-
1
SPESIFIKASI TEKNIS
PEKERJAAN STRUKTUR
BANGUNAN GERBANG DAN KANTOR GERBANG
-
2
D A F T A R I S I
BAB I
PERSYARATAN TEKNIS UMUM
1. PENDAHULUAN
2. LINGKUP PEKERJAAN
3. REFERENSI
4. PEMAKAIAN UKURAN
5. PEMERIKSAAN DAN PENGETESAN
6. PENANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN
7. TANGGUNG JAWAB ATAS PEKERJAAN YANG CACAT
8. WEWENANG PEMBERI TUGAS UNTUK MEMASUKI
TEMPAT PEKERJAAN
9. FASILITAS LAPANGAN
10. PERLENGKAPAN KERJA / ALAT
11. PENGATURAN LOKASI KERJA
12. PENGAWASAN DAN JAM KERJA
13. KEAMANAN DAN KESELAMATAN KERJA
14. KETENTUAN-KETENTUAN DARI PEMBERI KERJA
15. KEWAJIBAN PELAKSANA PEKERJAAN / PEMBORONG
16. TUGAS PELAKSANA PEKERJAAN / PEMBORONG
DALAM PELAKSANAAN
17. SUB PELAKSANA PEKERJAAN / PEMBORONG
18. KOORDINASI PELAKSANAAN DI LAPANGAN
19. INSTRUKSI KONSULTAN PENGAWAS
20. BAGAN KEMAJUAN PEKERJAAN DAN RENCANA PEKERJAAN..
21. LAPORAN LAPORAN
22. PERUBAHAN RENCANA
23. PENYERAHAN PEKERJAAN
24. PENYELESAIAN DAN MASA PEMELIHARAAN
25. PERATURAN YANG DIGUNAKAN DALAM PELAKSANAAN
BAB II PERSYARATAN TEKNIS PELAKSANAAN
A. PEKERJAAN PERSIAPAN
A.1. SURVAI LAPANGAN
-
3
A.2. PENGUKURAN TAPAK
A.3. KANTOR PELAKSANA PEKERJAAN / PEMBORONG
DAN LOS KERJA
A.4. DIREKSI KEET
A.5. PENYEDIAAN AIR KERJA DAN LISTRIK KERJA
A.6. PEKERJAAN PEMBERSIHAN DAN PERATAAN TAPAK
A.7. PENYIMPANAN BARANG-BARANG DAN MATERIAL
A.8. KEBERSIHAN DAN KELELUASAAN HALAMAN
A.9. FASILITAS FASILITAS LAPANGAN
A.10 BARANG CONTOH ( SAMPLE )
A.11. PENGUJIAN ATAS MUTU PEKERJAAN
A.12. GAMBAR GAMBAR AS BUILT DRAWING
A.13. SHOP DRAWING
A.14. FOTO FOTO DOKUMENTASI PROYEK
B. PEKERJAAN GALIAN ( EKSKAVASI)
B.1. PEMBERSIHAN LAPANGAN (CLEARING)
B.2. PEKERJAAN GALIAN ( EKSKAVASI )
B.3. PEKERJAAN URUGAN (FILL)
C. PEKERJAAN PONDASI DANGKAL
D. PEKERJAAN BETON BERTULANG BIASA
D.1 LINGKUP PEKERJAAN
D.2. PEDOMAN PELAKSANAAN
D.3. BAHAN DAN CARA PELAKSANAAN
a. PORTLAND CEMENT
b. AGGREGATES
c. BESI BETON
d. ADMIXTURE ( ADDITIVE )
e. PENYIMPANAN BAHAN
f. BEKISTING
g. PERANCAH
h. PEMASANGAN PIPA PIPA
i. KUALITAS BETON
j. PENGECORAN
k. SIAR SIAR KONSTRUKSI DAN PEMBONGKARAN
BEKISTING
l. PENGGANTIAN BESI
m. TOLERANSI BESI
n. PERAWATAN BETON
-
4
o. PENYAMBUNGAN BESI
p. TANGGUNG JAWAB PEMBORONG
E. PEKERJAAN BAJA STRUKTURIL
E.1. LINGKUP PEKERJAAN
E.2. BAHAN BAHAN
E.3. PEKERJAAN LAS
E.4. NOTASI DAN TOLERANSI
E.5. GAMBAR PABRIK ( SHOP DRAWING )
E.6. ERECTION
E.7. TOLERANSI DIMENSI PROFIL
E.8. GROUTING
E.9. PENGECATAN
F. PEKERJAAN PASANGAN BATU KALI
G. PEKERJAAN WATER PROOFING
G.1. SCOPE PEKERJAAN
G.2. TENAGA PEMASANGAN
G.3. GUARANTEE
G.4. MATERIAL
G.5. PENERIMAAN DAN PENYIMPANAN BAHAN
G.6. PERSIAPAN PEMASANGAN
G.7. MASA PEMELIHARAAN
-
5
BAB I
PERSYARATAN TEKNIS UMUM
1. PENDAHULAN
Persyaratan Teknis Umum ini merupakan persyaratan dari segi
teknis yang secara
umum berlaku untuk seluruh bagian pekerjaan dimana persyaratan
ini bisa
diterapkan. Bagian pekerjaan yang diungkapkan dalam satu atau
lebih dari dokumen
berikut dibawah ini.
Gambar-gambar pelelangan / pelaksanaan.
Rencana Kerja dan Syarat-syarat pelaksanaan.
Perincian volume.
Berita acara rapat penjelasan.
Dalam hal dimana ada bagian dari persyaratan teknis umum ini
tidak mencakup salah
satu bagian yang disebutkan di atas bisa diterapkan, maka bagian
dari persyaratan
teknis umum tersebut dianggap tidak berlaku.
2. LINGKUP PEKERJAAN
Dengan tidak mengurangi lingkup pekerjaan yang diberikan pada
persyaratan teknis
khusus atau bagian penjelasan lainnya (rapat penjelasan,
surat-menyurat dan lain
sebagainya) dibawah ini diperjelas bahwa dalam lingkup pekerjaan
termasuk :
a. Pekerjaan persiapan meliputi :
Pengukuran ( uitzet)
Penerangan lokasi kerja
Pemasangan jarring Pengaman
Pemasangan dinding pembatas area kerja
Pembongkaran Finishing atap existing
Pembongkaran lantai existing
Pembuatan bedeng / los-los kerja Pelaksana Pekejaan /
Pemborong
Mobilisasi peralatan
Pengurusan izin-izin dari instansi yang berwenang untuk
prasarana milik
Pemda setempat, dan izin-izin yang berkaitan dengan
pelaksanaan
pekerjaan
Pembuatan foto-foto dan laporan pelaksanaan
Pembuatan As-build-drawing
Menjaga kebersihan dan keselamatan kerja
b. Pekerjaan Pondasi
Pembuatan pondasi dangkal
-
6
c. Pekerjaan Urugan dan Pemadatan meliputi :
Penggalian tanah sampai dengan kedalaman sesuai gambar.
Pembuangan tanah bekas galian keluar site.
Pengurugan kembali dengan material urugan sesuai dengan
Rencana
Kerja dan Syarat-syarat pelaksanaan (RKS).
d. Pekerjaan Struktur atas meliputi:
Pembuatan pile caps, kolom beton, kolom baja.
e. Pekerjaan baja meliputi rangka atap
3. REFERENSI
Atas seluruh bagian pekerjaan dalam Rencana Kerja dan
Syarat-syarat
pelaksanaan (RKS) ini, kecuali jika secara khusus disyaratkan
lain dalam satu atau
lebih dokumen pelelangan / pelaksanaan, juga berlaku :
Undang-Undang R.I.
Peraturan / Surat Keputusan dari instansi yang berwewenang.
Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah Daerah.
Standard / Normalisasi / Pedoman di Indonesia.
Dalam hal ada bagian pekerjaan yang persyaratan teknisnya tidak
termasuk dalam
persyaratan teknis umum / khusus. Maka atas bagian pekerjaan
tersebut Pelaksana
Pekerjaan / Pemborong harus mengajukan salah satu dari
persyaratan-persyaratan
berikut ini guna di sepakati oleh Konsultan Pengawas / Konsultan
Perencana untuk
disepakati sebagai pedoman persyaratan teknis :
1. Standard / Normalisasi / Kode / Pedoman yang dapat diterapkan
pada bagian
pekerjaan bersangkutan, yang dikeluarkan oleh instansi /
Institusi / Asosiasi
Profesi / Asosiasi Produsen / Lembaga Pengujian Nasional dari
negara lain,
sejauh hal tersebut diperoleh kesepakatan dengan Konsultan
Pengawas.
2. Brosur teknis dari produsen yang di dukung sertifikat dari
lembaga pengujian
yang diakui Badan Nasional / Internasional.
4. PEMAKAIAN UKURAN
a. Pelaksana Pekerjaan / Pemborong tetap bertanggung jawab dalam
menepati
semua ketentuan yang tercantum dalam Spesifikasi teknis dan
gambar-
gambar pelaksanaan.
b. Pelaksana Pekerjaan / Pemborong harus mengadakan
pemeriksaan
menyeluruh terhadap semua gambar-gambar yang ada (Arsitektur,
Struktur
dan M & E) & kondisi lapangan serta kebenaran dari
ukuran ukuran
-
7
keseluruhan maupun bagian bagiannya dan segera
memberitahukan
Konsultan Pengawas tentang setiap perbedaan yang ditemukan
didalam
pelaksanaan. Pelaksana Pekerjaan / Pemborong baru diizinkan
membetulkan
kesalahan gambar dan melaksanakannya setelah ada persetujuan
tertulis dari
Konsultan Pengawas.
c. Pengambilan ukuran-ukuran yang keliru dalam pelaksanaan
didalam hal
apapun menjadi tanggung-jawab Pelaksana Pekerjaan /
Pemborong.
5. PEMERIKSAAN DAN PENGETESAN
a. Semua material bangunan yang akan digunakan harus sesuai
dengan
ketentuan didalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat pelaksanaan
(RKS). Untuk
jenis material bangunan tertentu harus disertai pengetesan, dan
atau surat
pernyataan sertifikat / klasifikasi) dari instansi yang ditunjuk
oleh Konsultan
Pengawas untuk kebutuhan tersebut. Konsultan Pengawas berhak
menginstruksikan kepada Pelaksana Pekerjaan / Pemborong untuk
segera
mengeluarkan material-material yang ternyata tidak memenuhi
spesifikasi
keluar dari site, dalam waktu 24 jam. Semua biaya yang
diperlukan baik untuk
field-test ataupun "Lab-test" menjadi tanggungan Pelaksana
Pekerjaan /
Pemborong.
b. Konsultan Pengawas berhak memeriksa pekerjaan yang oleh
Pelaksana
Pekerjaan / Pemborong setiap waktu. Meskipun pekerjaan telah
diperiksa oleh
Konsultan Pengawas, tanggung-jawab atas hasil pekerjaan tetap
menjadi
tanggungan Pelaksana Pekerjaan / Pemborong.
c. Pelaksana Pekerjaan / Pemborong bertanggung jawab dan harus
memperbaiki
dan apabila perlu, membongkar pekerjaan-pekerjan yang telah
dilaksanakan
yang tidak sesuai dengan ketentuan didalam Rencana Kerja dan
Syarat-syarat
pelaksanaan (RKS) ini.
d. Biaya-biaya yang diperlukan untuk pengetesan bahan,
pengeluaran bahan-
bahan yang tidak memenuhi syarat keluar lapangan dan perbaikan
atau
pembongkaran pekerjaan-pekerjaan yang tidak memenuhi syarat
merupakan
tanggung-jawab Pelaksana Pekerjaan / Pemborong.
6. PENANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN
a. Pelaksana Pekerjaan / Pemborong harus menempatkan seorang
penanggungjawab pelaksanaan seorang sarjana Sipil yang ahli
dan
berpengalaman minimal selama 5 th dan sebagai pelaksana
pekerjaan
bangunan rangka baja. Penanggungjawab pelaksanaan harus selalu
berada di
lapangan yang bertindak sebagai wakil Pelaksana Pekerjaan /
Pemborong di
lapangan dan mempunyai kemampuan untuk memberikan keputusan-
-
8
keputusan teknis dengan tanggungjawab penuh di lapangan untuk
menerima
segala instruksi dari Konsultan Pengawas. Semua langkah dan
tindakannya
oleh Konsultan Pengawas dianggap sebagai langkah dan
tindakan
Pelaksanaan Pekerjaan / Pemborong.
b. Penanggungjawab harus terus menerus berada di tempat
pekerjaan selama
jam-jam kerja dan saat diperlukan dalam pelaksanaan atau pada
setiap saat
yang dikehendaki Konsultan Pengawas.
c. Petunjuk dan perintah Konsultan Pengawas didalam pelaksanaan
disampaikan
langsung kepada Pelaksana Pekerjaan / Pemborong melalui
penangungjawab
tersebut sebagai penanggungjawab di lapangan.
d. Pelaksana Pekerjaan / Pemborong diwajibkan pada setiap saat
menjalankan
disiplin dan tata tertib yang ketat terhadap semua buruh,
pegawai, termasuk
pengurus bahan-bahan yang berada dibawahnya. Siapapun diantara
mereka
tidak boleh melanggar terhadap peraturan umum, mengganggu
ataupun
merusak ketertiban, berlaku tidak senonoh melakukan perbuatan
yang
merugikan pelaksanaan, harus segera dikeluarkan dari tempat
pekerjaan atas
perintah Konsultan Pengawas.
7. TANGGUNGJAWAB ATAS PEKERJAAN YANG CACAT
a. Semua cacat-cacat akibat penyusutan atau kesalahan-kesalahan
lain yang
timbul selama jangka waktu tanggungjawab dari Pelaksana
Pekerjaan /
Pemborong yang disebabkan oleh penggunaan bahan-bahan yang tidak
sesuai
atau cara pengerjaannya yang tidak sesuai dengan syarat-syarat
yang
ditentukan didalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat pelaksanaan
(RKS) ini,
menjadi tanggungjawab penuh dari Pelaksana Pekerjaan / Pemborong
untuk
mengadakan perbaikan sampai dianggap cukup oleh Konsultan
Pengawas atas
biaya Pelaksana Pekerjaan / Pemborong.
b. Konsultan Pengawas juga berhak untuk setiap saat minta kepada
Pelaksana
Pekerjaan / Pemborong untuk mengadakan perbaikan-perbaikan
dengan biaya
Pelaksana Pekerjaan / Pemborong atas semua pekerjaan yang cacat
yang
timbul selama masa pemeliharaan.
8. WEWENANG PEMBERI TUGAS UNTUK MEMASUKI TEMPAT PEKERJAAN
Pemberi Tugas dan para wakilnya mempunyai wewenang untuk
memasuki tempat
pekerjaan dan bengkel kerja atau tempat-tempat lainnya dimana
Pelaksana
Pekerjaan / Pemborong melaksanakan pekerjaan, dan bilamana
pekerjaan harus
dilaksanakan di bengkel kerja atau tempat-tempat lain kepunyaan
Sub-Pelaksana
Pekerjaan / Pemborong, maka Pelaksana Pekerjaan / Pemborong
menurut
ketentuan-ketentuan dalam Sub-Pelaksana Pekerjaan / Pemborong
itu harus bisa
-
9
mendapatkan jaminan agar Pemberi Tugas dan para wakilnya
mempunyai
wewenang untuk memasuki bengkel kerja dan tempat lain kepunyaan
Sub-
Pelaksana Pekerjaan / Pemborong.
9. FASILITAS LAPANGAN
a. Pelaksana Pekerjaan / Pemborong harus menyediakan atas biaya
sendiri
fasilitas-fasilitas penunjang yang dibutuhkan didalam
pelaksanaan dan
menyelesaikan pekerjaan, antara lain:
Kantor Pelaksana Pekerjaan / Pemborong.
Kamar mandi dan WC lengkap dengan septic-tank untuk kebutuhan
para
pekerja Pelaksana Pekerjaan / Pemborong.
Ruangan-ruangan lainnya seperti gudang bahan-bahan,
tempat-tempat
kerja, pos keamanan dll.
Bangunan-bangunan yang disediakan harus kuat, cukup luas sesuai
dengan
kebutuhannya dan dilaksanakan sesuai dengan gambar bestek,
bersih, dan
lengkap dengan peralatannya dan harus dengan persetujuan
Konsultan
Pegawas. Semua biaya untuk keperluan tersebut harus sudah
termasuk dalam
harga penawaran. Setelah diselesaikannya pekerjaan, bahan-bahan
bekas
fasilitas penunjang tersebut tetap merupakan milik Pemberi
Tugas.
b. Pelaksana Pekejaan / Pemborong harus menyediakan atas
biayanya sendiri
fasilitas -fasilitas pembantu untuk melaksanakan pekerjaan,
seperti :
Listrik :
Untuk melaksanakan pekerjaan, keamanan dan penerangan
didalam
bangunan-bangunan sementara, halaman-halaman dan
tempat-tempat
pekerjaan yang dianggap perlu.
Air bersih :
Yang sesuai untuk kebutuhan, baik untuk pelaksanaan pekerjaan,
air
minum, kebersihan, air hydrant dll.
Alat-alat Pemadam Kebakaran :
Diletakkan ditempat yang strategis dilokasi pekerjaan dan
dilengkapi
dilengkapi dengan sirine / alarm untuk keadaan darurat
(emergency).
Alat-alat PPPK :
Harus Lengkap guna keperluan pertolongan pertama pada kecelakaan
dan
harus selalu berada ditempat pekerjaan.
Alat-alat Komunikasi Proyek :
Telepon, handy talki dll.
-
10
10. PER
a.
LENGKAPAN KERJA / ALAT
Pelaksana Pekerjaan / Pemborong wajib menyediakan atas biayanya
sendiri
untuk melaksanakan tugasnya Pelaksana Pekerjaan / Pemborong
seluruh
kebutuhan peralatan dan perlengkapan kerja sesuai kebutuhan
untuk
menunjang pelaksanaan fisik di lapangan antara lain : gen-set
cadangan, jala
pengaman (safety screen) dan lain sebagainya. Demikian pula
alat-alat ukur
penyipat datar (water-pass), theodolite, yang harus selalu
tersedia di proyek.
b. Pelaksana Pekerjaan / Pemborong wajib merawat / memelihara
seluruh
peralatan dengan sebaik-baiknya agar dapat dipergunakan pada
saat
diperlukan.
c. Konsultan Pengawas berhak memberikan instruksi kepada
Pelaksana
Pekerjaan / Pemborong untuk melengkapi / menambah jumlah
peralatan bila
menurut perhitungan peralatan yang tersedia kurang memadai dalam
usaha
mencapai target prestasi. Apabila Pelaksana Pekerjaan /
Pemborong tidak
mengindahkan instruksi serupa, maka Pelaksana Pekerjaan /
Pemborong
dapat dikenakan denda / tindakan administratif.
11. PENGATURAN LOKASI KERJA
a. Pengaturan dan penggunaan halaman kerja harus mendapat
persetujuan
Konsultan Pengawas. Pelaksana Pekerjaan / Pemborong harus
membuat
rencana detail penempatan los-los kerja, tempat penimbunan bahan
dll, baik
untuk keperluan Pelaksana Pekerjaan / Pemborong, Pelaksana
Pekerjaan /
Pemborong Specialis dan para Sub-Pelaksana Pekerjaan / Pemborong
sesuai
dengan pengaturan yang diberikan Konsultan Pengawas.
b. Selama berlangsungnya pembangunan kebersihan halaman, kantor,
gudang
dan los-los kerja dan bagian dalam bangunan yang dikerjakan
harus tetap
bersih dan tertib, bebas dari bahan-bahan bekas, tumpukan tanah
dan lain-lain.
c. Pelaksana Pekerjaan / Pemborong dalam menempatkan
barang-barang dan
material-material kebutuhan pelaksanaan, baik di dalam
gudang-gudang
ataupun dihalaman terbuka, harus mengatur sedemikian rupa
sehingga :
Tidak mengganggu kelancaran dan keamanan umum.
Tidak menyumbat saluran air.
Terjamin keamanannya.
Memudahkan pemeriksaan dan penelitian bahan-bahan oleh
Konsultan
Pengawas.
d. Cara penempatan bahan dan peralatannya harus disesuaikan
dengan kondisi
yang disyaratkan oleh produsen, untuk menghindarkan
kerusakan-kerusakan
yang diakibatkan oleh cara penyimpanan yang salah.
-
11
e. Barang-barang dan material yang tidak akan digunakan untuk
kebutuhan
langsung pada pekerjaan yang bersangkutan, tidak diperkenankan
untuk
disimpan didalam site.
f. Tidak diperkenankan :
Buruh menginap ditempat pekerjaan kecuali dengan izin
Konsultan
Pengawas. Bila izin khusus tersebut diberikan, maka Pelaksana
Pekerjaan
/ Pemborong tetap bertanggung-jawab atas kemungkinan
kerugian-
kerugian apapun yang disebabkan oleh buruh yang menginap
tersebut.
Memasak di tempat pekerjaan kecuali atas izin Konsultan
Pengawas.
Memberikan izin masuk kepada penjual-penjual makanan,
buah-buahan,
minuman, rokok dsb.
Tanpa seizin petugas keamanan proyek, kepada siapapun
terkecuali
petugas dari Konsultan Pengawas, tidak dibenarkan untuk keluar
masuk
secara bebas ke lapangan.
(Catatan: semua tamu proyek yang mendapat izin dari
Konsultan
Pengawas harus diberi tanda pengenal yang disediakan oleh
Pelaksana
Pekerjaan / Pemborong).
Melanggar peraturan lain mengenai penertiban yang akan
dikeluarkan oleh
Konsultan Pengawas pada waktu pelaksanaan.
Pekerja-pekerja diwajibkan memakai tanda pengenal. Pembuatan
tanda
pengenal atas beban Pelaksana Pekerjaan / Pemborong.
g. Pengaturan mengenai penertiban dan pengamanan site harus
dikoordinasikan
dengan Konsultan Pengawas pada waktu pelaksanaan akan
dimulai.
12. PENGAWASAN DAN JAM KERJA
a. Pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh
Konsultan
Pengawas.
b. Konsultan Pengawas berhak pada setiap waktu yang dianggap
perlu tanpa
memberitahukan sebelumnya, untuk mengadakan inspeksi /
pemeriksaan :
terhadap jenis pekerjaan yang dipersiapkan didalam atau diluar
site
terhadap gudang penyimpanan bahan-bahan
terhadap pengolahan material maupun sumber sumbernya.
c. Bagian-bagian pekerjaan yang telah dilaksanakan tetapi luput
dari pengawasan
Konsultan Pengawas tetap menjadi tanggung-jawab Pelaksana
Pekerjaan /
Pemborong pekerjaan. Jika diperlukan harus segera dibuka
sebagian atau
seluruhnya untuk kepentingan pemeriksaan.
d. Jam kerja normal yang berlaku diproyek ini adalah pukul 07.00
sampai pukul
18.00. Dalam hal Pelaksana Pekerjaan / Pemborong memerlukan
waktu lebih
-
12
dari yang ditetapkan diatas, maka harus dimintakan izin tertulis
dari Konsultan
Pengawas biaya pengawasan akibat lembur diluar jam kerja diatas
menjadi
tanggung-jawab Pelaksana Pekerjaan / Pemborong.
13. KEAMANAN DAN KESELAMATAN KERJA
a. Selama pelaksanaan pekerjaan, Pelaksana Pekerjaan / Pemborong
wajib
mengadakan segala yang diperlukan untuk menjamin keamanan,
keselamatan
kerja.
b. Pelaksana Pekerjaan / Pemborong juga wajib memenuhi segala
peraturan tata-
tertib, ordonansi pemerintah ataupun pemerintah setempat.
c. Pelaksana Pekerjaan / Pemborong bertanggung-jawab atas biaya,
kerugian
atau tuntutan ganti rugi yang diakibatkan adanya kecelakaan
selama
pelaksanaan pekerjaan.
d. Pelaksana Pekerjaan / Pemborong harus mengkoordinir keamanan
dan
keselamatan kerja proyek sampai dengan Serah Terima kedua
pekerjaan.
Pelaksana Pekerjaan / Pemborong harus membuat laporan tentang
keamanan,
keselamatan kerja dan tidak adanya bahaya lain yang mungkin
timbul. Laporan
harus diserahkan kepada Konsultan Pengawas setiap hari pada
akhir kegiatan
proyek.
e. Semua pekerja yang bekerja didaerah berbahaya harus memakai
perlengkapan
pengamanan kerja seperti Safety belt, Helm.
f. Semua orang yang berada didalam areal proyek dilarang
merokok
14. KETENTUAN-KETENTUAN DARI PEMBERI TUGAS
a. Kelalaian-kelalaian yang dibuat oleh Pelaksana Pekerjaan /
Pemborong seperti
:
Tanpa ada alasan ternyata meninggalkan pekerjaan sebelum
pekerjaan
seluruhnya selesai atau apabila tidak mengindahkan segala
instruksi yang
diberikan oleh Konsultan Pengawas / Pemberi Tugas.
apabila tidak dapat melanjutkan pekerjaannya secara teratur dan
baik,
atau dalam hal telah menyerahkan bagian yang menjadi
tanggung-
jawabnya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari
Konsultan
Pengawas.
tidak menghadiri rapat-rapat teknis.
b. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah menerima instruksi
tertulis dari
Konsultan Pengawas / Pemberi Tugas masih belum ada tanda
adanya
perubahan yang berarti atau belum dilaksanakan instruksi
termaksud, maka
Konsultan Pengawas akan mengeluarkan peringatan tertulis.
Apabila dalam 7
(tujuh) hari setelah dikeluarkannya peringatan tertulis, masih
belum ada
-
13
perubahan yang berarti maka Konsultan Pengawas dapat mengambil
tindakan
dengan tidak mempertimbangkan alasan-alasan apapun yang
terjadi
sebelumnya. Tindakan tersebut dapat berupa dialihkannya tugas
termaksud
kepada pihak lain dengan biaya dibebankan kepada Pelaksana
Pekerjaan /
Pemborong.
c. Apabila ternyata Pelaksana Pekerjaan / Pemborong tersebut
mengalami
kebangkrutan (bankrupt) atau telah terjadi pengambil-alihan oleh
pihak lain atas
perusahaannya secara hukum atau tindakan-tindakan lain yang
senada dengan
tindakan tersebut diatas, maka pekerjaan Pelaksana Pekerjaan /
Pemborong
dibawah kontrak ini akan diadakan tindakan lebih lanjut.
Pekerjaan tersebut
dapat dilanjutkan sesuai dengan kontrak tersendiri, hanya
apabila telah
terdapat persetujuan antara Pemberi Tugas dengan pihak lain yang
telah
mengambil-alih semua kegiatan Pelaksana Pekerjaan / Pemborong
tersebut.
d. Apabila dengan tindakan seperti tercantum diatas ternyata
pekerjaan tidak
dapat berjalan dengan baik dan lancar, maka :
1. Pemberi Tugas akan menyelesaikan pekerjaan tersebut
dengan
memberikan kepada pihak lain, dengan menggunakan semua fasiltas
dan
peralatan yang telah berada di lapangan seperti
bangunan-bangunan
darurat, gudang, peralatan-peralatan kerja, barang-barang,
material,
termasuk barang-barang yang telah dibeli (tetapi belum sampai
ditempat)
yang akan digunakan untuk mnyelesaikan pekerjaan di
lapangan.
2. Bila dipandang perlu oleh Pemberi Tugas / Konsultan Pengawas
maka
dalam waktu 10 (sepuluh) hari sesudah dikenakannya suatu
tindakan,
Pelaksana Pekerjaan / Pemborong harus tetap menyerahkan
barang-
barang dan material yang diperlukan untuk menyelesaikan
pekerjaan di
lapangan sesuai dengan isi kontrak ini, melalui supplier atau
Sub-
Pelaksana Pekerjaan / Pemborong yang menyerahkan barang-barang
dan
material sesuai dengan kontrak ini, yang mana ternyata sebegitu
jauh
belum dibayar oleh Pelaksana Pekerjaan / Pemborong yaitu
dengan
memotong bagian yang harus dibayarkan kepada Pelaksana Pekerjaan
/
Pemborong sesuai penilaian prestasi.
3. Apabila dianggap perlu oleh Pemberi Tugas maka semua barang
yang
masih tinggal di lapangan seperti peralatan-peralatan kerja,
barang-barang
material dan barang-barang yang disewanya, harus segera
dikeluarkan
dari lapangan dan semua biaya untuk hal tersebut menjadi
beban
Pelaksana Pekerjaan / Pemborong. Apabila dalam waktu 7 (tujuh)
hari
ternyata hal tersebut diatas tidak dilaksanakan, maka akan
diselesaikan
menurut kebijaksanaan Pemberi Tugas, dengan tidak
bertanggung-jawab
atas kerusakan atau hilangnya barang-barang tersebut.
Ketentuan
-
14
tersebut juga berlaku bagi Pelaksana Pekerjaan / Pemborong yang
karena
satu dan lain hal ternyata dihentikan kontrak kerjanya oleh
Pemberi Tugas.
15. KEWAJIBAN PELAKSANA PEKERJAAN/PEMBORONG
1. Pelaksana Pekerjaan / Pemborong harus menyelesaikan
pekerjaan
secara lengkap seluruhnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan
didalam
kontrak.
2. Selekas mungkin sejak dikeluarkannya Surat Perintah Kerja
(SPK) atau
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum berakhirnya masa
belaku
Jaminan Penawaran, Pelaksana Pekerjaan / Pemborong harus
menyediakan Jaminan Pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Bank
atau
Badan Keuangan lain yang disetujui oleh Pemberi Tugas. Apabila
Jaminan
Pelaksanaan belum diserahkan kepada Pemberi Tugas didalam
jangka
waktu tersebut, maka hal ini berarti Pelaksana Pekerjaan /
Pemborong
mengundurkan diri dari pelaksanaan pekerjaan kontrak ini.
Demikian pula,
apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya Surat
Perintah
Kerja (SPK), Pelaksana Pekerjaan / Pemborong belum mulai
melaksanakan pekerjaan di lapangan dan / atau belum membayar dan
/
atau belum menyerahkan Jaminan Pelaksanaan, maka hal ini
berarti
Pelaksana Pekarjaan / Pemborong menolak melaksanakan pekerjaan
dan
mengundurkan diri dari pelaksanaan pekerjaan tersebut.
3. Apabila ternyata dalam gambar-gambar kontrak terdapat
perbedaan-
perbedaan atau penyimpangan-penyimpangan dengan apa yang
telah
tercantum didalam kontrak sehingga menimbulkan keragu-raguan
dalam
pekerjaan, maka Pelaksana Pekerjaan / Pemborong harus segera
memberitahukan hal ini kepada Konsultan Pengawas untuk
diadakan
penyelesaian.
4. Apabila terdapat perbedaan-perbedaan antara gambar-gambar
dengan ketentuan-ketentuan dalam uraian Rencana Kerja dan
Syarat-syarat pelaksanaan (RKS), maka ketentuan yang paling
lengkaplah yang mengikat.
5. Yang dimaksud dengan gambar adalah gambar pelaksanaan,
gambar kerja, gambar-gambar detail dan gambar-gambar lainnya
yang dibuat untuk pekerjaan ini sebelum atau pada saat
pelaksanaan
pekerjaan. Apabila terdapat perbedaan antara gambar-gambar
tersebut, maka gambar yang berskala lebih besarlah yang
mengikat.
6. Apabila pada waktu pelaksanaan, oleh Konsultan Perencana
diadakan perubahan-perubahan dalam penggunaan bahan dan
ukuran-ukuran, maka pada saat penyerahan pertama Pelaksana
-
15
Pekerjaan / Pemborong diwajibkan menyerahkan tiga set gambar
perubahan yang dikerjakan diatas gambar cetakan asli dengan
tinta
berwarna.
7. Atas perintah Konsultan Pengawas kepada Pelaksana Pekerjaan
/
Pemborong dapat dimintakan gambar-gambar penjelasan dan
rincian
atas bagian-bagian pekerjaan khusus. Gambar-gambar tersebut
yang
telah dibubuhi tanda persetujuan dari Konsultan Pengawas
selanjutnya dianggap sebagai gambar pelengkap dari
Perencana.
Pelaksana Pekerjaan / Pemborong diwajibkan untuk menyerahkan
tiga set cetakannya kepada Konsultan Pengawas.
8. Biaya pembuatan semua keperluan gambar-gambar yang
dibutuhkan selama masa kontrak, baik gambar asli dan atau
gambar
perubahan yang diperlukan dalam pelaksanaan untuk
kepentingan
Pelaksana Pekerjaan / Pemborong maupun gambar-gambar yang
memerlukan persetujuan dari Konsultan Pengawas / Konsultan
Perencana yang harus dibuat diatas kertas kalkir, dan biaya
pencetakan gambar-gambar tersebut menjadi tanggung jawab
Pelaksana Pekerjaan / Pemborong.
9. Selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah dikelurkannya
Surat
Perintah Kerja (SPK), Pelaksana Pekerjaan / Pemborong harus
telah
mulai dengan pekerjaan pembangunan fisik dalam arti kata
yang
nyata. Untuk itu syarat-syarat yang diwajibkan agar dapat
dimulainya
pekerjaan harus dipenuhi terlebih dahulu.
10. Pelaksana Pekerjaan / Pemborong wajib mempelajari dan
memahami semua Undang-Undang, Peraturan Pemerintah,
Persyaratan Umum maupun suplementnya, Persyaratan Standard
Internasional dan persyaratan yang dikeluarkan produsen serta
tidak
menyimpang dari ketentuan didalam dokumen pelelangan serta
segala petunjuk-petunjuk tertulis yang telah dikeluarkan.
11. Pelaksana Pekerjaan / Pemborong diharuskan menyediakan
sedikitnya satu set gambar-gambar pelaksanaan dan RKS
ditempat
pekerjaan dalam keadaan yang tetap rapih dan bersih yang
dapat
dilihat setiap saat oleh Pemberi Tugas, Konsultan Pengawas
ataupun
petugas-petugas lainnya.
12. Pelaksana Pekerjaan / Pemborong berhak meminta
penjelasan
kepada Konsultan Pengawas, Konsultan Perencana atau pihak
lain
yang ditunjuk Pemberi Tugas bilamana menurut pendapatnya ada
bagian-bagian dari dokumen kontrak, gambar atau hal-hal
lainnya
yang kurang jelas.
-
16
16. TU
a.
GAS PELAKSANA PEKERJAAN / PEMBORONG DALAM PELAKSANAAN
Selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah Surat Perintah Kerja
(SPK)
b.
c.
Pelaksana Pekerjaan / Pemborong telah mulai dengan pekerjaan
pembangunan fisik dalam arti kata yang nyata. Untuk itu
syarat-syarat yang
diwajibkan agar dapat dimulainya pekerjaan, harus segera
dipenuhi,
Pelaksana Pekerjaan / Pemborong harus mempunyai dan menyediakan
atas
biayanya sendiri semua tenaga dan peralatan yang dibutuhkan
untuk
terlaksananya pekerjaan sesuai dengan kontrak.
Pelaksana Pekerjaan / Pemborong harus menyerahkan :
d.
e.
f.
g.
h.
Daftar / susunan Staf Pelaksana yang ditempatkan dilapangan.
Daftar dan schedule peralatan yang akan digunakan untuk
pelaksanaan.
Detail rencana waktu penyelesaian pekerjaan (Time Schedule)
Schedule pengadaan meterial.
Dan lain-lain yang diperlukan.
Pelaksana Pekerjaan / Pemborong harus mematuhi segala peraturan
dan
ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, serta
instruksi-instruksi tertulis yang
dikeluarkan oleh Pemerintah / Penguasa setempat sehubungan
dengan
pekerjaan yang akan dilaksanakan.
Pelaksana Pekerjaan / Pemborong wajib berkoordinasi dengan pihak
lainnya
dalam kelancaran pelaksanaan pekerjaan proyek terutama
berkoordinasi
dengan pihak Sub-Pelaksana Pekerjaan / Pemborong langsung dari
Pelaksana
Pekerjaan / Pemborong.
Sub Pelaksana Pekerjaan / Pemborong harus melaksanakan
pekerjaannya
diselaraskan dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan Pelaksana
Pekerjaan /
Pemborong, yang telah disetujui Konsultan Pengawas dan Pemberi
Tugas.
Dalam hal Sub-Pelaksana Pekerjaan / Pemborong tidak mengindahkan
teguran
tertulis dari Pelaksana Pekerjaan / Pemborong dalam hal
penyelarasan jadwal
dengan pelaksanaan pekerjaan Sub-Pelaksana Pekerjaan / Pemborong
dapat
dikenakan sanksi denda / teguran.
Pelaksana Pekerjaan / Pemborong harus mematuhi segala peraturan
dan
ketentuan-ketentuan yang berlaku serta instruksi-instruksi
tertulis yang
dikeluarkan oleh Pemerintah / Penguasa setempat sehubungan
dengan
pekerjaan yang dilaksanakan.
Didalam melaksanakan pekerjaan ini, Pelaksana Pekerjaan /
Pemborong harus
:
1. Memperhatikan, melaksanakan dan mengikuti semua ketentuan
yang
dikeluarkan oleh Pelaksana Pekerjaan / Pemborong Utama
sehubungan
-
17
dengan fungsinya sebagai koordinator pelaksanaan pekerjaan
sepanjang
ketentuan tersebut berhubungan dengan pelaksanaan kontrak
ini.
2. Bekerja sama dan saling tidak mengganggu dengan pihak
lainnya
(Pelaksana Pekerjaan / Pemborong Utama, Sub-Pelaksana Pekerjaan
/
Pemborong lainnya dan pihak-pihak lain yang disetujui oleh
Pemberi
Tugas untuk melaksanakan pekerjaan tertentu) didalam
melaksanakan
pekerjaan yang merupakan bagian dari pembangunan proyek ini.
3. Menjamin pihak-pihak lainnya sebagaimana tersebut diatas dari
segala
macam kerugian yang diderita oleh pihak lain tersebut
didalam
melaksanakan pekerjaannya yang disebabkan oleh kelalaian dan
kesalahan Sub-Pelaksana Pekerjaan / Pemborong.
17. SUB PELAKSANA PEKERJAAN / PEMBORONG
a. Penunjukkan Sub-Pelaksana Pekerjaan / Pemborong oleh
pelaksana
Pekerjaan / Pemborong hanyalah dapat dilakukan dengan
sepengetahuan dan
seizin tertulis dari Pemberi Tugas dan Konsultan Pengawas.
b. Apabila hasil kerja Sub-Pelaksana Pekerjaan / Pemborong tidak
memenuhi
semua persyaratan Rencana Kerja dan Syarat-syarat pelaksanaan
(RKS) ini
ataupun tidak memenuhi target prestasi yang harus dicapai pada
suatu tahap
pekerjaan, maka Pelaksana Pekerjaan / Pemborong tidak dibenarkan
untuk
meninggalkan atau menyerahkan kontrak ini sebagian atau
seluruhnya yang
menjadi kewajibannya kepada yang ahli (Sub-Pelaksana Pekerjaan
/
Pemborong) tanpa terlebih dahulu memberitahukan kepada Pemberi
Tugas
c. Apabila tidak disebutkan didalam kontrak, maka Pelaksana
Pekerjaan /
Pemborong tidak dibenarkan untuk mensubkan sebagian dari
pekerjaan yang
menjadi kewajibannya tanpa persetujuan Pemberi Tugas /
Konsultan
Pengawas. Dalam hal sudah mendapat persetujuan Pemberi Tugas
/
Konsultan Pengawas, maka Pelaksana Pekerjaan / Pemborong Utama
tetap
bertanggung jawab penuh atas hasil pekerjaan dan segala
kelalaian serta
kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh Subnya.
d. Sub-Pelaksana Pekerjaan / Pemborong adalah pihak yang
mempunyai kontrak
langsung dengan Pelaksana Pekerjaan / Pemborong, yaitu dalam
menyediakan
dan mengerjakan bagian-bagian pekerjaan khusus sesuai
keahliannya.
e. Khusus untuk pekerjaan dewatering, pekerjaan harus
dilaksanakan oleh Sub-
Pelaksana Pekerjaan / Pemborong spesialis dewatering yang
berpengalaman.
Didalam penawaran, Pelaksana Pekerjaan / Pemborong harus
melampirkan
surat pernyataan kerja sama dengan Sub-Pelaksana Pekerjaan /
Pemborong
spesialis dewatering, brosur alat pengukur settlement
-
18
18. KOORDINASI PELAKSANAAN DI LAPANGAN
a. Pelaksana Pekerjaan / Pemborong wajib melakukan koordinasi
dengan semua
pihak yang terkait dalam pelaksanaan pekerjaan yang tercakup
dalam proyek
ini.
b. Tugas koordinasi tersebut meliputi :
i. Memberi petunjuk dan pengarahan kepada Sub-Pelaksana
Pekerjaan /
Pemborong mengenai saat dimulai dan diselesaikannya suatu bagian
/
keseluruhan pekerjaan dengan berpedoman kepada Master
Schedule
dan keadaan kondisi lapangan.
ii. Mengatur dan memberi keleluasaan kerja kepada para
Sub-Pelaksana
Pekerjaan / Pemborong dan memperhatikan urutan-urutan
pekerjaan
suatu Pelaksana Pekerjaan / Pemborong dengan yang lainnya
yang
saling berkaitan agar keseluruhan pekerjaan dapat dilaksanakan
sebaik-
baiknya.
iii. Memberi data-data tentang suatu bagian pekerjaan dimana
Sub-
Pelaksana Pekerjaan / Pemborong akan melakukan kegiatan
mengenai
pengukuran, Gambar detail dsb, sehingga Sub-Pelaksana Pekerjaan
/
Pemborong dapat mempersiapkan serta membuat rencana kerja
terperinci yang tepat.
iv. Mengadakan rapat koordinasi antara semua Pelaksana Pekerjaan
/
Pemborong yang terlibat didalam proyek ini guna mencapai
kesepakatan
dan konsensus dalam rencana kerja dan / atau dalam mambahas
suatu
masalah yang timbul sebelum diajukan kedalam rapat lapangan.
c. Sub Pelaksana Pekerjaan / Pemborong bertanggung-jawab untuk
mengganti
kerugian yang diderita oleh Pelaksana Pekerjaan / Pemborong dan
/ atau Sub-
Pelaksana Pekerjaan / Pemborong lainnya tersebut mengalami
gangguan dan /
atau kerusakan yang disebabkan oleh kelalaian Sub-Pelaksana
Pekerjaan /
Pemborong.
19. INSTRUKSI KONSULTAN PENGAWAS
a. Pelaksana Pekerjaan / Pemborong harus mematuhi dan
melaksanakan semua
instruksi tertulis yang dikeluarkan oleh Konsultan Pengawas.
Apabila dalam
waktu 2 (dua) hari sesudah menerima instruksi tersebut, ternyata
masih belum
ada realisasinya maka Pelaksana Pekerjaan / Pemborong akan
diberi
peringatan tertulis dari Konsultan Pengawas. Apabila dalam waktu
2 (dua) hari
setelah peringatan tertulis dikeluarkan ternyata masih belum ada
realisasi dari
pelaksana instruksi tertulis tersebut, maka Pelaksana Pekerjaan
/ Pemborong
-
19
dapat dikenakan tindakan administratip seperti yang disebut
dalam dokumen
kontrak.
b. Semua instruksi dari Konsultan Pengawas harus dikeluarkan
secara tertulis
(Instruksi tertulis). Suatu instruksi lisan bukan mutlak
merupakan pekerjaan
yang harus segera dilaksanakan. Oleh karena itu apabila dalam
waktu 2 (dua)
hari tidak dikeluarkan instruksi tertulis, hal tersebut tidak
perlu ditanggapi
Pelaksana Pekerjaan / Pemborong. Tetapi sebaliknya Pelaksana
Pekerjaan /
Pemborong bertanggung-jawab penuh atas biayanya sendiri untuk
segala
pekerjaan yang telah dilaksanakannya tanpa adanya instruksi
tertulis dari
Konsultan Pengawas.
c. Instruksi tertulis dari Konsultan Pengawas tersebut dapat
berupa :
Teguran atas sesuatu cara pelaksanaan yang salah sehingga
membahayakan bagi keteguhan konstruksi, atau pekerjaan finishing
yang
kurang baik atau hal-hal lain yang menyimpang dari
persyaratan-peryaratan
teknis dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat pelaksanaan (RKS)
dan
gambar pelaksanaan.
Instruksi untuk menyingkirkan material / bahan yang tidak
memenuhi syarat
dan harus diangkut keluar areal proyek.
Instruksi untuk mengganti Pelaksana (foreman) dari Pelaksana
Pekerjaan /
Pemborong yang dianggap kurang mampu (un-skilled).
Instruksi untuk suatu pekerjaan perubahan (pengurangan dan
penambahan pekerjaan) yang sudah waktunya dilaksanakan
dengan
segera.
Instruksi untuk mengganti Sub-Pelaksana Pekerjaan / Pemborong
yang
dianggap kurang mampu, baik dari segi mutu kerja maupun
kecepatan
kerja.
Instruksi untuk mempercepat pelaksanaan suatu bagian
pekerjaan.
Dan instruksi-instruksi lainnya yang termasuk dalam lingkup
tugas
Pelaksana Pekerjaan / Pemborong.
d. Bilamana ada instruksi lisan, Pelaksana Pekerjaan / Pemborong
berhak untuk
melaksanakan pekerjaan tersebut, atau mengadakan konfirmasi
kepada
Konsultan Pengawas. Tetapi sebaliknya Pelaksana Pekerjaan /
Pemborong
bertanggung-jawab penuh atas segala pekerjaan yang telah
dilaksanakan
tanpa adanya instruksi tertulis dari Konsultan Pengawas.
20. BAGAN KEMAJUAN PEKERJAAN DAN RENCANA KERJA
a. Satu minggu setelah dinyatakan sebagai pemenang lelang,
Pelaksana
Pekerjaan / Pemborong harus telah siap dengan schema Bagan
Kemajauan
Pekerajaan (Progress Schedule) sesuai dengan batas waktu
maksimal yang
-
20
telah ditetapkan dalam master schedule yang telah diajukan dalam
penawaran.
Progress schedule tersebut harus disesuaikan dengan bagan yang
disusun dan
dilengkapi :
1. Barchart
2. Network Planning
3. Volume masing-masing pekerjaan
4. Mandays (tenaga harian) yang diperlukan
5. Peralatan yang diperlukan
6. S-Curve
7. Gambaran mengenai bobot dan harga setiap tahapan pekerjaan
sesuai
dengan schedule yang dibuat Pelaksana Pekerjaan / Pemborong.
b. Bagan Kemajuan Pekerjaan ini dicantumkan besarnya (volume)
dan waktu
penyelesaian setiap item pekerjaan, sedangkan didalam rencana
kerja
dicantumkan secara terperinci program setiap tahapan tentang
kapasitas kerja,
peralatan, tenaga kerja dan target setiap harinya.
c. Dalam progress schedule, harus juga dibuat S-Curve, gambaran
mengenai nilai
/ harga pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan schedule yang dibuat
Pelaksana
Pekerjaan / Pemborong.
d. Pelaksana Pekerjaan / Pemborong harus secara terpisah
menyusun "Bagan
Pengerahan Tenaga" dan "Bagan Penyediaan Bahan" yang
diperlukan.
e. Bagan-bagan tersebut harus diajukan kepada Konsultan Pengawas
untuk
mendapatkan persetujuan.
f. Kelalaian dalam memasukkan bagan-bagan yang dimaksud
dapat
menyebabkan ditundanya permulaan pekerjaan. Akibat penundaan
ini
sepenuhnya menjadi tanggung-jawab Pelaksana Pekerjaan /
Pemborong.
g. Pelaksana Pekerjaan / Pemborong wajib melaksanakan pekerjaan
tersebut
sesuai dengan patokan waktu yang telah disetujui bersama didalam
menyusun
Bagan Kemajuan Pekerjaan. Demikian juga dengan pengerahan
tenaga,
peralatan dan bahan.
h. Bagan Kemajuan Pekerjaan dan S-curve sebagaimana tersebut
diatas yang
merupakan target prestasi akan merupakan pedoman untuk
mengadakan
penilaian progress kerja Pelaksana Pekerjaan / Pemborong atas
suatu tahap
maupun keseluruhan pekarjaan. Hasil dari penilaian progress
kerja ini akan
dikaitkan dengan pembayaran kepada Pelaksana Pekerjaan /
Pemborong.
21. LAPORAN-LAPORAN
Pelaksana Pekerjaan / Pemborong diwajibkan membuat :
a. Laporan harian yang berisi :
Tahap berlangsungnya pekerjaan.
-
21
Pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakan oleh Sub-Pelaksana
Pekerjaan /
Pemborong (jika diizinkan).
Catatan dan instruksi Konsultan Pengawas yang disampaikan
tertulis
maupun lisan.
Hal ikhwal mengenai bahan-bahan (yang masuk dan yang
ditolak).
Keadaan cuaca.
Jumlah tenaga kerja dan alat.
Masalah yang terjadi.
Setiap laporan harian pada tanggal yang sama harus diperiksa dan
disetujui
oleh Konsultan Pengawas.
b. Laporan Mingguan
Laporan mingguan dibuat berdasarkan laporan harian dan
disampaikan
langsung kepada Konsultan Pengawas. Penugasan-penugasan dan
instruksi
dari Konsultan Pengawas baru dianggap berlaku dan mengikat
apabila telah
dimuat dalam laporan harian dan telah diperiksa dan disetujui
oleh Konsultan
Pengawas.
c. Foto-foto kegiatan proyek dalam bagian atau tahapan kegiatan
penting
sebanyak 3 (tiga) set berikut album yang diserahkan kepada
Konsultan
Pengawas untuk setiap tahapan pelaksanaan.
d. Laporan bulanan yang dibuat berdasarkan laporan mingguan.
22. PERUBAHAN RENCANA
a. Atas instruksi dan persetujuan KMK, Konsultan Perencana
berhak mengadakan
suatu perubahan atas rencana yang telah ada dengan memberi
instruksi tertulis
kepada Pelaksana Pekerjaan / Pemborong untuk dilaksanakan. Dalam
hal ini
Pelaksana Pekerjaan / Pemborong harus bertanggung-jawab atas
pekerjaan
yang tidak sesuai dengan instruksi tersebut.
b. Yang dimaksud dengan perubahan tersebut adalah perubahan
(alternatif atau
modifikasi) dari pada design, kwalitas maupun kwantitas dari
pekerjaan seperti
yang tercantum didalam gambar-gambar kerja (kontrak). Perubahan
tersebut
termasuk penambahan, pembatalan atau penggantian dari suatu
pekerjaan,
perubahan dari jenis atau standard dari suatu bahan, peralatan
atau mesin
yang dipergunakan didalam pekerjaan.
c. Kuantitas dan nilai dari semua perubahan akan dihitung oleh
Konsultan
Pengawas menurut ketentuan yang berlaku didalam kontrak ini dan
apabila
diperlukan, Pelaksana Pekerjaan / Pemborong diberi kesempatan
untuk
mengikuti perhitungan yang dibuat. Untuk perhitungan nilai dan
perubahan,
metode atau cara berikut ini harus dipakai :
-
22
1. Harga-harga yang tertera didalam kontrak dipakai untuk
menghitung nilai
dari item pekerjaan yang bersifat sama.
2. Untuk item pekerjaan dimana sifatnya berbeda maka harga-harga
yang
tertera didalam Penawaran merupakan dasar perhitungan dari nilai
suatu
perubahan, sepanjang nilai yang didapat adalah wajar dan hanya
untuk
sifat yang berbeda saja yang dinilai perubahannya.
23. PENYERAHAN PEKERJAAN
a. Penyerahan pertama dilaksanakan selambat-lambatnya pada
tanggal yang
telah ditetapkan dalam Surat Perjanjian Pemborongan, sesuai
dengan
penjelasan tentang waktu penyelesaian yang ditetapkan dalam
aanwijzing.
b. Perpanjangan waktu penyerahan hanya dapat diterima jika
alasan-alasan
tersebut sesuai dengan alasan-alasan yang diperkenankan dan
tertulis dalam
Rencana Kerja dan Syarat-syarat pelaksanaan (RKS).
c. Rencana dan tanggal penyerahan pertama harus diajukan kepada
Konsultan
Pengawas, selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum tanggal
yang
dimaksud, dimana Konsultan Pengawas akan mengadakan
pemeriksaan
seksama atas hasil keseluruhan. Hasil pemeriksaan ini akan
disampaikan
kepada Pelaksana Pekerjaan / Pemborong. Sebelum penyerahan
pertama,
pemeriksaan dapat diadakan lebih dari satu kali. Pada saat-saat
pemeriksaan
maupun penyerahan dibuatkan Berita Acara.
d. Keadaan yang dapat digunakan sebagai alasan dalam
mengajukan
permohonan perpanjangan waktu penyelesaian atau pengunduran
waktu
penyerahan adalah keadaan-keadaan force majeure.
e. Keadaan force majeure yang dimaksud adalah :
hujan terus menerus dari hari kehari
demonstrasi dan pemogokan yang langsung mempengaruhi
jalannya
pekerjaan
dan lain-lain menurut pertimbangan Konsultan Pengawas dapat
diterima.
24. PENYELESAIAN DAN MASA PEMELIHARAAN
a. Setelah pekerjaan dianggap terlaksana 100%, maka pihak
Konsultan
Pengawas dan Pelaksana Pekerjaan / Pemborong akan serah
terima.
b. Masa pemeliharaan adalah 365 hari kalender, terhitung sejak
tanggal
dilakukannnya penyerahan pertama pekerjaan dari Pelaksana
Pekerjaan /
Pemborong kepada Pemberi Tugas.
c. Pelaksana Pekerjaan / Pemborong bertanggung jawab untuk
mengganti atau
memperbaiki cacat-cacat maupun kekurangan-kekurangan yang timbul
dalam
-
23
masa pemeliharaan yang disebabkan oleh pemakaian bahan-bahan
maupun
kwalitas pekerjaan yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan
didalam kontrak.
Penggantian ataupun perbaikan harus dilaksanakan secepat
setelah
ditemukannya cacat-cacat atau kekurangan-kekurangan tersebut.
Apabila hal
ini tidak segera dilakukan Konsultan Pengawas berhak untuk
menunjuk pihak
lain untuk melaksanakan perbaikan tersebut dan biaya untuk itu
merupakan
beban Pelaksana Pekerjaan / Pemborong.
d. Jika Pemberi Tugas menganggap perlu ia boleh mengeluarkan
instruksi agar
Pelaksana Pekerjaan / Pemborong memperbaiki segala cacat, susut
dan
kesalahan lainnya yang disebabkan oleh bahan-bahan dan
cara-cara
pelaksanaan yang tidak sesuai dengan kontrak.
e. Setelah semua instruksi perbaikan selesai dilaksanakan, maka
dibuatkan Berita
Acara.
f. Setelah masa pemeliharaan dilampaui dan sesudah semua
perbaikan-
perbaikan dilaksanakan dengan baik, Konsultan Pengawas akan
mengeluarkan
Sertifikat Penyelesaian Pekerjaan Perbaikan (SP3) yang berarti
penyerahan
kedua dari pihak Pelaksana Pekerjaan / Pemborong kepada
Pemilik,
merupakan berakhirnya masa pemeliharaan.
25. PERATURAN YANG DIGUNAKAN DALAM PELAKSANAAN
Untuk pelaksanaan pekerjaan berlaku peraturan-peraturan :
AV. (Algemen Voor Waarden Voor De Uitvoering Bijaaneming Van
Openbare
Werken In Indonesia, tgl. 28 Mei 1941 No. 9 dan tambahan
Lembaran Negara
No. 14571).
Peraturan Beton Bertulang Indonesia NI.- 2 / 1971 dan Tata Cara
Penghitungan
Struktur Beton Untuk Bangunan Gedung SK-SNI T-15-1991-03.
Peraturan Umum Pemeriksaan Bahan Bangunan NI. 3 / 1956.
Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia NI.- 5.
Peraturan Umum Listrik (AVE) NI. - 6.
Peraturan Umum Air Minum (AVWI-drink water).
Peraturan Semen Portland Indonesia NI 8 / 1972.
Peraturan Pengecatan NI. - 12.
Peraturan Muatan Indonesia NI.-18.
Peraturan Umum Instalasi Listrik (PUIL).
Peraturan-peraturan lain yang berlaku dan dipersyaratkan
berdasarkan
Normalisasi di Indonesia yang belum tercantum diatas dan
mendapat
persetujuan Pengawas.
-
24
Standard / Normalisasi / Kode / Pedoman yang dapat diterapkan
pada bagian
pekerjaan bersangkutan, yang dikeluarkan oleh Instansi /
Institusi / Asosiasi
Profesi / Asosiasi Produsen / Lembaga Pengujian Nasional ataupun
dari Negara
lain, sejauh mana bahwa atas hal tersebut dianggap relevan.
-
25
BAB II
PERSYARATAN TEKNIS PELAKSANAAN
A. PEKERJAAN PERSIAPAN
A.1. SURVAI LAPANGAN
a. Sebelum memulai pekerjaan, Pelaksana Pekerjaan / Pemborong
diwajibkan
melakukan survai lapangan untuk mengetahui dan mengamankan
sistem
jaringan air bersih, saluran air kotor / hujan, listrik,
telepon, septic tank dan
instalasi lainnya pada tapak baik diatas tanah/ bangunan maupun
didalam
tanah.
b. Pelaksana Pekerjaan / Pemborong harus sudah memperhitungkan
adanya
penyesuaian yang perlu dilakukan terhadap jaringan / saluran /
instalasi pada
tapak yang harus tetap berfungsi.
c. Pemutusan atau penyesuaian jaringan / saluran / instalasi
pada tapak dapat
dilakukan Pelaksana Pekerjaan / Pemborong setelah ada izin dari
Pemilik.
A.2. PENGUKURAN TAPAK
a. Pelaksana Pekerjaan / Pemborong diwajibkan mengukur kembali
tapak tempat
pekerjaan dilaksanakan dengan menggunakan alat-alat yang akan
ditera.
b. Hasil pengukuran kembali tersebut dituangkan dalam bentuk
gambar yang
memperlihatkan secara jelas :
batas-batas tapak.
bangunan-bangunan yang ada pada tapak, dilengkapi keterangan
mengenai letak bangunan disekitarnya;
instalasi-instalasi yang sudah ada, yang perlu diberi tanda yang
jelas dan
dilindungi dari kerusakan-kerusakan yang mungkin timbul
akibat
pelaksanaan pekerjaan ini.
A.3. KANTOR PELAKSANA PEKERJAAN / PEMBORONG DAN LOS KERJA
Kantor Pelaksana Pekerjaan / Pemborong, los kerja, gudang, serta
tempat
penimbunan material, pembuatannya disesuaikan dengan kebutuhan
Pelaksana
Pekerjaan / Pemborong, tanpa mengabaikan keamanan dan
kebersihan. Lokasi
kantor Pelaksana Pekerjaan / Pemborong, los kerja, gudang, serta
tempat
penimbunan material pada tapak proyek harus diajukan terlebih
dahulu oleh
Pelaksana Pekerjaan / Pemborong kepada Konsultan Pengawas untuk
disetujui.
-
26
A.4. DIREKSI KEET
Kantor Manajemen Konstruksi dan Pengelola proyek harus disiapkan
dengan
specifikasi sebagai berikut:
a. Luas dereksi keet 40 m2 dilengakapi dengan Ruang Rapat, ruang
kerja dan
KM/WC dengan closet jongkok keramik .
b. Pondasi batu kali
c. Dinding multiplek dengan rangka kayu dicat
d. Plafond triplex dengan rangka kayu di cat.
e. Jendela Nako
f. Pintu multi plex lengkap dengan kuncinya
g. Atap asbes gelombang
h. Lantai beton tumbuk dilapisi dengan karpet plastik
i. AC 1 PK 1 unit
j. Fasilitas yang perlu disediakan:
- Meja rapat kapastas 12 orang legkap dengan kursinya
- Meja kerja 4 set
- Meja/ kursi 1 set
- White Board uk 120x240 cm
- Helm 12 bh
- Sepatu lapangan 12 bh
- Alat pemadan kebakaran uk 4 lt
- Filing cabinet 1 set
- Computer Pentium 4 1 set
- Printer HP A3
- 1 satuan sambungan telepon
- 1 set mesin faximili
Semua fasilitas /peralatan dengan status sewa dan pada akhir
proyek harus
dibongkar
A.5. PENYEDIAAN AIR KERJA DAN LISTRIK KERJA
a. Air dan listrik kerja untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan
harus disediakan
sendiri oleh Pelaksana Pekerjaan / Pemborong.
b. Penggunaan diesel untuk pengadaan daya listrik harus seizin
Konsultan
Pengawas.
c. Rencana pemasangan intalasi listrik dan air kerja
selambat-lambatnya 2 (dua)
minggu sebelum pelaksanaan harus diajukan kepada Konsultan
Pengawas
untuk mendapat persetujuan.
-
27
A.6. PEKERJAAN PEMBERSIHAN DAN PERATAAN TAPAK
a. Sebelum pekerjaan diserahkan kepada Pemilik, Pelaksana
Pekerjaan /
Pemborong harus membersihkan tapak sehingga bebas dari sampah,
barang-
barang / bahan-bahan bekas bongkaran, sisa-sisa beton,
peralatan-peralatan.
Selain itu, tapak harus dalam keadaan telah diratakan oleh
Pelaksana
Pekerjaan / Pemborong. Semua pekerjaan pembersihan
selambat-lambatnya
harus sudah selesai pada saat serah terima I.
b. Termasuk dalam pekerjaan ini adalah kewajiban Pelaksana
Pekerjaan /
Pemborong untuk membongkar, kantor Pelaksana Pekerjaan /
Pemborong, los
kerja, gudang.
c. Kebersihan lapangan / pembuangan sampah dilakuakan oleh
Pelaksana
Pekerjaan / Pemborong struktur sampai dengan serah terima-I
pekerjaan
struktur.
A.7. PENYIMPANAN BARANG-BARANG DAN MATERIAL
a. Pelaksana Pekerjaan / Pemborong dan Sub-sub Pelaksana
Pekerjaan /
Pemborong diwajibkan untuk menempatkan barang-barang dan
material-
material kebutuhan pelaksanaan baik diluar (terbuka) ataupun
didalam gudang-
gudang, sesuai dengan sifat-sifat barang-barang dan material
tersebut, dan
atas persetujuan Konsultan Pengawas sehingga akan menjamin
keamanannya
dan terhindar dari kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh
cara
penyimpanan yang salah.
b. Barang-barang dan material-material yang tidak akan digunakan
untuk
kebutuhan langsung pada pekerjaan yang bersangkutan, tidak
diperkenankan
untuk disimpan didalam site.
A.8. KEBERSIHAN DAN KELELUASAAN HALAMAN
Pelaksana Pekerjaan / Pemborong dan Sub-sub Pelaksana Pekerjaan
/
Pemborong diwajibkan menjaga keleluasaan halaman dengan
menempatkan
barang-barang dan material sedemikian rupa sehingga :
memudahkan pekerjaan
menjaga kebersihan dari sampah-sampah, kotoran-kotoran bangunan
(puing-
puing, air yang menggenang)
tidak menyumbat saluran-saluran air.
A.9. FASILITAS - FASILITAS LAPANGAN
Pelaksana Pekerjaan / Pemborong dan Sub-Pelaksana Pekerjaan /
Pemborong
diwajibkan menyediakan sendiri :
-
28
Listrik dan penerangan, untuk kebutuhan pelaksanaan dan
keamanan.
Air minum atau air bersih yang dapat diminum, untuk kebutuhan
pelaksanaan
pekerjaan dan semua petugas-petugas yang ada diproyek.
Alat-alat pemadam kebakaran.
Alat-alat PPPK.
Kamar mandi dan WC untuk para pekerja lapangan.
A.10. BARANG CONTOH (SAMPLE)
a. Pelaksana Pekerjaan / Pemborong dan Sub-Pelaksana Pekerjaan /
Pemborong
diwajibkan menyerahkan barang-barang contoh (sample) dari
material yang
akan dipakai / dipasang, untuk mendapat persetujuan dari
Konsultan
Pengawas.
b. Barang-barang contoh (sample) tertentu harus dilampiri dengan
tanda bukti /
sertifikat pengujian dan spesifikasi teknis dari barang /
material tersebut.
c. Untuk barang-barang dan material yang akan didatangkan ke
site (melalui
pemesanan), maka Pelaksana Pekerjaan / Pemborong dan
Sub-Pelaksana
Pekerjaan / Pemborong diwajibkan menyerahkan :
Brosur
Katalogue
Gambar kerja atau shop drawing
Mockup dan sample
Dll.yang dianggap perlu oleh Konsultan Pengawas dan harus
mendapat
persetujuan Konsultan Pengawas,
A.11. PENGUJIAN ATAS MUTU PEKERJAAN
a. Pelaksana Pekerjaan / Pemborong dan Sub-Pelaksana Pekerjaan /
Pemborong
diwajibkan mengadakan pengujian atas mutu pekerjaan yang telah
diselesaikan
sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.
b. Semua biaya-biaya untuk kebutuhan tersebut diatas, ditanggung
oleh
Pelaksana Pekerjaan / Pemborong dan Sub-sub Pelaksana Pekerjaan
/
Pemborong yang bersangkutan.
A.12. GAMBAR-GAMBAR AS BUILT DRAWING
a. Pelaksana Pekerjaan / Pemborong atau Sub-sub Pelaksana
Pekerjaan /
Pemborong diwajibkan untuk membuat gambar-gambar "As Built
Drawing"
sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukan di lapangan
secara
kenyataannya, untuk kebutuhan pemeriksaan dan maintenance
dikemudian
hari. Gambar-gambar tersebut diserahkan kepada Pemberi Tugas,
setelah
-
29
disetujui oleh Konsultan Pengawas (dibuat rangkap-3 (tiga)), dan
Pemberi
Tugas.
b. Pada akhir pekerjaan pelaksanaan yang telah disetujui dan
diterima oleh pihak
Konsultan Pengawas, maka Sub-Pelaksana Pekerjaan / Pemborong
diwajibkan
membuat "As Built Drawing" yang setelah diteliti dan disetujui
oleh pihak
Konsultan Pengawas dan Konsultan Perencana diserahkan kepada
Pemberi
Tugas dalam rangkap-3 (tiga) set, lengkap dibukukan.
A.13. SHOP DRAWING
Dalam hal-hal tertentu maka kebutuhan pemasangan atau
pelaksanaan suatu
pekerjaan yang membutuhkan penjelasan-penjelasan, dimana hal-hal
tersebut tidak
terdapat dalam gambar-gambar kerja, maka Pelaksana Pekerjaan /
Pemborong dan
Sub-Pelaksana Pekerjaan / Pemborong diwajibkan membuat
gambar-gambar shop
drawing untuk kebutuhan tersebut dan mendapat persetujuan dari
Konsultan
Pengawas, dibuat rangkap-3 (tiga).
A.14. FOTO - FOTO DOKUMENTASI PROYEK
i. Pelaksana Pekerjaan / Pemborong diwajibkan membuat foto foto
dokumentasi
proyek meliputi :
Foto-foto kegiatan pekerjaan proyek, antara lain kegiatan dalam
uitzet,
penempatan peralatan-peralatan lapangan (beton-batcher),
penempatan
material, pengerasan jalan dll.
Foto-foto tahapan pekerjaan yang penting antara lain pembesian,
bekisting,
pekerjaan beton sebelum dan sesudah pengecoran.
Dan lain-lain kegiatan yang diangggap perlu oleh Konsultan
Pengawas.
ii. Kondisi proyek pada progress pekerjaan mencapai 0%, 10%,
20%, 30%, 40%
dan seterusnya sampai dengan 100% (setiap peningkatan progress
10%) dan
kondisi pada waktu selesainya masa pemeliharaan.
iii. Foto-foto dicetak dalam ukuran post card (dicetak berwarna)
masing-masing 2
(dua) eksemplar untuk Pemberi Tugas dan 1 (satu) eksemplar untuk
Konsultan
Pengawas, klise diserahkan kepada Pemberi Tugas.
v. Tiap stage / tahap disyaratkan min. 36 (tiga puluh enam)
foto.
B. PEKERJAAN GALIAN (EKSKAVASI)
B1.PEMBERSIHAN LAPANGAN (CLEARING)
a. Kecuali ditetapkan lain oleh Konsultan Manajemen Konstruksi /
Konsultan
Perencana maka seluruh pohon-pohon termasuk akarnya, semak-semak
dan
akar-akar pohon dalam daerah batas pekerjaan harus dibersihkan
dan
ditebang.
-
30
b. Bila Konsultan Manajemen Konstruksi / Konsultan Perencana
memerintahkan
bahwa pohon-pohon rindang dan pohon-pohon serta tanaman ornamen
tertentu
dipertahankan, maka pohon-pohon / tanaman-tanaman termaksud
harus dijaga
terhadap kerusakaan. Pohon-pohon yang harus disingkirkan harus
ditebang
sedemikian rupa sehingga tidak merusak pohon-pohon lain serta
tanaman yang
harus dipertahankan.
c. Pada pelaksanaan pembersihan Pelaksana Pekerjaan / Pemborong
harus
berhati hati untuk tidak mengganggu setiap patok-patok
pengukuran, pipa-pipa
atau instalasi lainnya .
B.2 PEKERJAAN GALIAN (EKSKAVASI)
a. Sebelum pelaksanaan Pelaksana Pekerjaan / Pemborong harus
membuat
rencana detail dari sistem ekskavasi berikut analisa kestabilan
galian
berdasarkan rencana yang telah digariskan pada dokumen
tender.
Rencana detail harus memuat :
Urutan pelaksanaan.
Pengaturan lahan kerja.
Gambar detail dari prasarana penunjang (acces road,
penempatan
peralatan ekskavasi).
Rencana tenaga dan peralatan (Man-power dan equipment
schedule).
Sirkulasi alat angkut dalam site.
Rencana kapasitas galian / hari.
Penggalian tanah tidak boleh menggangu stabilitas lereng
galian,
Pelaksana Pekerjaan / Pemborong harus melakukan tindakan
pengamanan untuk menjaga stabilitas lereng galian. Jika pada
pelaksanaan, Pelaksana Pekerjaan / Pemborong memandang perlu
diadakan perubahan tahapan ekskavasi sesuai dengan methode kerja
dan
peralatan yang dimiliki, maka Pelaksana Pekerjaan / Pemborong
dapat
mengusulkan rencana perubahan tahapan dan methode ekskavasi
kepada
Konsultan Manajemen Konstruksi dan Konsultan Perencana untuk
mendapatkan persetujuan, dengan catatan usulan tidak boleh
menyebabkan bertambahnya waktu pelaksanaan dan tambahan biaya
dari
Pemberi Tugas.
b. Kedalaman penggalian harus sesuai dengan peil rencana yang
tertera pada
gambar rencana dan dilakukan berdasarkan peil dari Bench Mark
yang telah
dibuat.
c. Patok-patok referensi harus dijaga supaya tetap berdiri
sampai pekerjaan
selesai.
-
31
d. Tanah hasil galian harus ditumpuk pada penimbunan sementara
pada area
penimbunan sementara yang dinstruksikan oleh Konsultan
Manajemen
Konstruksi, untuk selanjutnya diangkut keluar proyek. Pembuangan
bekas
galian tidak boleh mengotori jalan yang dilalui.
e. Lokasi pembuangan tanah bekas galian harus dicari sendiri
oleh Pelaksana
Pekerjaan / Pemborong.
f. Untuk menjaga kebersihan jalan dilingkungan proyek, pemborong
harus
membuat Cleaning pit untuk membersihkan roda kendaraan yang akan
keluar
proyek. Cleaning pit harus dilengkapi dengan air bertekanan
tinggi untuk
memudahkan dan mempercepat pembersihan roda truk .
B.3. PEKERJAAN URUGAN (FILL)
a. Pekerjaan urugan dilakukan pada daerah urugan (fill) sebagai
yang tercantum
dalam gambar rencana dan daerah-daerah yang peil permukaan akhir
(final
grade).
b. Tanah untuk urugan digunakan tanah merah dan disetujui
Konsultan
Manajemen Konstruksi.
c. Tanah yang dalam keadaan basah, dimana dalam keadaan kering
dinyatakan
dapat dipakai, harus dikeringkan lebih dulu sebelum digunakan
untuk timbunan.
d. Pada daerah-daerah basah / tergenang air / rawa, Pelaksana
Pekerjaan /
Pemborong harus membuat saluran-saluran pembuangan sementara
atau
memompa air untuk mengeringkan daerah tersebut. Lapisan lumpur
yang ada,
harus dibuang ke tempat yang akan ditunjuk oleh Konsultan
Manajemen
Konstruksi sebelum pengurugan dilakukan.
e. Sebelum pekerjaan pengurugan dimulai, pada daerah yang telah
selesai
dibabat dan dibersihkan, Pelaksana Pekerjaan / harus mengerjakan
pengisian
lubang-lubang yang disebabkan karena pencabutan akar-akar pohon,
bekas-
bekas sumur, saluran dan sebagainya dengan menggunakan material
yang
baik sesuai dengan petunjuk Konsultan Manajemen Konstruksi dan
harus
segera dilakukan perataan dan pemadatan pada permukaan tanah
tersebut.
f. Penghamparan material urugan dapat dimulai setelah ada
persetujuan
Konsultan Manajemen Konstruksi.
g. Pengurugan dilakukan lapis demi lapis dan setiap lapis harus
dipadatkan
sampai mencapai kepadatan 95% dari kepadatan maximum menurut
AASHTO.
99-70 atau CBR = 6. Lapisan dari material lepas selain dari
material batu-
batuan, tebal tiap lapisannya tidak boleh lebih dari 30 cm, dan
harus dipadatkan
dengan alat mekanis (compaction equipment). Kadar air pada tanah
urugan
harus diatur agar dapat dicapai kepadatan yang maximum.
-
32
h. Sebelum dimulai pekerjaan pemadatan yang sesungguhnya,
Pelaksana
Pekerjaan / Pemborong harus melakukan percobaan pemadatan atas
petunjuk
Konsultan Manajemen Konstruksi, pada jalur dengan panjang dan
lebar
tertentu, dengan alat-alat dan material seperti yang sama, yang
akan digunakan
pada pekerjaan pemadatan yang sesungguhnya. Tujuan dari
percobaan ini
adalah untuk menentukan kadar air optimum yang akan dipakai dan
hubungan
antara air optimum yang akan dipakai dan hubungan antara jumlah
penggilasan
dan kepadatan yang dapat dicapai untuk rencana material urugan
tertentu.
Seluruh pembiayaan untuk percobaan ini sudah termasuk dalam
harga
penawaran.
i. Material urugan yang tidak mengandung kadar air yang cukup
untuk dapat
mencapai kepadatan yang dikehendaki, harus ditambah air dengan
alat
penyemprot (sprinkler) dan dicampur / aduk sampai merata
(homogen).
Material urugan yang mempunyai kadar air lebih tinggi dari
seharusnya tidak
boleh dipadatkan sebelum dikeringkan dan disetujui oleh
Konsultan Manajemen
Konstruksi. Pekerjaan pemadatan tanah urugan tadi harus
dilaksanakan pada
kadar air optimum sesuai dengan sifat alat-alat pemadatan yang
tersedia. Pada
pelaksanaan Pelaksana Pekerjaan / Pemborong harus mengambil
langkah-
langkah yang perlu agar pada pekerjaan tersebut air hujan dapat
mengalir
dengan lancar.
j. Kontraktor wajib membuktikan hasil pemadatan lapis perlapis
dengan test
langsung di lapangan dan di laboratorium atas biaya Pelaksana
Pekerjaan /
Pemborong. Jumlah test yang diperlukan untuk mengetahui
kepadatan
ditentukanminimal 1(satu) titik tiap 100 m2 urugan. Bila tebal
urugan lebih dari
1.00 m maka jumlah test minimal 1 (satu) test untuk 75 m2.
k. Laboratorium yang dipakai adalah laboratorium Mekanika Tanah
yang
mempunyai izin usaha dan izin operasi resmi pada bidangnya.
l. Semua hasil pekerjaan akan dicheck kembali terhadap
patok-patok referensi.
m. Pekerjaan pengurugan dianggap selesai setelah mendapat
persetujuan dari
Konsultan Manajemen Konstruksi.
C. PEKERJAAN PONDASI DANGKAL
a. Sebelum memulai pekerjaan kontraktor harus mengajukan Shop
drawing untuk
mendapatkan persetujuan tertulis dari Konsultan Pengawas.
b. Sebelum penggalian harus dipasang patok patok pengukuran
c. Kedalaman galian harus sesuai dengan gambar rencana.
d. Dasar galian harus dipadatkan dengan stamper
-
33
e. Adanya kemunngkinan longsor harus sudah diantisipasi dari
awal sehingga
tanah bekas galian tidak masuk kembali kedalam galian,
f. Setelah dasar galian dipadatkan dilakukan penghamparan lapis
pasir dengan
ketebalan 10 cm sesuai gambar rencana kemudian dipadatkan.
g. Pemasangan lantai kerja tebal 5 cm
h. Selanjutnya untuk pekerjaan beton lihat specifikasi pekerjaan
beton bertulang.
D. PEKERJAAN BETON BERTULANG BIASA.
D.1. LINGKUP PEKERJAAN
Melengkapi semua tenaga, equipment dan bahan untuk menyelesaikan
semua
pekerjaan beton sesuai dengan Dokumen tender.
D.2. PEDOMAN PELAKSANAAN
Kecuali ditentukan lain dalam ketentuan ketentuan berikut ini,
maka sebagai
dasar code P.B.I.1971 dan PB 88 tetap digunakan.
D.3. BAHAN BAHAN
a. PORTLAND CEMENT
Digunakan portland cement jenis II menurut N.I.8 type I menurut
A.S.T.M.
memenuhi S 400 menurut standar Cement Portland yang digariskan
oleh
Assosiasi Cement Indonesia. Merk yang dipilih tidak dapat
ditukar-tukar dalam
pelaksanaan kecuali dengan persetujuan tertulis Konsultan
Pengawas /
Perencana. Pertimbangan hanya dapat dilakukan dalam keadaan
:
1. Tidak adanya stock dipasaran dari brand yang tersebut
diatas.
2. Pemborong memberikan jaminan data-data teknis bahwa mutu
cement
penggantiannya adalah dengan kualitas yang setaraf dengan mutu
cement
yang tersebut diatas.
Batas-Batas pembetonan dari penggunaan cement berlainan merk
harus
disetujui oleh Konsultan Pengawas.
b. AGGREGATES.
1. Kualitas aggregates harus memenuhi syarat-syarat P.B.I. 1971
dan PB.88.
Aggregates kasar berupa koral atau crushed stones yang
mempunyai
susunan gradasi yang baik, cukup syarat kekerasannya dan padat
(tidak
porous). Kadar lumpur dari pasir beton (Aggregates halus) tidak
boleh
melebihi dari 4% berat.
2. Dimensi maximum dari aggregates kasar tidak lebih dari 2,5 cm
dan tidak
lebih dari seperempat dimensi beton yang terkecil dari bagian
konstruksi
yang bersangkutan. Khusus untuk pile caps, diluar lapis
pembesian yang
berat, batas maximum tersebut 0,3 cm dengan gradasi baik.
-
34
3. Untuk bagian dimana pembesian cukup berat (cukup ruwet)
dapat
digunakan koral gundu.
c. BESI BETON
Kecuali ditentukan lain dalam gambar, digunakan besi beton ulir
dari jenis
BJTD 40 untuk D10, D13, D16, D19 dst keatas dan untuk diameter 8
digunakan
besi polos dari BJTD - 24.Untuk mendapatkan jaminan atas
kualitas besi yang
diminta, maka disamping adanya certificate dari pabrik (melalui
suppliers), juga
harus ada / dimintakan certificate dari laboratorium baik pada
saat pemesanan
maupun secara periodik minimum 2 contoh percobaan
(stress-strain) dan
pelengkungan untuk setiap 20 ton besi.
d. ADMIXTURE (BAHAN-BAHAN TAMBAHAN) DALAM ADUKAN BETON
1. Untuk pembetonan pada harus digunakan Plastisizer yang
bersifat
mereduksi pemakaian air, meningkatkan slump tanpa penambahan
air,
memperlambat setting time, memperkecil peningkatan temperatur
dan
meningkatkan kekuatan akhir beton. Additive tidak boleh
mengandung
Cloride dan bahan lain yang menghasilkan lapisan film additive
yang bisa
digunakan antara lain Rheobuild 716 (dosis:0,80 liter per 100 kg
cement) ,
tricosal VZ 020 ( dosis : 0.3 % berat cement)
2. Cara penggunaan additive harus sesuai dengan
petunjuk-petunjuk dari
produsen bahan-bahan tersebut.
3. Penyimpangan dari ketentuan diatas harus dengan persetujuan
Konsultan
Perencana.
e. PENYIMPANAN.
1. Pengiriman dan penyimpanan bahan-bahan, pada umumnya harus
sesuai
dengan waktu dan urutan pelaksanaan.
2. Semen harus didatangkan dalam zak yang tidak pecah (utuh),
tidak
terdapat kekurangan berat dari apa yang tercantum pada zak,
segera setelah diturunkan disimpan dalam gudang yang kering,
terlindung
dari pengaruh cuaca, berventilasi secukupnya dan lantai yang
bebas dari
tanah. Semen harus masih dalam keadaan fresh (belum mulai
mengeras).
Jika ada bagian yang mulai mengeras, bagian tersebut masih
harus
dapat ditekan hancur dengan tangan bebas, dan jumlahnya tidak
boleh
melebihi 5% berat, dan kepada campuran tersebut diberi tambahan
cement
baik dalam jumlah yang sama. Semuanya dengan catatan, kualitas
beton
sesuai dengan yang diminta perencana.
-
35
3. Penyimpanan besi beton harus bebas dari tanah dengan
menggunakan
bantalan-bantalan kayu dan bebas dari lumpur atau zat-zat asing
lainnya
(misal: minyak dan lain-lain).
4. Aggregates harus ditempatkan dalam bak-bak yang terpisah satu
dan lain
gradasinya dan diatas lantai kerja ringan untuk meghindari
tercampurnya
dengan tanah.
f. BEKISTING
1. Type bekisting.
Bekisting yang digunakan dalam bentuk beton, baja, pasang batu
kali
diplester atau kayu. Khusus untuk bagian-bagian yang terlihat
harus
digunakan type bekisting yang menghasilkan permukaan yang rata (
fair
finish)
2. Perencanaan.
2.1. Bekisting harus direncanakan sedemikian rupa sehingga tidak
ada
perubahan bentuk yang nyata dan cukup dapat menampung beban-
beban sementara sesuai dengan jalannya kecepatan pembetonan.
Semua bekisting harus diberi penguat datar dan silangan
sehingga
bergeraknya bekisting selama pelaksanaan dapat ditiadakan,
juga
harus cukup rapat untuk menghindarkan keluarnya adukan.
Susunan bekisting dan penunjangnya harus teratur, sehingga
memudahkan pemeriksaan.
2.2. Pada bagian terendah (dari setiap phase pegecoran) dari
bekisting
kolom atau dinding harus ada bagian yang mudah dibuka untuk
inspeksi dan pembersihan.
2.3. Kayu bekisting harus bersih dan dibasahi minyak bekisting
terlebih
dahulu sebelum pengecoran. Adakan tindakan untuk
meghindarkan
megumpulnya air pada sisi bawah.
2.4. Pembongkaran bekisting.
Bekisting /cetakan beton harus dipertahankan hingga beton
berumur
14 hari dan mencapai kuat tekan karakteristik minimal 225
kg/cm2.
g. PERANCAH
1. Perancah harus dibuat sedemikian rupa sehingga memudahkan
pemeriksaan.
2. Perancah harus dibuat diatas pondasi yang kuat dan kokoh
terhindar dari
bahaya penggerusan dan penurunan.
3. Konstruksinya harus kokoh terhadap pembebanan yang akan
dipikulnya.
-
36
4. Pemborong harus memperhitungkan dan membuat
langkah-langkah
persiapan yang perlu, sehubungan dengan pelendutan perancah.
5. Permukaan dan bentuk konstruksi beton sesuai dengan kedudukan
(peil)
dan bentuk yang seharusnya (menurut gambar rencana).
6. Perancah harus dibuat dari baja atau kayu. Pemakaian bambu
untuk hal
ini tidak diperbolehkan.
7. Bila perancah itu sebelum atau selama pekerjaan pengecoran
beton
berlangsung menunjukan tanda-tanda adanya penurunan sehingga
menurut pendapat Konsultan Pengawas hal itu akan menyebabkan
kedudukan (peil) akhir tidak akan dapat dicapai sesuai dengan
gambar
rencana atau penurunan tersebut akan sangat membahayakan dari
segi
konstruksi, maka Konsultan Pengawas dapat memerintahkan
untuk
membongkar pekerjaan beton yang sudah dilaksanakan dan
mengharuskan Pemborong untuk memperkuat perancah tersebut
sehingga dianggap cukup kuat. Akibat dari semua ini menjadi
tanggung
jawab Pemborong.
8. Gambar rencana perancah dan sistim pondasinya, secara detail
harus
diserahkan kepada Konsultan Pengawas untuk diperiksa dan
disetujui.
9. Pekerjaan pengecoran beton tidak boleh dilakukan sebelum
gambar
rencana tersebut disetujui serta perancah telah dianggap cukup
kuat dan
kokoh untuk dapat dipergunakan.
10. Setelah mutu beton memenuhi dan umur beton tercapai dan
mendapat
persetujuan dari Konsultan Pengawas) perancah harus dibongkar
.
11. Kegagalan pelaksanaan kostruksi perancah, seluruhnya
tanggung jawab
Pemborong.
h. PEMASANGAN PIPA-PIPA.
Pemasangan pipa dalam beton tidak boleh sampai merugikan
kekuatan
konstruksi, untuk itu lihat pasal 5.7. ayat 1 dari
.B.I.1971.
i. KUALITAS BETON.
1. Seluruh struktur beton bertulang biasa menggunakan kuat tekan
beton
minimal K 350 (kuat tekan karakteristik pada umur 28 hari untuk
kubus
15 x 15 x 15 adalah 350kg/cm2, dengan derajat konvidensi
0,95).
Evaluasi penentuan karakteristik ini didalam ketentuan-ketentuan
yang
terdapat dalam P.B.I. 1971.
2. Pelaksana harus memberikan jaminan atas kemampuannya
membuat
kualitas beton ini dengan memperhatikan data-data pelaksanaan
dilain
tempat atau dengan mengadakan trial-mixes. Dalam hal digunakan
beton
-
37
ready mix, maka Pemborong harus mengajukan kepada Konsultan
Pengawas komposisi campuran beton yang akan
digunakanselambat
lambatnya dua minggu sebelum pekerjaan beton dimulai. Dalam
kaitan
ini jumlah semen minimum menurut ketentuan pasal D.8.6 tetap
tidak
boleh dikurangi
3. Selama pelaksanaan harus dibuat benda-benda uji menurut
ketentuan-
ketentuan yang disebut dalam pasal 4.7 dan 4.9 dari PBI.
1971,
mengingat bahwa W/C faktor yang sesuai disini adalah sekitar
0,50 - 0,55
maka pemasukan adukan kedalam cetakan benda uji dilakukan
menurut
pasal 4,55 ayat 3 PBI. 971 tanpa menggunakan penggetar. Pada
masa-
masa pembetonan pendahuluan harus dibuat minimum 1 benda uji per
1
1/2 M3 beton hingga dengan cepat diperoleh 20 benda uji yang
pertama.
Untuk selanjutnya diambil satu sample untuk setiap truck
mixer.
4. Pemborong harus membuat laporan tertulis atas data-data
kualitas beton
yang dibuat dengan disahkan oleh Konsultan Pengawas. Laporan
tersebut harus dilengkapidengan harga karakteristiknya.
5. Selama pelaksanaan harus ada pengujian slump, minimum 14
Cm,
maximum 16 cm. Dalam hal digunakan Concrete Pump besarnya
slump
boleh dinaikkan sampai dengan 16 cm, dengan catatan dari segi
kwalitas
beton tidak boleh berkurang. Cara pengujian slump adalah
sebagai
berikut Contoh Beton diambil tepat sebelum dituangkan kedalam
cetakan
beton (bekisting), cetakan slump dibasahkan dan ditempatkan
diatas
kayu yang rata atau plat beton. Cetakan diisi sampai kurang
lebih 1/3
nya.Kemudian adukan tersebut ditusuk-tusuk 25 kali dengan besi
16 mm
panjang 30 cm dengan ujungnya yang bulat (seperti peluru).
Pengisian
dilakukan dengan cara serupa untuk dua lapisan berikutnya.
Setiap lapis
ditusuk-tusuk 25 kali dan setiap tusukan harus masuk dalam satu
lapis
yang dibawahnya. Setelah atasnya diratakan, segera cetakan
diangkat
perlahan-lahan, dan diukur penurunannya (slumpnya).
6. Jumlah semen minimum 360 kg per m3 beton, dalam kaitan ini
baik
jumlah semen minimum maupun kwalitas beton adalah mengikat.
7. Pengujian kubus percobaan harus dilakukan di laboratorium
yang
disetujui oleh Konsultan Pengawas.
8. Perawatan kubus percobaan tersebut adalah dalam pasir basah
tapi tidak
tergenang air, selama 7 hari dan selanjutnya dalam udara
terbuka.
9. Jika perlu maka digunakan juga pembuatan kubus percobaan
untuk
umur 7 hari dengan ketentuan hasilnya tidak boleh kurang 65%
kekuatan
yang diminta pada 28 hari. Jika hasil kuat tekan benda-benda uji
tidak
memberikan angka kekuatan yang diminta, maka harus dilakukan
-
38
pengujian beton ditempat dengan cara-cara seperti ditetapkan
dalam
P.B.I. 1971 dengan tidak menambah beban biaya bagi pemilik
bangunan
(beban pemborong).
10. Pengadukan beton dalam mixer tidak boleh kurang dari 75
detik terhitung
setelah seluruh komponen adukan masuk kedalam mixer
j. PENGECORAN
1. Penyampaian beton (adukan) dari mixer ketempat pengecoran
harus
dilakukan dengan cara yang tidak mengakibatkan terjadinya
segragasi
komponen-komponen beton. Khusus untuk pengecoran kolom dan
dinding jika diperlukan mempergunakan tremi.
2. Harus digunakan vibrator untuk pemadatan beton. Ukuran dan
jumlah
vibrator harus disesuaikan dengan kondisi bagian yang dicor
dan
kecepatan pembetonan.
3. Untuk pengecoran pelat lantai perlu dipersiapkan tenda atau
terpal jika
pada saat pengecoran turun hujan
k. SIAR-SIAR KONSTRUKSI DAN PEMBONGKARAN BEKISTING.
Pembongkaran bekisting dan penempatan siar-siar pelaksanaan,
sepanjang
tidak ditentukan lain dalam gambar, harus mengikuti pasal 5.8
dan 6.5. dari
code P.B.I. 1971. Siar-Siar tersebut harus dibasahi lebih dahulu
dengan air
cement tepat sebelum pengecoran lanjutan dimulai. Letak
siar-siar tersebut
harus disetujui oleh Konsultan Pengawas.Khusus untuk pekerjaan
basement,
pada bagian bagian yang dipersyaratkan kedap air,
pemberhentian
pengecoran harus diakhiri dengan pemasangan water stop dari
jenis PVC
atau jenis bentonite yang disetujui oleh konsultan pengawas.
l. PENGGANTIAN BESI
1. Pemborong harus mengusahakan agar besi yang dipasang adalah
sesuai
dengan apa yang tertera pada gambar
2. Jika Pemborong tidak berhasil mendapatkan diameter besi yang
sesuai
dengan yang ditetapkan dalam gambar, maka dapat dilakukan
penukaran
diameter besi dengan diameter yang terdekat dengan catatan :
- Harus ada persetujuan dari Konsultan Pengawas
- Jumlah besi per-satuan panjang atau jumlah besi di tempat
tersebut tidak
boleh kurang dari yang tertera dalam gambar (dalam hal ini
yang
dimaksudkan adalah jumlah luas)
-
39
- Penggantian tersebut tidak boleh mengakibatkan keruwetan
pembesian
ditempat tersebut atau didaerah overlapping yang dapat
menyulitkan
pembetonan atau penyampaian penggetar.
m. TOLERANSI BESI
Diameter, Variasi Toleransi
berat diameter
Dibawah 10 mm max. 7% max. 0,4 mm
10 mm - 16 mm max. 5% max. 0,4 mm
16 mm - 28 mm max. 5% max. 0,5 mm
28 mm - 32 mm max. 4% max. 0,5 mm
n. PERAWATAN BETON
Beton harus dilindungi dari pengaruh panas matahari,sehingga
tidak terjadi
penguapan yang cepat. Untuk itu beton harus dibasahi terus
menerus paling
sedikit 10 hari setelah pengecoran. Persiapan perlindungan
atas
kemungkinan datangnya hujan, harus diperhatikan. Siapkan
tenda-tenda
untuk keperluan tersebut.
o. PENYAMBUNGAN BESI.
Kecuali ditentukan dalam gambar, maka penyambungan besi
harus
mengikuti ketentuan dari PBI 1971 dan PB 88 Khusus untuk besi
kolom yang
menggunakan diameter 32 mm atau lebih, harus digunakan
sambungan
mekanis dengan persyaratan sbb:
- Kuat tarik dari besi sambungan harus lebih besar dari besi
yang
disambung.
- Penyambungan tidak boleh dilakukan disatu tempat.
- Pemborong harus mengajukan contoh dari besi sambungan
berikut
specifikasi teknis dari bahan tersebut kepada perencana
untuk mendapatkan persetujuan.
p. TANGGUNG JAWAB PEMBORONG.
Pemborong bertanggung jawab penuh atas kualitas konstruksi
sesuai
dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam specikasi ini
dan sesuai
dengan gambar- gambar konstruksi yang diberikan. Adanya atau
kehadiran
Konsultan Pengawas selaku wakil pemberi tugas atau perencana
yang
sejauh mungkin melihat/mengawasi, menegur atau memberi nasihat
tidaklah
mengurangi tanggung jawab penuh tersebut diatas.
-
40
E. PEKERJAAN BAJA STRUKTURIL
E.1.LINGKUP PEKERJAAN
Pekerjaan meliputi penyediaan semua tenaga kerja, bahan
instalasi
konstruksi dan perlengkapan untuk pembuatan ( dengan mesin )
pembangunan dan pengecatan semua pekerjaan baja strukturil,
termasuk
pemasangan alat-alat fixing dan benda-benda yang terlekat sesuai
dengan
dokumen tender. Semua pekerja yang diterima untuk melakukan
pekerjaan
harus ahli ( tukang-tukang) yang berpengalaman dan mengerti
benar
pekerjaannya. Welder yang mengerjakan pekerjaan pengelasan
harus
mempunyai welder qualification G2 yang dikeluarkan oleh
badan resmi. Segala hasil pekerjaan mutunya sebanding dengan
standard
hasil pekerjaan ahli / pertukangan internasional yang baik.
E.2.BAHAN-BAHAN
1. Baja yang dipakai harus sesuai dengan standart internasional
yang
disetujui.Untuk seluruh sturuktur baja baja dengan tegangan
putus minimal 3700 kg/cm2. Untuk mendapatkan jaminan
kwalitas
baja yang digunakan Pemborong harus mengajukan certifikat
yang
dikeluarkan oleh pabrik baja yang bersangkutan. Setiap
perubahan
pemakaian kwalitas baja harus dengan persetujuan Konsultan
Perencana.
2. Digunakan baut dari jenis baut HTB yang memenuhi standard
ASTM-
A325, tidak berkarat dan dilindungi terhadap karat baik sebelum
maupun
setelah terpasang. Hanya digunakan baut dari satu product dengan
tanda
dan kode yang jelas terdapat pada bout. Semua bout harus
dilengkapi
dengan ring yang sesuai.
E.3.PEKERJAAN LAS
1. Elektroda-elektroda harus dari standart internasional (AWS E
6013, JIS
D4313) yang disetujui dan sesuai dengan kwalitas baja yang
digunakan
dan ketebalan las yang ditentukan. Elektroda haru disimpan
ditempat
yang menjamin komposisi dan sifat-sifat dari elektroda selama
masa
penyimpanan. Penggunaan arus listrik untuk pengelasan harus
disesuaikan dengan anjuran yang dikeluarkan oleh pabrik
pembuat
elektroda yang bersangkutan.
2. Pekerjaan las sebanyak mungkin dilaksanakan
dibengkelpekerjaan las
dilapangan harus baik dan tidak boleh dilakukan dalam keadaan
basah,
hujan, angin kencang. standar prosedur pengelasan mengikuti
standard
-
41
A.W.S (American welding society ). tebal las minimum 0,7 kali
tebal
pelat/profil yang disambung dan harus penuh, kecuali bila
ditentukan
lain dalam gambar.
3. Las Perapat / Pengendap
Dalam setiap posisi dimana 2 (dua) bagian dari satu benda
saling
berdekatan harus dibuat suatu las perapat / pengendap guna
mencegah
masuknya lengas, terlepas apakah itu diberikan detailnya atau
tidak.
4. Perbaikan Las
Bila las-lasan apapun memerlukan pembetulan maka hal ini
harus
dilakukan sebagaimana diperintahkan oleh konsultan tanpa diberi
biaya
tambahan.
5. Penyambungan dan pengelasan berlapis.
Untuk sambungan komponen konstruksi baja yang tidak
dapat dihindarkan, berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut
:
- Hanya diperkenankan ada satu sambungan.
- Semua penyambungan profil harus dilaksanakan dengan las tumpul
/ Full
Penetration Butt Weld.
- Harus diajukan bersamaan dengan pengajuan Shop Drawing.
Pada pekerjaan dimana akan terjadi lebih dari satu lapisan las,
maka
lapisan terdahulu harus dibersihkan dari kerak-kerak las,
percikan
percikan logam sebelum memulai lapisan yang baru.
6. Pengujian Las.
Pengujian atas kwalitas pengelasan dilakukan dengan methode
Non
destructive test yaitu dengan Ultrasonic test. Jumlah tempat
pengujian
ditetapkan 1% dari total panjang las. Tempat tempat pengujian
ditentukan
oleh Konsultan Pengawas setelah pengelasan selesai.
7. Semua pekerja
