Upload
deky
View
222
Download
3
Embed Size (px)
DESCRIPTION
pdtt
Citation preview
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
P U T U S A N
Nomor 22 /Pdt.G/2014/PN Atb
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Klas IB Atambua yang memeriksa dan memutus perkara perdata
pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:
STEFANUS ATOK BAU: bertempat tinggal di Km 16 Jurusan Atambua- Kupang,
Desa Bakustumala, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu ,
dalam hal ini memberikan kuasa kepada MARTINUS SOBE ANIN,
S.H., Advokat Pengacara, beralamat di Jalan Meo Lau Soberu,
Sesekoe, Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten
Belu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2014,
selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
Lawan
1 CRISTIAN APUGI, bertempat tinggal di Kelurahan Sikumana, Kecamatan
Maulafa, Kodya Kupang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2 LEONETO MARTINS, bertempat tinggal di Kelurahan Nuelbaki, Kecamatan
Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3 MARIONO, bertempat tinggal di Kelurahan Camplong I, Kecamatan Fatuleu,
Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;
4 STEFANUS D. NAHAK, bertempat tinggal di Kelurahan Oesapa, Kecamatan
Kelapa Lima, Kodya Kupang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;
Halaman 1 dari 89 hal.Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2014/PN .Atb
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
5 LONGGINUS LELO, bertempat tinggal di Km 17 jurusan Kupang-Atambua, Desa
Bakustulama, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, selanjutnya disebut
sebagai Tergugat V;
6 JEREMIAS POLIM, bertempat tinggal di RT 018/RW007 Kelurahan Oesao,
Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat VI;
7 CARLOS DA RICARDO, bertempat tinggal di Kelurahan Nuelbaki, Kecamatan
Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII;
8 AGUSTINUS BERE, bertempat tinggal di Kelurahan Naikoten 2, Kecamatan Kota
Raja, Kodya Kupang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VIII;
9 LUDOVIKUS MANEK, bertempat tinggal di Oetfo Cabang Manumean Desa
Naekasa, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat IX;
10 GERVAS TAEK, bertempat tinggal di Halilulik Desa Naitimu, Kecamatan Tasifeto
Barat, Kabupaten Belu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat X;
11 YOSEF L. NESI, bertempat tinggal di Kelurahan Noelbaki, Kecamatan Kupang
Tengah, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XI;
12 VITALIS MAUK, bertempat tinggal di Bua Oan, Desa Bakus Tulama Kecamatan
Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XII;
13 PAULUS HALE, bertempat tinggal di Pasar Baru Halilulik, Desa Naitimu,
Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat
XIII;
14 AMOS LUKAS DJAJO, bertempat tinggal di Kelurahan Tenukiik, Kecamatan
Kota Atambua, Kabupaten Belu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XIV;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
15 PETRUS TAEK, bertempat tinggal di Nanaenoe, Kecamatan Nanaet Dubesi,
Kabupaten Belu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XV;
16 SIPRI MORUK, bertempat tinggal di Nanaerai Desa Naitimu, Kecamatan Tasifeto
Barat, Kabupaten Belu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XVI;
17 YAKOBUS NAHAK, bertempat tinggal di Motabuik, Kelurahan Fatukbot,
Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat
XVII;
Untuk Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V, Tergugat XI dalam hal ini memberikan
kuasa insidentil kepada Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VII berdasarkan surat kuasa
insidentil tertanggal 01 Oktober 2014 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IB
Atambua dibawah register nomor 47/S.KK/HT/10.01/2014/PNAtb tanggal 09 Oktober 2014
dan selanjutnya disebut sebagai kuasa tergugat I, Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat XI;
Untuk Tergugat VI, Tergugat IX, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, dan
Tergugat XVII dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada Tergugat VIII dan Tergugat
X, berdasarkan surat kuasa insidentil tertanggal 13 November 2014 yang terdaftar
dikepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IB Atambua dibawah register nomor 58/S.KK/
HT/10.01/2014/PNAtb tanggal 13 November 2014 yang untuk selanjutnya disebut sebagai
kuasa Tergugat VI, Tergugat IX, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat IV dan Tergugat XVII;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
TENTANG DUDUK PERKARA
Halaman 3 dari 89 hal.Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2014/PN .Atb
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 05 September 2014 yang
diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IB Atambua pada tanggal 09
September 2014 dalam Register Nomor 22/Pdt.G/2014/PN Atb, telah mengajukan gugatan
sebagai berikut:
1 Bahwa pada tahun 1975 dan 1976 telah terjadi pergolakan Timor – Timur, dimana
Pemerintah Negara Republik Indonesia melalui anggota TNI dan POLRI yang juga didukung
oleh seluruh Masyarakat Kabupaten Belu Propinsi Nusa Tenggara Timur telah berhasil
mempertahankan wilayah Timor – Timur, dan kemudian Negara dan Pemerintah RI telah
menetapkannya sebagai Propinsi yang ke -27 dalam wilayah NKRI.
2 Bahwa pada tahun 1975 dan 1976 Penggugat telah dewasa dan tinggal di daerah
Perbatasan dengan wilayah Timor – Timur, dimana wilayah di sekitar tempat tinggal
Penggugat telah dijadikan sebagai basis pertahanan. Kemudian atas permintaan Danyon
TNI Yonif 743 yang bertugas di wilayah perbatasan Nanaenoe, maka Penggugat yang waktu
itu telah dewasa merasa terpanggil dan berkewajiban sebagai anak bangsa untuk terlibat
sebagai Tenaga Bantuan Operasional (TBO). Pada waktu itu Penggugat sebagai anggota TBO
bersama teman – teman yang bernama SIPRI FAHIK OTE, PETRUS MAUK, YONATAS
MAU, RAIMUNDUS KEHI, PETRUS KALA) bergabung dalam Kompi 3 peleton 1 dengan
tugas mengangkut peralatan persenjataan seperti peluru atau amunisi dan mengakut persedian
makanan dari wilayah Kabupaten Belu menuju ke wilyah Timor – Timur yakni Dakolo dan
Fatumea (sekarang termasuk wilayah Negara Timor Leste). Selain itu Penggugat dan teman –
teman membantu anggota TNI Yonif 743 dalam usaha mendirikan tenda – tenda darurat bagi
Pasukan TNI dan ataupun pos - pos keamanan diwilayah Nanaenoe (sekarang termasuk
Wilayah Desa Dubesi, Kec. Nanaet Duabesi, Kab. Belu).
3 Bahwa disamping Penggugat telah melaksanakan tugas – tugas sebagai anggota TBO
pada masa operasi militer tahun 1975 dan 1976 kemudian pada tahun 1977 hingga tahun
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id1978, Penggugat mendapat perintah dari Kepala Dusun Wedare bernama YAKOBUS LUAN,
untuk bergabung bersama Anggota TNI Yonif 743 yang dipimpin oleh anggota TNI bernama
HENDRIK RIHI dan SUWANDI dalam rangka melakukan tugas pengamanan di pos
keamanan Kakeuhun Tolu dan di Pos Keamanan Besakhun yang terletak di wilayah perbatasan
antara Kabupaten Belu dengan Timor –Timur.
4 Bahwa atas jasa – jasa Penggugat dan teman – teman yang tergabung dalam barisan
TBO yang membantu pasukan TNI Yonif 743 dalam operasi Militer tahun 1975 dan 1976
sebagaimana dalil dalam posita point 2 dan 3 tersebut, maka sesuai dengan Undang – Undang
yang khusus mengatur tentang Veteran, penggugat dan teman – teman berhak mendapat
penghargaan dari Negara sebagai anggota Veteran Pembela Seroja. Kemudian pada tanggal 30
April 2002 Penggugat secara sah terdaftar sebagai Calon Veteran dengan nomor pendaftaran:
IX/01- K - I /085/IV/2002. Dan pada tahun 2003 penggugat menerima tanda Gelar dan
Kehormatan dari Negara melalui Kementrian Pertahanan RI.dengan Surat Keputusan nomor:
SKEP/1653/XII/2003 tertanggal 5 Desember 2003. Setelah Penggugat menerima SKEP
tersebut maka pada tahun 2008 Penggugat telah diusulkan oleh Kepala Kaminvet NTT yang
waktu itu dijabat oleh Tergugat IV untuk mendapatkan Tunjangan Veteran berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 1985. Akhirnya pada tahun 2009 Penggugat
mendapatkan SK. Tunjangan Veteran.
5 Bahwa berdasarkan posita gugatan point 1 hingga 4 tersebut, dapat membuktikan
bahwa legalitas Penggugat sebagai Anggota TBO Veteran Pembela Seroja adalah sah
menurut hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah khususnya Undang –
Undang Nomor 7 tahun 1967 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 15 tahun
2012 tentang Veteran dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga LVRI.
Halaman 5 dari 89 hal.Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2014/PN .Atb
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id6 Bahwa dalam bulan Oktober hingga Desember tahun 2013, sesama anggota Veteran
yakni Tergugat I s/d. Tergugat XVII yang dikoordinir oleh Tergugat I s/d. XII telah
menyebarkan isu dan tuduhan – tuduhan yang tidak benar mengenai diri penggugat dengan
cara sebagai berikut :
a Tergugat I s/d.XVII secara bersama – sama menuduh atau memberikan stigma terhadap
diri Penggugat dengan sebutan VETERAN PALSU, VETERAN ASPAL dan VETERAN
GADUNGAN;
b Tergugat I s/d. XVII secara bersama – sama memberikan informasi yang tidak benar
tentang umur atau usia Penggugat dengan mengatakan bahwa pada tahun 1975, Penggugat baru
berusia 10 (sepuluh) tahun. Padahal pada tahun 1975 penggugat sudah dewasa karena telah
berumur 21 tahun sesuai surat Babtis yang dikutip dari Buku Permandian Paroki Hati Kudus
Yesus di Laktutus.
c Tergugat I s/d.Tergugat XII telah membentuk tim ilegal dalam organisasi LVRI, yang
menamakan dirinya TIM 10 Veteran/Calon Veteran Propinsi NTT, telah bertindak secara
bersama – sama menyebarkan berita – berita bohong dan penghinaan melalui media massa
atau surat kabar dan berbagai tulisan antara lain ;
Harian Pos Kupang tanggal 30 Oktober 2013, Harian Pos Kupang tanggal 4
Nopemder 2013 dan Harian Pos Kupang tanggal 6 Nopember 2013 serta Surat
Tanggapan Tergugat I s/d. XII sebagai tim 10 Veteran tanggal 31 Juli 2014. Inti
dari semua tuduhan yang diberitakan selalu mengatakan bahwa Penggugat sebagai
Veteran yang Palsu dan Penggugat sebagai Calo Veteran dan lain sebagainya.
Kemudian Para Tergugat juga selalu menyebarkan berita bahwa Kantor Veteran
yang sementara dibangun oleh Penggugat dan sesama anggota Veteran yang terletak
di KM. 16 jurusan Atambua – Kupang adalah kantor Siluman, sehingga Penggugat
dan anggotanya harus ditangkap untuk diproses. Padahal Penggugat adalah benar -
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
benar asli TBO Veteran Pembela Seroja. Dan selama ini Penggugat dengan
dukungan sesama anggota Veteran yang ada di Kabupaten Belu dan Malaka telah
bekerja keras untuk membesarkan organisasi LVRI di Propinsi NTT dengan cara
berswadaya untuk membangun sebuah kantor sebagai tempat yang layak bagi
kelancaran semua kegiatan LVRI di Kabupaten Belu dan Kabupan Malaka.
d Pada bulan Nopember 2013 Tergugat I s/d. Tergugat XVII secara bersama – sama
melaporkan Penggugat ke Polda NTT dan ke Polres Belu dengan tuduhan Penggugat telah
melanggar Pasal 22 dan 23 Undang – Undang Nomor 15 tahun 2012 tentang Veteran. Padahal
tuduhan Para Tergugat tersebut adalah benar – benar rekayasa tanpa didasarkan pada alat bukti
yang kuat dan jelas.
7. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2013 Tergugat I s/d.XVII secara bersama – sama telah
melakukan provokasi terhadap anggota Veteran di Kabupaten Belu dan Kabupaten
Malaka dengan memobilisasi anggota Veteran untuk melakukan aksi Demo di Gedung
DPRD Kabupaten Belu. Dalam aksi demo tersebut Para Tergugat mengeluarkan
pernyataan yang bersifat memfitnah, menuduh dan menghina Penggugat dengan
berbagai kalimat yang sungguh – sungguh menyerang nama baik dan kehormatan
Penggugat sebagai seorang Anggota LVRI. Perbuatan para Tergugat yang dipimpin
oleh Anggota Tim 10 Veteran tersebut telah menimbulkan perasaan malu dan telah
menghilangkan kepercayaan di antara sesama anggota Veteran di Kabupaten Belu
dan Malaka, bahkan telah menodai nama baik Penggugat di mata organisasi LVRI.-
baik di tingkat Daerah maupun di tingkat Pusat.
8 Bahwa Tergugat I s/d. XVII secara bersama – sama telah melakukan provokasi terhadap
anggota Veteran di Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka dengan maksud agar para
anggota Veteran di Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka menolak atau tidak taat
pada kebijakan internal organisasi yang dikeluarkan oleh DPD LVRI ( MADA ) NTT.
Halaman 7 dari 89 hal.Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2014/PN .Atb
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Selain itu tindakan para Tergugat bermaksud supaya semua anggota Veteran tidak boleh
mengakui dan tidak boleh percaya akan jabatan Penggugat sebagai Koordinator Umum
LVRI untuk wilyah Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka.
Akibat dari tindakan Para Tergugat tersebut maka Penggugat telah mengalami kesulitan
di dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai Koordinator dalam rangka menggalang
persatuan di kalangan anggota Veteran di Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka. Oleh
karena itu Perbuatan Para Tergugat harus dinyatakan sebagai tindakan pemberontakan
dan Makar terhadap organisasi LVRI baik di Daerah maupun di tingkat Pusat, dan
tindakan Para Tergugat (Tergugat I s/d. XII) bertentangan dengan Anggaran Dasar
LVRI Bab II Pasal 4 dan Pasal 5.
9 Bahwa kehadiran Tergugat I s/d. XII yang bermarkas di Jalan Timor Raya KM. 18
Noelbaki – Kupang yang menamakan dirinya tim 10 Veteran /Calon Veteran Propinsi
NTT, dengan segala perbuatannya yang memprovokasi, mengadu domba sesama
anggota veteran di wilayah NTT khususnya Kabupaten Belu dan kabupaten Malaka,
secara langsung telah menghambat proses penyelesaian Gedung LVRI di KM. 16
jurusan Atambua – Kupang. Disamping itu tindakan Tergugat I s/d. XII yang
menamakan diri Tim 10 Veteran tersebut secara nyata telah mengganggu kelancaran
proses mendapatkan hak - hak atas gaji sebagai anggota veteran di PT. Taspen
Kupang dan di kanminvetcad IX/01-K-I Kupang. Mengamati tindakan brutal dan
semua trik dan cara dari para tergugat khususnya Tergugat I s/d. XII tersebut, maka oleh
Pimpinan Mada LVRI NTT melalui surat tanggal 18 Nopember 2013, menilai bahwa
semua tindakan Tergugat I s/d. Tergugat XII adalah termasuk perbuatan makar dan
fitnah terhadap organisasi LVR, baik di tingkat DPD dan tingkat DPP , serta
Kanminvet di Kupang maupun terhadap Kementerian Pertahanan RI selaku pejabat
Pembuat SKEP Gelar Kehormatan Veteran.
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id10. Bahwa Pernyataan Para Tergugat melalui berbagai Media Masa atau Surat Kabar (Pos
Kupang dan Timex) selalu berkaitan dengan Jabatan dan Kegiatan Penggugat yang
berkantor KM. 16 Jurusan Kupang Atambua. Padahal jabatan Penggugat sebagai
Koordinator umum LVRI untuk Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka periode tahun
2013 – 2018 dimaksud adalah berdasarkan Surat Perintah nomor 16/DPD-MDLV/IX/
IV/2013 tanggal 25 April 2013 yang berisi Perintah Tugas yang dikeluarkan oleh DPD
Markas Daerah LVRI NTT di Kupang. Sehingga semua kegiatan dan tindakan
Penggugat adalah sebagai perpanjangan tangan dari MADA dan KAMINVETCAD di
Kupang dalam rangka memberikan pelayanan serta memperjuangkan hak – hak
anggota Veteran di Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka untuk mendapatkan gaji
dan atau tunjangan dari Negara. Oleh karena itu sesungguhnya semua kegiatan yang
bermarkas di KM. 16 jurusan Atambua - Kupang adalah perbuatan yang sah dan tidak
bertentangan dengan Undang – Undang Nomor 15 tahun 2012 dan tidak bertentangan
dengan AD dan ART LVRI.
11 Bahwa perbuatan dan tindakan Para Tergugat sebagaimana dalam posita point 6 s/d. 10
tersebut, yang bersifat menyerang kehormatan dan nama baik Penggugat baik dalam
statusnya sebagai seorang Veteran Pembela Seroja dan dalam jabatan sebagai seorang
Koordinator LVRI untuk wilayah Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka serta seluruh
kegiatan Penggugat yang bermarkas di KM. 16 urusan Atambua - Kupang adalah
merupakan perbuatan melawan Hukum.
12 Bahwa Oleh karena perbuatan dan tindakan para Tergugat tersebut telah menimbulkan
perasaan malu yang sangat dan telah melanggar hak subyektif Penggugat, dan
konsekuensinya nyata yang dialami Penggugat adalah bahwa Penggugat merasa malu,
merasa tidak aman, merasa terhina, dan telah hilang kepercayaan dalam masyarakat
khususnya dalam organisasi LVRI, semuanya mendatangkan kerugian baik kerugian
Halaman 9 dari 89 hal.Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2014/PN .Atb
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
materil maupun kerugian secara imateil. Oleh Karena itu Penggugat menuntut agar
Kepada Tergugat I s/d. Tergugat XVII diwajibkan secara tanggung renteng menurut
hukum untuk membayar sejumlah uang atas kerugian – kerugian yang dialami
Penggugat berupa kerugian secara materil senilai RP. 100.000.000,- (seratus Juta
Rupiah) dan kerugian secara imateril yang dinilai sebesar 1.000.000.000,- (satu miliard
Rupiah). Total Kerugian materil dan immateril sejumlah 1.100.000.000,- (satu miliard
seratus Juta rupia) tersebut harus dibayarkan kepada Penggugat secara tunai setelah
putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Kemudian Penggugat
juga memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Atambua dapat pula menghukum Para
Tergugat untuk menyampaikan permintaan maaf secara tertulis kepada Penggugat
melalui media masa atau surat Kabar Kupang pos dan Timex dalam kurung waktu
selama 2 (dua ) bulan berturut- turut.
Bahwa berdasarkan seluruh posita gugatan tersebut di atas maka Penggugat memohon kepada
Ketua Pengadilan Negeri Atambua untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:
1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa Penggugat adalah sah sebagai anggota TBO pada
peristiwa Pergolakan Timor – Timur tahun 1975 dan 1976;
3 Menyatakan hukum bahwa proses penerbitan tanda gelar dan kehormatan Penggugat
sebagai anggota TBO Veteran Pembela Seroja oleh Negara melalui Kementerian
Pertahanan RI. dengan Surat Keputusan nomor : SKEP/1653/XI/2003 tertanggal 5
Desember 2003 adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum ;
4 Menetapkan hukum bahwa Jabatan Penggugat sebagai Koordinator Umum LVRI
untuk Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka periode 2013 – 2018 adalah Sah dan
tidak bertentangan dengan AD /ART LVRI;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
5 Menyatakan hukum bahwa Pelaksanaan tugas dan kegiatan Penggugat dalam
menjalankan fungsi sebagai Koordinator Umum LVRI untuk Kabupaten Belu dan
Kabupaten Malaka dengan berkantor di KM. 16 jurusan Atambua – Kupang adalah
sah dan tidak bertentangan dengan Undang – Undang Nomor 15 tahun 2012 dan tidak
pula bertentangan dengan peraturan organisasi Veteran yakni Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga LVRI.
6 Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I s/d. Tergugat XII yang
menamakan diri sebagai Tim 10 Veteran /Calon Veteran Propinsi NTT yang
memprovokasi sesama anggota Veteran adalah perbuatan Makar yang bertentangan
dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LVRI sesuai surat teguran dari
DPD Mada LVRI NTT;
7 Menyatakan menurut Hukum bahwa perbuatan Para Tergugat adalah Perbuatan
Melawan Hukum ;
8 Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung Renteng membayar Kerugian yang
diderita Penggugat yang ditaksasi sebesar Rp. 1.100.000.000,- (Satu Milyard Seratus
Juta Rupiah) dengan perincian Kerugian secara Materil dinilai sebesar Rp. 100.000.000,
dan Kerugian secara Immateril dinilai sebesar RP. 1.000.000.000,-
9 Menghukum Para Tergugat menyampaikan permintaan maaf kepada Penggugat secara
tertulis melalui media masa atau surat Kabar harian Pos Kupang dan Surat Kabar
harian Timex dalam kurung waktu selama 2 (dua ) bulan berturut- turut ;
10 Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan dalam perkara ini ;
11 Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Atau: Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.
Halaman 11 dari 89 hal.Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2014/PN .Atb
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat
hadir kuasanya dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V, Tergugat XI telah menghadap
kuasanya dan untuk Tergugat VI, Tergugat IX, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat IV dan
Tergugat XVII hadir pula kuasanya dipersidangan;
Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak
melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk THEADORA USFUNAN, SH hakim pada Pengadilan
Negeri Klas IB Atambua, sebagai Mediator;
Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Oktober 2014, upaya
perdamaian tersebut tidak berhasil;
Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut,
yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;
Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V, Tergugat XI melalui
kuasanya dan Tergugat VI, Tergugat VI, Tergugat IX, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat
IV, Tergugat XVII melalui kuasanya masing-masing telah memajukan sebagai tangkisan dan
jawaban terhadap gugatan itu, dengan dalil sebagai berikut:
Bahwa dengan menyampaikan pada tahun 1975 dan 1976 terjadi pergolakan di Timor
Timur dimana pemerintah Republik Indonesia melalui anggota TNI dan POLRI yang juga
didukung oleh seluruh masyarakat kabupaten Belu Provinsi NTT telah berhasil
mempertahankan wilayah Timor Timur, dan kemudian Negara dan Pemerintah RI telah
menetapkannya sebagai Provinsi ke 27 dalam wilayah NKRI, membuktikan bahwa Sdr.
Penggugat tidak mengetahui dan memahami Sejarah Perjuangan Integrasi.
Bahwa Fakta yang sebenarnya adalah:
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
a Sebelum 17 Juli 1976, Timor Leste sekarang, dulu bernama Timor Portugis, suatu
wilayah jajahan Pemerintah Portugis. Menggunakan nama Timor Timur untuk tahun
1975 dan sebelum 17 juli 1976 adalah tidak benar. Nama Timor Timur resmi
digunakan setelah terbitnya Undang-Undang nomor 7 tahun 1976 tentang Integrasi
b Sejarah pergolakan di Timor Portugis berawal dari pemberian kesempatan oleh
pemerintah Portugal bagi wilayah-wilayah di jajahannya untuk merdeka. Rakyat
Timor Portugis memanfaatkan dengan membentuk partai-partai politik yakni pada
tanggal 11 Mei 1974 terbentuk 1)Partai Uniao Democratica Timorense (UDT)
bertujuan Timor Portugis merdeka dibawah naungan Portugal.2) pada tanggal 14
Mei 1974 terbentuk partai Associacao Social Demokrata Timores(ASDT) bertujuan
terbentuknya Timor Portugis yang merdeka penuh.3)Partai Associacao Popular
Demokratica deTimor (APODETTI) terbentuk pada tanggal 27 Mei 1974 bertujuan
Timor Portugis merdeka dan berintegrasi dengan NKRI, kemudian terbentuk lagi
Partai Kota dan Partai Trabalhista. Pada bulan September 1974 ASDT berubah
nama menjadi Fretilin (Frente Revolusionaria Timor Leste Independente) yang
diprakarsai oleh beberapa mahasiswa berhaluan komunis yang baru pulang dari
Portugal seperti Vicente Sahe dan Carvarino alias Maulear.
c Memanasnya pertikaian politik antara faksi-faksi yang bertentangan ideologi, pada
akhirnya bermuara pada Revolusi 11 Agustus 1975 yang dimotori UDT dengan
bantuan Polisi Nasional Timor Portugis, UDT tidak bertahan lama karena Fretilin
dengan bantuan Tropaz berhasil merebut Kota Dili dan menggusur para pengikut
dan tokoh-tokoh partai UDT, Apodetti,Kota dan Trabalhista ke wilayah perbatasan
Indonesia bersama ribuan pengungsi termasuk 17 orang tawanan tentara Portugal
d Pada tanggal 28 November 1975 Fretilin secara sepihak memproklamirkan
kemerdekaan Negara Timor Leste di Dili dan menurunkan bendera Portugis, lalu
Halaman 13 dari 89 hal.Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2014/PN .Atb
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
pada tanggal 30 November ditandatangani Deklarasi Balibo oleh Partai-partai
UDT,Apodetti,Kota dan Trabalhista yang salah satu butirnya meminta bantuan
Indonesia untuk membantu memulihkan dan mengamankan situasi.
e Bahwa menggunakan nama TNI dan POLRI dalam perjuangan Timor Timur adalah
tidak benar karena yang berjuang membantu kemerdekaan rakyat Timor Portugis
adalah para sukarelawan atau para partisan atas permintaan sebagian besar rakyat
Timor Timur melalui Deklarasi Balibo tanggal 30 November 1975
f Bahwa sebelum ditetapkan pemisahan antara TNI dan POLRI namanya adalah
ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia)
g Bahwa tidak benar pada tahun 1975 dan 1976 Indonesia mempertahankan wilayah
Timor Timur (fakta Timor Portugis) karena sebelum Integrasi 1976, Timor Portugis
bukan bagian wilayah NKRI. Mengatakan Indonesia mempertahankan Timor Timur
tahun 1975 dan 1976 mengandung pengertian sejak kapan Indonesia menginvasi
Timor Portugis sehingga harus mempertahankannya pada tahun 1975 dan 1976
Bahwa berdasarkan penjelasan dan bantahan point 1 huruf a sampai huruf g, maka dalil 1
Gugatan Sdr. Penggugat kami tergugat menyatakan tidak benar.
1 Bahwa dalam dalil gugatan no 2 Penggugat mengatakan : a.Telah dewasa pada tahun
1975 dan 1976, b.Diminta oleh Danyon TNI Yonif 743 yang bertugas di Perbatasan
Nanaenoe, c.Terlibat sebagai Tenaga Bantuan Operasi (TBO),bersama teman yang
bernama Sipri Fahik Ote,Petrus Mauk,Yonatas Mau,Raimundus Kehi dan Pertus Kala
bergabung dalam kompi 3 peleton.
Terhadap umur Penggugat :
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
a Bahwa halaman pertama gugatan tertera dengan jelas umur Penggugat 64 tahun
yang berarti Penggugat lahir pada tahun 1950, identitas kelahiran tersebut sesuai
dengan kesaksian Penggugat dalam sidang kasus Kapten TNI-AD Hendrik They
pada tanggal 16 September 2014 di Pengadilan Militer III=15 Kupang, serta
pernyataan penggugat di harian Timex.
b Bahwa sesuai surat Baptis dari buku Permandian Paroki Hati Kudus Yesus di
Laktutus, Penggugat mengakui pula bahwa Penggugat lahir pada tahun 1954. Data
identitas kelahiran Penggugat tersebut sesuai dengan surat Kapolres Belu nomor
SP2HP/190/VI/2014/Reskrim tanggal 28 juni 2014 perihal pemberitahuan
perkembangan hasil penyidikan yang ditujukan kepada Sdr. Lodovikus Manek,
tergugat nomor 10, anggota tim 10, yang pada butir 2 antara lain mengatakan
penyidik telah memperoleh surat keterangan dari Paroki Hati Kudus Yesus di
Laktutus Nomor 01/P.HKYL/VI/2014 tanggal 03 Juni 2014 yang tercatat pada buku
induk 1 (satu) Permandian Paroki HKY Laktutus yang menerangkan bahwa saudara
Stefanus Atok Bau alias Fanus adalah anak ke 4 (empat) dari pasangan bapak Bau
Atok (almarhum) dan mama Muti taek (Almarhumah) yang menerangkan lahir di
Haliwen pada tanggal 28 Mei 1954.
c Bahwa fakta baru yang Tergugat 1 s/d 12 temukan ternyata surat keterangan
kelahiran nomor 01/P.HKYL/VI/2014 tanggal 03 Juni 2014 atas nama Penggugat
yang dikeluarkan oleh Paroki HKY Laktutus telah dikoreksi dengan surat Nomor
05/P.HKYL/VIII/2014 tanggal 11 Agustus 2014 perihal koreksi surat keterangan
yang ditujukan kepada Kapolres Belu dan tembusannya antara lain disampaikan
Kepada Kapolda NTT dan Dirwasum Polda NTT. dalam surat tersebut terungkap :
1)pada buku Baptis 1 data kelahiran Melkior Kim Bau, kakak penggugat telah
dirubah dari tahu 1958 menjadi tahun 1945 oleh pihak-pihak yang tidak
Halaman 15 dari 89 hal.Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2014/PN .Atb
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
bertanggung jawab. 2)Sebenarnya nama dan identitas dari Sdr.Juliana Bete dan Sdr.
Stefanus Atok Bau (Pengggugat) tidak tercatat pada Buku Baptis 2 (dua) Paroki
Hati Kudus Yesus Laktutus seperti yang tertera dalam surat keterangan bernomor
01/P.HKYL/VI/2014 tanggal 3 Juni 2014, sebab ada pihak-pihak yang tidak
bertanggung jawab yang memasukan nama-nama tersebut diatas buku Baptis 2
(dua) tanpa sepengetahuan Pastor Paroki dengan menggunakan Nomor Induk
Permandian orang lain.
d Bahwa berkaitan dengan huruf 2 butir c tersebut diatas tergugat I sampai XIV dan
XVII telah memperoleh bukti berupa foto yang diambil dari buku Baptis 1 (satu)
yang tercantum nama Melkior Kim dan buku Baptis 2(dua) yang tercantum nama
Juliana Bete dan nama Stefanus Atok serta buku pembanding yang tercantum nama
orang yang sebenarnya yang memiliki Nomor Baptis pada buku Baptis 2 (dua).
e Bahwa sesuai dengan fakta pada butir 2 huruf a dan huruf b tersebut diatas terbukti
Penggugat telah mengakui identitas kelahiran ganda, dimana pada awalnya berumur
64 tahun yang dapat diartikan Penggugat lahir tahun 1950 dan berikutnya Penggugat
lahir tahun 1954.
Kemudian dengan adanya fakta dan bukti baru yang ternyata bahwa data kelahiran
dan Permandian penggugat tidak benar atau bohong maka dapat disimpulkan
penggugat telah menyembunyikan identitas kelahiran yang sebenarnya yang sesuai
dengan hukum alam Penggugat lahir antara tahun 1959 dan 1969.
f Bahwa tidak benar atau tidak mungkin Penggugat telah dewasa pada tanggal 21 Mei
tahun 1975, karena menurut kesaksian beberapa tokoh masyarakat dan bukti otentik
tentang data kelahiran kakak sulungnya yang bernama Melkior Kim Bau lahir tahun
1958. Sedangkan Penggugat anak ke 4 dari lima bersaudara anak dari bapak Bau
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Atok (almarhum) dan mama Muti Taek (almarhumah). Bahwa terdapat bukti yang
lain yaitu adik Penggugat yang bernama Laurensius Halek anak nomor 5 dari
keluarga tersebut lahir tahun 1970 sesuai dengan surat Serani yang dikeluarkan oleh
Paroki Halilulik.
g Bahwa dengan merekayasa umur kakak Penggugat Melkior Kim Bau dari tahun
1958 menjadi tahun 1945 (pada buku baptis I), kakak perempuan Yuliana Bete yang
sebelumnya tidak tercatat dalam buku baptis Paroki HKY Laktutus dengan tahun
lahir 1951, dan Penggugat sendiri 28 mei 1954(buku baptis II) membuktikan
Penggugat berusaha menutupi identitas kelahiran yang sebenarnya dengan
melibatkan dua orang kakaknya dalam struktur keluarganya
h Bahwa dengan demikian penggugat telah berbohong tentang identitas tahun
kelahirannya.
Terhadap identitas penggugat sebagai orang katholik:
a Penggugat mengaku Katholik. Bukti sebagai orang Katholik wajib hukumnya
melalui penerimaan Sakramen Baptis oleh Pastor dan pemberian nama Baptis
dan sebagai bukti otentik, pihak Paroki menerbitkan surat serani dan ternyata
hingga perkara ini digelar di Pengadilan, Sdr. Penggugat tidak menunjukan surat
serani tersebut.
b Bahwa berdasarkan fakta tertulis penggugat dibaptis berdasarkan surat
keterangan paroki HKY Laktutus Nomor 01/P.HKYL/VI/2014 tanggal 03 Juni
2014. Namun setelah diteliti ditemukan manipulasi data kelahiran.
c Bahwa berdasarkan surat paroki HKY Laktutus nomor 05/P.HKYL/VIII/2014
tanggal 11 Agustus 2014 yang ditanda tangani Pastor rekan Paroki HKYL P.
Leonardus Adrianto Hambur, OFM dan mengetahui Pastor Paroki P. Yohanes
Halaman 17 dari 89 hal.Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2014/PN .Atb
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Kristoforus Tara, OFM pada butir 2 menyatakan keterangan identitas Melkior
Kim Bau, Yuliana Bete dan Stefanus Atok Bau anak dari bapak Bau Atok
(almarhum) dan mama Muti Taek (almarhumah) sebagaimana yang tertera tidak
benar.
d Bahwa dengan demikian Penggugat telah berbohong tentang identitas dirinya
sebagai seorang Katholik.
Terhadap status Penggugat sebagai TBO :
a Bahwa TBO kependekan dari Tenaga Bantuan Operasi dalam pengertiannya
adalah orang sipil baik dari luar Timor Portugis maupun dari dalam Timor
Portugis yang bergabung dalam operasi bersama para kesatuan sukarelawan
partisan dan secara terus menerus mengikuti gerak pasukan di wilayah operasi di
Timor Portugis (sekurang-kurangnya 3 Bulan)
b Bahwa Tergugat nomor 2 yang adalah seorang mantan partisan dan anggota
partai Apodeti, TBO mulai muncul atas permintaan rakyat Timor Portugis yang
diwakili oleh 4 (empat) faksi yaitu UDT, Apodeti ,Kota dan Trabalhista pada
tanggal 30 November 1975 dan disetujui oleh DPR RI dan Presiden Soeharto.
Walaupun demikian pelaksanaan penggunaan TBO baru mulai dilaksanakan
pada bulan Januari 1976, dan bukan dari tahun 1975 seperti yang didalilkan
Penggugat.
c Bahwa norma penggunaan baik TBO, partisan, maupun sukarelawan melalui
perintah penugasan, karena TBO wajib bergabung dengan kesatuan Militer/
Sukarelawan yang bertugas di wilayah Operasi Timor Portugis dan bukan di
dalam wilayah kabupaten Belu. Sebagai bukti seorang TBO melegitimasi diri
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
dengan surat perintah tugas adalah surat perintah Danrem 161/Wirasakti Nomor
SPRIN/036/II/1976 tanggal 1 Februari 1976.
d Bahwa masyarakat yang tidak bergabung dalam kesatuan resmi yang beroperasi
di wilayah Timor Portugis tidak bisa diklarifikasikan sebagai TBO.
e Bahwa dalam keputusan Menhankam Pangab nomor Kpts/106/II/1983 tentang
Pembukaan Pendaftaran untuk mendapat Gelar Kehormatan Veteran Pembela
Kemerdekaan Negara Republik Indonesia di wilayah Timor Timur memberi
penggolongan yang jelas bagi mereka yang berhak menjadi Veteran yakni:
1 Partisan Timor Timur
2 Sukarelawan Timor Timur
3 Perlawanan rakyat (Wanra) di perbatasan Timor Timur dan Nusa Tenggara
Timur
4 Tenaga Bantuan Operasi (TBO)
5 Anggota ABRI yang ditugaskan dalam Operasi Timor Timur
6 Ex pasukan bersenjata pemerintah Portugis yang turut bergabung dalam
perjuangan pembebasan Timor Timur (Tropaz, Milisi, Polisi, Segundalina).
7 Mereka yang gugur dalam melaksanakan tugas dalam kurun waktu 21 Mei
1975 – 17 Juli 1976 atau meninggal setelah kurun waktu tersebut tetapi
pernah bertugas dalam kurun waktu perjuangan tersebut.
f Bahwa berdasarkan penggolongan tersebut maka tidak dikenal TBO yang
beroperasi di wilayah perbatasan Belu/Malaka.
Halaman 19 dari 89 hal.Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2014/PN .Atb
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
g Bahwa menurut Letjen Pur. Kiki Syahnakri dalam bukunya Timor Timur The
Untold Story halaman 60 dan 61, perekrutan Wanra mencapai 1.200 orang
merupakan kebijakan situasional karena Batalyon Menpor yang didatangkan
dari Jakarta gagal menunaikan tugasnya mengawal perbatasan. Sebagai kepala
seksi operasi, Kiki Syahnakri yang bertanggung jawab dalam pembentukan
satuan Wanra yang berjumlah 8 kompi.
h Bahwa tidak benar Danyon TNI 743 bertugas di wilayah perbatasan Nanaenoe
karena kedudukan Yonif 743 berada di Alas. Sdr. Penggugat tidak
menyampaikan dengan pasti kapan (tanggal,bulan) dan siapa yang menjadi saksi
bahwa Danyonif 743 menerima penggugat untuk terlibat sebagai TBO
i Bahwa norma-norma penugasan resmi dalam operasi Seroja mensyaratkan
penugasan warga sipil di Kabupaten Belu Terdaftar melalui kantor wilayah
Hansip setempat, sebelum dikeluarkan surat perintah penugasan dari Kodim
1605 atau Dan Yonif 743.
j Bahwa Sdr. Penggugat hanya mengatakan bergabung dengan kompi 3 peleton
tetapi tidak mengidentifikasikan dengan jelas peleton berapa.
k Bahwa Penggugat mengaku mendaftar menjadi cavet pada tanggal 30 April
2002 dengan nomor pendaftaran Cavet: IX/01-K-1/085/IV/2002, maka semua
persyaratan administrasi Cavet dari Penggugat wajib memenuhi ketentuan yang
diatur dalam keputusan Menham nomor Skep/1223/M/IX/2000tanggal 27
September 2000 dan petunjuk pelaksanaannya.
l Bahwa berdasarkan petunjuk pelaksanaan Nomor: Juklak-01/SUMDAMAN/
IX/2000 tanggal 11 September 2000 yang dikelurkan Dirjen Sumber Daya
Manusia Dephan, khusus pada butir 10 tentang persyaratan administrasi Cavet
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
antara lain harus dilampirkan fotokopi dari bukti otentik tentang surat
keterangan dari komandan kesatuan, surat perintah penugasan dan penarikan
dari tugas.
m Bahwa dalam kesaksian penggugat sebagai saksi nomor 6 (enam) pada sidang
majelis hakim Peradilan militer III-15 kupang pada tanggal 16 september 2014
di kupang yang memeriksa Perkara Terdakwa Kapten Hendrik They, ketika
ditanya oleh hakim ketua I tentang surat perintah penugasan penggugat sebagai
TBO, Penggugat telah mengakui bahwa surat perintah penugasan tidak ada.
n Bahwa menurut kesaksian tergugat X, XII, XIII dan XVII dan para saksi dari
anggota Kompi III Wanra Kabupaten Belu dan para mantan anggota Yonif 743
yang bertugas di perbatasan Nanaenoe pada saat itu serta warga Nanaenoe
bersedia memberi kesaksian bahwa pernyataan Penggugat tentang data
kelahirannya/umurnya adalah 25 tahun saat bertugas sebagai TBO tidak benar.
Berdasarkan dalil bantahan pada butir 2 huruf a sampai dengan n, maka dalil Nomor 2
penggugat kami nyatakan tidak benar/terbantahkan.
2 Bahwa dalil penggugat dalam gugatan Nomor 3 mengatakan pada tahun 1977 hingga
tahun 1978 penggugat mendapat perintah dari kepala dusun Wedare bernama Yakobus
Luan untuk bergabung bersama anggota Yonif 743 yang dipimpin anggota TNI
bernama Hendrik Rihi dan Suwandi
a Bahwa tenggang waktu yang berlaku untuk Veteran Seroja adalah 21 Mei 1975
sampai dengan 17 Juli 1976. Tenggang waktu setelah tanggal 17 Juli 1976 Timor
Portugis telah menjadi bagian dari NKRI.
Halaman 21 dari 89 hal.Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2014/PN .Atb
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
b Bahwa Yakobus Luan, kepala dusun Wedare telah membuat surat pernyataan yang
ditanda tangani diatas materai yang menerangkan pada tahun 1975 Stefanus Atok
Bau baru berumur 12 tahun.
Bahwa berdasarkan jawaban kami dalam dalil butir 3 huruf a dan b, maka kami menyatakan
dalil Penggugat Nomor 3 tidak benar.
3 Bahwa berdarkan dalil yang dikonstruksikan oleh Penggugat dalam gugatan Nomor 2
dan 3 maka penggugat menyimpulkan : Pertama, Ia berhak mendaftar sebagai Cavet
dengan Nomor pendftaran IX/01-K-01/085/IV/2002 tanggal 30 April 2002, Kedua ,
Penggugat berhak menerima tanda gelar Kehormatan dari Negara melalui Kementrian
Pertahanan RI dengan Surat Keputusan Nomor SKEP/1653/XII/2003 tanggal 5
Desember 2003, Ketiga, Penggugat mendapat Tunjangan Veteran.
Bahwa berdasarkan bantahan Tergugat tehadap dalil Penggugat Nomor 1,2 dan 3 tersebut di
atas maka kami menyatakan :
a Pendaftaran Penggugat sebagai calon Veteran pada tanggal 30 April 2002 dengan
Nomor Pendaftaran IX/01-K-01/IV/2002, tidak benar karena Penggugat telah
berbohong mengenai identitas diri yaitu umur dan status agamanya dan tidak
memenuhi persyaratan umur minimum Cavet Seroja yakni 14 tahun atau kelahiran
1961 dan tidak memiliki surat perintah tugas dari KODIM 1605 Atambua atau
Danyon 743
b Bahwa oleh karena Penggugat tidak memenuhi syarat umur minimum yakni
kelahiran tahun 1961 maka syarat-syarat calon veteran lainnya tidak benar atau
tidak sah.
c Bahwa oleh karena Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai seorang calon veteran
maka penetapan Surat Keputusan Menteri Pertahanan Nomor SKEP/1653/XII/2003
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
tanggal 5 Desember 2012, khusus untuk Penggugat harus dinyatakan batal demi
Hukum atau setidak-tidaknya harus dibatalkan.
d Bahwa hak Penggugat atas Tunjangan dan dana kehormatan, dan hak-hak lain
sebagai Veteran yang terikat dengan keputusan Menham Nomor SKEP/1653/
XII/2003 harus dibatalkan.
4 Bahwa berdasarkan point 5 gugatannya, Penggugat mendasarkan pada dalil 1 hingga 4
yang dibangunnya untuk membuktikan sah menurut hukum status TBO Penggugat
dengan mengaitkan dengan, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1967 yang diganti dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran RI, dan anggaran dasar dan
anggaran rumah tangga LVRI.
Bahwa sah tidaknya status TBO Penggugat hanya dapat dibuktikan dengan Surat Perintah
Penugasan sebagai TBO oleh Kesatuan Militer /Dan Yonif 743 yang bertugas dalam kurun
waktu tahun 1976.
Undang-Undang Veteran tidak mengatur secara eksplisit tentang TBO.TBO tidak ada
hubungan sama sekali dengan organisasi masa Veteran yaitu LVRI.oleh karena itu dalil
gugatan no 5 dari Penggugat, Tergugat nyatakan tidak benar.
5 Penggugat menyatakan bahwa kami para Tergugat I s/d Tergugat XIVdan tergugat
XVII secara bersama-sama memberikan stigma dengan sebutan Veteran gadungan,
Veteran palsu dan Veteran aspal, kenyataan Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa
sejak kapan dan dimana kami memberikan stigma kepada penggugat sebagai Veteran
palsu.
a Stigma veteran kecoak muncul pertama kali pada tanggal 23 Juli 2013 oleh
pengurus DPP LVRI Laksamana Pertama Ismu ketika berkunjung ke Kupang
dalam rangka validasi data veteran di Provinsi NTT karena terdapat selisih
Halaman 23 dari 89 hal.Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2014/PN .Atb
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
data antara pusat dan daerah.Pertemuan di gedung DHD, dan yang hadir pada
kesempatan tersebut tergugat 3 dan tergugat 6. Menurut Tergugat 3 dan 6 pada
kesempatan tersebut kepala Taspen Kupang menyatakan bahwa dari 100 orang
yang diwawancara ternyata 17 orang dipending karena dicurigai umur terlalu
muda dan tidak mengetahui riwayat perjuangannya.Kepala PT.Taspen Kupang
Junedi juga mengatakan bahwa Negara dirugikan sampai 30 Triliun untuk
membayar pensiunan, tunjangan dan dana kehormatan kepada orang yang
tidak berhak.
b Bahwa pada hari yang sama tanggal 23 Juli 2013 dikantor DPD LVRI
Tergugat 3 menerima dari Sekretaris DPD LVRI Provinsi NTT W.W Pawolo
satu jepitan daftar lampiran Skep Menteri Pertahanan Nomor Skep/1016/M/
XII/2012 yang berisi 130 nama Veteran dimana Kapten Hendrik They
tercantum pada no urut 130. Ternyata setelah ditelusuri dan disesuaikan
dengan dokumen SkepMenham 1016 yang asli,dimana nomor urut Kapten
Hendrik They adalah 447 maka ternyata daftar lampiran yang diserahkan oleh
W.W Pawolo adalah palsu.
• Label/Stigma Veteran Kecoak dari surat kabar itu adalah stigma umum dan
tidak melekat pada nama orang perorang.Jika penggugat menemukan veteran
aspal pada penggugat itu selalu diawali dengan kata “Diduga atau diduga
kuat”.Penggunaan kata diduga kuat Sdr.Stefanus Atok Bau veteran palsu
karena kami telah memiliki bukti awal. Sebagaimana kami uraikan dalam
konstruksi bantahan kami pada butir 2 dan 3.
• Tidak pernah kami Tergugat Nomor X1,XIII,XIV, berhubungan dengan
pers. Dengan demikian tuduhan penggugat adalah fitnah.
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
6 Penggugat mengatakan TIM 10 ilegal dalam organisasi LVRI,menuduh TIM 10
menebarkan berita bohong, penghinaan melaului media masa dengan menyetir Harian
Pos Kupang tanggal 30 Oktober 2013, Harian Pos Kupang tanggal 4 November 2013,
Harian Pos Kupang tanggal 6 November 2013. Serta surat Tim 10 tanggal 31 Juli 2014.
Eksistensi Tim 10 veteran yang anggotanya terdiri atas 2 orang badan pengurus DPD LVRI
yakni tergugat I dan tergugat II, serta anggota veteran biasa , tergugat
III,IV,V,VI,VII,IX,X,XI,XII dan tergugat 8 adalah seorang calon veteran yang terdaftar
sejak Tahun 1987, hadir sejak September 2013 atas kewajiban kepada bangsa dan Negara.
Kehadiran Tim 10 atas inisiatif kami sendiri karena Ketua dan Sekretaris DPD LVRI
Provinsi NTT telah melakukan pelanggaran terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga LVRI, serta melindungi saudara Penggugat yang diduga kuat adalah veteran
aspal karena tidak menyikapi dengan cepat laporan Sdr. Mariono (Tergugat III) tentang
adanya veteran aspal dalam tubuh LVRI. Legal tidaknya status Tim 10 akan kami
pertanggung jawabkan dalam musyawarah luar biasa DPD LVRI Provinsi NTT yang akan
diusahakan digelar atau dalam konggres LVRI berikut. Ketidaktaatan Tim 10 kepada Ketua
DPD LVRI dikarenakan legitimasi Ybs telah hilang karena telah melanggar Anggaran
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LVRI.DPD LVRI bukan milik pusaka Ketua
Stanislaus Dawu dan sekretaris W.W Pawolo yang seenaknya melanggar Anggaran Dasar
dan Anggaran Rumah Tangga LVRI.
a Tidak benar kami Tim 10 menyebarkan berita bohong, dan tidak benar kami Tim 10
melakukan penghinan kepada penggugat melalui Harian Pos Kupang tanggal 30
Oktober 2013, Harian Pos Kupang tanggal 4 November 2013, Harian Pos Kupang
tanggal 6 November 2013. Perlu ditegaskan bahwa tidak ada berita Pos Kupang
tanggal 30 Oktober tentang Penggugat,berita Pos Kupang tanggal 4 November 2013
tidak menyinggung tentang Penggugat dan berita Pos Kupang tanggal 6 November
Halaman 25 dari 89 hal.Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2014/PN .Atb
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 25
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
2013 bukan tentang penggugat tetapi kapten Hendrik They yang sekarang telah
diputus bersalah.
b Apabila Sdr. Penggugat merasa dihina melalui harian Pos Kupang, seharusnya Sdr.
Penggugat menggunakan Hak Jawab. Namun hal tersebut tidak Penggugat lakukan.
c Surat Tim 10 tanggal 31 Juli 2013 merupakan tanggapan kritis yang ditujukan
kepada ketua dan sekretaris DPD LVRI Provinsi NTT dan tembusan berbagai pihak,
akan tetapi tidak ada tembusan kepada saudara penggugat. Di halaman 1 surat
tersebut jelas terbaca bahwa “Terlapor Stefanus Atok Bau yang diduga kuat adalah
veteran aspal, calon veteran dan saksi palsu bagi calon veteran lain”.
Penggunaan kata “Diduga Kuat” adalah benar karena kami telah memperoleh bukti
awal dan bukti baru tentang kelahiran/umur Saudara Penggugat. Dengan demikian
tuduhan penggugat bahwa kami tergugat menyebarkan berita bohong adalah suatu
kebohongan.
1 Tidak benar kami melaporkan Penggugat ke Polda NTT pada bulan November
2013 melainkan tanggal 30 Oktober 2013 dengan surat tanda penerimaan
laporan Nomor STPL/307/X/2013/SPKT tanggal 30 Oktober 2013. Sambil
menyampaikan bukti awal dan sekaligus telah dilaksanakannya berita acara
pemeriksaan saksi korban dan pelapor.
2 Tidak benar kami menuduh penggugat melanggar pasal 22 dan 23 Undang-
Undang Nomor 15 tahun 2012 tentang Veteran karena itu kewenangann Polisi
dan Jaksa.
Dengan demikian tuduhan Penggugat tidak benar atau terbukti bohong.
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 26
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
3 Benar bahwa kami Tim 10 bersama para veteran dan calon veteran telah
menyampaikan aspirasi di gedung DPRD Belu dalam bentuk Orasi dan
penyampaian Petisi dan diterima oleh Ketua dan Anggota Komisi A DPRD
Kabupaten Belu dan pada tanggal 11 Desember ditindak lanjuti dengan tatap
muka dengan Komisi A DPRD Kabupaten Belu. Selalu kami katakan bahwa
Penggugat diduga kuat adalah veteran aspal karena tidak memenuhi syarat
sebagai calon Veteran karena umur yang tidak memenuhi syarat serta status
TBOnya tidak jelas dan legal berdasarkan surat perintah tugas. Hal ini kami para
Tergugat lakukan demi Kepentingan umum/Negara agar Negara tidak dirugikan
oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
4 Bahwa jikalau Penggugat merasa malu dan terhina baik di mata LVRI Daerah
maupun pusat serta masyarakat itu urusan Penggugat karena setiap pernyataan
pers kami maupun butir pernyataan tertulis selalu menggunakan kata “Diduga
Kuat” karena kami telah memiliki bukti awal.
5 Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat Nomor 8,9,10 dan 11. Penggugat
mengkonstruksikan
a Koordinator urusan Veteran Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka adalah
sah.
b Bahwa jabatan Penggugat sebagai Koordinator Umum urusan Veteran
kabupaten Belu dan Malaka Periode 2013-2018 adalah sah atas dasar
Penggugat mendapat surat perintah Nomor 16/DPD-MDLV/IX/IV/2013
tanggal 25 April 2013 oleh DPD markas Daera LVRI NTT di Kupang.
Halaman 27 dari 89 hal.Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2014/PN .Atb
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 27
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
c Penggugat adalah perpanjangan tangan dari Mada dan Kaminvetcad di
Kupang dalam rangka memperjuangkan hak-hak Veteran di Kabupaten Belu
dan Kabupaten Malaka.
d Bahwa penggugat mengatakan perbuatannya di markas KM 16 Jurusan
Atambua-Kupang adalah perbuatan yang sah dan tidak bertentangan dengan
Undang-Undang Nomor 15 tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia.
e Menuduh kami dengan perbuatan makar dan pemberontakan terhadap LVRI
baik di daerah dan di pusat.
f Menuduh kami melanggar Bab II pasal 4 dan pasal 5 anggaran LVRI
g Menuduh kami menggangu kelancaran tugas PT Taspen.
h Memberi stigma kepada kami melakukan perbuatan makar dan fitnah
terhadap organisasi LVRI ditingkat DPD dan DPP,Kaminvetcad Kupang
dan Kementrian Pertahanan.
Sanggahan terhadap dalil Penggugat tentang eksistensi Koordinator Umum Urusan Veteran
Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka di KM 16 Jurusan Atambua-Kupang.
a Bahwa berdasarkan pasal 9 ayat 1 Anggaran Dasar LVRI bentuk Organisasi
LVRI disusun berbentuk Piramida berdasarkan tingkatan organisasi sebagai
berikut:
a Organisasi Tingkat Pusat/Nasional.
b Organisasi LVRI tingkat Daerah/Provinsi/Daerah Istimewa/Daerah
Khusus.
c Organissasi LVRI tingkat Cabang/Kabupaten/Kota.
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 28
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
d Organisasi Tingkat Rating/Kecamatan.
Selanjutnya pada pasal 11 ayat 1 huruf b Anggaran Rumah Tangga LVRI
menegaskan bahwa di setiap Kecamatan hanya ada 1 (satu) Markas Ranting, di
setiap Kabupaten/Kota hanya ada 1(satu) Markas Cabang dan disetiap Provinsi
hanya ada 1 (satu) Markas Daerah.
b Dari ketentuan pasal 9 ayat 1 Anggaran dasar LVRI Jo, ketentuan Pasal 11
ayat 1 huruf b tersebut diatas maka jelas tidak dikenal organisasiLVRI yang
bernama Koordinator Umum Veteran Kabupaten Belu dan Kabupaten
Malaka.
Dengan demikian kami tegaskan bahwa pembentukan Organisasi Koordinator
Umum Veteran kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka yang menurut
Penggugat berdasarkan perintah ketua DPD Provinsi NTT terbukti dan nyata
melanggar pasl 9 ayat 1 anggaran dasar LVRI Jo. Pasal 11 ayat 1 huruf b
Anggaran Rumah Tangga LVRI
c Oleh karenanya yang sebenarnya harus dikatakan sebagai perbuatan makar
melawan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LVRI hasil
keputusan Konggres Tahun 2013 yang disahkan dengan keputusan Presiden
RI Nomor 27 Tahun 2013 adalah Ketua dan Sekretaris DPD LVRI Provinsi
NTT dan Penggugat. Siapapun termasuk Ketua dan Sekretaris DPD LVRI
tidak berhak dan berwenang membentuk suatu organisasi lain selain yang
diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LVRI. Selain
melanggar Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga LVRI, kehadiran
Koordinator Umum Veteran Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka di KM
16 Jurusan Atambua-Kupang tidak mungkin terdaftar di Kabupaten Belu
Halaman 29 dari 89 hal.Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2014/PN .Atb
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 29
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
berdasarkan ketentuan pasal 16 ayat 1Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2013 tentang Keormasan karena melanggar AD dan ART LVRI. Dalam
kesaksian Sdr. Stanislaus Dawu, Ketua DPD LVRI Provinsi NTT pada
sidang kasus Hendrik They di Pengadilan Militer III-15 Kupang, ketika
ditanya oleh Oditur Militer : Legal atau Ilegal kantor Koordinator Umum
Urusan Veteran Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka ? Sdr.Stanislaus
Dawu menjawab pertama bahwa itu Interen. Ketika didesak dan ditanya lagi
oleh Oditur Militer baru menjawab bahwa illegal. Ternyata Sdr. Stanislaus
Dawu mengakui sendiri bahwa Koordinator Urusan Veteran Kabupaten Belu
dan Kabupaten Malaka adalah illegal. Oleh karena kantornya illegal maka
jabatan saudara penggugat sebagai Koordinator juga ilegal. Karena illegal
maka kehadirannya justru mencoreng nama baik kode etik kehormatan
LVRI, menggerogoti kewenangan DPC LVRI Kabupaten Belu dan
Kabupaten Malaka, menggerogoti kewenangan Ketua Ranting LVRI
Kecamatan Tasbar karena berlokasi di KM 16 Jurusan Atambua-Kupang,
menciptakan kekacauan pembinaan dan pelayanan Hak-Hak veteran di
Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka, dan dengan mengatakan bahwa
Penggugat adalah perpanjangan tangan dari Minvetcad Kupang adalah tidak
benar.
d Pada tanggal 7 Oktober 2014 di Gedung DHD’45 telah dilaksanakan Rapat
DPD LVRI Kupang dengan Kepala Biro Pembinaan Organisasi LVRI Bapak
Brigjen (Purnawirawan) Djoko Kirmanto, oleh Bapak Djoko Kirmanto telah
diperintahkan kepada Sdr. Stanislaus Dawu / Ketua DPD LVRI untuk
membubarkan Kantor Koordinator Urusan Veteran Kabupaten Belu dan
Kabupaten Malaka. Perintah yang sama ditegaskan lagi pada saat Bapak
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 30
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Brigjen Djoko Kirmanto berada di ruangan Kepala Kaminvetcad 01-K-01
Kupang.
e Kami tidak pernah melawan organisasi LVRI tetapi yang kami lawan adalah
tindakan sewenang-wenang Ketua dan Sekretaris DPD LVRI secara
inpersona dan pelanggaran serius terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga LVRI, berupa merangkap jabatan partai politik, membentuk
Organisasi liar, melindungi Sdr.Penggugat yang diduga kuat Veteran Aspal
sebagaiman tercantum dalam tanggapan kritis kami dalam surat Nomor 4 /
Vet-Cavet/VII/14 tanggal 31 Juli 2014. Kami telah membuktikan bahwa ada
Veteran Aspal seperti Kapten Hendrik They PLH. Kepala Minvectcad 01-
K-01 Kupang.
Justru dengan membentuk Oganisasi illegal bernama Koordinator Umum
Urusan Veteran Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka bersama Ketua dan
Sekretaris DPD LVRI Provinsi NTT, serta veteran yang berada di sekitar
Penggugat maka secara bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan Visi
Misi LVRI.
f Oleh karena itu seluruh dalil yang mendasari Tuntutan Penggugat tidak
benar, kabur dan diantaranya bohong maka kami nyatakan menolak seluruh
tuntutan Penggugat.
g 1. Bahwa dengan diperolehnya gelar veteran RI,maka penggugat telah
memperoleh hak-hak dari Negara antara lain berupa Tunjangan Veteran
dan Dana Kehormatan yang dibayarkan secara tetap setiap bulan sejak tahun
2008 hingga saat ini (hingga bulan November 2014 sebanyak 81 bulan)
Halaman 31 dari 89 hal.Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2014/PN .Atb
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 31
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
2. Bahwa apabila terbukti benar Sdr. Penggugat bukan Anggota TBO atau
anggota kelaskaran lainnya yang resmi yang beroperasi di wilayah Timor
Portugis dari tanggal 21 Mei 1975 s/d 17 Juli 1976, maka Penggugat tidak
berhak memperoleh gelar kehormatan Veteran RI, dan oleh karena itu hak-
hak sebagaimana diuraikan pada huruf a dan angka 6 diatas harus
dinyatakan tidak sah dan harus batal demi hukum atau harus dibatalkan
3. Bahwa dengan dibatalkan hak-hak Penggugat sebagai anggota veteran RI
maka Penggugat wajib mengembalikan kerugian Negara berupa Tunjangan
Veteran dan Dana Kehormatan sejak Januari 2008 s/d November 2014
sebesar :
• Tunjangan Veteran : 81 x Rp.1.215.000.- = Rp.98.415.000,-
• Dana Kehormatan : 81 x Rp.250.000,- = Rp.20.250.000,-
• Total keseluruhan sampai saat ini = Rp.118.665.000,-
h Bahwa untuk menjamin kerugian Negara sebagaimana diuraikan pada huruf
g butir 3 diatas, para Tergugat memohon kepada Pengadilan Negeri kelas I
B Atambua untuk melakukan sita jaminan atas seluruh harta milik
Penggugat baik barang bergerak maupun tidak bergerak milik Penggugat.
7 Bahwa pada point 7, Penggugat menuduh para Tergugat mengeluarkan pernyataan yang
bersifat menfitnah, menuduh dan menghina Penggugat dengan berbagai kalimat yang
sungguh – sungguh menyerang nama baik dan kehormatan Penggugat sebagai seorang
anggota LVRI, dan selanjutnya Penggugat menggunakannya sebagai dasar untuk
menuduh para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana
diuraikan dalam point II gugatan Penggugat.
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 32
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
a Bahwa menurut para Tergugat, sesungguhnya substansi gugatan Penggugat
adalah perbuatan melawan hukum berupa “fitnah” dan “menghina” yang
dilakukan oleh para Tergugat.
b Bahwa oleh karena substansi perkaranya adalah “fitnah” dan “menghina”
sebagaimana dalil yang Penggugat uraikan diatas, maka menurut para Tergugat,
hal ini merupakan perbuatan Pidana.
c Bahwa oleh karena perbuatan Pidana, seharusnya perkara ini diproses dalam
Peradilan Pidana.
d Bahwa berdasarkan argumen – argumen para Tergugat sebagaimana diuraikan
pada butir a,b dan c point 8 ini, maka para Tergugat hendak mengajukan
eksepsi atas perkara ini, dan memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk
menolak memeriksa perkara ini lebih lanjut.
8 a. Bahwa selain itu berdasarkan gugatan Penggugat pada petitum 8,9 dan amar tuntutan
ke 6, Penggugat telah menuduh Tergugat secara bersama-sama telah melakukan makar
terhadap Negara dalam hal ini Menteri Pertahanan RI yang merupakan organisasi
pemerintah pusat yang sah.
b. Bahwa tuduhan melakukan perbuatan makar melawan Negara atau pemerintah yang sah
dapat diancam dengan hukuman maksimal yaitu hukuman mati.
c. Bahwa untuk diketahui Penggugat,para Tergugat tidak ada niat sama sekali untuk
mengubah atau mengganti Pemerintahan atau Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
sah, dengan cara apapun juga, melainkan para tergugat hanya menginginkan suatu proses
perekrutan para calon Veteran RI yang transparan dan bersih dari pencaloan,bebas dari
Halaman 33 dari 89 hal.Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2014/PN .Atb
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 33
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
pemerasan dan dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan terutama bebas dari Veteran
Palsu.
d. Bahwa tuduhan penggugat tersebut ternyata tidak dilakukan melalui suatu proses
peradilan pidana dan oleh karena itu haruslah dianggap tuduhan tersebut telah tidak
terbukti. Sehingga dengan demikian perbuatan Sdr.Penggugat telah memenuhi unsur-
unsur Pidana Fitnah.
e. Bahwa tuduhan makar yang dilakukan oleh Penggugat terhadap para Tergugat
merupakan tindak pidana menfitnah, dan hal ini secara moril telah menjatuhkan harkat
dan martabat para Tergugat sebagai Anggota Veteran di mata masyarakat.
9 Bahwa dalam butir 12 Penggugat telah menderita kerugian material sebesar
Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).
Menurut para Tergugat, Penggugat tidak menguraikan dengan jelas dan rinci setiap
kerugian yang dialaminya, dan oleh karena itu tuntutan ganti rugi tersebut tidak perlu
dipertimbangkan, apalagi dasar tuntutan itu adalah perbuatan melawan Hukum berupa
fitnah yang belum dibuktikan melalui Peradilan Pidana.
10 Bahwa berdasarkan sanggahan/tanggapan sebagaimana diuraikan pada angka 9
A,B,C,D dan E diatas, para Tergugat hendak melakukan gugatan Rekonvensi atas
Penggugat asal/Tergugat Rekonvensi sebagai berikut :
a Bahwa tuduhan atau/perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah secara
nyata-nyata memfitnah para Tergugat/Penggugat Rekonvensi telah
menimbulkan perasaan tertekan dan malu secara moril dan hal tersebut
sungguh- sungguh sangat keji dan sangat merugikan harkat dan martabat
para penggugat Rekonvensi dimata masyarakat.
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 34
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
b Bahwa oleh karena itu para Penggugat Rekonvensi meminta kepada
Penggugat Asal/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi
berupa kerugian Immateriil sebesar :
Rp.1.000.000.000,- ( Satu Miliar Rupiah) per Penggugat Rekonvensi
sehingga seluruhnya berjumlah Rp.17.000.000.000 ( Tujuh Belas Miliar
Rupiah)
11 Untuk menjamin pelaksanaan ganti rugi tersebut pada angka 10 huruf b, para Penggugat
Rekonvensi memohon kepada Pengadilan Negeri Kelas I B Atambua untuk
menjatuhkan sita jaminan atas seluruh harta milik Tergugat Rekonvensi baik barang
bergerak maupun barang tidak bergerak yang dimiliki atau dikuasai oleh Tergugat
Rekonvensi.
Bahwa berdasarkan sanggahan atau tanggapan para Tergugat Asal/Penggugat
Rekonvensi sebagaimana diuraikan diatas, maka para Tergugat/Penggugat Rekonvensi
memohon Kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk:
I DALAM GUGATAN ASAL.
A Eksepsi:
1 Menetapkan bahwa peradilan perdata tidak berwenang memeriksa perkara
ini.
2 Menolak memeriksa perkara ini lebih lanjut, dan menetapkannya dalam
putusan sela.
3 Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat untuk seluruhnya.
Halaman 35 dari 89 hal.Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2014/PN .Atb
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 35
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
B Pokok Gugatan:
Atau apabila eksepsi ditolak, memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia
untuk memutuskan:
1 Menolak atau setidak-tidaknya tidak menerima Gugatan Penggugat untuk
seluruhnya.
2 Menetapkan menurut Hukum bahwa Penggugat bukanlah anggota TBO atau
anggota Kelaskaran lainnya dan oleh karena itu gelar Veteran RI yang
diperolehnya adalah tidak sah.
3 Menghukum Penggugat untuk mengembalikan gelar Kehormatan Veteran RI
kepada Negara
4 Menghukum pula Penggugat untuk mengembalikan Tunjangan Veteran dan
Dana Kehormatan yang ditaksir sampai saat ini sebesar Rp.118.665.000,-
(Seratus Delapan Belas Juta Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah)
kepada Negara secara tunai.
5 Menghukum penggugat untuk membayar seluruh ongkos perkara yang timbul
dalam perkara ini.
Atau : Apabila Majelis Hakim Berpendapat Lain Mohon Putusan yang seadil – adilnya.
II DALAM GUGATAN REKONVENSI :
1 Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya
2 Menyatakan secara Hukum bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Asal secara
sah dan meyakinkan telah dengan sengaja melakukan perbuatan fitnah terhadap
para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Asal
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 36
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
3 Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Asal untuk membayar ganti rugi
immateril kepada para Penggugat Rekonvensi/Tergugat asal seluruhnya sebesar
Rp.17.000.000.000,- ( Tujuh Belas Miliar Rupiah ) secara tunai.
4 Menyatakan sita jaminan dalam perkara ini adalah sah dan berharga.
5 Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Asal untuk membayar ongkos
perkara dalam perkara ini untuk seluruhnya.
Atau : Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, Mohon Putusan yang
seadil-adilnya.
Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat terhadap tangkisan itu telah
mengemukakan replik tanggal 19 September 2014 dan atas replik Kuasa Hukum Penggugat
tersebut Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V, Tergugat XI dan Kuasa Tergugat VI,
Tergugat IX, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat IV Tergugat XVII masing-masing telah
pula mengajukan dupliknya tanggal 01 Desember 2014;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat yang foto copy-nya telah dilegalisir dan telah
dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dibubuhi bea meterai secukupnya,
selanjutnya diberi tanda:
1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Kabupaten
Belu NIK 5304040107500067, selanjutnya diberi tanda P-1;
2 Foto copy Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Kabupaten
Belu NIK 24.0606.311250.0025, selanjutnya diberi tanda P-2;
3 Foto copy Kartu Keluarga no. 5304041012063359 atas nama Kepala Keluarga Stefanus
Atok Bau, selanjutnya diberi tanda P-3 ;
Halaman 37 dari 89 hal.Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2014/PN .Atb
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 37
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
4 Foto copy surat keterangan tentang tempat tinggal dan kelahiran (umum), selanjutnya
diberi tanda P-4;
5 Foto copy Formulir Pendaftaran Calon Veteran Republik Indonesia, no. IX/01-K-1/085/
IV/2002, selanjutnya diberi tanda P-5;
6 Foto copy Formulir Permohonan Tunjangan Veteran Republik Indonesia berdasarkan
PP no. 34 Tahun 1985, selanjutnya diberi tanda P-6;
7 Foto copy Petikan Surat Keputusan no. SKBP/17/08/38/A-IX/XII/2009 tentang
Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia atas nama Stefanus Atok Bau,
selanjutnya diberi tanda P-7;
8 Foto copy Petikan surat Keputusan no. Skep/1653/XII/2003 tentang Pengakuan,
Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pembela Kemerdekaan
Republik Indonesia atas nama Stefanus Atok Bau, selanjutnya diberi tanda P-8;
9 Foto copy Surat Perintah no. 16/DPD-MDLV/IX/IV/2013 yang dikeluarkan oleh Dewan
Pimpinan Daerah Legiun Veteran Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur,
selanjutnya diberi tanda P-9;
10 Foto copy Kartu Tanda Anggota Legiun Veteran Republik Indonesia no. 2.230/DPD-
MDLV/IX/12/2014 atas nama Stefanus Atok Bau, selanjutnya diberi tanda P-10;
11 Foto copy Surat Kabar Harian Pos Kupang terbitan tanggal 31 Oktober 2013 dengan
judul Polisi Tolong Tangkap Atok dkk, selanjutnya diberi tanda P-11;
12 Foto copy surat satu jepit berupa tanggapan kritis Tim 10 Veteran/ Calon Veteran RI di
Provinsi NTT tanggal 31 Juli 2014, selanjutnya diberi tanda P-12;
13 Foto copy Surat Pernyataan tanggal 9 Desember 2013, selanjutnya diberi tanda P-13;
14 Foto copy surat kabar berita Metro Timor Life Stefanus Atok Bau sebagai penyelamat
veteran Belu-Malaka, selanjutnya diberi tanda P-14;
15 Foto copy surat pernyataan dari Petrus Taek, selanjutnya diberi tanda P-15;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 38
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
16 Foto copy surat perjanjian antara Petrus Taek dan Stefanus Atok Bau, selanjutnya diberi
tanda P-16;
Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokan sesuai aslinya dan telah
diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai;
Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, kuasa hukum
Penggugat mengajukan pula alat bukti berupa saksi-saksi ke persidangan dan masing-masing
memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
Saksi I HENDRIK RIHI, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
• Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dalam tugas pengamanan perbatasan tahun
1976 dalam operasi seroja tahap I;
• Bahwa saksi sebagai Komandan Regu I yang membawai Hansip dan TBO yang
diperintah oleh atasan komandan Kompi I tapi saksi lupa nama Komandan
Kompinya;
• Bahwa saksi sebagai Komandan Regu I sejak bulan Februari Tahun 1976;
• Bahwa saksi bertugas sebagai pengaman perbatasan sejak bulan Desember
Tahun 1975;
• Bahwa jumlah anggota regu adalah 12 orang untuk Hansip 10 orang dan TBO 2
(dua) orang yang saksi ingat Hansip adalah, Gaspar Taek, Gaspar Enau, Sipri
Fahik dan untuk anggota TBO adalah Stefanus Atok Bau sisanya saksi lupa;
• Bahwa tugas saksi adalah menjaga perbatasan antara wilayah Timor-Timur dan
Indonesia;
• Bahwa perbedaan tugas Hansip dan TBO adalah kalau hansip dipersenjatai
sedangkan TBO hanya membantu untuk mengangkat air, memasak, mencari
lauk pauk dan lain-lain;
Halaman 39 dari 89 hal.Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2014/PN .Atb
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 39
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Bahwa saksi tidak tahu syarat menjadi anggota Hansip dan anggota TBO tetapi
mereka diperintah langsung dari Kodim melalui Kepala Desa;
• Bahwa di tempat saksi bertugas ada 4 (empat) pos yang letaknya berdekatan;
• Bahwa Stefanus Atok Bau (Penggugat) masuk sebagai TBO pada tahun 1976;
• Bahwa Setafanus Atok Bau (Penggugat) dan temannya masuk sebagai anggota
TBO atas perintah Kepala Dusun;
• Bahwa ketika itu Stefanus Atok Bau dan temannya tidak membawa surat
perintah dan anggota TBO tidak mendapat gaji;
• Bahwa saksi bertemu dengan Stefanus Atok Bau (Penggugat) pertama kali di
bulan Maret 1976;
• Bahwa saksi tidak pernah bertugas di pos lain namun hanya bertugas di pos
Kakeuhun Tolu yang berdekatan dengan Dusun Wedare;
• Bahwa saksi melihat Stefanus Atok Bau (Penggugat) pada saat itu sudah dewasa
tetapi saksi tidak tahu usia Stefanus Atok Bau;
• Bahwa syarat menjadi anggota veteran yakni anggota pejuang kemerdekaan
Timor-Timur, ada surat perintah tugas untuk yang berlatar belakang ABRI dan
untuk sipil dari Menteri Pertahanan, diajukan di kantor Veteran ( Minved
Kupang);
• Bahwa LVRI ada di tingkat Pusat, di tingkat Provinsi namanya Minved
sedangkan di tingkat Kabupaten saksi tidak tahu;
• Bahwa yang dimaksud dengan LVRI adalah Legion Veteran Republik
Indonesia;
• Bahwa di kilometer 16 ada koordinator veteran yang dibentuk oleh ketua
MADA (Markas Daerah) atas nama Stanislaus Dawu;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 40
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Bahwa tugas Minved mengurus administrasi veteran;
• Bahwa saksi tidak tahu masalah antara Penggugat dan para Tergugat;
• Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat sudah menjadi anggota veteran atau
belum;
• Bahwa komandan Pleton saksi adalah Agus Tule;
• bahwa pada saat Penggugat menjadi anggota TBO tidak ada surat tugas yang
ditunjukan kepada saksi;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Hukum Penggugat
maupun Kuasa Para Tergugat menanggapinya dalam kesimpulan;
Saksi II YAKOBUS LUAN, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
• Bahwa saksi tahu masalah antara Penggugat dan Para Tergugat adalah karena Para
Tergugat melapor ke Polda Kupang bahwa Penggugat masih kecil pada Tahun 1975
masa pergolakan;
• Bahwa saksi tahu sendiri karena pada Tahun 2008 saksi mengurus Veteran TBO tapi
tidak keluar SKEP hanya arsip saja sehingga pada Tahun 2010 saksi urus melalui
Penggugat;
• Bahwa pada Tahun 2008 saksi mengurus di Pak Longginus Lelo dan Pak Herman Lau
yang saat itu menjadi koordinator veteran;
• Bahwa Penggugat sebagai koordinator veteran saksi tahu dari ketua MADA yang saksi
tidak tahu namanya;
• Bahwa saksi masuk regu I, kompi III pada Tahun 1977;
• Bahwa saksi mencari orang di Dusun Wedare, Desa Nanaenoe;
Halaman 41 dari 89 hal.Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2014/PN .Atb
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 41
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Bahwa Penggugat merupakan warga Dusun Wedare;
• Bahwa Penggugat ikut didaftar oleh saksi sebagai anggota TBO bersama 6 orang
lainnya yakni Suli Berek, Domi Lau Malik, Mathias Malik, Marsel Kehi, Gabriel
Moruk, Moses Bauk;
• Bahwa syarat menjadi anggota TBO saksi tidak tahu;
• Bahwa ke 7 (tujuh) orang yang saksi antar tersebut menjadi anggota TBO;
• Bahwa saksi yang mengantar Penggugat ke Pos I Kakeuhun Tolu di Wanra atau Hansip
bernama Siprianus Fahik;
• Bahwa tugas anggota TBO adalah memasak, mencari kayu dan mencuci;
• Bahwa saksi menyerahkan warga sebagai anggota TBO sejak Tahun 1976 sampai
dengan Tahun 1978;
• Bahwa Komandan regu I waktu itu adalah bapak Hendrik Rihi dan saksi menyerahkan
warganya untuk menjadi TBO pada Bapak Hedrik Rihi;
• Bahwa anggota Hansip/Wanra di regu I ada 6 (enam) orang yang saksi masih ingat
namannya yakni Siprianus Fahik, Petrus Kala,Pit Mau yang tiganya saksi lupa;
• Bahwa Penggugat adalah anak ke-3 (tiga) dari 5 (lima) bersaudara pasangan dari Bapak
Yosep Bau Atok dan Mama Muti Taek;
• Bahwa Penggugat lahir di Dusun Wedare,Kecamatan Nanaekubesi dan Penggugat
adalah warga dusun saksi;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 42
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Bahwa saksi sebagai Kepala Dusun sejak tahun 1975 sampai dengan tahun 1978 dan
yang menjadi Kepala Desa adalah Yosep Nahak;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Hukum Penggugat
maupun Kuasa Para Tergugat menanggapinya dalam kesimpulan;
Saksi III YONATAS MAU, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
• Bahwa saksi pernah terlibat bersama Penggugat di Pos I Kakeuhun Tolu dimana saat itu
saksi sebagai Hansip sedangkan Penggugat sebagai anggota TBO;
• Bahwa Penggugat lebih dahulu berada di Pos I sedangkan saksi masuk sebagai Hansip
pada Tahun 1976;
• Bahwa di Pos I ada 3 (tiga) regu dan Penggugat berada di regu I;
• Bahwa di regu I ada 6 (enam) orang anggota TBO dimana 4 (empat) orang bergantian
sedangkan 2 (dua) orang tetap;
• Bahwa Penggugat termasuk dalam 2 (dua) orang yang tetap di regu I;
• Bahwa di regu I ada 10 (sepuluh) orang Hansip dan 6 (enam) orang TBO;
• Bahwa saksi mulai bertugas pada Tahun 1976 dan berakhir tugas pada Tahun 1978;
• Bahwa selama bertugas saksi tidak pernah pindah tugas hanya bertugas di pos 1(satu)
dan regu 1 (satu) saja;
• Bahwa saksi masuk menjadi anggota Hansip pada waktu terjadi operasi di Dakolo;
Halaman 43 dari 89 hal.Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2014/PN .Atb
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 43
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Bahwa pada saat itu saksi diajak oleh teman-teman Hansip lain untuk bergabung di regu
1 (satu) lalu saksi melapor diri pada komandan regu I waktu itu adalah bapak Hendrik
Rihi;
• Bahwa ketika masuk di regu I (satu) saksi melihat Stefanus Atok Bau (Penggugat) juga
berada di regu 1 sebagai anggota TBO;
• Bahwa saksi menjadi Hansip mendapatkan gaji Rp 3.000,-per bulan sedangkan untuk
anggota TBO tidak mendapat gaji;
• Bahwa ada beberapa orang anggota TBO yang saksi kenal di samping Stefanus Atok
Bau (Penggugat) yakni Niko Nahak, Bene Suri, Mathias Mali, Blasius Fahik dan
lainnya saksi lupa;
• Bahwa tugas TBO adalah hanya untuk bantu angkat air, masak, cari kayu api;
• Bahwa saksi tahu Stefanus Atok Bau (Penggugat) pada saat itu sudah dewasa dan
berusia sekitar belasan tahun namun saksi tidak tahu pasti usia Stefanus Atok Bau;
• Bahwa Stefanus Atok Bau sudah menjadi anggota veteran sejak tahun 2008;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Hukum Penggugat
maupun Kuasa Para Tergugat menanggapinya dalam kesimpulan;
Saksi IV PETRUS KALA, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
• Bahwa saksi pernah menjadi anggota Hansip pada Tahun 1976, sebelumnya saksi ikut
latihan Hansip di Haliwen;
• Bahwa saksi menjadi Hansip direkrut oleh Kelapa Dusun bernama Pius Taek dimana
kepala dusun diperintah oleh Kodim 1605 Belu pada Tahun 1975;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 44
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Bahwa selanjutnya saksi di bawah ke Laktutus dan Komandan Pos saat itu adalah
Bapak Hendrik Rihi dan selanjutnya saksi pindah ke Pos Nanaenoe di Kakeuhun Tolu;
• Bahwa di Pos Kakeuhun Tolu ada 10 (sepuluh) orang Hansip;
• Bahwa di setiap pos, disamping tenaga Hansip ada juga Tenaga Bantuan Operasi (TBO)
dimana tugas TBO adalah membawa susu, mengangkat air dan memasak;
• Bahwa Penggugat dan Mathias Mali tetap bertugas di Pos;
• Bahwa Penggugat dan Mathias Mali sudah dewasa dan berusia sekitar belasan
berdasarkan perkiraan saksi karena saksi tidak tahu pasti berapa usia Penggugat pada
saat itu;
• Bahwa saksi tahu bahwa kegiatan Hansip dan TBO berakhir pada tanggal 24 Maret
Tahun 1978;
• Bahwa Bapak Pius Taek adalah Kepala Dusun Laktutus pada masa itu;
• Bahwa saksi tahu penerimaan TBO adalah adanya surat dari Kodim yang diberikan
kepada Kepala Desa lalu Kepala Desa memerintahkan Kepala Dusun untuk mencari
orang;
• Bahwa saksi sebagai Hansip ada surat perintah yang bersifat kolektif yang ditujukan
kepada 48 (empat puluh delapan) orang;
• Bahwa saksi tahu Penggugat sebagai anggota TBO sejak bulan Maret Tahun 1976
sampai berakhir tugas di tanggal 28 Maret Tahun 1978;
• Bahwa saksi awalnya bertugas di Kuneru kemudian pindah di Pos Nanaenoe Kekeuhun
Tolu;
Halaman 45 dari 89 hal.Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2014/PN .Atb
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 45
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Bahwa di Pos di Nanaenoe - Kakeuhun Tolu, komandan regunya adalah bapak Hendrik
Rihi;
• Bahwa yang memerintahkan Penggugat sebagai anggota TBO adalah Kepala Dusun
Penggugat di Wedare bernama Yakobus Luan sedangkan yang menugaskan Penggugat
sebagai TBO tetap di Pos adalah Komandan Posnya;
• Bahwa saksi tidak tahu Penggugat mengurus dirinya sebagai anggota veteran
menggunakan surat apa saja;
• Bahwa di Pos yang saksi bertugas ada beberapa orang TBO termasuk Penggugat;
• Bahwa yang lebih dahulu bertugas di Pos adalah saksi sebagai Hansip;
• Bahwa pada saat saksi bertugas sebagai Hansip di Pos I Nanaenoe, selanjutnya Kepala
Pos yakni Bapak Hendrik Rihi memerintahkan Kepala Desa dan selanjutnya Kepala
Desa memerintahkan Kepala Dusun Wedare untuk mencari orang yang untuk
selanjutnya Kepala Dusun Wedare memberikan daftar nama beserta orang-orangnya
sebagai anggota TBO ke Pos I dan saat itu ada Penggugat bersama Mathias Mali;
• Bahwa pada saat itu anggota TBO diberi tugas untuk memasak, mencari kayu secara
bergantian dan para anggota TBO tidak diberi gaji;
• Bahwa saksi sebelumnya bertugas di Pos Kuneru dan selanjutnya pindah tugas ke
Laktutus Nanaenoe;
• Bahwa saksi tahu bahwa sebagai anggota TBO adalah orang yang sudah bisa
mengambil air, mengangkat kayu bakar, memasak;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 46
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Bahwa yang bertugas lebih dahulu di pos I adalah anggota Hansip lalu kemudian
Hendrik Rihi bersurat kepada Kepala Dusun supaya mengirim tenaga untuk menjadi
anggota TBO;
• Bahwa selanjutnya Kepala Dusun Wedare mengantar daftar nama anggota TBO dan
orang-orangnya ke pos I;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Hukum Penggugat
maupun Kuasa Para Tergugat menanggapinya dalam kesimpulan;
Saksi V SIPRIANUS FAHIK, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
• Bahwa saksi tahu masalah antara Penggugat dan Para Tergugat yakni Para
Tergugat menuduh Penggugat sebagai veteran palsu;
• Bahwa saksi tahu tuduhan tersebut dari Koran;
• Bahwa saksi tahu Penggugat sebagai veteran karena Penggugat sebelumnya
adalah anggota TBO;
• Bahwa saksi tahu Penggugat adalah sebagai anggota TBO dari Kepala
Dusun Wedare bapak Yakobus Luan karena saat itu saksi melihat Bapak
Yakobus Luan yang mengantar Penggugat sebagai TBO untuk membantu
Hansip di Pos I Kakeuhun Tolu;
• Bahwa saat itu saksi sebagai Hansip di Pos I Kakeuhun Tolu;
• Bahwa di Pos I terdiri dari Hansip sebanyak 10 (sepuluh) orang, tentara 1
(satu) orang sebagai Komandan Regu dan TBO yng terdiri dari 4 (empat)
orang atau lebih;
Halaman 47 dari 89 hal.Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2014/PN .Atb
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 47
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Bahwa saksi sebagai Hansip sejak Tahun 1976 sampai dengan Tahun 1978
dan Penggugat sebagai anggota TBO sejak Tahun 1976 sampai Tahun 1978;
• Bahwa tugas TBO adalah mencari kayu, memasak dan mengangkat air;
• Bahwa syarat untuk menjadi anggota TBO adalah orang yang secara fisik
sudah bisa mengangkat air, memasak dan mencari kayu;
• Bahwa secara fisik saksi melihat Stefanus Atok saat itu sudah bisa
mengangkat air, mencari kayu dan memasak sehingga Stefanus Atok bias
menjadi TBO;
• Bahwa saksi tidak tahu secara pasti usia Stefanus Atok Bau saat itu namun
dari fisik Stefanus Atok Bau sudah bisa membantu di pos saat itu untuk
melakukan tugas membantu Hansip;
• Bahwa di setiap pos ada anggota TBO dan anggota TBO itu ada ketika ada
Hansip di pos;
• Bahwa kehadiran anggota TBO hanya untuk membantu Hansip di pos;
• Bahwa pada Tahun 1983 ada panggilan dari Kodim 1605 Belu melalui
Babinsa yang ditujukan kepada semua Hansip di desa masing-masing untuk
menghadap ke Kodim 1605 Belu untuk mengurus administrasi agar menjadi
penerima pensiun bagi Hansip yang pernah berjuang diperbatasan Timor-
Timur pada Tahun 1976 sampai Tahun 1978;
• Bahwa saksi tidak tahu apakah anggota TBO juga mengurus administrasi
menjadi anggota veteran;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 48
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Bahwa TBO itu ada di saat ada Hansip di Pos dan membantu Hansip di Pos;
• Bahwa saksi tahu Srefanus Atok Bau sekarang menjadi veteran;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Hukum Penggugat
maupun Kuasa Para Tergugat menanggapinya dalam kesimpulan;
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Kuasa Para Tergugat, baik
kuasa dari Tergugat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V, Tergugat XI dan Kuasa Tergugat VI,
Tergugat IX, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat IV Tergugat XVII masing-masing telah
mengajukan alat bukti berupa surat yang sama dipersidangan, yang foto copy-nya telah
dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dibubuhi bea meterai
secukupnya, selanjutnya diberi tanda yaitu :
1 Foto copy surat tanda terima laporan nomor STPL/307/X/2013/SPKT tanggal 30
Oktober 2013, selanjutnya diberi tanda T.1;
2 Foto copy surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan terlapor Stefanus Atok
Bau no SP2HP/21/II/2014/Polres Belu, tanggal 22 Februari, selanjutnya diberi tanda
T-2;
3 Foto copy surat permandian Melkior Kim Bau, kakak Penggugat selanjutnya diberi
tanda T-3;
4 Foto copy surat permandian Laurensius Halek, adik Penggugat selanjutnya diberi tanda
T-4;
5 Foto copy surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan no SP2HP/190/
VI/2014/Reskrim, tanggal 28 Juni 2014, selanjutnya diberi tanda T-5;
6 Foto copy surat Pastor paroki Laktutus nomor 05/P.HKYL/VIII/2014, tanggal 11
Agustus 2014 perihal Koreksi surat keterangan, selanjutnya diberi tanda T-6;
Halaman 49 dari 89 hal.Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2014/PN .Atb
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 49
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
7 Foto copy atas foto copy foto lembaran buku baptis 2 Paroki Laktutus yang dipalsukan,
selanjutnya diberi tanda T-7;
8 Foto copy atas foto copy lembaran buku baptis pembanding paroki HKY Laktutus,
selanjutnya diberi tanda T-8;
9 Foto copy atas foto copy lebaran buku baptis 1 paroki HKY Laktutus yang sudah
diubah angka tahun lahir Melkior Kim Bau, selanjutnya diberi tanda T-9;
10 Foto copy surat pernyataan Petrus Taek, selanjutnya diberi tanda T-10;
11 Foto copy surat pernyataan dari Paulus Hale, selanjutnya diberi tanda T-11;
12 Foto copy surat pernyataan dari Yakobus Luan, selanjutnya diberi tanda T-12;
13 Foto copy surat pernyataan Stefanus Atok Mau, selanjutnya diberi tanda T-13;
14 Foto copy berita surat kabar Pos Kupang “Hapus Veteran Kecoak di tubuh TNI”,
selanjutnya diberi tanda T-14;
15 Foto copy berita surat Pos Kupang ”Polisi Tolong Tangkap Atok,dkk” selanjutnya
diberi tanda T-15;
16 Foto copy berita surat kabar Pos Kupang “Denpom Kupang Tolak Laporan Mariono”,
selanjutnya diberi tanda T-16;
17 Foto copy surat kabar Pos Kupang,”Tertibkan Veteran Palsu”, selanjutnya diberi tanda
T-17;
18 Foto copy surat kabar Pos Kupang, “Tangkap Kelompok Atok”, selanjutnya diberi
tanda T-18;
19 Foto copy berita surat kabar Pos Kupang,”Kapten Hendrik Bakal Dipecat”, selanjutnya
diberi tanda T-19;
20 Foto copy surat kabar Pos Kupang,”TPDI Tantang Kapolda dan Danrem”, selanjutnya
diberi tanda T-20;
21 Foto copy berita surat kabar Pos Kupang,” Kasus Veteran Palsu Jalan Ditempat”,
selanjutnya diberi tanda T-21;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 50
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
22 Foto copy berita surat kabar “Timor-Timur The Untold Story”, selanjutnya diberi tanda
T-22;
23 Foto copy surat perintah penugasan nomor Sprin/036/II/1976 atas nama Gabriel Nahak,
selanjutnya diberi tanda T-23;
24 Foto copy atas foto copy surat perintah penugasan nomor Sprin/290/XII/1975 atas nama
R.A Manek,BBA, selanjutnya diberi tanda T-24;
25 Foto copy surat perintah penugasan nomor Sprin/93/XII/1975 atas nama Markus Ulu,
selanjutnya diberi tanda T-25;
26 Foto copy surat perintah jalan nomor SPJ/2591/XII/1976 atas nama Benyamin Bere
Mali, selanjutnya diberi tanda T-26;
27 Foto copy surat tanda keterangan nomor STK/001-3/XI/1976 atas nama Gabriel Nahak,
selanjutnya diberi tanda T-27;
28 Foto copy peraturan perundangan dan syarat calon veteran serta anggaran dasar dan
anggaran rumah tangga LVRI, selanjutnya diberi tanda T-28;
29 Foto copy atas foto copy formulir pendaftaran Calon Veteran Republik Indonesia nomor
XIII/1604/26/XII/1983 atas nama Gabriel Nahak, selanjutnya diberi tanda T-29;
30 Foto copy formulir pendaftaran Calon Veteran Republik Indonesia nomor IX-27/836/
I/1997 atas nama Christian Aplugi, selanjutnya diberi tanda T-30;
31 Foto copy atas foto copy formulir pendaftaran Calon Veteran Republik Indonesia nomor
IX/01-K-1/346/V/2008 atas nama Wenseslaus Bria, selanjutnya diberi tanda T-31;
32 Foto copy atas foto copy surat dari Christian Aplugi kepada Ketua DPD LVRI Provinsi
NTT” mohon diadakan pertemuan”, selanjutnya diberi tanda T-32;
33 Foto copy atas foto copy surat dari Mariono ditujukan kepada Ketua MADA LVRI
Provinsi NTT, selanjutnya diberi tanda T-33;
Halaman 51 dari 89 hal.Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2014/PN .Atb
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 51
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
34 Foto copy surat laporan/telaahan dari Christian Aplugi,dkk yang ditujukan kepada
Ketua Wantimda DPD LVRI Provinsi NTT dan Bapak Komandan Korem 161 Wira
Sakti Kupang, selanjutnya diberi tanda T-34;
35 Foto copy tanda bukti lapor nor TBL-14/X/2013 atas nama pelapor Mariono,
selanjutnya diberi tanda T-35;
36 Foto copy laporan pencemaran gelar kehormatan LVRI yang merugikan pihak lain dari
Christian Aplugi,dkk yang ditujukan kepada DAN DENPOM IX1/Kupang, selanjutnya
diberi tanda T-36;
37 Foto copy laporan kinerja Ketua DPD LVRI Provinsi NTT selama 2 tahun, yang
ditujukan kepada Ketua Umum LVRI di Jakarta oleh Christian Aplugi,dkk, selanjutnya
diberi tanda T-37;
38 Foto copy surat pembatalan DKEP Menhan tentang Gelar Kehormatan Veteran, dari
pelapor Christian Aplugi,dkk kepada Menteri Pertahanan, selanjutnya diberi tanda T-38;
39 Foto copy surat laporan dari Christian Aplugi,dkk terhadap W.W Pawolo sebagai
Veteran kepada Ketua Umum DPP LVRI di Jakarta, selanjutnya diberi tanda T-39;
40 Foto copy satu bundel daftar nama yang diduga veteran aspal oleh Christian Aplugi,dkk
yang ditujukan kepada Kepala PT. Taspen cabang Kupang, selanjutnya diberi tanda
T-40;
41 Foto copy tanggapan kritis oleh tim 10, nomor 04/Tim10/V-CV/VII/14, tanggal 31 Juli
2014 yang ditujukan kepada Ketua dan Sekretaris DPD LVRI Prop NTT, selanjutnya
diberi tanda T-41;
42 Foto copy surat pernyataan veteran dan calon veteran tertanggal 9 Desember 2013,
selanjutnya diberi tanda T-42;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 52
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, kuasa para
Tergugat mengajukan pula alat bukti berupa saksi-saksi ke persidangan dan masing-masing
memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
Saksi I POLIKARPUS MORUK, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
• Bahwa saksi tahu masalah Penggugat dan para Tergugat adalah masalah laporan;
• Bahwa pelapor adalah Penggugat dan diapor adalah ketua ranting veteran;
• Bahwa laporan mengenai hansip palsu dan saksi dengar dari cerita orang;
• Bahwa saksi sebagai wandra, bertugas sebagai wanra sejak tanggal 27 Desember 1975;
• Bahwa yang menunjuk saksi sebagai wanra adalah Kodim 1605 dengan surat perintah
tugas;
• Bahwa dalam surat perintah tersebut para wanra diperintahkan untuk mengambil senjata
di Kodim;
• Bahwa setelah menghadap di Kodim, para wanra diberi senjata,ULP dan beras
selanjutnya diperintahkan untuk melaksanakan tugas menggantikan pasukan Udayana
743 di Fatuleno bersama 47 orang lainnya;
• Bahwa pada saat itu saksi bertugas di Nanaenoe, masuk dalam pleton I;
• Bahwa saksi mulai bertugas di Nanaenoe sejak tanggal 10 Februari 1976;
• Bahwa saksi tahu ada surat perintah karena saksi menerima surat perintah langsung;
• Bahwa saksi terima surat dari bapak Alkatiri dimana surat tersebut diantar oleh orang
yang saksi sudah lupa orangnya;
• Bahwa sebelum menjadi wanra, saksi adalah seorang petani;
• Bahwa sesuai surat perintah tersebut, saksi ditugaskan di pleton I Fatuleno regu 4
dengan komandan regunya I Nyoman Suandi anggota TNI, kemudian dari pleton I
dipecah lagi dan saksi masuk di regu I dengan komandan regu Yohanes Kopong;
Halaman 53 dari 89 hal.Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2014/PN .Atb
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 53
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Bahwa di regu 4 ada 10 orang wanra dan 1 orang tentara serta tidak ada TBO;
• Bahwa saksi kenal dengan Stefanus Atok Bau (Penggugat) karena sewaktu kecil saksi
biasa bertemu di rumah adat, selain itu juga sebagai kawan dan saudarinya menikah
dengan Matheus Kali;
• Bahwa Stefanus Atok Bau (Penggugat) bukan seorang Wanra;
• Bahwa saks tidak tahu tanggal lahir Stefanus Atok Bau (Penggugat) tetapi orang tuanya
saksi kenal;
• Bahwa Stefanus Atok Bau bersaudara 5 orang dan Penggugat anak ke-4;
• Bahwa yang membantu memasak di regu saksi adalah warga masyarakat tetapi saksi
tidak tahu pasti karena masyarakat yang membantu secara bergiliran;
• Bahwa Stefanus Atok Bau (Penggugat) tidak pernah membantu di regu saksi;
• Bahwa saksi kenal dengan Kim Bau karena Kim Bau membantu di regu 3 untuk
memasak,angkat air dan mencari kayu api;
• Bahwa selama saksi bertugas, saksi tidak pernah melihat Stefanus Atok Bau
(Penggugat);
• Bahwa saksi kenal dengan Yakobus Luan sebagai Wakil Kepala Dusun Wedare;
• Bahwa Yakobus Luan tidak pernah membawa orang untuk membantu di pos;
• Bahwa saksi tahu Stefanus Atok Bau berasal dari Haliwen;
• Bahwa saksi tidak tahu Stefanus Atok Bau (Penggugat) sebagai TBO;
• Bahwa saksi tahu ada 3 regu, yakni regu I bertempat di Nunakhun, regu 2 bertempat di
Nanaenoe dan regu 3 bertempat di Kakeuhun Tolu-Wedare;
• Bahwa saksi kenal dengan Hendrik Rihi, sebagai komandan regu 3;
• Bahwa ada anggota masyarakat yang membantu masak disamping anggota wanra yang
masak;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 54
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Bahwa saksi bertemu dengan Melkior Kim Bau di pos regu 3;
• Bahwa saksi tidak tahu usia Melkior Kim Bau,namun saksi melihat sudah cukup
dewasa;
• Bahwa saksi tidak tahu apakah anggota TBO bisa menjadi veteran;
• Bahwa saksi sebagai wanra menerima honor sebesar Rp3.000,-;
• Bahwa saksi tidak pernah mendengar istilah TBO, saksi sekarang sudah mendapat gelar
kehormatan yang saksi urus di Kodim 1605;
• Bahwa tugas saksi sebagai wanra adalah menjaga perbatasan Indonesia dengan Timor
Portugis;
• Bahwa saksi kenal dengan Tote Fernandes, ia mengurus beras dan uang lauk pauk;
• Bahwa setahu saksi usia Stefanus Atok Bau pada saat saksi bertugas sekitar 8 atau 9
tahun;
• Bahwa selama saksi bertugas pernah mendapat serangan selama 4 hari;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Hukum Penggugat
maupun Kuasa Para Tergugat menanggapinya dalam kesimpulan;
Saksi II JOSEPH FERANDEZ, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
• Bahwa saksi sebelum menjadi veteran bertugas sebagai sopir untuk mengangkut
amunisi ke pos-pos berdasarkan perintah dari Kodim 1605;
• Bahwa saksi menjalankan tugas berdasarkan perintah lisan dari Kodim melalui
Komandan Kompi waktu itu adalah H.J Puluan;
• Bahwa disamping membawa amunisi, saksi juga mengangkut beras untuk para wanra di
pos-pos yakni di Wedomu,Laktutus, Fatuleno,Lebas dan Henes;
Halaman 55 dari 89 hal.Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2014/PN .Atb
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 55
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Bahwa selain sebagai sopir, saksi juga sebagai wanra pada kompi 3 Fatuleno;
• Bahwa saksi tidak tahu kapan kompi 3 Fatuleno di bentuk;
• Bahwa di kompi 3 Fatuleno ada 3 regu dan setiap regu anggotanya 10 orang wanra dan
1 orang komandan regu dari tentara;
• Bahwa di setiap regu ada anggota masyarakat yang bertugas mengangkat air, masak,
mencari kayu api yang dilakukan secara bergantian;
• Bahwa saksi tidak kenal dengan Stefanus Atok Bau (Penggugat);
• Bahwa saksi selain di kompi 3 Fatuleno, juga pernah bertugas sebagai Wakil Danru 1
Batalyon Kompi 3 Nanaenoe;
• Bahwa saksi bertugas di kompi 3 Nanaenoe pada tanggal 15 Juni 1975;
• Bahwa sebagai anggota wanra saksi bergabung di kompi 3 pada tanggal 10 Februari
1976;
• Bahwa saksi kenal dengan Siprianus Fahik, Gaspar, Petrus Tule, Marsel,Ambrosius dan
Dominikus Hale karena mereka bertugas di pos 1 pada tahun 1975;
• Bahwa saksi sekarang kenal dengan Stefanus Atok Bau (Penggugat) karena Penggugat
membuat kantor veteran di km.16 jurusan Atambua-Kupang;
• Bahwa pada tahun 1975 saksi pernah bertugas mengurus pengungsi, membawa para
pengungsi ke rumah sakit dan mengantar ke Pemda Belu untuk mendapat bantuan;
• Bahwa saksi tahu tentang tim 10 yang terdiri dari 10 anggota yang menuntut kebenaran
terkait dengan hak-hak veteran;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 56
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Bahwa saksi tahu adanya ketidakberesan dalam urusan hak-hak yang berkaitan dengan
anggota veteran dan pernah dilaporkan ke Polres Belu tetapi tidak ada tindaklanjutnya;
• Bahwa saksi tahu isi laporan ke Polisi adalah menuntut segera diusut Stefanus Atok Bau
(Penggugat) untuk diminta keterangan namun sampai saat ini tidak ada tindaklanjutnya;
• Bahwa selama saksi bertugas tidak ada TBO. TBO adalah Tenaga Bantuan Operasi;
• Bahwa saksi tahu tugas TBO saat perang adalah memikul peluru dan beras untuk masak
di medan perang;
• Bahwa saksi tidak tahu syarat-syarat menjadi anggota TBO;
• Bahwa komandan kompi 3 Fatuleno saat saksi bertugas adalah Koptu Agus Tule;
• Bahwa saksi bertugas di kompi 3 Fatuleno dan sebagai wakil Danru 1 kompi 3
Nanaenoe sejak tanggal 15 Juni 1976 sampai dengan tahun 1977;
• Bahwa saksi tidak kenal Hendrikus Rihi;
• Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat mengangkat air, pikul beras di kompi
tempat saksi bertugas;
• Bahwa anggota masyarakat tidak bias diangkat menjadi veteran;
• Bahwa saksi tidak tahu Penggugat sudah diangkat mmenjadi veteran;
• Bahwa saksi diangkat menjadi veteran pada tahun 2000;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Hukum Penggugat
maupun Kuasa Para Tergugat menanggapinya dalam kesimpulan;
Saksi III MARKUS MAUK, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
Halaman 57 dari 89 hal.Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2014/PN .Atb
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 57
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Bahwa saksi tahu masalah antara Penggugat dan Para Tergugat yaitu masalah
Penggugat melapor Gervas Taek selaku ketua ranting veteran;
• Bahwa yang dilapor adalah urusan veteran yang tidak benar dan saksi tahu dari
pembicaraan orang di pasar;
• Bahwa setealh saksi mendengar persoalan tersebut lalu saksi menemui Gervas Taek dan
diminta untuk meluruskannya di pengadilan;
• Bahwa yang melapor adalah Stefanus Atok Bau (Penggugat);
• Bahw saksi saat ini sudah menjadi anggota veteran karena dahulu saksi menjadi wanra
pada tanggal 27 Desember 1975 dan sebelumnya pernah mengikuti latihan wanra di
Haliwen;
• Bahwa yang memberi latihan adalah Kodim 1605 yang terdiri dari baris berbaris, bela
diri dan merayap dan latihan berlangsung selama 2 minggu;
• Bahwa latihan wanra dimaksud untuk menjaga Negara pada waktu pergolakan Tim-
Tim;
• Bahwa setelah mengikuti latihan lalu mendapat surat perintah dari Kodim 1605 untuk
melaksanakan tugas;
• Bahwa saksi bertugas di Pos Fatuleno, Desa Laktutus dan saksi bersama teman-teman
berjumlah 48 orang;
• Bahwa saksi bertugas di pos Fatuleno selama 1 bulan selanjutnya pindah ke Nanaenoe.
Saksi bertugas di Nanaenoe selama 2 tahun;
• Bahwa di Nanaenoe saksi bertugas di pos regu 2 sebagai wanra;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 58
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Bahwa di pos regu 2 ada 10 orang Hansip/wanra dan 1 orang Komandan regu;
• Bahwa di pos, selain Hansip/Wanra, ada juga warga masyarakat yang bantu masak,
angkat air dan jumlah warga masyarakat sekitar 11 orang dimana mereka bertugas
secara bergantian;
• Bahwa saksi tidak melihat Stefanus Atok Bau saat saksi bertugas;
• Bahwa untuk warga masyarakat yang membantu di pos tanpa ada surat tugas;
• Bahwa teman-teman saksi yang bertugas di pos 2 saat itu adalah Felix Luan, Benyamin
Mau, Petrus Mau, Yosep Laki, Markus Lau, Anton Mau, Pit Laka;
• Bahwa Komandan Regu saat itu adalah Lasarus Prawira dan Komandan Pleton adalah
Agus Tule;
• Bahwa saksi kenal dengan Hendrik Rihi, ia adalah Komandan Regu 3;
• Bahwa saksi tidak tahu siapa-siapa warga masyarakat yang membantu mengangkat air,
masak dan cari kayu api di regu 3;
• Bahwa pos regu 3 bertempat di Kakeuhun Tolu, dimana jarak antara pos regu 2 dan pos
regu 3 sekitar 100 meter;
• Bahwa pos regu 1 bertempat di Munakun dan pos regu 2 di Besakhun;
• Bahwa Komandan regu 1 adalah Yohanis Kopong;
• Bahwa saksi tidak tahu apakah Stefanus Atok (Penggugat) membantu di pos regu 1 atau
di pos regu 3;
Halaman 59 dari 89 hal.Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2014/PN .Atb
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 59
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Bahwa saksi pernah bertemu dengan Stefannus Atok Bau saat acara pernikahan saudari
dari Stefanus Atok Bau dengan saudara saksi di Laktutus dimana saksi saat itu bertugas
di Nanaenoe namun tahun berapa saksi lupa;
• Bahwa saksi tahu rumah Stefanus Atok Bau di Debuwai;
• Bahwa saksi pernah bertemu dengan kakak Stefanus Atok Bau bernama Kim Bau di pos
1 Munakun;
• Bahwa pada saat saksi bertugas, saksi tidak pernah mendengar istilah TBO;
• Bahwa saksi sudah menjadi anggota veteran saat ini, dimana saksi mengurus menajdi
anggota veteran tahun 1983;
• Bahwa saat mengurus sebagai veteran, ada panggilan dari Kodim 1605 Belu bagi
wanra/hansip dan diberitahukan supaya mengurus surat-surat untuk menjadi anggota
veteran;
• Bahwa syaratnya yakni, kartu keluarga, surat perintah tugas dan KTP;
• Bahwa saksi kenal dengan Yakobus Luan, ia adalah Wakil Kepala Desa Wedare
sedangkan Kepala Dusun Wedare adalah Josep Moruk Araujo;
• Bahwa saksi pindah tugas dari pos Fatuleno ke pos Nanaenoe pada tanggal 10 Februari
1976;
• Bahwa saksi tidak tahu orang-orang yang membantu dipos juga dapat mendaftarkan diri
sebagai veteran;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Hukum Penggugat
maupun Kuasa Para Tergugat menanggapinya dalam kesimpulan;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 60
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idSaksi IV THOMAS KEHI, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
• Bahwa saksi tahu tugas wanra adalah menjaga perbatasan;
• Bahwa saksi bertugas sebagai anggota wanra sejak tanggal 27 Desember 1975 sampai
dengan tahun 1978;
• Bahwa pada waktu itu saksi ditugaskan dipos Fatuleno dimana saksi bersama teman-
teman berjumlah 48 orang semuanya wanra;
• Bahwa selanjutnya dari 48 orang tersebut dibagi lagi ke dalam 3 regu yang terdiri dari
10 orang setiap regu;
• Bahwa di pos selama saksi bertugas ada warga masyarakat yang membantu untuk
memasak, mencari kayu dan lain-lain;
• Bahwa saksi tahu pos 1 bertempat di Dusun Wedare, dimana saksi saat itu bertugas di
pos 1;
• Bahwa saksi kenal dengan kakak dari Stefanus Atok Bau yang bernama Kim Baud dan
ia pada saat itu bertugas membantu di pos 2;
• Bahwa saksi tahu pos regu 3 berada di Kakeuhun Tolu dibawah Komandan regunya
adalah Yohanes Kopong;
• Bahwa saksi sudah menjadi anggota veteran dimana saksi mengurus menjadi veteran
pada tahun 1983 karena ada perintah dari Kodim untuk mengurus menjadi veteran;
• Bahwa saksi tidak tahu apakah orang-orang yang ikut membantu di pos juga menjadi
anggota veteran;
Halaman 61 dari 89 hal.Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2014/PN .Atb
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 61
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Bahwa saksi tidak pernah mendengar istilah TBO;
• Bahwa saksi tidak pernah melihat Stefanus Atok Bau saat saksi bertugas dan saksi tidak
pernah melihat Wakil Kepala Dusun menyerahkan daftar nama-nama warga masyarakat
untuk membantu di pos;
• Bahwa saksi masih ingat warga masyarakat yang membantu masak di pos saat itu
adalah Gabriel Moruk, Paulus Hale, Raimundus Klau dan lainnya saksi lupa;
• Bahwa saksi tidak tahu Stefanus Atok Bau (Penggugat) sekarang menjadi veteran;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Hukum Penggugat
maupun Kuasa Para Tergugat menanggapinya dalam kesimpulan;
Saksi V BLASIUS LETO DASI, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
• Bahwa saksi tahu masalah antara Penggugat dan Para Tergugat yaitu teman
seperjuangan dilaporkan ke Pengadilan dan saksi tahu dari Tote Fernandez;
• Bahwa yang dilaporkan ke Pengadilan adalah Gervas Taek dan Vitalis Mauk;
• Bahwa masalah yang dilaporkan saksi tidak tahu karena tidak diceritakan oleh Tote
Fernandez tentang permasalahannya;
• Bahwa saksi pernah bertugas di Nanaenoe sejak tahun 1976 ketika itu saksi bertugas di
pos 3 dan saksi menjabat sebagai Komandan Regu menggantikan Yohanes Rihi Karena
Yohanes Rihi ditarik ke Kodim;
• Bahwa di pos 3 ada warga masyarakat yang membantu untuk memasak dan mencari
kayu;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 62
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Bahwa warga masyarakat yang membantu di pos dilakukan secara bergantian masing-
masing 2 orang;
• Bahwa untuk warga masyarakat yang membantu tidak ada syarat khusus akan tetapi
hanya mereka yang sudah dewasa dan laki-laki serta tidak dibatasi usia;
• Bahwa saksi sebelum bertugas di Nanaenoe, saksi bertugas di Kabuna;
• Bahwa sebelum melaksanakan tugas sebagai wanra, saksi pernah mengikuti latihan
pada bulan Desember 1976;
• Bahwa latihan dimaksudkan untuk menjaga atau mengamankan wilayah perbatasan;
• Bahwa saksi bertugas di Pos 3 Kakeuhun Tolu dari tahun 1976 sampai dengan bulan
Juni tahun 1977;
• Bahwa pada saat saksi bertugas Hendrik Rihi masih bertugas;
• Bahwa yang bertugas di pos 3 ada 12 orang anggota wanra;
• Bahwa anggota wanra yang bertugas di pos 3 yakni Marsel Seran Loro, Marsel Seran
Mauk, Leo Siku, Thomas Kehi, Siprianus Fahik dan yang lainnya saksi lupa;
• Bahwa selama saksi bertugas saksi tidak pernah mendengar istilah TBO;
• Bahwa saksi tidak melihat Stefanus Atok Bau (Penggugat) ikut membantu di pos serta
saksi tidak pernah bertemu dengan Penggugat;
• Bahwa saksi juga tidak pernah mendengar Stefanus Atok Bau (Penggugat) di pos 1 dan
pos 2;
• Bahwa saksi juga tidak pernah kenal kakak dari Stefanus Atok Bau (Penggugat);
Halaman 63 dari 89 hal.Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2014/PN .Atb
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 63
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Bahwa saksi juga tidak pernah bertemu dengan Yakobus Luan saat saksi menjalankan
tugas;
• Bahwa saksi belum menjadi anggota veteran karena masih dalam proses pengurusan
menjadi anggota veteran;
• Bahwa saksi tidak pernah mendengar tentang operasi Dakolo;
• Bahwa saksi kenal dengan Yohanes Kopong, dimana Yohanes Kopong saat itu bertugas
sebagai Komandan Regu 1 dan selanjutnya Yohanes Kopong digantikan oleh Tote
Fernandez;
• Bahwa saksi juga tidak tahu kalau ada orang-orang yang membantu di pos mengurus
menjadi anggota veteran;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Hukum Penggugat
maupun Kuasa Para Tergugat menanggapinya dalam kesimpulan;
Saksi VI LEONARDUS SIKU, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
• Bahwa saksi tidak kenal dengan Stefanus Atok Bau dan orang tua dari Stefanus Atok
Bau;
• Bahwa pada saat saksi bertugas, saksi tidak pernah mendengar istilah TBO;
• Bahwa saksi sekarang sudah menjadi anggota veteran, saksi menjadi anggota veteran
sejak tahun 2003;
• Bahwa saksi tidak kenal dengan Stanislaus Dawu;
• Bahwa saksi bertugas di pos 3 dan yang menjadi Komandan Regunya adalah Blasius
Leto Dasi, dan beranggotakan 8 orang ditambah Komandan Regu menjadi 9 orang;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 64
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Bahwa di pos saksi tidak ada anggota masyarakat yang membantu;
• Bahwa saksi kenal dengan Siprianus Fahik Ote, Petrus Mauk dan Petrus Kala;
• Bahwa seingat saksi anggota di pos 3 saat itu adalah Agus Tule, Agustinus Tae Bere
dan lainnya saksi lupa;
• Bahwa selama saksi bertugas, saksi tidak pernah bertemu dengan Stefanus Atok Bau
(Penggugat);
• Bahwa saksi kenal dengan kakak dari Stefanus Atok Bau bernama Kim Bau dimana saat
itu Kim Bau hanyalah warga masyarakat biasa yang ditugaskan untuk membantu saja;
• Bahwa saksi tidak tahu Kim Bau bertugas membantu di pos berapa;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Hukum Penggugat
maupun Kuasa Para Tergugat menanggapinya dalam kesimpulan;
Saksi VII Ptr. LEONARDUS ADRIAN HAMBUR, menerangkan pada pokoknya sebagai
berikut:
• Bahwa saksi tidak tahu masalah antara Penggugat dan Para Tergugat;
• Bahwa yang saksi tahu adalah terkait masalah dengan administrasi di Paroki Laktutus
dimana ada data-data yang tidak benar dalam buku induk permandian khususnya atas
nama Stefanus Atok Bau dan kakaknya yang bernama Melkior Kim Baud dan adiknya
Yulina Bete;
• Bahwa saksi tahu data-data yang tidak benar pada saat petugas Kepolisian dari Polres
Belu melakukan croscek tentang data dari Stefanus Atok Bau;
Halaman 65 dari 89 hal.Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2014/PN .Atb
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 65
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Bahwa data yang tidak benar adalah data yang berkaitan dengan permandian atas nama
Stefanus Atok Bau (Penggugat);
• Bahwa yang tidak benar yaitu dalam buku induk permandian, nomor yang digunakan
untuk Stefanus Atok Bau adalah nomor induk orang lain atas nama Agustina Sose
dengan nomor seri 5832, sedangkan nomor induk dengan seri 5832 adalah nomor induk
untuk umat katholik yang dibaptis pada tahun 2000 ke atas yang dimulai dengan 5831;
• Bahwa sementara yang tertera dalam buku induk permandian tersebut, Stefanus Atok
Bau dibaptiskan pada tanggal 10 Juni 1963 sehingga dengan demikian tidak mungkin
Stefanus Atok Bau tercatat dengan nomor induk 5832;
• Bahwa selain itu dalam buku induk permandian tersebut, Stefanus Atok Bau yang
dibaptis tanggal 10 Juni 1963 tidak mencantumkan nomor baptis Paroki Halilulik
sementara semua umat katholik Laktutus yang dibaptis dibawah tahun 1999 memiliki
nomor induk Paroki Halilulik. Oleh karena itu saksi menyatakan bahwa Stefanus Atok
Bau tidak dibaptiskan di Paroki Laktutus;
• Bahwa setelah mengetahui data yang tidak sinkron tersebut, saksi bersama Pastor
Paroki membuat surat yang pertama isinya behawa Stefanus Atok Bau pernah
dibaptiskan di Paroki Laktutus;
• Bahwa surat keterangan pembatalan dibuatkan pada tanggal 11 April 2014;
• Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi tanggal berapa surat keterangan yang dibuat pertama
oleh pastor paroki Laktutus;
• Bahwa saksi tidak kenal dengan Melkior Kim Bau dan Yuliana Bete;
• Bahwa saksi tahu Yuliana Bete dipermandikan di Paroki Laktutus;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 66
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Bahwa dalam buku induk permandian Melkior Kim Bau lahir pada tahun 1958, namun
saksi tidak ingat lagi kapan Melkior Kim Bau dipermandikan;
• Bahwa saksi menerangkan bahwa antara tempat kelahiran dan tempat permandian bisa
berbeda;
• Bahwa saksi bertugas di Paroki Laktutus sudah 3 (tiga) tahun;
• Bahwa Stefanus Atok Bau pernah datang minta surat permandian tapi yang dkeluarkan
adalah surat keterangan;
• Bahwa saksi tidak tahu kapan Stefanus Atok Bau lahir;
• Bahwa tanggal kelahiran dan orang tua Stefanus Atok Bau tercatat dalam buku
permandian tetapi saksi lupa;
• Bahwa yang membuat surat pembatalan adalah Pastor Kristoforus Talan, OFM;
• Bahwa Paroki Laktutus tidak pernah mengeluarkan surat permandian atas nama
Stefanus Atok Bau (Penggugat);
• Bahwa dengan dikeluarkannya surat pembatalan maka data-data yang ada di Paroki atas
nama Stefanus Atok Bau dibatalkan;
• Bahwa saksi lupa nomor surat pembatalan tersebut dan surat tersebut diserahkan kepada
polisi;
• Bahwa saksi serahkan surat pembatalan tersebut kepada polisi karena yang meminta
pembatalan surat tersebut adalah polisi;
Halaman 67 dari 89 hal.Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2014/PN .Atb
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 67
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Bahwa surat keterangan pembatalan itu adalah untuk menerangkan bahwa Paroki
laktutus telah keliru mengeluarkan surat keterangan sebelumnya;
• Bahwa saksi tidak tahu mengapa nomor induk permandian atas nama Agustinus Sose
dipakai oleh Stefanus Atok Bau;
• Bahwa saksi tidak pernah mengecek proses selanjutnya setelah pembatalan surat
tersebut di polisi;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Hukum Penggugat
maupun Kuasa Para Tergugat menanggapinya dalam kesimpulan;
Saksi VIII BERNADUS MAU DOBE, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
• Bahwa saksi adalah seorang wanra pada masa pergolakan, sekarang saksi seorang
petani;
• Bahwa saksi bertugas sebagai seorang hansip pada tahun 1975 di Laktutus Kecamatan
Tasifeto Barat;
• Bahwa saksi sebagai hansip ada surat tugas yang dikeluarkan oleh Kodim 1605;
• Bahwa hansip pada saat itu bertugas adalah bersama masyarakat setempat/masyarakat
sipil menjaga wilayah perbatasan;
• Bahwa hansip yang bertugas di Laktutus pada saat itu berjumlah 48 orang;
• Bahwa sebelum berangkat tugas saksi bersama teman-teman hansip lainnya mengikuti
latihan di Haliwen;
• Bahwa saat itu saksi masuk kompi 3 dibawah pimpinan Kiki Sinarki;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 68
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Bahwa selain hansip ada juga masyarakat sipil yang membantu di pos untuk mencari
kayu api dan mengangkat air;
• Bahwa yang memerintahkan masyarakat sipil untuk membantu di pos adalah kepala
desa;
• Bahwa saksi bertugas di kompi 3 sejak tahun 1975 sampai dengan tahun 1978
• Bahwa saksi setelah bertugas di Laktutus sekitar 2 minggu lalu pindah ke Nanaenoe;
• Bahwa di Nanaenoe saksi masuk dalam regu 3 dan di Nanaenoe juga ada masyarakat
sipil yang membantu untuk memasak, mengangkat air dan mencari kayu;
• Bahwa saksi tidak melihat Stefanus Atok Bau (Penggugat) dan saksi tidak kenal dengan
Stefanus Atok Bau;
• Bahwa Komandan Regu 3 adalah Hendrik Rihi lalu digantikan oleh Blasius Leto Dasi
kemudian digantikan saksi;
• Bahwa saksi tidak pernah mendengar istlah TBO selama saksi bertugas;
• Bahwa saksi kenal dengan Yakobus Luan, sebagai Wakil Kepala Dusun Wedare;
• Bahwa masyarakat sipil yang membantu saat itu berasal dari Wedare dan Nanaenoe;
• Bahwa saksi tahu regu 1 bertempat di Nunakhun, regu 2 di Besakhun dan regu 3 di
Kakeuhun Tolu;
• Bahwa warga masyarakat yang membantu di pos dilakukan secara bergiliran tetapi saksi
tidak kenal dengan warga masyarakat tersebut;
Halaman 69 dari 89 hal.Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2014/PN .Atb
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 69
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Hukum Penggugat
maupun Kuasa Para Tergugat menanggapinya dalam kesimpulan;
Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulan masing-masing
tertanggal………………………
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan para pihak tersebut diatas,
Maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
• Bahwa pada tahun 1975 telah terjadi pergolakan di wilayah Timor-Pertugis,
hingga pemerintah membentuk pasukan untuk menjaga keamanan wilayah-
wilayah perbatasan;
• Bahwa pada tahun 1975 hingga tahun 1978 telah dibentuk pasukan penjaga
perbatasan yang terdiri dari anggota hansip/wanra untuk membantu tentara
dalam menjaga keamanan di wilayah perbatasan;
• Bahwa dalam menjalankan tugas menjaga perbatasan, untuk hansip/wanra
dilengkapi dengan surat tugas dari Kodim 1605;
• Bahwa sebelum menjalankan tugas bagi hansip/wanra wajib mengikuti latihan
yang dilakukan di Haliwen;
• Bahwa setelah mengikuti latihan lalu hansip/wanra ditempatkan di setiap pos
perbatasan;
• Bahwa Hendrik Rihi adalah komandan pos regu 1;
• Bahwa selama hansip/wanra menjalankan tugas menjaga perbatasan, ada juga
warga masyarakat setempat yang ikut membantu untuk mencari kayu api,
memasak berdasarkan permintaan dari Kodim melalui Kepala Desa setempat
lalu Kepala Desa memerintahkan kepada Kepala Dusun/Wakil Kepala Dusun
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 70
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
untuk memerintahkan warganya agar membantu di pos yang letaknya di wilayah
tersebut;
• Bahwa khusus untuk pos di wilayah Kakeuhun Tolu-Nanaenoe, yang terletak di
Wedare, Wakil Kepala Dusun Yakobus Luan pernah memerintahkan warganya
untuk membantu hansip/wanra di pos untuk mencari kayu api, memasak dan
mengangkat air guna mendukung para hansip/wanra yang bertugas di wilayah
Nanaenoe, Dusun Wedare;
• Bahwa bagi warga masyarakat yang membantu tersebut tidak dibutuhkan syarat
khusus akan tetapi apabila telah dianggap layak dan bisa untuk membantu
mencari kayu api, memasak dan mengangkat air sudah bisa ikut membantu di
pos;
• Bahwa……………………..
• Bahwa…………………….
• Bahwa…………………….
• Bahwa pada tahun 1978 setelah pergolakan berakhir, semua hansip/wanra dan
tenaga bantuan operasi berhenti menjalankan tugas dan kembali ke tempat asal
masing-masing;
• Bahwa selanjutnya bagi para pejuang tahun 1975 hingga tahun 1978 oleh
pemerintah diberikan kesempatan mendaftarkan diri sebagai anggota veteran
guna mendapatkan tunjangan sebagai anggota veteran;
• Bahwa dengan dibukanya pendaftaran sebagai anggota veteran, maka para
hansip/wanra dan anggota tentara serta TBO yakni orang yang membantu
mengangkat air, memasak dan mencari kayu api yang telah berjasa pada tahun
1975 hingga tahun 1978 mendaftarkan diri sebagai anggota veteran termasuk
Penggugat dan Para Tergugat;
Halaman 71 dari 89 hal.Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2014/PN .Atb
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 71
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Bahwa pada tahun 2013 sejak bulan Oktober hingga bulan Desember 2013, Para
Tergugat melalui media masa cetak telah mensinyalir adanya dugaan veteran
palsu ditubuh kepengurusan lembaga veteran NTT maupun secara massif telah
melakukan demonstrasi di kantor DPRD Kabupaten Belu tentang adanya veteran
palsu dan menyatakan bahwa Penggugat adalah veteran palsu;
Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara
persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi
satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;
Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan
lagi dan mohon putusan;
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
DALAM KONVENSI
I DALAM EKSEPSI
Menimbang, bahwa mengenai materi eksepsi dari Para Tergugat sebagaimana telah
tersebut diatas, setelah Majelis Hakim mencermati dan telah dijatuhkan putusan sela
sebagaimana dalam amar putusan sela yang menolak eksepsi Para Tergugat;
II DALAM POKOK PERKARA
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut
diatas;
Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan pada pokoknya
adalah:
1 Bahwa Penggugat adalah anggota masyarakat yang ikut membantu pada
saat pergolakan di Timor-Timur pada tahun 1975 hingga tahun 1978.
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 72
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
2 Bahwa sebagai anggota masyarakat yang ikut membantu Hansip/Wanra
pada masa pergolakan tersebut sebagai warga masyarakat yang diminta
oleh Kepala Dusun Wedare Yakobus Luan sebagai Tenaga Bantuan
Operasi, adalah membantu Hansip/Wanra dengan tugas mencari kayu
api, memasak dan mengangkat air dll tugas yang mendukung tugas
Hansip/Wanra.
3 Bahwa setelah tahun 1978 semua Hansip/Wanra selesai melaksanakan
tugas lalu Pemerintah Republik Indonesia memberikan penghargaan
kepada para pejuang dengan menjadikan para pejuang sebagai anggota
veteran.
4 Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 April 2002 Penggugat yang merasa
sebagai orang yang turut membantu tugas pada tahun 1975 hingga tahun
1978, mendaftarkan diri sebagai calon anggota veteran dengan nomor
pendaftaran IX/01-K-I/085/IV/2002 dan pada tahun 2003 Penggugat
menerima tanda gelar kehormatan dari Negara melalui Kementrian
Pertahanan R.I dengan surat keputusan nomor SKEP/1653/XII/2003
tanggal 5 Desember 2003 yang selanjutnya berdasarkan SKEP tersebut
Penggugat mendapatkan tunjangan veteran.
5 Bahwa pada bulan Oktober hingga bulan Desember 2013 Para Tergugat
melalui media masa cetak menyatakan bahwa Penggugat adalah veteran
palsu dan pada tanggal 9 Desember 2013 Para Tergugat telah bersama-
sama melakukan provokasi terhadap anggota veteran di Kabupaten Belu
dan Kabupaten Malaka dengan memobilisasi anggota veteran untuk
melakukan demo di gedung kantor DPRD Kabupaten Belu dimana dalam
aksi demo tersebut para Tergugat mengeluarkan pernyataan yang bersifat
menghina, memfitnah dan menuduh Penggugat dengan berbagai kalimat
Halaman 73 dari 89 hal.Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2014/PN .Atb
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 73
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
yang sungguh-sungguh menyerang nama baik dan kehormatan
Penggugat sebagai seorang anggota LVRI yang menimbulkan rasa malu
dan telah menghilangkan kepercayaan di antara sesama anggota veteran
di Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka bahkan menodai nama baik
Penggugat dimata organisasi LVRI baik di tingkat daerah maupun di
tingkat pusat.
6 Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat tersebut telah mengakibatkan
perasaan malu yang sangat dan telah melanggar hak subyektif
Penggugat, oleh karena itu Penggugat menuntut agar Para Tergugat
membayar sejumlah uang atas kerugian secara materil senilai
Rp1.00.000.000 (seratus juta rupiah) dan kerugian imateril sebesar
Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) secara tanggung renteng;
Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah membantah
dengan dalil bantahan yang pada pokoknya sebagai berikut:
1 Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak ikut berjuang pada masa
pergolakan tahun 1975 hingga tahun 1978 oleh karena Penggugat pada
masa pergolakan tersebut masih anak-anak sehingga Penggugat bukanlah
pejuang pada masa pergolakan dimaksud;
2 Bahwa oleh karena Penggugat pada masa itu masih anak-anak sehingga
Penggugat tidak berhak untuk mendaftarkan diri sebagai calon veteran
dan tidak berhak mendapatkan SKEP sebagi veteran sehingga Penggugat
tidak berhak untuk mendapatkan tunjangan sebagai veteran;
3 Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2013 hingga tanggal 06 November 2013
Para Tergugat memberitakan melalui media masa cetak harian Pos
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 74
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Kupang yang menyatakan bahwa Penggugat di duga adalah veteran
palsu;
Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut diatas maka yang menjadi pokok
sengketa antara para pihak adalah:
Apakah Penggugat adalah orang yang telah dewasa dan turut terlibat dalam pergolakan
tahun 1975 hingga tahun 1978 sehingga Penggugat berhak mendapatkan penghargaan sebagai
veteran?;
Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat disanggah/dibantah oleh
Para Tergugat, maka kepada Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil
gugatannya tersebut dan sebaliknya kepada Para Tergugat juga dibebani kewajiban untuk
membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Kuasa Hukum Penggugat
telah mengajukan 16 (enam belas) bukti surat masing-masing diberi tanda P-1 hingga P-16 dan
5 (lima) orang saksi yakni saksi Hendrik Rihi, saksi Yakobus Luan, saksi Yonatas Mau, saksi
Petrus Kala, saksi Siprianus Fahik;
Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1 dan P-2, adalah Kartu Tanda
Penduduk atas nama Penggugat yang dkeluarkan oleh Dinas Kependuduan Kabupaten Belu dan
P-3 adalah Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Belu serta P-4 yakni surat keterangan tempat tinggal dan kelahiran yang dikeluarkan
oleh Sekretaris Kecamatan pada Kecamatan Tasifeto Barat dimana dari bukti surat P-1 sampai
dengan bukti surat P-4, tercantum identitas kelahiran dan tempat domisili Penggugat dimana
keterangan mengenai identitas kelahiran dan tempat domisili Penggugat dari bukti surat
tersebut menerangkan bahwa Penggugat lahir pada tanggal 01 Juli 1950 di Haliwen, Desa
Bakustulama, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu;
Halaman 75 dari 89 hal.Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2014/PN .Atb
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 75
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut
dapat diketahui bahwa pada tahun 1975 Penggugat telah berusia 25 tahun sehingga Penggugat
adalah orang yang telah dewasa;
Menimbang, bahwa mengenai bukti surat bertanda P-5 merupakan pendaftaran diri
Penggugat sebagai calon veteran dengan nomor pendaftaran IX/01-K-1/085/IV/2002 tanggal 30
April 2002 dikaitkan dengan bukti surat bertanda P-8 menerangkan bahwa Penggugat pernah
mendaftarkan diri sebagai veteran dan pendaftaran diri Penggugat tersebut selanjutnya
dikeluarkan SKEP oleh Departemen Pertahanan Republik Indonesia dengan nomor:
SKEP/1653/XII/2003 tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan
Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia atas nama Stefanus Atok Bau;
Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-6 adalah permohonan tunjangan veteran
berdasarkan PP nomor 34 Tahun 1985 dikaitkan dengan bukti P-7 adalah pemberian tunjangan
veteran dari Departemen Pertahanan Republik Indonesia kepada Penggugat menerangkan
bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan tunjangan dan atas
permohonan Penggugat tersebut, Penggugat diberikan hak sebagai seorang veteran yang telah
terdaftar sebagai veteran berdasarkan PP no.34 Tahun 1985 dan PP no.16 Tahun 2006;
Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-9 adalah merupakan surat perintah no.16/PD-
MDLV/IX/IV/2013 dari Ketua Dewan Pimpinan Daerah Legiun Veteran Republik Indonesia
Provinsi Nusa Tenggara Timur Stanislaus Dawu kepada Penggugat untuk segera melaksanakan
tugas dan tanggung jawab sebagai koordinator umum urusan Veteran R.I. dalam mendampingi
setiap anggota veteran dalam proses administrasi dari Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka
dan P-10 adalah kartu tanda anggota Legun Veteran Republik Indonesia atas nama Stefanus
Atok Bau (Penggugat);
Menimbang, bahwa bukti P-11 dari surat kabar harian Pos Kupang tanggal 31 Oktober
2013 dengan judul Polisi Toling Tangkap Atok dkk,olehPara Tergugat yang diduga veteran
gadungan di NTT;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 76
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa bukti surat P-12 adalah tanggapan kritis dari Tim 10 dalam mana
adalah Para Tergugat yang ditujukan kepada Ketua dan Sekretaris DPD LVRI Provinsi Nusa
Tenggara Timur atas laporan tim 10 atas temuan masalah percaloan veteran dan veteran aspal
yang melibatkan Stefanus Atok Bau (Penggugat) sehingga tim 10 memilih sikap untuk lebih
menaati hak konstitusional yang diatur dalam pasal 16 Undang undang Veteran;
Menimbang, bahwa bukti surat P-14 adalah keliping surat kabar dengan judul Stefanus
Atok Bau sebagai Penyelamat Bagi Veteran Belu-Malak. Bukti surat P-15 adalah surat
pernnyataan Petrus Taek yang menyatakan bahwa Petrus Taek merasa dipaksa oleh Mariono
untuk memberikan keterangan palsu tentang Penggugat dan bukti surat P-16 adalah surat
pernyataan perdamaian antara Petrus Taek dan Penggugat;
Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti
saksi dimana dari keterangan saksi Hendrik Rihi yang pada pokoknya menerangkan bahwa
Penggugat pada tahun 1976 pada saat saksi bertemu dengan Penggugat, Penggugat saat itu
sudah pemuda dan belum menikah namun saksi tidak tahu berapa usia Penggugat pada saat itu;
Menimbang, bahwa saksi melihat Stefanus Atok Bau (Penggugat) pada saat itu bukan
anak-anak tetapi sudah besar;
Menimbang, bahwa saksi mengetahui untuk menjadi anggota veteran khusus dari TBO
yaitu adanya SKEP sebagai anggota veteran yang dikeluarkan oleh Kupang dimana saksi saat
ini masih mengurus di kantor Markas Daerah (MADA) Kupang untuk menjadi veteran;
Menimbang, bahwa saksi menerangkan di kilometer 16 jurusan Atambua-Kupang ada
kantor Koordinator Veteran yang dibentuk oleh Ketua MADA Stanislaus Dawu dan yang
ditunjuk sebagai koordinator umum urusan veteran Kabupaten Belu dan Malaka adalah
Penggugat;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yakobus Luan bahwa saksi pernah
mendaftarkan Penggugat sebagai anggota TBO bersama Stefanus Suli Berek, Domi Lau Mali,
Mathias Mali, Marsel Kehi, Gabriel Moruk dan Moses Bau untuk membantu Hansip/Wanra
Halaman 77 dari 89 hal.Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2014/PN .Atb
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 77
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.iddalam melaksanakan tugas, dimana anggota TBO hanya membantu mencari kayu api,
memasak, mengambil air, membawa peluru;
Menimbang, bahwa saksi pada saat itu sebagai Kepala Dusun Wedare yang telah
menyerahkan Penggugat bersama rekan-rekannya di pos regu I kepada Siprianus Fahik yang
bertugas di pos regu I sebagai Hansip dan Penggugat bersama rekan-rekannya bekerja di pos I
sejak tahun 1976 hingga tahun 1978 dimana Penggugat saat itu berumur sekitar belasan tahun
namun saksi tidak tahu pasti usia Penggugat saat itu, lalu setelah selesai melaksanakan tugas
mereka bubar dan pulang ke kampung masing-masing dan mereka tidak mendapatkan gaji dan
tanpa surat tugas;
Menimbang, bahwa saksi pernah mengurus surat-surat untuk menjadi anggota veteran
pada tahun 2008 dan pada tahun 2010 saksi mengurus lagi melalui Penggugat sebagai
koordinator umum veteran dan saksi sudah mendapatkan SK sebagai veteran.
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yonatas Mau bahwa saksi bersama-
sama dengan Penggugat di pos I Kakeuhun Tolu dimana saksi sebagai hansip sedangkan
Penggugat adalah orang yang membantu di pos sebagai tenaga bantuan operasi.
Menimbang, bahwa sebagai orang yang membantu di pos maka tenaga bantuan operasi
hanya bertugas membantu tugas Hansip/Wanra untuk mengangkat air, mencari kayu api,
memasak dan tidak ada surat tugas ddan Penggugat ada saat itu sudah dewasa dan berusia
sekitar belasan tahun namun saksi tidak tahu pasti berapa usia Penggugat pada saat itu;
Menimbang, bahwa saksi sekarang belum menjadi anggota veteran karena masih
mengurus surat-surat sebagai kelengapan administrasi, dan saksi mengurus di Penggugat di
kilometer 16 jurusan Atambua- Kupang;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Petrus Kala bahwa saksi bertugas
bersama dengan Penggugat pada tahun 1976, saat itu saksi sebagai anggota Hansip dan
Penggugat bersama Mathias Mali adalah TBO yang bertugas mencari kayu api. Bahwa ketika
itu saksi melihat Penggugat bertugas di pos 1 dari tahun 1976 hingga tahun 1978 sebagai orang
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 78
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idyang mengangkat air, memasak mencari kayu api bersama Mathias Mali dan saksi melihat
Peggugat saat itu sudah agak dewasa kira-kira berusia belasan tahun namun saksi tidak tahu
pasti usia Penggugat;
Menimbang, bahwa saat itu saksi mengetahui bahwa Hendrik Rihi bersurat kepada
Kepala Dusun Wedare supaya mengirim tenaga-tenaga untuk menjadi anggota TBO lalu
Kepala Dusun Wedare mengantarkan daftar nama anggota TBO ke pos I dan saat itu anggota
TBO tidak diantar serentak;
Menimbang, bahwa saksi sekarang sudah menjadi anggota veteran dengan memiliki
SKEP. Bahwa sebelumnya ada pengumuman dari Kodim 1605 kepada Hansip/Wanra dan TBO
untuk mengurus surat-surat menjadi veteran;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Siprianus Fahik bahwa untuk
membantu para Hansip/Wanra di pos, maka warga masyarakat tersebut secara fisik sudah bisa
memasak, mencari kayu api dan mengambil air tanpa ada syarat lainnya dan pada saat itu saksi
melihat bahwa Penggugat sudah bisa melakukan hal-hal tersebut di pos I bersama saksi sebagai
anggota Hansip pada pos I;
Menimbang, bahwa saksi mengetahui adannya anggota TBO karena saksi melihat
Kepala Dusun Wedare mengantar anggota masyarakat sebagai anggota TBO untuk membantu
Hansip/Wanra di pos I Kakeuhun Tolu dan saksi bertugas di pos I Kakeuhun Tolu bersama
Penggugat sebagai anggota TBO sejak tahun 1976 hingga tahun 1978 dan selanjutnya bubar
karena diperintahkan untuk meletakkan senjata;
Menimbang, bahwa pada tahun 1983 semua Hansip yang berjuang di Timor-Timur pada
tahun 1976 hingga tahun 1978 dipanggil oleh Kodim 1605 untuk mengurus surat-surat agar
menjadi veteran karena akan diberikan pensiunan veteran;
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P4 bersesuaian
dengan keterangan saksi Hendrik Rihi, saksi Yakobus Luan, saksi Yonatas Mau, saksi Petrus
Kala, saksi Siprianus Fahik yang menerangkan bahwa pada tahun 1976 Penggugat telah dewasa
Halaman 79 dari 89 hal.Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2014/PN .Atb
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 79
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.iddan ikut membantu di pos I Kakaeuhun Tolu di Wedare sebagai TBO yakni orang yang
mengangkat air, memasak dan mencari kayu api bersama warga masyarakat Wedare lainnya
berdasarkan perintah dari Yakobus Luan untuk membantu tugas Hansip/Wanra di pos 1;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Hendrik Rihi, saksi Yakobus Luan, saksi
Yonatas Mau, saksi Petrus Kala, saksi Siprianus Fahik yang diajukan dipersidangan bahwa
untuk warga masyarakat yang membantu di pos tidak dibutuhkan syarat khusus akan tetapi
mereka yang sudah dianggap dewasa dan sudah bisa mencari kayu, mengangkat air dan
memasak. Bahwa Penggugat pada tahun 1976 ikut membantu di pos dan pada tahun 1975
Penggugat telah dewasa dan dapat melakukan pekerjaan untuk mengangkat air, mencari kayu
api dan memasak;
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5, P-7 dihubungkan dengan
keterangan saksi Yonatas Mau dan saksi Petrus Kala bahwa para saksi mengetahui Penggugat
sekarang adalah seorang anggota veteran dan berdasarkan bukti surat bertanda P-9 Penggugat
diperintahkan oleh Ketua DPD LVRI Propinsi NTT Stanislaus Dawu sebagai koordinator
umum urusan veteran Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka dan para saksi pernah mengurus
sebagai anggota veteran melalui Penggugat di kilometer 16 jurusan Atambua-Kupang dan
selanjutnya saksi-saksi mendapatkan SKEP sebagai veteran;
Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, kuasa Para Tergugat telah
mengajukan 42 (empat puluh dua) bukti surat masing-masing diberi tanda T-1 hingga T-42 dan
8 (delapan) orang saksi;
Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T-1 adalah laporan yang dilakukan oleh
pelapor Ludovikus Manek terhadap terlapor Stefanus Atok Bau (Penggugat) atas kejadian
tindak pidana Pemerasan dan Pemalsuan Identitas;
Menimbang, bahwa bukti T-2 dikaitkan dengan bukti T-5 merupakan pemberitahuan
atas perkembangan laporan dari Pelapor Ludovikus manek atas Terlapor Stefanus Atok Bau
(Penggugat) bahwa proses penyelidikan dari unit Tipikor Polres Belu dalam melakukan
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 80
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idpengumpulan bahan bukti berupa daftar nama veteran asal Kabupaten Belu sebagai penerima
gaji pada Kantor Pos dan Giro Atambua, BRI Cabang Atambua dan PT. Taspen Kupang
mengalami hambatan dan berdasarkan hasil gelar perkara penyidik belum dapat menetapkan
Stefanus Atok Bau (Penggugat) sebagai tersangka;
Menimbang, bahwa bukti surat T-3 dan T-4 masing-masing menerangkan tentang
kelahiran Melkior Kim Bau yang lahir pada tahun 1958 di Haliwen dan Laurensius Halek lahir
pada tanggal 27 September 1970 berdasarkan surat serani Keuskupan Atambua Timor-
Indonesia;
Menimbang, bahwa bukti T-6 adalah surat keterangan perihal koreksi surat keterangan
dari Paroki Hati Kudus Yesus Laktutus Dekenat Belu Utara Keuskupan Atambua Belu-Timor-
NTT-Indonesia berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan pada tanggal 03 Juni 2014 yang
menerangkan bahwa Melkior Kim Bau lahir pada tahun 1958 bukan lahir pada tahun 1945 dan
Yuliana Bete dan Stefanus Atok Bau tidak tercatat dalam buku baptis 2 Paroki Hati Kudus
Yesus Laktutus karena ada pihak-pihak yang tidak bertangung jawab yang memasukan nama-
nama tersebut dalam buku baptis 2;
Menimbang, bahwa bukti T-10 berupa surat pernyataan dari Petrus Taek tanggal 10
September 2013 telah dibantah oleh Petrus Taek dengan bukti surat P-15 tanggal 16 Februari
2015 oleh karenanya bukti surat T-10 tidak dapat dipertahankan dan haruslah dikesampingkan;
Menimbang, bahwa bukti surat T-11 merupakan surat pernyataan sepihak dari Paulus
Hale bahwa Stefanus Atok Bau (Penggugat) bukanlah anggota Wanra dan bukti surat T-12 juga
merupakan surat pernyataan dari Yakobus Luan serta bukti surat T-13 berupa surat pernyataan
dari Stefanus Atok Mau yang menyatakan pada tahun 1975 Penggugat masih berusia 12 tahun;
Menimbang, bahwa mengenai bukti surat T-11, T-12 dan T-13 bukanlah merupakan
sebuah akta otentik melainkan bukti surat tersebut merupakan bukti bebas oleh karenanya bukt
surat tersebut dapat diperunakan sebagai bukti jika didukung dengan bukti lainnya yang
bersesuaian. Bahwa alat bukti surat T-11, T-12 dan T-13 tersebut tidak didukung oleh saksi-
Halaman 81 dari 89 hal.Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2014/PN .Atb
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 81
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idsaksi yang membuat pernyataan tersebut oleh karenanya bukti tersebut tidak dapat
dipertahankan dan haruslah dikesampingkan;
Menimbang, bahwa bukti surat T-14 sampai T-22 saling berkaitan berupa kliping berita
harian Pos Kupang dimana bukti T-14 memberitakan tentang Hapus Veteran Kecoak di tubuh
TNI, T-15 memberitakan Polisi Tolong Tangkap Atok dkk, T-16 memberitakan Denpom
Kupang Tolak Laporan Mariono menyangkut kasus Veteran Gadungan, T-17 memberitakan
Tertibkan Veteran Palsu, T-18 memberitakan tentang Tangkap Kelompok Atok, desakan
kelompok Mariono, T-19 KaptenHendrik Bakal Dipecat, T-20 TPDI Tantang Kapolda dan
Danrem usut kasus veteran palsu, T-21 Kasus Veteran Palsu jalan Ditempat dan T-22 Timor
Timur The Untold Story;
Menimbang, bahwa bukti T-23 surat perintah yang dikeluarkan Komandan Resor
Militer 161 Wirasakti kepada Gabriel Nahak sebagai anggota partisan nomor SPRIN/036/
II/1976 yang dikeluarkan pada tanggal 1 Februari 1976 untuk mempersiapkan diri selanjutnya
melaporkan diri kepada DAN-BRIGIF 17 dengan status TBO;
Menimbang, bahwa bukti T-24 sampai dengan T-27 merupakan surat perintah kepada
wanra, calon partisan dan surat jalan atas nama Benyamin Bere Mali dengan pengikut Stefanus
Nahak;
Menimbang, bahwa mengenai bukti T-28 sampai dengan T-34 merupakan kumpulan
peraturan perundangan-undangan menurut pendapat Majelis bukan merupakan alat bukti;
Menimbang, bahwa bukti T-35 hingga T-37 merupakan formulir pendaftaran calon
veteran Republik Indonesia atas nama Gabriel Nahak, Cristhian Aplugi dan Wenseslaus Bria
beserta lampirannya;
Menimbang, bahwa bukti T-38 sampai dengan T-48 adalah surat menyurat dari tim 10;
Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Tergugat melalui kuasanya
juga telah mengajukan saksi, dimana saksi Polikarpus Moruk pada pokoknya menerangkan
bahwa saksi tahu permasalahan antara Penggugat dan Para Tergugat dimana Penggugat
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 82
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idmelaporkan ketua ranting veteran adalah hansip palsu yang saksi dengar dari cerita orang.
Bahwa saksi sebagai Wanra bertugas sejak tanggal 27 Desember 1975 berdasarkan penunjukan
dari Dandim 1605 dengan surat perintah tugas dan saksi mendapat uang lauk pauk dan beras;
Menimbang, bahwa saksi bertugas di Nanaenoe masuk dalam pleton 1 pada tanggal 10
Februari 1976 dan saksi tidak tahu Penggugat sebagai TBO pada saat saksi bertugas sebagai
wanra. Bahwa saksi tidak tahu tanggal kelahiran Penggugat namun menurut saksi pada tahun
1976 Penggugat baru berumur sekitar 8 atau 9 tahun. Bahwa saksi selama bertugas ada warga
masyarakat yang membantu diregu saksi tetapi saksi tidak tahu pasti karena masyarakat yang
bertugas di regu saksi selalu bergantian dan Penggugat tidak pernah membantu di regu saksi
namun saksi tahu Kim Bau yang membantu mengangkat air, masak dan cari kayu api;
Menimbang, bahwa saksi sekarang sudah mendapat gelar kehormatan yang di urus di
Kodim 1605 dan pada saat pengurusan pendaftaran hanya anggota wanra yang didaftar
sedangkan anggota TBO tidak didaftar;
Menimbang, bahwa saksi Joseph Fernandes pada pokoknya menerangkan bahwa saksi
ditugaskan oleh Kodim 1605 sebagai sopir untuk mengangkut amunisi ke pos-pos perbatasan
berdasarkan perintah lisan melalui Komandan Kompi H.J. Puluan. Bahwa saksi disamping
sebagai sopir juga sebagai anggota wanra. Bahwa di setiap regu ada anggota masyarakat yang
membantu masak, angkat air, mencari kayu api dan tugas lainnya. Bahwa saksi tidak kenal
dengan Penggugat dan saksi tidak pernah melihat Penggugat mengangkat air, pikul beras
ditempat saksi bertugas namun sekarang saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat
membuka kantor veteran di kilometer 16 jurusan Atambua-Kupang;
Menimang, bahwa saksi sekarang sudah menjadi anggota veteran dan menurut saksi
masyarakat tidak bisa didaftarkan sebagai anggota veteran dan nama Penggugat tidak pernah
didaftarkan di regu tempat saksi bertugas. Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di
Polres Belu berkaitan dengan ketidakberesan hak-hak anggota veteran dan saksi tahu tim 10
yang menuntut kebenaran terkait dengan hak-hak veteran;
Halaman 83 dari 89 hal.Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2014/PN .Atb
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 83
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa saksi Markus Mauk pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tahu
masalah antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah tentang urusan veteran yang tidak
benar yang mana saksi tahu dari pembicaraan orang dipasar lalu saksi diminta oleh Gervas
Taek untuk meluruskannya di Pengadilan. Bahwa saksi adalah anggota wanra yang
ditempatkan di Nanaenoe berdasarkan surat perintah tugas dari Kodim 1605. Bahwa saksi
bertugas di pos regu 2 yang terdiri dari 10 orang Hansip/wanra dan 1 orang Komandan Regu.
Bahwa disamping itu ada juga warga masyarakat yang membantu masak, angkat air dan
sebagainya yang dilakukan secara bergiliran, namun saksi tidak melihat Penggugat. Bahwa
saksi pernah melihat Penggugat pada saat acara pernikahan saudari Penggugat dengan saudara
saksi dan ketika itu Penggugat masih kecil dan menurut saksi Penggugat berumur sekitar 8 atau
9 tahun;
Menimbang, bahwa saksi Thomas Kehi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut
bahwa saksi sebagai anggota wanra dan bertugas sejak tanggal 27 Desember 1975 sampai
dengan tahun 1978. Bahwa saksi bertugas di pos 1 regu 3 Dusun Wedare. Bahwa selama
menjalankan tugas sebagai wanra, ada juga warga masyarakat yang ikut membantu masak dan
angkat air dan saksi kenal di pos regu 2 warga yang membantu adalah Kim Bau. Bahwa saksi
tidak tahu ada wakil kepala dusun yang menyerahkan daftar nama warga untuk membantu di
pos;
Menimbang, bahwa saksi sekarang sudah menjadi veteran dimana saksi mengurus
menjadi veteran pada tahun 1983 karena ada perintah dari Kodim 1605 khusus bagi anggota
wanra supaya mengurus kelengkapan surat-surat berupa KK dan KTP;
Menimang, bahwa saksi Blasius Leto Dasi menerangkan pada pokoknya bahwa saksi
tahu permasalahan antara Penggugat dan Para Tergugat dari Tote Fernandez bahwa teman
seperjuangan saksi bernama Gervas Taek dan Vitalis Mauk dilaporkan ke Pengadilan namun
masalah yang dilaporkan saksi tidak tahu;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 84
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa saksi sebagai wanra bertugas di pos 3 Kakeuhun Tolu dan menjabat
sebagai Komandan Regu menggantikan Hendrik Rihi. Bahwa saksi bertugas di Nanaenoe sejak
tahun 1976 dan tidak ada Penggugat pada saat saksi bertugas. Bahwa di pos 3 ada warga
masyarakat yang ikut membantu memasak dan mencari kayu api yang dilakukan secara
bergantian. Bahwa untuk warga masyarakat yang membantu tidak ada persyaratan khusus akan
tetapi hanya khusus laki-laki yang sudah dewasa tanpa ada batasan usia. Bahwa selama saksi
bertugas tidak ada Penggugat dan saksi tidak pernah bertemu dengan Penggugat;
Menimbang, bahwa saksi Leonardus Siku menerangkan bahwa saksi tidak kenal dengan
Penggugat dan saksi tidak tahu orang tua Penggugat dan selama saksi bertugas saksi tidak
pernah mendengar istialh TBO, yang saksi kenal hanya wanra. Bahwa saksi sekarang sudah
menjadi anggota veteran dan saksi mengurus sejak tahun 2000 dan menjadi veteran pada tahun
2003 serta saksi telah menerima tunjangan veteran;
Menimbang, bahwa saksi Pr. Leonardus Adrian Hambur menerangkan bahwa saksi
tidak tahu masalah antara Penggugat dan Para Tergugat. Bahwa saksi tahu ada masalah
administrasi di Paroki Laktutus dimana ada data-data yang tidak benar dalam buku induk
permandian khususnya atas nama Stefanus Atok Bau dan kakaknya Melkior Kim Bau dan
Yuliana Bete. Bahwa saksi tahu ada data yang tidak benar pada waktu polisi melakukan
pemeriksaan ulang tentang data dari Penggugat. Bahwa nomor induk permandian yang
digunakan oleh Penggugat adalah nomor induk Agustinus Sose yang dibaptis diatas tahun 2000
sedangkan dalam buku induk permandian Penggugat, Penggugat dibaptiskan pada tanggal 10
Juni 1963;
Menimbang, bahwa selanjutnya Pastor Paroki membuat surat keterangan pembatalan.
Bahwa dengan dikeluarkannya surat keterangan pembatalan maka data-data yang ada di paroki
atas nama Penggugat dibatalkan dan dengan demikian Paroki Laktutus telah keliru
mengeluarkan surat keterangan sebelumnya bahwa Penggugat pernah dipermandikan di Paroki
Laktutus;
Halaman 85 dari 89 hal.Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2014/PN .Atb
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 85
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Menimang, bahwa saksi Bernadus Mau Dobe menerangkan pada pokoknya bahwa saksi
sebagai wanra dan mulai bertugas pada tahun 1975. Bahwa saksi bertugas berdasarkan surat
tugas dari Kodim 1605 dan pertama kali bertugas di Laktutus. Bahwa tugas hansip/wanra
adalah menjaga perbatasan dan masyarakat sipil yang berdomisili di wilayah perbatasan.
Bahwa saksi masuk dalam kompi 3 dan dalam menjalankan tugas di pos, ada juga warga
masyarakat yang membantu untuk masak, mengangkat air dan mencari kayu api berdasarkan
perintah Kepala Desa dan tidak ada syarat khusus dan surat tugas untuk warga yang membantu
tersebut. Bahwa saksi bertugas selama 3 tahun dimana sebelumnya di Laktutus lalu kemudian
pindah ke Nanaenoe.
Menimbang, bahwa selama saksi bertugas di Nanaenoe, saksi tidak pernah melihat
Penggugat serta Melkior Kim Bau. Bahwa saksi kenal Yakobus Luan sebagai Wakil Kepala
Dusun Wedare dan masyarakat yang membantu di pos berasal dari Dusun Wedare namun saksi
tidak tahu berapa jumlah masyarakat Wedare yang ikut membantu di pos ;
Menimbang, bahwa para Tergugat dalam dalil bantahannya mengatakan bahwa
Penggugat adalah orang yang belum dewasa sehingga Penggugat tidak ikut membantu di pos
sebagai anggota TBO dan Penggugat tidak berhak atas gelar veteran;
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T-6 yang merupakan koreksi
terhadap surat keterangan yang pernah dikeluarkan oleh Paroki Laktutus dikaitkan dengan
keterangan saksi Pr. Leonardus Adrian Hambur yang menerangkan bahwa ada data yang tidak
benar dalam buku induk permandian atas nama Penggugat yakni nomor induk permandian yang
digunakan untuk Penggugat adalah nomor induk orang ain atas nama Agustinus Sose dengan
nomor seri 5832;
Menimbang, bahwa dalam buku induk tersebut Penggugat tidak mencantumkan nomor
baptis Paroki Halilulik, sementara umat yang dibaptiskan dibawah tahun 1999 memiliki nomor
induk Paroki Halilulik dan saksi tidak tahu kapan Penggugat dilahirkan;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 86
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pr. Leonardus A. Hambur dikaitkan
dengan bukti surat bertanda T-6 tersebut diatas tidak dapat menerangkan bahwa Penggugat
adalah orang yang telah dewasa pada masa pergolakan tahun 1975 sampai tahun 1978;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan para pihak tersebut diatas
Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya
sedangkan Para Tergugata tidak mampu membuktikan dalil bantahannya;
Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya
maka selanjutnnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing petitum dari
gugatan Penggugat sebagai berikut:
Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 gugatan penggugat yang menyatakan
bahwa Penggugat adalah sah sebagai anggota TBO;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hendrik Rihi,yang menerangkan
bahwa saksi bersama Penggugat di pos I pada tahun 1976 dan Penggugat membantu di pos
sebagai TBO, saksi Yakobus Luan yang mendaftarkan Penggugat, Mathias Mali bersama warga
Wedare lainnya untuk membantu di pos I dibawah pimpinan Hendrik Rihi. Bahwa tugas TBO
adalah membantu mencari kayu api, memasak dan mengangkat air untuk Hansip/Wanra di pos.
bahwa untuk TBO tidak ada surat tugas dan tidak ada syarat khusus melainkan hanya orang
laki-laki yang sudah dewasa dan mampu melakukan kegiatan mencari kayu api, memasak dan
mengangkat air;
Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas petitum angka 2 gugatan
penggugat dapat dikabulkan;
Menimbang, bahwa petitum angka 3 gugatan Penggugat menyatakan penerbitan tanda
gelar dan kehormatan Penggugat sebagai TBO veteran pembela seroja oleh negara melalui
Kementrian Pertahanan R.I dengan S.K. nomor: SKEP/1653/XI/2003 tanggal 5 Desember 2003
adalh sah dan tidak bertentangan dengan hukum;
Halaman 87 dari 89 hal.Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2014/PN .Atb
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 87
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5, yang menunjukan bahwa
Penggugat telah mengajukan formulir pendaftaran calon veteran R.I dengan no pendaftaran
IX/01-K-1/085/IV/2002 tanggal 30 April 2002, bukti surat P-8 yang merupakan tindak lanjut
dari bukti surat P-5 dengan diterbitkannya surat keputusan nomor: SKEP/1653/XII/2003
tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pembela
Kemerdekaan Republik Indonesia atas nama Stefanus Ato Bau dan dihubungkan dengan
keterangan saksi Yakobus Luan bahwa saksi pernah mengurus surat-surat untuk menjadi
veteran melalui Penggugat di kilometer 16 jurusan Atambua-Kupang, dimana saksi mengetahui
bahwa Penggugat adalah koordinator umum veteran. Bahwa saksi Yonatas Mau menerangkan
bahwa Penggugat sudah menjadi veteran sejak tahun 2008 dimana Penggugat adalah
koordinator umum veteran yang bertugas di kilometer 16 jurusan Atambua-Kupang dan saksi
mengurus surat-surat untuk menjadi veteran melalui Penggugat; menimbang, bahwa
berdasarkan pertimbangan tersebut diatas petitum angka 3 gugatan Penggugat patutlah untuk
dikabulkan;
Menimbang, bahwa petitum angka 4 dan angka 5 gugatan Penggugat Majelis Hakim
akan mempertimbangkan sebagai berikut:
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-9 tentang surat perintah ketua DPD LVRI
Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 25 April 2013 dengan perintah kepada Penggugat untuk
mengantar, mendampingi setiap anggota veteran dalam proses administrasi dari Kabupaten
Belu dan kabupaten Malaka ke MADA, MINVENCAD serta PT. Taspen untuk melancarkan
pelayanan sebagai perpanjangan tangan MADA-MINVETCAD Kupang nomor 16/DPD-
MDLV/IX/IV/2013. Bahwa bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Yakobus
Luan dan Yonatas Mau bahwa Penggugat adalah koordinator umum veteran yang terletak di
kilometer 16 jurusan Atambua-Kupang dan saksi-saksi tersebut mengurus sebagai veteran
melaluiPenggugat di kilometer 16;
Menimbang, bahwa
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 88
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, petitum angka 4 dan 5 patutlah untuk
dikabulkan;
Menimbang, bahwa perbuatan Para Tergugat sebagai tim 10 adalah perbuatan makar
sebagaimana petitum poin 6 gugatan Penggugat, Majelis Hakim memperitmbangkan sebagai
berikut, bahwa perbuatan makar adalah perbuatan untuk menumbangkan sebuah pemerintahan
yang sah. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang membentuk suatu kelompok dan selanjutnya
menamakan diri tim 10 adalah sekumpuln orang yang memiliki visi bersama untuk
mempertahankan hak-hak sebagai veteran. Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat tidak
bermaksud untuk menyerang sebuah pemerintahan yang sah maka perbuatan Para Tergugat
bukanlah merupakan tindakan makar, oleh karenanya petitum angka 6 haruslah
dikesampingkan;
Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 7 gugatan Penggugat, Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut:
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana
ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata menyebutkan bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang
membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan
kerugian itu, mengganti kerugian itu;
Menimbang bahwa Pasal 1365 mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
1 Adanya suatu perbuatan;
2 Perbuatan tersebut melawan hukum;
3 Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
4 Adanya kerugian bagi korban;
5 Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;
Menimbang, bahwa perbuatan Para Tergugat yang mempublikasikan Penggugat di
media massa cetak harian Pos Kupang tanggal 31 Oktober 2013 sebagaimana bukti surat
bertanda P-11 dengan judul Polisi Tolong Tangkap Atok, dkk setelah Para Tergugat
Halaman 89 dari 89 hal.Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2014/PN .Atb
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 89
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idmelaporkan Penggugat ke Polda NTT dengan tuduhan Penggugat telah melakukan pemerasan
dengan pengancaman, pemalsuan identitas sebagai veteran serta pemalsuan papan nama kantor
veteran di kilometer 16 Belu bersesuaian dengan keterangan saksi Siprianus Fahik yang
menyatakan bahwa permasalahan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah Para Tergugat
menuduh Penggugat sebagai veteran palsu;
Menimbang, bahwa perbuatan Para Tergugat yang menuduh Penggugat adalah veteran
palsu sebelum adanya suatu putusan hakim pidana yang menyatakan bahwa Penggugat adalah
veteran palsu lalu Para Tergugat mempublikasikan dimedia massa cetak bahwa Penggugat
adalah veteran palsu adalah perbuatan melawan hukum yakni melanggar hak orang lain yang
dijamin oleh hukum;
Menimbang, bahwa oleh karena itu petitum angka 7 patut untuk dikabulkan;
Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 8, gugatan Penggugat yang meminta ganti
rugi, oleh karena dalam dalil gugatan penggugat, Penggugat tidak merinci secara jelas dan
detail tentang kerugian yang telah dialami oleh Penggugat maka petitum yang demikian
tidaklah beralasan untuk dikabulkan dan haruslah ditolak;
Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 9 yang meminta kepada Para Tergugat
untuk meminta maaf secara tertulis melalui media massa cetak yakni surat kabar harian Pos
Kupang adalah petitum yang tidak patut untuk dikabulkan dan haruslah ditolak;
Menimbang, bahwa mengenai petitum poin 9 yang meminta dinyatakan sah dan
berharga sita jaminan, oleh karena sejak awal tidak dilakukan penyitaan atas obyek tertentu
maka petitum angka 9 tidaklah beralasan dan haruslah ditolak;
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka gugatan
Penggugat dikabulkan sebagaian dan menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
DALAM REKONVENSI
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 90
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat rekonvensi/Para
Tergugat konvensi pada pokoknya adalah tuduhan atau/perbuatan Tergugat rekonvensi yang
telah secara nyata-nyata memfitnah Para Tergugat konvensi/Para Penggugat rekonvensi
sehingga telah menimbulkan perasaan tertekan dan malu secara moril dan hal tersebut sungguh-
sungguh sangat keji dan sangat merugikan harkat dan martabat Para Penggugat rekonvensi/
Para Tergugat konvensi dimata masyarakat, oleh karena itu Para Penggugat rekonvensi
meminta kepada Tergugat rekonvensi/Penggugat konvensi untuk membayar ganti rugi berupa
kerugian immateril sebesar Rp1.000.000.000.000,-(satu miliar rupiah) per Penggugat
rekonvensi sehingga seluruhnya berjumlah Rp17.000.000.000.000,-(tujuh belas miliar rupiah)
dan untuk menjamin pelaksanaan ganti rugi mohon diletakkan sita jaminan atas seluruh harta
milik Tergugat rekonvensi baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang dimiliki atau
dikuasai oleh Tergugat rekonvensi;
Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama gugatan
rekonvensi Para Penggugat rekonvesi tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa
gugatan Para Penggugat rekonvensi tersebut tidaklah beralasan dan haruslah ditolak;
DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI
Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi
dikabulkan sebagian, sedangkan gugatan rekonvensi ditolak sehingga Tergugat Konvensi/
Penggugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka Tergugat Konvensi/Penggugat
Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan pasal-pasal yang dalam Rbg serta peraturan yang berkaitan dengan
perkara ini:
M E N G A D I L I
DALAM KONVENSI
DALAM EKSEPSI
Halaman 91 dari 89 hal.Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2014/PN .Atb
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 91
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Menolak eksepsi Para Tergugat;
DALAM POKOK PERKARA
1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2 Menyatakan Penggugat adalah sah sebagai anggota TBO pada peristiwa
Pergolakan Timor – Timur tahun 1975 dan 1976;
3 Menyatakan proses penerbitan tanda gelar dan kehormatan Penggugat sebagai
anggota TBO Veteran Pembela Seroja oleh Negara melalui Kementerian
Pertahanan RI. dengan Surat Keputusan nomor : SKEP/1653/XI/2003
tertanggal 5 Desember 2003 adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum ;
4 Menyatakan bahwa Jabatan Penggugat sebagai Koordinator Umum LVRI
untuk Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka periode 2013 – 2018 adalah Sah
dan tidak bertentangan dengan AD /ART LVRI sehingga Pelaksanaan tugas dan
kegiatan Penggugat dalam menjalankan fungsi sebagai Koordinator Umum
LVRI untuk Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka dengan berkantor di
KM. 16 jurusan Atambua – Kupang adalah sah dan tidak bertentangan dengan
Undang – Undang Nomor 15 tahun 2012 ;
5 Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6 Menolak gugatan Peggugat untuk selain dan selebihnya;
DALAM REKONVENSI
• Menolak gugatan Para Penggugat rekonvensi;
DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI
• Menghukum Para Tergugat konvensi/Para Penggugat rekonvensi untuk
membayar ongkos perkara sejumlah Rp2.593.000,-(dua juta lima ratus
sembilan puluh tiga ribu rupiah);
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 92
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Klas IB Atambua, pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2015, oleh kami, FRANS
KORNELISEN, S.H., sebagai Hakim Ketua, THEODORA USFUNAN, S.H., dan BUKTI
FIRMANSAH, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada
hari Rabu, tanggal,08 April 2015 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh
Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, MARTEN BENU, S.H.,
Panitera Pengganti dan Kuasa Hukum Penggugat Konvensi/Kuasa Hukum Tergugat
Rekonvensi, serta dihadiri oleh pihak Kuasa Para Tergugat Konvensi/Kuasa Para Penggugat
Rekonvensi ;
Hakim-hakim Anggota: Hakim Ketua,
THEODORA USFUNA, S.H., FRANS KORNELISEN,SH
BUKTI FIRMANSAH, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,
MARTEN BENU, S.H.
Perincian biaya :
1 Pendaftaran ..................... Rp30.000 ;
2 Atk....... ………………….. Rp250.000 ;
3 Panggilan......................... Rp2.302.000;
4 Materai ............................ Rp6.000,00;
5 Redaksi............................ Rp5.000
Jumlah Rp2.593.000 ;
Halaman 93 dari 89 hal.Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2014/PN .Atb
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 93
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id (Dua juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) ;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 94