PERATURANMENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28/PERMEN-KP/2014TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANANNOMOR 17/PERMEN-KP/2013 TENTANG PERIZINAN REKLAMASI DI

WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECILDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 dan Pasal 28

Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentangReklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, telahditetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor17/PERMEN-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi di WilayahPesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

b. bahwa dalam Peraturan Menteri Kelautan dan PerikananNomor 17/PERMEN-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi diWilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil masih terdapatkekurangan dan belum dapat menampung perkembangankebutuhan masyarakat mengenai aturan perizinan reklamasidi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sehingga perludilakukan penyempurnaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan PeraturanMenteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan AtasPeraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor17/PERMEN-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi di WilayahPesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir denganUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang PengelolaanWilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739),sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5490);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungandan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Peraturan...

-2-

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangPembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan DaerahKabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentangPemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 109, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5154);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang MitigasiBencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 101,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5151);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang IzinLingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5285);

8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentangPembentukan dan Organisasi Kementerian Negara,sebagaimana telah diubah, terakhir dengan PeraturanPresiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 24);

9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentangKedudukan, Tugas, dan Fungsi, Kementerian Negara sertaSusunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I KementerianNegara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhirdengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);

10. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasidi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2012 Nomor 141);

11. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009, sebagaimanatelah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 54/P Tahun2014;

12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan NomorPER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata KerjaKementerian Kelautan dan Perikanan;

13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor17/PERMEN-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi di WilayahPesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

MEMUTUSKAN:Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DANPERIKANAN NOMOR 17/PERMEN-KP/2013 TENTANGPERIZINAN REKLAMASI DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL.

Pasal IBeberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor17/PERMEN-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir danPulau-Pulau Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 900)diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan .

-3-

1. Ketentuan Pasal 6 ditambahkan 1 (satu) huruf, sehingga Pasal 6 berbunyi:Pasal 6

Gubernur berwenang menerbitkan Izin Lokasi Reklamasi dan IzinPelaksanaan Reklamasi pada:a. wilayah lintas kabupaten/kota;b. perairan laut di luar kewenangan kabupaten/kota sampai dengan

paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah lautlepas dan/atau ke arah perairan kepulauan; dan

c. kegiatan reklamasi di pelabuhan perikanan yang dikelola olehpemerintah provinsi.

2. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf a dan ayat (5) huruf b diubah, sehinggaPasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8(1) Izin Lokasi Reklamasi dengan luasan di atas 25 (dua puluh lima)

hektar harus mendapatkan rekomendasi dari Menteri.(2) Izin Pelaksanaan Reklamasi dengan luasan di atas 500 (lima ratus)

hektar harus mendapatkan rekomendasi dari Menteri.(3) Rekomendasi Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

diterbitkan dengan mempertimbangkan:a. kesesuaian lokasi dengan RZWP-3-K dan/atau RTRW provinsi,

kabupaten/kota;b. kondisi ekosistem pesisir;c. akses publik; dand. keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat.

(4) Rekomendasi Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2),diterbitkan dengan mempertimbangkan:a. kajian dampak lingkungan sesuai Amdal;b. kondisi ekosistem pesisir;c. akses publik;d. penataan ruang kawasan reklamasi; dane. keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat.

(5) Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diajukan oleh gubernur atau bupati/walikota kepada Menteri disertaidengan persyaratan:a. surat keterangan lokasi reklamasi dan lokasi sumber

material dari gubernur, bupati/walikota;b. peta lokasi reklamasi dengan skala 1 : 1.000 dan lokasi sumber

material dengan skala 1 : 10.000 dengan sistem koordinat lintang(longitude) dan bujur (latitude) pada lembar peta; dan

c. proposal perencanaan reklamasi.(6) Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diajukan oleh gubernur atau bupati/walikota kepada Menteri disertaidengan persyaratan:a. surat keterangan lokasi reklamasi dan lokasi sumber material

dari gubernur, bupati/walikota;b. rencana .

-4-

b. rencana induk;c. studi kelayakan; dand. rancangan detail.

(7) Menteri memberikan rekomendasi dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerjaterhitung sejak diterimanya permohonan rekomendasi secara lengkap.

(8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2)merupakan persyaratan bagi gubernur atau bupati/walikota untukmenerbitkan Izin Lokasi Reklamasi dan Izin Pelaksanaan Reklamasi.

(9) Ketentuan tentang penyusunan proposal perencanaan reklamasisebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c ditetapkan lebih lanjutdengan Keputusan Direktur Jenderal.

3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:Pasal 11

(1) Pemerintah, pemerintah daerah, dan setiap orang untuk memiliki IzinLokasi Reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)huruf a, harus mengajukan permohonan kepada Menteri disertaidengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.

(2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:a. Pemerintah dan pemerintah daerah berupa surat keterangan

penanggung jawab kegiatan;b. orang perseorangan berupa:

1. surat keterangan penanggung jawab kegiatan untuk badanusaha;

2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) perseorangan ataupenangggung jawab kegiatan; dan

3. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perseorangan ataubadan usaha.

c. badan hukum berupa:1. surat keterangan penanggung jawab kegiatan;2. fotokopi akte pendirian perusahaan dengan menunjukkan

aslinya;3. fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan;4. fotokopi NPWP; dan5. surat keterangan domisili usaha.

(3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:a. bukti kesesuaian lokasi reklamasi dengan RZWP-3-K dan/atau

RTRW dari instansi yang berwenang;b. peta lokasi reklamasi dengan skala 1 : 1.000 dengan sistem

koordinat lintang (longitude) dan bujur (latitude) pada lembar peta;c. peta lokasi sumber material reklamasi dengan skala 1 : 10.000

dengan sistem koordinat lintang (longitude) dan bujur (latitude)pada lembar peta;

d. proposal reklamasi;

e. Rekomendasi.

-5-

e. Rekomendasi Gubernur apabila meliputi wilayah lintaskabupaten/kota yang berisikan pertimbangan kesesuaian lokasidengan RZWP-3-K dan/atau RTRW provinsi, kabupaten/kota,kondisi ekosistem pesisir, akses publik, serta keberlanjutankehidupan dan penghidupan masyarakat setelah dikoordinasikandengan bupati/wali kota; dan

f. Rekomendasi bupati dan/atau wali kota pada wilayahkabupaten/kota yang berisikan pertimbangan kesesuaian lokasidengan RZWP-3-K atau RTRW provinsi, kabupaten/kota, kondisiekosistem pesisir, akses publik, serta keberlanjutan kehidupan danpenghidupan masyarakat setelah dikoordinasikan dengan gubernur.

4. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) dihapus dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 13berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11,

dilakukan pemeriksaan lapangan guna memverifikasi kebenarandokumen yang diajukan.

(2) Dihapus.(3) Menteri menerbitkan persetujuan atau penolakan Izin Lokasi

Reklamasi paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanyapermohonan secara lengkap.

(4) Bentuk dan format Izin Lokasi Reklamasi sebagaimana dimaksudpada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

5. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:Pasal 14

(1) Pemerintah, pemerintah daerah, dan setiap orang untuk memiliki IzinPelaksanaan Reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)huruf b, harus mengajukan permohonan kepada Menteri disertaidengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.

(2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:a. Pemerintah dan pemerintah daerah berupa surat keterangan

penanggung jawab kegiatan.b. orang perseorangan berupa:

1. surat keterangan penanggung jawab kegiatan;2. fotokopi KTP; dan3. fotokopi NPWP.

c. badan hukum berupa:1. surat keterangan penanggung jawab kegiatan;2. fotokopi akte pendirian perusahaan dengan menunjukkan

aslinya;3. fotokopi SIUP; dan4. fotokopi NPWP.

(3) Persyaratan .

-6-

(3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:a. fotokopi Izin Lokasi Reklamasi;b. fotokopi Izin Lingkungan untuk lokasi pelaksanaan reklamasi yang

dikeluarkan oleh lembaga/instansi yang berwenang;c. rencana induk lokasi reklamasi yang mencantumkan alokasi

sempadan pantai sesuai dengan peraturan perundang-undangan;d. studi kelayakan;e. dokumen rancangan detail reklamasi yang dilengkapi dengan

perhitungan dan gambar konstruksi, dan gambar rencanainfrastruktur;

f. metode pelaksanaan dan jadwal pelaksanaan reklamasi;g. bukti kepemilikan dan/atau penguasaan lahan apabila lokasi

reklamasi berhimpitan dengan daratan;h. surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga dan menjamin

keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat;i. surat perjanjian antara Pemohon dan Pihak Pemasok Material yang

dilegalisir oleh Notaris dilengkapi fotokopi Surat Izin PertambanganDaerah dan fotokopi Izin Lingkungan untuk lokasi sumber materialyang dikeluarkan oleh lembaga/instansi yang berwenang;

j. Rekomendasi Gubernur apabila meliputi wilayah lintaskabupaten/kota yang berisikan pertimbangan kesesuaian lokasidengan RZWP-3-K dan/atau RTRW provinsi, kabupaten/kota,kondisi ekosistem pesisir, akses publik, serta keberlanjutankehidupan dan penghidupan masyarakat setelah dikoordinasikandengan bupati/wali kota; dan

k. Rekomendasi bupati dan/atau wali kota pada wilayahkabupaten/kota yang berisikan pertimbangan kesesuaian lokasidengan RZWP-3-K atau RTRW provinsi, kabupaten/kota, kondisiekosistem pesisir, akses publik, serta keberlanjutan kehidupan danpenghidupan masyarakat setelah dikoordinasikan dengangubernur.

(4) Ketentuan tentang penyusunan rencana induk, studi kelayakan danrancangan detail reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf c, huruf d, dan huruf e ditetapkan lebih lanjut denganKeputusan Direktur Jenderal.

6. Pasal 15 ayat (2) dihapus dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyisebagai berikut:

Pasal 15(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14,

dilakukan pemeriksaan lapangan untuk memverifikasi kebenarandokumen yang diajukan.

(2) Dihapus.(3) Menteri menerbitkan persetujuan atau penolakan Izin Pelaksanaan

Reklamasi paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejakditerimanya permohonan secara lengkap.

(4) Bentuk dan format Izin Pelaksanaan Reklamasi sebagaimanadimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

7. ketentuan...

-7-

7. Ketentuan Pasal 33 ayat (5) diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagaiberikut:

Pasal 33(1) Pemegang izin pelaksanaan reklamasi wajib memberikan kompensasi

bagi masyarakat yang terkena dampak kegiatan reklamasi.(2) Kompensasi diberikan dalam bentuk:

a. ganti kerugian dalam bentuk uang tunai; dan/ataub. perbaikan lingkungan.

(3) Ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf adiberikan kepada masyarakat yang kehilangan:a. tanah dan bangunan dan tidak bersedia untuk direlokasi; dan/ataub. mata pencaharian selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34

ayat (1) yang berada di lokasi reklamasi.(4) Perbaikan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,

dilakukan untuk ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil yang rusakberdasarkan hasil kajian lingkungan.

(5) Perbaikan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukanmelalui rehabilitasi ekosistem di lokasi reklamasi atau di lokasi lainyang ditetapkan bupati/walikota.

Pasal IIPeraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PeraturanMenteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakartapada tanggal 7 Juli 2014MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANANREPUBLIK INDONESIA,ttd.SHARIF C. SUTARDJO

Diundangkan di Jakartapada tanggal 19 Agustus 2014MENTERI HUKUM DAN HAMREPUBLIK INDONESIAttd.

AMIR SYAMSUDINBERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1160