31Bab 4 Rencana Struktur Ruang Wilayah

Bab 4 : Rencana Struktur Ruang Wilayah

RTRW Kabupaten Bondowoso Tahun 2011 2031

IV- 1

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Rencana Sistem Perkotaan Rencana Sistem Jaringan Prasarana

Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Bondowoso merupakan kerangka

tata ruang wilayah kabupaten yang tersusun atas konstelasi pusat-pusat kegiatan yang

berhierarki satu sama lain yang dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah

kabupaten terutama jaringan transportasi. Struktur ruang wilayah Kabupaten

Bondowoso yang akan diwujudkan guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah

kabupaten yang diinginkan, diupayakan dengan menetapkan rencana sistem

perkotaan (pusat pelayanan) dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten.

4.1 Rencana Sistem Perkotaan

Rencana sistem perkotaan merupakan inti pembentukan pusat pelayanan

wilayah Kabupaten Bondowoso, yang merupakan integrasi antara sistem perkotaan

dan sistem perdesaan.

4.1.1. Sistem Perkotaaan

Rencana Sistem Perkotaan Wilayah Kabupaten Bondowoso dimaksudkan untuk

mengetahui simpul kegiatan dalam wilayah yang mencakup : besaran dan sebarannya,

serta perannya dalam pengembangan wilayah kabupaten. Rencana sistem perkotaan

wilayah Kabupaten Bondowoso dapat dilihat pada tabel 4.2 dan peta 4.2.

1. Arahan Pengembangan Sistem Perkotaan Nasional dan Propinsi

Berdasarkan arahan kebijakan penataan ruang nasional dan propinsi, rencana

sistem perkotaan wilayah Kabupaten Bondowoso hendaknya didasarkan pada:

a. Kebijakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) pasal 11 ayat 1, mengatur Sistem

Perkotaan Nasional yang terbagi menjadi: Pusat Kegiatan Nasional (PKN),

Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Sedangkan

pada pasal 14 penetapan sistem perkotaan dilakukan dengan kriteria sebagai

berikut :

Pusat Kegiatan Nasional (PKN) ditetapkan dengan kriteria:

- kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul

utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan

internasional;



IV- 2

RENCANA STRUKTUR KEGIATAN WILAYAH (PKW) JEMBER DAN SEKITARNYA

- kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat

kegiatan industri dan jasa skala nasional atau yang melayani beberapa

provinsi; dan/atau


utama transportasi skala nasional atau melayani beberapa provinsi.

Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) ditetapkan dengan kriteria:


kedua kegiatan ekspor-impor yang mendukung PKN;


kegiatan industri dan jasa yang melayani skala provinsi atau beberapa

kabupaten; dan/atau


transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten.

Pusat Kegiatan Lokal (PKL) ditetapkan dengan kriteria:


kegiatan industri dan jasa yang melayani skala kabupaten atau

beberapa kecamatan;


transportasi yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan.

b. Berdasarkan Peraturan Daerah

Provinsi Jawa Timur tentang

RTRW Provinsi, menetapkan

bahwa Kabupaten Bondowoso

merupakan bagian Pusat

Kegiatan Wilayah (PKW)

Perkotaan Jember dan

merupakan Pusat Kegiatan

Lokal (PKL). Lebih jelasya

disajikan pada gambar

disamping dan tabel dibawah.

GAMBAR 4.1.

DIAGRAM STRUKTUR PKW

JEMBER DAN SEKITARNYA

Sumber : RTRW Prov. Jawa Timur



IV- 3

TABEL 4.1

ARAHAN FUNGSI PUSAT KAGIATAN WILAYAH (PKW) JEMBER DAN SEKITARNYA VII. Jember dan Sekitarnya Pertanian tanaman pangan, hortikultura,

perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan, pertambangan, pendidikan, kesehatan dan pariwisata

1. Perkotaan Jember Pusat pemerintahan, perdagangan, jasa, Pendidikan, dan kesehatan

a. Fasilitas pemerintahan : Kantor Kota/Kabupaten Polres/Polresta

b. Fasilitas perdagangan : Pengembangan pasar modern Pengembangan pasar tradisional Pengembangan ruko dan pertokoan

c. Fasilitas jasa : Lembaga keuangan (Bank, koperasi)

d. Fasilitas pendidikan : Akademi/Perguruan Tinggi (PT)

e. Fasilitas kesehatan : Pengembangan rumah sakit pemerintah tipe B Rumah sakit swasta Puskesmas rawat inap

Pengembangan jalan arteri primer Pengembangan jalan arteri primer poros Selatan

sebagai JLS Pengembangan jalan kolektor primer pengembangan transportasi udara (bandara regional) Rencana pengembangan pelabuhan perikanan di PPI

Puger Pengembangan jalur komuter perkeretaapian dan

pengembangan rel perkeretaapian double track

2. Perkotaan Bondowoso Pusat pemerintahan, perdagangan, jasa, Pendidikan, kesehatan, dan pariwisata


b. Fasilitas perdagangan : Revitalisasi pasar tradisional Pengembangan pasar umum

c. Fasilitas jasa : Lembaga keuangan (Bank, koperasi)

d. Fasilitas pendidikan : SMA/MA/SMK

e. Fasilitas kesehatan : Pengembangan rumah sakit pemerintah tipe C Rumah sakit swasta Puskesmas rawat inap

f. Fasilitas wisata : Pengembangan dan peningkatan fasilitas obyek

wisata

Pengembangan jalan kolektor primer Pengembangan jaringan jalan Akses jalan menuju kawasan wisata ijen Pengembangan jalur perkeretaapian Jember

Bondowoso Situbondo Panarukan Rencana pengembangan Bendungan

3. Perkotaan Situbondo Pusat pemerintahan, agroindustri, perdagangan, jasa, pendidikan, kesehatan, dan pariwisata


b. Fasilitas agroindustri : Agroindustri Pusat informasi pertanian Fasilitas penunjang agrobis

c. Fasilitas perdagangan :

Pengembangan jaringan jalan jalan tol Pembuatan waduk-waduk kecil Peningkatan jalaur Kerata api Optimalisasi pelabuhan di Situbondo sebagai pelabuhan

perikanan laut, penyeberangan Pengembangan PLTU Pengembangan terminal kelas B

Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur

c. Berdasarkan Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

(RTRWK) dari Kementrian Pekerjaan Umum, untuk rencana struktur wilayah

kabupaten dirumuskan dengan kriteria:

Mengekomodasi rencana struktur ruang nasional, rencana struktur ruang

wilayah propinsi dan memperhatikan rencana struktur ruang

kabupaten/kota yang berbatasan;

Jelas, realistis dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu

perencanaan pada kabupaten bersangkutan;

Pusat-pusat permukiman yang ditetapkan oleh pemerintah daerah

kabupaten memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Terdiri atas Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), Pusat Pelayanan

Lingkungan (PPL), serta pusat kegiatan lain yang berhirarki lebih tinggi

yang berada di wilayah kebupaten, yang kewenangan penentuannya

ada pada pemerintah pusat dan pemerintah propinsi.

- Memuat penetapan pusat pelayanan kawasan (PPK) serta pusat

pelayanan lingkungan (PPL).

- Harus berhirarki dan tersebar secara proporsional di dalam ruang serta

saling tekait menjadi satu kesatuan sistem wilayah kabupaten.



IV- 4

Dapat memuat pusat-pusat kegiatan selain sebagaimana dimaksud diatas

dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pusat kegiatan yang dipromosikan untuk kemudian hari ditetapkan

sebagai PKL promosi (dengan notasi PKLp)

- Pusat kegiatan yang dapat dipromosikan menjadi PKLp hanya pusat

pelayanan kawasan (PPK), dan

- Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus ditetapkan

sebagai kawasan strategis kabupaten dan mengindikasikan program

pembangunannya di dalam arahan pemanfaatan ruangnya, agar

pertumbuhannya dapat di dorong untuk memenuhi kriteria PKL.

2. Rencana Sistem Perkotaan Kabupaten Bondowoso

Perkotaan merupakan lingkungan kehidupan perkotaan yang mempunyai ciri non

agraris dengan pusat pertumbuhan dan pusat permukiman, seperti misalnya

Ibukota Kabupaten Bondowoso sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Kawasan

perkotaan mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi

kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pusat pelayanan jasa

pemerintahan, pusat pelayanan sosial dan pusat kegiatan ekonomi bagi sistem

internal perkotaan dan sistem wilayah yang dilayaninya disebut sebagai kawasan

perkotaan.

Adapun rencana sitem perkotaan di wilayah Kabupaten Bondowoso adalah

sebagai berikut:

a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) terletak di Perkotaan Bondowoso yang meliputi

Kecamatan Bondowoso, sebagian Kecamatan Curahdami yang meliputi Desa

Penambangan, Sumbersuko, Curahpoh, Locare dan Kelurahan Curahdami,

sebagian Kecamatan Tegalampel yang meliputi Desa Tegalampel,

Karanganyar dan Kelurahan Sekarputih, dan sebagian Kecamatan

Tenggarang yang meliputi Desa Bataan, Koncer Darulaman, Koncer Kidul,

Lojajar, Kajar, Sumbersalam, dan Kelurahan Tenggarang, serta sebagian

Kecamatan Jambesari Darusholah yaitu Desa Grujugan Lor;

b. Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp) meliputi :

1) Perkotaan Maesan di Kecamatan Maesan yang meliputi Desa Maesan,

Sumbersari, Pakuniran dan Penanggungan,

2) Perkotaan Prajekan di Kecamatan Prajekan yang meliputi Desa Prajekan

Kidul dan Prajekan Lor,

3) Perkotaan Tamanan di Kecamatan Tamanan yang meliputi Desa Tamanan

dan Kalianyar,

4) Perkotaan Wonosari di Kecamatan Wonosari yang meliputi Desa

Wonosari, Kapuran, dan Sumberkalong,

5) Perkotaan Wringin di Kecamatan Wringin yang meliputi Desa Wringin dan

Jatisari.



IV- 5

c. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) meliputi :

1) Perkotaan Cermee di Kecamatan Cermee yang meliputi Desa Suling

Wetan dan Cermee,

2) Perkotaan Pujer di Kecamatan Pujer yang meliputi Desa Maskuning

Kulon, Maskuning Wetan dan Mangli,

3) Perkotaan Sukosari di Kecamatan Sukosari yang meliputi Desa Sukosari

Lor.

d. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) meliputi :

1) Perkotaan Binakal di Kecamatan Binakal yang meliputi Desa Baratan,

2) Perkotaan Botolinggo di Kecamatan Botolinggo yang meliputi Desa

Botolinggo dan Lumutan.

3) Perkotaan Grujugan di Kecamatan Grujugan yang meliputi Desa Dadapan

dan Taman.

4) Perkotaan Jambesari Darus Sholah di Kecamatan Jambesari Darus

Sholah yang meliputi Desa Jambesari dan Pejagan,

5) Perkotaan Klabang di Kecamatan Klabang yang meliputi Desa Klabang,

Besuk, Klampokan dan Sumbersuko,

6) Perkotaan Pakem di Kecamatan Pakem yang meliputi Desa Pakem dan

Patemon,

7) Perkotaan Sempol di Kecamatan Sempol yang meliputi Desa Sempol dan

Kalisat.

8) Perkotaan Sumberwringin di Kecamatan Sumberwringin yang meliputi

Desa Sumberwringin dan Sumbergading.

9) Perkotaan Taman Krocok di Kecamatan Taman Krocok yang meliputi

Desa Taman,

10) Perkotaan Tapen di Kecamatan Tapen yang meliputi Desa Cindogo,

Tapen, dan Kalitapen;

11) Perkotaan Tlogosari di Kecamatan Tlogosari yang meliputi Desa Pakisan

dan Tlogosari.

Untuk lebih jelasnya mengenai rencana struktur ruang wilayah Kabupaten

Bondowoso dapat dilihat di Peta 4.1.



IV- 6

PETA 4.1

RENCANA STRUTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN BONDOWOSO



IV- 7

4.1.2 Sistem Perdesaan

Kawasan perdesaan merupakan kawasan yang mempunyai kegiatan utama

pertanian dan pengelolaan sumber daya alam, dengan jenis fungsi kawasan sebagai

tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan

kegiatan ekonomi perdesaan. Dalam hubungan kota desa, kawasan perdesaan

merupakan daerah belakang dan pelayanan (hinterland) sistem perkotaan. Kawasan

perdesaan memiliki simpul-simpul kecil yang merupakan pusat kegiatan perdesaan,

dan antara pusat perdesaan juga terdapat interaksi yang mendukung sistem

perkotaan.

Sistem perdesaan berdasarkan hirarki dan fungsinya terdiri dari permukiman

desa perkotaan dan permukiman desa tradisional, dimana :

a. Permukiman desa perkotaan merupakan permukiman perdesaan yang karena

letaknya termasuk dalam wilayah fungsional kota, yaitu sekitar Kota Bondowoso

dan di ibukota kecamatan.

b. Permukiman desa tradisional merupakan permukiman perdesaan yang posisinya

sebagai daerah belakang ibukota-ibukota kecamatan.

Rencana Sistem Perdesaan di kabupaten Bondowoso diarahkan pada

pengembangan pusat kegiatan perdesaan dan hubungannya dengan kawasan

yang lebih luas, seperti :

c. Desa Pusat Pertumbuhan (DPP), yaitu permukiman pusat desa yang memiliki

peran strategis bagi pengembangan desa-desa di sekitarnya dan secara hirarki

masih dibawah perkotaan kecamatan. Adapun desa-desa yang dijadikan sebagai

pusat DPP pada masing-masing kecamatan yaitu:

- Desa Botolinggo di Kecamatan Botolinggo;

- Desa Bercak di Kecamatan Cermee;

- Desa Suling Kulon di Kecamatan Cermee;

- Desa Jetis di Kecamatan Curahdami;

- Desa Grujugan Kidul di Kecamatan Grujugan;

- Desa Sumberpandan di Kecamatan Grujugan;

- Desa Sumberjeruk di Kecamatan Jambesari Darus Sholah;

- Desa Blimbing di Kecamatan Klabang;

- Desa Pakuniran di Kecamatan Maesan;

- Desa Sumberdumpyong di Kecamatan Pakem;

- Desa Sukowono di Kecamatan Pujer;

- Desa Sukorejo di Kecamatan Sumberwringin;

- Desa Kalianyar di Kecamatan Sempol;

- Desa Mengen di Kecamatan Tamanan;

- Desa Wonokusumo di Kecamatan Tapen;

- Desa Lojajar di Kecamatan Tenggarang;

- Desa Kembang di Kecamatan Tlogosari;

- Desa Lombok Kulon di Kecamatan Wonosari;

- Desa Ampelan di Kecamatan Wringin; dan

- Desa Bukor di Kecamatan Wringin.



IV- 8

5 1 3

2 4

Dusun

Desa

PPL

PPK

PKLp / PKL

d. Pusat desa, berupa simpul pelayanan utama pada setiap desa;

e. Pusat dusun, berupa simpul pelayanan pada satuan terkecil kawasan permukiman

perdesaan; dan

f. Setiap pusat dusun, pusat desa dan dan Desa Pusat Pertumbuhan (DPP)

dikembangkan dalam suatu sistem keterkaitan yang berorientasi pada pusat-pusat

kegiatan pada kawasan perkotaan, yang secara diagramatis seperti Gambar 4.2.

GAMBAR 4.2

DIAGRAM SISTEM PERDESAAN

TABEL 4.2

PENETAPAN SISTEM PERKOTAAN DAN PERDESAAN

KABUPATEN BONDOWOSO

NO KECAMATAN KATEGORI

PERKOTAAN PERDESAAN

1 Binakal Baratan

Sumbertengah

Sumberwaru Bendelan Gadingsari

Kembangan Binakal Jeruk Sok Sok

2 Bondowoso

Blindungan, Dabasah

Badean, Kotakulon Nangkaan,

Tamansari

Kademangan, Kembang,

Pejaten, Pancoran, Sukowiryo

3 Botolinggo Lumutan, Botolinggo

Klekean Lanas

Penang

Gayam Sumbercanting

Gayam Lor

4 Cermee Suling Wetan Cermee

Batu Salang Kladi

Suling Wetan Bercak Jirek Mas

Ramban Kulon Bajuran

Suling Kulon Solor

Grujugan Ramban Wetan Batu Ampar

Palalangan Bercak Asri

5 Curahdami Penambangan Sumbersuko Curahpoh

Curahdami Locare

Sumber Salak

Kupang Poncogati Selolembu

Pakuwesi Jetis Petung

6 Grujugan Dadapan Taman

Kejawan

Pekauman Dawuhan Grujukan Kidul

Kabuaran

Sumberpandan Tegalmijih Wanisodo

Wonosari



IV- 9

NO KECAMATAN KATEGORI

PERKOTAAN PERDESAAN

7 Jambesari Darus

Sholah

Jambesari

Pejagan Grujugan Lor

Jambeanom

Tegalpasir Pucanganom

Sumberjeruk

Pengarang

8 Klabang

Klabang

Besuk Sumbersuko Klampokan

Blimbing

Karanganyar Karangsengon Klabang

Leprak

Pandak Wonoboyo Wonokerto

9 Maesan Maesan Sumbersari

Pakuniran Penanggungan

Gambangan Pakuniran Pujerbaru

Sumberanyar Sumberpakem Tanahwulan

10 Pakem Pakem Patemon

Andungsari Ardisaeng Gadingsari

Kupang Petung Sumberdumpyong

11 Prajekan Prajekan Kidul Prajekan Lor

Bandilan Cangkring

Sempol Tarum Walidono

12 Pujer Maskuning Kulon Maskuning Wetan

Mangli

Alassumur Kejayan

Mengok Padasan

Randucangkring Sukokerto

Sukowono Sukodono

13 Sumberwringin Sumbergading

Sumberwringin

Rejoagung

Sukorejo

Sukosari Kidul

Tegaljati

14 Sempol Kalisat

Sempol

Jampit

Kalianyar

Kaligedang

Sumberrejo

15 Sukosari Sukosari Lor Kerang Nogosari Pecalongan

16 Tamanan Kalianyar Tamanan

Karangmelok Kemirian

Mengen

Sukosari Sumberkemuning

Wonosuko

17 Taman Krocok Taman Gentong Kemuningan

Kretek

Paguan Sumberkokap

Trebungan

18 Tapen Cindogo

Tapen

Gununganyar

Jurangsapi Kalitapen

Wonokusumo Mangli Wetan

Mrawan Ta'al

19 Tegalampel

Sekarputih

Tegalampel Karanganyar

Klabang Klabang Agung

Mandiro Tanggulangin

20 Tenggarang

Bataan,

Tenggarang Koncer Darulaman

Koncer Kidul,

Kajar Sumbersalam

Dawuhan

Gebang Kesemek

Lojajar

Pekalangan Tangsil Kulon

21 Tlogosari Pakisan Tlogosari

Gunosari Jebungkidul Jebunglor

Kembang Patemon Sulek

Trotosari

22 Wonosari

Kapuran

Sumberkalong Wonosari

Bendoarum Jumpong

Lombok Kulon Lombok Wetan

Pasarrejo Pelalangan

Tangsil Wetan Traktakan Tumpeng

23 Wringin Jatisari

Wringin

Ambulu Ampelan

Banyuputih Banyuwuluh Bukor

Glingseran Gubrih Jambewungu

Jatitamban Sumbercanting Sumbermalang

Catatan : Perkotaan di Kecamatan Curahdami, Tegalampel dan Tenggarang merupakan bagian dari Kawasan

Perkotaan Bondowoso (Sumber : Analisis Perencanaan, 2011)



IV- 10

PETA 4.2

RENCANA KAWASAN PERKOTAAN KABUPATEN BONDOWOSO



IV- 11

4.2 Rencana Sistem Prasarana Wilayah Kabupaten

Sistem jaringan prasarana wilayah yang akan dibahas ini sangat erat kaitannya

dengan pembentukan struktur ruang wilayah Kabupaten Bondowoso yang utuh antara

pusat kegiatan dan infrastruktur yang menunjang dan dibutuhkan. Dalam sistem

prasarana wilayah ini, mencakup bukan hanya dalam lingkup kabupaten, namun salah

satunya sangat terkait dengan sistem Nasional dan Provinsi. Sistem prasarana wilayah

Kabupaten Bondowoso meliputi sistem jaringan transportasi darat dan sistem

prasarana lainnya. Secara keseluruhan pengembangan prasarana ini akan

mendukung perwujudan struktur dan pola ruang di masa yang akan datang.

Pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah yang mencakup sistem prasarana

utama dan sistem prasarana lainnya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

4.2.1. Sistem Prasarana Utama atau Jaringan Transportasi

Sistem jaringan transportasi utama di Kabupaten Bondowoso adalah sistem

transportasi darat dengan sub sistem jalan raya dan jalan rel kereta api. Sistem

jaringan jalan meliputi jaringan rencana jalan kabupaten, prasarana jalan dan

jembatan, rencana lokasi terminal, pengembangan prasarana dan sarana angkutan

umum masal wilayah. Disamping itu jaringan rel/kereta api yang terdiri dari jalur rel

kereta api, stasiun, kereta api dan fasilitas pendukung lainnya.

Sistem transportasi perairan dan udara tidak tersedia di Kabupaten Bondowoso

karena kondisi geografis yang berupa daerah pegunungan dan secara posisional tidak

memungkinkan. Demand dari masyarakat dipenuhi melalui link antara transportasi

darat dengan simpul pelabuhan udara dan pelabuhan laut regional di kabupaten lain.

Untuk meningkatkan kinerja dan keterpaduan antar moda sistem transportasi

serta meningkatkan pelayanan transportasi umum kepada masyarakat maka

dikembangkan keterpaduan sistem antar moda.

4.2.1.1. Rencana Transportasi Jalan Raya

1. Berdasarkan Kebijakan

Arah kebijakan rencana pengembangan jaringan jalan dan sistem transportasi di

Kabupaten Bondowoso, merujuk pada beberapa kebijakan, meliputi:

a. PP Nomor 26 tahun 2008 tentang RTRWN, pada Pasal 18, menjabarkan

mengenai :

Jaringan jalan nasional terdiri atas jaringan jalan arteri primer, jaringan jalan

kolektor primer, jaringan jalan strategis nasional, dan jalan tol.

Jaringan jalan arteri primer dikembangkan secara menerus dan berhierarki

berdasarkan kesatuan sistem orientasi untuk menghubungkan:

- Antar-PKN;

- Antara PKN dan PKW; dan/atau



IV- 12

- PKN dan/atau PKW dengan bandar udara pusat penyebaran skala

pelayanan primer/ sekunder/ tersier dan pelabuhan internasional/

nasional.

Jaringan jalan kolektor primer dikembangkan untuk menghubungkanantar-

PKW dan antara PKW dan PKL.

Jaringan jalan strategis nasional dikembangkan untuk menghubungkan:

- Antar-PKSN dalam satu kawasan perbatasan negara;

- Antara PKSN dan pusat kegiatan lainnya; dan

- PKN dan/atau PKW dengan kawasan strategis nasional.

Jalan tol dikembangkan untuk mempercepat perwujudan jaringan jalan

bebas hambatan sebagai bagian dari jaringan jalan nasional.

b. Perda Provinsi Jawa Timur tentang RTRW Propinsi, menjabarkan mengenai:

Bahwa Kabupaten Bondowoso merupakan wilayah pengembangan jaringan

jalan kolektor primer yang berstatus jalan provinsi, meliputi ruas jalan

kolektor primer yang menghubungkan Jember Bondowoso Situbondo,

dan Bondowoso Buduan Kabupaten Situbondo.

Rencana pengembangan jalan provinsi yang merupakan jalan strategis

nasional mencakup ruas : Situbondo - Garduatak Sukosari Paltuding

(Kawah Ijen) Licin -Banyuwangi.

Arahan konservasi jalur perkeretaapian mati di Jawa Timur ditujukan pada

jalur-jalur perkeretaapian mati potensial Panarukan Situbondo

Bondowoso Kalisat

c. Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, pasal 6,

jalan sesuai dengan peruntukannya terdiri atas jalan umum dan jalan khusus.

Jalan umum dikelompokkan menurut sistem, fungsi, status, dan kelas.

Sedangkan jalan khusus adalah jalan yang bukan diperuntukkan bagi lalu lintas

umum dalam rangka distribusi barang dan jasa yang dibutuhkan.

d. Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, pasal 7,

sistem jaringan jalan terdiri atas sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan

jalan sekunder.

Sistem jaringan jalan primer merupakan sistem jaringan jalan dengan

peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua

wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa

distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.

Sistem jaringan jalan sekunder merupakan sistem jaringan jalan dengan

peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam

kawasan perkotaan.

e. Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, pasal 8,

jalan umum menurut fungsinya dikelompokkan ke dalam jalan arteri, jalan

kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan.

Jalan arteri merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan

utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan

jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.



IV- 13

Jalan kolektor merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan

pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan

rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.

Jalan lokal merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan

setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah,

dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.

Jalan lingkungan merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan

lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata

rendah.

f. Sedangkan sesuai ketentuan Undang-Undang tentang Jalan pasal 9, jalan

menurut statusnya dikelompokkan ke dalam: jalan nasional, jalan provinsi, jalan

kabupaten, jalan kota, dan jalan desa.

Jalan nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem

jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan

strategis nasional, serta jalan tol.

Jalan provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer

yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau

antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.

Jalan kabupaten merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer

yang tidak termasuk jalan nasional dan propinsi yang menghubungkan

ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan,

ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal,

serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah

kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.

Jalan kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang

menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat

pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, serta

menghubungkan antarpusat permukiman yang berada di dalam kota.

Jalan desa merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau

antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.

g. Kelas jalan berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana jalan dikelompokkan

atas jalan bebas hambatan, jalan raya, jalan sedang, dan jalan kecil, yang

didasarkan aspek pengendalian jalan masuk, persimpangan sebidang, jumlah

dan lebar lajur, ketersediaan median, serta pagar.

Spesifikasi jalan bebas hambatan meliputi pengendalian jalan masuksecara

penuh, tidak ada persimpangan sebidang, dilengkapi pagar ruang milik jalan,

dilengkapi dengan median, paling sedikit mempunyai 2 lajur setiap arah, dan

lebar lajur paling sedikit 3,5 meter. Jalan bebas hambatan tidak tersedia di

Kabupaten Bondowoso.

Spesifikasi jalan raya adalah jalan umum untuk lalu lintas secara menerus

dengan pengendalian jalan masuk secara terbatas dan dilengkapi dengan

median, paling sedikit 2 lajur setiap arah, lebar lajur paling sedikit 3,5 meter.



IV- 14

Spesifikasi jalan sedang adalah jalan umum dengan lalu lintas jarak sedang

dengan pengendalian jalan masuk tidak dibatasi, paling sedikit 2 lajur untuk

2 arah dengan lebar jalur paling sedikit 7 meter.

Spesifikasi jalan kecil adalah jalan umum untuk melayani lalu lintas

setempat, paling sedikit 2 lajur untuk 2 arah dengan lebar jalur paling sedikit

5,5 meter.

2. Kondisi Eksisting Jaringan Jalan dan Transportasi

Permasalahan jaringan jalan yang terdapat di Kabupaten Bondowoso adalah masih

banyaknya jalan tanah dan makadam yang memerlukan peningkatan kualitas

menjadi jalan beraspal, khususnya pada jalan yang menuju pusat-pusat PKL

ataupun simpul-simpul pertumbuhan. Prioritas pengembangan jaringan jalan akan

sejalan dengan rencana struktur ruang dan rencana pola pemanfaatan lahan.

Peluang utama pengembangan pendukung aksesibilitas di kabupaten ini adalah

adanya rencana pengembangan jalan tol di Jawa Timur, khususnya jalan tol yang

menghubungkan Gempol - Pasuruan Probolinggo Situbondo Banyuwangi.

Dengan adanya rencana jalur tol pantura diatas, jalan kolektor primer di Kabupaten

Bondowoso sangat berpotensi sebagai jalur penghubung antara Tol Pantura

dengan jalan lingkar selatan (JLS) yang direncanakan.

Sistem jaringan jalan di wilayah Kabupaten Bondowoso membentuk pola ring radial

dengan akses utama adalah jalur utama yang menghubungkan Perkotaan

Bondowoso dengan Perkotaan Jember, Perkotaan Situbondo dan Ibukota

Kecamatan Besuki (Kabupaten Situbondo).

3. Rencana Sistem Jaringan Jalan

a. Penetapan Status Jalan

Rencana sistem jaringan jalan di Kabupaten Bondowoso, terbagi menjadi:

Jalan jalan strategis nasional yang merupakan jalan provinsi dan kolektor

primer, yaitu Jalan Garduatak Sukosari Paltuding (Kawah Ijen) Licin

Banyuwangi ( ruas : Garduatak-Sumbergading, Sumbergading-Sukorejo,

Sukorejo-Gunung Malang, dan Gunung Malang-Kawah Ijen)

Jaringan jalan provinsi, merupakan jalan kolektor primer, yang

menghubungkan perkotaan Bondowoso dengan PKW yaitu Perkotaan

Jember, maupun dengan ibukota kabupaten sekitar, meliputi ruas jalan :

- Jalan penghubung BondowosoJember (Bondowoso-Grujugan-Maesan-

Suger Lor) dengan panjang jalan 32,47 Km, meliputi ruas : jalan Letjen.

Sutarman, jalan Ahmad Yani, jalan Mastrip, jalan Bondowoso Maesan,

dan jalan Maesan batas kabupaten Jember (Suger Lor);.

- Jalan penghubung BondowosoSitubondo (Bondowoso-Tenggarang-

Wonosari-Tapen-Klabang-Prajekan-Widuri) dengan panjang jalan 35,22

Km meliputi ruas : jalan Letjen Karsono, jalan PB. Sudirman, jalan K.H

Wahid Hasyim, jalan K.H Hasyim Ashari, dan jalan batas kota

Bondowoso batas Kabupaten Situbondo (Widuri);



IV- 15

- Jalan penghubung BondowosoBesuki (Bondowoso-Pal 9-Wringin-Arak-

arak) dengan panjang jalan 30,10 Km, meliputi . jalan Diponegoro; jalan

batas kota Bondowoso - kabupaten Situbondo (Arak-arak);

- Jalan penghubung Maesan-Sukowono sepanjang 5 Km.

GAMBAR 4.3

DIAGRAM HIRARKI JARINGAN JALAN

DI KABUPATEN BONDOWOSO

Keterangan (ordo yang dimaksud adalah pada skala nasional) :

KP: Jalan kolektor primer

KS: Jalan kolektor sekunder

LP: Jalan lokal primer

LS: Jalan lokal sekunder

Jaringan jalan kabupaten terdiri atas:

- Jalan kolektor sekunder, yaitu jalan yang menghubungkan kawasan

pusat perkotaan Bondowoso dengan kawasan fungsional tertentu,

seperti kawasan perdagangan, industri, perkantoran, wisata, dan

lainnya.

- Jalan lokal primer, yaitu jalan yang menghubungkan Perkotaan

Bondowoso dengan pusat-pusat Pusat Kegiatan lainnya (PKLp, PPK

dan PPL) di Kabupaten Bondowoso, yaitu:

1) Jalan Bondowoso Curahdami Binakal (ruas : Letnan Rantam

Curahdami Pasar Amuk dan ruas : Sumber Suko Sumber Waru)

2) Jalan Bondowoso Tegalampel Taman Krocok (ruas :

Tegalampel Taman)

3) Jalan Wringin Pakem (ruas : Sumbermalang Pakem)

4) Jalan Wonosari Taman Krocok (ruas : Kelapa Sawit Wonosari)

5) Jalan Wonosari Lombok Kulon Pujer (ruas : Wonosari

Patemon)



IV- 16

6) Jalan Prajekan (Widuri) Cermee (ruas : Prajekan Cermee)

7) Jalan Klabang Botolinggo (ruas : Botolinggo Lanas)

8) Jalan Sukosari Sumberwringin (ruas : Sumbergading

Sumberwringin)

9) Jalan Tenggarang (Bataan) Pujer - Tlogosari

10) Jalan Pujer Jambesari Pejagan (ruas : Pejagan Pujer)

11) Jalan Tlogosari Gunosari Sumberwringin

12) Jalan Pakisan Kerang Sukosari (ruas : Patemon Sukosari)

13) Jalan Tamanan Maesan;

14) Jalan Maesan Sumberpakem Sukowono (ruas : Maesan

Sukosari), dan

15) Jalan-jalan yang menghubungkan pusat kawasan perkotaan

dengan kawasan-kawasan perdagangan dan jasa, industri, wisata,

dan perkantoran.

- Jalan lokal primer, yang merupakan jalan yang menghubungkan

wilayah perumahan penduduk dengan pusat-pusat kegiatan.

- Jalan lokal primer, yang merupakan jalan tembus antar kabupaten

meliputi :

1) jalan Bondowoso- Grujugan Kidul -Tamanan-Sukowono Kabupaten

Jember (ruas : Bataan-Pejagan, Pejagan-Kalianyar, Kalianyar-

Tamanan, dan Tamanan-Karang Melok);

2) jalan Cermee-Panji Kabupaten Situbondo (ruas : Cermee

Klampokan);

3) jalan Klabang-Wonoboyo-Kendit-Panarukan(Kabupaten Situbondo).

4) jalan Bercak Arjasa (Kabupaten Situbondo)

5) jalan Pakem-Sumbermalang (Kecamatan Besuki Kab. Situbondo)

6) jalan Pujer-Sukodono-Sumberjambe (Kab. Jember)

b. Rencana Peningkatan Jalan dan Jembatan

Rencana peningkatan jalan dapat berupa jalan dan jembatan, yang meliputi

pembangunan jalan/jembatan baru untuk membuka kawasan terisolasi, untuk

meningkatkan kelancaran pemasaran hasil-hasil produksi, serta untuk

meningkatkan kelancaran kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya lainnya.

Adapun untuk rencana peningkatan jaringan jalan dan jembatan di Kabupaten

Bondowoso, antara lain:

peningkatan jalan kolektor primer, meliputi jalan yang menghubungkan

wilayah kabupaten dengan wilayah Kabupaten Situbondo, Kabupaten

Jember, dan Kabupaten Banyuwangi. Peningkatan jalan untuk jenis jalan ini

adalah berupa penambahan rambu-rambu lalu lintas dan perlengkapan

jalan, serta pelebaran jalan.

peningkatan jalan lokal primer, meliputi jalan yang menghubungkan kawasan

perkotaan Bondowoso sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dengan pusat

kegiatan lainnya (PKLp, PPK dan PPL) serta dengan kawasan fungsional



IV- 17

seperti kawasan perdagangan, industri, pariwisata, dan perkantoran. Jenis

peningkatannya antara lain peningkatan kualitas perkerasan, penambaan

rambu-rambu dan perlengkapan jalan, serta pelebaran jalan;

pengembangan dan peningkatan jalan kolektor sekunder dan lokal sekunder

yang menuju kawasan perdagangan dan jasa, permukiman, pariwisata,

agrobisnis dan sentra industri, dengan prioritas peningkatan kualitas

perkerasan jalan.

peningkatan jalan poros desa dan jalan menuju daerah terisolir, dengan

prioritas peningkatan perkerasan jalan dan pembangunan jembatan pada

ruas :

jalan Botolinggo-Pancur;

jalan Klabang-Wonoboyo;

jalan Cermee-Batu Ampar-Solor-Silapak,

jalan Pakem- Ardisaeng;

jalan Prajekan-Penang;

jalan Sukorejo-Poloagung;

jalan Tlogosari-Brambang; dan

jalan Wringin-Sumbercanting-Semampir Banyuwulu.

Pengembangan jalan lingkar Perkotaan Bondowoso yang melalui wilayah

Kecamatan Bondowoso, Kecamatan Curahdami, Kecamatan Tegalampel

dan Kecamatan Tenggarang, dengan prioritas pada ruas Pancoran

Kejawan, mencakup perencanaan, pembebasan lahan, pembangunan

jembatan dan pembangunan jalan.

c. Rencana Penataan Pemanfaatan Ruang Jalan

Rencana penataan ruang jalan meliputi penataan pemanfaatan bagian-bagian

jalan, yaitu : ruang manfaat jalan (rumaja), ruang milik jalan (rumija), dan ruang

pengawasan jalan (ruwasja), pada semua jaringan jalan yang ditetapkan sesuai

ketentuan berlaku, dengan pengertian masing-masing adalah sbb :

- Ruang manfaat jalan (rumaja) meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan

ambang pengamannya, yang secara detail diperuntukkan bagi median,

perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar,

lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong,

perlengkapan jalan, dan bangunan pelengkap lainnya.

o Badan jalan dilengkapi dengan ruang bebas sesuai dengan lebar badan

jalan, tinggi ruang bebas bagi jalan arteri dan jalan kolektor paling

rendah 5 (lima) meter, dan kedalaman ruang bebas bagi jalan arteri dan

jalan kolektor paling rendah 1,5 (satu koma lima) meter dari permukaan

jalan. Mengacu pada ketentuan peraturan tentang jalan, lebar badan

jalan ditetapkan minimal lebar 9 m untuk jalan kolektor, minimal 7,5 m

untuk jalan lokal dan minimal 6,5 m untuk jalan lingkungan.



IV- 18

o Saluran tepi jalan hanya diperuntukkan bagi penampungan dan

penyaluran air agar badan jalan bebas dari pengaruh air, dengan ukuran

saluran tepi jalan ditetapkan sesuai dengan lebar permukaan jalan dan

keadaan lingkungan.

o Ambang pengaman jalan berupa bidang tanah dan/atau konstruksi

bangunan pengaman yang berada di antara tepi badan jalan dan batas

ruang manfaat jalan yang hanya diperuntukkan bagi pengamanan

konstruksi jalan.

Maka dimensi ruang manfaat jalan (rumaja) ditetapkan minimal 2 kali lebar

badan jalan, sebagaimana tabel.

- Ruang milik jalan (rumija) meliputi ruang manfaat jalan dan sejalur tanah

tertentu di luar ruang manfaat jalan, diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan,

pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas di masa akan datang serta

kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan. Sejalur tanah tertentu diatas

dapat dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai

lansekap jalan. Lebar minimum ruang milik jalan sesuai spesifikasi

penyediaan prasarana jalan adalah selebar 25 meter untuk jalan raya, 15

meter untuk jalan sedang, dan 11 meter untuk jalan kecil.

Dengan asumsi jalan raya adalah jalan kolektor dan jalan sedang adalah

jalan lokal, serta jalan kecil adalah jalan lingkungan, maka ditetapkan lebar

rumija adalah minimal 25 m untuk jalan kolektor primer, 20 m untuk jalan

kolektor sekunder, lokal primer dan lokal sekunder, serta 15 m untuk jalan

lingkungan primer dan sekunder (lihat tabel).

- Ruang pengawasan (ruwasja) jalan merupakan ruang tertentu di luar ruang

milik jalan yang ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan, yang

dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu untuk pandangan bebas pengemudi

dan pengamanan konstruksi jalan serta pengamanan fungsi jalan.

Penetapan dimensi ruwasja minimum menggunakan asumsi bahwa apabila

ruang milik jalan tidak cukup luas, lebar ruwasja mengacu pada ketentuan

perundangan ditentukan dari tepi badan jalan minimum dengan ukuran

sebagai berikut:

o jalan kolektor primer 10 meter;

o jalan kolektor sekunder 5 meter;

o jalan lokal primer 7 meter;

o jalan lokal sekunder 3 meter;

o jalan lingkungan primer 5 meter;

o jalan lingkungan sekunder 2 meter; dan

o jembatan 100 meter ke arah hilir dan hulu.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan minimal yang direferensi dari peraturan

perundangan yang mengatur tentang jalan, maka kebutuhan penyediaan ruang

untuk pengembangan jaringan jalan secara minimum dapat diidentifikasi

sebagaimana tercantum dalam tabel 4.3. Sedangkan penetapan untuk setiap



IV- 19

ruas jalan dan lokasi akan didasarkan pada analisis teknis pada saat dilakukan

kajian atas permohonan izin pemanfaatan ruang.

Prioritas penataan ruang bagian-bagian jalan di Kabupaten Bondowoso lebih

ditekankan pada penyediaan Rumija yang memadai, guna mengantisipasi

kebutuhan pelebaran jalan di masa mendatang, apabila kapasitas jalan yang ada

sudah tidak dapat lagi menampung volume lalu-lintas. Dalam hal terdapat

kendala dalam penentuan rumija terkait kondisi eksisting yang rumijanya

berbeda-beda, maka digunakan penetapan rumija minimum yang disyaratkan.

GAMBAR 4.4

DIAGRAM KETENTUAN DIMENSI RUANG JALAN

Sumber: PP No. 34 Tahun 2006 (penjelasan Pasal 33)

TABEL 4.3

RENCANA DIMENSI JALAN DI KABUPATEN BONDOWOSO

No Jenis Jalan Min.

Kecapatan (Km/Jam)

Badan Jalan (m)

Rumaja (m)

Rumija (m)

Ruwasja (m)

Total Dimensi

(m)*

1. Kolektor Primer 40 > 9,0 > 18 > 25 > 10 > 29,0

2. Kolektor Sekunder 20 > 9,0 > 18 > 20 > 5 > 19,0

3. Lokal Primer 20 > 7,5 > 15 > 20 > 7 > 21,5

4. Lokal Sekunder 10 > 7,5 > 15 > 20 > 3 > 13,5

5. Lingkungan Primer 15 > 6,5 > 13 > 15 > 5 > 16,5

6. Lingkungan Sekunder

10 > 6,5 > 13 > 15 > 2 > 10,5

Keterangan :

- Berdasar UU 38 Tahun 2004 dan PP No. 34 Tahun 2006 dianalisis

- Di Kabupaten Bondowoso tidak terdapat jalan arteri perimer dan sekunder.

- Rumaja = meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamannya

- Rumija = terdiri dari ruang manfaat jalan dan sejalur tanah - Ruwasja = ditentukan dari tepi badan jalan

- Total dimensi adalah kebutuhan minimal ruang untuk prasarana jalan yang diasumsikan sudah mencakup ruwasja di kiri dan kanan jalan



IV- 20

Dalam upaya kesinambungan pembangunan jalan dan untuk mewujudkan

struktur wilayah yang dituju, perlu adanya rencana induk (masterplan) pengelolaan

jalan kabupaten dengan pendekatan pembangunan jangka menengah (RPJM Jalan).

4. Rencana Pengembangan Terminal

Terminal merupakan simpul dalam sistem jaringan transportasi jalan yang fungsi

pokoknya adalah sebagai pelayanan umum, antara lain untuk tempat naik turun

penumpang, pengendalian lalulintas dan angkutan umum, serta tempat perpindahan

intra atau antar moda transportasi. Rencana lokasi terminal sesuai jenis

pelayanannya di Kabupaten Bondowoso meliputi:

Rencana pengembangan Terminal Bondowoso menjadi terminal Tipe B yang

berlokasi di jalur jalan lingkar perkotaan Bondowoso, di Kecamatan Tenggarang

yang memenuhi kriteria sesuai ketentuan.

- Pengembangan Terminal dengan sistem terminal induk (Central

Terminating), dimana lokasi terminal terletak di sekitar pusat wilayah

(bukan di pinggiran atau perbatasan wilayah).

- Sejalan dengan rencana pengembangan jalan lingkar kota Bondowoso dan

upaya pengembangan kawasan perkotaan, maka perlu dikaji lebih lanjut

alternatif pemindahan terminal induk Bondowoso pada jalur jalan lingkar

yang direncanakan. Kajian tersebut mencakup aspek sistem transportasi

yang lebih luas dan komprehensif sehingga tersusun Rencana Induk

(masterplan) sistem transportasi wilayah Kabupaten Bondowoso.

Rencana pengembangan terminal penumpang type C di beberapa Pusat

Pelayanan (PKLp, PPK dan PPL) di setiap Pusat Pelayanan yang potensial,

yaitu di Maesan, Prajekan, Sempol, Sukosari, Tamanan, Wonosari, dan Wringi

dengan maksud untuk :

- Menyediakan tempat yang layak dan memudahkan pergantian moda,

sehingga tidak mengganggu arus lalulintas;

- Memberikan kemudahan bagi penumpang dan bagi angkutan umum dalam

mendapatkan penumpang, serta bagi pemerintah dalam penarikan

retribusi;

Pembangunan terminal penumpamng type C baru yang berasal dari

pengembangan areal parkir, berfungsi untuk terminal dan pengaturan jadwal

keberangkan angkutan pedesaan, yaitu di Desa Andungsari Kecamatan

Pakem, Desa Binakal Kecamatan Binakal, Desa Botolinggo Kecamatan

Botolinggo, Desa Gunosari Kecamatan Tlogosari, Desa Kladi Kecamatan

Cermee, Desa Sempol dan Paltuding Kecamatan Sempol, dan Desa

Sumberwringin Kecamatan Sumberwringin.

Penyediaan halte pada pusat-pusat kegiatan masyarakat atau kawasan

strategis, sebagai lokasi pemberhentian sementara bagi sarana transportasi

(angkutan umum) untuk menaikkan atau menurunkan penumpang. Rencana

pengembangan halte dipilih pada tempat yang strategis, yang diprioritaskan

pada simpul-simpul kegiatan masyarakat di sepanjang jalur utama penghubung

Situbondo Bondowoso Jember, Bondowoso Besuki dan Gardutak



IV- 21

Banyuwangi, serta pusat kegiatan masyarakat dalam kawasan Perkotaan

Bondowoso.

5. Rencana Pengembangan Sarana Angkutan Umum

Beberapa dasar kebijakan rencana pengembangan sistem angkutan umum di

Kabupaten Bondowoso, diantaranya adalah:

a. Kebijakan RTWRN, tidak memberikan arahan secara khusus untuk

Kabupaten Bondowoso karena bukan sebagai wilayah pengembangan

prasarana angkutan umum tingkat nasional. Kabupaten Bondowoso tidak

memiliki terminal bus antar propinsi, bandara atau pun pelabuhan laut.

b. Berdasarkan kebijakan RTRWP, Perkotaan Bondowoso termasuk wilayah

rencana pengembangan infrastruktur transportasi propinsi, yaitu dalam

pengembangan jaringan jalan kolektor primer, pengembangan akses

menuju kawasan wisata Ijen, dan pengembangan jalur kereta api Jember-

Bondowoso-Situbondo-Panarukan.

Kondisi eksisting angkutan umum di Kabupaten Bondowoso, dilayani oleh

sarana transportasi yang dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu

meliputi bus besar (kapasitas 54 tempat duduk), bus sedang (kapasitas 32

tempat duduk), dan Mobil Penumpang Umum (MPU). Sedangkan angkutan

barang berupa pick-up, truk sedang, dan besar yang sebagian besar digunakan

untuk mengangkut hasil bumi, seperti tebu, tembakau, dan tanaman pertanian

lainnya. Untuk pelayanan transportasi skala kawasan, masih terdapat angkutan

tradisional yaitu dokar, becak dan ojek. Keberadaan sarana angkutan ini masih

sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Rencana pengembangan pelayanannya angkutan umum penumpang di

Kabupaten Bondowoso dapat dibedakan menjadi:

- Angkutan umum Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) yang di masa

mendatang dapat dikembangkan untuk melayani Perkotaan Bondowoso

dan kota kota lain di luar Propinsi Jawa Timur, khususnya tujuan Bali;

- Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP); yang melayani Perkotaan

Bondowoso ke kota-kota lain di dalam Provinsi Jawa Timur meliputi :

Bondowoso Jember/Surabaya

Bondowoso Situbondo/Banyuwangi

Bondowoso Besuki Probolinggo Surabaya

Bondowoso Tamanan Sukowono Kabupaten Jember

Bondowoso Sempol Licin Kabupaten Banyuwangi

Penyediaan sarana angkutan bus AKDP tidak hanya secara kuantitas

tetapi juga perlu meningkatkan kualitas pelayanan (ketepatan waktu dan

kondisi armada bus). Pengembangan link (koneksi) angkutan antar kota

juga perlu mempertimbangkan akses terhadap pelabuhan udara di

Jember dan pelabuhan laut di Situbondo, sehingga aksesibilitas regional

dan nasional Kabupaten Bondowoso semakin mudah dan cepat.

- Angkutan perdesaan dikembangkan untuk melayani pergerakan penduduk

antara Perkotaan Bondowoso dengan ibukota kecamatan di wilayah



IV- 22

Kabupaten, jalur ini dilayani Mobil Penumpang Umum (MPU) yang

biasanya juga melayani sampai perbatasan dengan wilayah kabupaten

sekitarnya (Situbondo, Jember, dan Besuki). Pengembangan Trayek MPU

yang beroperasi di Kabupaten Bondowoso dilakukan dengan

mempertahankan trayek yang sudah ada dan menambah jalur-jalur baru,

dengan perincian sebagai berikut:

Bondowoso Prajekan - Cermee

Bondowoso Klabang Botolinggo

Bondowoso Sukosari Sempol Paltuding

Bondowoso Sukosari Sumberwringin

Bondowoso Pujer Tlogosari

Maesan - Tamanan Jambesari Pujer Tlogosari

Bondowoso Tegalampel Taman - Wonosari

Bondowoso Curahdami Binakal

Bondowoso Pal 9 Sumberdumpyong Andungsari Pakem

Pada beberapa trayek perlu dikembangkan sarana angkutan umum yang

multifungsi, yaitu angkutan orang sekaligus barang. Hal ini sesuai dengan

pola/perilaku penumpang perdesaan yang umumnya membawa hasil

bumi dengan volume yang relatif banyak.

- Untuk kawasan perkotaan, khususnya kawasan perkotaan Bondowoso

perlu dikembangkan trayek angkutan perkotaan, baik secara khusus

maupun terintegrasi dengan angkutan perdesaan yang ada.

Pengembangan angkutan perkotaan dilaksanakan secara bertahap dan

sinergis dengan upaya mengurangi jumlah becak di perkotaan Bondowoso.

Potensi pengembangan jalur angkutan umum di perkotaan Bondowoso,

antara lain :

Terminal Pasar Induk Nangkaan - Pancoran

Terminal Pasar Induk Nangkaan Kembang - Jetis

Terminal Pasar Induk Nangkaan Petung - Curahpoh

Terminal Kademangan - Pasar Induk RSUD - Stadion

Terminal Kademangan - Pasar Induk Alun-alun Kotakulon - Locare

Terminal Pasar Induk Alun-alun Sekarputih

Terminal Pejaten Sekarputih Locare.

- Setiap upaya pengembangan trayek dan penyediaan sarana angkutan

umum perlu didasarkan pada hasil studi yang komprehensif dan sosialisasi

yang memadai guna memperoleh konsep pengembangan angkutan umum

yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, efektif dan efisien.



IV- 23

PETA 4.3

RENCANA JARINGAN JALAN KABUPATEN BONDOWOSO



IV- 24

PETA 4.4

RENCANA TRAYEK ANGKUTAN UMUM



IV- 25

4.2.1.2 Rencana Transportasi Kereta Api

1. Kebijakan Pengembangan sistem transportasi kereta api :

a. RTRWN (PP Nomor 26 tahun 2008, pasal 20 dan 21) menguraikan:

Jaringan jalur kereta api terdiri atas : jaringan jalur kereta api umum terdiri

atas: jaringan jalur kereta api antarkota; dan jaringan jalur kereta api

perkotaan, serta jaringan jalur kereta api khusus.

Jaringan jalur kereta api antarkota dikembangkan untuk menghubungkan:

PKN dengan pusat kegiatan di negara tetangga; antar-PKN; .PKW dengan

PKN; atau antar-PKW.

Jaringan jalur kereta api perkotaan yang dikembangkan untuk aksesibilitas di

kawasan perkotaan, dan tidak dikembangkan di perkotaan Bondowoso.

Jaringan jalur kereta api antarkota dan perkotaan beserta prioritas

pengembangannya ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung

jawabnya di bidang perkeretaapian.

b. Berdasarkan RTRWP Jawa Timur, pengembangan sistem kereta api di

Kabupaten Bondowoso diarahkan pada konsevasi dan pengaktifan kembali

jalur kereta api yang mati, yaitu jalur kereta api Kalisat Bondowoso

Situbondo - Panarukan.

2. Kondisi eksisting jalur kereta api di Kabupaten Bondowoso, yaitu jalur rel kereta api

Kalisat Bondowoso Situbondo, dihentikan operasionalnya oleh PT.KAI pada

tahun 2002. Kondisi saat ini banyak prasarana rel, stasiun, pintu dan prasarana

pendukung lainnya yang rusak dan tidak terawat, bahkan dimanfaatkan oleh

beberapa pihak untuk penggunaan non transportasi.

3. Rencana pengembangan pelayanan transportasi kereta api di Kabupaten

Bondowoso diarahkan untuk mengaktifkan kembali sarana kereta api pada jalur

Kalisat Bondowoso Situbondo, yang melalui wilayah Kecamatan Tamanan,

Kecamatan Grujugan, Kecamatan Bondowoso, Kecamatan Tenggarang,

Kecamatan Wonosari, Kecamatan Tapen, Kecamatan Klabang dan Kecamatan

Prajekan dengan upaya :

a. Pengamanan dan konservasi jalur rel kereta api, stasiun dan prasarana

pendukung lainnya dalam rangka revitalisasi sistem angkutan kereta api.

b. Mengaktifkan kembali pelayanan angkutan kereta api yang melintasi Kalisat

Bondowoso Situbondo - Panarukan yang melintasi wilayah Kecamatan

Tamanan, Grujugan, Bondowoso, Tenggarang, Wonosari, Tapen, Klabang dan

Prajekan, sebagai salah satu alternatif moda transportasi antar wilayah,

c. peningkatan peran pemerintah daerah dalam pelayanan transportasi kereta api

dan

d. Mengembangkan kerjasama dengan pihak lain dalam mengoptimalkan

pemanfaatan sistem angkutan kereta api, sebagai sarana transportasi umum

dan pengembangan pariwisata.

Sistem transportasi kereta api dapat dilihat pada peta 4.6.



IV- 26

PETA 4.5

RENCANA JALUR KERETA API



IV- 27

4.3 Sistem Prasarana Lainnya

Rencana sistem prasarana lainnya yang terdapat di Kabupaten Bondowoso

meliputi rencana sistem jaringan prasarana energi, rencana sistem jaringan

telekomunikasi, rencana sistem jaringan sumber daya air dan rencana sistem jaringan

drainase, persampahan, sanitasi, pengelolaan limbah industri dan jalur evakuasi

bencana alam.

4.3.1. Rencana Sistem Jaringan Prasarana Energi

1. Beberapa kebijakan yang mendasari pengembangan dan pengelolaan sisten

jaringan energi, diantaranya adalah:

a. PP Nonor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN, khususnya pasal 41, menyebutkan

bahwa jaringan transmisi tenaga listrik dikembangkan untuk menyalurkan

tenaga listrik antar sistem yang menggunakan kawat saluran udara, kabel

bawah tanah, atau kabel bawah laut.

b. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan

menyebutkan bahwa penyediaan pembangkit tenaga listrik bisa disediakan

sendiri oleh pemerintah daerah yang distribusinya masih dilaksanakan oleh PT.

PLN.

c. Ketentuan Dirjen Cipta Karya, DPU tahun 1994 tentang standar perhitungan

penentuan kebutuhan listrik adalah sebagai berikut:

Skala prioritas pengembangan jaringan listrik sesuai dengan urgenitas

pengembangan jaringan listrik, yang dikaitkan dengan radius pelayanan

dan pengembangannya.

Kebutuhan rumah tangga diasumsikan sebesar 900 watt per keluarga

(rumah) dengan dasar perhitungan satu rumah tangga ditempati oleh 4-5

orang dengan asumsi kebutuhan listrik per orang sebesar 200 watt.

Sedangkan untuk kebutuhan non-rumah tangga, yaitu fasilitas umum

sebesar 10%, industri 25%, komersial 20%, dan penerangan jalan

perkotaan adalah 10% dari jumlah kebutuhan rumah tangga (domestik).

2. Kondisi eksisting sistem jaringan listrik di Kabupaten Bondowoso sebagian besar

telah menjangkau seluruh kecamatan dan seluruh desa yang ada, walaupun pada

beberapa bagian desa (dusun), masih belum terjangkau layanan listrik PLN. Sistem

distribusi listrik yang ada meliputi : gardu induk, saluran distribusi tegangan tinggi

(SUTT) dan tegangan rendah (SUTR) dengan pola jaringan sesuai ketentuan

teknis PT.PLN.

GAMBAR 4.4

DIAGRAM SISTEM JARINGAN LISTRIK

Sumber: Hasil Analisis, 2011

Sumber Tegangan Distribusi Tegangan Gardu Induk Konsumen

SUTR SUTT/SUTET



IV- 28

3. Rencana Sistem Jaringan Prasarana Energi

Secara umum arahan pengembangan jaringan prasarana energi adalah untuk

menyediakan tenaga listrik yang layak untuk berbagai kegiatan masyarakat, dan

transmisi (distribusi) tenaga listrik yang menjangkau seluruh wilayah permukiman

dan pusat-pusat kegiatan, dengan meningkatkan kapasitas terpasang serta

kapasitas terpakai, serta pengembangan listrik di daerah-daerah terpencil dengan

memanfaatkan energi alternatif. Sedangan secara khusus rencana jaringan

energi/kelistrikan di Kabupaten Bondowoso meliputi:

Rencana sistem jaringan prasarana energi adalah sistem jaringan listrik yang

terdiri atas gardu induk, Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), dan tegangan

rendah dengan pola jaringan sesuai ketentuan teknis oleh instansi terkait.

Rencana jaringan energy yang diintegrasikan dengan sistem jaringan listrik Jawa

Bali dengan prasarana pendukungnya, meliputi:

Gardu Induk di Kecamatan Tenggarang;

Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) di Kecamatan Maesan, Kecamatan

Grujugan, Kecamatan Tenggarang, Kecamatan Wonosari, Kecamatan Tapen,

Kecamatan Klabang, Kecamatan Botolinggo, dan Kecamatan Prajekan. dan

Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) dengan pola jaringan distribusi

mengikuti pola jaringan jalan dan sebaran kawasan permukiman di seluruh

kecamatan.

Penyediaan energi listrik dilakukan dengan memperhitungkan kebutuhan listrik

untuk rumah tangga (domestik), dan kebutuhan non-rumah tangga, yaitu fasilitas

umum, industri, komersial, dan penerangan jalan, serta asumsi cakupan

kawasan permukiman yang akan dilayani.

Pengembangan sistem jaringan listrik diarahkan untuk menyediakan energi listrik

yang layak untuk berbagai kegiatan konsumsi dan produksi oleh masyarakat

dengan meningkatkan kapasitas terpasang dan kapasitas terpakai.

Pengembangan pembangkit listrik dengan memanfaatkan energi mikrohidro,

tenaga surya, panas bumi, dan energi alternatif lainnya untuk mendukung

ketersediaan energi listrik, khususnya di daerah terpencil dan terisolir.

Sehingga kebutuhan listrik di wilayah Kabupaten Bondowoso diperkirakan adalah

seperti pada tabel 4.4



IV- 29

TABEL 4.4 KEBUTUHAN ENERGI LISTRIK KABUPATEN BONDOWOSO SAMPAI DENGAN TAHUN 2031



IV- 30

PETA 4.6

RENCANA SISTEM JARINGAN PRASARANA LISTRIK



IV- 31

4.3.2. Rencana Sistem Jaringan Prasarana Telekomunikasi

1. Kebijakan pengembangan jaringan telekomunikasi di Kabupaten Bondowoso,

diantaranya didasarkan pada :

a. Arahan RTRW Nasional yang menetapkan jenis jaringan prasarana

telekomunikasi, yaitu:

Jaringan terestrial ditetapkan dengan kriteria:

- menghubungkan antarpusat perkotaan nasional;

- menghubungkan pusat perkotaan nasional dengan pusat kegiatan di

negara lain;

- mendukung pengembangan kawasan andalan; atau

- mendukung kegiatan berskala internasional.

Jaringan satelit ditetapkan dengan kriteria ketersediaan orbit satelit dan

frekuensi radio yang telah terdaftar pada lembaga pengatur telekomunikasi

nasional dan internasional yang berwenang.

b. Arahan RTRWP Jawa Timur yang telah menguraikan rencana pengembangan

prasarana telematika yang diarahkan pada peningkatan jangkauan pelayanan

dan kemudahan mendapatkan pelayanan, yang dalam hal ini, penyediaan

tower BTS (Base Transceiver Station) sangat penting untuk menjangkau ke

pelosok perdesaan.

Dengan semakin berkembangnya teknologi, serta untuk peningkatan

kebutuhan dan pelayanan masyarakat, perlu dilakukan peningkatan jumlah dan

mutu telematika pada tiap wilayah, yaitu dengan:

Menerapkan teknologi telekomunikasi berbasis teknologi modern;

Pembangunan teknologi telekomunikasi pada wilayah pusat pertumbuhan;

Membentuk jaringan telekomunikasi dan informasi yang menghubungkan

setiap wilayah pertumbuhan dengan ibukota kabupaten, serta

Mengarahkan pemanfaatan secara bersama, satu menara (tower) BTS untuk

beberapa BTS atau operator telepon seluler dengan pengelolaan yang baik,

sehingga efisien dalam pemanfaatan ruang untuk menara.

2. Kondisi Eksisiting

Penggunaan fasilitas telekomunikasi oleh masyarakat Kabupaten Bondowoso

meliputi prasarana telekomunikasi dan informatika. Sistem telekomunikasi dan

informasi meliputi jaringan telepon kabel, telepon seluler, jaringan internet dan

penyiaran, baik radio maupun televisi. Ketentuan penyelenggaraan komunikasi

dan penyiaran telah diatur oleh pemerintah dengan peraturan yang ada.

3. Rencana Sistem Jaringan Prasarana Telekomunikasi

Rencana pengembangan prasarana telekomunikasi meliputi prasarana

telekomunikasi dan prasarana penyampaian informasi yang terdiri atas jaringan

kabel dan non kabel (pancaran gelombang), yang secara fisik diwujudkan dalam

bentuk : jaringan kabel telepon, menara telekomunikasi, unit layananan (wartel,

warnet, telepon umum), studio radio dan studio televisi. Semua diarahkan untuk

mendukung aktifitas sosial ekonomi masyarakat dan pembangunan daerah.



IV- 32

4.3.2.1. Rencana Sistem Jaringan Telepon

1. Kebijakan pengembangan standar layanan telekomunikasi kabel yang dipakai

adalah pedoman Dirjen Cipta Karya, DPU tahun 1994 tentang standar kebutuhan

sambungan telepon sebagai berikut:

- telepon rumah tangga adalah setiap 100 jiwa minimal terdapat 1 SST;

- telepon umum adalah setiap 1000 jiwa minimal terdapat 1 SST.

- Sesuai perkembangan terkini, standar kebutuhan telepon umum dapat

dipergunakan sebagai pendekatan dalam menentukan kebutuhan agen

telekomunikasi (wartel, kiostel, warnet, dan sebagainya).

2. Kondisi eksisting jaringan telepon di Kabupaten Bondowoso, berupa jaringan

telepon kabel telah menjangkau 22 kecamatan dari 23 kecamatan yang ada.

Kecamatan Sempol masih belum terlayani jaringan telepon kabel. Namun

perkembangan telepon kabel cenderung stagnan dengan berkembangnya sistem

seluler (wireless dan satelit). Kebutuhan komunikasi pada kawasan terpencil atau

pun kepadatan tinggi yang tidak terlayani sistem kabel telah terpenuhi dengan

sistem seluler.

3. Rencana pengembangan jaringan telepon kabel di masa mendatang lebih

diarahkan pada :

Peningkatan kapasitas sambungan telepon kabel pada kawasan perdagangan

dan jasa, industri, fasilitas umum dan sosial, terminal, permukiman dan

kawasan yang baru dikembangkan; dan

Penyediaan sarana telekomunikasi untuk umum pada lokasi strategis, yang

sering diakses publik atau kawasan pusat kegiatan masyarakat.

Dalam pengembangannya masih diperlukan perluasan area pelayanan untuk

meningkatkan jumlah pelanggan fasilitas telekomunikasi telepon, mengingat pada

masa mendatang, komunikasi merupakan kebutuhan yang diperlukan masyarakat.

Pengembangan layanan tidak hanya untuk daerah perkotaan saja tetapi juga

daerah pedesaan. Selengkapnya arahan rencana kebutuhan dan penyediaan

jaringan telepon dapat dilihat pada tabel 4.5 dan peta 4.7.



IV- 33

TABEL 4.5

ARAHAN PENYEDIAAN JARINGAN TELEPON

KABUPATEN BONDOWOSO SAMPAI DENGAN TAHUN 2031



IV- 34

PETA 4.7

RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI TELEPON



IV- 35

4.3.2.2. Rencana Pengembangan Menara Telekomunikasi

1. Kebijakan penataan dan pengembangan menara telekomunikasi seluler di

Kabupaten Bondowoso, secara umum juga didasarkan pada RTRW Nasional,

RTRWP Jawa Timur, dan ketentuan Kementerian yang terkait (Kemenkominfo,

Kemen-PU dan Kemendagri). Berdasar ketentuan tersebut pemerintah daerah

berkewajiban menata penempatan lokasi menara telekomunikasi agar secara

teknis, sosial dan ekonomi dapat diterima masyarakat dan sinergi dengan upaya

mendukung pembangunan daerah.

2. Kondisi Eksisting

Keberadaan menara seluler di Kabupaten Bondowoso, berdasarkan identifikasi

sebaran menara eksisting menunjukkan jumlah yang relatif banyak dengan

persebaran hampir di semua kecamatan. Dengan melihat kecenderungan

pertumbuhan calom pemakai (konsumen) telepon seluler dan pertambahan

operator telepon seluler, maka kebutuhan menara seluler untuk Kabupaten

Bondowoso ke depan masih sangat besar. Dari aspek ekonomi memang sangat

prospektif namun dari aspek teknis pemanfaatan ruang berpotensi menimbulkan

permasalahan dan konflik di masyarakat.

3. Rencana Pengembangan Menara Telekomunikasi Bersama

Bertolak dari kondisi eksisting dan dalam dalam rangka mewujudkan konsep dasar

penataan lokasi menara telekomunikasi yang efisien dan efektif, maka menara

yang akan dikembangkan harus dapat digunakan secara bersama. Menara yang

dibangun/disediakan oleh penyelenggara telekomunikasi dan atau penyedia

menara, harus memiliki spesifikasi teknis yang mampu menampung beberapa

(minimal 3) BTS atau pemancar.

Metode yang digunakan dalam menghitung kebutuhan BTS dan menentukan lokasi

ideal menara untuk menyediakan layanan selular, adalah dengan menghitung

kecukupan traffic yang sebanding dengan potensi pelanggan dan kemampuan

meng-cover seluruh area potensial selular sebuah BTS, yang secara detail meliputi

Menggunakan parameter jumlah penduduk di setiap Kecamatan,

Menentukan teledensity jumlah pengguna selular di sebuah Kabupaten,

Menentukan intensitas trafik per pengguna selular,

Menghitung kapasitas trafik per BTS,

Menghitung jumlah BTS yang diperlukan

Melakukan plotting per-sebaran posisi menara pada peta digital dengan meng-

overlay seluruh kelengkapan peta, dan

Melakukan prediksi coverage dari sebuah BTS dan coverage dari keseluruhan

konfigurasi BTS untuk mendapatkan coverage yang paling optimal.

Beberapa data yang didefinisikan sebagai asumsi:

Tingkat teledensitas layanan selular di Indonesia pada saat ini adalah berkisar

antara 20%~40%. Adapun untuk Kabupaten Bondowoso teledensitas selular

diasumsikan 50% yang berarti setiap 2 (dua) penduduk memiliki 1 handphone.



IV- 36

Intensitas trafik per pelanggan selular per hari adalah 75 mili Erlang pada area

urban, 67 mili Erlang pada area sub_urban dan 50 mili Erlang pada area rural.

Berdasarkan data-data teknis traffic handling BTS per sector maksimal dengan

4 kanal frekuensi adalah 20,15 Erlang pada tingkat kualitas layanan (GOS,

Grade of Service) = 0,02, yang berarti terjadi kegagalan panggilan sebanyak 2

kali dari 100 kali panggilan).

Maka dengan asumsi seluruh BTS menggunakan 3 sector dan total 12 kanal

frekuensi mampu untuk menghandle traffic sebesar 60.45 Erlang (60.45 jam

panggil/calling dan terima/called).

Dengan cara diatas dihasilkan kawasan dengan beberapa menara (eksisting)

dalam satu area layanan yang sama. Hasil perbandingan tingkat kemampuan

layanan (dalam %) dari BTS pada masing-masing menara digunakan sebagai

rencana (rekomendasi) pemanfaatan menara menara bersama. Menara

dengan posisi dan tingkat kapasitas layanan terbaik baik dari segi prosentase

maupun kemampuan melingkupi sasaran-sasaran (fasilitas kegiatan) penting

diarahkan untuk menjadi pilihan lokasi menara bersama.

Berdasarkan uraian diatas rencana pengembangan atau penambahan

kebutuhanan BTS di Kabupaten Bondowoso sampai dengan tahun 2031 adalah

sebanyak 254 unit BTS sedangkan untuk kebutuhan menara bersama adalah

sebanyak 85 unit. Dengan penerapan konsep menara bersama maka pertumbuhan

jumlah menara akan dapat ditekan sehingga mengurangi ancaman kecelakaan

menara gagal konstruksi dan mengurangi daya resistensi masyarakat.

TABEL 4.6

RENCANA PENGEMBANGAN MENARA SELULER (MENARA BERSAMA)

DI KABUPATEN BONDOWOSO SAMPAI TAHUN 2031



IV- 37

4. Rencana Penataan Lokasi Menara Bersama (Cell-plan)

Rencana titik menara bersama untuk seluler dirumuskan berdasarkan titik paling

optimum dari area optimum pengembangan menara, sebagaimana telah diarahkan

pengembangannya. Rencana pengembangan menara bersama diklasifikasikan

berdasarkan tinggi gelombang (band width) yang dipancarkan oleh panel BTS,

yang selama ini digunakan oleh operator.

Arahan bagi pembangunan/penyediaan prasarana menara (tower), baik untuk

kepentingan telekomunikasi maupun kepentingan lainnya harus memperhatikan/

ketentuan sbb:

Penentuan lokasi menara ditentukan dengan memperhatikan potensi

ketersediaan lahan, pola persebaran permukiman, perkembangan teknologi

dan sistem pelayanan telekomunikasi, kepadatan pemakaian jasa

telekomunikasi, serta kaidah penataan ruang dan penataan lingkungan.

Pedoman atau petunjuk teknis dari lembaga yang berwenang menilai kelayakan

konstruksi menara sehingga menjamin tingkat keamanan yang tinggi.

Jarak aman antara antena dengan bangunan atau tempat aktifitas masyarakat

sehingga meminimalkan kemungkinan korban jiwa apabila terjadi kecelakaan

konstruksi dan bencana.

Kesesuaian peruntukan lahan dengan mempertimbangkan keberadaan

kawasan lindung maupun budidaya.

Apabila karena pertimbangan teknis cakupan pelayanan, menara harus berada

di tengah permukiman, maka persetujuan dan kesiapan masyarakat sekitar

khususnya dalam menerima resiko atau dampak negatif, menjadi kunci penentu

pemberian izin pembangunan menara.

Lokasi menara mencakup area dengan radius maksimal 500 (lima ratus) meter

dari titik koordinat yang ditentukan dalam Daftar Lokasi Rencana Menara

Telekomunikasi (Tabel 4.7. dan Peta 4.8.).

Adapun prinsip-prinsip penerapan kebijakan menara bersama adalah sbb:

Dalam satu kawasan yang memiliki cakupan layanan yang sama, BTS-BTS

harus ditempatkan pada satu menara, dengan jumlah maksimal BTS

(pemancar) 3 unit pada setiap menara.

Menara dapat dibangun pada suatu zona tertentu yang memiliki luas tertentu

yang disebut zona menara.

Menara baru dapat dibangun setelah menara yang telah dibangun lebih dahulu

terisi penuh dengan BTS.

Diperlukan pola kerjasama yang baik antar pelaku telekomunikasi seluler untuk

mewujudkan sistem menara bersama ini.

Ketentuan detail pelaksanaan kebijakan menara bersama dan titik koordinat

zona menara akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Arahan lokasi pembangunan menara seluler (dengan konsep menara bersama)

secara tentatif menyebar di seluruh wilayah kabupaten, sebagaimana disajikan

pada Tabel 4.7 dan Peta 4.8 tentang Rencana Sebaran Lolasi Menara

Telekomunikasi di Kabupaten Bondowoso.



IV- 38

TABEL 4.7

RENCANA LOKASI MENARA TELEKOMUNIKASI

No. Lokasi Kode Lokasi Longitude Lattitude Desa/Kelurahan Kecamatan

mp_bdwoso01 maesan_01 113.777 -8.03708 Suger Lor MAESAN

mp_bdwoso02 maesan_02 113.778 -8.02757 Gambangan MAESAN

mp_bdwoso03 maesan_03 113.78 -8.01428 Maesan MAESAN

mp_bdwoso04 maesan_04 113.801 -8.01651 Sumberanyar MAESAN

mp_bdwoso05 maesan_05 113.748 -8.03448 Sucolor MAESAN

mp_bdwoso06 maesan_06 113.802 -8.04857 Sumbersari MAESAN

mp_bdwoso07 maesan_07 113.787 -8.00012 Pakuniran MAESAN

mp_bdwoso08 maesan_08 113.797 -8.03611 Suger Lor MAESAN

mp_bdwoso09 gjugan_01 113.794 -7.9855 Taman GRUJUGAN

mp_bdwoso10 gjugan_02 113.766 -7.98335 Kabuaran GRUJUGAN

mp_bdwoso11 gjugan_03 113.797 -7.97391 Dadapan GRUJUGAN

mp_bdwoso12 gjugan_04 113.82 -7.97177 Tegalmijin GRUJUGAN

mp_bdwoso13 gjugan_05 113.83 -7.95555 Kejawan GRUJUGAN

mp_bdwoso14 gjugan_06 113.783 -7.95983 Wonosari GRUJUGAN

mp_bdwoso15 gjugan_07 113.815 -7.98347 Tegalmijin GRUJUGAN

mp_bdwoso16 tmnan_01 113.829 -7.99941 Kalianyar TAMANAN

mp_bdwoso17 tmnan_02 113.83 -8.01601 Tamanan TAMANAN

mp_bdwoso18 tmnan_03 113.821 -8.01765 Sukosari TAMANAN

mp_bdwoso19 tmnan_04 113.821 -8.0345 Sukosari TAMANAN

mp_bdwoso20 tmnan_05 113.845 -8.04457 Mengen TAMANAN

mp_bdwoso21 tmnan_06 113.864 -8.00541 Pucang Anom TAMANAN

mp_bdwoso22 tmnan_07 113.858 -7.97852 Tegalpasir TAMANAN

mp_bdwoso23 tmnan_08 113.839 -7.98087 Jambesari TAMANAN

mp_bdwoso24 tmnan_09 113.846 -8.00452 Sumberkemuning TAMANAN

mp_bdwoso25 tmnan_10 113.811 -7.9971 Wonosuko TAMANAN

mp_bdwoso26 pujer_01 113.89 -7.97859 Maskuning Kulon PUJER

mp_bdwoso27 pujer_02 113.855 -7.95957 Pengarang PUJER

mp_bdwoso28 pujer_03 113.874 -7.98894 Alassumur PUJER

mp_bdwoso29 pujer_04 113.885 -7.94872 Randucangkring PUJER

mp_bdwoso30 pujer_05 113.887 -8.00778 Sukokerto PUJER

mp_bdwoso31 pujer_06 113.916 -8.01038 Sukowono PUJER

mp_bdwoso32 pujer_07 113.903 -7.99693 Sukowono PUJER

mp_bdwoso33 tlgsari_01 113.91 -7.97667 Pakisan TLOGOSARI

mp_bdwoso34 tlgsari_02 113.92 -7.98812 Pakisan TLOGOSARI

mp_bdwoso35 tlgsari_03 113.922 -7.9632 Jebung Kidul TLOGOSARI

mp_bdwoso36 tlgsari_04 113.932 -7.99832 Tlogosari TLOGOSARI

mp_bdwoso37 tlgsari_05 113.954 -8.00789 Kembang TLOGOSARI

mp_bdwoso38 tlgsari_06 113.979 -8.00325 Gunosari TLOGOSARI

mp_bdwoso39 tlgsari_07 113.953 -7.97654 Trotosari TLOGOSARI

mp_bdwoso40 tlgsari_08 113.898 -7.96307 Patemon TLOGOSARI

mp_bdwoso41 sksari_01 113.973 -7.92729 Nogosari SUKOSARI

mp_bdwoso42 sksari_02 113.932 -7.93671 Kerang SUKOSARI

mp_bdwoso43 sksari_03 113.996 -7.95274 Nogosari SUKOSARI

mp_bdwoso44 sbwringin_01 113.951 -7.95724 Tegaljati SUMBERWRINGIN

mp_bdwoso45 sbwringin_02 113.977 -7.97204 Sukosari Kidul SUMBERWRINGIN

mp_bdwoso46 sbwringin_03 113.967 -7.9481 Sumbergading SUMBERWRINGIN



IV- 39


mp_bdwoso47 sbwringin_04 113.996 -7.9834 Sumbergading SUMBERWRINGIN

mp_bdwoso48 sbwringin_05 114.055 -8.00085 Sukorejo SUMBERWRINGIN

mp_bdwoso49 sbwringin_06 114.019 -7.96615 Sukorejo SUMBERWRINGIN

mp_bdwoso50 tapen_01 113.934 -7.85212 Taal TAPEN

mp_bdwoso51 tapen_02 113.921 -7.87121 Tapen TAPEN

mp_bdwoso52 tapen_03 113.92 -7.88678 Gununganyar TAPEN

mp_bdwoso53 tapen_04 113.95 -7.88838 Mangli Wetan TAPEN

mp_bdwoso54 tapen_05 113.946 -7.90879 Wonokusumo TAPEN

mp_bdwoso55 tapen_06 113.936 -7.87679 Kalitapen TAPEN

mp_bdwoso56 wnsari_01 113.897 -7.88268 Kapuran WONOSARI

mp_bdwoso57 wnsari_02 113.88 -7.89223 Traktakan WONOSARI

mp_bdwoso58 wnsari_03 113.895 -7.9061 Pasarejo WONOSARI

mp_bdwoso59 wnsari_04 113.914 -7.91186 Bendoarum WONOSARI

mp_bdwoso60 wnsari_05 113.875 -7.91825 Jumpong WONOSARI

mp_bdwoso61 wnsari_06 113.897 -7.92729 Tumpeng WONOSARI

mp_bdwoso62 wnsari_07 113.909 -7.94497 Lombok Wetan WONOSARI

mp_bdwoso63 tgarang_01 113.866 -7.90335 Tangsil Kulon TENGGARANG

mp_bdwoso64 tgarang_02 113.852 -7.92235 Bataan TENGGARANG

mp_bdwoso65 tgarang_03 113.851 -7.90876 Tenggarang TENGGARANG

mp_bdwoso66 tgarang_04 113.84 -7.93878 Sumbersalam TENGGARANG

mp_bdwoso67 tgarang_05 113.857 -7.94369 Kajar TENGGARANG

mp_bdwoso68 tgarang_06 113.86 -7.93127 Lojajar TENGGARANG

mp_bdwoso69 tgarang_07 113.875 -7.96238 Kasemek TENGGARANG

mp_bdwoso70 bdwoso_01 113.843 -7.91322 Kademangan BONDOWOSO

mp_bdwoso71 bdwoso_02 113.833 -7.91272 Dabasah BONDOWOSO

mp_bdwoso72 bdwoso_03 113.833 -7.91967 Tamansari BONDOWOSO

mp_bdwoso73 bdwoso_04 113.822 -7.90902 Badean BONDOWOSO



mp_bdwoso76 bdwoso_07 113.816 -7.92521 Nangkaan BONDOWOSO


mp_bdwoso78 bdwoso_09 113.813 -7.93716 Kembang BONDOWOSO

mp_bdwoso79 bdwoso_10 113.809 -7.94832 Pancoran BONDOWOSO

mp_bdwoso80 bdwoso_11 113.806 -7.9617 Pancoran BONDOWOSO

mp_bdwoso81 bdwoso_12 113.825 -7.92757 Nangkaan BONDOWOSO

mp_bdwoso82 bdwoso_13 113.824 -7.93421 Sukowiryo BONDOWOSO

mp_bdwoso83 bdwoso_14 113.799 -7.94327 Kembang BONDOWOSO

mp_bdwoso84 bdwoso_15 113.856 -7.89307 Pejaten BONDOWOSO

mp_bdwoso85 bdwoso_16 113.825 -7.92038 Dabasah BONDOWOSO

mp_bdwoso86 crdami_01 113.809 -7.90422 Curahdami CURAHDAMI

mp_bdwoso87 crdami_02 113.797 -7.89703 Silolembu CURAHDAMI

mp_bdwoso88 crdami_03 113.79 -7.91393 Curahpoh CURAHDAMI

mp_bdwoso89 crdami_04 113.785 -7.93437 Pakuwesi CURAHDAMI

mp_bdwoso90 crdami_05 113.802 -7.92733 Kupang CURAHDAMI

mp_bdwoso91 bnakal_01 113.789 -7.88734 Sumbertengah BINAKAL

mp_bdwoso92 bnakal_02 113.78 -7.87836 Sumbertengah BINAKAL

mp_bdwoso93 bnakal_03 113.771 -7.8975 Binakal BINAKAL

mp_bdwoso94 pakem_01 113.766 -7.87048 Patemon PAKEM

mp_bdwoso95 pakem_02 113.752 -7.85946 P A K E M PAKEM



IV- 40


mp_bdwoso96 pakem_03 113.736 -7.87451 Gadingsari PAKEM

mp_bdwoso97 pakem_04 113.721 -7.89191 Kupang PAKEM

mp_bdwoso98 wringin_01 113.777 -7.85247 Sumbermalang WRINGIN

mp_bdwoso99 wringin_02 113.766 -7.83825 Jatitamban WRINGIN

mp_bdwoso100 wringin_03 113.754 -7.8052 Sumbercanting WRINGIN

mp_bdwoso101 wringin_04 113.74 -7.79353 Sumbercanting WRINGIN

mp_bdwoso102 wringin_05 113.769 -7.81435 Banyuputih WRINGIN

mp_bdwoso103 wringin_06 113.744 -7.83458 Jatisari WRINGIN

mp_bdwoso104 wringin_07 113.759 -7.82465 Glingseran WRINGIN

mp_bdwoso105 tgampel_01 113.827 -7.89551 Karanganyar TEGALAMPEL

mp_bdwoso106 tgampel_02 113.84 -7.88117 Mandiro TEGALAMPEL

mp_bdwoso107 tgampel_03 113.854 -7.86778 Kretek TEGALAMPEL

mp_bdwoso108 tgampel_04 113.844 -7.89856 Sekarputih TEGALAMPEL

mp_bdwoso109 tgampel_05 113.817 -7.87392 Tanggulangin TEGALAMPEL

mp_bdwoso110 tgampel_06 113.878 -7.86392 Kemuningan TEGALAMPEL

mp_bdwoso111 tgampel_07 113.868 -7.88204 Paguan TEGALAMPEL

mp_bdwoso112 klabang_01 113.943 -7.83897 Klabang KLABANG

mp_bdwoso113 klabang_02 113.956 -7.83035 Besuk KLABANG

mp_bdwoso114 klabang_03 113.965 -7.81823 Lumutan KLABANG

mp_bdwoso115 klabang_04 113.965 -7.85007 Blimbing KLABANG

mp_bdwoso116 klabang_05 113.982 -7.87195 Karanganyar KLABANG

mp_bdwoso117 klabang_06 113.995 -7.8901 Botolinggo KLABANG

mp_bdwoso118 klabang_07 113.985 -7.8486 Lumutan KLABANG

mp_bdwoso119 sempol_01 114.15 -8.00143 Kalianyar SEMPOL

mp_bdwoso120 sempol_02 114.096 -8.02913 Sempol SEMPOL

mp_bdwoso121 prjekan_01 113.975 -7.81506 Prajekan Kidul PRAJEKAN

mp_bdwoso122 prjekan_02 113.976 -7.80154 Prajekan Kidul PRAJEKAN

mp_bdwoso123 prjekan_03 113.982 -7.78855 Walidono PRAJEKAN

mp_bdwoso124 prjekan_04 113.999 -7.80504 Sempol PRAJEKAN



mp_bdwoso127 cerme_01 113.994 -7.77811 Grujugan CERMEE


mp_bdwoso129 cerme_03 114.037 -7.78194 Ramban Wetan CERMEE

mp_bdwoso130 cerme_04 114.05 -7.77834 Cermee CERMEE

mp_bdwoso131 cerme_05 114.074 -7.7792 Bercak CERMEE

mp_bdwoso132 cerme_06 114.051 -7.76468 Cermee CERMEE

mp_bdwoso133 cerme_07 114.032 -7.80839 Ramban Wetan CERMEE


Sumber : Bappeda Kabupaten Bondowoso, 2010 Catatan : Koordinat Lokasi sudah mencakup menara eksisting pada saat studi ini disusun.



IV- 41

PETA 4.8

RENCANA LOKASI MENARA TELEKOMUNIKASI (CELL-PLAN)



IV- 42

4.3.2.3. Rencana Lokasi Pemancar Televisi dan Radio

Kabupaten Bondowoso dengan kondisi bentang alam yang berpegunungan dan

berbukit-bukit merupakan lokasi strategis bagi perletakan menara penyiaran radio dan

televisi, baik yang beorientasi layanan lokal maupun regional.

Arahan penyediaan menara pemancar televisi dan radio secara umum adalah

sebagai berikut :

Letak lokasi pemancar televisi yang diusulkan sebaiknya direncanakan hingga

dicapai kuat medan maksimum sebagaimana yang dipersyaratkan, dan tidak

menimbulkan gangguan interferensi di daerah layanan lain. Sebagai catatan

layanan penyiaran televisi dengan daya yang tinggi dapat menyebabkan

interferensi yang serius pada layanan komunikasi, meskipun layanan televisi telah

memenuhi semua persyaratan teknis seperti radiasi di luar band, dan telah

dipisahkan dengan baik dari layanan lain.

Dalam suatu daerah layanan, sebaiknya pemancar televisi baru berada co-located

(bersama) dengan pemancar televisi dan radio FM-VHF yang ada, dan juga

sebaiknya dapat menggunakan fasilitas menara secara bersama, terutama jika

layanan yang akan diberikan berada pada daerah yang sama.

Apabila beberapa stasiun pemancar berada dalam satu lokasi tetapi tidak

menggunakan fasilitas menara secara bersama, maka jarak orientasi dan

tingginya harus dibuat sedemikian rupa untuk mencegah terjadinya refleksi dan re-

radiasi.

Untuk menara pemancar radio, berlaku juga ketentuan teknis konstruksi menara

sebagaimana diatas dengan penyesuaian sesuai spesifikasi teknologi yang

dikembangkan.

Penggunaan gelombang untuk komunikasi dan penyiaran diatur tata laksananya

sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pengembangan prasarana telekomunikasi dan informatika untuk tujuan

penyelenggaraan pemerintahan diatur dengan Peraturan Bupati.

4.3.3. Rencana Sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya Air

Rencana Sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya Air di Kabupaten

Bondowoso meliputi: sungai, waduk, embung, jaringan irigasi, jaringan air baku untuk

air bersih dan jaringan air bersih ke kelompok pengguna. Dasar kebijakan

pengembangan sistem jaringan sumberdaya air di Kabupaten Bondowoso, diantaranya

adalah:

RTRWN (PP Nomor 26 tahun 2008) menyatakan bahwa wilayah sungai dan

cekungan air tanah lintas propinsi, merupakan wilayah strategis nasional.

Dimana pengelolaannya ditetapkan dengan peraturan menteri yang tugas dan

tanggung jawabnya di bidang sumber daya air. Namun khusus di wilayah

Kabupaten Bondowoso, tidak ada wilayah sungai yang masuk kategori strategis

nasional.



IV- 43

Kriteria penetapan kawasan sekitar danau/waduk menurut PP Nomor 26 Tahun

2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional meliputi : daratan

dengan jarak 50 (lima puluh) meter sampai dengan 100 (seratus) meter dari titik

pasang air danau atau waduk tertinggi; atau daratan sepanjang tepian danau

atau waduk yang lebarnya proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik danau

atau waduk.

RTRWP Jawa Timur secara khusus menguraikan bahwa pengembangan

prasarana pengairan untuk wilayah Kabupaten Bondowoso diarahkan dalam

upaya pengembangan prasarana sumber air tanah untuk air bersih dengan

melakukan penetapan mata air, dan membangun sumur bor, dan pencegahan

pencemaran pada Cekungan Air Tanah (CAT) Bondowoso Situbondo.

Disamping itu ada ketentuan pengelolaan hutan di Daerah Aliran Sungai (DAS)

yang ada di wilayah Kabupaten Bondowoso, yaitu wilayah sungai Sampean

dengan status lintas kabupaten dalam propinsi, khususnya DAS Sampean.

4.3.3.1 Sungai, Rawa, Waduk dan Embung

1. Kondisi Eksisting

Karakteristik sungai di Kabupaten Bondowoso pada umumnya adalah sungai

dengan kelerengan bantaran sungai yang curam karena merupakan wilayah

pegunungan. Sementara waduk dan embung yang ada sebagian besar berfungsi

irigasi. Secara umum, sempadan sungai, waduk dan embung rata-rata merupakan

rung terbuka hiju, kecuali pada kawasan perkotaan Bondowoso, yang telah mulai

banyak tumbuh permukiman di bantaran sungai.

2. Rencana Pengembangan Sungai, Waduk dan Embung,

Meliputi arahan :

a. Pengelolaan sumber daya air dalam wilayah kabupaten sebagai bagian dari

pengelolaan Wilayah Sungai Sampean, serta bagian dari Daerah Aliran Sungai

(DAS) Sampean, DAS Deluwang, dan DAS Banyuputih;

b. Pengelolaan daerah irigasi wilayah kabupaten yang terintegrasi dalam

pengelolaan sub DAS, meliputi Sub DAS Arjasa, Sub DAS Banyumas, Sub

DAS Bercak, Sub DAS Bluncong, Sub DAS Clangap, Sub DAS Curah Jeru,

Sub DAS Curah Bugis, Sub DAS Deluwang Hulu, Sub DAS Garu, Sub DAS

Gubri Hulu, Sub DAS Gubri Teknis, Sub DAS Gumbolo, Sub DAS Gunu

Documents

31Bab 4 Rencana Struktur Ruang Wilayah