKP, RKA-KL, DIPA
APBN Tahun 2013 Kementerian Pertanian, maka jadwal pemrosesan
proposal adalah sebagai berikut:
(1). Desember 2011 – Februari 2012: Penyebarluasan dan sosialisasi
Panduan Pengajuan Proposal Kegiatan PPHP (e-proposal). Kegiatan
ini direncanakan akan dilakukan bersamaan dengan penyerahan POK
(Petunjuk Operasional Kegiatan) dan sosialisasi Pedoman Umum
kegiatan PPHP Tahun 2012, serta kegiatan yang dilaksanakan khusus
atau berkaitan dengan pertemuan lainnya baik atas inisiasi Ditjen.
PPHP maupun oleh Dinas lingkup Pertanian Provinsi.
(2). 10 April 2012: e-Proposal sudah harus diterima oleh Sekretariat
Ditjen PPHP. Proposal harus diajukan secara resmi oleh Kepala Dinas
Kabupaten/ Kota yang telah mendapat persetujuan dari Dinas lingkup
Pertanian Provinsi, melalui http://agribisnis.deptan.go.id/ (Web
Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian,
Kementerian Pertanian). Dokumen ini selanjutnya akan dievaluasi dan
dijadikan bahan pembahasan dalam MUSRENBANG tingkat Nasional
di BAPPENAS dan Kementerian Pertanian yang diagendakan akan
dilaksanakan pada minggu ke-2 bulan April 2012.
28
B. KRITERIA SELEKSI PROPOSAL
Setiap proposal yang diajukan akan diseleksi kelayakan pendanaannya
berdasarkan kriteria sebagai berikut:
(1). Keterpaduan Pusat-Daerah
Keterkaitan Pusat-Daerah akan dilihat dari:
(a). Keterpaduan kegiatan dan komoditas. Kegiatan yang diusulkan
harus benar-benar sesuai dengan prioritas kegiatan yang telah
ditetapkan oleh Ditjen PPHP (lihat Bab 3). Kegiatan yang
diusulkan juga harus sesuai dengan kebijakan pengembangan
komoditi unggulan yang ditetapkan oleh Daerah.
(b). Keterpaduan anggaran. Sangat diharapkan bahwa kegiatan yang
diusulkan akan didanai juga oleh daerah baik dari sumber APBD
maupun oleh masyarakat. Adanya keterpaduan ini sangat
diperlukan karena anggaran dari Ditjen PPHP (APBN) sangat
terbatas. Disamping itu, keterpaduan anggaran akan
mencerminkan komitmen yang tinggi dari daerah untuk
mensukseskan kegiatan yang diusulkan. Disamping dalam
bentuk anggaran rupiah murni, daerah juga dapat berkontribusi
dalam hal pengadaan tanah, bangunan, dll.
(2). Keterkaitan Hulu-Hilir
Keterkaitan hulu-hilir sangat diperlukan karena kegiatan pengolahan
harus didukung oleh pasokan bahan baku dalam jumlah yang cukup,
berkualitas, dan berkelanjutan, sehingga memenuhi skala ekonomi
usaha. Karena itu kegiatan PPHP yang diusulkan harus menyatu di
lokasi sentra produksi bahan bakunya(daerah cluster) baik komoditi
tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan.
29
(3). Keterkaitan Dengan Potensi dan Peluang Pasar serta Adanya
Kemitraan Usaha.
Produk yang dikembangkan harus mempunyai prospek dan potensi
pasar yang baik. Dalam proposal harus dijelaskan tentang pasar yang
akan dituju (lokal, nasional, regional, ekspor) serta besarnya peluang
yang ada. Sangat diharapkan bahwa ruang lingkup kegiatan yang
diusulkan adalah mulai dari kegiatan pasca panen/pengolahan hingga
pemasarannya.
(4). Kejelasan POKTAN/ GAPOKTAN Calon Penerima dan Kesiapan
Kelembagaannya.
Sesuai dengan kebijakan Kementrian Pertanian, bahwa penerima
bantuan adalah bukan individu petani, namun difokuskan pada hanya
POKTAN/GAPOKTAN. Karena itu, dalam proposal harus dijelaskan
tentang karakteristik POKTAN/GAPOKTAN yang akan menerima
bantuan (nama, lokasi/alamat, jenis usaha yang telah/sedang
dilakukan, dll.).
Disamping itu, dalam proposal juga harus dijelaskan kesiapan
POKTAN/GAPOKTAN dalam melaksanakan kegiatan yang diusulkan
serta upaya yang akan dilakukan untuk mengelola aset agar terjamin
keberlanjutannya.
(5). Kejelasan Desain dan Pengelolaan Kegiatan
Proposal yang baik akan menjelaskan secara rinci tentang bagaimana
setiap kegiatan akan diimplementasikan. Demikian juga masalah
pengelolaan dari setiap usulan kegiatan/sub-kegiatan/belanja yang
akan dilakukan.
30
(6). Kejelasan Indikator Keberhasilan (Output dan Outcome)
Proposal harus menjelaskan indikator keberhasilan dari setiap
kegiatan yang diusulkan, baik output dan outcomenya. Indikator
keberhasilan ini akan digunakan sebagai alat ukur/evaluasi
keberhasilan kegiatan. Indikator harus bisa dan mudah diukur, serta
bersifat kuantitatif.
(7). Prestasi Kinerja Tahun Sebelumnya
Sesuai dengan paradigma anggaran berbasis kinerja, maka prestasi
kinerja tahun sebelumnya akan menentukan diterima atau ditolaknya
usulan kegiatan dari suatu daerah. Untuk itu ketaatan azas dalam
pelaporan kegiatan dan pelaporan keuangan (SAI) tahun sebelumnya
(T-1) akan digunakan untuk menentukan reward and punishment.
(8). Kelengkapan Data Pendukung
Setiap proposal perlu dilengkapi dengan data pendukung yang
menjelaskan secara rinci tentang setiap sub-kegiatan/ jenis belanja
yang diusulkan.
a. Hasil Feasibility Study (FS/ Pra-FS) sangat diharapkan sekali.
b. Untuk bangunan, perlu dilengkapi dengan gambar bangunan dan
rancangan anggaran biayanya (RAB).
c. Untuk peralatan perlu dilengkapi dengan spesifikasi dan harga.
d. Untuk ATK, harus dirinci penggunaannya.
e. Untuk perjalanan dinas, harus dirinci tempat tujuannya.
f. Data-data lainnya.
Proposal yang telah diseleksi dengan kriteria seperti tersebut di atas
kemudian disinkronkan dengan usulan dari Eselon I terkait lingkup
Kementerian Pertanian, atau Instansi lain di luar Kementerian Pertanian,
31
serta disesuaikan dengan kebijakan Menteri Pertanian dan DPR. Secara
umum mekanisme penentuan usulan kegiatan pembangunan PPHP tahun
2013 berbasis web dapat digambarkan sebagai berikut:
Gambar 3: Mekanisme penentuan usulan kegiatan pembangunan PPHP tahun 2013
32
Bab 5.
MANUAL PENGISIAN E-PROPOSAL
A. Kebutuhan Sistem
Untuk mengisi formulir proposal secara elektronik (e-proposal) dibutuhkan
sistem sebagai berikut : koneksi ke internet, perangkat lunak (software)
browser (internet explorer 7+, mozila firefox 2+, Opera 9+, dan Safari 2+) .
Pengguna disarankan untuk menggunakan software yang telah diberikan
dalam paket CD atau mendownload dari website Ditjen. PPHP. seperti pada
Gambar 5.1. di bawah ini setelah di klik icon eproposal :
Gambar 5. 1. Tampilan awal e-proposal
33
B. Cara memperoleh File Formulir Pengisian Proposal Secara Elektronik
1. Sebelum pengisian e-proposal, petugas dari Kab/Kota diwajibkan untuk
registrasi profil Dinas (KAB/KOTA dan PROVINSI) untuk mendapatkan
username dan password yang digunakan untuk mengirim dan memonitor
status proposal yang telah dikirim ke database melalui aplikasi berbasis
web. Informasi yang dikirim pada halaman registrasi harus informasi yang
sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan seperti tampilan pada
gambar 5.2 berikut:
Gambar 5.2. Tampilan form untuk registrasi
2. Setelah registrasi di admin e-proposal, Bagi Dinas Kab/Kota/Provinsi yang
telah memiliki user ID yang telah disetujui oleh Pusat, dapat mengirim dan
memonitor status proposal setelah Login terlebih dahulu.
34
Gambar 5.3. Login untuk memasukan username dan password
Gambar 5.4. Admin Control Panel (Petugas Kab/Kota, Propinsi danPusat) untuk
melihat perkembangan proposal
35
Gambar 5.5. Tampilan status proposal yang masuk
3. Selanjutnya, file formulir pengisian proposal secara elektronik akan
dibagikan dalam CD kepada peserta sosialisasi Pengisian e-Proposal. File
tersebut juga dapat diunduh dari situs resmi Ditjen Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Pertanian, dengan alamat http://agribisnis.deptan.go.id,
dengan tampilan seperti Gambar 5. 6.
Gambar 5.6. Tampilan website Ditjen. PPHP http://agribisnis.deptan.go.id
36
4. Pada halaman tersebut pengguna dapat mengunduh file formulir pengisian
proposal secara elektronik. Klik menu ‘Download file Formulir Proposal
Tugas Pembantuan ‘ .
5. Tampilan formulir pengisian proposal secara elektronik yang telah diunduh
seperti pada gambar 5.7. berikut ini :
Gambar 5.7. Tampilan e-form proposal
Formulir ini dapat diisi secara offline (tidak terkoneksi dengan internet) dan
disimpan. Keterangan tentang cara penyimpanan dan pengiriman file akan
dijelaskan lebih lanjut.
C. Cara Pengisian Formulir e-Proposal
1. Awal pengisian proposal adalah melengkapi bagian Pendahuluan, yaitu
berisi tentang kegiatan, subkegiatan, lokasi, kode satker dan nama satker.
Lengkapi masing-masing pop up menu tersebut. Pada menu Kegiatan,
37
klik tombol scroll down, maka akan tersedia pilihan kegiatan, maka klik
kegiatan yang dipilih.
Selanjutnya lengkapi menu Sub Kegiatan. Pada tombol pop up menu Sub
kegiatan, secara otomatis sistem hanya akan menampilkan kelompok sub
kegiatan yang bersesuaian dengan Kegiatan yang telah dipilih (Gambar
5.8.).
Gambar 5.8. Tampilan Pop Up Menu Sub Kegiatan dari Kegiatan yang
Dipilih
Begitu pula dengan Menu Kabupaten/Kota, setelah memilih menu
Provinsi, maka sistem hanya akan menampilkan kelompok
kabupaten/kota dari provinsi yang telah dipilih.
Khusus untuk Kode Satker dan Nama Satker, dapat diketik langsung.
38
2. Setelah bagian pendahuluan selesai diisi, pengisian selanjutnya adalah
pengisian data pada kotak-kotak dengan cara mengetik langsung pada kotak
yang telah disediakan atau dapat menggunakan fasilitas seperti pada word.
Pada setiap kotak telah disediakan fasilitas tool tip, yakni penjelasan
mengenai data yang harus diisi. Penjelasan akan muncul bila kursor
diletakkan pada kotak tersebut dan akan hilang setelah pengguna menekan
tombol mouse sebelah kiri
Khusus untuk LAMPIRAN (data pendukung) yang berisi file gambar atau
hasil scan, cara memasukkan gambar dengan mengklik select a file , sehingga
akan tampil jendela browsing untuk mencari file gambar tersebut.
Disarankan file gambar dalam format .jpeg atau .gif dengan resolusi yang
tidak terlalu tinggi, agar tidak memberatkan file saat akan dikirim (max
width 500 kb).
Gambar 5.9. Memasukkan gambar ke dalam kotak melalui jendela
browsing
39
D. Cara Penyimpanan dan Pengiriman Formulir e-Proposal
Formulir e-proposal yang telah diisi, dapat di simpan di lokal dan dapat di
kirim ke server. Untuk menyimpan file, klik tombol Simpan Proposal di Lokal.
Untuk pengiriman e-proposal dapat di klik tombol Kirim Proposal ke Server
(Gambar 5.10).
Gambar 5.10. Cara menyimpan dan pengiriman e-form yang telah diisi
File dapat dibuka kembali, diedit dan diprint untuk dilakukan pengkoreksian
dan penyempurnaan isinya. Termasuk perlu dicek untuk kotak-kotak yang
harus diisikan atau tidak boleh dikosongkan. Jika kotak tersebut
dikosongkan, maka sistem akan memberi peringatan bahwa kotak tersebut
harus diisikan terlebih dahulu (Gambar 5.10).
40
Jika formulir proposal telah diisi dengan sempurna, dikoreksi dan telah
disetujui oleh pihak yang mengesahkan, barulah file dapat dikirimkan secara
online ke server pusat. Karena file dikirim secara online, maka pastikan
bahwa komputer pengguna telah terkoneksi dengan internet.
41
Bab 6
PENUTUP
Pedoman Pengajuan proposal kegiatan Pengolahan dan Pemasaran
Hasil Pertanian ini masih bersifat umum dan belum sempurna, sehingga
perlu dilengkapi dan dijabarkan lebih lanjut ke dalam kegiatan-kegiatan
operasional berdasarkan anggaran kinerja sesuai dengan potensi dan
karakteristik di daerah. Diharapkan dengan buku pedoman ini daerah
dapat menentukan kegiatan pengembangan pengolahan dan pemasaran
hasil pertanian yang benar-benar sesuai kebutuhan dan prioritas daerah.
Pengajuan usulan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian
berbasis web adalah untuk mewujudkan keterpaduan, keserasian dan
keseragaman dalam hal pengelolaan data dan informasi melalui
peningkatan kemampuan petugas dengan meningkatkan pendayagunaan
sarana, efisiensi biaya, waktu, ruang, tenaga dan produktivitas. Menuju
kantor dengan informasi yang digitalisasi dan minim kertas, Paperless Office.
Pembangunan dibidang pengolahan dan pemasaran hasil pertanian
melibatkan aspek yang sangat luas dan terkait dengan kewenangan instansi
lain di dalam dan di luar lingkup Kementrian Pertanian, maka kerjasama
yang harmonis secara lintas instansi sangat dibutuhkan. Dukungan para
pelaku usaha agribisnis, pemerintah daerah dan masyarakat luas yang
merupakan komponen utama didalam sistem agribisnis nasional juga sangat
dibutuhkan. Melalui kerjasama yang efektif dan bersifat saling mendukung
diharapkan program-program yang telah dirumuskan dapat direalisasikan
dan mencapai tujuan serta sasaran yang diinginkan.
Dokumen ini dapat dilihat dan diunduh (download) di website Ditjen
PPHP: http://agribisnis.deptan.go.id
42
LAMPIRAN
43
Lampiran 1 : Alur Proses (Flow Cart) Diagram Pengajuan
Proposal Usulan Kegiatan PPHP TA. 2013
44
Lampiran 2 : Contoh Lembar Pengesahan
Judul Usulan Kegiatan
Jumlah Usulan Anggaran
(Dana Dekonsentrasi /
Tugas Pembantuan)
Rp.
Contact Person Yang
Ditunjuk
N a m a
Jabatan
Alamat
Telepon
Fax
HP
Mengetahui, < Tempat, tanggal…………..>
Bupati/ Wali Kota Disampaikan oleh,
<kepalaDinas >
(.....................................) (...……….....……………)
*) Ket: Lampiran Lembar Pengesahan dapat di Fax ke 021-78837929 atau e-mail ke:
45
Lampiran 3 : Bagan Penyusunan Rencana, Program dan Anggaran
Berbasis Kinerja Pembangunan Pertanian
RANCANGAN
PROGRAM
KEMENTRIAN
RANCANGAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN PERTANIAN
RANCANGAN KEGIATAN
PROPINSI
RANCANGAN KEGIATAN
KABUPATEN / KOTA
IDENTIFIKASI
SUMBERADAYA
PRIORITAS
KEBIJAKAN
NASIONAL
ANALISIS PELUANG /
MANFAAT
MUSRENBANGTAN TINGKAT KABUPATEN / KOTA
MUSRENBANGTAN TINGKAT PROPINSI
MUSRENBANGTAN NASIONAL
KEBIJAKAN
KEMENTRIAN TERKAIT
46
Lampiran 4: Contoh Rincian Usulan Kegiatan (RKA-KL)
Satker : Dinas . ……….. . .
Kegiatan :
MAK
Jenis Belanja/ Rincian Belanja
Volume
Harga Satuan
(Rp)
Jumlah
(Rp)
521211
Belanja Bahan
Atk dan Komputer supplies
1 thn
5.000.000
5.000.000
521213 Honor yang terkait dengan output
kegiatan
Honor …………..
10 OB 400.000 4.000.000
521219 Belanja Barang Non Operasional
Lainnya
Rapat koordinasi, . . . .
524119 Belanja Perjalanan Lainnya (DN)
Dalam rangka identifikasi, pembinaan, . . .
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Pengadaan alat . . . . .
533111 Belanja Modal Gedung dan
Bangunan
Pembangunan / rehab . . . . .
573119 Belanja Lembaga Sosial Lainnya
Penguatan Modal Usaha Kelompok
TOTAL
47
Bagian Perencanaan – Sekretariat Ditjen
Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian
Kementerian Pertanian
Telp/Fax. 021 – 78837929
Email: [email protected]
http://agribisnis.deptan.go.id