Upload
buinguyet
View
227
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Halaman 1 dari 49 halaman, Putusan No. 87/PDT/2018/PT.BDG.
P U T U S A N
Nomor : 87/PDT/2018/PT.BDG.
“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang memeriksa dan memutus
perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut
dalam perkara gugatan antara:
ANTONIUS HANUNG WIBISONO, ST, tempat/Tgl Lahir : Kediri, 6 Oktober 1977,
Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal
Jalan Swadaya 1 No.14 RT/Rw :003/009,
Kelurahan Ciroyom, Kecamatan Andir, Kota
Bandung, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya
MARIO RINALDO, SH, dan ALDIS PRISTI
WIDARI,SH, Advokat dan Konsultan Hukum
berkantor di Mario & Associates Law Firm
Jl.Sangkuriang No.8 Bandung, berdasarkan
surat kuasa khusus tertanggal 1 Februari 2017,
Selanjutnya disebut sebagai Pembanding
semula Penggugat ;
L a w a n :
1. ROYKE ERICK Alamat Jl. Dursasana No. 33,RT 012/004, Pamoyanan
Cicendo Bandung
Selanjutnya disebut Terbanding I semula
Tergugat I
2. DEDEN HELMI NOOR, Kepala Cabang PT. MITSUI LEASING CAPITOL
INDONESIA BRANCH OFFCES BANDUNG
Cabang Bandung Alamat di Wisma HSBC Jl.
Asia Afrika No. 116 Bandung.
Selanjutnya disebut Terbanding II semula
Tergugat II
3. NOVITA KUSUMASWITA,SH.,MKn Alamat : Jalan Awiligar No. 237,
Cibeunying, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
Selanjutnya disebut Terbanding III semula
Tergugat III
Untuk selanjutnya mohon disebut Para Tergugat
Halaman 2 dari 49 halaman, Putusan No. 87/PDT/2018/PT.BDG.
Pengadilan Tinggi tersebut ;
Telah membaca:
1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor: 87/PEN/PDT/
2018/PT.BDG., tanggal 23 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim
Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Nomor:
87/PEN/PDT/2018/PT.BDG, tanggal 28 Februari 2018, tentang Penentuan hari
sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
TENTANG DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8
Februari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung
pada tanggal 8 Februari 2017 di bawah register perkara Nomor
62/Pdt.G/2017/PN.Bdg, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya adalah
sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat pernah membeli sebuah mobil Merk/jenis : Toyota Avanza
Veloz 1.5 A T, Warna/Tahun : SILVER METALIK/2013, No.Rangka :
MHKMICB43DK025807, No. Mesin : DDX7631 BPKB, A/N : ANTONIUS
HANUNG W,ST.,(Penggugat) No. Polisi : D 1709 AAX. dari Showroom
Tunas Toyota Jalan Gatot Subroto No. 109-111 Kota Bandung pada bulan
September tahun 2013 melalui perantara Royke Erick (Tergugat I) secara
tunai.
2. Bahwa proses pembelian itu diurus oleh Then Maria Yulyta adik Penggugat
pada tahun 2013 melalui ROYKE ERICK (Tergugat I).
3. Bahwa mobil tersebut diserahkan kepada Penggugat oleh Tergugat I pada
07-10-2013.
4. Bahwa ketika mobil tersebut diserahkan, BPKB belum diserahkan, yang kata
Tergugat I akan diserahkan 6 (enam) bulan kemudian karena menunggu
proses penerbitan.
5. Bahwa setelah enam bulan lewat Penggugat berulangkali meminta BPKB
kepada Tergugat I , tetapi selalu mengelak, dengan alasan belum selesai.
6. Bahwa Penggugat menjadi sangat kaget ketika pada tanggal 22 November
2016 Penggugat didatangi oleh 2 (dua) debcolector yang bernama
Manumpan Sitorus dan Maniar Batubara dengan membawa surat kuasa
Halaman 3 dari 49 halaman, Putusan No. 87/PDT/2018/PT.BDG.
substitusi dari HERIYANTO,SH,SE yang menurut pengakuannya kuasa dari
dari PT. MITSUI LEASING CAPITAL INDONESIA. Kedua orang tersebut mau
mengambil secara paksa mobil Avanza milik klien saya. Ketika itu, Penggugat
mendapat perlakuan tidak baik dari kedua debcolector tersebut. Karena
kebingungan, akhirnya besoknya mereka disuruh datang ke kantor
Penggugat. Sebelum Manumpan Sitorus dan Maniar Batubara datang,
Penggugat meminta bantuan polisi untuk mendampingi Penggugat. Karena
ada polisi, Manumpan Sitorus dan Maniar Batubara bersikap lunak. Untuk
memberi Penggugat waktu menelusuri kasusnya, akhirnya Penggugat
membuat pernyataan menyerahkan mobil tersebut seminggu kemudian.
Waktu itu dipergunakan Penggugat untuk menelusurinya ke Showroom
Tunas Toyota Jalan Gatot Subroto No. 109-111 Kota Bandung dan ke kantor
Tergugat II.
7. Bahwa ketika itu Penggugat menyuruh Then Maria Yulyta mendatangani
Showroom Tunas Toyota Jl. Gatot Subroto No. 116 Bandung untuk meminta
BPKB mobil tersebut. Ternyata BPKB mobil tersebut sudah diambil oleh
Tergugat I . Padahal, Penggugat tidak pernah memberi kuasa kepada
Tergugat I untuk mengambil BPKB mobil tersebut dari Showroom Tunas
Toyota Jl. Gatot Subroto No. 116 Bandung.
8. Bahwa setelah ditelusuri, ternyata BPKB mobil Penggugat telah dijadikan
sebagai barang Jaminan Fidusia kepada PT. MITSUI LEASING CAPITAL
INDONESIA, Wisma HSBC Jl. Asia Afrika No. 116 Bandung Cabang
Bandung oleh Tergugat I pada sebuah Perjanjian Pembiayaan Konsumen
dengan Nomor Kontrak : 231410575 antara Tergugat I dan Tergugat II.
Padahal, Penggugat tidak pernah memberi kuasa kepada Tergugat I untuk
menjadikan BPKB tersebut sebagai barang jaminan fidusia kepada siapa
pun, termasuk kepada PT. MITSUI LEASING CAPITAL INDONESIA, Wisma
HSBC Jl. Asia Afrika No. 116 Bandung, Cabag PT. MITSUI LEASING
CAPITAL INDONESIA, (Tergugat II).
9. Bahwa BPKB Mobil Penggugat menjadi objek jaminan Fidusia dalam
Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W11.01336913.AH.05.01 Tahun 2014
dengan Pemberi Fidusia : Royke Erick dan Penerima Fidusia : PT. Mitsui
Leasing Capital Indonesia dengan Obyek Jaminan Fidusia :
Kategori Objek : Obyek Berserial Nomor (Kendaraan Roda Empat)
Merk : Toyota
Tipe : New Avanza Veloz 1.5 A/T
Halaman 4 dari 49 halaman, Putusan No. 87/PDT/2018/PT.BDG.
No. Rangka : MHKM1CB4JDK025807
No. Mesin : DDX7631
Bukti Objek : BPKB Nomor K-06349127, tertanggal 2-10-2013
Nilai Obyek : IDR 150.000.000.000 (Seratus lima puluh juta rupiah)
Tindakan PT. MITSUI LEASING CAPITAL INDONESIA, Wisma HSBC Jl.
Asia Afrika No. 116 Bandung yang membuat kontrak : No. Kontrak :
231410575 Tgl. Kontrak : 30 Juni 2014, Merk/jenis : Toyota Avanza Veloz
1.5 A, Warna/Tahun : SILVER METALIK/2013 , No.Rangka :
MHKMICB43DK025807 No. Mesin : DDX7631 BPKB A/N :
ANTONIUS HANUNG W,ST. No. Polisi : D 1709 AAX dengan Tergugat
I adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum. Sebab,
Penggugat tidak pernah memberi kuasa kepada Tergugat I Erick untuk
menggadaikan, menjaminkan, menjual dan atau melakukan tindakan apa pun
terhadap BPKB mobil milik Penggugat tersebut dalam objek kontrak.
Penggugat juga belum pernah datang ke kantor PT. MITSUI LEASING
CAPITAL INDONESIA, Wisma HSBC Jl. Asia Afrika No. 116 Bandung
(Tergugat I) dan/atau datang ke kantor Tergugat III untuk menandatangani
kontrak apa pun.
10. Bahwa sebagai bukti Penggugat tidak tahu menahu tentang pembuatan
kontrak fiducia tersebut adalah bukti setoran dari Tergugat I kepada Tergugat
II, dimana yang menyetor cicilannya adalah Tergugat I, tercatat terakhir
pembayaran tanggal 15 Oktober 2015.
11. Bahwa tindakan saudara Hendries dari pihak Mulyadi PT. MITSUI LEASING
CAPITAL INDONESIA, Wisma HSBC Jl. Asia Afrika No. 116 yang menyuruh
orang untuk mengambil mobil milik Penggugat adalah perbuatan melawan
hukum. Seharusnya Hendries Mulyadi menagih hutang kepada Tergugat I
dan bukan kepada Penggugat. Sangatlah tidak adil Penggugat yang
menanggung dan membayar hutang Tergugat I ke Tergugat II.
12. Bahwa ketika pihak PT. MITSUI LEASING CAPITAL INDONESIA, Wisma
HSBC Jl. Asia Afrika No. 116 Bandung dimintai kejelasan oleh Penggugat
dan meminta BPKB mobil Avanza milik Penggugat, Penggugat malah diminta
untuk melunasi hutang tersebut jika ingin BPKB nya dikembalikan.
13. Bahwa Pasal 24 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014
Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan mengatakan,
bahwa : “Eksekusi benda jaminan fidusia oleh Perusahaan Pembiayaan
wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam
Halaman 5 dari 49 halaman, Putusan No. 87/PDT/2018/PT.BDG.
undang-undang mengenai jaminan fidusia dan telah disepakati oleh para
pihak dalam perjanjian pembiayaan. “
Berdasarkan bunyi peraturan tersebut yang oleh kami garis bawahi, bahwa
Penggugat belum pernah mengikatkan diri dalam Perjanjian Pembiayaan
terhadap Tergugat II ataupun mengikatkan diri sebagai pemberi jaminan
dalam Perjanjian Pembiayaan bersangkutan. Jadi tidak ada hak dari pihak
Tergugat II untuk menarik mobil aquo secara paksa dari Penggugat. Sebab,
tidak ada hubungan hukum apa pun antara Penggugat dengan pihak
Tergugat II. Pihak Tergugat II mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat
I dan bukan dengan Penggugat.
14. Bahwa di dalam Pasal 53 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
29/POJK.05/2014 dikatakan, bahwa : Perusahaan Pembiayaan dalam
melakukan kegiatan usahanya dilarang menggunakan informasi yang tidak
benar yang dapat merugikan kepentingan Debitur, kreditur, dan pemangku
kepentingan termasuk OJK. Pihak PT. MITSUI LEASING CAPITAL
INDONESIA, Wisma HSBC Jl. Asia Afrika No. 116 Bandung adalah salah
satu perusahaan pembiayaan yang harus taat dan tunduk terhadap ketentuan
sebagaimana disebut dalam Pasal 53 ini. Adanya kata dilarang, itu suatu
yang wajib ditaati oleh pihak PT. MITSUI LEASING CAPITAL INDONESIA,
Wisma HSBC Jl. Asia Afrika No. 116 Bandung dalam menerbitkan kontrak.
BPKB mobil tersebut adalah atas nama Antonius Wibowo, sebagai pemilik
Penggugat, dan bukan atas nama Tergugat I. Seharusnya pihak Tergugat II
menolak membuat perjanjian fidusia tersebut, sebab BPKB tersebut bukan
milik dari Tergugat I. Begitu juga dengan notaris Novita Kusumaswita
(Tergugat III) yang beralamat jalan Awiligar No. 237, Cibeunying Kabupaten
Bandung, Jawa Barat yang membuat akta fidusia tersebut seharusnya
menolak untuk membuat akta fidusianya. Akta fidusia hanya dapat dibuat apa
bila ada kuasa dari Penggugat kepada Tergugat I dan/atau mobil tersebut
sudah dijual oleh Penggugat kepada Tergugat I. Pada kenyataannya, baik
surat kuasa maupun kwitansi penjualan dari Penggugat kepada Tergugat I
tidak ada sebagai dasar dalam penerbitan akta fidusia tersebut. Karena itu,
penerbitan perjanjian (kontrak) fidusia tersebut bertentangan dengan Pasal
53 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014. Sehingga
harus dinyatakan batal dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang
mengikat.
Halaman 6 dari 49 halaman, Putusan No. 87/PDT/2018/PT.BDG.
15. Bahwa di dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999
Tentang Jaminan Fidusia Pasa 1 angka 5 Jo Pasal 1 angka 2 Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Cara Pendaftaran Jaminan
Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia juga disebutkan, bahwa
Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda
yang menjadi objek jaminan fidusia.
Jika dilihat dalam Akta fidusia bersangkutan bahwa tertulis Fidusia adalah
Royke Erick dengan objek jaminan BPKB Mobil Avanza milik Penggugat yang
bernama Antonius Wibowo itu berarti bahwa penerbitan akta fidusia tersebut
tidak sesuai Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang
Jaminan Fidusia Pasa 1 angka 5 Jo Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah
Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya
Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Sebab, Tergugat I bukanlah pemilik BPKB
Mobil Avanza yang dijadikan barang jaminan fidusia. Pemilik BPKB Mobil
Avanza tersebut adalah Penggugat. Penggugat sendiri membeli mobil
tersebut secara lunas dan tidak pernah memberi kuasa kepada Tergugat I
untuk menjadikan BPKB mobil Avanza tersebut sebagai barang jaminan
kepada Tergugat II.
16. Bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Cara
Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia
yang berbunyi “Seluruh data yang diisi dalam permohonan pendaftaran
Jaminan Fidusia, permohonan perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia,
permohonan perubahan sertifikat Jaminan Fidusia, dan pemberitahuan
penghapusan sertifikat Jaminan Fidusia secara elektronik serta penyimpanan
dokumen fisiknya menjadi tanggung jawab Penerima Fidusia, kuasa atau
wakilnya”. Berdasarkan ketentuan di atas bahwa seharusnya pihak Tergugat
II memeriksa segala data yang disampaikan oleh Tergugat I apakah objek
yang diajukan sebagai jaminan fidusia atas namanya dan/atau merupakan
miliknya dan/atau mendapat kuasa dari pemiliknya. Karena itu, dalam Pasal
35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
disebutkan, bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan,
mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan
keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah
satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun
dan denda paling sedikit Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan paling
Halaman 7 dari 49 halaman, Putusan No. 87/PDT/2018/PT.BDG.
banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)”. Berdasarkan Pasal ini, baik
Tergugat II maupun Tergugat I dapat dikenai pidana.
17. Bahwa di dalam Pasal 372 KUHP dikatakan, bahwa :
Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu
yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada
dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan
dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling
banyak sembilan ratus rupiah.
Dalam Pasal 374 KUHP juga dikatakan, bahwa :
Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap
barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau
karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling
lama lima tahun.
Menyimak bunyi kedua pasal sebagaimana disebutkan di atas, Perbuatan
Tergugat I yang mengambil BPKB milik Penggugat dari Showroom Tunas
Toyota Jl. Gatot Subroto No. 116 Bandung tanpa seijin Penggugat dan
selanjutnya menjadikan BPKB milik Penggugat sebagai barang jaminan
kepada Tergugat II tanpa seijin Penggugat adalah merupakan penggelapan
sebagaimana disebut dalam Pasal 372 dan 374 KUHP. Sebab, Penggugat
tidak pernah menyuruh Tergugat I untuk mengambil BPKB mobil tersebut dari
Showroom Tunas Toyota Jl. Gatot Subroto No. 116 Bandung, serta
Penggugat juga tidak pernah memberikan kuasa untuk menggadaikan BPKB
mobil tersebut kepada Tergugat II. Jika sekiranya karena Tergugat I sebagai
perantara dalam pengambilan mobil tersebut mengambil BPKB tersebut,
seyogianya Tergugat I menyerahkannya kepada Penggugat, dan tidak
menjadikannya sebagai barang jaminan fiducia kepada Tergugat II.
Begitu juga dengan tindakan Tergugat II yang menerima BPKB mobil tersebut
sebagai barang jaminan fiducia (gadai) untuk dan atas nama Tergugat I, pada
hal itu patut diketahuinya bahwa BPKB mobil tersebut bukan milik Tergugat I,
sebab BPKB mobil tersebut tertera atas nama Penggugat, adalah merupakan
penadahan. Hal tersebut sesuai Pasal 480 KUHP yang mengatakan, bahwa :
Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda
paling banyak sembilan ratus rupiah :
1. Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima
hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan,
menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau
Halaman 8 dari 49 halaman, Putusan No. 87/PDT/2018/PT.BDG.
menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya
harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.
2. Barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang
diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari
kejahatan.
Begitu juga tindakan Tergugat III yang membuat akta fiducia, sesuai Pasal 55
ayat (1) ke-1 KUHP yang mengatakan, bahwa :
Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :
Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta
melakukan perbuatan.
Tergugat III turut serta membuat kontrak Pembiayaan Konsumen :
No. Kontrak : 231410575 Tgl. Kontrak : 30 Juni 2014, Merk/jenis : Toyota
Avanza Veloz 1.5 A, Warna/Tahun : SILVER METALIK/2013 , No.Rangka
: MHKMICB43DK025807 No. Mesin : DDX7631 BPKB A/N :
ANTONIUS HANUNG W,ST. No. Polisi : D 1709 AAX
Dengan demikian, Tergugat III turut serta melakukan tindak pidana sesuai
Pasal 732 KHUP Jo 374 KUHP Jo 480 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHP.
18. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas,
tampak bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum
yang sangat merugikan Penggugat. Perbuatan Tergugat II disebut sebagai
perbuatan melawan hukum, sebab pembuatan fidusia tersebut tidak sesuai
dengan ketentuan peraturan tentang pembuatan fidusia sebagaimana
disebutkan di atas. Karena itu, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerima dan
mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dengan menyatakan
Para Tergugat melakukan Perbuatan melawan hukum yang merugikan
Penggugat.
19. Bahwa tindakan perbuatan melawan hukum dari Para Tergugat ini haruslah
dihentikan, sebab hal itu bisa menjadi kebiasaan buruk yang sangat
merugikan masyarakat yang lain. Sebab, tidak tertutup kemungkinan bahwa
perbuatan serupa dilakukan Para Tergugat terhadap yang lain. Majelis Hakim
sebagai penegak hukum, harus menghentikan perbuatan Para Tergugat ini
melalui putusan perkara ini.
20. Bahwa di dalam Pasal 1365 KUHPerdata dikatakan, bahwa :
Halaman 9 dari 49 halaman, Putusan No. 87/PDT/2018/PT.BDG.
“Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada
seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian
itu, mengganti kerugian itu”.
Berdasarkan ketentuan di atas, di dalam perbuatan melawan terdapat 4
unsur, yakni :
a. Adanya perbuatan/kelalaian;
b. Melanggar hukum;
c. Menimbulkan kerugian;
d. Adanya kesalahan.
Sedangkan di dalam putusan perkara Linden Baum Cohen pada tahun 1919,
terdapat 4 (empat) kriteria perbuatan melawan hukum yang telah diterima
dalam praktek peradilan di Indonesia, yakni :
i. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
ii. Melanggar hak subyektif orang lain;
iii. Melanggar kaidah tata susila;
iv. Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang
seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga
masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.
Apabila perbuatan Para Tergugat dihubungkan dengan unsur-unsur
perbuatan melawan hukum seperti diuraikan di atas, adalah benar bahwa
Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat
merugikan Penggugat. Perbuatan melawan hukum Para Tergugat dapat
dikemukakan sebagai berikut :
a. Perbuatan Para Tergugat yang menjadikan BPKB sebagai barang jaminan
Fiducia tanpa sepengetahuan dan/atau seijin Penggugat. Karena BPKB
mobil Penggugat dijadikan sebagai barang jaminan Fiducia oleh Para
Tergugat, sehingga Penggugat tidak bisa lagi memiliki BPKB mobil
tersebut. Hal tersebut tentu sangat merugikan Penggugat.
Kalau alasan Tergugat II menahan BPKB tersebut karena dijadikan sebagai
jaminan fiducia adalah juga tidak bisa dibenarkan.
b. Penggugat juga sangat dirugikan, karena Tergugat II pernah menyuruh
orang untuk mengambil mobil tersebut secara paksa
c. Dalam pada itu, Penggugat juga dirugikan karena Tergugat II memaksa
Penggugat untuk melunasi hutang Tergugat I.
d. Penggugat juga mengalami kerugian inmateriel, dimana ketika debcolektor
suruhan Tergugat II mau mengambil mobil tersebut, debcolektor tersebuh
Halaman 10 dari 49 halaman, Putusan No. 87/PDT/2018/PT.BDG.
membentak-bentak Penggugat di hadapan istrinya yang baru melahirkan
dan dihadapan masyarakat yang ada disekitar perumahan Penggugat.
Akibat perbuatan debcolektor tersebut, istri Penggugat menjadi stress,
sehingga air susunya menjadi kering. Karena itu, istri Penggugat menjadi
tidak bisa menyusui anak penggugat yang masih bayi. Penggugat juga
menjadi sangat malu kepada para tetangga, karena ulah debcolektor
tersebut.
Berdasarkan uraian di atas, tampak bahwa tindakan Tergugat II seperti
disebutkan di atas adalah tindakan yang bertentangan dengan hak subjektif
orang lain (Penggugat), serta bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian
serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan
dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain
dalam hal ini harta benda Penggugat. Karena itu, adalah sangat beralasan
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan
permohonan Penggugat dengan menyatakan bahwa Para Tergugat telah
melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat;---
21. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh
Para Tergugat, Penggugat telah menderita kerugian, yang berupa:
a. Bahwa Penggugat tidak bisa memiliki BPKB mobil milik Penggugat secara
utuh, karena dijadikan sebagai jaminan Fiducia oleh Para Tergugat.
b. Kerugian akibat mengurus perkara berupa ongkos bolak balik Jakarta
Bandung, serta membayar biaya perkara dan honorarium advokat
diperkirakan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
c. Kerugian inmateriel, karena Tergugat II pernah melakukan pemaksaan
untuk mengambil mobil penggugat secara paksa. Ketika itu debcolektor
Tergugat II membentak-bentak Pengugat dihadapan istri yang sedang
menyusui. Akibat suara yang keras tersebut, istri Penggugat menjadi
stress, sehingga air susunya menjadi kering, karena itu tidak bisa
menyusui anak Penggugat yang masih bayi. Penggugat menjadi malu
karena dibentak-bentak dihadapan umum, sehingga baik Penggugat
maupun istri Penggugat mengalami trauma yang sangat dalam dan malu
dengan para tetangga, sehingga Penggugat mengalami kerugian
inmateriel sebesar Rp. 1. 000.000.000,- (satu miliar rupiah).
Jadi, jumlah kerugian Penggugat yang harus ditanggung secara tanggung
renten oleh Para Tergugat adalah mengembalikan BPKB mobil atas nama
Halaman 11 dari 49 halaman, Putusan No. 87/PDT/2018/PT.BDG.
Penggugat dan menganti kerugian sebesar Rp 200. 000.000 + Rp.
1.000.000.000,- = Rp 1.200. 000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah).-
22. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut
dengan cara kekeluargaan, namun Para Tergugat tidak pernah ada
tanggapan yang baik, bahkan Tergugat II cenderung tetap ingin menguasai
BPKB mobil Pengguggat dan memaksa Penggugat membayar hutang
Tergugat I kepada Tergugat II, sehingga tiada jalan lain kecuali menyerahkan
persoalan ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bandung untuk
memeriksa dan memutus dengan putusan yang seadil-adilnya.
23. Bahwa perlu disampaikan, bahwa perkara ini juga sedang disidik di
POLRESTABES Bandung.
24. Bahwa agar gugatan Penggugat ini mempunyai arti dan nilai apabila gugatan
ini dikabulkan dan mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk itu perlu pula
dilakukan penyitaan (conservatoir beslag) terlebih dahulu terhadap objek
sengketa, serta harta benda Tergugat guna pelunasan kerugian Penggugat
tersebut, yakni :
a. BPKB mobil atas nama Penggugat
b. Rumah Tergugat I yang terletak di Jl. Dursasana No. 33,RT 012/004,
Pamoyanan Cicendo Bandung
c. Seluruh harta benda perusahaan Tergugat II baik bergerak maupun tidak
bergerak yang berada di Wisma HSBC Jl. Asia Afrika No. 116 Bandung.
d. Seluruh harta benda, baik bergerak maupun tidak bergerak Tergugat III
yang berada dikantor Tergugat III, dengan alamat : Jalan Awiligar No. 237,
Cibeunying Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
25. Bahwa agar Putusan dalam perkara a quo dapat dijalankan oleh Para
Tergugat dengan baik dan semestinya, Penggugat mohon agar Para
Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.
20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah) untuk setiap hari apabila Para Tergugat
lalai dalam menjalankan isi putusan ini, terhitung sejak putusan dalam
perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap sampai dilaksanakan
dengan sepenuhnya.
26. Bahwa karena gugatan ini didasarkan pada fakta-fakta dan bukti-bukti otentik
yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, berdasarkan Pasal 180 HIR,
Para Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan
terlebih dahulu (uit Voerbaar Bij Vorraad) meskipun ada upaya hukum
Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, maupun Verzet.
Halaman 12 dari 49 halaman, Putusan No. 87/PDT/2018/PT.BDG.
Bahwa berdasarkan alasan-alasan, sebagaimana yang telah diuraikan di
atas, Penggugat mohon Pengadilan, agar berkenan memutus perkara ini, dengan
menyatakan :
1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan
hukum yang merugikan Penggugat.;
3. Menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W11.01336913.AH.05.01
Tahun 2014 dengan Pemberi Fidusia : Royke Erick dan Penerima Fidusia :
PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia dengan Obyek Jaminan Fidusia :
Kategori Objek : Obyek Berserial Nomor (Kendaraan Roda Empat)
Merk : Toyota
Tipe : New Avanza Veloz 1.5 A/T
No. Rangka : MHKM1CB4JDK025807
No. Mesin : DDX7631
Bukti Objek : BPKB Nomor K-06349127, tertanggal 2-10-2013
Nilai Obyek : IDR 150.000.000.000 (Seratus lima puluh juta rupiah)
tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
4. Menghukum Tergugat II untuk mengembalikan BPKB mobil Penggugat aquo
objek sengketa.;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi secara tanggung
renten kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar = Rp 1. 200.
000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah).;
6. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar
Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) untuk setiap hari apabila lalai dalam
melaksanakan isi putusan ini, terhitung sejak putusan dalam perkara ini
mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan dilaksanakan dengan
sepenuhnya.-
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah
diletakkan atas harta kekayaan Para Tergugat.;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas BPKB
aquo objek sengketa dalam perkara ini.;
9. Membebani Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam
perkara ini.;
Halaman 13 dari 49 halaman, Putusan No. 87/PDT/2018/PT.BDG.
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu
(uit Voerbaar Bij Vorraad), walaupun ada upaya hukum dari Para Tergugat
dalam perkara ini.
ATAU : Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon agar
diberikan putusan yang seadil-adilnya.
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II
memberikan jawaban dan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:
DALAM EKSEPSI
Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)
1. Then Maria Yulyta.
Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mengakui bahwa Penggugat membeli
mobil Toyota Avanza Voloz 1.5 AAT, Warna/Tahun :Silver Metalic/2013,
No.rangka :MHKMICB43DK025907, No. Mesin :DDX7631, No. Pol : D 1709
AAX melalui adik Penggugat yaitu then Maria Yulyta tidak dijadikan pihak
dalam perkara ini. Dengan demikian terbukti gugatan penggugat kurang
pihak sehingga gugatan Penggugat patutlah ditolak ;
2. Hendries Mulyadi
Bahwa dalam gugatannya, Penggugat juga menyebutkan dan melibatkan
Hendries mulyadi namun Penggugat tidak menjadikan Hendries mulyadi
sebagai pihak dalam gugatannya. Dengan demikian gugatan Penggugat
kurang pihak daan gugatan Penggugat patutlah ditolak ;
3. Bahwa Penggugat juga menyebut nama Manupan Sitorus dan Maniar
Batubara namun oleh Penggugat tidak dijadikan pihak dengan demikian
gugatan kurang pihak sehinggaa patutlah ditolah ;
Penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat terhadap Tergugat I.
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan
Tergugat II, namun sepanjang dengan obyek sengketa yaitu 1 (satu) unit
mobil Toyota Avanza Veloz 1.5 AT, Warna/Tahun : Silver Metalic/2013,
No. rangka : MHKMICB43DK025807, No. Mesin : DDX7631, No. Pol : D
1709 AAX, Tergugat II mempunyai hubungan hukum hanya kepada
Tergugat I yaitu dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan No.
Kontrak 231410575 tanggal 30 Juni 2014 yang telah dibebani dengan
Sertifikat Fiducia Nomor W.11.01336913.AH.05.01 Tahun 2014 tanggal
10 Juni 2014 berdasarkan Akta Jaminan Fiducia No. 77 tanggal 2 Juli
2014 yang dibuat dihadapan Novita Kusumaswita, SH,.M.Kn Notaris di
Kabupaten Bandung (Tergugat III). Dengan demikian Penggugat tidak
Halaman 14 dari 49 halaman, Putusan No. 87/PDT/2018/PT.BDG.
memiliki kapasitas sebagai Penggugat untuk menggugat Tergugat II,
sehingga patutlah gugatan Penggugat ditolak;
- Bahwa tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan
Tergugat II juga diakui dengan tegas dalam gugatannya pada butir 13;
4. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libels)
Gugatan Penggugat kabur / tidak jelas
Bahwa Penggugat sangat kabur dalam pembuatan gugatannya ada pihak yang
Penggugat sebut namun tidak jelas yaitu :
1. Dalam butir 6 gugatan Penggugat menyebutkan kata “klien saya” Tidak
jelas apa yang dimaksud dengan “klien saya”;
2. Bahwa demikian juga dalam butir 8 gugatan Penggugat yaitu PT. MITSUI
LEASING CAPITAL INDONESIA apakah maksud Penggugat adalah
sama dengan Tergugat II karena Hendries Mulyadi yang disebut
Penggugat dalam butir 11 gugatannya adalah juga bagian dari PT.
MITSUI LEASING CAPITAL INDONESIA demikian juga Deden Helmi
Noor adalah bagian PT. MITSUI LEASING CAPITAL INDONESIA;
DALAM POKOK PERKARA
1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas semua dalil-dalil gugatan
Penggugat seluruhnya kecuali yang akui secara tegas oleh Tergugat II;
2. Bahwa apa yang telah Tergugat tuangkan dalam bagian Eksepsi mohon
dianggap termasuk juga dalam pokok perkara dan menjadi satu bagian yang
tidak terpisahkan dalam pokok perkara;
3. Bahwa Tergugat I dan Tergugat telah terikat dalam suatu perjanjian yaitu
Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 231410575 tertanggal 30 Juni 2014
dengan pokok utang sebesar Rp. 120.912.000,- (Seratus Dua Puluh Juta
Sembilan Ratus Dua Belas Ribu Rupiah), atas 1 (satu) unit kendaraan
dengan spesifikasi sebagai berikut :
Jenis : Kendaraan Roda Empat
Merk / Type : Toyota / New Avanza Veloz 1.5 A/T
Warna : Silver Metalik
Tahun : 2013
No. Rangka : MHKM1CB4JDK025807
No. Mesin : DDX7631
No. Polisi : D 1709 AAX
No. BPKB : K-06349127
Halaman 15 dari 49 halaman, Putusan No. 87/PDT/2018/PT.BDG.
4. Bahwa atas Perjanjian Pembiayaan konsumen No. 231410575 tertanggal 30
Juni 2014 tersebut diatas, maka dibuatlah Akta jaminan Fiducia No. 77
tanggal 2 Juli 2014 yang dibuat dihadapan Novita Kusumaswinta SH., M.Kn,
Notaris di Kabupaten Bandung (Tergugat III) yang dikemudian dilanjutkan
dengan pembuatan Sertifikat Jaminan Fiducia No. W11.01336913.AH.05.01
Tahun 2014 tanggal 10 Juni 2014 yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah Jawa
Barat Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum Dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia;
5. Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan konsumen No. 231410575 tertanggal
30 Juni 2014 telah disepakati atas utang Tergugat yaitu utang pokok, bunga
dan biaya lainnya sebesar Rp. 142.240.000,- (Seratus Empat Puluh Dua Juta
Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) yang akan dibayar dalam 36 (tiga
puluh enam) angsuran dari tanggal 30 Juni 2014 sampai dengan tanggal 30
Mei 2017, dengan angsuran sebesar Rp. 4.090.000,- (Empat Juta Sembilan
Puluh Ribu Rupiah);
6. Bahwa ternyata sejak angsuran ke 16 (enam belas) yang jatuh temponya
pada tanggal 30 September 2015, Tergugat tidak lagi membayar
kewajibannya dan selalu memberikan janji untuk segera membayar.
Kemudian Tergugat tidak lagi dapat dihubungi baik melalui telpon atau
kunjungan ketempat tinggalnya yang sampai saat ini tidak lagi diketahui
keberadaannya. Tergugat II pun telah memberikan surat peringatan kepada
Tergugat I;
7. Bahwa ternyata unit kendaraan yang dimaksud berada pada Penggugat
dengan berdasarkan Sertifikat Jaminan Fiducia No. W11.01336913.AH.05.01
Tahun 2014 tanggal 10 Juni 2014 yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah Jawa
Barat Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum Dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia berada di Penggugat, maka berdasarkan
Pasal 20 Undang-undang No. 42 :
“Jaminan Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia
dalam tangan siapapun Benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas
benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia”
Sehingga berdasarkan hal tersebut Tergugat II yang telah mengetahui
jaminan Fidusia tersebut berada di Penggugat, maka Penggugat hendak
menarik jaminan Fidusia itu berdasarkan :
Pasal 15 Undang-Undang No. 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fiducia :
Halaman 16 dari 49 halaman, Putusan No. 87/PDT/2018/PT.BDG.
(1) Dalam Sertifikat Jamina Fiducia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
ayat (1) dicantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
(2) Sertifikat Jaminan Fiducia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
(3) Apabila Debitur cedera janji, penerima Fiducia mempunyai hak menjual
benda yang menjadi objek Jaminan Fiducia atas kekuasaannya sendiri;
8. Bahwa akhirnya Penggugat bersedia akan memberikan kendaraan tersebut
dengan membuat surat pernyataan namun hingga saat ini Penggugat belum
memberikan kendaraan tersebut kepada Tergugat I. Hal demikian
menjadikan Penggugat telah mengingkari Surat Pernyataan yang dibuatnya
sendiri, bahkkan Penggugat telah melakukan upaya hukum dengan
gugatannya dan menjadikan Tergugat II sebagai Pihak; Perbuatan
Penggugat tersebut dengan menguasai objek jaminan Fidusia dapat
dikenakan Pasal 36 Undang-Undang No. 42 tahun 1999 :
“Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan
Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu
dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua)
tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)”;
Bahwa Tergugat II tidak mengetahui bagaimana obyek jaminan Fidusia
sudah berada di Penggugat dan bagaimana Pengalihan terjadi antar
Penggugat dengan Tergugat I tanpa Tergugat II diberitahukan terlebih
dahulu;
9. Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan hukum yang berdasarkan
alasan-alasan hukum yang tepat dan benar :
- Tergugat I sebagai Lembaga Pembiayaan Kendaraan telah memerikasa
kelengkapan Tergugat dalam memperoleh fasilitas pembiayaan dari
Tergugat I yaitu Tergugat I telah memperlihatkan unit kendaraan
termasuk surat-suratnya yaitu antara lain STNK dan BPKB kendaraan
yang akan dibiayai oleh Tergugat termasuk juga identitas Tergugat I;
- Dalam hukum benda bergerak yang juga menjadi suatu kebisaan, siapa
yang menguasai benda tersebut harus dianggap sebagai pemilik benda
tersebut, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Walaupun STNK dan
BKPB bukan atas nama Tergugat I namun saat itu BKPB dan STNK
Halaman 17 dari 49 halaman, Putusan No. 87/PDT/2018/PT.BDG.
berserta unit kendaraan berada dalam kekuasaan Tergugat I. Hal ini
berbeda dengan benda tidak bergerak seperti tanah, yang berhak
melakukan perbuatan hukum dengan tanah tersebut haruslah orang yang
namanya tercantum dalam Sertifikat tersebut;
- Terhadap unit tersebut telah ikat dengan Sertifikat Jaminan Fiducia No.
W11.01336913.AH.05.01 Tahun 2014 tanggal 10 Juni 2014 yang
diterbitkan oleh Kantor Wilayah Jawa Barat Kantor Pendaftaran Jaminan
Fidusia Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
artinya kekuatan eksekusi tersebut terus melekat dan berlaku dimana dan
oleh siapapun kendaraan tersebut berada;
- Perbuatan Tergugat I sudah berdasarkan hukum sehingga sepanjang
yang terkait dengan pemberian fasilitas pembiayaan kepada Tergugat
tidak ada satu pun pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang
dilanggar oleh Tergugat I bahkan berdasarkan Undang-Undang Fiducia;
10. Bahwa antara Tergugat I dan Penggugat tidak mempuyai hubungan hukum
apapun juga, namun sepanjang yang terkait dengan unit kendaraan yang
telah Tergugat sebutkan dalam butir 3 dalam jawaban Tergugat I, Tergugat I
hanya mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat saja. Hal ini diakui
secara tegas oleh Penggugat dalam butir 8, 9, 10 dan 13;
11. Bahwa dengan demikian dengan tidak adanya hubungan hukum antara
Penggugat dengan Tergugat II maka semua Posita maupun petitum
Penggugat sepanjang yang terkait dengan Undang-undang No. 42 Tahun
1999 Tentang jaminan Fiducia kecuali Pasal 20 tidak relevan ditujukan
kepada Tergugat II sehingga Tergugat II tidak perlu menanggapinya;
12. Bahwa dengan tindakan Penggugat yang belum menyerahkan obyek
Jaminan Fidusia kepada Tergugat II, justru Tergugat II mengalami materil
kerugian sebesar Rp. 142.832.748,- (Seratus Empat Puluh Dua Juta Delapan
Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah)
sesuai dengan tagihan kewajiban kepada Tergugat I berdasarkan Erly
Termination per tanggal 30 Desember 2016;
13. Bahwa Petitum Penggugat untuk meminta dinyatakan tidak sah terhadap
Sertifikat jaminan Fidusia No. W.11.01336913.AH.05.01 Tahun 2014 adalah
tidak berdasarkan hukum karena :
- Sertifikat Jaminan Fidusia adalah produk Pejabat Tata Usaha Negara
sehingga yang berwenang membatalkannya adalah Pengadilan Tata
Usaha Negara dan Pihak Yang membuat Sertifikat tersebut atau Kantor
Halaman 18 dari 49 halaman, Putusan No. 87/PDT/2018/PT.BDG.
Pendaftaran Jaminan Fidusia pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia harus menjadi pihak yang digugat di
Pengadilan Tata Usaha Negara dimana Tergugat II sebagai Penerima
Fiducia akan dipanggil oleh Pengadilan Tata Usaha Negara untuk
mengajukan Intervensi;
- Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 231410575 tertanggal 30 Juni
2014 dan Akta Jaminan Fidusia No. 77 tanggal 2 Juni 2014 masih sah
mengikat sehingga obyek jaminan masih tetap melekat dalam perjanjian
tersebut;
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai hubungan apapun terhadap
Tergugat II, dan tentang hubungan Penggugat dengan Tergugat I,
Tergugat II tidak dapat menilai bagaimana bentuk hubungannya, hanya
Tergugat I dan Penggugat yang mengetahui;
14. Bahwa diposita Penggugat mohon minta penyitaan terhadap BKPB obyek
Jaminan Fidusia namun Penggugat juga minta agar Termohon II
mengembalikan BPKB objek Jaminan Fiducia kepada Penggungat. Hal ini
menunjukkan pertentangan permintaan yang patut ditolak. Penyitaan
terhadap suatu benda berupa “pemaksaan” untuk menyerahkan BPKB tapi
meminta merupakan suatu permohonan secara sukarela untuk
mengembalikan BPKB. Penggugat sama sekali tidak dapat membedakan
antara “sita” dan “mengembalikan”;
15. Bahwa Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti secara rinci kerugian
materil yang menurut Penggugat tidak dapat dipastikan karena baru
perkiraan yang berupa biaya persidangan seperti yang disebut dalam butir 21
huruf b;
16. Bahwa untuk putusan serta merta, Penggugat belum memenuhi syarat antara
lain barang yang akan dieksekusi tersebut harus sudah dalam penguasaan
Penggugat, Penggugat harus memberikan jaminan kepada pengadilan senilai
dengan barang yang akan dieksekusi tersebut dan harus memperoleh ijin dari
Pengadilan Tinggi, sehingga permohonan demikian patutlah ditolak;
Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Tergugat II mohon kepada
Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo agar berkenan untuk
memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :
1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;
Halaman 19 dari 49 halaman, Putusan No. 87/PDT/2018/PT.BDG.
Atau apabila Ketua Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang diadil-
adilnya (aqua et bono).
Menimbang, bahwa Tergugat III dalam jawabannya menyatakan sebagai
berikut :
I. Latar Belakang Permasalahan
1. Bahwa berdasarkan Kwitansi tertanggal 29 Mei 2014 (selanjutnya disebut
“Kwitansi”) (Bukti T III-1), yang isinya menyatakan bahwa Penggugat telah
menerima uang sebesar Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh Juta Rupiah)
dari Tergugat I untuk pembelian 1 (satu) unit Toyota Avanza Veloz 1.5 A/T
Minibus, Tahun 2013, dengan No. Rangka MHKM 1CB4JDK025807 dan No
Mesin DDX7631 (untuk selanjutnya disebut “Toyota Avanza”);
2. Bahwa pembelian mobil tersebut dilakukan oleh Tergugat I dalam
kapasitasnya sebagai pemilik Show Room Ultra Royal Mobil, dimana
kemudian Show Room Ultra Royal Mobil tersebut melakukan penjualan
kepada Tergugat III dalam kapasitasnya selaku pribadi. Hal ini dengan jelas
diuraikan di dalam Surat Pernyataan Penjual Untuk Pembiayaan Kendaraan
Bekas Pakai, dengan materai stempel tertanggal 30 Juni 2014 (Selanjutnya
disebut “Surat Pernyataan Penjual”) (Bukti T III-2);
3. Sehubungan dengan keinginan Tergugat III untuk membeli kendaraan Toyata
Avanza tersebut maka Tergugat I mengajukan permohonan pembiayaan
kepada Tergugat II;
4. Bahwa permohonan tersebut kemudian disetujui oleh Tergugat II dengan
ditandatanganinya Perjanjian Pembiayaan Konsumen No.231410575
tertanggal 30 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Lampiran Perjanjian
Pembiayaan berupa Daftar Perjanjian Pembiayaan Konsumen, dengan
materai giling tertanggal 30 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Tergugat I
dan Tergugat II (Bukti T III-4);
a. Lampiran Perjanjian Pembiayaan berupa Daftar Perjanjian Pembiayaan
Konsumen, dengan materai giling tertanggal 30 Juni 2014 yang
ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II (Bukti T III-4);
b. Customer History Payment Report (Bukti T III-5);
c. Chasis Number and Engine Number Survey Form tertanggal 26 Juni 2014
(Bukti T III-6);
d. Surat Pernyataan Penjual (Vide Bukti T III-2);
Halaman 20 dari 49 halaman, Putusan No. 87/PDT/2018/PT.BDG.
e. Lampiran Perjanjian Pembiayaan berupa Surat Pernyataan Pelanggan
Untuk Pembiayaan Kendaraan Bekas Pakai yang ditandatangani oleh
Tergugat I (Bukti T III-7);
f. Lampiran Perjanjian Pembiayaan berupa Surat Pernyataan Beda Tanda
Tangan yang ditandatangani oleh Tergugat I (Bukti T III-8);
g. Surat Persetujuan Istri Tergugat I, dengan cap materai tertanggal 30 Juni
2014 yang ditandatangani oleh Ulfawany selaku istri dari Tergugat I (Bukti
T III-9);
h. Surat Pernyataan Beda Tanda Tangan dengan cap materai giling
tertanggal 30 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Ulfawany selaku istri dari
Tergugat I (Bukti T III-10);
i. Copy STNK atas kendaraan Toyota Veloz, No.02998479 (Bukti T III-11);
j. BPKB Asli, No. K-06349127 atas nama Antonius Hanung W, ST.
(Penggugat) (Bukti T III-12); dan
k. Copy Faktur Kendaraan Bermotor Toyota Veloz No.2407798, atas nama
Penggugat (Bukti T III-13).
5. Bahwa setelah ditandatanganinya Perjanjian Pembiayaan tersebut maka
Tergugat I memberikan Surat Kuasa kepada Tergugat II sebagaimana
terbukti di dalam Surat Kuasa tertanggal 30 Juni 2014 (selanjutnya disebut
“Surat Kuasa Penjaminan”) (Bukti T III-14), di dalam surat tersebut Tergugat I
memberikan kuasa kepada Tergugat II untuk dapat melakukan pengurusan
dan melaksanakan serta menjaminkan secara Fiducia Toyota Avanza
tersebut;
6. Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Penjaminan tersebut maka Tergugat II
meminta kepada Tergugat III untuk dibuatkan Akta Jaminan Fiducia dan
Pendaftaran Jaminan Fiducia sebagaimana terbukti dari Surat Tergugat II
tertanggal 30 Juni 2014 (selanjutnya disebut “Surat Permohonan”) (Bukti T III-
15);
7. Berdasarakan surat permohonan tersebut maka Tergugat III kemudian
menerbitkan Akta Jaminan Fiducia No. 77 tertanggal 2 Juli 2014 (selanjutnya
disebut “Akta Fiducia”) (Bukti T III-16) setelah terlebih dahulu Tergugat III
meneliti seluruh dokumen-dokumen terkait dengan Perjanjian Pembiayaan
sebagaimana yang telah Tergugat III uraikan di dalam Butir 4 tersebut diatas;
8. Bahwa dengan telah dibuatkannya Akta Fiducia dan diajukannya
permohonan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia, maka Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Halaman 21 dari 49 halaman, Putusan No. 87/PDT/2018/PT.BDG.
mengeluarkan Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor W11.01336913.AH.05.01
TAHUN 2014 tanggal 10 Juli 2014, tanggal 10 Juli 2014 (selanjutnya disebut
“Sertifikat Jaminan Fiducia”) (Bukti T III-17);
II. DALAM EKSEPSI
1. Eksepsi Kurang Pihak (Exceptio Lurium Litis Consortium)
a. Di dalam Gugatan Penggugat, pada Butir 2, Halaman ke-2, dinyatakan
bahwa pembelian mobil Toyota Avanza tersebut dilakukan antara Then
Maria Yulyta (yang merupakan adik dari Penggugat) dengan Tergugat I.
Pernyataan ini jelas menunjuakan bahwa permasalahan hukum
sebagaimana yang diuraikan di dalam Gugatan Penggugat ini bermula
dari adanya transaksi Jual Beli Toyota Avanza antara Saudari Then Maria
Yulyta dengan Tergugat I dimana hubungan hukum tersebut timbul dari
adanya suatu perikatan Jual Beli Mobil Toyota Avanza yang kemudian
diikuti dengan penyerahan kendaraan tersebut kepada Penggugat oleh
Tergugat I;
Oleh karena itu maka Saudari Then Maria Yulyta adalah pihak di dalam
Perkara aquo dan oleh karenanya sudah seharusnya Saudari Then Maria
Yulyta menjadi pihak di dalam perkara ini.
b. Bahwa di dalam Petitum No.3, Penggugat meminta untuk dinyatakan
tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum atas Sertifikat Jaminan
Fiducia Nomor W11.01336913.AH.05.01 TAHUN 2014 tanggal 10 Juli
2014, yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia;
Seharusnya dengan adanya Petitum No.3 tersebut, Penggugat harus
mengikutsertakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sebagai pihak di dalam guagtan aquo memngingat Sertifikat
Jaminan Fiducia tersebut dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia;
c. Bahwa fakta Hukum lainnya sebagaimana yang telah Tergugat III uraikan
di dalam Latar Belakang Permasalahan berdasarkan Bukti Surat
Pernyataan Penjual Untuk Pembiayaan Kendaraan Bekas Pakai, dengan
materai stempel tertanggal 30 Juni 2014 dinyatakan bahwa Tergugat III
membeli mobil tersebut dari Showroom Ultra Royal Mobil yang kebetulan
dimiliki oleh Tergugat III sendiri;
Namun di dalam hukum keperdataan kita mengenal adanya dua subjek
hukum yaitu subjek hukum berupa badan hukum dan
Halaman 22 dari 49 halaman, Putusan No. 87/PDT/2018/PT.BDG.
perseorangan/privat, dimana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata kedua subjek tersebut adalah subjek hukum yang masing
masing berdiri sendiri;
Oleh karena itu maka untuk memenuhi syarat formal dari suatu gugatan
seharusnya Penggugat memasukan Show Room Ultra Royal Mobil sebagai
pihak di dalam Gugatan ini;
Eksepi kurang pihak ini dalam prakteknya telah diterima dalam praktek hukum di
Indonesia, diantaranya sebagaimana dikuatkan di dalam Yurisprudensi
Mahkamah Agung No.878 K/Sip/1977 tanggal 19 Juni 1977 yang pada
dasarnya menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima oleh karena ada
pihak yang tidak diikutsertakan sebagai pihak di dalam gugatan;
Dengan tidak diikutsertakannya Then Maria Yulyta, Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia dan Show Room Ultra Royal Mobil sebagai
pihak di dalam gugatan ini menyebabkan gugatan ini menjadi kurang pihak
(Exceptio Plirium Litis Consortium) dan konsekuensi lebih lanjut demi tertibnya
hukum acara maka kami memohon kepada Majelis Hakim dalam perkara Aquo
harus menyatakan bahwa gugatan aquo tidak dapat diterima (Niet
Ontvantkelijk);
2. Gugatan Penggugat Kabur
a. Penggugat telah menggabungkan antara gugatan Perbuatan Melawan
Hukum dan Tuntutan Kepidanaan;
Bahwa di dalam Gugatan Penggugat yang didaftarkan di Pengadilan Negeri
Kelas IA Bandung sebenarnya merupakan suatu gugatan Perbuatan
Melawan Hukum yang bersifat keperdataan hal ini dapat dilihat dari
penjelasan Penggugat yang secara garis besar menjelaskan di dalam
Petitumnya tentang adanya suatu cacat hukum terhadap Perjanjian
Pembiayaan dan Proses Penjaminan Toyota Avanza milik Penggugat. Hal ini
jelas menunjukan bahwa gugatan ini adalah suatu gugatan keperdataan yang
pengaturannya jelas berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 1365
KUHPerdata;
Dimana Perbuatan melawan hukum di dalam keperdataan adalah perbuatan
melawan hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya
yang terikat di dalam suatu perikatan yang ada dan menjadi undang-undang
bagi pihak pihak yang terikat di dalamnya;
Namun pada Butir 16 dan Butir 17, Halaman 6 sampai dengan Halaman 7
dari Gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan bahwa baik Tergugat I,
Halaman 23 dari 49 halaman, Putusan No. 87/PDT/2018/PT.BDG.
Tergugat II, dan Tergugat III telah bersama sama melakukan suatu tindak
pidana yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana yang
tercantum di dalam Pasal 372 KUHPidana, Pasal 374 KUHPidana, dan Pasal
480 KUHPidana dan Pasal 55 ayat 1 KUHPidana;
Sedangkan perbuatan melawan hukum yang tercantum di dalam KUHPidana
jelas berbeda dengan Perbuatan Melawan Hukum yang tercantum di dalam
KUHPerdata karena perbuatan melawan Hukum di dalam KUHPerdata
adalah bersifat privat sedangkan perbuatan melawan hukum yang terdapat di
dalam KUHPidana adalah bersifat Publik;
Dengan demikian jelas bahwa Majelis Hakim dalam perkara aquo harus
menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima dengan alasan bahwa gugatan
tersebut kabur atau Obscuur Libel karena gugatan ini didasarkan kepada dua
ketentuan yaitu Hukum Perdata dan Hukum Pidana;
b. Penggugat tidak dapat membuktikan adanya transaksi jual beli sebagaimana
yang di dalilkan oleh Penggugat.
Bahwa di dalam Posita Penggugat pada Butir 1 sampai dengan Butir 5,
Halaman 1 dari Gugatan Penggugat telah menyatakan bahwa Saudara Then
Maria Yulyta telah melakukan transaksi jual beli mobil dengan Tergugat I
untuk kepentingan/atas perintah Penggugat. Namun di dalam Posita
Penggugat tersebut penggugat tidak dapat mejelaskan serta membuktikan
adanya transaksi jual beli kendaraan baik antara telah membeli mobil antara
Saudara Then Maria Yulyta maupun Penggugat dengan Tergugat I;
c. Antara Posita dan Petitum Penggugat tidak memiliki hubungan Kausalitas.
Penggugat di dalam Petitum No.3 telah meminta kepada Majelis Hakim
dalam Perkara Aquo untuk menyatakan agar Sertifikat Jaminan Fiducia
tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
Namun di dalam Posita Penggugat, Penggugat tidak dapat menjabarkan
secara rinci dari mana atau apa dasar dari penerbitan Sertifikat Jaminan
Fiducia tersebut. seharusnya apabila Penggugat memintakan kepada Majelis
Hakim dalam Perkara Aquo agar Akta Jaminan Fiducia tersebut menjadi tidak
sah dan tidak memiliki kekuatan hukum maka sudah serahusnya Penggugat
juga meminta kepada Majelis Hakim dalam Perkara aquo di dalam
petitumnya untuk menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan
hukum tetap terhadap Perjanjian Pembiayaan dan Akta Jaminan Fiducia
yang jelas jelas merupakan Induk Perjanjian dan dasar dari Penerbitannya
Sertifikat Jaminan Fiducia;
Halaman 24 dari 49 halaman, Putusan No. 87/PDT/2018/PT.BDG.
Pokok Perkara
1. Bahwa Tergugat III menolak semua dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara
tegas diakui kebenarannya berdasarkan hukum oleh TERGUGAT III;
2. Bahwa mohon agar dalil-dalil Tergugat III yang disampaikan dalam eksepsi
adalah juga dalil-dalil Tergugat III pada pokok perkara yang merupakan satu
kesatuan yang tidak terpisahkan;
3. Bahwa Tergugat III menolak secara tegas dalil Penggugat pada Butir 9,
Halaman 3 dari gugatan Penggugat;
Adapun dasar dari dibuatkannya Akta Jaminan Fiducia tersebut adalah
karena Tergugat telah memeriksa seluruh dokumen dokumen yang terkait
dengan penjaminan tersebut, sebagaimana yang telah Tergugat III uraikan di
dalam Butir I.4 (a) sampai dengan Butir I.4 (k);
Bahwa untuk menandatangani Akta Jaminan Fiducia tersebut selain
dokumen dokumen sebagaimana yang telah dinyatakan di dalam Butir I.4 (a)
sampai dengan Butir I.4 (k), Tergugat III juga telah memeriksa Kwitansi
sebagai bukti dari adanya Jual Beli Mobil Avanza antara Penggugat dan
Tergugat I serta surat kuasa dari Tergugat I kepada Tergugat II untuk
menandatangani Akta Jaminan Fiducia tersebut. Sehingga di dalam
penandatanganan Akta Jaminan Fiducia tersebut kehadiran dari Penggugat
tidak diperlukan lagi karena kepemilikan kendaraan telah beralih kepada
Tergugat I berdasarkan bukti-bukti yang ada;
Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil Penggugat di dalam Butir 14,
Halaman 4 sampai dengan Halaman 5 di dalam gugatan Penggugat;
Bahwa dalil Penggugat yang seolah-olah menuduh Tergugat III telah
membuat Akta Jaminan Fiducia berdasarkan dokumen-dokumen yang tidak
benar adalah suatu dalil yang mengada-ada dan tidak dapat dibuktikan oleh
Penggugat;
Sebagaimana Tergugat III telah uraikan diatas bahwa dasar pembuatan Akta
Jamina Fiducia tersebut dibuat berdasarkan dokumen dokumen Asli Kwitansi
dan dokumen-dokumen lainnya sebagaimana yang telah diuraikan di dalam
Butir I.4 (a) sampai dengan Butir I.4 (k). Bahkan untuk Kwitansi dan BPKB
yang merupakan dokumen kepemilikan kendaraan, Tergugat III telah
diperlihatkan aslinya oleh Tergugat II, sehingga jelas bahwa dalil Penggugat
tersebut tidak memiliki dasar hukum;
Halaman 25 dari 49 halaman, Putusan No. 87/PDT/2018/PT.BDG.
Perlu Tergugat III jelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No.86
Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fiducia dan Biaya
Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, Pasal 3 ayat 1 disebutkan :
“(1) Pejabat yang menerima permohonan pendaftaran Jaminan Fiducia
memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan pendaftaran Jaminan
Fiducia.”
Sedangkan di dalam Penjelasan Pasal 3 ayat 1 tersebut dijelaskan bahwa :
“Yang dimaksud dengan “memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan”
adalah tidak melakukan penilaian terhadap kebenaran yang dicantumkan di
dalam pernyataan pendaftaran Jaminan Fiducia…”.
Sehingga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat III telah
membuat Akta Jaminan Fiducia berdasarkan informasi yang tidak benar dan
melanggar ketentuan sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 55
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 adalah tidak
benar karena Tergugat III selaku Notaris hanya berwenang melakukan
pengecekan terhadap persyaratan pendaftaran dan bukannya kebenaran
atas dokumen-dokumen tersebut. Pengecekan atas persyaratan pendaftaran
telah dilakukan oleh Tergugat III dengan memeriksa seluruh dokumen-
dokumen sebagaimana yang telah diuraikan di dalam Butir I.4 (a) sampai
dengan Butir I.4 (k) berikut Kwitansi;
Dengan demikian Pembuatan Akta Jaminan Fidusia oleh Tergugat III dalma
perkara aquo telah dilakukan secara sah menurut hukum, karena sudah
dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil Penggugat di dalam Butir 15,
Halaman 5 di dalam gugatan Penggugat
Yang menyatakan di dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 42 Tahun
1999 Jo. Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2015,
dikategorikan bahwa Pemberi Fiducia dapat perseorangan maupun korporasi;
Merujuk kepada perkara aquo, Pemberi Fiducia adalah Tergugat I dalam
kapasitas sebagai individu atau perseorangan dengan memberikan Surat
Kuasa Penjaminan kepada Tergugat II untuk melakukan penjaminan atas
Toyota Avanza termasuk di dalamnya untuk menandatangani Akta Jaminan
Fiducia, sehingga hal ini dibenarkan dan diperbolehkan oleh ketentuan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
Sedangkan terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I
bukanlah pemilik dari Toyota Avanza melainkan Penggugat, haruslah dapat
Halaman 26 dari 49 halaman, Putusan No. 87/PDT/2018/PT.BDG.
dibuktikan oleh Penggugat sendiri. Adapun Tergugat III berpendapat bahwa
kepemilikan Toyota Avanza tersebut adalah benar milik Tergugat I karena
pada saat pengikatan Akta Jaminan Fiducia, Pihak Tergugat II dapat
menunjukan bukti-bukti bahwa kendaraan Toyota Avanza tersebut telah
beralih kepada Tergugat I dengan ditunjukannya Asli Kwitansi yang
merupakan tanda terima penerimaan Pembayaran atas jual beli kendaraan
Toyota Avanza dari Tergugat I kepada Penggugat, Asli Bukti kepemilikan
kendaraan berupa BPKB, adanya Bukti berupa foto gesek Nomor Mesin dan
Rangka yang membuktikan bahwa Tergugat II telah melihat sendiri fisik dari
kendaraan dan adanya Surat Kuasa dari Tergugat I kepada Tergugat II untuk
memasang Hak Jaminan atas Toyota Avanza tersebut, disamping dokumen-
dokumen lainnya sebagaimana yang telah diuraikan oleh Tergugat III di
dalam Butir I.4 (a) sampai dengan Butir I.4 (k);
5. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil Penggugat di dalam Butir 17,
Halaman 5 di dalam gugatan Penggugat;
Dalil Penggugat di dalam Butir 17 tersebut jelas sekali merupakan suatu dalil
yang mengada-ada dan tidak memiliki relevansinya dengan perkara aquo.
Gugatan dalam perkara aquo ini jelas-jelas merupakan suatu gugatan
keperdataan yang didasarkan kepada ketentuan yang diatur di dalam Pasal
1365 KUH Perdata;
Sedangkan dalil Penggugat di dalam Butir 17 ini telah mencantumkan
ketentuan ketentuan yang berlaku untuk perkara pidana yaitu “Turut Serta”
sebagaimana diatur di dalam Pasal 55 ayat 1 KUHPidana sehingga
menyebabkan gugatn ini kabur karena menggabungkan antara gugatan
perdata dan pidana;
Maka sudah sepatutnya Majelis Hakim dalam Perkara Aquo untuk dapat
menyatakan bahwa gugatan ini kabur dan tidak dapat diterima;
6. Bahwa berdasarkan kepada uraian yang telah disampaikan oleh Tergugat III
tersebut sudah sangat jelas bahwa Tergugat III tidak melakukan perbuatan
melawan hukum sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat di dalam
Gugatannya karena Pembuatan dan Penerbitan Akta Jaminan Fiducia
tersebut telah dilaksanakan berdasarkan kaedah dan ketentuan hukum yang
berlaku;
7. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil Penggugat di dalam Butir 21,
Halaman 9 dimana Penggugat menyatakan hal-hal sebagai berikut :
Halaman 27 dari 49 halaman, Putusan No. 87/PDT/2018/PT.BDG.
a. Penggugat tidak dapat memiliki BPKB Toyota Avanza karena dijadikan
jaminan oleh Para Tergugat. Sebagaimana yang telah Tergugat Uraikan
di dalam Butir 5, dalam Pokok Perkara tersebut diatas, pemilik sah dari
kendaraan tersebut adalah Tergugat I dan bukannya Penggugat hal
mana dapat disimpulkan dari bukti-bukti yang ada;
b. Bahwa klaim kerugian sebagai akibat pengurusan perkara dan
honorarium advokat sebesar Rp. 200.000.000.- jelas-jelas tidak dapat
dimasukan sebagai suatu bentuk kerugian yang dapat dituntut kepada
Tergugat III;
Bahwa tuntutan penggantian kerugian atas honorarium Advokat adalah
tidak sesuai dengan aturan hukum atau Undang-Undang. Berdasarkan
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.635 K/Sip/1973
tanggal 4 Juli 1974 disebutkan “Mengenai honorarium advokat tidak ada
suatu peraturan di dalam HIR yang mengharuskan seorang berperkara
minta bantuan dari seseorang Pengacara, maka upah tersebut tidak
dapat dibebankan kepada pihak lawan, oleh sebab mana gugatan
tersebut harus ditolak.”
Disisi lain, ketentuan hukum di Indonesia tidak mengenal gugatan dengan
memasukan biaya pengacara sebagai unsur yang dapat dimintakan
dalam ganti kerugian, oleh karena di dalam hukum acara di Indonesia
tidak mengharuskan Penggugat atau Tergugat untuk beracara
menggunakan pengacara, sehingga jika Penggugat menggunakan Jasa
Advokat maka biaya tersebut telah menjadi resiko pengguna jasa;
Bahwa dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka
tuntutan ganti rugi materiil yang bersumber dari honorarium advokat yang
dijadikan dasar sebagai suatu tuntutan ganti rugi haruslah ditolak;
c. Atas tuntutan ganti kerugian immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu
Miliar Rupiah) sebagai akibat dari mengeringnya air susu Istri Penggugat
dan adanya rasa malu Penggugat dan Istri Penggugat dengan para
tetangga haruslah ditolak oleh Majelis Hakim dalam perkara aquo karena
berdasarkan Putusan Mahkamah Agung dalam perkara Peninjauan
Kembali No.650/PK/Pdt/1994 menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan
di dalam Pasal 1370, Pasal 1371, Pasal 1372 KUHperdata dinyatakan
bahwa ganti kerugian Immateril hanya dapat diberikan dalam hal-hal
tertentu saja seperti kematian, luka berat dan Penghinaan;
Halaman 28 dari 49 halaman, Putusan No. 87/PDT/2018/PT.BDG.
Lebih lanjut bahwa gugatan perbuatan melawan hukum ini adalah
perbuatan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata maka
agar tuntutan ganti rugi immateril ini dapat dikabulkan. Haruslah syarat-
syarat sebagaimana tersebut dibawah ini terpenuhi, yaitu :
- Perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum, berdasarkan
uraian yang telah disampaikan oleh Tergugat III, jelas-jelas Tergugat
III tidak melakukan suatu perbuatan melawan hukum;
- Harus ada kesalahan; bahwa berdasarkan uraian yang telah Tergugat
III uraikan jelas bahwa Tergugat III tidak melakukan kesalahan
terhadap pelaksanaan penerbitan Akta Jaminan Fiducia;
- Harus ada kerugian, bahwa pihak Penggugat harus dapat
membuktikan. Adanya kerugian dari pihak Penggugat mengingat
seluruh bukti bukti yang ada jelas jelas menunjukan bahwa jual beli
antara Penggugat dan Tergugat I telah sah dengan dibuktikannya
adanya Kwitansi tanda pembayaran/penyerahan uang atas pembelian
Toyota Avanza; dan
- Harus ada hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian,
bahwa Penggugat harus dapat membuktikan bahwa dalil perbuatan
mealawan hukum tersebut harus memiliki hubungan kausalitas dengan
kerugian immateril tersebut namun di dalam Gugatan Penggugat,
Penggugat tidak dapat menunjukan adanya hubungan kausalitas
tersebut.
8. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil Penggugat di dalam Butir 24,
25, 26 Halaman 10 didalam gugatan penggugat, oleh karenanya sangat tidak
beralasan hukum maka selayaknya menurut hukum ditolak atau tidak dapat
diterima;
9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian Tergugat III tersebut diatas maka
selayaknya menurut hukum agar gugatan Punggugat ditolak atau tidak dapat
diterima karena sangat tidak beralasan mengingat dari apa yang telah
Penggugat dalilkan dalam gugatan tidak ada yang menunjukan adanya
perbuatan melanggar hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat
khususnya Tergugat III;
Berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum diatas, mohon kiranya kepada Yang
Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini
berkenan memberikan putusan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :
Halaman 29 dari 49 halaman, Putusan No. 87/PDT/2018/PT.BDG.
I. DALAM EKSEPSI
1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
3. Dan atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat
diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
II. DALAM POKOK PERKARA
1. Menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat;
2. Menerima Jawaban Tergugat III untuk seluruhnya;
Ex aequo et bono, atau apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain
mohon putusan yang seadil-adilnya.
Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan
Negeri Bandung telah menjatuhkan putusan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN.bdg,
tanggal 9 Nopember 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
DALAM EKSEPSI
• Menerima eksepsi Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;
DALAM POKOK PERKARA
• Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
• Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp1.686.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri bandung
tersebut Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan
permohonan pemeriksaan Banding sebagaimana tersebut dalam Akta
Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 62/PDT.B/2017/PN.bdg, tanggal 22
Nopember 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung yang
menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Nopember 2017 Pembanding semula
Penggugat, telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding terhadap
putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 121/Pdt.G/2017/PN.Bdg, tanggal 9
Nopember 2017, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara
sah dan seksama kepada para Terbanding semula para Terggugat sesuai
Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 121/Pdt.B/2017/PN.
Bdg Jo Nomor 62/Pdt.G/2017/PN.BdgKepada Terbanding I semula tergugat I
pada tanggal 11 desember 2017, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada
tanggal 17 Januari 2018 dan Terbanding III semula tergugat III pada tanggal
19 Januari 2018 ;
Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut
Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Memori
Halaman 30 dari 49 halaman, Putusan No. 87/PDT/2018/PT.BDG.
Banding pada tanggal 6 Desember 2017 dan Memori Bading tersebut telah
diberitahukan kepada terbanding semula Tergugat I pada tanggal 11 Desember
2017, kepada terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 17 Januari 2018
dan kepada terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 19 Januari 2018 ;
Menimbang, bahwa Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan
Kontra Memori Bandingnya tertanggal 23 Januari 2018 yang diterima
olehPanitera Muda Perdata pada tanggal 24 Januari 2018 dan telah diberi
tahukan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 6 Februari 2018,
kepada Terbanding I semula Tergugat I tanggal 14 Februari 2018 dan kepada
Terbanding III semula tergugat III tanggal 5 Februari 2018 ;
Menimbang, bahwa Terbanding III semula tergugat III mengajukan
Kontra memori banding tertanggal 23 Januari 2018 yang diterima oleh Panitera
Muda Perdata pada tanggal 24 Januari 2018 dan telah diberitahukan kepada
Pembanding semula Penggugat tanggal 13 Februari 2018, kepada Terbanding I
semula Tergugat I pada tanggal 14 Februari 2018, kepada Terbanding II semula
Tergugat II pada tanggal 13 Februari 2018
Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi
Bandung guna pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada para pihak yang
berperkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari
berikutnya dari pemberitahuan ini diberi kesempatan untuk memeriksa dan
mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri banding
sebagaimana tersebut dalam Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara
(Inzage) masing-masing Nomor: 121/Pdt.G/2017/PN.Bdg Jo Nomor
62/Pdt.B/2017/PN.Bdg kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 16
Januari 2018, kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 11
Desember 2017, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 17
Januari 2018 dan kepada terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 19
Januari 2018 ;
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula
Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu yang dengan cara serta syarat-
syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu
permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;
Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan
memperhatikan dengan seksama berita acara persidangan, salinan resmi
putusan Pengadilan Negeri Bandung No.62/Pdt/G/2017/PN.Bdg, tertanggal 9
Halaman 31 dari 49 halaman, Putusan No. 87/PDT/2018/PT.BDG.
Nopember 2017, keterangan para saksi dan bukti-bukti surat dari kedua belah
pihak, sera syarat-syarat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini,
berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Bandung tersebut, telah keliru
dalam menilai fakta hukum serta penerapan hukumnya, sehingga oleh karena
harusnya dibatalkan dengan mengadili sendiri dengan pertimbangan sebagai
berikut :
Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini
adalah Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh para Terbanding semula
para Tergugat tentang penerbitan Perjanjian Pembiayaan kontrak No.231410575
tertanggal 30 Juni 2014 (Bukti T-II-10 dan T.3-3) dan akta jaminan Fidusia No.77
tertanggal 2 Juli 2014 (Bukti T.II-8 dan T.3-16) atas nama Termohon banding I
semula Tergugat I dan bukan tentang jual beli mobil ;
Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan
Memori banding tertanggal 6 desember 2017, yang pada pokoknya
mengemukakan sebagai berikut :
1. Bahwa Materi gugatan, keterangan saksi dan ahli, bukti-bukti surat serta
kegiataan menjawab lainnya yang menjadi dasar terbitnya putusan Pengadilan
Negeri Bandung Kls 1A khusus No 62/Pdt.G/2017/PN.Bdg tanggal 9
Nopember 2017, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam
memori banding ini ;
2. Bahwa pada intinya gugatan yang kami sampaikan adalah :
a. Bahwa Para Termohon Banding telah melakukan perbuatan melawan
hukum yang sangat merugikan Penggugat. Hal ini dapat dibuktikan dari
Perbuatan Termohon Banding I yang menjadikan BPKB Milik Penggugat
sebagai obyek jaminan Fiducia atas perjanjian Pembiayaan Konsumen No
:231410575 ata nama Royke Erick kepada Termohon Banding II yang
dibuat akta jaminan Fidusia oleh Termhon Banding III, hal tersebut
dilakukan tanpa sepengetahuan dan/atau seijin Pemohon Banding dan
seolah-olah BPKB aquo milik Termohon Banding I. Sehingga pada
akhirnya Pemohon Banding tidak bisa memiliki BPKB mobil milik
Penggugat secara utuh karena dijadikan sebagai obyek jaminan fidusia
oleh Para Termohon Banding. Hal ini sejalan Pasal 1335 KUHPerdata Jo
Pasal 1365 KUHPerdata dan melanggar Pasal 53 Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014, Pasal 1 angka 5 Undang-undang
Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
Halaman 32 dari 49 halaman, Putusan No. 87/PDT/2018/PT.BDG.
b. Bahwa adalah benar awalnya Pemohon Banding membeli mobil Toyota
Avanza Aquo kepada showroom Tunas Toyota Jalan Gatot Subroto
No.109-111 Kota Bandung pada bulan September tahun 2013 melalui
perantara Termohon Banding I secara tunai (Bukti P-1) yang proses
pembayarannya dilakukan Then Maria Yulyta (Kakak Ipar Pemohon
Banding dan telah dihadirkan sebagai saksi).
Bahwa berdasarkaan apa yang diuraikan di atas bahwa inti dari gugatan
Pemohon banding adalah perbuatan melawan hukum atas penerbitan
Perjanjian Pembiayaan No.Kontrak 231410575 Tgl.Kontrak 30 Juni 2014
dan Aakta Jaminan Fidusia No.77 tanggal 2 Juli 2014 atas nama Termohon
Banding I dan bukan merupakaan perjanjian jual beli mobil. Karena itu,
tidak tepat menjadikan Then Maria Yulyta sebagai tergugat dalam perkara
ini. Sebab Then MariaYulyta tidak terlibat dalam penerbitan Perjanjian
Pembiayaan No.Kontrak 231410575 Tgl. Kontrak 30 Juni 2014 dan Akta
Jaminan Fidusia No.77 tanggal 2 juli 2014 atas nama Termohon Banding I.
3. Bahwa dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri, Termohon Banding I
(dahulu Tergugat I) tidak pernah hadir dalam persidangan walaupun sudah
dipanggil dengan layak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri. Dalam bukunya
M Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta,
2008,hlm.393 mengatakan bahwa :
“Apabila salah satu Tergugat tidak hadir biarpun sudah dipanggil dengan patut
dan proses persidangan telah diundur beberapa kali untuk menunggu
kehadiran Tergugat atau kuasanya proses persidangan dapat diteruskan
secara kontradiktoir (Contradictoir) atau op tegenspraak. Bagai Tergugat yang
tidak hadir, pemeriksaan berlaku baginya tanpa bantahan terhadap dalil
penggugat, yang berakibat, tergugat tersebut dianggap mengakui dalil
Tergugat”
Yahya Harahap kemudian merujuk Yurisprudensi No.1021K/Pdt/1984 yang
di ikuti juga Yurisprudensi MA No.350K/Pdt/1984 bahwa jika Tergugat I atau
kuasanya tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan layak, maka Mahkamah
Agung dalama tingkat kasask berpendapat :
a. Proses pemeriksaan persidangan sah menurut hukum
b. Putusan yang dijatuhkan dalam perkara tersebut adalah kontradiktoir,
baik terhadap tergugat yang hadir maupun yang tidak hadir (M Yahya
Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika Jakarta,2008,hlm.396-
395).
Halaman 33 dari 49 halaman, Putusan No. 87/PDT/2018/PT.BDG.
Berdasarkan apa yang disebut di atas, karena hak Termohon Banding I
sudah diberikan dengan patut untuk membantah hal-hal yang ada dalam
gugatan Pemohon Banding, artinya dengan tidak adanya bantahan-bantahan
atas Gugatan Pemohon Banding, maka Termohon banding I dianggap
menerima seluruh gugatan yang diajukan Pemohon Banding. Atas dasar
tersebut sudah sepatutnya dan seharusnya berdasarkan Yurisprudensi MA
No.350 K/Pdt/1984 Jo Yurisprudensi MA No.350 K/Pdt/1984 bahwa Yang
Mulia Majelis Hakim Tinggi Jawa Barat mengabulkan seluruh gugatan
Penggugat secara kontradiktoir dengan menyatakan Termohon Banding I
melakukan perbuatan melawan hukum. Namun, dalam putusannya, majelis
Hakim Pengadilan Negeri Bandung sama sekali tidak memberi putusan atas
Tergugat I (Termohon Banding I). Berdasarkan apa yang disebut di atas,
sangat beralasan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat
membatalkan Putusan-Putusan Pengadilan Negeri Kls !A khusus
No.62/Pdt.G/2017/PN.Bdg tanggal 9 Nopember 2017 dan memeriksa
permohonan Penggugat dengan menyatakan Para Termohon Banding
melakukan perbuatan melawan hukum.
4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri di bagian “Pertimbangan Tentang
Hukumnya” pada halaman 49 hingga 53 hanya mengulang kembali eksepsi
Termohon Banding II dan Termohon Banding III dan Reflik dari Pemohon
Banding yang sebelumnya sudah disebutkan di bagian “Tentang Duduknya
Perkara” .Padahal, eksepsi tersebut sebagaimana kami sebut dalaam
tanggapan atas eksepsi Termohon Banding II dan III tidaklah benar.
5. Bahwa Pemohon Banding menolak seluruh pertimbangan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri yang sangat singkat hanya 1 (satu) halaman terutama pada
halaman 54 paragraph 1,2 dan 3 yang menyatakan :
“Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat II, III dan Replik
Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dari surat-surat
bukti Penggugat (P-1) berupa foto copy bukti transper (aplikasi trasper 0 Bank
tanggal 9 Agustus 2013 dari Then Maria Yulyta kepada Royke No.05/SKS-
MLC/EHP/XI/2016 dari Heriyanto,SH.SE kepada Manumpan Sitorus dan
Maniar Batubara atas dasar Surat Kuasa No.MLCL-SKK/HO-008/XI/2016
tanggal 22 Nopember 2016 dari Hermanto sebagai Collection Devisi Head
PT.mitsui Leasing Capital Indonesia (Tergugat II), Bukti P-9 berupa Fotocopy
surat tugas No.MLCI-ST/BDG/034/XI/2016 PT Mitsui Leasing Capital
Indonesia (Tergugat II) yang ditanda tangani oleh Hendries Mulyadi Jabatan
Halaman 34 dari 49 halaman, Putusan No. 87/PDT/2018/PT.BDG.
Ccollection Divisi Head PT.Mitsui Leasing Capital Indonesia berkedudukan di
Bandung, Wisma HSBC Lt 7 Jl Asia Afrika No.116.
Menimbang, bahwa ketiga (3) bukti surat Penggugat tersebut ternyata
ada pihak lain yang terkait dengan perkara ini, yang untuk terang
benderangnya suatu perkara, makaa harus ikut digugat/ditarik sebagai pihak,
yaitu Then Maria Yulyta, Manumpan Sitorus dan Maniar Batubara dan
Hendries Mulyadi ;
Menimbang, dengan adanya kekurangan pihak dalam gugataan
Penggugat maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.878
K/Sip/1977 tanggal 19 Juni 1977 yang menyatakan “Bahwa gugataan tidak
dapat diterima, oleh karena ada pihak lain yang tidak ikut sertakan sebagai
pihak dalam gugatan”
6. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam Pertimbangan Putusannya
tersebut tidak memberi alasan hukum yang baik dengan memutuskan bahwa
harus ikut digugat juga Then Maria Yulita, Manumpan Sitorus, Maniar
Batubara, dan Hendries Mulyadi berdasarkan P-1 berupa Fotocopy bukti
transfer (aplikasi transfer Bank Danamon Cabang Gardu Jati Nomor validari
HTV-022800 tanggal 9 Agustus 2013 dari Tehn Maria Yulyta kepada Royke
Erick, (P-8) berupa Foto Copy Surat Kuasa Substitusi No.05/SKS-
MLC/EHP/XI/2016 dari Heriyanto, SH.SE kepada Manumpan Sitorus dan
Maniar Batubara atas dasar Surat Kuasa No.MLCL-SKK/HO008/XI/2016
tanggal 22 Nopember 2016 dari Hermanto sebagai Collection divisi Head
PT.Mitsui Leasing Capital Indonesia (tergugatII), Bukti P-9 berupa Foto Copy
Surat Tugas No.MLCI-ST/BDG/034/XI/2016 PT.Mitsui Leasing Capital
Indonesia (Tergugat II) yang ditanda tangani oleh Hendries Mulyadi Jabatan
Collection Divisi Head PT.Mitsui Leasing Ca[ital Indonesia berkedudukan di
Bandung, Wisma HSBC Lt 7, Jl Asia Afrika No.116.
7. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Klas IA Bandung yang
menarik Then Maria Yulyta (saksi Pemohon Banding)untuk digugat adalaha
tidak berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, hal ini didasarkan pada :
a. Bahwa posisi Then Maria Yulyta (saksi Pemohon banding) sebagaimana
dijelaskan baik dalam gugatan, Replik dan Kesimpulan Pemohon Banding
hanya sebagai pihak yang membantu Peemohon banding untuk mengurus
pembayaran dan pembelian mobil Toyota Avanza aquo adalah Pemohon
banding. Hal ini dibuktikan baik dalam BPKB, STNK, buku servis (Bukti P-5)
Halaman 35 dari 49 halaman, Putusan No. 87/PDT/2018/PT.BDG.
dan Sertifikat Penyerahan Mobil Baru (Bukti P-4) yang dimiliki Pemohon
banding, semuanya atas nama Antonius Hanung (Pemohon banding).
Karena itu sesuai dengan apa yang disebut dalam surat gugatan bahwa inti
pokok perkara adalah perbuatan melawan hukum dalam Penerbitan
Perjanjian Pembiayaan No. Kontrak 231410575 Tgl. Kontrak 30 Juni 2014
dan aakta Jaminan Fiducia No.77 tanggal 2 Juli 2014 atas nama Termohon
Banding I yang dilakukan oleh Para Termohon Banding/Para Tergugat.
Dalam penerbitan Perjanjian Pembiayaan No. Kontrak 231410575 Tgl.
Kontrak 30 Juni 2014 (Bukti T II-10, Bukti T 3-3) dan Akta Jaminan Fiducia
No.77 tanggal 2 Juli 2014 atas nama Termohon banding I (Bukti T II-8,
Bukti T III-16) Then Maria Yulyta tidak ikut dan tidak tahu menahu, dalam
hukum acara perdata, seseorang dapat dijadikan sebagai pihak dalam
sebuah perkara apabila ia ada hubungan hukum dengan pokok perkara.
Then Maria Yulyta tidak ada hubungan hukum dengan pokok perkara,
Then Maria Yulyta tidak ada hubungan hukum dalam penerbitan Perjanjian
Pembiayaan No. Kontrak 231410575 Tgl. Kontrak 30 Juni 2014 dan Akta
Jaminan Fiducia No.77 tanggal 2 Juli 2014 atas nama Termohon banding I.
Karena itu, adalaah keliru betul pertimbangan Majelis Hakim yang antara
lain menyatakan “ .. Yang untuk terang benderangnya suatu perkara, maka
harus ikut digugat/ditarik sebagai pihak, yaitu Then Maria Yulyta ... dst”
b. Bahwa dalam kehadirannya sebagai Saksi di muka persidangan bahwa
Then Maria Yulyta (saksi) terbukti hanya merupakan suruhan Pemohon
bandigng (dahulu Penggugat) untuk membeli Mobil. Karena Then Maria
Yulyta sudah kenal dengan Termohon banding I, maka ia menghubungi
Maria Yulyta (saksi Pemohon banding), termohon banding I adalah sales
(bagian pemasaran) di Sahowroom Tunas Toyota Jl.Gatot Subroto No.16
Bandung.
c. Bahwa bukti (P-1) berupa Foto Copy bukti Transfer (aplikasi transfer Bank
Danamon Cabang Gardu Jati Nomor Validasi HTV-022800 tanggal 9
Agustus 2013 dari Then Maria Yulyta kepada Royke Erick (Termon banding
I) senilai Rp..185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) adalah
sebuah Avanza 1 (satu) unit Toyota Avanza Veloz 1.5 A/T Minibus, Tahun
2013, dengan no.rangka MHKM 1CB4JDK025807 dan No.Mesin DDX7631
adalah bukti pembelian lunas dari Showroom Tunas Toyota Jl.Gatot
Subroto No.16 Bandung melalui Royke Erick (Termohon banding
I/Tergugat I).
Halaman 36 dari 49 halaman, Putusan No. 87/PDT/2018/PT.BDG.
d. Bahwa dengan Bukti P-1 tersebut membuktikan bahwa Pemohon baanding
membeli mobil avanza aquo dari Showroom Tunas Toyota Jl.Gatot Subroto
no.16 Bandung melalui Termohon banding I secara kas/lunas. Sesuai
denngan pembayaran harga mobil tersebut, Pemohon banding pun sudah
memiliki dan menguasai Mobil Avanza Aquo dan STNK (Bukti P-2) atas
mobil avanza Aquo, hanya BPKB yang belum diterima oleh Pemohon
banding.
e. Bahwa ternyata, Termohon banding I menjadikan BPKB atas Mobil Avanza
sebagai obyek terbitnya Perjanjian Pembiayaan No.Kontrak 231410575
Tgl.Kontrak 30 Juni 2014 dan Akta Jaminan Fiducia No.77 tanggal 2 Juli
2014 atas banding dan/atau sama sekali tidaak dikehendaki, tidak pernah
ditanda tangani, serta tidak pernah diketahui oleh Pemohon banding.
Begitu juga dengan Then Maria Yulyta, bahwa dalamaa penerbitan
Perjanjian Pembiayaan No.Kntrak 231410575 Tgl.Kontrak 30 Juni 2014
dan Akta Jaminan Fiducia No.77 tanggal 2 Juli 2014 atas nama Termohon
banding I sama sekali tidak tahu menahu dan/atau tidak terlibat.
Bahwa Berdasarkan alasana hukum di atas, maka Majelis Hakim
Pengadilan Negeri dalam pertimbangannya telah keliru menarik Then Maria
Yulyta untuk ikut digugat dalam perkara ini.
8. Bahwa begitu juga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang
menyatakan menarik, Manumpan Sitorus dan Maniar Batubara sebagai pihak
dalam perkara ini adalah sangat keliru dan tidak benar didasarkan pada
pertimbangan hukum sebagai berikut :
a. Bahwa tindakan yang dilakukan Manumpan Sitorus dan Maniar Batubara
berdasarkan Surat Kuasa Substitusi No.05/SKS-MLC/EHP/XI/2016 dari
Heriyanto, SH.SE (Bukti P-8) atas Surat Kuasa No.MLCI-SKK/HO-
008/XI/2016 yang ditanda tangani oleh Hermanto sebagai Collection
Divison Head PT.Mitsui Leasing Capital Indonesia selaku Pemberi kuasa
kepada kantor Hukum Edward Heriyanto & Fartner, dimana Manumpan
Sitorus dan Maniar Batubara bekerja dan menerima tugas sesuai yang
tertera dalam Surat Kuasa Substitusi tersebut ;
b. Bahwa Manumpan Sitorus dan Maniar Batubara bekerja untuk kepentingan
Hermanto sebagai Collection Divison Head PT.Mitsui Leasing Capital
Indonesia atau untuk kepentingan PT.Mitsui Leasing Capital Indonesia
tempat Termohon Banding II bekerja sebagai Kepala Cabang Branch Office
Halaman 37 dari 49 halaman, Putusan No. 87/PDT/2018/PT.BDG.
Bandung. Oleh karenanhya sangat tidak tepat melibatkan Manumpan
Sitorus dan Maniar Batubara sebagai pihak dalam gugatan ini ;
c. Bahwa Manumpan Sitorus dan Maniar Batubara bekerja bekerja pada
Kantor Hukum Heriyanto & Fartner, dalam melaksanakan tugasnya
berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari kliennya untuk tujuan mewakli
kliennya dalam menyelesaikan permasalahan dengan menunjuk seorang
Advokat sebagai kuasanya.
d. Bahwa di dalam Pasal 1792 KUHPerdata disebutkan bahwa :”Pemberian
kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seseorang memberikan
kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanyaa, untuk dan atas
namanya menyelenggarakan suatu urusan”. Pasal 1796 KUH perdata
Paragraf pertama berbunyi “ Pemberian Kuasa yang dirumuskan dalam
kata-kata umum, hanya meliputi perbuatan-perbuatan pengurusan”
e. Bahwa Surat kuasa dari Heriyanto,SH.SE (Bukti P-8) kepada Manumpan
Sitorus dan Maniar Batubara adalah substitusi dari Surat Kuasa No.MLCI-
SKK/HO-008/XI/2016 yaang ditanda tangani oleh Hermanto selaku
Collection Divison Head PT.Mitsui Leasing Capital Indonesia selaku
Pemberi kuasaa kepada Kantor hukum Edward Heriyaanto & Fartner yang
isinya memberi kewenangan untuk melakukan perbuataan penagihan atas
seluruh hutangnya atau mengambil kembali kendaraan jaminan tersebut
beserta perlengkapannnya dimanapun dan di tempat siapapun kendaraan
jaminana tersebut berada berupa 1 (satu) unit Toyota Avanza Veloz 1.5 A/T
Minibus Tahun 2013 dengan no.rangka MHKM1CB4JDK025807 dan
no.Mesin DDK7631 warna Silver Metalik.
Bahwa berdasarkan hal sebagaimana disebutkan di atas, maka yang
bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukaan baik oleh Manumpaan
Sitorus maupun oleh Maniar Batubara adalah Pemberi kuasa substitusi
yakni Heriyanto,SH.SE` Tetapi, karena Heriyanto,SH.SE juga sebagai
penerima kuasa dari Hermanto, Collection Divison Head PT.Mitsui Leasing
Capital Indonesia selaku pemberi kuasa kepada Kantor Hukum Edward
Heriyanto & Fartner, maka pertanggungan jawab bukan pada
Heriyanto,SH.SE berada pada Pimpinan PT.Mitsui Leasing Capital
Indonesia ;
Bahwa Berdasarkan alasan hukum di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan
Negeri dalam Pertimbangannya telah keliru menarik Manumpan Sitorus dan
Maniar Batubara untuk ikut digugat dalam perkara ini.
Halaman 38 dari 49 halaman, Putusan No. 87/PDT/2018/PT.BDG.
Berdasarkan alsan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas
Pemohon Banding mohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan dan Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat agar berkenan mengadili sendiri dan
memutus perkara ini serta akhirnya menjatuhkan putusan banding yang amarnya
sebagai berikut :
Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Kls !A khusus
No.62/Pdt.G/2017/PN.Bdg tanggal 9 Nopember 2017 dengan mengadili Sendiri :
Dalam Eksepsi :
- Menolak Eksepsi Termohon Banding II dan Termohon Banding III untuk
seluruhnya .
Dalam Pokok Perkara :
1. Menerima dan mengabulkan gugatan Permohon banding untuk
seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa para Termohon banding telah melakukan perbuatan
melawan hukum yang merugikan Pemohon Banding ;
3. Menyatakan Putusan ini diputus secara kontradiktoir sehingga tetap
berlaku terhadap termohon banding I
4. Menyatakan perjanjian Pembiayaan konsumen No.231410575 atas
nama Royke Erick (Termohn Banding) dengan PT.Mitsui Leasing
Capital (Termohon Banding II) batal demi hukum
5. Menyatakan akta Jaminan Fiducia Nomor 77 tanggal 2 Juli 2015 yang
dibuat oleh Notaris Novitas Kusumaswita,SH.MKn berkedudukan di
Jawa Barat (Termohon Banding III) antara Royke Erick (Termohon
banding I) dengan PT.Mitsui Leasing Capital (Termohon banding II)
batal demi hukum ;
6. Menyatakan Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor
:W11.01336913.AH.05.01 Tahun 2014 dengan Pemberi Fiducia Royke
Erick dan Penerima Fiducia PT.Mitsui Leasing Capitaal Indonesia
dengan obyek jaminan Fiducia :
Kategori Objek : Objek Berserial Nomor (kendaraan Roda
Empat)
Merk : Toyota
Tipe : New Avanzaa Veloz 1.5 A/T
No.Rangka : MHKM1CB4JDK025807
No.Mesin : DDX7631
Halaman 39 dari 49 halaman, Putusan No. 87/PDT/2018/PT.BDG.
Bukti Objek : BPKB Nomor K-0634127, tertanggal 2-10-
2013
Nilai Objek : IDR 150.000.000.000,- (Seratus lima
puluh juta rupiah)
Tidak sah dan tidak mempunya kekuatan hukum ;
7. Menghukum Termohon Banding II untuk mengembalikan BPKB mobil
Penggugat aquo objek sengketa.
8. Menghukum Para Termohon banding untuk membayar ganti rugi secara
tanggung renteng kepada Pemohon banding secara tunai dan sekaligus
sebesar Rp.1.200.000.000 (Satu milyar dua ratus juta rupiah) ;
9. Menghukum Para Termohon banding membayar uang paksa
(dwangsom) sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk
setiap hari apabila lalai dalam melaksanakan isi putusan ini, terhitung
sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan
dilaksanakan dengan sepenuhnya ;
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang
telah diletakan aatas harta kekayaan Para Termohon banding ;
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas
BPKB aquo objek sengketa dalam perkara ini ;
12. Membebani Para Termohon banding untuk membayar semua biaya
yang timbul dalam perkara ini ;
13. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih
dahulu (Uit Verbaar Bij Vorraad) walaupun ada upaya hukum dari Para
Termohon banding dalam perkara ini ;
Atau : Apabila Pengadilan Tinggi Jawa Barat berpendapat lain, maka
Pemohon banding mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya
dan sebenar-benarnya.
Menimbang, bahwa Terbanding II semula tergugat II mengajukan Kontra
memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :
1. Bahwa Judex Factie membuat pertimbangan dan putusan hukum
sudah tepat dan benar sehingga gugatan Pembanding/Penggugat tidak
dapat diterima oleh Judex Factie dengan pertimbangan seluruh eksepsi
yang diajukan oleh Terbanding II/Tergugat II dan Terbanding
III/Tergugat III secara keseluruhan ;
2. Bahwa adapun eksepsi Terbanding II/Tergugat II adalah sebagai
berikut :
Halaman 40 dari 49 halaman, Putusan No. 87/PDT/2018/PT.BDG.
Dalam Eksepsi
Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)
1. Then Maria Yulyta
Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mengakui bahwa Penggugat
membeli Mobil Toyota Avanza Veloz 1.5 AT, warna/Tahun Silver
Metalic/2013 No.rangka MHKMICB43DK0025906 No.Sin DDX7631
No.Pol D 1709 AAX melalui adik Penggugat yaitu Then Maria
Yulyta tidak dijadikan pihak dalam perkara ini. Dengan demikian
gugatan kurang pihak ;
2. Hendries Mulyadi
Penggugat juga melibatkan Hendries Mulyadi ,namun Penggugat
tidak menjadikan Hendries Mulyadi sebagai Pihak dalam
gugatannya, dengan demikian gugatan penggugat kurang pihak ;
3. Bahwa Penggugat juga menyebut Manupan Sitorus dan Maniar
Batubara, namun Penggugat tidak menjadikan mereka sebagai
para pihak dalam gugatannya, sehingga kurang pihak ;
Gugatan tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat terhadap
Tergugat II.
- Bahwa Penggugat tidak mempunya hubungan hukum apapun
dengan Tergugat II, namun sepanjang objek sengketa yaitu 1
(satu) unit Mobil Toyota Avanza Veloz 1.5 AT, warna/Tahun
Silver Metalic/2013 No.rangka MHKMICB43DK0025906 No.Sin
DDX7631 No.Pol D 1709 AAX, Tergugat II mempunyai
hubungan hukum hanya kepada Tergugat I yaitu dengan
perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan No.Kontrak
231410575 tanggal 30 Juni 2014 yang telah dibebani dengan
Sertifikat Fiducia Nomor W.11.01336913.AH.05.01 Tahun 2014
tanggal 10 Juni 2014 berdasarkan Akta Jaminan Fiducia No.77
tanggal 2 Juli 2014 yang dibuat di hadapan Notaris Novita
Kusumaswita,SH.MKn Notaris di Kabupaten Bandung (Tergugat
III). Hal tersebut dinyatakan tegas dalam gugatan Penggugat
pada butir 13.
4. Gugatan Penggugat kabur
Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas
Bahwa ada pihak yang penggugat sebut namun tidak jelas yaitu :
Halaman 41 dari 49 halaman, Putusan No. 87/PDT/2018/PT.BDG.
1. Dalam butir 6 gugatan Penggugat menyebutkan kata “Klien
saya” tidak jelas apa yang dimaksud dengan “Klien saya”
2. Bahwa demikian juga dalama butir 8 gugatan Penggugat yaitu
PT.Mitsui Leasing Capital Indonesia apakah maksud Penggugat
adalah sama dengan Tergugat II karena Hendries Mulyadi yang
disebut Penggugat dalam butir 11 gugatannya adalah juga
bagian dari PT Mitsui Leasing Capital Indonesia.
5. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bandung
No.76/Pdt.G/2017/PN.Bdg tertanggal 15 Juni 2017 oleh Terbanding
II/Tergugat II telah diajukan sebagai bukti dalam perkara aquo yaitu
perkara No.52/Pdt.G/PN.Bdg di Pengadilan Negeri Bandung
sehingga dengan demikian sudah terbukti dan tidak terbantahkan
bahwa Terbanding II/Tergugat II hanya mempunyai hubungan
hukum dengan Terbanding I/Tergugat I bukan dengan
Pembanding/Penggugat ;
Berdasarkan alsan yang telah Terbanding II/Tergugat II sampaikan di atas,
maka Terbanding II/Tergugat II moho kepada yang terhormat Ketua Pengadilan
tinggi Jawa Barat berkenan untuk memutus sebagai berikut :
1. Menolak permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya ;
2. Mnguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung No.62/Pdt.G/2017
/PN.Bdg tertanggal 9 Desember 2017 ;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara.
Menimbang, bahwa Terbanding III semula tergugat III mengajukan Kontra
memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :
1. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pada Pengadilan Tingkat Pertama
dalam putusan Perkara Nomor: 62/Pdt.G/2017/PN Bdg, pada tanggal 9
November2017,telah Tepat, Benar dan Berdasarkan Hukum, sehingga sudah
sewajarnya jikaMajelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang berwenang
memeriksa dan memutus perkara ini kembali memberikan pertimbangan
yang pada pokoknyamembenarkan dan menguatkan pertimbangan hukum
Pengadilan TingkatPertama dan Menolak Permohonan Banding oleh
Pembanding semula Penggugat;
2. Bahwa Terbanding III semula Tergugat III menolak dengan tegas terhadap
alasan Pembanding semula Penggugat pada Memori Dalam Eksepsi, karena
senyatanya terungkap dalam persidangan yang dikuatkan dengan bukti-bukti
bahwa gugatan Pembanding semula Penggugat kurang pihak (Exseptio
Halaman 42 dari 49 halaman, Putusan No. 87/PDT/2018/PT.BDG.
Lurium Litis Consorsium) dimana didalam gugatan Pembanding semula
Penggugat telah menguraikan secara jelas adanya keterkaitan pihak lain
selain yang dijadikan pihak dalam perkara a quo.
3. Bahwa Pembanding semula Penggugat didalam gugatan perkara a qua telah
menyebutkan pembelian mobil Toyota Avanza tersebut dilakukan antara
Then Maria Yulyta dengan Tergugat I dengan dibuktikan dari bukti
Pembanding semula Penggugat pada Bukti P-1 berupa foto copy bukti
transfer (aplikasi transfer) Bank Office: Danamon Cabang Gardujati
NomorValidasi HTV-022800 tanggal 9 Agustus2013 dari Then Maria Yulyta
kepada Royke Erick (Tergugat I), faktanya dengan disebutkan Then Maria
Yulyta jelas mempunyai keterkaitan dalam perkara a quo.
4. Bahwa Pembanding semula Penggugat didalam gugatan perkara a quo juga
telah menyebutkan Manumpan Sitorus dan Maniar Batubara serta Heriyanto,
SH.SE., dengan dibuktikan dari bukti Pembanding semula Penggugat pada
Bukti P-8 berupa foto copy Surat Kuasa Subsitusi No. 05/SKS-
MLCI/EHP/XI/2016 dari
Heriyanto, SH., SE kepada Manumpan Sitorus dan Maniar Batubara atas
dasar
Surat Kuasa No. MLCI-SKK/HO-008/XI/2016 tertanggal 22 November 2016
dari
Hermanto sebagai sebagai Collection Divisi Head PT. Mitsui Leasing Capital
Indonesia (Tergugat II) Dan juga menyebutkan Hendries Mulyadi pada Bukti
P-9
berupa foto copy Surat Tugas No. MLCI-ST/BDG/034/XI/2016 PT. Mitsui
Leasing
Capital Indonesia (Tergugat II), yang ditandatangani oleh Hendries Mulyadi
Jabatan Collection Divisi Head PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia
berkedudukan di Bandung Wisma HSBC Lt. 7 Jl. Asia Afrika No. 116
(Tergugat II) adalah faktanya jelas merupakan pihak yang mempunyai
keterkaitan dalam perkara a quo.
5. Bahwa Pembanding semula Penggugat telah keliru dalam menggunakan
Pasal 16 Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
yang telah diubah oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/puu-xi/2013,
oleh karena dalam perkara a quo mengenai kesempurnaan suatu gugatan
mengingat faktanya Pembanding semula Penggugat sendiri yang telah
menyebutkan pihak-pihak lain yang ada keterkaitan dalam perkara a quo dan
Halaman 43 dari 49 halaman, Putusan No. 87/PDT/2018/PT.BDG.
tentunya dengan adanya pihakpihak lain yang disebutkan dalam gugatan
menjadikan gugatan kurang pihak (Exseptio Lurium Litis Consorsium).
6. Bahwa tentang kurang pihak (Exseptio Lurium Litis Consorsium) dalam
Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl No. 878 K/Sip/1977 tanggal 19 Juni 1977
adalah sudah tepat dan benar, dilihat secara utuh dari Yurisprudensi
Mahkamah Agung Rl No. 878 K/Sip/1977 tanggal 19 Juni 1977, adalah
tentang gugatan tidak dapat diterima oleh karena ada pihak lain yang tidak
diikut sertakan,. Sebagaimana Office:Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl No.
878 K/Sip/1977 tanggal 19 Juni 1977, menyatakan :
"Antara perkara ini dengan perkara yang telah diputus oleh Pengadilan
Tinggi pada tanggal 8 Juli 1974 tidak terjadi Ne bis in Idem, sebab putusan
Pengadilan Tinggi tersebut menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima
oleh karena ada pihak yang tidak diikut sertakan, sehingga masih terbuka
kemungkinan untuk menggugat lagi."
7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah tepat dan benar pertimbangan
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA pada halaman 54
Paragraph 1,2 dan 3 dengan pertimbangan sebagai berikut:
"Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat II dan Tergugat III dan Replik
Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan dari surat-surat
bukti Penggugat P-1 berupa foto copy bukti transfer (aplikasi transfer) Bank
Danamon Cabang Gardu jati Nomor Validasi HTV-022800 tanggal 9 Agustus
2013 dari Then Maria Yulyta kepada Royke Erick, P-8 berupa foto copy Surat
Kuasa Subsitusi No. 05/SKS-MLCI/EHP/XI/2016 dari Heriyanto, SH., SE
9. kepada Manumpan Sitorus dan Maniar Batubara atas dasar Surat Kuasa
No.MLCI-SKK/HO-008/XI/2016 tertanggal 22 November 2016 dari Hermanto
sebagai sebagai Collection Divisio Head PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia
(Tergugat II) P-9 berupa foto copy SuratTugas No. MLCI-
ST/BDG/034/XI/2016 PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia (Tergugat II), yang
ditandatangani oleh Hendries Mulyadi Jabatan Collection Divisio Head PT.
Mitsui Leasing Capital Indonesia berkedudukan di Bandung Wisma HSBC Lt.
7 Jl. Asia Afrika No.116"
10. "Menimbang, bahwa ketiga (3) bukti surat Penggugat tersebut ada pihak lain
yang terkait dengan perkara ini, yang untuk terang benderangnya
suatuperkara, maka harus ikut digugat /ditarik sebagai pihak yaitu Then Maria
Yulyta, Manumpan Sitorus dan Maniar Batubara dan Hendries Mulyadi."
Halaman 44 dari 49 halaman, Putusan No. 87/PDT/2018/PT.BDG.
11. Menimbang, dengan adanya kekurangan pihak dalam gugatan Penggugat
maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl No. 878 K/Sip/1977 tanggal
19 Juni 1977 yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima oleh
karena ada pihak lain yang tidak diikut sertakan sebagai pihak di dalam
gugatan."
12. Bahwa Terbanding III semula Tergugat III tidak perlu menanggapi Memori
Dalam Pokok Perkara Pembanding semula Penggugat oleh karena Amar
Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A menyatakan
Dalam Eksepsi menerima eksepsi Tergugat II dan Tergugat III untuk
seluruhnya dan Dalam Pokok Perkara menyatakan gugatan Penggugat Tidak
Dapat Diterima maka tidak relevan lagi untuk membahas dan membantah
Pokok Perkara Dalam Memori Banding Pembanding semula Penggugat pada
tingkat banding oleh karena pokok perkara, tidak dibahas dalam putusan
perkara a quo.
lO.Bahwa dari apa yang telah diuraikan Terbanding III semula Tergugat III
tersebut diatas, maka jelas bahwa Gugatan Pembanding kurang pihak
(Exseptio Lurium Litis Consorsium), dengan demikian layak menurut hukum
Memori Banding Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima.
Berdasarkan yang telah diuraikan diatas, maka Terbanding III semula
Tergugat III dengan ini memohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Jawa Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan
untuk dapat memberikan Putusan sebagai berikut:
1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat
untuk seluruhnya;
2. Menerima Kontra Memori Banding Terbanding III semula Tergugat III
untuk seluruhnya;
3. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Nomor :
62/Pdt.G/2016/PN Bdg, tanggal 9 November2017;
4. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya
perkara.
Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang
memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon agar
dijatuhkan Putusan yang seadil - adilnya (ex aequo et bono).
Menimbang, bahwa setelah membaca berkas perkara dan khususnya
salinan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 9 Nopember 2017 Nomor
62/Pdt.G/2017/PN.Bdg, Pengadilan tinggi tidak sependapat dengan
Halaman 45 dari 49 halaman, Putusan No. 87/PDT/2018/PT.BDG.
pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Bandung yang telah menjatuhkan
putusan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, oleh karena itu maka
Pengadilan Tinggi akan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut :
Dalam Eksepsi
Menimbang, bahwa mengenai eksepsi terbanding II semula Tergugat II
dan Terbanding III semula tergugat III pada dasarnya sama masing-masing
menyatakan bahwa gugatan Pembanding semula Penggugat kurang pihak
sehingga Majelis Hakim tingkat pertama mengabulkan eksepsi dan menyatakan
gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk
Verklaard) menurut pendapat Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, dalam
pertimbangan hukumnya sangat keliru dan tidak dapat dibenarkan, oleh karena
saksi Then Maria Yulyta, Hendries Mulyadi, Manumpan Sitorus dan Maniar
Batubara bukanlah para pihak yang harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini,
karena Then Maria Yulyta adalah orang suruhan dari Penggugat untuk membeli
Mobil, sedangkan Hendries Mulyadi, Manumpan sitorus dan Maniar Batubara
adalah orang suruhan dari Tergugat II untuk menarik Mobil dari tangan
Penggugat yang menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding hal tersebut
tidak ada sama sekali relevansinya dalam Perjanjian Fidusia antara Terbanding I
semula Tergugat I dengan Terbanding II semulatergugat II sehingga oleh karena
itu eksepsi para Terbanding semula para Tergugat tersebut harus dinyatakan
ditolak ;
Dalam Pokok Perkara
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pembanding semula
Penggugat sebagaimana tersebut di atas ;
Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan Pembanding semula
Penggugat dengan Terbanding I semula Tergugat I adalah masalah BPKB Mobil
Toyota Avanza Veloz 1.5 AT, warna Silver Metalik Tahun 2013, No.Rangka
MHKMICB43DK0255807, No.Mesin DDX7631, No.Pol D 1709 AAX, BPKB A/n
Antonius Hanung W,ST miliknya (Pembanding semula Penggugat) yang telah
dijadikan barang jaminan Fidusia oleh Terbanding I semula Tergugat I kepada
PT.Mitsui Leasing Capital Indonesia yang beralamat Wisma HSBC Jl.Asia Afrika
No.116 Bandung Cabang Bandung pada sebuah Perjanjian Pembiayaan
Konsumen dengan no. Kontrak 231410575 antara Terbanding I semula Tergugat
I dengan Terbanding II semula Tergugat II ;
Menimbang, bahwa di depan persidangan, Pembanding semula
Penggugat menyampaikan kepada Majelis Hakim tingkat pertama bahwa : tidak
Halaman 46 dari 49 halaman, Putusan No. 87/PDT/2018/PT.BDG.
pernah memberi kuasa kepada Terbanding I semula Tergugat I agar BPKB
tersebut untuk dijadikan sebagai barang jaminan kepada siapapun termasuk
kepada Teranding II semula tergugat II ;
Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tidak
pernah memberi kuasa kepada siapapun termasuk kepada Terbanding I semula
tergugat I untuk menjadikan BPKB tersebut sebagai jaminan Fidusia kepada
Terbanding II semula Tergugat II, maka Majelis Hakim tingkat banding
berpendapat :
1. Bahwa Tergugat I/Terbanding I tidak berhak untuk menjaminkan BPKB
tersebut kepada Tergugat II/Terbanding II, bahwa para Terbanding semula
para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang dapat
merugikan pihak Pembanding semula Penggugat ;
2. Bahwa perjanjian Pembiayaan Konsumen No.231410575 atas nama Royke
Erick (Termohon Banding I) dengan PT.Mitsui Leasing Capital (Termohon
Banding II) batal demi hukum ;
3. Bahwa Akta Jaminan Fidusia Nomor 77 tanggal 2 Juli 2015 yang dibuat oleh
Notaris Novitas kusumaswita,SH.MKn berkedudukan di Jawa Barat (Termohon
Banding III) antaara Royke Erick (Termohon Banding I dengan PT.Mitsui
Leasing Capital (Termohon Banding II) batal demi hukum ;
4. Bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W11.01336913.AH.05.01 Tahun
2014 dengan pemberi fidusia : Royke Erick dan penerima fidusia PT.mitsui
Leasing capital Indonesia dengan obyek Jaminan Fidusia :
- Katagori Obyek : Obyek Berserial Nomor (Kendaraan Roda Empat)
- Merk : Toyota
- Tipe : New Avanza Velos 1.5 A/T
- No. Rangka : MHKM1CB4JDK025807
- No.Mesin : DDX7631
- Bukti Obyek : BKPB Nomor K-06349127, tertanggal 2-10-2013
- Nilai Obyek IDR 150.000.000.(Seratus Lima puluh juta rupiah),
Tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan
mempertimbangkan tentang petitum-petitum yang telah didalilkan oleh
Pembanding semula Penggugat seperti diuraikan di dalam gugatannya ;
Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari
secara seksama bukti-bukti surat maupun keterngan para saksi sebanyak 3 (tiga)
orang dan 1 (satu) orang saksi ahli, dan surat-surat bukti yang telah diajukan di
Halaman 47 dari 49 halaman, Putusan No. 87/PDT/2018/PT.BDG.
depan persidangan oleh Pembanding semula Penggugat sebanyak bukti P.12b,
Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa petitum-petitum yang
dimohonkan oleh Pembanding semula Penggugat dapat dikabulkan berdasarkan
fakta-fakta hukum tersebut di atas, terkecuali petitum butir 7 (tujuh), 8 (delapan)
dan petitum 10 (sepuluh) harus dinyatakan ditolak, karena tidak didukung dengan
bukti-bukti outehtik, sedangkan petitum 5 (lima) dan 6 (enam) tentang ganti rugi
dan dwangsom harus diperbaiki karena permohonan tersebut terlalu besar
menurut Majelis Hakim tingkat banding yang patut dan adil menurut hukum untuk
ganti rugi sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan untuk
dwangsom sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari, apabila
lalai dalam melaksanakan isi putusan ini, terhitung sejak putusan dalam perkara
ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan dilaksanakan dengan sepenuhnya ;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa Pembandding
semula Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga
oleh karena itu, maka putusan Pengadilan Negeri Bandung
No.62/Pdt.G/2017/PN.Bdg tertanggal 9 Nopember 2017 yang dimohonkan
banding tersebut tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena itu harus dibatalkan
dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar
putusan dibawah ini ;
Menimbang, bahwa oleh karena para Terbanding semula para Tergugat
berada di pihak yang kalah dalam perkara ini, maka kepada mereka harus
dibebankan untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan ini ;
Memperhatikan Pasal-pasal dari undang-undang dan ketentuan hukum
lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;
M E N G A D I L I :
1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat
tersebut ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 9 Nopember
2017 Nomor 62/Pdt.G/2017/PN.Bdg yang dimohonkan banding tersebu
MENGADILI SENDIRI
Dalam Eksepsi
- Menolak Eksepsi para Terbanding semula para Tergugat seluruhnya;
Dalam Pokok Perkara
1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian ;
Halaman 48 dari 49 halaman, Putusan No. 87/PDT/2018/PT.BDG.
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan
hukum yang merugikan Penggugat.;
3. Menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W11.01336913.AH.05
.01 Tahun 2014 dengan Pemberi Fidusia : Royke Erick dan Penerima
Fidusia : PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia dengan Obyek Jaminan
Fidusia :
Kategori Objek : Obyek Berserial Nomor (Kendaraan Roda Empat)
Merk : Toyota
Tipe : New Avanza Veloz 1.5 A/T
No. Rangka : MHKM1CB4JDK025807
No. Mesin : DDX7631
Bukti Objek : BPKB Nomor K-06349127, tertanggal 2-10-2013
Nilai Obyek : IDR 150.000.000.000 (Seratus lima puluh juta
rupiah)
tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
4. Menghukum Tergugat II untuk mengembalikan obyek sengketa BPKB
mobil Penggugat aquo ;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi secara tanggung
renteng kepada Penggugat tunai dan sekaligus sebesar = Rp 120
.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah).;
6. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom)
sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) untuk setiap hari apabila lalai
dalam melaksanakan isi putusan ini, terhitung sejak putusan dalam
perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan dilaksanakan
dengan sepenuhnya.-
7. Membebani para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul
dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat
banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
8. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat selain dan
selebihnya;
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Bandung pada hari: Kamis, tanggal 22 Maret 2018, oleh kami:
DALIZATULO ZEGA, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis,FIRZAL ARZY,SH.,MH,
dan H.IMAM SU’UDI,Sh.,MH.., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat
Halaman 49 dari 49 halaman, Putusan No. 87/PDT/2018/PT.BDG.
Nomor 87/PEN/PDT/2018/PT.BDG, Tanggal 23 Februari 2018, dan putusan
tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini: Selasa,
tanggal 27 Maret 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-
Hakim Anggota dan dihadiri oleh SUGENG TARSONO.S, S.H., MH, sebagai
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua
belah pihak yang berperkara;
HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,
ttd, ttd,
1. FIRZAL ARZY, SH.,MH.. DALIZATULO ZEGA, SH.,MH.,
ttd,
2. H. IMAM SU’UDI, SH.,MH.
PANITERA PENGGANTI,
ttd,
SUGENG TARSONO,S. S.H., MH.
Perincian Biaya Perkara :
- Redaksi Putusan ………………… Rp. 5.000,-
- Materai Putusan ………………… Rp. 6.000,-
- Pemberkasan/Penjilidan …………Rp. 139.000,-
---------------------------------------------------------
J U M L A H ……………………… Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah).