7

peraturan.bkpm.go.id fileNomor 22 Tahun 1999 tentang (Lembaran Negara Nomor 60 ' bahan Lernbaran Negara Nomor Nomor 25 Tahun I mtentang Antara Pemerintah pusat -embaran Negara Nomor

Download PDF Report

Upload
truonghuong
View
226
Download
0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: peraturan.bkpm.go.id fileNomor 22 Tahun 1999 tentang (Lembaran Negara Nomor 60 ' bahan Lernbaran Negara Nomor Nomor 25 Tahun I mtentang Antara Pemerintah pusat -embaran Negara Nomor

Page 2: peraturan.bkpm.go.id fileNomor 22 Tahun 1999 tentang (Lembaran Negara Nomor 60 ' bahan Lernbaran Negara Nomor Nomor 25 Tahun I mtentang Antara Pemerintah pusat -embaran Negara Nomor

Page 3: peraturan.bkpm.go.id fileNomor 22 Tahun 1999 tentang (Lembaran Negara Nomor 60 ' bahan Lernbaran Negara Nomor Nomor 25 Tahun I mtentang Antara Pemerintah pusat -embaran Negara Nomor

Page 4: peraturan.bkpm.go.id fileNomor 22 Tahun 1999 tentang (Lembaran Negara Nomor 60 ' bahan Lernbaran Negara Nomor Nomor 25 Tahun I mtentang Antara Pemerintah pusat -embaran Negara Nomor

Page 5: peraturan.bkpm.go.id fileNomor 22 Tahun 1999 tentang (Lembaran Negara Nomor 60 ' bahan Lernbaran Negara Nomor Nomor 25 Tahun I mtentang Antara Pemerintah pusat -embaran Negara Nomor

Page 6: peraturan.bkpm.go.id fileNomor 22 Tahun 1999 tentang (Lembaran Negara Nomor 60 ' bahan Lernbaran Negara Nomor Nomor 25 Tahun I mtentang Antara Pemerintah pusat -embaran Negara Nomor

Page 7: peraturan.bkpm.go.id fileNomor 22 Tahun 1999 tentang (Lembaran Negara Nomor 60 ' bahan Lernbaran Negara Nomor Nomor 25 Tahun I mtentang Antara Pemerintah pusat -embaran Negara Nomor

TENTANG TATA CARA PENETAPAN RAYON DI TAMAN …ksdae.menlhk.go.id/assets/news/peraturan/Permenhut_36_Tahun_2016... · Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan L embaran Negara Republik

TENTANG TATA CARA PENETAPAN RAYON DI TAMAN …ksdae.menlhk.go.id/assets/news/peraturan/Permenhut_36_Tahun_2016... · Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan L embaran Negara Republik

Documents

GUBERNUR BENGKULU - jdih.bengkuluprov.go.id3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (L embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

GUBERNUR BENGKULU - jdih.bengkuluprov.go.id3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (L embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Documents

PEMERINTAH KOTA BATAM PERATURAN DAERAH KOTA …...Pengelolaan Keuangan Daerah (L embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

PEMERINTAH KOTA BATAM PERATURAN DAERAH KOTA …...Pengelolaan Keuangan Daerah (L embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Documents

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 19 TAHUN … · Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (L embaran Negara Republik Indonesia ... Badan Penanggulangan

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 19 TAHUN … · Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (L embaran Negara Republik Indonesia ... Badan Penanggulangan

Documents

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU PENGELOLAAN …. PERDA NO. 3 T… · Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (L embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58,

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU PENGELOLAAN …. PERDA NO. 3 T… · Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (L embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58,

Documents

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN · Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (L embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN · Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (L embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor

Documents

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU …ambon.bpk.go.id/.../2012/09/PERDA-KAB-MALTENG-NOMOR...Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (L embaran Negara Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU …ambon.bpk.go.id/.../2012/09/PERDA-KAB-MALTENG-NOMOR...Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (L embaran Negara Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan

Documents

PERAT NOMOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN … · Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); ... (Lembaran Negara Republik

PERAT NOMOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN … · Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); ... (Lembaran Negara Republik

Documents

PERATURAN MENTERI NEGARA NOMOR

PERATURAN MENTERI NEGARA NOMOR

Documents

NOMOR 11956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3

NOMOR 11956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3

Documents

GAIKINDO – Gabungan Indostri Kendaraan Bermotor Indonesia · 2019. 9. 5. · Indonesia Tahun 2008 Nor-nor 166, Tambahan embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); Undang-Undang

GAIKINDO – Gabungan Indostri Kendaraan Bermotor Indonesia · 2019. 9. 5. · Indonesia Tahun 2008 Nor-nor 166, Tambahan embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); Undang-Undang

Documents

SELATAN_8_2007.pdf · 8. Indang-t Indang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan (L,embaran Negara Republik Indonesia Propinsi Daerah Istimewa Aceh

SELATAN_8_2007.pdf · 8. Indang-t Indang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan (L,embaran Negara Republik Indonesia Propinsi Daerah Istimewa Aceh

Documents

Negara Nomor 2043);

Negara Nomor 2043);

Documents

no 34 thn 2001.pdfs. B. T entang Nomor 22 Tahun 1999 ... Kabuoa ten Flt-jar u J ambi dan tebo , jabung ( Lambarar, Negara Tahun 1999 Nomor 182', Tambahan l. embaran Negara Nomor

no 34 thn 2001.pdfs. B. T entang Nomor 22 Tahun 1999 ... Kabuoa ten Flt-jar u J ambi dan tebo , jabung ( Lambarar, Negara Tahun 1999 Nomor 182', Tambahan l. embaran Negara Nomor

Documents

PEMERINTAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL No 8 Pajak Hotel.pdf · Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (L embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

PEMERINTAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL No 8 Pajak Hotel.pdf · Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (L embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

Documents

GAWISABARATAAN - peraturan.bpk.go.id · Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (L embaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor Seri

GAWISABARATAAN - peraturan.bpk.go.id · Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (L embaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor Seri

Documents

LEMBARAN DAERAH 3. Undang-Undang Nomor 19 … No. 5 Tahun...Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (L embaran Negara Republik Indonesia Tahun

LEMBARAN DAERAH 3. Undang-Undang Nomor 19 … No. 5 Tahun...Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (L embaran Negara Republik Indonesia Tahun

Documents

bkpsdm.sungaipenuhkota.go.idbkpsdm.sungaipenuhkota.go.id/public/files/10... · Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah fl.-embaran Negara Rcpublik Indonesia

bkpsdm.sungaipenuhkota.go.idbkpsdm.sungaipenuhkota.go.id/public/files/10... · Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah fl.-embaran Negara Rcpublik Indonesia

Documents

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN …frdaus/PenelusuranInformasi/File-Pdf/PERD…PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 4 TAHUN 2011 ... Ruang (L embaran Negara ... tentang Pedoman

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN …frdaus/PenelusuranInformasi/File-Pdf/PERD…PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 4 TAHUN 2011 ... Ruang (L embaran Negara ... tentang Pedoman

Documents

gowakab.go.id · l embaran daerÃh kabupaten gowa tahun 2014 nomor 07 peraturan daerah kabupaten gowa nomor 07 tahun 2014 tentang pe doman penataan,pembangunan dan

gowakab.go.id · l embaran daerÃh kabupaten gowa tahun 2014 nomor 07 peraturan daerah kabupaten gowa nomor 07 tahun 2014 tentang pe doman penataan,pembangunan dan

Documents

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 9 TAHUN ... · Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4561),

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 9 TAHUN ... · Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4561),

Documents

BUPATI BANJAR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN · 2015. 6. 12. · 14. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (L embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194,

BUPATI BANJAR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN · 2015. 6. 12. · 14. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (L embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194,

Documents

jdih.kkp.go.idjdih.kkp.go.id/bahanrapat/bahanrapat_08032019143750.pdf · Republik Indonesia Tahun 2009 Nornor 84, Tambahan I embaran Negara Republik Indonesia Nomor 50 1 5) sebagaimana

jdih.kkp.go.idjdih.kkp.go.id/bahanrapat/bahanrapat_08032019143750.pdf · Republik Indonesia Tahun 2009 Nornor 84, Tambahan I embaran Negara Republik Indonesia Nomor 50 1 5) sebagaimana

Documents

members.wto.org · Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); ... Negara (Lm-nbaran Negara Tahun 2014 Nomor 273); Keoutusan Presiden

members.wto.org · Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); ... Negara (Lm-nbaran Negara Tahun 2014 Nomor 273); Keoutusan Presiden

Documents

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR TAHUN 2011 TENTANG ... · 22. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (L embaran Negara Republik Indonesia

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR TAHUN 2011 TENTANG ... · 22. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (L embaran Negara Republik Indonesia

Documents

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR … · antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (L embaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara ... ff. Nitrat; gg

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR … · antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (L embaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara ... ff. Nitrat; gg

Documents

Dosen (I-embaran Negara Republik Indonesia laembaran Negara Republik Indonesia Nomor -4586): ahun ... Pens Olenoo, -.-araan Pend id i ka n I inooi clan Pen eelolaan Pe rouruan Negara

Dosen (I-embaran Negara Republik Indonesia laembaran Negara Republik Indonesia Nomor -4586): ahun ... Pens Olenoo, -.-araan Pend id i ka n I inooi clan Pen eelolaan Pe rouruan Negara

Documents

BUPATI PASER - humas.paserkab.go.idhumas.paserkab.go.id/download/data-file/peraturan...Tanah Grogot menjadi Tana Paser (L embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan

BUPATI PASER - humas.paserkab.go.idhumas.paserkab.go.id/download/data-file/peraturan...Tanah Grogot menjadi Tana Paser (L embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan

Documents

SURAT KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM …lpm.iainmadura.ac.id/media/file/2019/01skbebantugas.pdf3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (l embaran Negara

SURAT KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM …lpm.iainmadura.ac.id/media/file/2019/01skbebantugas.pdf3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (l embaran Negara

Documents

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 83 … · Pendapatan dan Belanja Negara (L embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 83 … · Pendapatan dan Belanja Negara (L embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Documents