BADAN PEMERIKSA KEUANGANREPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAANATAS LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 15

Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-undang terkait lainnya,

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Neraca Pemerintah ProvinsiSulawesi Utara per 3l Desember 2014 dan 2013, Laporan Realisasi Anggaran dan

Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut serta Catatan

atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah Provinsi

Sulawesi Utara. Tanggung jawab BPK terletak pada pemyataan opini atas laporan

keuangan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan.

BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan

Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK merencanakan dan melaksanakanpemeriksaan agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas

dari salah saji material. Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang

mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaanjuga meliputi penilaian atas penerapan prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi

signifikan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, penilaian atas kepatuhan

terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, penilaian atas keandalan sistempengendalian intern yang berdampak material'terhadap laporan keuangan serta penilaian

terhadap penyajian atas laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin bahwapemeriksaan tersebut memberikan dasar yang memadai untuk menyatakan opini.

Dalam laporan BPK Nomor I4.NLIIP/XIX.MND/07/2014 tanggal 23 Juli 2014,BPK menyatakan opini Wajar Dengan Pengecualian atas Neraca Pemerintah Pemerintah

Provinsi Sulawesi Utara per 3l Desember 2013, Laporan Realisasi Anggaran, LaporanArus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggaltersebut, karena masalah-masalah berikut: (l) pencatatan nilai nominal penambahan

komposisi kepemilikan lembar saham PT Bank Sulut yang kurang memadai; (2) UtangJangka Pendek tidak didukung dengan bukti-bukti yang memadai; (3) Belanja Barangyang pelaksanaannya tidak sesuai ketentuan dan yang tidak didukung dengan bukti-buktipengeluaran yang memadai; dan (4) Belanja Modal yang tidak didukung dokumen bac&

up dan foto pelaksanaan pekerjaan serta realisasi pembayaran pembebasan lahan tolManado - Bitung yang tidak diyakini kewajarannya.

BPK N Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara ,' {

Pada Tahun 2014, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah melakukan perbaikan

atas masalah.masalatr tersebut yaitu (l) telah mencatat penyertaan modal PT Bank Sulut

menggunakan metode ekuitas dan mengungkapkan dalam Laporan Keuangan sesuai

dengan Standar Akuntansi Pemerintahan; (2) telatr melakukan penelusuran atas dokumen

pendukung Utang Jangka Pendek dan melakukan koreksi terhadap utang yang tidak

diduhrng dokumen yang memadai; (3) telatr melakukan pemerilcsaan terhadap Belanja

Barang yang tidak diyakini dan menindaklanjutinya dengan melakukan penyetoran

kelebihan pembayaran Bela4ia Barang; dan (a) telah melengkapi Belanja Modal dengan

dokumen memadai termasuk pembebasan lahan tol Manado - Bitung. Pemerintah

Provinsi Sulawesi Utara tidak menyajikan kembali Laporan Keuangan Pemerintah

Provinsi Sulawesi Utara tahun 2013.

Menurut opini BPK, Neraca Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara per 3l Desember

2014, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan

Keuangan untuk tatrun yang berakhir pada tanggal tersebut menyajikan secara wajar,

dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara,

Rsalisasi Anggaran, Arus Kas dan Catatan atas Lapor.n Keuangan untuk tatrun yang

berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sobagai bagian dari pemerolehan keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan

keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian

intern dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. laporan Hasil

Pemerilsaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas

Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam laporan

Nomor 10.8/LHPD(IX.MND/05/2015 dan Nomor l0.C/LHPAIX.MND/05/2015

tanggal 29 Mei 2015, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Manado,29 Mei 2015

BADAN PEMERIKSA KEUANGANBLIK INDONESIA

Sulawesi Utarainemeriksaan

l Drs.Aiilt$€ilRdfe Lologau, M.M., Ak,CA 7V/J Akuntan, Register Negara No. 11.D42167 ut

llrBPK RI Perwakilan Provinsi Sulau,esi Ulara