KONDISI LINGKUNGAN DISEPANJANG TUKAD BANDUNG PROVINSI BALI

PENGETAHUAN LINGKUNGAN HIDUP

OLEH : PUTU RUSDI ARIAWAN (0804405050)

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2010

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Air merupakan sumber bagi kehidupan makhluk hidup. Air tidak hanya berguna untuk mencukupi kebutuhan penduduk, tetapi juga keseimbangan ekosistem. Manusia, binatang, tumbuhan dan mikroorganisme sangat

membutuhkan air sebagai unsur utama di dalam tubuh mereka. Sungai merupakan salah satu sumber mata air yang dapat dimanfaatkan manusia dan makhluk hidup lainnya dalam memenuhi kebutuhan biologis mereka. Sungai tersebar di berbagai tempat, baik pedesaan maupun di perkotaan. Sungai pedesaan umumnya memiliki air yang masih jernih. Namun sungai yang terdapat di perkotaan kondisinya jauh dari suasana sungai pedesaan yang alami. Air sungai kota tidak jernih, melainkan penuh sampah, pekat, hitam dan bau. Di samping itu rumah-rumah kumuh berjejalan di pinggir sungai menjorok ke tengah, membuat suasana penat bagi penduduk sekitar. Sungai kota sering menjadi momok pemerintah kabupaten/kota dalam upaya menata dan memperindah kota. Salah satu sungai yang melintasi kota Denpasar yaitu Tukad Badung. Namun bukannya mendukung penciptaan keindahan kota, Tukad Badung justru menjadi salah satu sumber masalah kota. Pada berbagai sudut Tukad Badung selalu terdapat genangan sampah yang mengapung. Tukad Badung telah dijadikan tempat sampah bagi sebagian masyarakat atau warga kota yang kurang memiliki disiplin lingkungan. Tukad Badung memiliki fungsi seperti sebuah selokan karena penampakan fisiknya, airnya kotor, berwarna gelap, berlumpur tebal, dipenuhi sampah dan bau karena limbah dari rumah tangga dan dunia usaha. Keadaan Tukad Badung yang makin parah dapat merepotkan Bali seandainya tidak segera dilakukan penataan. Penataan ini menjadi makin penting artinya karena selain Denpasar adalah kota pariwisata, Tukad Badung sudah terlanjur diproklamirkan menjadi salah satu obyek wisata kota. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah kota untuk menata kondisi lingkungan di sepanjang Tukad Badung. Penataan sungai ini berupaya mempertahankan kebersihan air sungai, kelancaran pengerakan air sungai, menata

PUTU RUSDI ARIAWAN

2

kawasan bantaran sungai termasuk menata masyarakat yang berada di sekitar bantaran sungai. Pihak kebersihan kota Denpasar setiap hari turun sungai membersihkan, menjaring dan menaikkan sampah. Pemerintah kota telah mengadakan pelebaran sungai, metode kanalisasi dan kini sedang berkonsentrasi melakukan penanganan terhadap daerah-daerah titik rawan banjir yang diharapkan menjadi praktis menuju sanitasi lingkungan kota, baik saat musim hujan dan kemarau. Selain itu perencanaan drainase dimatangkan serta menyiagakan tenaga penggelontor. Walaupun berbagai upaya telah dilakukan untuk menata kembali kondisi Tukad Badung yang semakin buruk, namun hasilnya belum sesuai dengan yang diharapkan. Misalnya dalam penanganan limbah organik, anorganik dan kimia di Tukad Badung yang masih memerlukan strategi dan kajian yang intensif, karena baku mutu air di Tukad Badung itu sendiri masih tergolong memprihatinkan. Di samping itu, selama ini masyarakat masih memanfaatkan alur sungai sebagai tempat pembuangan limbah atau sampah. Hal ini tentu saja dapat menghambat upaya penataan Tukad Badung. Kurangnya kesadaran masyarakat dan koordinasi antar instansi yang terlibat serta gejala-gejala alam yang buruk lainnya yang mungkin terjadi tentu dapat berpengaruh besar terhadap bau lingkungan, pemandangan alam, pelestarian perairan pantai, ketersediaan air bahkan dapat menimbulkan kerusakan ekosistem yang lebih parah di sepanjang Tukad Badung. Apabila kondisi ini dibiarkan terus menerus, maka tidak mustahil akan terjadi ketidaknyamanan dalam menjalankan aktivitas kota, kerusakan pemandangan dan aset wisata, krisis air bahkan kepunahan ekosistem yang tentunya tidak diinginkan oleh semua pihak. Manusia sebagai bagian dari ekosistem yang memiliki akal sehat tidak boleh membiarkan masalah-masalah yang terjadi di Tukad Badung ini semakin berlarutlarut, yang pada akhirnya akan merugikan diri sendiri. Upaya merekonstruksi kondisi lingkungan di sepanjang Tukad Badung harus segera dilaksanakan. Keterpaduan program penanganan perlu dipersiapkan dan dimatangkan serta diterapkan dengan baik agar tercipta ekosistem yang bersih, aman, lestari dan indah.

PUTU RUSDI ARIAWAN

3

1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan hal-hal sebagai berikut : 1. Bagaimanakah gambaran umum kondisi lingkungan di sepanjang Tukad Badung serta upaya penanganan yang pernah dilakukan oleh Pemerintah ? 2. Bagaimanakah gambaran umum program penangan terpadu yang dapat mengatasi kompetensinya masalah-masalah yang terjadi di lingkungan sepanjang Tukad Badung ? 3. Bagaimanakah efektivitas, strategi serta model keterpaduan yang tepat sehingga dapat mewujudkan tujuan yang diharapkan ?

1.3 Tujuan Penulisan Adapun tujuan dari penulisan paper ini yaitu : 1. Untuk mengetahui gambaran umum kondisi lingkungan di sepanjang Tukad Badung serta upaya penanganan yang pernah dilakukan oleh Pemerintah. 2. Untuk mengetahui gambaran umum program penangan terpadu yang dapat mengatasi kompetensinya masalah-masalah yang terjadi di lingkungan sepanjang Tukad Badung. 3. Untuk mengetahui efektivitas, strategi serta model keterpaduan yang tepat sehingga dapat mewujudkan tujuan yang diharapkan.

1.4 Manfaat Penulisan 1. Mengangkat program penanganan terpadu sebagai upaya menata kembali kondisi lingkungan di sepanjang Tukad Badung. 2. Mengatasi kompetensi masalah-masalah ekosistem yang terjadi terutama di lingkungan sepanjang Tukad Badung dengan tetap memperhatikan penguasaan wawasan, ilmu pengetahuan serta teknologi. 3. Meningkatkan kesadaran dan peran aktif masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan di sepanjang Tukad Badung. 4. Meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintah yang terlibat dalam penataan Tukad Badung.

PUTU RUSDI ARIAWAN

4

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan Masalah Penulisan paper ini pada pembahasannya dibatasi pada gambaran umum kondisi Tukad Badung, kondisi upaya penanganannya, program penanganan terpadu, efektivitas, strategi, model keterpaduan serta analisa kelebihan dan kelemahannya.

1.6 Sistematika Penulisan Sistematika penulisan dari paper ini adalah sebagai berikut: BAB I : PENDAHULUAN Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, ruang lingkup dan batasan masalah serta sistematika penulisan dari paper ini. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA Bab ini berisi teori-teori tentang gambaran umum daerah aliran Tukad Badung, pembangunan dan sumber daya khususnya sumber daya alam air, serta pendekatan pengelolaan lingkungan. BAB III : RANCANGAN METODE PENELITIAN Berisikan lokasi dan waktu penelitian, jenis data, bentuk data, sumber data, metode penelitian dan analisis data yang digunakan dalam penyusunan laporan penelitian ini. BAB IV : PEMBAHASAN Berisi pembahasan tentang gambaran umum kondisi lingkungan di sepanjang Tukad Badung, upaya penanganan yang pernah dilakukan oleh Pemerintah, gambaran umum program penangan terpadu serta efektivitas, strategi dan model keterpaduan yang tepat BAB V : PENUTUP Merupakan bab yang berisikan kesimpulan dari uraian pembahasan dan saran-saran yang berhubungan dengan pembahasan sebelumnya.

PUTU RUSDI ARIAWAN

5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Gambaran umum Daerah Aliran Tukad Badung 2.1.1 Uraian Umum Daerah Aliran Sungai (DAS) Tukad Badung dengan luas ± 25,0 Km2 dengan batas-batas sebagai berikut: - bagian utara dibatasi oleh DAS Tukad Ayung. - bagian timur dibatasi oleh DAS Tukad Ayung. - bagian selatan dibatasi oleh Teluk Benoa. - bagian barat dibatasi oleh DAS Tukad Mati. Tukad Badung berawal dari Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung, kurang lebih 12 Km sebelah utara Kota Denpasar. Sungai tersebut mengalir ke arah selatan melewati Kota Denpasar dan bermuara di Teluk Benoa. Panjang Tukad Badung mulai dari hulu sampai Teluk Benoa ± 22 Km. Anak-anak sungai utamanya adalah Tukad Tagtag dan Tukad Pedih. 2.1.2 Tinjauan Topografi, Iklim dan Geologi Daerah.pengaliran Tukad Badung merupakan daerah dengan topografi landai. Sampai jarak ± 10 Km dari muara mempunyai ketinggian 0 m sampai dengan 20 m di atas permukaan air laut (dpal). Sedangkan daerah hulu bervariasi antara 20 sampai. dengan.50 m dpal. Dimuara Tukad Badung ini dibuat waduk muara (estuary reservoir). Sehingga dalam normalisasi alur sungai diperhitungkan pula efek air balik (back water) dari waduk terutama saat banjir. Berdasarkan data hujan dari tiga stasiun penakar hujan harian selama ± 37 tahun terakhir, yaitu stasiun Denpasar, Blahkiuh dan stasiun Tabanan maka hujan rata-rata yang terjadi di DAS Tukad Badung diperkirakan sebesar 182,985 mm. Stasiun klimatologi terdekat adalah stasiun Ngurah Rai, dimana menurut data selama 12 tahun menunjukkan bahwa temperatur rata-rata bulanan 27,5 0C dengan temperatur rata-rata bulanan maksimum 28 0C yang terjadi pada bulan Januari sampai dengan April dan Oktober sampai dengan Desember. Sedangkan temperatur rata-rata bulanan terendah 26 0C terjadi pada bulan Juli hingga Agustus. Temperatur esktrim umumnya berkisar pada 32 0C dan 24 0C terjadi

PUTU RUSDI ARIAWAN

6

pada bulan April sampai dengan Oktober. Kelembaban.relatif rata-rata tahunan ± 77,8 % dengan variasi antara ± 80 % pada musim penghujan dan ± 75 % pada musim kemarau. Penguapan rata-rata bulanan berkisar antara 3,67 mm/hari sampai dengan 5,10 nm/hari, sedangkan rembesan (infiltrasi) rata-rata bulanan diestimasi sebesar 2 mm/hari. Berdasarkan peta geologi Pulau Bali dengan skala 1:250.000 dapat diketahui bahwa sebagian besar Pulau Bali tertutup oleh endapan Vulkanik kwarter hingga recent, sedang di sepanjang Tukad Badung dapat dibedakan menjadi beberapa satuan batuan sebagai berikut : - Satuan Aluvial pada Tukad Badung berupa pasir., kerikil dan endapan banjir. Pada muara sungai membentuk kipas aluvial bercampur sedimen pantai berupa pasir gampingan dan banyak mengandung pecahan korsi. Sebagai tanah penutup berupa lempung / lanau bercampur pasir sering dijumpai di sepanjan.g Tukad Badung sampai sekitar 20 m di daerah di dekat muara. - Satuan batuan Vulkanik yang tersingkap di dasar dan tebing Tukad Badung merupakan hasil erupsi kegiatan vulkanik Gunung Batur, Gunung Beratan dan Gunung Buyan berupa lava breksi, batuan pasir tufa serta breksi tuff. Di bagian selatan jalan Bypass Ngurah Rai dan di sekitar waduk muara umumnya tertutup oleh rawa-rawa dan hutan bakau, sedang daerah pasang surut di pantai nampak kering sekitar 1 - 2 Km 2.1.3 Data Aliran Tukad Badung Di sepanjang Tukad Badung hanya terdapat satu tempat (pos) pengukuran debit, yaitu di pos duga Ubung (belakang RSU Wangaya). Dari hasil pengukuran oleh Proyek Hidrologi dan Hidrometri Bali, diperoleh debit rata-rata maksimum terjadi pada bulan Februari sebesar 3,48 m3/dt. Dan debit minimum terjadi pada bulan Agustus sebesax 2,06 m3/dt. Umumnya fluktuasi muka air Tukad Badung menunjukkan trend menaik mulai bulan September sampai mencapai maksimum pada bulan Februari. Setelah bulan Februari muka air Tukad Badung menunjukkan trend menurun. Pada musim kemarau (April - September) debit rata-rata yang tercatat di pos duga Ubung sebesar 2,39 m3/dt, dan pada musim penghujan debit rata-rata mencapai 3,04 m3/dt.

PUTU RUSDI ARIAWAN

7

Adapun aliran Tukad Badung sebagaimana telah diuraikan di depan hanya tergantung dari hujan dengan tidak adanya mata air di sepanjang sungai. Namun demikian keadaan debit Tukad Badung dipengaruhi pula oleh adanya air sisa (tirisan) dari daerah irigasi yang ada di bagian hulu. Tirisan air itu berasal dari Bendung Penarungan dan Kapal di Tukad Penet, dan Bendung Mambal dan Bendung Peraupan di Tukad Ayung. Di samping itu secara langsung mendapat tambahan (suplesi) air dari Bendung Oongan di Tukad Ayung lewat saluran Oongan. Saluran Oongan itu bertemu dengan Tukad Badung di Suci. Dengan adanya saluran suplesi Oongan itu, pemberian air untuk bagian hilir Tukad Badung dapat diatur sesuai dengan kebutuhannya. Demikian pula dengan adanya sisa air irigasi dari Tukad Penet dan Ayung bagi aliran Tukad Badung, maka pengoperasian pintu-pintu air di Bendung Penarungan, Kapal, Mambal, Peraupan dan Oongan sangat mempengaruhi aliran air Tukad Badung, baik kuantitas maupun kualitasnya. 2.1.4 Bangunan-bangunan Perairan di sepanjang Tukad Badung. Dilihat dari keadaan topografi dan kondisi sungai maka Tukad Badung dibagi menjadi 3 daerah tinjauan, yaitu : - Daerah pertama dari Bendung Mertagangga ke hulu. - Daerah kedua dari Bendung Mertagangga sampai dengan Bendung Gerak Tukad Badung. - Daerah ketiga dari Bendung Gerak Tukad Badung sampai dengan muara. Sepanjang Tukad Badung yang panjangnya ± 22 Km terdapat beberapa bangunan prasarana dan sarana pekerjaan umum dan 4 bangunan pengambilan dan satu penampang air, terdiri dari (1) Bendung Mertagangga. Bendung ini terletak di desa Ubung Kecamatan Denpasar Barat, Kodya Denpasar digunakan untuk irigasi 5 subak dengan luas rencana 462 Ha. Akhirakhir ini luas arealnya berkurang dengan adanya alih fungsi lahan menjadi ± 134 Ha. Bendung ini ditingkatkan oleh Pryek Irigasi Bali (PIB) yang sampai dewasa ini masih berfungsi dengan baik. (2) Pengambilan (Intake) Batan Nyuh. Bangunan pengambilan ini terletak di Desa Buagan Kecamatan Denpasar

PUTU RUSDI ARIAWAN

8

Barat, Kodya Denpasar direncanakan untuk irigasi seluas 324 Ha oleh PIB. Tetapi realisasi areal sekarang 387,50 Ha. Bangunan ini masih berfungsi dengan baik. (3). Pengambilan (Intake) Mergaya. Pengambilan ini terletak di Desa Buagan Kecamatan Denpasar Barat dan direncanakan untuk irigasi Mergaya seluas 427 Ha. Bangunan ini yang ditingkatkan PIB masih herfungsi baik. Sebagian areal sawah telah beralih fungsi untuk pemukiman dan lain-lain, sehingga yang masih ada seluas 349 Ha. (4) Bendung Gerak Tukad Badung. Bendung ini terletak di Desa Buagan dan direncanakan selain untuk irigasi seluas 542 Ha, juga pengendali banjir Kota Denpasar. Bangunan ini dibangun Proyek Perbaikan dan Pemeliharaan Sungai Bali tahun 1970/1971, menggunakan pintu gerak dan masih berfungsi dengan baik. Sawah yang masih ada saat ini seluas 375,50 Ha. 5) Waduk Muara (Estuary Reservoir). Waduk ini terletak di Desa Kepaon Kecamatan Denpasar Selatan, Kodya Denpasar, dengan bendungan dari urugan batu/limestone dengan inti diafragma wall. Waduk ini merupakan wadah penampungan air dari Tukad Badung dilengkapi dengan bendung karet sebagai spillway dan pintu radial. Waduk dengan luas 35 Ha ini dengan kedalaman ± 3,7 m digunakan untuk penyediaan air baku air bersih 300 l/dt, sehingga air Tukad Badung harus memenuhi standar air baku tersebut. Waduk ini direncanakan dan ditangani oleh Proyek Penyediaan Air Baku Bali 2.1.5 Pemanfaatan Air Tukad Badung. Aliran sungai Tukad Badung terutama telah dimanfaatkan untuk mengairi lahan pertanian basah (sawah). Berikut ini disajikan nama bendung dan luas daerah layanan irigasinya sebagai berikut a. b. c. d. Bendung Mertagangga Pengambilan Batan Nyuh Pengambilan Mergaya Bendung Gerak Tukad Badung Jumlah = 134,00 387,50 349,00 372,50 1.243,00 Ha. Ha. Ha. Ha. Ha.

PUTU RUSDI ARIAWAN

9

Dari luas irigasi 1.243 Ha di daerah Tukad Badung- seluas ± 1.109 Ha di hilir Bendung Mertagangga memperoleh suplesi air dari Tukad Ayung. Pola tanah secara umum adalah padi-palawija. Padi ditanam periode Oktober Januari dan palawija periode Februari - April. Dengan luas areal tanam padi ± 1.243 Na dan palawija ± 1000 Ha, kebutuhan air untuk padi diperkirakan 1-2 1/dt/Ha. Sedang palawija 1,0 1/dt/Ha sebagai "Maintenance Flow". Untuk bulan Mei-September dianggap diperlukan debit 0,5 m3/dt.

2.2 Pembangunan dan Sumber Daya 2.2.1 Kebutuhan dasar manusia Pembangunan yang dilakukan semua bangsa bertujuan untuk

meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Kualitas hidup manusia ditentukan oleh tingkat pemenuhan kebutuhan yang paling utama bagi manusia, yang disebut dengan kebutuhan dasar yang diperlukan manusia untuk kelangsungan hidupnya. Kebutuhan dasar ini tidak statis, tetapi bersifat dinamis dan berkembang sesuai dengan tingkat peradaban dan kesejahteraan manusia. Makin sedikit kebutuhan dasar yang dapat dipenuhi manusia, makin buruk kualitas hidupnya. Hal ini mengandung makna bahwa makin tinggi derajat kualitas hidup manusia, makin baik kualitas lingkungan tempat manusia itu berada. Untuk kelangsungan hidup manusia, setiap anggota masyarakat tidak hanya membutuhkan materi saja (diukur dengan tingkat pendapatan), tetapi juga kebutuhan biologis, spiritual, sosial budaya. Jadi, keberhasilan pembangunan dengan tolok ukur (indicator) pendapatan per kapita per tahun sebenarnya kurang tepat karena tidak menggambarkan kesejahteraan yang hakiki. Seseorang yang pendapatannya jauh lebih besar dari rata-rata pendapatan masyarakat dapat merasa tidak sejahtera karena hidupnya sering tidak nyaman, misalnya terancam oleh gangguan keamanan. Selain itu, peningkatan pendapatan akan meningkatkan konsumsi yang pada akhirnya dapat meningkatkan eksploitasi sumber daya alam, dengan dampak berupa kerusakan dan pencemaran lingkungan. Umumnya kebutuhan dasar manusia dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu: (1) Kebutuhan dasar hayati. Untuk kelangsungan hidup secara hayati, manusia hanya memerlukan air, udara, dan pangan dalam kuantitas dan kualitas

PUTU RUSDI ARIAWAN

10

tertentu. Dalam hal ini proses kehidupan manusia sangat sederhana, yaitu lahir, bayi dan tumbuh menjadi dewasa, dan berkeluarga. Bagi yang telah membuka diri, mereka melakukan transaksi dengan cara barter karena mereka tidak mengenal uang, pasar atau jual beli. Kelompok ini sering disebut dengan suku terasing. Masyarakat yang hidup dengan kondisi ini dikategorikan dalam taraf "prasejahtera". Di beberapa daerah, pemerintah telah mencoba membangun permukiman bagi suku terasing, yang tidak jauh dari lokasi mereka tinggal semula. Namun, setelah mereka tempati selama 1-2 bulan, permukiman tersebut mereka tinggalkan karena suasananya tidak sesuai dengan kebiasaan mereka di lingkungan alami Adaptasi memerlukan proses dan waktu (6-12 bulan), yang keberhasilannya ditentukan oleh sifat, karakter, kebiasaan, kemauan, dan tingkat pendidikan seseorang atau kelompok masyarakat. (2) Kebutuhan dasar yang manusiawi. Kebudayaan yang dimililki manusia membuat manusia berbeda dengan makhluk hidup lain. Manusia mempunyai akal, budi, dan pengetahuan sehingga tuntutan hidupnya selalu berkembang. Manusia makan tidak hanya untuk kenyang, namun perlu makanan yang sehat dan bergizi. Individu atau kelompok masyarakat dikatakan hidup secara manusiawi, apabila dapat terpenuhi kebutuhan dasar sebagai berikut: (a) Energi (pangan), pakaian, dan rumah. Kebutuhan dasar ini harus terpenuhi sehingga yang bersangkutan kutan dapat melakukan aktivitasnya dengan baik. (b) Pelayanan dan fasifitas sosial yang pokok. Manusia membutuhkan pelayanan dan fasilitas sosial yang pokok sehingga dapat meningkatkan pengetahuannya, jiwa dan fisiknya sehat, serta dapat bepergian ke tempat lain dengan mudah. Untuk itu, pelayanan dan fasilitas sosial yang sangat dibutuhkan manusia adalah pendidikan, kesehatan, air bersih, angkutan umum, dan lingkungan hidup yang bersih dan sehat. (c) Lapangan pekerjaan. Untuk mencukupi keperluan 1, hidupnya, manusia harus bekerja. Jenis pekerjaan yang diharapkan seseorang tidak selalu sama dengan yang lain, bergantung pada kemampuan atau keahliannya. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan pekerjaan bukan hanya

PUTU RUSDI ARIAWAN

11

sebagai sumber pendapatan, melainkan juga sebagai unsur martabat manusia. (d) Kesempatan mengembangkan seni dan budaya. Sebagai makhluk berbudi, berakal, dan berbudaya, manusia menjadi dinamis, kreatif, serta menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai budayanya. (e) Kebebasan untuk melakukan ibadah agama. Banyak pakar menyatakan bahwa kebutuhan dasar yang paling mendasar bagi manusia adalah kebebasan untuk melakukan ibadah agama. Ibadah agama sebagai wujud iman seseorang atau kelompok masyarakat merupakan salah satu pernyataan secara lahiriah tentang imannya. Dalam asas ekologi atau lingkungan, perbedaan agama ini tidak mungkin dihilangkan karena individu atau kelompok yang tertekan akan berupaya untuk tetap mempertahankan keberadaannya atau survive. Hak-hak asasi manusia berkaitan erat dengan kebebasan dan kesempatan (peluang), khususnya yang bersifat universal. Sebagai contoh hak-hak asasi manusia ialah kebebasan untuk melakukan ibadah agama, kebebasan mengeluarkan pendapat, kesempatan

memperoleh keadilan, kesempatan untuk berusaha, dan kesempatan untuk ikut mengambil keputusan dalam hal-hal yang menentukan nasib dirinya (keluarganya). Jika salah satu atau sebagian kebutuhan dasar di atas tidak terpenuhi, maka individu atau kelompok masyarakat itu belum hidup secara manusiawi. Sebaliknya, seseorang atau kelompok masyarakat yang dapat memenuhi semua kebutuhan dasar tersebut dikategorikan hidup dalam taraf "sejahtera". Kebutuhan dasar untuk memilih. Perkembangan kemajuan dan peningkatan pendapatan masyarakat, juga menyebabkan peningkatan tuntutan kebutuhan hidupnya. Walaupun kebutuhan dasar yang manusiawi sudah terpenuhi, jika keinginannya tidak tersedia, maka ia merasa tidak "sejahtera". Untuk dapat memilih harus tersedia berbagai pilihan. Individu atau kelompok masyarakat yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar untuk memilih, dikatakan hidup dalam taraf "pascasejahtera". Pengelompokan kebutuhan dasar di atas hendaknya tidak diartikan secara kaku, tetapi bersifat lentur atau fleksibel. Seseorang bisa saja termasuk dalam kategori

PUTU RUSDI ARIAWAN

12

ketiga (pascasejahtera), tetapi kebutuhan dasarnya pada kelompok kedua belum semua terpenuhi. Sebagai contoh, pendapatan masyarakat cukup tinggi dan berbagai jenis pilihan tersedia, tetapi hak-hak asasinya tidak dihormati, maka masyarakat tidak berada pada taraf pascasejahtera. Hal ini banyak terjadi di masyarakat majemuk (komunitas berbagai etnis) dan atau pemerintahan yang tidak demokratis. Apabila dihubungkan dengan ketiga kelompok kebutuhan dasar di atas, maka hakikat pembangunan adalah untuk membuat masyarakat menjadi sejahtera atau pascasejahtera. Pembangunan dan hasil pembangunan seharusnya dapat dinikmati seluruh masyarakat, bukan hanya oleh kelompok tertentu saja. Untuk itu, konsep pembangunan berwawasan lingkungan seyogianya diterapkan dengan sunguhsungguh sehingga masyarakat yang makmur dan sejahtera dapat terwujud secara berkelanjutan. 2.2.2 Pembangunan Indonesia terdiri dari 17.508 pulau, daratan seluas 1,9 juta km2, panjang garis pantai 80.791 km, laut seluas 3,1 juta km2, gunung api sebanyak 200 buah. Kondisi geografis ini menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan memang cukup kompleks sehingga diperlukan sumber daya manusia yang handal. Dalam perencanaan pembangunan tidak hanya aspek biogeofisik yang menjadi fokus perhatian, tetapi tidak kalah pentingnya adalah keadaan sosial ekonomi dan sosial budaya masyarakat, serta ekosistem yang spesifik di daerah setempat. Dengan demikian, pembangunan akan memberikan manfaat bagi masyarakat dan kualitas lingkungan yang baik tetap terjaga (dipertahankan). Pada dasarnya pembangunan adalah suatu perubahan, melalui intervensi manusia atau perubahan yang sengaja dilakukan manusia dengan mendayagunakan sumber daya. Dalam hal ini, perubahan sengaja dibuat atau dirancang, dengan tujuan untuk mencapai kondisi yang lebih baik dibanding dengan sebelumnya. Dengan perkataan lain, kegiatan pembangunan merupakan pendayagunaan sumber daya (alam, buatan, manusia) dan lingkungan sehingga harkat dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Sumber daya alam beserta lingkungannya merupakan suatu kesatuan ekosistem, yang secara langsung atau tidak langsung bermanfaat

PUTU RUSDI ARIAWAN

13

bagi kehidupan manusia. Dalam suatu kesatuan ekosistem, manusia berperan sebagai produsen, konsumen, dan pengelola. Dalam kenyataannya, kegiatan pembangunan selalu menimbulkan dampak lingkungan, baik positif maupun negatif. Untuk mencapai tujuan pembangunan, upaya memaksimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif menjadi satu-satunya alternatif yang harus dilaksanakan oleh pelaku

pembangunan. Dengan upaya ini, pembangunan berwawasan lingkungan dapat diwujudkan dan hasil pembangunan dapat dinikmati generasi sekarang dan generasi yang akan datang. A. Perubahan kualitas lingkungan Perubahan atau perkembangan kualitas lingkungan hidup juga dapat terjadi tanpa campur tangan manusia melalui kegiatan pembangunan. Artinya, secara alamiah atau tanpa intervensi manusia, kualitas lingkungan juga dapat berubah. Terjadinya peristiwa alam, seperti longsor dan banjir akan menyebabkan perubahan kualitas lingkungan. Apakah perubahan ini dapat pulih atau tidak, bergantung pada daya lenting lingkungan. Daya lenting lingkungan adalah kemampuan lingkungan itu memulihkan diri secara alamiah. Misalnya, pencemaran ringan suatu perairan oleh bahan organik dengan jumlah terbatas. Pencemaran ini tidak akan menimbulkan masalah karena perairan itu mampu memulihkan kualitasnya secara alamiah. Sebagai akibat peristiwa alam, ada tiga kemungkinan perkembangan kondisi kualitas lingkungan hidup, yaitu: (a) Relatif tetap (stabil). Kualitas lingkungan relatif tetap (tidak berubah), jika daya lenting lingkungan relatif sama dengan tingkat kerusakan. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan hanya mampu memulihkan kerusakan yang diakibatkan gangguan alam sehingga kondisi lingkungan kembali seperti semula. Contoh pada kondisi ini adalah kebakaran hutan (muda) yang luasnya terbatas atau gempa bumi dengan kekuatan kurang dari 4,0 Skala Richter. (b) Makin buruk atau menurun. Kualitas lingkungan makin buruk (rusak), apabila daya lenting lingkungan lebih kecil dari tingkat kerusakan. Dalam hal ini, lingkungan tidak mampu memulihkan kerusakan yang terjadi sehingga kualitas lingkungan menurun dibanding dengan sebelum terjadi peristiwa alam. Sebagai contohnya untuk kondisi ini adalah terjadinya gempa bumi dengan

PUTU RUSDI ARIAWAN

14

kekuatan lebih dari 6,0 Skala Richter dan letusan gunung berapi. (c) Makin baik. Kualitas lingkungan makin baik, jika daya lenting lingkungan lebih besar dari tingkat kerusakan. Di sini lingkungan tidak hanya mampu memulihkan yang rusak ke kondisi semula, tetapi lebih dari itu sehingga kondisi lingkungan menjadi lebih baik daripada kondisi awal. Contohnya, banjir (sementara) di daerah rendahan sepanjang sungai atau pantai yang tidak ada penduduknya. Banjir ini membawa sedimen yang kaya unsur hara dan terjadi sedimentasi (pengendapan) di daerah rendahan (cekungan). Unsur hara tersebut menjadi tambahan pupuk bagi tanaman dan vegetasi di lokasi banjir tersebut Dengan adanya kegiatan pembangunan tingkat kerusakan lingkungan hidup bergantung pada upaya pengendalian yang dilakukan oleh pelaku pembangunan. Dalam hal ini ada tiga kemungkinan kondisi kualitas lingkungan hidup, yaitu: (a) Kualitas lingkungan buruk atau menurun. Hal ini dapat terjadi karena sejak awal pembangunan sampai kegiatan berjalan (tahap operasional), upaya pengendalian dampak lingkungan tidak direncanakan atau dilakukan oleh pemrakarsa. Jadi, selama kegiatan berjalan kualitas lingkungan akan terus menurun. (b) Kualitas lingkungan mula-mula buruk, kemudian baik. Kondisi ini terjadi karena sejak awal pembangunan sampai operasional, pengendalian dampak lingkungan tidak dilakukan oleh pemrakarsa. Seiring dengan meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan atau diterapkannya peraturan perundang-undangan tentang lingkungan, pemrakarsa terpaksa mencegah perusakan dan pencemaran lingkungan. Apabila sampai pada waktu tl kualitas lingkungan masih buruk, maka setelah t2 kualitas lingkungan menjadi baik karena adanya tekanan dari masyarakat atau pemerintah (Gambar 7). (c) Kualitas lingkungan baik. Hal ini dapat terjadi karena dalam perencanaan kegiatan (proyek), biaya lingkungan sudah dimasukkan dalam anggaran pembangunan. Jadi, sejak awal pembangunan sampai selama proyek beroperasi, dampak lingkungan ditangani dengan serius dan dilakukan secara kontinu. Perkembangan kualitas lingkungan dengan adanya kegiatan pembangunan disajikan pada Gambar.

PUTU RUSDI ARIAWAN

15

Gambar 1. Perkembangan lingkungan hidup dengan adanya kegiatan pembangunan B. Dampak lingkungan Umumnya di negara-negara sedang berkembang, pengendalian dampak lingkungan sering tidak dilakukan oleh pemrakarsa atau pelaku pembangunan. Pemrakarsa selalu berorientasi pada keuntungan ekonomi, tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan yang mungkin timbul. Upaya pengendalian dampak lingkungan tidak dilakukan pemrakarsa, antara lain disebabkan: (a) Biaya lingkungan (environmental cost) belum dimasukkan ke dalam perencanaan suatu kegiatan. Dalam perencanaan suatu kegiatan (proyek pembangunan), dasar pertimbangan utama adalah aspek ekonomi dan teknis, sedangkan aspek lingkungan belum atau kurang menjadi perhatian pihak pemrakarsa. Dengan keadaan ini, terjadinya pencemaran dan kerusakan

lingkungan yang diakibatkan oleh suatu proyek pembangunan menjadi beban masyarakat. Seharusnya, biaya lingkungan merupakan bagian dari biaya suatu proyek pembangunan (menginternalkan biaya lingkungan). (b) Kendala teknologi dan tenaga kerja. Dampak lingkungan sering timbul karena teknologi yang digunakan tidak tepat dan tenaga kerja kurang menguasai bidangnya. Dalam pengendalian dampak lingkungan, diperlukan teknologi yang ramah lingkungan dan ekonomis, serta tenaga kerja yang menguasai bidang pekerjaannya. Untuk itu, dalam perencanaan kegiatan, pemrakarsa harus mempertimbangkan jenis teknologi yang akan digunakan dan mempersiapkan tenaga kerja yang khusus mengelola lingkungan, dengan keterampilan dan pengetahuan yang memadai. (c) Dampak lingkungan timbul, setelah kegiatan berjalan cukup lama. Beberapa dampak lingkungan (seperti logam berat) memang baru berbahaya atau toksik setelah suatu kegiatan beroperasi cukup lama. Akan tetapi, hal ini tidak boleh menjadi pernbenaran (alasan) untuk mentolerir kelalaian pemrakarsa mengendalikan dampak tersebut. Sejak dini, pemrakarsa sudah mengetahui

PUTU RUSDI ARIAWAN

16

jenis bahan baku, bahan penolong, proses produksi, kapasitas produksi, serta jenis dan volume limbah yang dihasilkan kegiatannya. Pengendalian dampak negatif yang bersifat toksik harus dilakukan dengan benar, serius, dan sejak awal kegiatan beroperasi. (d) Penerapan sanksi hukum (law enforcement) tidak tegas dan konsisten. Walaupun berbagai peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup sudah diterbitkan, jika penerapannya tidak tegas dan konsisten, maka pemrakarsa tidak akan pernah serius melakukan pengendalian dampak lingkungan. Sanksi hukum barus diterapkan sehingga pemrakarsa berpikir dua kali, jika kegiatannya merusak dan mencemari lingkungan. (e) Lembaga swadaya masyarakat (LSM) kurang berperan. Di negara-negara maju, selain masyarakat patuh terhadap sanksi hukum, LSM merupakan salah satu kekuatan penekan sehingga perusahaan jarang yang merusak lingkungan. Di Indonesia, sejak tahun 1990an sudah banyak berdiri LSM yang bergerak dalam bidang lingkungan hidup. LSM yang sudah sering menggugat perusahaan di pengadilan karena kasus pencemaran adalah WALHI (Wahana Lingkungan Hidup), Jakarta. Mungkin, bukan menang atau kalah di pengadilan yang penting, tetapi pengaruh dan "gesah" gugatan itu bagi perusahaan-perusahaan lain. Di daerah sangat diperlukan LSM-LSM yang berkualitas (vokal, objektif, dan gigih) agar pengendalian dampak lingkungan berjalan dengan baik. 2.2.3 Sumber daya Sumber daya (resources) adalah sumber persediaan, baik sebagai cadangan maupun yang baru. Dari sudut pandang ekonomi, sumber daya merupakan suatu input dalam suatu proses produksi. Sumber daya juga diartikan sebagai suatu atribut atau unsur dari lingkungan, yang menurut anggapan manusia mempunyai nilai dalam jangka waktu tertentu, yang ditentukan oleh keadaan sosial budaya, ekonomi, teknologi, dan kelembagaan. Dalam hal ini, bisa saja suatu sumber daya belum dikategorikan sebagai sumber daya karena tidak mempunyai nilai ekonomi. Akan tetapi, dengan perkembangan teknologi sumber daya itu dapat diolah atau dimanfaatkan sehingga bernilai ekonomi. Misalnya, pohon atau batang kelapa sawit hasil peremajaan menjadi masalah karena belum bemilai

PUTU RUSDI ARIAWAN

17

ekonomi. Setelah ditebang batang kelapa sawit tersebut dibiarkan membusuk atau dibakar. Apabila suatu saat ditemukan teknologi untuk mengolahnya menjadi bahan lain, misalnya bahan baku kertas, maka batang kelapa sawit menjadi sumber daya yang bernilai ekonomi. Menurut proses terjadinya, sumber daya dibedakan menjadi dua bagian: (1) Sumber daya buatan, yaitu sumber daya yang sengaja dibuat manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Contoh: waduk, danau, tempat rekreasi, areal pertanian, perkebunan, dan lain-lain. (2) Sumber daya alam, yaitu sumber daya yang tersedia di alam secara alami. Contoh: hutan, air, tanah, ikan, satwa, udara, dan sebagainya. Berdasarkan sifatnya, sumber daya alam dibedakan menjadi: (a) Sumber daya alam fisik. Sumber daya alam ini merupakan benda-benda mati (abiotik), tetapi memegang peranan penting dalam menentukan kualitas lingkungan. Contoh sumber daya ini adalah tanah, air, iklim, dan mineral-mineral (b) Sumber daya alam hayati. Sumber daya ini terdiri dari makhluk hidup (biotik) yang berperan sebagai produsen, perombak, dan konsumen. Contoh: tumbuhan, mikroorganisme, satwa, dan ikan. Sumber daya alam juga dibedakan menurut kemungkinan pemulihannya, yaitu: (1) Sumber daya alam dapat dipulihkan atau diperbaharui (renewable). Kerusakan sumber daya ini dapat dipulihkan, baik secara alami maupun oleh manusia. Kerusakan dapat pulih secara alami, apabila daya lenting lingkungan sama dengan atau lebih besar dari pada tingkat kerusakan yang terjadi. Keberhasilan pemulihan kerusakan sumber daya alam lebih banyak ditentukan oleh manusia melalui pengetahuan dan teknologi yang dimilikinya. Contoh sumber daya alam dapat dipulihkan atau diperbaharui adalah tanah, air, hutan, padang rumput, populasi satwa dan ikan. (2) Sumber daya alam tidak dapat dipulihkan atau diperbaharui

(nonrenezvable). Pemanfaatan sumber daya ini terjadi hanya sekali, tidak dapat berulang-ulang. Artinya, sekali digunakan langsung habis, tidak dapat dipulihkan atau diperbaharui lagi. Dengan kondisi ini,

PUTU RUSDI ARIAWAN

18

pemanfaatannya harus dilakukan seefisien mungkin karena persediaannya di alam terbatas. Contoh: tambang batubara, minyak bumi, gas alam, bijih besi, bauksit, emas, dan bahan tambang lainnya. Sumber daya alam yang tidak akan habis (continuous resources). Sumber daya ini tidak pernah habis, walaupun digunakan terus menerus. Sumber daya ini tersedia secara alami dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia atau makhluk hidup lainnya dengan menggunakan teknologi. Contoh: energi matahari, angin, pasang surut air laut, gelombang laut, dan air terjun. A. Pemanfaatan sumber daya alam Dalam pemanfaatan setiap sumber daya alam terjadi suatu proses yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan, baik dampak positif maupun negatif. Sebaliknya, kualitas lingkungan juga akan menentukan kelangsungan suatu usaha atau kegiatan. Artinya, lingkungan yang rusak dapat menyebabkan suatu usaha tidak dapat beroperasi. Misalnya, pemanfaatan sumber daya alam hutan mangrove untuk usaha tambak udang. Pembangunan tambak udang hendaknya tidak membabat habis hutan mangrove, tetapi mempertahankan sebagian hutan mangrove sebagai jalur atau sabuk hijau (green helt). Dalam hubungannya dengan tambak udang, sabuk hijau antara lain berfungsi untuk rnencegah terjadinya abrasi daratan pantai oleh gelombang air laut. Dengan dipertahankannya hutan mangrove tersebut, maka tambak udang akan aman dari abrasi. Dampak negatif yang dapat terjadi akibat pemanfaatan sumber daya alam, antara lain: (a) Kerusakan (degradasi) sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam akan mengakibatkan kerusakan, baik di tempat kerusakan itu terjadi maupun di luarnya. Tingkat kerusakan bergantung pada upaya yang dilakukan untuk memulihkan atau menanggulangi dan mengendalikan kerusakan. (b) Pencemaran tanah, air, dan udara. Penambangan, pengangkutan, dan pengolahan sumber daya alam mineral (bahan tambang), seperti batu bara, minyak bumi, bauksit, timah, dan lain-lain dapat mencemari tanah, air, dan udara. Pencemaran tersebut akan mengakibatkan terganggunya kelangsungan hidup makhluk hidup, termasuk manusia.

PUTU RUSDI ARIAWAN

19

(c) Konflik sosial. Konflik sosial dapat terjadi karena kepentingan masyarakat terganggu. Kegiatan pertambangan misalnya, cukup banyak mengganggu kepentingan masyarakat. Bukan saja akibat pencemaran dan bising yang dirasakan masyarakat, tetapi juga kerusakan jalan atau mungkin desa menjadi terisolir. Demikian juga kegiatan pengusahaan hutan sering menggusur masyarakat, terutama masyarakat peladang berpindah di Sumatera,

Kalimantan, Sulawesi, dan Irian Jaya (Papua). Masyarakat yang terganggu aktivitas atau sumber penghidupannya tidak selalu dapat menerima keadaan itu. Akibatnya, sering terjadi konflik sosial berupa bentrokan antara masyarakat dengan pihak perusahaan atau dengan aparat keamanan dan kejadian seperti ini telah banyak menelan korban jiwa. B. Sumber daya alam milik bersama Permasalahaan utama dalam pendayagunaan sumber daya alam adalah pada pemanfaatan atau pengeksploitasian sumber daya alam milik bersama (common property resources). Sumber daya alam milik bersama adalah sumber daya yang terdapat di alam secara alami, yang tidak dimiliki oleh individu atau kelompok masyarakat. Sumber daya ini dianggap sebagai milik umum sehingga setiap orang atau kelompok masyarakat tidak merasa bertanggung jawab atas kerusakannya. Contoh sumber daya ini adalah hutan, air tawar, air laut, udara, ikan di danau, sungai dan laut, serta satwa liar. Hutan sebagai sumber daya alam milik bersama, dalam pemanfaatannya lebih mudah dikendalikan pemerintah. Hal ini disebabkan peraturan perundangundangan tentang kehutanan sudah ada sejak zaman Belanda serta jenis dan fungsi masing-masing hutan sudah jelas. Lain halnya dengan sumber daya milik bersama seperti air dan udara, pengendalian kerusakan atau pencemarannya lebih sulit sebab setiap orang dapat melakukan pencemaran. Kerusakan dan pencemaran sumber daya alam milik bersama makin berat dan banyak terjadi karena setiap individu atau kelompok masyarakat merasa tidak ikut bertanggung jawab untuk melestarikannya. Contoh untuk menjelaskan pemanfaatan sumber daya alam milik bersama, antara lain: (a) Si X melihat penebang liar merusak hutan. Dalam hal ini si X tidak berbuat apa-apa atau tidak melarang penebang liar itu karena si X merasa perbuatan

PUTU RUSDI ARIAWAN

20

penebang liar itu tidak mengganggu kepentingannya. Penebang liar tersebut juga mungkin tidak merasa bersalah karena merasa kayu-kayu di hutan itu tidak jelas kepemilikannya. (b) Seseorang atau kelompok masyarakat membuang sampah di sungai atau laut. Orang atau kelompok tersebut tidak merasa bersalah dengan perbuatannya itu karena sungai atau laut dianggap tidak ada pemiliknya. (c) Seseorang melihat pemburu satwa yang dilindungi. Orang tersebut tidak melarang pemburu satwa itu karena punahnya satwa itu tidak merugikannya. Pengeksploitasian sumber daya milik bersama secara berlebihan banyak dilakukan pelaku pembangunan karena belum diciptakan mekanisme pasar yang membatasinya. Akan tetapi, perjalanan sejarah pembangunan menunjukkan adanya keterbatasan ketersediaan sumber daya alam, yang disebut dengan kelangkaan sumber daya alam. Timbulnya kelangkaan sumber daya alam milik bersama "memaksa" para pakar ekonomi mencari dan memunculkan teori-teori ekonomi baru, yang disebut dengan ekonomi sumber daya atau ekonomi lingkungan. Dalam pemanfaatan sumber daya, perlu adanya pembatasan, seperti diameter pohon yang dapat ditebang, ukuran ikan yang boleh ditangkap, adanya flora dan fauna langka, serta flora dan fauna yang dilindungi. Semuanya ini bertujuan untuk memberikan kualitas lingkungan hidup yang�,baik dan kesejahteraan bagi manusia. C. Kualitas hidup dan sumber daya alam Kualitas hidup manusia terutama ditentukan oleh tingkat pendapatannya. Walaupun pendapatan yang tinggi bukan satu-satunya indikator kesejahteraan, tetapi dengan pendapatan yang tinggi seseorang mempunyai peluang lebih besar untuk mencapai kesejahteraan. Makin tinggi pendapatan seseorang, makin tinggi kualitas hidupnya. Apabila suatu wilayah kaya akan sumber daya alam, maka wilayah itu dapat lebih sejahtera dibanding dengan daerah lain yang lebih sedikit sumber daya alamnya. Kesejahteraan masyarakat akan makin tinggi, jika wilayah itu mempunyai sumber daya manusia yang mampu mengelola sumber daya alam dengan baik. Sebagai gambaran umum, hubungan antara kualitas hidup (Kh) dengan sumber daya alam dan jumlah penduduk dapat diformulasikan sebagai berikut:

PUTU RUSDI ARIAWAN

21

Kh = Jumlah sumber daya alam yang dapat dikelola___________ Jumlah penduduk x konsumsi sumber daya alam per kapita

Persamaan di atas memperlihatkan bahwa dengan jumlah sumber daya alam yang dapat dikelola dan konsumsi sumber daya alam per kapita tetap, tetapi jumlah penduduk bertambah, maka kualitas hidup manusia akan menurun. Kualitas hidup juga menurun, jika jumlah sumber daya alam yang dapat dikelola dan jumlah penduduk tetap, tetapi konsumsi sumber daya alam per kapita bertambah. Kualitas hidup manusia akan jauh menurun, jika jumlah sumber daya alam yang dapat dikelola tetap, tetapi jumlah penduduk dan konsumsi sumber daya alam per kapita bertambah.

Gambar 2 Pengerukan lumpur dan sedimentasi di sungai makin sering dilakukan karena kerusakan lingkungan di daerah hulu 2.2.4 Sumber Daya Alam Air Air sebagai sumber daya alam, sangat penting dan mutlak diperlukan semua makhluk hidup, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Air digunakan manusia untuk berbagai keperluan, seperti keperluan rumah tangga, pertanian, perikanan, industri, sumber energi, sarana transportasi, dan tempat rekreasi. Kebutuhan air tiap orang ditentukan oleh tingkat kemajuan peradaban

PUTU RUSDI ARIAWAN

22

manusia. Di Indonesia, untuk kebutuhan rumah tangga penduduk di perdesaan memerlukan air 40-50 It/hari/jiwa, sedangkan penduduk di perkotaan lebih banyak menggunakan air, yaitu 80-100 It/hari/jiwa. Pada masa mendatang berbagai kegiatan pembangunan dan kemajuan di dunia makin memerlukan lebih banyak air dengan kualitas tertentu. Pertumbuhan penduduk, perkembangan industri, kebutuhan pangan, usaha perikanan air tawar dan pertambakan, serta kemajuan dan perkembangan teknologi, semuanya memerlukan air. 2.2.4.1 Penggolongan dan peruntukan air Mengingat pentingnya peranan air, jumlahnya yang terbatas, dan makin tingginya intensitas pencemaran perairan, memerlukan upaya menjaga kualitas air. Upaya menjaga kualitas air dapat dilakukan melalui pengelolaan air. Misalnya, limbah cair yang dihasilkan oleh suatu kegiatan industri hares diolah lebih dahulu sebelum dibuang ke perairan umum sehingga tidak mencemari sungai, waduk, danau, dan atau laut. Untuk mengendalikan pencemaran air, air dikelompokkan sesuai dengan peruntukannya menjadi 4 golongan, yaitu: Golongan A adalah air yang dapat digunakan sebagai sumber air minum secara langsung tanpa pengolahan terlebih dahulu. Golongan B adalah air dengan kadar pencemaran rendah, dengan BOD (Biochemical Oxygen Demand) antara 20-40 miligram/liter. Air jenis ini masih bisa diminum tetapi harus direbus terlebih dahulu. Golongan C adalah air dengan kadar BOD lebih tinggi yang peruntukannya berubah yaitu hanya dapat digunakan untuk keperluan perikanan, peternakan dan peternakan. Golongan D adalah air yang dapat digunakan untuk keperluan pertanian, dapat dimanfaatkan untuk usaha perkotaan, industri, dan pem bangkit listrik tenaga air. Masing-masing golongan air mempunyai kriteria sendiri, yaitu parameter kualitas air untuk golongan A, B, C, dan D. Suatu badan air dapat diketahui kualitas airnya (tercemar atau tidak) melalui analisis contoh air di laboratorium dan membandingkannya dengan baku mutu air. Apabila hasil analisis menunjukkan bahwa air tersebut telah tercemar, maka sejak dini dapat dilakukan

PUTU RUSDI ARIAWAN

23

upaya pencegahan atau pengendaliannya. Badan air dapat berupa sungai, waduk, danau, laut, dan air tanah. Untuk penerapan baku mutu air, setiap sungai harus jelas peruntukannya. Artinya, semua provinsi atau kabupaten atau kota, menginventarisasi semua sungai (anak sungai dan sungai utama) dan menggolongkannya menurut peruntukannya. Satu sungai bisa saja terdiri dari beberapa golongan, bergantung pada peruntukan sungai bersangkutan. Misalnya, sungai bagian hulu termasuk golongan A atau B, bagian tengah golongan B atau C, dan bagian hilir golongan C atau D. Dilihat dari penggolongan sungai diatas, memperlihatkan bahwa pencemaran sungai di Bali sudah melampaui ambang batas untuk sejumlah peruntukan. Penggolongan sungai tersebut harus mempunyai kekuatan secara hukum, yaitu dengan Ketetapan Gubernur, Bupati atau Walikota. Sungai-sungai yang sudah jelas penggolongan dan peruntukannya, sebaiknya disosialisasikan melalui media massa dan penyuluhan kepada masyarakat sekitar sungai bersangkutan. Hal ini akan memudahkan pemantauan suatu sungai dan melindungi biota perairan, ekosistem akuatik, dan masyarakat dari dampak pencemaran air. 2.2.4.2 Parameter kualitas air Reaksi air (pH) Reaksi atau keasaman suatu perairan mencirikan keseimbangan antara asam dan basa dalam air. pH didefinisikan sebagai logaritma dari konsentrasi ion hidrogen (H) dalam mol per liter. Air murni pada suhu 250 C mengandung ion H+ dan OHsebesar 10-7 mol per liter sehingga pH air yang netral adalah 7. Jika nilai pH kurang dari 7, air bersifat asam dan bila pH lebih besar dari 7, air bersifat basa/alkalis. Peningkatan keasaman air (pH rendah) umumnya disebabkan limbah yang mengandung asam-asam mineral bebas dan asam karbonat. Keasaman tinggi (pH rendah) juga dapat disebabkan adanya FeS 2 dalam air, yang jika bereaksi dengan udara dan air akan membentuk H2SO4 dan ion Fe2+ (larut dalam air). Air bersifat alkalis (pH tinggi) disebabkan adanya karbonat, bikarbonat, dan atau hidroksida. Apabila nilai pH air kurang dari 5,0 atau lebih besar dari 9,0 maka perairan itu sudah tercemar berat sehingga kehidupan biota air akan terganggu dan tidak layak digunakan untuk keperluan rumah tangga. Perubahan keasaman air, baik ke arah asam (pH menurun) atau ke arah alkalis (pH meningkat), perlu

PUTU RUSDI ARIAWAN

24

dicermati sehingga ekosistem perairan itu tidak terganggu. Air yang pH-nya tinggi umumnya mengandung padatan terlarut yang tinggi. Selain gangguan terhadap ekosistem perairan. pH air yang tinggi juga mengakibatkan penggunaan air menjadi terbatas, misalnya, tidak layak digunakan untuk prosesing bahan makanan, tangki-tangki uap, merusak pipa saluran air. Demikian juga pH air yang rendah dapat mengakibatkan pipa-pipa besi cepat berkarat dan bersifat korosif terhadap baja. 2.2.4.3 Bahan pencemar perairan Pencemaran air adalah masuknya bahan yang tidak diinginkan ke dalam air (oleh kegiatan manusia dan atau secara alami) yang mengakibatkan turunnya kualitas air tersebut sehingga tidak dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya. Pencemaran air tidak hanya menimbulkan dampak negatif terhadap makhluk hidup, tetapi juga mengakibatkan "gangguan" secara estetika, seperti air yang mengandung minyak atau bahan lain yang mengapung. Bahan pencemar yang masuk ke suatu perairan biasanya merupakan limbah suatu aktivitas.

Gambar 3 Pencemaran air menyebabkan air tidak dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya Menurut sumbernya, limbah sebagai bahan pencemar air dibedakan sebagai: (1) Limbah domestik (limbah rumah tangga, perkantoran, pertokoan, pasar, dan pusat perdagangan).

PUTU RUSDI ARIAWAN

25

(2) Limbah industri, pertambangan, dan transportasi (3) Limbah laboratorium dan rumah sakit. (4) Limbah pertanian dan peternakan. (5) Limbah pariwisata. Menurut bentuknya, limbah dibedakan menjadi limbah padat, limbah cair, limbah gas, dan campuran dari limbah tersebut. Selain itu, jenis limbah menurut susunan kimianya terdiri dari limbah organik dan limbah anorganik, sedangkan menurut dampaknya terhadap lingkungan dibedakan sebagai limbah bahan berbahaya dan keracunan (B3) dan limbah yang tidak berbahaya atau beracun. Ditinjau dari segi ketahanannya di suatu lingkungan, pencemar dibagi menjadi: (a) Pencemar yang tidak permanen, stabil selama kurang dari satu bulan. (b) Pencemar sedang, stabil selama 1-24 bulan. (c) Pencemar cukup permanen, stabil selama 2-5 tahun. (d) Pencemar permanen, stabil selama lebih 5 tahun. - Pencemaran air oleh erosi Peristiwa erosi banyak terjadi di kawasan hutan yang telah rusak dan daerah pertanian lahan kering pada kemiringan lereng lebih besar dari 8%, tanpa tindakan konservasi tanah. Selain penurunan kesuburan tanah di tempat terjadinya erosi, partikel tanah dan bahan organik yang terangkut berikut senyawa yang terkandung di dalamnya akan mengendap menjadi lumpur (sedimentasi), terlarut, dan atau tersuspensi di badan air penerima (sungai, waduk, danau, laut). Kandungan lumpur atau sedimen mengakibatkan pendangkalan perairan. Selain itu, kandungan lumpur, bahan terlarut dan tersuspensi akan membuat perairan menjadi keruh. Suatu perairan yang keruh memberikan dampak berkurangnya oksigen dalam air, sarang tempat ikan bertelur tertutup, dan gangguan terhadap fotosintetis fitoplankton. Apabila dalam peristiwa erosi tersebut banyak terangkut unsur P (phosphat) dan atau N (nitrogen), maka unsur ini akan mengakibatkan suatu perairan menjadi subur, yang disebut dengan peristiwa eutrofikasi. Eutrofikasi adalah proses pengkayaan suatu perairan (biasanya di waduk atau danau) oleh unsur hara P dan atau N, yang mengakibatkan terjadinya "ledakan" fitoplankton (terutama ganggang/algae) dan gulma air. Dampak negatif dari "ledakan" tersebut adalah berkurangnya persediaan oksigen terlarut untuk biota air

PUTU RUSDI ARIAWAN

26

karena fitoplankton memerlukan oksigen yang lebih banyak. "Ledakan" fitoplankton juga mengakibatkan terhambatnya sinar matahari menembus (masuk ke dalam) perairan, yang diperlukan untuk proses biokimia dan biota air. Jadi, pengkayaan suatu perairan oleh unsur P dan atau N akan mengakibatkan gangguan terhadap keseimbangan ekosistem perairan itu. Di daerah pertanian dengan penggunaan pestisida (fungisida, insektisida, dan herbisida) yang intensif, aliran permukaan juga akan mengangkut residu pestisida ke suatu perairan. Pencemaran air oleh pestisida, terutama jenis yang sukar larut dalam air sangat berbahaya bagi biota perairan dan manusia melalui suatu proses, yang disebut dengan proses magnifikasi biologis (biological magnification). - Pencemaran air oleh logam berat Pencemaran oleh logam berat terjadi di perairan, tanah, dan udara, tetapi yang paling berbahaya bagi kehidupan adalah yang terjadi di perairan. Logam berat adalah logam yang mempunyai densitas (kepadatan) lebih besar dari 5 g/ cm3. Pencemaran air oleh logam berat akan mengganggu kehidupan, karena mengakibatkan keracunan yang terakumulasi pada jaringan biota perairan, yang pada akhirnya akan meracuni manusia dan ternak yang mengkonsumsinya. Dibandingkan dengan bahan pencemar logam berat, pencemaran air oleh limbah agroindustri relatif lebih mudah ditangani dan dampaknya tidak seberat limbah industri lainnya. 2.2.4.4 Upaya penanggulangan pencemaran air Pencegahan dan penanggulangan pencemaran air yang diakibatkan oleh kerusakan hutan dan kegiatan pertanian dapat dilakukan dengan: (a) Meningkatkan usaha reboisasi dan penghijauan di lahan kritis. (b) Mencegah perambahan hutan dengan pengawasan dan penerapan sanksi hukum yang tegas. (c) Menerapkan sistem pertanian konservasi. (d) Menggunaan pupuk dan pestisida seperlunya. (e) Menerapkan kaidah-kaidah konservasi tanah dan air pada setiap pemanfaatan lahan. Pencemaran air oleh limbah domestik dan industri atau kegiatan lainnya dapat dicegah atau diminimalkan dengan cara:

PUTU RUSDI ARIAWAN

27

(a) Mengumpulkan limbah padat domestik sehingga tidak masuk ke perairan umum. (b) Memanfaatkan limbah padat domestik untuk keperluan lain, seperti pengomposan untuk limbah bahan organik dan sistem daur ulang bagi limbah lainnya. (c) Memproses limbah padat domestik dengan sistem landfill sanitary (sistem penimbunan berlapis). (d) Memisahkan limbah padat dari limbah cair 2.2.4.5 Sumber daya air dan masyarakat tradisional Masyarakat tradisional menganggap dirinya bagian dari alam dan hidup dari alam sekitarnya sehingga mereka merasa bertanggung jawab untuk mencegah kerusakan alam. Kepercayaan dan budaya masyarakat tradisional yang ditunjukkan oleh pandangan, sikap, dan tindakan nyata, disadari atau tidak merupakan suatu wujud konservasi sumber daya alam dan lingkungan. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat tidak berhadapan dengan alam, tetapi beradaptasi dan menyatu dengan alam. Masyarakat tidak pernah belajar tentang teori konservasi tanah dan air, pengelolaan hutan, kualitas lingkungan, siklus air, atau ekonomi lingkungan, tetapi mereka telah berbuat yang terbaik terhadap alam sekitarnya (lingkungan). Bagaimana dengan era yang serba canggih sekarang, apakah masyarakat modern harus kembali ke budaya tradisional? Hal ini tentu tidak perlu dilakukan manusia, tetapi kearifan masyarakat tradisional memandang alam lingkungannya tidak salah untuk diteladani. Untuk itu, manusia modern wajib menempatkan dirinya sebagai bagian dari suatu ekosistem, bukan di luar. Dengan demikian, pemanfaatan sumber daya alam akan disertai rasa tanggung jawab, bukan mengeksploitasinya secara berlebihan karena mengutamakan materi (harta benda). Sebagai makhluk ciptaan-Nya yang bernalar dan berbudaya, manusia wajib mengelola sumber daya alam secara bijaksana. Dengan pengelolaan sumber daya alam yang berasaskan pada pelestarian fungsi lingkungan, maka kegiatan pembangunan dan hasilnya tidak menjadi bumerang bagi manusia. Di samping itu, nilai-nilai budaya masyarakat tradisional yang tidak bertentangan dengan iman kita, ada baiknya jika digali, dikembangkan, dan dilestarikan.

PUTU RUSDI ARIAWAN

28

Semua suku bangsa di Indonesia ini mungkin mempunyai tradisi, norma, dan budaya yang berkaitan dengan pencegahan perusakan lingkungan. Mungkin tanpa mereka sadari, mereka melakukan penyelamatan lingkungan atau dapat dikatakan mereka bertindak dengan kearifan lingkungan (ekologi). Berikut ini adalah contoh suku bangsa yang kepercayaan dan budayanya sangat menghargai alam sekitarnya. Masyarakat Bali Dalam masyarakat Bali, kesempumaan dicapai apabila terjadi keseimbangan antara "Bhuana Alit" (mikrokosmos, manusia) dengan "Bhuana Agung" (makrokosmos, alam semesta). Selain itu, mereka percaya adanya suatu kekuatan luar biasa di luar dirinya, yang mampu mengatur keseimbangan antarunsur-unsur Panca Maha Bhuta (air, cahaya, angin, angkasa, dan tanah). Unsur-unsur ini juga dalam keadaan seimbang dengan Bhuana Alit dan Buana Agung, yang disebut Tri Hita Karana. Dengan berpedoman kepada Tri Hita Karana dan Trimurti, masyarakat selalu menjaga mata air dari pencemaran dan kerusakan, dengan membuat berbagai pantangan, termasuk kewajiban untuk memelihara lokasi sekitar mata air. Dalam kehidupan bermasyarakat, terdapat norma yang harus ditaati anggota masyarakat, yang disebut dengan awig-awig (peraturan adat desa). Awig-awig ini berkaitan dengan lingkungan alam, seperti larangan mencuri buah-buahan di hutan, larangan mengambil kayu yang tumbang di hutan, dan sebagainya. Bagi anggota masyarakat yang melanggar awig-awig, dikenakan sanksi adat. Awigawig tersebut berjalan secara turun-temurun, yang juga banyak kesamaan dengan nilai-nilai agama Hindu. Dalam masyarakat Bali juga terdapat "subak", yaitu suatu bentuk organisasi masyarakat, yang secara khusus mengatur air irigasi. Organisasi subak tetap langgeng dan dapat berfungsi dengan baik karena dalam operasionalnya tidak terlepas dari aturan adat dan nilai-nilai agama Hindu. 2.3 Pendekatan pengelolaan lingkungan Setiap rencana usaha atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting, diperlukan upaya pengelolaan sehingga dampak yang timbul dapat ditoleransi lingkungan. Untuk itu, pemrakarsa wajib melakukan pengelolaan

PUTU RUSDI ARIAWAN

29

lingkungan pada setiap tahap kegiatannya sesuai dengan jenis dampak yang terjadi. Dalam pengembangan dampak positif dan pencegahan terjadinya dampak negatif, pengelolaan dilakukan dengan pendekatan sosial ekonomi, kelembagaan, dan teknologi. Pendekatan sosial ekonomi menjelaskan aspek sosial ekonomi, pendekatan kelembagaan menentukan lembaga yang terkait, dan pendekatan teknologi menguraikan pilihan teknologi yang digunakan dalam upaya pengendalian dampak. 2.3.1 Pendekatan sosial ekonomi Contoh pada tahap prakonstruksi (persiapan). Rencana kegiatan pembebasan tanah berpotensi menimbulkan dampak penting berupa keresahan masyarakat. Dalam hal ini pendekatan sosial ekonomi yang dapat dilakukan pemrakarsa, antara lain adalah: (a) Pemrakarsa bersama instansi terkait melakukan penyuluhan kepada

masyarakat tentang rencana kegiatan dan manfaatnya bagi masyarakat, daerah, dan atau negara. (b) Pemrakarsa melakukan musyawarah mufakat dengan pemilik tanah (tidak melalui perantara atau pihak ketiga) untuk menentukan besar nilai tanah, tanaman, dan atau bangunan, dengan tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku. (c) Penduduk menerima uang penggantian tanah secara utuh, pemrakarsa tidak menggunakan jasa pihak ketiga dan sebaiknya pembayaran dilakukan melalui bank. (d) Pemrakarsa mengutamakan penduduk yang terkena pembebasan lahan menjadi tenaga kerja, sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan perusahaan. Contoh pada tahap konstruksi (pekerjaan fisik). Kegiatan pengangkutan material menimbulkan dampak penting berupa kerusakan jalan. Untuk itu, pemrakarsa wajib memperbaiki jalan yang rusak dan sebaiknya jalan tersebut menjadi lebih baik daripada sebelum ada kegiatan pemrakarsa. Contoh pada tahap pascakonstruksi (operasional). Suatu usaha atau kegiatan setelah beroperasi ternyata limbah cairnya mengakibatkan pencemaran terhadap sumur penduduk di sekitarnya. Pendekatan sosial ekonomi untuk menanggulangi

PUTU RUSDI ARIAWAN

30

pencemaran air sumur tersebut dapat dilakukan pemrakarsa dengan menyediakan air bersih bagi penduduk, misalnya membuat sumur dalam (sumur bor). Untuk meningkatkan dampak positif pada tahap pascakonstruksi, pemrakarsa sebaiknya mengalokasikan dana sosial untuk membantu dan atau membina masyarakat di sekitarnya. Misalnya, bantuan untuk perbaikan atau pembangunan tempat ibadah, perbaikan jalan, bantuan pada perayaan hari-hari besar, pembinaan KUD, pelatihan keterampilan, dan lain-lain. 2.3.2 Pendekatan kelembagaan (institusi) Sehubungan dengan contoh di atas, untuk kegiatan pembebasan tanah, pendekatan kelembagaan (institusi) yang dilakukan pemrakarsa bergantung pada lokasi rencana lokasi kegiatan. Dalam hal pembebasan lahan, pemrakarsa bekerja sama dengan Pemerintah Daerah (Pemda) , Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan Camat untuk memberikan penjelasan melalui penyuluhan tentang usaha atau kegiatan yang akan dilakukan. Demikian juga dalam pendataan lahan, tanaman tumbuh, dan bangunan yang akan dibebaskan, serta penentuan besarnya ganti rugi harus dicapai melalui musyawarah mufakat, tanpa adanya tekanan atau intimidasi terhadap anggota masyarakat. Untuk melakukan perbaikan jalan, misalnya pemrakarsa dapat bekerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU), sedangkan untuk pencemaran udara dan perairan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda). Dalam masalah ketenagakerjaan, pemrakarsa melakukan koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan masalah sosial lainnya bekerja sama dengan Bapedalda. 2.3.3 Pendekatan teknologi Pendekatan teknologi dalam pengelolaan lingkungan dilakukan pada tahap konstruksi dan pascakonstruksi. Pada prinsipnya pendekatan teknologi adalah penggunaan teknologi yang dapat meminimalkan dampak lingkungan dan secara ekonomis tidak merugikan pemrakarsa. Sebagai contoh pendekatan teknologi adalah pada pekerjaan pembukaan lahan perkebunan besar. Pekerjaan ini akan menimbulkan dampak besar dan penting berupa erosi. Pendekatan teknologi untuk menekan erosi dapat dilakukan

PUTU RUSDI ARIAWAN

31

dengan membuat saluran pembuangan (drainase) pada tempat-tempat tertentu, mengolah tanah menurut garis kontur, dan membuat guludan untuk menahan laju aliran permukaan. Setelah pengolahan tanah selesai, pada lokasi yang kemiringan lerengnya lebih dari 8% dibuat teras atau rorak, dan dilakukan penanaman tanaman penutup tanah. Untuk mencegah terjadinya tanah longsor dapat dilakukan dengan menanam pohon-pohonan di tempat-tempat yang terjal atau membuat tanggul penahan longsor. Pencemaran udara dapat ditanggulangi melalui upaya pengurangan polutan (pencemar) yang masuk ke udara, misalnya dengan menggunakan alat penangkap debu (dust collector) atau saringan debu. Penanganan pencemaran udara oleh gas pada prinsipnya adalah dengan cara mengurangi kandungan emisi gas pencemar sehingga gas yang masuk ke udara tidak berbahaya bagi lingkungan. Hal ini dapat dilakukan dengan memasang alat penyaring gas di sumber pencemar, mengubah teknologi proses produksi, atau mengganti bahan bakar. Untuk mengurangi bising, misalnya oleh mesin, dapat dilakukan dengan memasang peredam suara, menempatkan mesin pada jarak tertentu, atau menempatkan mesin dalam ruang tertutup. Pendekatan teknologi yang dibahas dalam uraian selanjutnya adalah tentang agroindustri. Kegiatan agroindustri menyebar di berbagai tempat sampai ke perdesaan, banyak menggunakan air, dan berpotensi mencemari perairan umum. Dampak pencemaran agroindutri sangat luas, baik terhadap manusia maupun biota perairan. A. Limbah cair agroindustri Agroindustri adalah industri yang bahan bakunya hasil pertanian atau mengolah bagian-bagian tanaman menjadi bahan lain. Contoh agroindustri adalah industri tapioka, minyak kelapa sawit, gula, karet, nenas, dan lain-lain. Limbah agroindustri terdiri dari: (a) limbah padat, berupa ampas atau padatan lainnya; (b) limbah cair, berupa air dengan zat tersuspensi dan terlarut; serta (c) sisa-sisa bahan baku yang tidak ikut dalam proses produksi. Limbah padat agroindustri yang diuraikan oleh mikroba akan menghasilkan asam sulfida (H2S) dan fosfin, yang menyebabkan air "busuk" dengan bau yang menusuk. Di samping itu, zat beracun seperti asam sianogenik, methan, amonia

PUTU RUSDI ARIAWAN

32

bersama-sama dengan karbon dioksida akan menimbulkan gangguan berat terhadap biota perairan (plankton, benthos, dan nekton). Umumnya limbah agroindustri berupa senyawa organik yang masuk ke suatu perairan, memberikan dampak sebagai berikut: (a) Peningkatan oksigen terlarut yang diperlukan oleh mikroba pembusuk (pengurai) senyawa organik, yang dinyatakan dengan BOD (Biochemical Oxygen Demand). (b) Peningkatan oksigen terlarut yang diperlukan dalam proses kimia, yang dinyatakan dengan COD (Chemical Oxygen Demand). (c) Penurunan kadar oksigen terlarut (DO, Dissolved Oxygen). (d) Peningkatan senyawa beracun dalam air dan bau "busuk" yang menyebar dari perairan itu. (e) Penurunan pH air sehingga air bersifat asam. Semua perubahan tersebut akan mengakibatkan terganggunya keseimbangan ekosistem perairan. Dalam proses produksinya, agroindustri menghasilkan limbah cair dalam jumlah banyak, yang pada akhimya akan masuk ke suatu perairan (sungai, waduk, danau, dan atau laut). Contoh agroindustri yang berpotensi mencemari perairan umum, industri tapioka menghasilkan limbah cair sebanyak 50-60 m3 per ton produk tepung tapioka, industri gula sebanyak 30-40 m3 per ton produk gula, industri pulp sebanyak 80-100 m3 per ton produk pulp kering udara, industri kertas sebanyak 70-80 m3 per ton produk kertas kering udara, industri karet sebanyak 30-40 m3 per ton produk karet, dan industri pengolahan minyak sawit sebanyak 5-6 m3 per ton produk minyak sawit. Parameter kunci kualitas air yang umum diamati atau diukur sebagai akibat limbah cair agroindustri adalah BOD5, COD, pH, total padatan tersuspensi, minyak dan lemak, serta NH3-N (Amonia total). Pada tahap awal, pemisahan dan pengumpulan limbah padat merupakan pekerjaan yang penting karena akan menentukan keberhasilan pengendalian beban pencemaran pada tahap berikutnya. Limbah padat yang sudah dipisahkan dari limbah cair, dikumpulkan di tempat tertentu dan diupayakan pemanfaatannya. Makin banyak limbah padat yang tercampur dengan limbah cair, makin tinggi

PUTU RUSDI ARIAWAN

33

beban pencemaran.

B. Pengolahan limbah cair Pendekatan teknologi yang banyak digunakan dalam pengendalian pencemaran air oleh agroindustri adalah dengan membangun Unit Pengolahan Limbah Cair (UPLC). UPLC terdiri dari serangkaian kolam (disebut kolam stabilisasi), yang bertujuan untuk menstabilkan limbah cair (mengurangi beban pencemaran). Pemrakarsa banyak memilih teknologi UPLC karena konstruksinya sederhana, mudah dilaksanakan, dan tanah cukup tersedia. Keunggulan teknologi UPLC dalam penanggulangan limbah cair adalah sebagai berikut: (a) Konstruksi sederhana, mudah dirancang dan diubah, jika diperlukan perubahan. (b) Tanah yang digunakan mudah direklamasi, jika suatu saat diperlukan untuk penggunaan lain. (c) Mampu memulihkan kualitas limbah cair dengan biaya pemeliharaan yang relatif murah. (d) Dapat memulihkan pencemaran berat, tetapi dengan masa retensi (retention time) yang lebih lama. (e) Relatif tetap aktif walaupun limbah yang masuk beragam, seperti limbah peternakan, limbah rumah tangga, dan lim (f) Menghasilkan ganggang (alga) yang mengandung protein tinggi, yang dapat dimanfaatkan untuk usaha perikanan. Rancangan dan ukuran UPLC dapat dibuat, jika tersedia data kuantitatif sebagai berikut: (1) Berat atau volume bahan baku yang diperlukan dan diproses per satuan waktu (ton/jam, ton/hari atau m3/jam, m3/hari). (2) Volume air yang digunakan dalam proses produksi per satuan waktu (m3/jam atau m3/hari). (3) Volume limbah cair yang dihasilkan per berat atau volume produk, atau per satuan waktu (m3/ton, m3/m3 atau m3/jam). UPLC dibangun dengan struktur rangkaian beberapa kolam yang satu sama lain saling berhubungan. Masing-masing kolam mempunyai fungsi dan kedalaman

PUTU RUSDI ARIAWAN

34

tertentu, yang terdiri dari: - Kolam pengendapan (P), kedalaman 1,0-2,0 m - Kolam anaerobik (A) kedalaman 3,0-5,0 m - Kolam fakultatif (F), kedalaman 2,0-3,0 m - Kolam aerobik atau maturasi (M), kedalaman 1,0-1,5 m

PUTU RUSDI ARIAWAN

35

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian Penelitian ini dilakukan di bantaran lingkungan sepanjang Tukad Badung dari hulu sampai mendekati hilir pada kisaran tanggal 10 � 24 Nopember 2004. 3.2. Rancangan Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif untuk menggambarkan kondisi lingkungan di sepanjang Tukad Badung, kondisi penanganannya, program penanganan terpadu sebagai salah satu alternatif penataan kembali kondisi lingkungan di sepanjang Tukad Badung serta efektivitias, strategi, dan model keterpaduannya untuk mewujudkan tujuan yang diharapkan. 3.3. Populasi Penelitian Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat di sekitar bantaran Tukad Badung maupun masyarakat peneliti lingkungan lainnya baik di kalangan Perguruan Tinggi maupun di instansi pemerintahan yang terkait langsung/tidak langsung dalam penanganan masalah lingkungan. 3.4 Data 3.4.1 Sumber data Dalam penulisan paper ini penulis memperoleh data dari beberapa literatur, hasil observasi lapangan serta keterangan dari para responden/informan yang berhubungan dengan penelitian yang dilaksanakan. Pencarian sumber pustaka dilakukan secara selektif dengan memperhatikan beberapa kriteria, yaitu kemutakhiran dan relevansi sumber dengan permasalahan yang telah dirumuskan. Sedangkan sampel data observasi dan responden dipilih yang representatif dengan populasinya yang pengumpulannya menggunakan instrumen seperti kamera digital dan kuisioner. 3.4.2 Jenis data Pada penulisan paper ini digunakan data primer dan data sekunder. Data primer meliputi yang diperoleh sendiri dari hasil observasi berupa foto-foto, hasil wawancara serta informasi dari kuisioner. Data sekunder meliputi data-data

PUTU RUSDI ARIAWAN

36

teoritis yang tidak diperoleh sendiri pengumpulannya oleh penulis melainkan didapat dari berbagai sumber pustaka berupa buku, laporan dari instansi terkait, jurnal, dan internet yang relevan dengan permasalahan yang telah dirumuskan. 3.4.3 Analisis Data Akhirnya setelah data terkumpul, dilakukan diskusi untuk merumuskan hipotesis, menganalisis serta membahas masalah berdasarkan atas penelaahan kepustakaan dan observasi tersebut. Dalam penelitian ini, data-data dianalisis secara deskriptif. Data-data yang ada di dalam literatur dibahas dan dikaji ulang (studi literatur) untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid dan akurat. Sedangkan data-data yang diperoleh dari responden, informasi kuisioner serta observasi lapangan dibahas, dikaji dan ditarik genaralisasi deskripsi sehingga diperoleh kebenaran riil dari tujuan penelitian yang diharapkan. 3.5 Alur analisis Alur analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Mulai

Persiapan

Pemilihan Judul

Apakah Judul Sudah Ditentukan? ya Pencarian Literatur Penyusunan Laporan Penelitian tidak

tidak

Apakah Ada Kesalahan? ya Memperbaiki kesalahan

Selesai

Gambar 4. Alur Analisis Metodelogi

PUTU RUSDI ARIAWAN

37

BAB IV PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kondisi Tukad Badung 4.1.1 Keadaan Lingkungan di Sepanjang Tukad Badung Kondisi lingkungan Tukad Badung dari hulu sampai hilir secara umum adalah sebagai berikut : (1). Bagian Hulu (Bendung Mertagangga ke hulu). Pada bagian ini masih dominan daerah pertanian basah dan kering dan pemukiman. Keadaan pemukiman di sepanjang tepi Tukad Badung masih terbilang normal dalan arti tidak banyak bangunan-bangunan merapat ke tepi sungai. Belum ada gangguan bangunan dan bahayanya terhadap tepi sungai maupun terhadap sungainya sendiri.. (2). Daerah dari Bendung Mertagangga sampai Bendung Gerak Tukad Badung. Daerah ini merupakan daerah pemukiman yang cukup padat, diantaranya ada beberapa bangunan yang berdekat dengan tepi sungai dan sebagian dinding sungainya agak rendah sehingga masih kena jangkauan banjir. (3). Daerah dari Bendung Gerak Tukad Badung sampai ke pantai. Daerah ini di beberapa bagian masih berupa sawah dan tegalan walaupun di beberapa tempat sudah merupakan daerah pemukiman. Di muara sungai yang berupa daerah rawa, telah dibangun waduk muara (estuary reservoir) guna menampung air yang diperlukan sebagai air baku daerah sekitarnya. Pada umumnya pembuangan limbah rumah tangga telah menggunakan septiktank, namun masih banyak yang membuang ke badan sungai. Bagi pembangunan yang baru, pada umumnya telah menyediakan ruang bebas antara bangunan dan tepi sungai sebagai cadangan sempadan sungai. Penduduk yang bermukim di sepanjang Tukad Badung, adalah penduduk Kodya Denpasar yang termasuk di dalam desa atau kelurahan. Pada batasan areal sungai masalah yang dihadapi adalah jarak bangunan yang terletak terlalu dekat dengan tepi sungai, terjadinya penyempitan dan pelebaran sungai di beberapa tempat terutama di Suci, Pekambingan, Beraban dan Jematang. Hal ini terjadi karena bantaran sungai dan alirannya digunakan sebagai

PUTU RUSDI ARIAWAN

38

pembuangan sampah serta rusaknya bantaran sungai seperti penebangan pohon, penggalian tanah, penggalian pasir dan pembuatan DAM. Dengan bertambahnya kunjungan wisatawan baik nusantara maupun asing ke Bali khususnya Denpasar dan sekitarnya, akan bertambah pula segala kebutuhan yang perlu disediakan. Karenanya untuk nemenuhi kebutuhan itu, berkembang pula segala usaha dan industri di sekitar Kota Denpasar. Usaha dan industri tersebut banyak mengambil lokasi di seputar Tukad Badung. Dan karena pengolahan limbahnya belum sempurna, pembuangan limbah yang sampai mengalir ke badan sungai menyebabkan adanya pencemaran. Disamping pencemaran terjadi akibat adanya buangan limbah rumah tangga dari pusat-pusat pemukinan di sepanjang sungai. Hasil pantauan oleh unit Pengujian Kanwil PU Prop. Bali, kualitas air limbahnya dibandingkan dengan baku mutu air limbah untuk golongan I adalah sebagai berikut (1) Kadar PH berkisar antara 5-10 mg/1, sedang untuk baku mutu golongan I diisyaratkan sebesar 6-9 mg/1. Kebanyakan sample yang diambil berada di atas ambang batas. (2) Kadar COD, berkisar antara 26,40. - 8100. mg/l, sedang untuk baku golongan I disyaratkkan sebsar 40 mg/l. Hampir semua sample yang diambil berada di atas ambang batas. (3) Kadar BOD, berkisar antara 11 - 790 mg/l, sedang untuk baku mutu golongan I disyaratkan sebesar 20 mg/1. Hampir seluruh sample yang diambil berada di atas ambang batas. (4) Kadar Detergen, berkisar antara 0,01 - 0,57 mg/1, sedang untuk baku mutu golongan I disyaratkan sebesar 0,5 mg/1. Beberapa sample yang diambil berada di atas ambang batas. Ini berarti limbah usaha dan industri di daerah Tukad Badung, memberikan kontribusi cukup besar bagi pencemaran air Tukad Badung. Berdasarkan hasil penelitian, belakangan ini kondisi BOD atau kandungan oksigen dalam air untuk mengurai unsur organik di hulu Tukad Badung memang mulai membaik dari 25,9 ppm menjadi 10,25 ppm. Sedangkan, di bagian tengah dan hilir justru sebaliknya. Kondisi ini makin parah jika dilihat dari kandungan

PUTU RUSDI ARIAWAN

39

kimia dalam air yang dibutuhkan untuk mengurai zat kimia (COD). 'Semakin tinggi nilai BOD cenderung menunjukkan telah terjadi pencemaran bahan organik. Sedangkan makin tinggi nilai COD, mengindikasikan telah terjadi pencemaran bahan organik dan kimia yang tinggi di sungai. (Kadis Lingkungan Hidup Kota Denpasar IGA Gede Suardana Wetan) Bahkan, kandungan Nitrit (NO2) di Tukad Badung berdasarkan uji kelayakan terakhir sempat melampaui standar baku mutu air. Pencemaran lain yang perlu diwaspadai di Tukad Badung adalah coliform dan ecoli. Ini layak diperhatikan, mengingat ada indikasi pembuangan limbah kamar mandi dan kotoran ternak langsung diarahkan ke sungai, tanpa diproses lebih awal. Baku mutu air di Tukad Badung tergolong memprihatinkan. Hasil penelitian Gede Suarjana (Ilmu Lingkungan Unud, 2003) menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan kualitas air Tukad Badung secara kontinu. Hal itu disebabkan oleh pembuangan limbah masyarakat sebesar 311.928,82 liter/hari, membuat kualitas air Tukad Badung yang berklasifikasi kelas I di hulu berubah menjadi kelas II di bagian hilir. Hal itu akan makin memburuk sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk Kota Denpasar yang ñ 3% per tahun tanpa dibarengi perubahan perilaku. Usaha-usaha yang menghasilkan limbah belum sadar melakukan pengolahan limbah secara benar, sehingga air sungai yang debitnya mengecil menjadi makin pekat oleh unsurunsur pencemar. Adanya banyak bengkel yang beroperasi di pinggir-pinggir jalan juga membuat sisa-sisa oli dan minyak meluber ke sungai saat hujan. Ini merupakan masalah serius dalam upaya menuju sanitasi lingkungan air. Padahal air bagi warga kota merupakan barang mahal. Terjadinya penurunan kuantitas air sungai terjadi karena empat hal yaitu : 1. Menurunnya debit mantap air 2. Semakin jauhnya pengaruh pasang air laut ke arah hulu sungai 3. Sedimantasi yang mengendap di dasar sungai akibat aliran airnya mengandung padatan-padatan yang cukup banyak 4. Tanaman-tanaman di hulu yang berdaya serap tinggi mulai berkurang

PUTU RUSDI ARIAWAN

40

Sedangkan penurunan kualitas air sungai disebabkan oleh meningkatnya kadar polutan akibat sumber pencemaran air sungai dimana sumber pencemaran tersebut disebabkan oleh limbah industri, limbah pemukiman, limbah pertanian dan sisa sampah yang tidak terangkut serta terkumpul di tempat pembuangan sementara (TPS) maupun tempat pembuangan akhir (TPA).0.00% 4.76% 19.04% 0.00% 19.04%

9.53% 28.57% 19.04%

Baik Sekali Cukup Baik Agak Buruk Buruk

Baik Agak Baik Cukup Buruk Buruk Sekali

Gambar 5. Persentase Kondisi Lingkungan di Sepanjang Tukad Badung

Berdasarkan data di atas maka dapat disimpulkan bahwa kondisi lingkungan di sepanjang Tukad Badung menurut pendapat dari para responden adalah berada dalam kondisi buruk yaitu sebesar 28,57 %. Hal ini bertolak pada alasan bahwa kondisi air yang masih buruk adalah sebesar 26,32 % diikuti oleh alasan banyaknya sampah yang masih bermasalah bagi masyarakat adalah

sebesar 18,42 %. Adapun persentase alasan yang dikemukakan oleh para responden dalam menyimpulkan kondisi umum lingkungan di sepanjang Tukad Badung dapat dilihat pada tabel berikut : Alasan 1. Lingkungan mulai bersih 2. Warna/kondisi air kotor 3. Lingkungan kotor 4. Pemandangan Buruk 5. Banyak polusiPersentase

Alasan 7. Bau Busuk 8. Bisa untuk mancing 9. Kelancaran air buruk 10. Penghijauan mulai ada 11. Upaya pemerintah mulai baik

Persentase

6. Banyak sampah

12. Aktivitas masyarakat (buang sampah, pakai mandi)

Sedangkan ada beberapa responden yaitu sebesar 19,04 % yang mengemukakan

PUTU RUSDI ARIAWAN

41

bahwa kondisi Tukad Badung sudah agak baik. Hal ini dikarenakan oleh mulai meningkatnya upaya yang telah dilakukan pemerintah yaitu sebesar ....% menurut alasan para responden. Berdasarkan data dari para responden menunjukkan bahwa 4,76 % masyarakat mengkonsumsi air dari Tukad Badung (khususnya untuk mandi) sedangkan 85,71 % responden tidak mengkonsumsi air dari Tukad Badung melainkan dari air PAM atau air sumur. Sedangkan 9,52 % responden menjawab tidak tahu apakah mereka mengkonsumsi Tukad Badung atau tidak. Tidak ada satupun responden yang mengungkapkan adanya dampak dari pengkonsumsian air dari Tukad Badung. Sebesar 95,24 % responden cenderung tidak tahu ada tidaknya dampak dari pengkonsumsian air Tukad Badung. Selain itu masyarakat yang mengkonsumsi ikan/hasil panen lainnya dari Tukad Badung yaitu sebesar 19,04 % mengemukakan tidak adanya dampak buruk dari pengkonsusian tersebut. Sedangkan bagi yang tidak mengkonsumsi (61,9 %) maupun yang tidak tahu apakah mereka mengkonsumsi (19,04 %) cenderung tidak tahu (90,47 %) adanya dampak pengkonsumsian tersebut.

4.1.2 Kondisi Penanganan Masalah Lingkungan di Sepanjang Tukad Badung Adapun penanganan dari pemerintah diantaranya adalah sebagai berikut 1. Pemerintah pusat telah menetapkan prokasih (program kali bersih) untuk mengatasi persoalan sungai. 2. Di Bali yang notabene sungainya tergolong kecil, pelaksanaan prokasih baru dimulai pada tahun 1990. Saat ini pemerintah melalui instansi terkait(Dinas Pekerjaan Umum/PU) sedangkan melaksanakan prokasih 2000/2005. Berdasarkan surat keputusan Gubernur No.68 tahun 1995 pemerintah menetapkan dua sungai sasaran prokasih yaitu Tukad Badung dan Tukad Teba, dengan alasan kedua sungai itu penuruna kualitas airnya relatif tinggi(jauh melewati batas baku mutu air normal). Selain tiu terkait dengan pemanfaatn Tukad Badung sebagai explory DAM untuk air minum. Pemerintah juga berkepentingan untuk mempersiapkan tersebut sebagai paket wisata air(city tour). Bahkan tahun lalu sudah mulai disebar benih ikan.

PUTU RUSDI ARIAWAN

42

3. Penyediaan fasilitas serta pengarahan ke masyarakat guna meningkatkan kesadaran tentang kebersihan lingkungan. Yang masih bermasalah : 1. pasalnya usaha-usaha yang dilakukan prokasih selama ini ternyata salah bidik. Bukannya nmengatasi masalah pengolahan limbah sebelum dibuang ke sungai tetapi justru mengatasi jumlah produsen limbah yang bermukim sepanjang sungai. Contohnya penertiban terhadap industri kecil di sepanjang sungai, dengan menyita alat-alat produksi mereka, disertai dengan penebusan alat tersebut yang cukup mahal. Namun, polutan yang berbahaya yang justru diproduksi dari hotel dan industri ternyata tidak disentuh petugas tramtib. Ini menunjukkan pemerintah salah orientasi dalam mewujudkan prokasih. 2. kondisi air tukad badung seperti saat ini dengan kualitas dan kuantitas yang turun tentu sangat tidak efektif. Justru penyebaran benih ikan itu secara tak langsung bisa meracuni masyrakat yang mengkonsumsinya karena ikan-ikan itu terkontaminasi polutan. 3. Pemerintah juga dinilai terlalu kaku dalam mengatasi masalah pencemaran. Undang-undang dan perturan yang telah ada hanya sebatas formalitas, m,asyarakat pun seenaknya melakukan pelanggaran yang akhirnya kesadaran tentang kebersihan lingkungan terabaikan. Tukad Badung telah menelan ratusan juta rupiah APBD Kota Denpasar baik untuk program kali bersih atau penataan alur sungai. Namun, Tukad Badung tetap saja menjadi tong sampah mengalir yang kerap menampung limbah dan tinja yang dibuang sesuka hati warganya. Tukad Badung, persis membelah jantung kota. Apalagi di kawasan itu, banyak melintas wisatawan asing yang melakukan wisata perkotaan (city tour). Komisi D mengaku sudah berulang kali berkoordinasi dalam penataan proyek ini dengan sidak ke lokasi. Buktinya, pelaksanaannya tetap ngotot dan tanggul yang ada tetap saja dibangun rendah. Tanggul yang rendah pada musim hujan jelas akan disapu air sehingga untuk menyulap Tukad Badung menjadi objek city tour hanya impian. ''Penggagas hendaknya memilih tanamam hias yang sesuai dengan tekstur tanah dan posisi Tukad Badung. Bukan memilih kangkung,'' sindirnya.

PUTU RUSDI ARIAWAN

43

Supartha Yuma juga menilai proyek penataan Tukad Badung tahun anggaran 2002 tergolong mubazir dilihat dari fungsi kepariwisataan. harus ada koordinasi antarinstansi jika ingin benar-benar mengelola Tukad Badung sebagai aset yang dibanggakan warga kota. Bahkan, versi Mohamad Hadi, kini masih ada pedagang yang kucing-kucingan membuang sampahnya ke alur Tukad Badung. Tatkala Drs. Made Suwendha diangkat menjadi Walikota Denpasar, sekitar empat tahun lalu, pembenahan Tukad Badung ditempatkannya sebagai prioritas yang tinggi, untuk mendapatkan perhatian dan penataan. "Kami mengerahkan seluruh masyarakat untuk ikut membersihkan Tukad Badung," katanya. Setelah badan sungai dapat dibersihkan dan ditata, menyusul penduduk di sekitar alur sungai ditertibkan, sehingga di pinggirnya mampu dibangun jalan inspeksi yang beraspal dan dapat dilalui kendaraan roda empat. Itulah kelebihan penataan Tukad Badung. Kalau di Yogya, di Kali Code, jalan inspeksinya hanya merupakan jalan setapak. Sedangkan di Tukad Badung, jalan inspeksinya berupa jalan raya beraspal. Sehingga itu sekaligus sebagai jalan alternatif, kalau terjadi kemacetan lalu lintas di pusat kota (Jalan Hassanudin, Jalan Sulawesi, dan sekitarnya). Gubernur Bali Prof. Dr. Ida Bagus Oka, yang melakukan inspeksi di Kodya Denpasar beberapa waktu lalu menyatakan kagum dengan partisipasi masyarakat kota, yang ikut berperan menata Tukad Badung. Pihak walikota hanya menganggarkan Rp 50 juta untuk penataan, pengerukan, dan pembuatan jalan inspeksi itu, namun swadaya masyarakat mencapai Rp 600 juta. Itu berupa lahan milik masyarakat, yang direlakan untuk jalan inspeksi. Sehingga kini, sebagian Tukad Badung, tidak lagi sebagai halaman belakang perumahan. Tapi sebaliknya. Gubernur Bali dan tim pembina pembangunan Daerah Bali, yang diantar Walikota Made Suwendha, berjalan kaki di sepanjang jalan inspeksi yang telah dibangun. Mereka bercakap-cakap dengan penduduk sekitar sungai. "Tolong ikut jaga wajah sungai ini," kata Gubernur Oka kepada warga. Made Suwendha mengatakan, tidak gampang menyadarkan penduduk yang sudah puluhan tahun hidup dalam keadaan kumuh, dan yang sudah terbiasa memanfaatkan Tukad Badung sebagai tempat pembuangan kotoran rumah tangga

PUTU RUSDI ARIAWAN

44

dan kotoran manusia. "Kami minta kepada aparat untuk melakukan pendekatan secara manusiawi," kata walikota. Hasilnya? Tidak mengecewakan. Sampai dengan akhir 1996, telah mampu ditertibkan 10.723 rumah kumuh, tanpa gejolak. Namun diakui, sukses penataan rumah kumuh di suatu kawasan, tanpa disadari muncul lagi perumahan kumuh di kawasan lain. "Pembangunan perumahan kumuh oleh masyarakat lebih cepat dari langkah-langkah yang kami ambil," kata Made. Oleh karenanya, ia bertekad mengambil langkah-langkah yang lebih intensif. Ketika Gubernur Bali meninjau, koresponden Mutiara melihat, penduduk sekitar Tukad Badung menggunakan pipa-pipa air yang cukup panjang untuk membuang kotoran ke Tukad Badung. Jadi, ya, sami mawon. Bagaimana ini? Walikota Drs. Made Suwendha mengatakan, pendidikan terhadap masyarakat kumuh tidak dapat dilaksanakan sekaligus. Ia bersyukur, penduduk sudah mau menjauh dari tepi sungai, dan merelakan pembangunan jalan inspeksi. "Kita harus bekerja pelan-pelan," katanya lagi. Setelah sempadan sungai ditata, kemudian mendidik mereka membuat lubang WC, sehingga tidak membuang kotoran ke sungai melalui pipa. Petugas yang menata Tukad Badung mengatakan, masyarakat yang berdomisili di tepi Tukad Badung, pada umumnya pedagang kecil dan banyak pula penjudi. "Ketika kami bekerja di sini, mereka enak saja leha-leha mengelus-elus (Bali: ngecel) ayam aduan," katanya. Lalu, bagaimana sikap kita? "Ya, kita harus bersabar, dan selalu melakukan pendekatan dengan baik-baik. Sehingga tidak ada gejolak. Karena memang demikianlah pesan Pak Wali," kata petugas itu. Bagaimana riwayatmu nanti? Itulah pertanyaan yang harus dijawab. Karena kini, investasi yang ditanamkan di Tukad Badung, mencapai miliaran rupiah. Bukan saja pelaksanaan penataan di sempadannya, namun hilir sungai, telah akan dimanfaatkan bagi pengembangan air minum, dengan membangun sebuah dam. Rencananya air yang ditampung pada dam di hilir Tukad Badung, akan diolah, dan dimanfaatkan untuk penyediaan air bersih bagi hotel-hotel internasional di kawasan Bukit Jimbaran, Pecatu, dan lain-lain di ujung Bali Selatan yang berkapur.

PUTU RUSDI ARIAWAN

45

Ini berarti, dengan teknologi yang sudah berkembang, air Tukad Badung yang di hulu telah tercemar, ternyata di hilir mampu diolah untuk air bersih (air minum). Suatu teknologi yang sangat mengagumkan. Pada satu dekade yang akan datang, wajah Tukad Badung akan semakin cantik dan akan memperindah wajah Kota Denpasar di bagian hulu, sedangkan airnya di bagian hilir, diolah untuk air minum untuk wisatawan. Tercatat, investasi yang ditanamkan di Tukad Badung sekitar 10 miliar. Kecuali untuk penataan sempadan, juga biaya pembangunan jembatan sekitar Rp 1,5 miliar, pengelolaan sumber air dan penanggulangan banjar Rp 1,5 miliar, proyek penyediaan air baku dari Tukad Badung bernilai lebih dari Rp 1 miliar, pembuatan trasharck senilai Rp 2,5 miliar, perbaikan feder canal senilai Rp 1,8 miliar, dan lain-lain. Semua itu membuktikan betapa Tukad Badung di tengah kota ini, mendapat perhatian yang serius. Sementara ini penghijauan di tebing sungai sudah mulai dilaksanakan di kawasan tepi Tukad Badung. Misalnya di kawasan Jalan Gatot Subroto. Tindakan ini juga penting, karena dengan memanfaatkan tepi Tukad Badung untuk kawasan hijau (mungkin sebagai kawasan hijau kota), kalangan tertentu tidak akan berani menyerobot lahan itu. Sungai yang melintas di jalur kota hendaknya dijadikan sarana untuk menunjang kenyamanan hidup Wali Kota Denpasar Puspayoga mengakui ada banyak hal yang harus dibina khususnya mentalitas warga dalam menjaga alur sungai. Adanya pengetatan aturan membuang limbah ke sungai diharapkan membuat aksi buang limbah sembarangan dapat ditekan. Dalam konteks ini peran serta masyarakat adat layak diakomodasi. Pemberian sanksi terhadap warga yang membuang limbah ke sungai perlu diberlakukan demi terjaganya sanitasi lingkungan sungai termasuk kualitas air di Denpasar Menengok ke belakang, penataan Tukad Badung sebenarnya sudah dimulai sejak awal 1980-an. Ditandai dengan pelebaran badan sungai, pengerukan dan senderisasi. Kemudian secara berkelanjutan berlangsung hingga akhir 2002. Sehingga, hampir seluruh bagian Tukad Badung di kedua sisinya telah disenderisasi (pengerasan tebing sungai dengan membangun senderan permanen). Tukad Badung dulunya tak selebar sekarang ini, pada beberapa bagian ditumbuhi

PUTU RUSDI ARIAWAN

46

pohon-pohon besar, sehingga tak ubahnya sungai-sungai besar yang biasa terlihat di pedesaan. Pembangunan senderan ini dilanjutkan dengan pembangunan jalan inspeksi pada beberapa ruas yang masih memungkinkan. Secara garis besar, penataan sungai kota yang komprehensif dapat dilakukan dalam tiga program -(1) penataan air sungai, (2) penataan kawasan bantaran sungai, dan (3) penataan masyarakat bantaran sungai. Pada ketiga hal ini, pemerintah kabupaten/kota tetap menjadi motor penggeraknya. 1. Penataan air sungai Penataan ini berupaya mempertahankan kebersihan air sungai dan menjaga kelancaran pengerakan air sungai. Menciptakan Tukad Badung yang benar-benar bersih dan sampah sungai nampaknya sulit, karena ini berpulang pada kedisiplinan warga. Di sini terlihat upaya gigih pihak kebersihan kota Denpasar yang harus setiap hari turun sungai membersihkan, menjaring dan menaikkan sampah. Tinggal perlu dicarikan lokasi tepat untuk menaikkan sampah sungai agar tidak meluber ke jalan dan menganggu keindahan kota. Secara periodik perlu diadakan pengerukan untuk menjaga kedalaman sungai yang optimal. Melihat kondisi debit air Tukad Badung yang kecil, sementara pelebaran sungai dibuat untuk mengantisipasi limpahan air saat musim hujan, pada musim kemarau lebar sungai jadi mubazir. Lumpur sungai terlihat dan sampah menepi ke pinggir sungai. Pemkot mensiasati dengan kanalisasi. Di tengah sungai dikeruk dan diperdalam, sementara tanah kerukan digeser ke samping kanal, sehingga terlihat ada sungai kecil di Tukad Badung. Lahan hijau di bawah sungai di kedua tepi kanal. Metode ini cukup akurat memperlancar jalannya air dan mempermudah pembersihan rutin sungai. Layaknya petak-petak rumput di pinggiran sungai. Petak itu dipisahkan oleh alur got menuju sungai. Kejelian Pemkot membangun ini patut dipuji. Dengan kanalisasi, justru didapat beberapa kemudahan. Pertama,

kemudahan dalam pembersihan serta pengontrolan sampah. Kedua, pergerakan air lancar. Ketiga, keindahan dan kenyamanan. Sebelumnya pembangunan kanal sempat direncanakan untuk penanaman kangkung darat, sehingga bisa dimanfaatkan masyarakat. Namun dalam perkembangannya berubah menjadi lahan rumput hijau. Lahan ini akhirnya dimanfaatkan oleh masyarakat yang gemar

PUTU RUSDI ARIAWAN

47

memancing. Penataan semacam ini dapat dilihat di selatan Hotel Raya, Jalan Hasanudin Denpasar. Ada baiknya ke depan untuk renovasi atau pembangunan pada senderan pada sisi tukad Badung lainnya perlu dikembangkan bentuk fisik senderan sungai yang tak harus miring, terlebih dengan sudut kemiringan yang tajam, justru dibuat ruang/tempat bagi pot bunga. Ini penting juga untuk keselamatan bagi masyarakat bantaran sungai. 2. Penataan kawasan bantaran sungai Penataan ini ditujukan untuk membangun sebuah keserasian antara sungai, senderan dan lingkungan sekitarnya. Upaya yang dilakukan dengan pembangunan jalan inspeksi dan taman di pinggir sungai. Termasuk di dalamnya penataan perumahan kumuh di sepanjang bantaran sungai. Pada kondisi Tukad Badung dan Tukad Teba yang terdapat banyak sampah, Pemkot bersiasat "menyembunyikan" atau menutupi pemandangan sungai ini dari penglihatan umum masyarakat yang melintasi jalan kota. Green belt atau sabuk hijau tanaman menjadi pilihan guna meminimalisir wajah sungai yang tidak mengenakkan. Pinggiran sungai yang berdampingan langsung dengan jalan raya ditanami tumbuh-tumbuhan yang terdiri dari jenis pohon perdu dan tumbuhan peneduh. Upaya ini menghasilkan taman mini yang hijau memanjang. Pandangan pemakai jalan raya bisa dibuat "teduh" dengan kehadiran taman ini. Hanya sayang upaya ini kurang dibarengi mekanisme perawatan yang baik. Di dalamnya terkandung aspek pemeliharaan rutin berupa penyiraman, perawatan dan peremajaan. Peremajaan dilakukan dengan penggantian tanaman green belt dengan jenis dan variasi baru, namun masih dalam kelompok perdu dan peneduh. Tujuannya, menghadirkan suasana keindahan taman dan terlihat makin variatif. Sebab yang terjadi, karena tumbuh-tumbuhan ini berada langsung di tepi jalan, maka pada daun, ranting dan dahannya menumpuk debu, sampah dan sisa-sisa pembuangan knalpot motor. Hal lain yang perlu diperhatikan, sering kali tumbuhan pada taman kecil di pinggir jalan ini dibiarkan tumbuh liar, tak terurus. Jika ini tidak dilakukan perawatan dengan seksama, bukan keindahan yang didapatkan, justru taman yang kotor dan kusam. Ini juga akan mengganggu estetika pada fasilitas publik. Untuk perawatan, terutama untuk menghindarkan tanaman dari kerusakan yang

PUTU RUSDI ARIAWAN

48

diakibatkan alam, injakan pejalan kaki dan tangan-tangan jahil yang keras terjadi pada taman publik, pihak Pemkot membuatkan pagar besi mengelilingi taman. Dengan pagar besi ini, tumbuhan taman hidup dengan baik dan efektif untuk keamanan tanaman. Upaya lain yang ditempuh Pemkot untuk meminimalisir kesan kotor sungai ialah upaya mendadani Tukad Badung dengan taman bunga. Walau belum pada semua pinggiran sungai, terutama aliran sungai yang terletak di selatan Hotel Raya Jalan Hasanudin telah dibuatkan taman bunga di bantaran sungai. Pot beton ini dibuat persis pada bibir atas senderan Tukad Badung. Jenis pohon yang ditanam di antaranya jenis bunga-bungaan yang didominasi jenis bunga kertas (bougenvile). Hadirnya pot bunga ini lumayan memberikan kesegaran dan mereduksi pemandangan kumuh yang seringkali menghiasi bantaran sungai. Kini, upaya mendadani pinggiran Tukad Badung dilakukan pula secara sporadis oleh beberapa warga yang memiliki rumah tinggal di pinggiran Tukad Badung. Senderan sungai yang miring monoton, mereka modifikasi dengan membangun pot-pot bunga. Coba perhatikan di wilayah Banjar Buagan di Jalan Imam Bonjol yang wilayah banjar-nya dibelah oleh Tukad Badung. Selain secara infividu memberikan keasrian bagi halaman rumah warga bersangkutan, juga memberikan kontribusi positif bagi penataan Tukad Badung. Ide semacam ini merupakan inisiatif konstruktif warga. Artinya, warga memiliki kesadaran untuk ikut menata sungai dan kawasan bantarannya. Mereka memiliki keinginan agar Tukad Badung selalu terlihat bersih dan indah. Terlebih pada beberapa banjar yang berdampingan dengan Tukad Badung, sungai dimanfaatkan untuk kegiatan atraktif. Misalkan acara 17 Agustusan, Tukad Badung misalkan praktis digunakan sebagai media utama pesta rakyat dengan menggelar lomba memancing, kano race ataukah tarik tambang air. Upaya-upaya sporadis masyarakat bisa disikapi dengan upaya terprogram Pemkot terhadap pembangunan keindahan Tukad Badung. Ini untuk mendapatkan penataan yang lebih terencana dan terpadu. Upaya sporadis itu juga menandakan formula terhadap penataan Tukad Badung belumlah ditemukan secara tepat. Masih terbuka ruang bagi masyarakat ikut rembug memikirkan format fisik penataan Tukad Badung.

PUTU RUSDI ARIAWAN

49

3. Penataan masyarakat bantaran sungai Penataan ini merupakan upaya nonfisik dan lebih pada membangun kesadaran kolektif warga terhadap keberadaan sungai dan arti pentingnya bagi kehidupan kota. Sosialisasi peraturan daerah (Perda) tentang kebersihan dan ketertiban mesti terus dilakukan, secara simultan mengevaluasi dan

memperbaikinya. Penataan ini dimaksudkan memberikan pendidikan dan pemahaman kepada masyarakat di sepanjang bantaran sungai untuk secara bersama-sama memelihara dan menjaga keberadaan sungai. Tak hanya lewat papan pengumuman belaka. Minimal hasil yang ingin diperoleh dari masyarakat adalah kedisiplinan untuk tidak lagi membuang sampah ke sungai. Pemkot dalam penataan ini harus memiliki "nafas panjang". Sebab, usaha ini membutuhkan waktu panjang untuk menyadarkan masyarakat. Meski sangat sulit mewujudkan Tukad Badung sebagai objek wisata kota, namun ada sisi positif yang dapat diambil. Invisible point-nya justru terletak gerakan kebersihan sungai. Hal yang sangat sulit diwujudkan Pemkot yang memiliki sungai kota di Indonesia dengan tingkat kesadaran masyarakat yang masih kecil dan peraturan yang sulit ditegakkan. Dengan "roh" objek wisata kota, penataan Tukad Badung secara fisik dapat dilakukan menuju sungai kota yang bersih dan indah. Pengelolaan sampah sungai yang efektif, efisien dan terkontrol. Tinggal bagaimana upaya meminimalisir keberadaan kawasan kumuh yang masih banyak terlihat di bantaran sungai, meski letaknya jauh dari jalan protokoler kota. Terpenting adalah menumbuhkan rasa memiliki warga pada sungai kota. Penanganan limbah organik, anorganik dan kimia di Tukad Badung memerlukan strategi dan kajian yang intensif.

4.2 Program Penanganan Terpadu pencemaran sungai di Pulau Dewata itu jika dibiarkan akan merusak kelestarian perairan pantainya yang sejauh ini diandalkan sebagai aset wisatanya. Tingginya potensi pencemaran air di Denpasar ini, menurut Suardana Wetan, akibat posisi geografis Denpasar sebagai pusat kota. Denpasar yang lokasinya berada di bagian hilir sungai akhirnya menampung semua limpahan yang dibuang di hulu sungai. Ia memastikan dari sejumlah sungai yang ada, Tukad Badung

PUTU RUSDI ARIAWAN

50

masih sangat berat beban pencemarannya. Menyadari kondisi ini, warga harus kembali disadarkan bahwa sungai bukanlah tong sampah mengalir yang menjadi tempat seenaknya membuang sampah. Sungai yang melintas di jalur kota hendaknya dijadikan sarana untuk menunjang kenyamanan hidup. Atas pertimbangan bahwa penyusunan Program Kerja Daerah PROKASIH 2005 akan mengacu kepada Rencana Induk PROKASIH 2005 maka pokok-pokok dari rencana induk tersebut dikutip sebagai risalah dalam pedoman ini. A. Visi PROKASIH Menjadikan PROKASIH sebagai institusi yang diakui dan dirujuk oleh pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) dalam upaya pengelolaan pengendalian pencemaran air yang efektif dan efisien. B. Misi PROKASIH 1. Mewujudkan keselarasan hubungan antara manusia dan lingkungannya. 2. Melestarikan fungsi lingkungan hidup khususnya lingkungan perairan sungai. 3. Meningkatkan sumber daya kelembagaan di bidang pengendalian pencemaran lingkungan. C. Tujuan PROKASIH 2005 Meningkatkan kualitas air sungai sampai mencapai tingkat mutu air yang terbaik, dan mengelola fungsi sempadan sungai sebagaimana mestinya, serta bagi

meningkatkan kedaya-gunaan dan kemanfaatan lingkungan sungai

kepentingan umum secara berkelanjutan, melalui upaya tindak kerja seraya meningkatkan sumber daya dan kapasitas kelembagaan di bidang pengendalian pencemaran air. Tujuan tersebut dapat diuraikan menjadi tiga tolok-ukur tujuan sebagai berikut : 1. Meningkatkan kualitas air sungai; 2. Meningkatkan fungsi, daya-guna dan hasil-guna lingkungan sungai; 3. Meningkatkan sumber daya dan kapasitas kelembagaan (institutional resources) di bidang pengendalian pencemaran air. D. Kebijaksanaan Pelaksanaan

1. Pengendalian dampak lingkungan sungai dilakukan dalam rangka : a. Peningkatan kesejahteraan manusia, sehingga manusia menjadi dimensi sentral dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan sungai;

PUTU RUSDI ARIAWAN

51

b. Hak setiap orang atas air sungai dengan kualitasnya yang terbaik; c. Kewajiban setiap orang untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan sungai. 2. Pengendalian pencemaran air dilakukan dengan : a. Mengutamakan upaya pencegahan dari pada penanggulangan; b. Menerapkan kombinasi instrumen kebijaksanaan (mix policy tools), baik yang bersifat pembinaan maupun yang bersifat upaya paksa berdasarkan peraturan perundang-undangan; c. Polluter Pays Principle, yaitu prinsip bahwa pihak yang menimbulkan limbah yang harus bertanggung jawab penuh terhadap pencemaran dan penurunan kualitas lingkungan yang ditimbulkannya; d. Memperhatikan praktek-praktek manajemen yang baik dan benar dengan memperhatikan tanggung jawab (accountability) bagi setiap pelakunya. 3. Pemanfaatan air, yang cenderung menjadi sumber daya alam yang semakin langka, dilakukan sebijaksana mungkin dengan memperhatikan pelestarian fungsi lingkungan, kepentingan umum dan generasi masa depan. 4. Penerapan teknologi bersih dalam kegiatan produksi dan konsumsi. 5. Pengembangan keberdayaan masyarakat melalui peningkatan ketersediaan informasi, pengetahuan, kesadaran, komitmen, dan kemampuan dalam pelestarian fungsi lingkungan sungai. F. Sasaran PROKASIH 2005 Ketiga tolok-ukur tujuan PROKASIH 2005, sebagaimana diuraikan sebelumnya, akan diwujudkan melalui pencapaian sasaran-sasaran yang dalam hal ini disebut dengan Sasaran PROKASIH 2005. Sasaran tersebut adalah seperti diuraikan berikut ini. 1. Sasaran dalam rangka pencapaian butir tujuan : Meningkatkan kualitas air sungai, meliputi : a. Menurunnya masukan beban pencemaran ke dalam sungai; b. Meningkatnya kapasitas konservasi air sungai. 2. Sasaran dalam rangka pencapaian butir tujuan : Meningkatkan daya-guna dan hasil-guna lingkungan sungai, meliputi :

PUTU RUSDI ARIAWAN

52

a.

Berfungsinya sempadan sungai sesuai dengan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan;

b. Meningkatnya

daya-guna

dan

hasil-guna

sempadan

sungai

bagi

kepentingan umum. 3. Sasaran dalam rangka pencapaian butir tujuan : Meningkatkan sumber daya dan kapasitas kelembagaan bidang pengendalian pencemaran air, meliputi : a. Ditetapkannya peraturan yang mengarah kepada kejelasan dan kepastian hukum di bidang pengendalian pencemaran air; b. Diwujudkannya pengorganisasian PROKASIH yang efektif dan efisien; c. Ditetapkannya Program Kerja Daerah PROKASIH 2005; d. Disusun dan ditetapkannya panduan/pedoman kerja operasional; e. Dicukupinya prasarana/sarana kerja minimal yang diperlukan untuk mendukung kegiatan PROKASIH; f. Dicukupinya anggaran minimal yang proporsional dengan masalah dan kemampuan Daerah; g. Meningkatnya PROKASIH; h. Diterbitkannya laporan dan publikasi secara baik dan berkala tentang upaya pengendalian pencemaran air. G. Ruang Lingkup Ruang lingkup program kerja PROKASIH meliputi tiga dimensi lingkup kerja, terdiri atas : lingkup waktunya (berupa rentang waktu tahapan kerja); lingkup kegiatannya (yang dikelompokkan dan dikemas sebagai paket-paket kegiatan); dan lingkup lokasi kerjanya (sesuai dengan kelompok sasaran dan paket kegiatannya). Uraian mengenai ketiga dimensi lingkup program kerja tersebut adalah sebagai berikut : 1. Lingkup Waktu : Rentang Waktu Tahapan Kerja kapasitas sumber daya manusia aparatur pelaksana

Lingkup rentang waktu tahapan kerja pelaksanaan PROKASIH dibagi menjadi dua rentang waktu, yaitu

PUTU RUSDI ARIAWAN

53

a. Program Kerja Jangka Menengah Lima Tahunan, yaitu perioda Tahun 2000 � 2005. b. Program Kerja Jangka Pendek Tahunan, yang dalam hal ini adalah program kerja yang tercermin dalam APBD dan APBN. 2. Lingkup Lokasi

Struktur lokasi kegiatan PROKASIH adalah terdiri atas lokasi-lokasi kegiatan dengan struktur sebagai berikut : a. Daerah Pengaliran Sungai (DPS) PROKASIH; b. Propinsi PROKASIH; c. Ruas Zona Kerja DPS PROKASIH; d. Kabupaten/Kota PROKASIH; e. Lokasi Kerja PROKASIH. 3. Lingkup Kegiatan : Paket-paket Kegiatan

Sasaran PROKASIH 2005 dicapai dengan menyelenggarakan kegiatan yang secara garis besar dapat dikelompokkan dan dikemas menjadi paket-paket kegiatan. Beberapa kemungkinan Paket Kegiatan Alternatif akan diuraikan dalam Bab IV. Disebut alternatif karena paket tersebut merupakan pilihan, yang pemilihannya dilakukan oleh tiap Pemerintah Daerah berdasarkan relevansinya dengan urgensi masalah spesifik pada lokasi yang bersangkutan. Selain itu, Pemerintah Daerah dapat menetapkan paket kegiatan lain yang tidak terdapat dalam pedoman ini. Untuk itu perlu dilakukan identifikasi mengenai tipologi masalahnya pada tiap ruas PROKASIH. 4.1 Efektivitas, strategi serta model keterpaduan yang tepat Strategi yang kembangkan antara lain sebagai berikut. 1. Pengembangan �aliansi strategis� dengan individu, lembaga, dan kelompok masyarakat, untuk meningkatkan komitmen masyarakat, bisnis, dan pemerintah dalam pengendalian pencemaran air. 2. Peningkatan keberdayaan masyarakat dalam berperan dan berperan-serta dalam pengendalian dampak lingkungan.

PUTU RUSDI ARIAWAN

54

3. Perluasan ruang lingkup PROKASIH 2005 sehingga mencakup ruas-ruas hulu, tengah, dan hilir sungai, serta daerah tangkapan airnya, baik daerah urban maupun daerah rural, kawasan budi-daya dan non budi-daya. 4. Perluasan ruang lingkup dilakukan dengan memperhatikan urgensi masalah dan kapasitas kelembagaan daerah. 5. Penerapan empat kaidah kerja (yang disingkat dengan �SAFE�) sebagai berikut : a. Simplifikasi (Simplification) b. Tanggung jawab (Accountability) c. Fokus (Focus) d. Penegakan (Enforcement) 6. Pentahapan pelaksanaan PROKASIH 2005 dimulai dengan tahap transisi, dari program kerja sebelumnya ke arah program kerja 2005. Diperkirakan tahap transisi tersebut memerlukan waktu sekitar dua tahun. Selama tahap transisi ini, dilakukan kegiatan persiapan dan pengembangan sistem, seperti misalnya: ketata-laksanaan, tatanan kelembagaan, sistim informasi, pendataan dan penyediaan informasi. 7. Promosi PROKASIH 2005 secara �high profile� melalui media cetak dan elektronik semaksimal mungkin.

PUTU RUSDI ARIAWAN

55

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan Berdasarkan apa yang telah diuraikan pada pembahasan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut : 1. Gambaran umum kondisi di sepanjang Tukad Badung meliputi antara lain :

2. Gambaran umum program Penanganan Terpadu 3. Efektivitas, strategi dan model keterpaduan

5.2. Saran-Saran 1. Upaya-upaya sporadis masyarakat bisa disikapi dengan upaya terprogram Pemkot terhadap pembangunan keindahan Tukad Badung. Ini untuk mendapatkan penataan yang lebih terencana dan terpadu. Upaya sporadis itu juga menandakan formula terhadap penataan Tukad Badung belumlah ditemukan secara tepat. Masih terbuka ruang bagi masyarakat ikut rembug memikirkan format fisik penataan Tukad Badung. 2. Sosialisasi dan penerapa Perda tentang kebersihan perlu lebih digiatkan secara kotinu, sehingga pembuangan limbah ke badan sungai Tukad Badung dapat ditekan sekecil mungkin. 3. penanganan limbah organik, anorganik dan kimia di Tukad Badung memerlukan strategi dan kajian yang intensif. Pengelolaan sampah sungai yang efektif, efisien dan terkontrol. 4. perencanaan drainase dimatangkan 5. upaya meminimalisir keberadaan kawasan kumuh yang masih banyak terlihat di bantaran sungai, meski letaknya jauh dari jalan protokoler kota. Terpenting adalah menumbuhkan rasa memiliki warga pada sungai kota. 6. hasil yang ingin diperoleh dari masyarakat adalah kedisiplinan untuk tidak lagi membuang sampah ke sungai 7. perlu dicarikan lokasi tepat untuk menaikkan sampah sungai agar tidak meluber ke jalan dan menganggu keindahan kota.

PUTU RUSDI ARIAWAN

56

PUTU RUSDI ARIAWAN

57

DAFTAR PUSTAKA

http://www.suarapembaruan.com/mutiara/News/1997/03/040397/Peristiw/peri s2/pe ris2.html Wayan Windia Kompas Online IN/LH: KMP Tercemar, 10 Sungai di Bali

apakabar@clark.net http://www.balipost.co.id/index.php Tukad Badung Hasilkan Dua Truk Sampah tiap Hari (044) http://www.balipost.co.id/index.html Tukad Badung Bagian ''City Tour'' Kangkung Tenggelam dan Pusat MCK (dir) http://www.balipost.co.id/index.html Penguasaan Sumber Air oleh Negara, Seberapa Urgensinya? A. Agung Dalem, S.T., M.T. http://www.lin.go.id/Info-RI_com-Portal Informasi dan Layanan Pemerintah Republik Indonesia.html Sanitasi Lingkungan di Kota Denpasar Pencemaran Air Terburuk di Bali (wil3/ch/bpol) http://www.balipost.co.id/index.html Upaya Penataan Sungai Kota, Tukad Badung sebagai Kasus jung iryana Laporan dari PPLH Bali Kliping.... Bappeda Bali

PUTU RUSDI ARIAWAN

58

BIODATA PENULIS

Nama TTL Agama

: Putu Rusdi Ariawan : Denpasar. 19 April 1990 : Hindu

Mahasiswa Teknik Elektro Unv. Udayana Email : turusdi.info@gmail.com www.facebook.com/turusdi

PUTU RUSDI ARIAWAN

59