Pengelolaan Daerah Perlindungan Laut

Daerah Perlindungan Laut (DPL) berbasis masyarakat adalah upaya masyarakat untuk mempertahankan dan memperbaiki kualitas ekosistem pesisir (terumbu karang) dan sekaligus mempertahankan kualitas sumberdaya lainnya yang ada di terumbu karang. Belajar dari kerusakan hutan Indonesia, maka untuk menyelamatkan kelestariannya dibuatlah hutan lindung. Demikian pula di laut, sudah saatnya dibuat ”Daerah Perlindungan Laut (DPL)” untuk menyelamatkan ekosistem terumbu karang yang masih tersisa. Ternyata hutan lindung pun masih tetap dijarah di negeri yang serakah ini. Demikian pula dengan laut, banyak DPL yang masih tetap dijarah dan terjadi kegiatan pengrusakan terhadap ekosistem terumbu karang. Karenaya, terbukti di Indonesia ”hutan adat” jauh lebih terjaga kelestariannya dibandingkan hutan lindung. Karena hutan adat dimiliki oleh masyarakat dan dijaga oleh masyarakat. Demikian pula dengan di laut, Daerah perlindungan Laut Berbasis Masyarakat (DPL-BM) jauh lebih banyak yang memberikan hasil sesuai dengan yang diharapkan. Pengelolaan sumberdaya kelautan berbasis masyarakat merupakan salah satu strategi pengelolaan yang dapat meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam. Selain itu strategi ini dapat membawa efek positif secara ekologi dan sosial. Pengelolaan sumberdaya alam khususnya sumberdaya kelautan berbasis komunitas lokal sangatlah tepat diterapkan, selain karena efeknya yang positif juga mengingat komunitas lokal memiliki keterikatan yang kuat dengan daerahnya sehingga pengelolaan yang dilakukan akan diusahakan demi kebaikan daerahnya dan tidak sebaliknya. Seiring trend di dunia yang sedang giat-giatnya mengupayakan penguatan institusi lokal dalam pengelolaan laut (pesisir).

Laut tidak semata merupakan sebuah sistem ekologi, tetapi juga sistem sosial. Karena itu, pengembangan kelautan dengan memperhatikan sistem ekologi-sosial mereka yang khas menjadi penting. Kuatnya institusi lokal di pesisir merupakan pilar bangsa bahari. Bila mereka berdaya, aturan lokal mereka bisa melengkapi kekuatan hukum formal, mereka bisa menjadi pengawas laut yang efektif, menjadi pengelola perikanan lokal karena didukung pengetahuan lokal (traditional ecological knowledge) serta pendorong tumbuhnya ekonomi pesisir. Pengelolaan sumberdaya kelautan berbasis Masyarakat ini bukanlah sesuatu yang baru bagi masyarakat. Sejak dahulu, komunitas lokal memiliki suatu mekanisme dan aturan yang melembaga sebagai aturan yang hidup di masyarakat dalam mengelola sumberdaya alam termasuk di dalamnya sumberdaya kelautan. Hukum tidak tertulis ini tidak saja mengatur mengenai aspek ekonomi dari pemanfaatan sumberdaya kelautan, namun juga mencakup aspek pelestarian lingkungan dan penyelesaian sengketa. Faktor utama yang menyebabkan kerusakan ekosistem terumbu karang di Indonesia karena kurangnya kepedulian masyarakat untuk menjaga dan melestarikan ekosistem ini. DPL-BM merupakan program dengan kegiatan utama memberikan wawasan kepada masyarakat dan menanamkan kepedulian untuk bersama-sama menjaga ekosistem pesisir yang ada disekitarnya yang dijadikan DPL-BM. Dengan program DPL-BM, masyarakat akan dirangsang untuk mengembangkan kearifan lokal, peningkatan rasa memiliki terhadap ekosistem terumbu karang sehingga akan berkembangnya metode penangkapan yang ramah lingkungan dan lestari. Selain itu, akan berkembang pula mata pencaharian alternatif selain penangkapan seiring berkembangnya wawasan masyarakat pesisir. DPL-BM merupakan program konservasi laut yang berdasarkan aspirasi masyarakat, dilaksanakan oleh masyarakat dan untuk kesejahteraan masyarakat. Program ini melibatkan masyarakat sekitar sebagai pengawas yang akan terus menjalankan program dalam menjaga kelestarian ekosistem terumbu karang. Pakar terumbu karang asal Amerika Serikat (AS), Dr Knowlton mengatakan bahwa salah satu cara melestarikan terumbu karang yang patut dipertimbangkan ialah membuat sebanyak-banyaknya Daerah Perlindungan Laut (Marine Protected Area) seperti Taman Nasional Laut, Cagar Alam Laut, dan Suaka Margasatwa Laut. Sebab, terumbu karang merupakan biota yang dapat memperbaiki dirinya sendiri setelah kerusakan, namun perlu didukung dengan strategi pemulihannya (Republika, 13 Mei 2009). Sudah saatnya proyek pembangunan kelautan bukan hanya milik pemerintah daerah dan pemborong proyek tapi juga melibatkan peran serta masyarakat sehingga masyarakat punya rasa memiliki terhadap proyek yang dilakukan. Pelibatan itu seharusnya dimulai dari tahap awal hingga akhir kegiatan, dan ini tergambar dalam pengembangan konservasi laut berbasis masyarakat (DPL-BM). Jika kita beraksi sekarang, masih banyak tempat di mana terumbu karang masih bagus dan ikan-ikan melimpah dapat diselamatkan. Cerita sukses tentang konservasi terumbu karang memang masih sedikit, tetapi ada! Dan ini adalah saatnya untuk memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada mayarakat untuk menjaga lingkungan disekitarnya dengan pihak pemerintah

daerah, akademisi dan LSM yang benar-benar peduli terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat dapat membantu dalam membina penguatan kelembagaan masyarakat dalam membentuk DPL-BM. Mengapa Perlu DPL · Meningkatnya aktivitas pembangunan yang berdampak pada peningkatan aktivitas

pemanfaatan sumberdaya alam, pencemaran lingkungan, dan degradasi lingkungan. · Makin sulitnya menangkap ikan bagi nelayan. Keuntungan; · Terjaminnya kelestarian ekosistem laut untuk menopang kehidupan masyarakat yang

tergantung pada sumberdaya yang ada · Perlindungan terhadap keanekaragaman hayati laut · Pemanfaatan sumberdaya laut yang berkelanjutan · Pengelolaan sumberdaya laut dalam skala lokal secara efektif · Pengaturan aktivitas masyarakat dalam kawasan pengelolaan Tujuan DPL, memelihara fungsi ekologis dengan melindungi habitat tempat hidup, bertelur, dan memijah biota-biota laut, dan Memelihara fungsi ekonomis kawasan pesisir bagi masyarakat, sehingga terjadi keberlanjutan dan produksi perikanan yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan baik dari hasil produksi perikanan maupun dari sektor pariwisata bahari Biaya yang dibutuhkan dalam kegiatan ini, bervariasi sesuai dengan kebutuhan dalam pengelolaan. Perawatan dilakukan dengan cara monitoring dalam pengelolaan dan membutuhkan keahlian khusus. Terutama dalam perbaikan lahan yang rusak dan butuh pemulihan. Persyaratan Penentuan Lokasi DPL · Kondisi karang baik dengan tutupan karang hidup cukup tinggi (lebih besar dari 50%) · Kelimpahan dan keanekaragaman ikan karang cukup tinggi · Mewakili kawasan terumbu karang yang ada di lokasi · Lokasi jauh dari potensi pencemaran · Lokasi bukan merupakan daerah utama penangkapan ikan · Lokasi berada dalam jangkauan pengamatan masyarakat