3 TATA (KEPROTOKOLAN)

M U H A M A D Y U N A N T O

P R O T O KO L K E M E N D I K B U D

pemanasan dulu yaa …

berikutnya…

“New normal adalah perubahan perilaku untuk tetapmenjalankan aktivitas normal namun dengan ditambah

menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinyapenularan COVID-19.”

”Protokol Kesehatan dulu, baru fungsi Keprotokolan dijalankan –

Nadiem Anwar Makarim”

DO DON,T

HOW TO BE GOOD

PROTOCOL

connection

rundown checklist

referensi

bank dataSmartphone

Handy talkie

Etika Seorang Petugas Pelayan Pimpinan

• Berwibawa

• Sopan santun

• Berkarakter “Luwes”

• Berpakaian rapi dan menarik

• Berkomunikasi apik

• Tahu bagaimana harus bertindak

• Tata Krama Menerima Tamu

10

HAKIKAT KEBERHASILAN PRAKTEK PELAYANAN KEPROTOKOLAN

BAGAIMANA ANDA DAPAT

MENGATUR ORANG LAIN UNTUK

MELAKUKAN SESUATU SESUAI

PERATURAN KEPROTOKOLAN

TANPA ORANG TERSEBUT

MERASA TERPAKSA

MELAKUKANNYA

KEPROTOKOLANMENURUT UU NO. 9/2010

Keprotokolan adalah serangkaiankegiatan yang berkaitan dengan aturan

dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi TATA TEMPAT,

TATA UPACARA, dan TATA PENGHORMATAN sebagai bentuk

penghormatan kepada seseorang sesuaidengan jabatan dan/atau kedudukannya

dalam negara, pemerintahan, ataumasyarakat”.

TUJUAN PROTOKOL

PASAL 3 UU NO. 9 TAHUN 2010

❑ Memberikan penghormatan kepada Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasiinternasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu, dan/atauTamu Negara sesuai dengan kedudukan dalam negara, pemerintahan, dan masyarakat;

❑ Memberikan pedoman penyelenggaraan suatu acara agar berjalan tertib, rapi, lancar, dan teratur sesuai denganketentuan dan kebiasaan yang berlaku, baik secara nasionalmaupun internasional;

❑ Menciptakan hubungan baik dalam tata pergaulanantarbangsa

1. Tata Tempat

Adalah Pengaturan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara

Kenegaraan atau Acara Resmi.

1. Presiden RI;2. Wakil Presiden RI;3. Mantan Presiden dan mantan Wapres;4. Ketua MPR RI5. Ketua DPR RI;6. Ketua DPD RI;7. Ketua BPK RI;8. Ketua Mahkamah Agung RI;9. Ketua Komisi Yudisial RI;10. Perintis pergerakan kemerdekaan;11. Dubes/Kepala Perwakilan Negara

Asing dan Organisasi Internasional; 12. Wakil Ketua MPR RI, Wakil Ketua DPR

RI, Wakil Ketua DPD RI, Gubernur BI, Ketua Badan Penyelenggara Pemilihan Umum, Wakil Ketua BPK RI, Wakil Ketua MARI, Wakil Ketua MK RI, dan Wakil Ketua KY RI;

13. Menteri, pejabat setingkat menteri, Anggota DPR RI, dan anggota DPD RI, serta Dubes Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI;

14. KASAD, KASAU, dan KASAL

15.Pemimpin partai politik yang memiliki wakil di DPR RI;

16.Anggota BPK RI, Ketua Muda dan Hakim Agung MA RI, Hakim MK RI, dan anggota KY RI;

17.Pemimpin lembaga negara yang ditetapkan sebagai pejabat negara, pemimpin lembaga negara lainnya yang ditetapkan dengan UU, Deputi Gubernur Senior dan Deputi Gubernur BI, serta Wakil Ketua Badan Penyelenggara Pemilihan Umum;

18.Gubernur Kepala Daerah;19.Pemilik tanda jasa dan tanda kehormatan

tertentu;20.Pimpinan lpnk, Wakil Menteri, WAKASAD,

WAKASAU, WAKASAL, WAKAPOLRI, Wakil Jaksa Agung , Wagub, Ketua DPRD provinsi, pejabat eselon I atau yang disetarakan;

21.Bupati/walikota dan Ketua DPRD Kab/kota; dan

22.Pimpinan tertinggi representasi organisasi keagamaan tingkat nasional yang secara faktual diakui oleh Pemerintah dan masyarakat.

PENGATURAN TATA TEMPAT

DI PUSAT

1. Gubernur;2. Wakil gubernur;3. Mantan gubernur dan mantan wakil

gubernur;4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah provinsi atau nama lainnya;5. Kepala perwakilan konsuler Negara

asing di daerah;6. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah provinsi atau nama lainnya;7. Sekretaris daerah, panglima/komandan

tertinggi Tentara Nasional Indonesia semua angkatan, kepala kepolisian, ketua pengadilan tinggi semua badan peradilan, dan kepala kejaksaan tinggi di provinsi;

8. Pemimpin partai politik di provinsi yang memiliki wakil di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi;

10. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi atau nama lainnya, anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dan anggota Majelis Rakyat Papua;

10. Bupati / walikota11. Kepala Kantor Perwakilan Badan

Pemeriksa Keuangan di daerah, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia di daerah, ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah;

12. Pemuka agama, pemuka adat, dan Tokoh Masyarakat Tertentu tingkat provinsi;

13. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota;

14. Wakil bupati/wakil walikota dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota;

15. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota;

16. Asisten sekretaris daerah provinsi, kepala dinas tingkat provinsi, kepala kantor instansI vertikal di provinsi, kepala badan provinsi, dan pejabat eselon II; dan

17. Kepala bagian pemerintah daerah provinsi dan pejabat eselon III.

PENGATURAN TATA TEMPAT

DI PROVINSI

1. Bupati/walikota;2. Wakil bupati/wakil walikota;3. Mantan bupati/walikota dan mantan

wakil bupati/wakil walikota;4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah kabupaten/kota atau nama lainnya;

5. Wakil Ketua Dewan Penvakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota atau nama lainnya;

6. Sekretaris daerah, komandan tertinggi Tentara Nasional Indonesia semua angkatan, kepala kepolisian, ketua pengadilan semua badan peradilan, dan kepala kejaksaan negeri di kabupaten/kota;

7. Pemimpin partai politik di kabupaten/kota yang memiliki wakil di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota;

8. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota atau nama lainnya;

9. Pemuka agama, pemuka adat, dan Tokoh Masyarakat Tertentu tingkat kabupaten/kota;

10. Asisten sekretaris daerah kabupaten/kota, kepala badan tingkat kabupaten/ kota, kepala dinas tingkat kabupaten/kota, dan pejabat eselon II, kepala kantor perwakilan Bank Indonesia di tingkat kabupaten, ketua komisi pemilihan umum kabupaten/kota;

11. Kepala instansi vertikal tingkat kabupaten/kota, kepala unit pelaksana teknis instansi vertikal, komandan tertinggi Tentara Nasional Indonesia semua angkatan di kecamatan, dan kepala kepolisian di kecamatan;

12. Kepala bagian pemerintah daerah kabupaten/kota, camat, dan pejabat eselon III; dan

13. Lurah/kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan pejabat eselon IV.

PENGATURAN TATA TEMPAT

DI KABUPATEN/KOTA

Tata Urutan Pejabat Kemdikbud1. Menteri 2. Wakil Menteri3. Mantan Menteri danMantan Wakil Menteri4. Pejabat Eselon I 5. Pemimpin Perguruan Tinggi6. Pejabat eselon II pimpinan unit kerja pusat7. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi8. Pimpinan Unit Pelaksana Teknis

Keterangan:

- Staf khusus Menteri memiliki kedudukan Pejabat Eselon I

- isteri/suami memiliki kedudukan yang setingkat dengan urutan tatatempat suami/isterinya.

➢Orang yang berhak mendapat tata urutan pertama/paling tinggi adalah mereka yang mempunyai urutan paling depan atau mendahului.

➢ Jika berjajar, yang berada di sebelah kanan dari orang yang mendapat urutan tata tempat paling utama, dianggap lebih tinggi/mendahului orang yang duduk di sebelah kirinya.

➢ Jika menghadap meja, tempat utama yang menghadap ke pintu keluar dan tempat terakhir adalah tempat yang paling dekat dengan pintu keluar.

PEDOMAN PENGATURAN TATA TEMPAT(PRESEANCE)

❑ Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Kenegaraan dan/atau Acara Resmi dapat didampingi istri atau suami. Dimana isteriatau suami menempati urutan sesuai tata tempat jabatan suami atau isterinya;

❑ Apabila pejabat tertinggi hadir pada suatu acara resmi atau acara kenegaraan didampingi isteri/suaminya, maka pejabat lain di bawahnya yang juga menempati tempat duduk utama (main seat) juga didampingi isteri/suaminya.

❑ Apabila pejabat tertinggi hadir pada suatu acara resmi atau acara kenegaraan tidak didampingi isteri/suaminya, maka pejabat lain di bawahnya yang juga menempati tempat duduk utama (main seat) juga tidak didampingi isteri/suaminya.

TATA TEMPAT UNTUK ISTERI/SUAMI PEJABAT

❑ Apabila seorang Pejabat Negara, pejabat pemerintah, atau tokoh masyarakat berhalangan hadir pada suatuacara resmi atau acara kenegaraan, makakehadirannya dapat diwakilkan oleh pejabat lainnyaselagi tidak ada ketentuan lain yang melarangnya.

❑ Tata tempat pejabat yang diwakili tidak dapatdigantikan oleh pejabat yang mewakilinya.

❑ Pejabat yang mewakili mendapatkan tata tempatsesuai jabatan yang dimilikinya.

❑ Dalam hal Pejabat Negara, pejabat pemerintah, atau tokoh masyarakat tertentu selaku tuan rumah berhalangan hadir dalam acara kenegaraan/resmi, maka tempatnya diisi oleh pejabat minimal yang mewakili satu tingkat di bawahnya

TATA TEMPAT BAGI PEJABAT YANG MEWAKIL

❑ Apabila terdapat pejabat negara pejabatpemerintah, atau tokoh masyarakat tertentuyang menjadi leading sector suatu kegiatan, maka pejabat tersebut mendapat tempat yang utama

❑ Apabila tidak terdapat pejabat negara/pejabatpemerintah, atau tokoh masyarakat tertentuyang menjadi leading sector, maka aturan tatatempatnya mengacu kepada susunan dalamsurat keputusan atau struktur organisasi yang resmi

TATA TEMPAT JIKA DIHADIRI BEBERAPA ORANG PEJABAT YANG SEDERAJAT

Pedoman Umum Tata Tempat

Panggung Utama

VIP 2 MAIN SEATS VIP 1

Priority PriorityPriority

Peserta

dan

Undangan

Peserta

dan

Undangan

Peserta

dan Undangan

Pengaturan Tempat Duduk (seating arrangement)

VIP 2

4 3 2 1

Main Seats

1 23

1 2 3 4

Panggung Utama

VIP 1

Panggung Utama

VIP 2 VIP 1

Priority Priority

Peserta dan

Undangan

Peserta dan

Undangan

VIP 2

4 3 1 2 2 1 3 4

Panggung utama

VIP 1

Catatan; Kehadiran Pejabat bersama suami/istri

VIP 2

4 3 2 1 2 1 3 4

Panggung utama

VIP 1

Catatan; Kehadiran Pejabat tanpa suami/istri

Tata Tempat di Panggung

VIP 2 MAIN SEATS VIP 1

Priority PriorityPriority

Peserta

dan

Undangan

Peserta

dan

Undangan

Peserta

dan Undangan

43 1 2

podium

VIP 2 MAIN SEATS VIP 1

Priority PriorityPriority

Peserta

dan

Undangan

Peserta

dan

Undangan

Peserta

dan Undangan

podium

Main Seat GANJIL :

1 2 435

PEDOMAN PENGATURAN TATA TEMPAT(PRESEANCE)

2 1 346 5

Main Seat GENAP :

PEDOMAN PENGATURAN TATA TEMPAT(PRESEANCE)

1 23 1 2 3 4454 3 2 1

Kiri : Kanan :Tengah

1 32 1 2 3 444 3 2 1

Kiri : Kanan :Tengah

PEDOMAN PENGATURAN TATA TEMPAT(PRESEANCE)

PODIUMGONG

STAGE

MC

MAIN SEAT

PERANGKAT PENGAMANAN

UNDANGAN UNDANGAN UNDANGAN

TATA TEMPAT ACARA SEREMONIAL (TEATER)

PODIUMGONG

STAGE

KAMERA (MEDIA CETAK DAN ELEKTRONIK)

MC

MAIN SEAT

PERANGKAT PENGAMANAN

UNDANGAN UNDANGAN

TATA TEMPAT ACARA SEREMONIAL (TEATER)

PODIUMGONG

STAGE

KAMERA (MEDIA CETAK DAN ELEKTRONIK)

MC

PODIUMGONG

STAGE

1

12

34

56

2

12

34

563

12

34

565

12

34

564

12

34

56

10

12

34

568

12

34

566

12

34

567

12

34

569

12

34

56

15

12

34

5613

12

34

5611

12

34

5612

12

34

5614

12

34

56

TATA TEMPAT ACARA SEREMONIAL (ROUND TABLE)

KAMERA (MEDIA CETAK DAN ELEKTRONIK)

PENDAMPING

TUAN RUMAHPENDAMPING

TAMU

ADC

NOTULIS

TATA TEMPAT

ACARA AUDIENSI

(Wapres dengan

Menteri)

LAYAR

PIMPINAN

RAPAT

Protokol

ADC

Operator

NotulisPE

SE

RT

A R

AP

AT

(IN

TE

RN

AL

)

PE

SE

RT

A R

AP

AT

(EK

ST

ER

NA

L)

PE

ND

AM

PIN

G P

ES

ER

TA

RA

PA

T (E

KS

TE

RN

AL

)

TATA TEMPAT RAPAT/

PERSIDANGAN

Jamuan Makan

Informal

Panggung

Jajuan Makan

Semi Formal

Catatan; Tanpa Hiburan

Jamuan Makan

Resmi/Formal

Catatan; - posisi duduk berselang-seling

- tidak ada acara hiburan

Acara Jamuan Makan

Menjamu Tamu

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Courtesy Call Setingkat Menteri

FOTO BERSAMAMenteri Kabinet

FOTO BERSAMA

di Turki di Indonesia

FOTO BERSAMA (APABILA SELEVEL)

FOTO BERSAMA (APABILA TIDAK SELEVEL)

POSISI MENDAMPINGI SAAT BERJALAN

POSISI MENDAMPINGI SAAT BERJALAN

PERESMIAN ACARA

PENANDATANGANAN PRASASTI

CONTOH PRASASTI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JUSUF KALLA INOVATION AND ENTREPRENEURSHIP CENTER

DIRESMIKAN OLEH

WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

M. JUSUF KALLA

Malang, 4 Desember 2017

90 cm

60

cm

KETERANGAN:

UKURAN : PANJANG = 90 CM

LEBAR = 60 CM

BAHAN : MARMER ATAU GRANIT WARNA HITAM

TULISAN : WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DAN NAMA PROYEK YANG

DIRESMIKAN,

HURUFNYA YANG LEBIH BESAR DARI HURUF TULISAN YANG LAINNYA.

WARNA : HURUF DAN LOGO BERWARNA EMAS

RECEIVING LINE KEDATANGAN

❑ Kendaraan tamu terhormat berada di sebelah kanan pejabat penyambut

❑ Pejabat penyambut yang paling tinggi jabatannya paling dekat dengan kendaraan tamu terhormat

1

2

3

4

5

RECEIVING LINE KEPERGIAN❑ Kendaraan tamu

terhormat berada di sebelah kiri pejabat penyambut

❑ Pejabat penyambut yang paling tinggi jabatannya paling dekat dengan kendaraan tamu terhormat

1

2

3

4

5

2. Tata Upacara

Adalah Pengaturan untuk melaksanakan upacara dalamAcara Kenegaraan atau Acara Resmi.

Tata Upacara terbagi menjadi dua, yaitu: Tata Upacara Bendera, dan Tata Upacara Bukan Upacara Bendera

A. Tata Upacara Bendera

TATA URUTAN DALAM UPACARA BENDERA

sekurang-kurangnya meliputi:

1. Pengibaran bendera negara diiringi dengan lagu

kebangsaan Indonesia Raya;

2. Mengheningkan cipta;

3. Pembacaan naskah

Pancasila;

4. Pembacaan Pembukaan

Undang-Undang Dasar

Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

dan

5. Pembacaan doa

Kelangkapan Upacara Bendera:

Perlengkapan Upocara Bendera

B. Tata Bendera Negara

• Apabila tali putus saat pengibaran bendera dan masih memungkinkanbendera untuk naik, maka pengibaran tetap dilakukan sampai lagukebangsaan Indonesia Raya berakhir. Setelah itu, bendera diturunkan dankaitan tali diperbaiki, kemudian bendera dikibarkan kembali tanpa diiringiLagu Kebangsaan Indonesia Raya. Apabila tidak memungkinkan untukdikibarkan kembali, maka bendera dilipat dan dibawa kembali dan upacaradilanjutkan.

• apabila tali putus saat pengibaran bendera dan bendera jatuh, petugasharus segera mengambil kembali dan membentangkan bendera denganposisi tegak lurus sampai Lagu Kebangsaan Indonesia Raya selesai. Apabilabendera dimungkinkan untuk dikibarkan kembali, maka bendera dikibarkankembali tanpa diiringi Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Apabila tidakmemungkinkan untuk dikibarkan kembali, maka bendera dilipat dandibawa kembali dan upacara dilanjutkan.

C. Tata Lagu Kebangsaan Dalam

Upacara Bendera1. Pengibaran atau penurunan bendera Negara dengan

diiringi lagu kebangsaan;

2. Iringan lagu kebangsaan dalam pengibaran atau

penurunan bendera Negara dilakukan oleh korps musik

atau genderang dan/atau sangkakala, sedangkan seluruh

peserta upacara mengambil sikap sempurna dan

memberikan penghormatan menurut keadaan setempat.

3. Dalam hal tidak ada korps musik atau genderang dan/atau

sangkakala pengibaran atau penurunan bendera negara

diringi dengan lagu kebangsaan yang dinyanyikan oleh

seluruh peserta upacara.

4. Saat mengiri pengibaran dan penurunan bendera tidak

dibenarkan menggunakan musik dari alat rekam

D. Upacara Bendera Dalam Ruangan

E. Aturan Lain Dalam Tata Lagu Kebangsaan

Lagu Kebangsaan wajib diperdengarkan dan/atau dinyanyikan:

a. Untuk menghormati Presiden dan/atau Wakil Presiden;

b. Untuk menghormati Bendera Negara pada waktu

pengibaran atau penurunan Bendera Negara yang

diadakan dalam upacara;

c. Dalam acara resmi yang diselenggarakan oleh

pemerintah;

d. Dalam acara pembukaan Sidang Paripurna MPR, DPR,

DPRD, dan DPD;

e. Untuk menghormati kepala negara atau kepala

pemerintahan negara sahabat dalam kunjungan resmi;

f. Dalam acara atau kegiatan olah raga internasional;

g. Dalam acara ataupun kompetisi ilmu pengetahuan,

teknologi, dan seni internasional yang diselenggarakan

di Indonesia

Lagu Kebangsaan dapat diperdengarkan

dan/atau dinyanyikan:

a. Sebagai pernyataan rasa kebangsaan;

b. Dalam rangkaian program pendidikan dan

pengajaran;

c. Dalam acara resmi lainnya yang

diselenggarakan oleh organisasi, partai

politik, dan kelompok masyarakat lain;

d. Dalam acara ataupun kompetisi ilmu

pengetahuan, teknologi, dan seni

internasional.

PEMBACAAN PENGULANGAN/PENIRUAN

PANCASILA PANCASILA

SATU SATU

KETUHANAN YANG MAHA ESA KETUHANAN YANG MAHA ESA

DUA DUA

KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN

BERADAB

KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN

BERADAB

TIGA TIGA

PERSATUAN INDONESIA PERSATUAN INDONESIA

EMPAT EMPAT

KERAKYATAN YANG DIPIMPIN

OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN

KERAKYATAN YANG DIPIMPIN

OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN

DALAM PERMUSYAWARATAN

PERWAKILAN

DALAM PERMUSYAWARATAN

PERWAKILAN

LIMA LIMA

KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH

RAKYAT INDONESIA

KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH

RAKYAT INDONESIA

TATA UPACARA BUKAN UPACARA BENDERA

Upacara bukan upacara bendera dapat dilaksanakan untuk

Acara Kenegaraan atau Acara Resmi.

Upacara Bukan Upacara Bendera

“Rapat/Sidang Terbuka Universitas X.

“Rapat/Sidang Terbuka Senat X

5. Usahakan Tamu Terhormat tidak melakukan pergerakan kepanggung berulang-ulang, kecuali jika tidak memungkinkan menurut aturan keprotokolan;

6. Laporan atau sambutan dari sebuah institusi hanya dilakukan oleh satu orang/pejabat.

PEDOMAN PENGATURAN TATA UPACARA BUKAN UPACARA BENDERA

1. Urutan acara disusun sesederhana mungkin;

2. Greetings dilakukan menurut urut-urutan dari yang tertinggi berdasarkan aturan keprotokolan;

3. Kata yang terhormat hanya diberikan kepada satu orang yang tertinggi derajatnya sesuai aturan keprotokolan;

4. Susunan Acara disusun berdasarkan urut-urutan dari yang terendah berdasarkan aturan keprotokolan;

3. Tata Penghormatan

Adalah Pengaturan untuk melaksanakan pemberian hormatbagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan

negara asing dan/atau organisasi internasional, dan TokohMasyarakat Tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara

Resmi.

Penghormatan sebagaimana dimaksud meliputi:a. penghormatan dengan bendera negara;b. penghormatan dengan lagu kebangsaan;

dan/atauc. bentuk penghormatan lain sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

❑ 200 cm x 300 cm untuk penggunaan di lapangan istanakepresidenan;

❑ 120 cm x 180 cm untuk penggunaan di lapangan umum;

❑ 100 cm x 150 cm untuk penggunaan di ruangan;

❑ 36 cm x 54 cm untuk penggunaan di mobil Presiden dan WakilPresiden;

❑ 30 cm x 45 cm untuk penggunaan di mobil pejabat negara;

❑ 20 cm x 30 cm untuk penggunaan di kendaraan umum;

❑ 100 cm x 150 cm untuk penggunaan di kapal;

❑ 100 cm x 150 cm untuk penggunaan di kereta api;

❑ 30 cm x 45 cm untuk penggunaan di pesawat udara;

❑ 10 cm x 15 cm untuk penggunaan di meja.

(Sumber: Pasal 4 UU Nomor 24 Tahun 2009)

UKURAN BENDERA NEGARA

Segala ketentuan tentang bendera, bahasa, dan lambang

negara, serta lagu kebangsaan diatur dalam Undang-undang

nomor 24 tahun 2009.

Pemyambutan Tamu Negara di bandara

Upacara Penyambutan Tamu Negara di Istana Merdeka

Pemyambutan Tamu Negara Istana Bogor

106