28 Sua ra Pem ba ru an Jumat, 17 Februari 2017

[JAKARTA] Pemungutan suara Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017 diwarnai beragam protes dari masyarakat yang mera-sa diabaikan hak suaranya, terkait berbagai peraturan teknis administrasi yang di-te tapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

B a d a n P e n g a w a s P e m i l i h a n U m u m (Bawaslu) DKI memiliki sejumlah catatan yang ha-rus diperbaiki KPU DKI agar hal serupa tidak terjadi kembali pada putaran ke-dua.

Anggota Komisioner Divisi Hukum Penindakan dan Pelanggaran Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Muhammad Jufri, mengata-kan, pelaksanaan pemu-ngutan suara kemarin masih banyak warga yang tidak bisa menggunakan hak pi-lihnya karena masalah ad-ministrasi.

"Banyak warga tidak masuk DPT, dia membawa Suket (Surat Keterangan), KTP, dan KK tetapi saat datang ke TPS baru bisa m e n g g u n a k a n p u k u l 12.00-13.00, banyak war-ga menumpuk sehingga kekurangan kertas suara," ujar Jufri, Kamis (16/2) si-ang.

Ia juga mengungkap-kan, catatan evaluasi utama untuk KPU DKI Jakarta adalah petugas KPPS hanya menyiapkan blangko Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dalam jumlah 20-30 saja, padahal masyarakat yang akan menggunakan jumlah-nya mencapai di atas 50 hingga ratusan.

"Makanya kita beri ma-sukan ke KPU, warga yang di DPTb bisa dimasukkan ke dalam DPT yang sudah dimuktakirkan saat putaran kedua, sehingga kertas sua-ra bisa bertambah dan disi-a p k a n s e j a k a w a l . Percetakan kertas suara itu hanya berdasarkan DPT dan ditambah cadangan 2,5%," lanjutnya.

Disebutkan, surat suara cadangan itu sebenarnya di-peruntukkan untuk warga yang mengganti kertas sua-ranya rusak atau salah men-coblos, namun pada reali-tasnya justru dipergunakan untuk pemilih cadangan ka-rena DPT yang tidak sem-purna.

"Petugas KPPS tidak mengerti sepenuhnya atur-an memilih, warga yang ter-

daftar dalam DPT, tapi ti-dak membawa surat C-6, petugas TPS hanya mem-perbolehkan memilih pada pukul 12.00, padahal seha-rusnya boleh dari pukul 07.00," ungkap Jupri.

Disebutkan, hal inilah yang membuat warga yang terdaftar dalam DPT, tapi tak membawa surat un-dangan C-6 beririsan de-ngan warga yang memang tidak terdaftar dalam DPT dan memang hendak meng-gunakan DPTb.

"Kertas C-6 itu hanya surat pemberitahuan datang ke TPS bukan untuk syarat memilih. Dasar memilih itu yang paling utama terdaftar dalam DPT, atau jika belum e-KTP karena blangko ha-bis tapi sudah membawa Suket Dukcapil asli dan KK asli, serta terdaftar di DPT itu bisa mencoblos sejak TPS dibuka," tambahnya.

Sebagai contoh, Jufri melihat sebuah TPS di Tebet Jakarta Selatan jum-lah DPTnya lebih dari 300, padahal kertas suara yang ada hanya 140-an, dan baru melapor ke KPU tingkat kota untuk menambah ker-tas suara menjelang pukul 13.00 WIB.

"Kami akan mengum-pulkan hasil pengawasan, ada rekomendasi ke KPU, akan diberikan sanksi bagi petugas KPPS yang berki-nerja buruk, sanksinya dari yang paling ringan hingga berat. Bergantung apakah ada kesengajaan dari petu-gas KPPS menghilangkan hak suara masyarakat de-ngan sengaja atau karena ada keteledoran administra-si," tutupnya.

AkumulasiDi tempat terpisah,

KPU DKI akan mengguna-kan DPT saat ini yang ke-

mudian akan diakumulasi-kan dengan DPT Baru (DPTB) yang didata di TPS kemarin untuk data pemilih pada putaran kedua yang akan berlangsung 19 April nanti.

K o m i s i o n e r K P U Provinsi DKI Jakarta Betty Epsilon Idroos mengatakan, DPT pada putaran kedua nanti adalah DPT yang ada saat ini ditambah dengan DPT Baru atau DPTB. DPTB didapatkan saat di TPS di mana warga yang tak terdaftar di DPT kemu-dian mengisi DPTB.

Untuk itu, KPU juga meminta warga proaktif mengecek Nomor Identitas Kependudukan (NIK) dan juga nama mereka di kelu-rahan atau melalui website KPU apakah mereka terdaf-tar atau tidak.

"Tidak ada pemutakiran data. Daftar pemilih yang kami gunakan adalah DPT yang ada saat ini ditambah dengan DPTB yang kema-rin diisi warga di TPS. Juga warga yang memiliki Surat K e t e r a n g a n d a r i D i s d u k p e n c a p i l D K I Jakarta. Semua akan kami akumulasikan untuk menja-di data pemilih di putaran kedua," ujar Betty kepada SP, Kamis (16/2).

Usai rekapitulasi yang kemudian dilakukan pene-tapan oleh KPU DKI Jakarta, maka KPU akan m e n u n g g u p u t u s a n Mahkamah Konst i tus i (MK) apakah ada protes atau tidak. Jika semua ber-jalan lancar dan tidak ada permasalahan maka tahap-an pemilu bisa berlanjut ke tahapan berikutnya.

KPU DKI Jakarta juga tetap akan menggelar pena-jaman visi misi dalam kam-panye selama delapan hari. KPU juga tetap akan meng-

adakan debat kandidat bagi pasangan calon yang lolos ke putaran kedua.

PelanggaranDi tempat terpisah,

Badan Advokasi Hukum (Bahu) Partai Nasdem me-nemukan adanya pelang-garan serius berupa pe-langgaran hak konstitusio-nal di dalam Pilgub DKI Jakarta.

Ketua Umum Bahu Partai Nasdem, Taufik Basari, menjelaskan, pihak-nya, menemukan banyak pola kecurangan, di antara-nya berupa banyaknya war-ga yang tidak terdaftar di DPT. Padahal pada pemilu sebelumnya sudah terdaftar dan ikut serta.

Menurut Taufik, seha-rusnya, masyarakat tersebut dapat menggunakan suara apabila telah memenuhi syarat membawa e-KTP atau surat keterangan dari Dinas Catatan Sipil serta membawa KK.

"Tapi akhirnya mereka

tetap tidak dapat menggu-nakan hak pilih dalam Pilkada DKI," kata pria yang akrab disapa Tobas itu dalam jumpa pers di DPP Partai Nasdem, Jakarta, Kamis (16/2).

Tobas juga membeber-kan terkait petugas KPPS yang dinilainya kurang pro-fesional, sehingga terkesan dengan sengaja berbelit-be-lit kepada pemilih yang hendak memilih.

"Kami memandang bah-wa penghilang hak konsti-tusional warga negara tidak dapat dibiarkan. Bawaslu Provinsi harus menindakla-juti laporan kami dengan melakukan penyelidikan," ucapnya.

Dirinya memastikan, hingga saat ini masih terus menunggu laporan dari ma-syarakat yang kehilangan hak konstitusionalnya. Namun, dari data dimiliki baru 30 laporan lebih yang diterima.

"Kami minta Bawaslu provinsi dan Bawaslu DKI Jakarta menjelaskan hal ter-sebut. Ke depannya, kami berharap ada perbaikan DPT untuk putaran kedua," ujar Tobas.

Politisi muda Nasdem itu memastikan, pihaknya tidak berbicara atau terkait pencoblosan ulang. Tapi, diharapkan para pemilih yang hilang hak konstitusi-nya pada putaran pertama, dapat menggunakan hak di putaran kedua.

"Kita tidak minta pemu-ngutan ulang. Tidak ada ka-itan dengan suara. Tapi le-bih ke depan, harus bisa memilih," kata Tobas.

Cukup MasifAnggota Divisi Hukum

Panwas Kota Jakarta Utara, Benny Sabdo menemukan cukup masif pemilih yang tidak dapat mencoblos di wilayah Jakarta Utara. “Misalnya di wilayah Kecamatan Penjaringan, P a d e m a n g a n , K e l a p a Gading dan Cilincing,” ujar Benny di Kantor Panwas Kota Jakarta Utara, Jalan Deli Koja, Kamis (16/2).

Benny memaparkan, berdasarkan investigasi Panwas Jakarta Utara dite-mukan data sebagai berikut; Kelurahan Kelapa Gading Barat di TPS 42 (15 pemi-lih), TPS 47 (57 pemilih), TPS 48 (50 pemilih) dan TPS 49 (39 pemilih) . Kelurahan Ancol di TPS 16 (17 pemilih). Kelurahan Sukapura hampir merata ada sebanyak 75 TPS, mi-salnya TPS 60 (5 pemilih), TPS 61 (10 pemilih) dan TPS 62 (8 pemilih). Dan, Kelurahan Penjaringan di TPS 27 (7 pemilih), TPS 17 (5 pemilih) dan TPS 127 (52 pemilih).

Menurut Benny, kasus ini sudah dijadikan temuan dan sedang diproses secara maraton di Panwas Kota Jakarta Utara.

“Hingga malam ini kami masih memproses kasus ini. Panwas juga membuka Posko Pengaduan bagi pe-milih yang tidak dapat me-milih di seluruh Kantor Panwas Kecamatan, yaitu k a n t o r K e c a m a t a n Penjaringan, Pademangan, Kelapa Gading, Tanjung Priok dan Cilincing,” jelas dia. [RIA/Y-7/C-7]

Bawaslu: Banyak Masalah Saat Pencoblosan

ANTARA/WIDODO S. JUSUF

Petugas KPPS berkostum seragam pelajar sekolah dasar memberikan pelayanan kepada warga yang menggunakan hak pilih di TPS 45 Kelurahan Kebon Pala, Jakarta, Rabu (15/2). Petugas KPPS berinisiatif menggunakan kostum seragam pelajar sekolah dasar tersebut agar warga tertarik untuk mencoblos dalam Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.