• Home

  • Documents

  • andalanmutuenergi.com · 2020. 2. 15. · Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2015 tentang...
3

andalanmutuenergi.com · 2020. 2. 15. · Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Listrik Di Tempat Kerja, dengan demikian Dinas yang membidangi

  • Upload
    others

  • View
    6

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: andalanmutuenergi.com · 2020. 2. 15. · Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Listrik Di Tempat Kerja, dengan demikian Dinas yang membidangi
Page 2: andalanmutuenergi.com · 2020. 2. 15. · Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Listrik Di Tempat Kerja, dengan demikian Dinas yang membidangi
Page 3: andalanmutuenergi.com · 2020. 2. 15. · Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Listrik Di Tempat Kerja, dengan demikian Dinas yang membidangi

Norma Ketenagakerjaan Hub Kerja

Norma Ketenagakerjaan Hub Kerja

Documents
Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.10 Tahun 2018tka-online.kemnaker.go.id/pdf/new/Permen_10_2018_opt.pdf · menteri ketenagakerjaan republik indonesia peraturan menteri ketenagakerjaan

Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.10 Tahun 2018tka-online.kemnaker.go.id/pdf/new/Permen_10_2018_opt.pdf · menteri ketenagakerjaan republik indonesia peraturan menteri ketenagakerjaan

Documents
Hukum Ketenagakerjaan Dalam Hubungan Kerja

Hukum Ketenagakerjaan Dalam Hubungan Kerja

Documents
REFORMASI POLITIK HUKUM KETENAGAKERJAAN DALAM … · 2020. 3. 4. · program politik ketenagakerjaan yang demikian, maka dibutuhkan agenda kerja sebagai berikut:8 1. Meningkatkan

REFORMASI POLITIK HUKUM KETENAGAKERJAAN DALAM … · 2020. 3. 4. · program politik ketenagakerjaan yang demikian, maka dibutuhkan agenda kerja sebagai berikut:8 1. Meningkatkan

Documents
JURNAL PELAKSANAAN PROGRAM BPJS KETENAGAKERJAAN …e-journal.uajy.ac.id/10574/1/JurnalHK10984.pdf · Zaeni Asyhadie, 2007, Hukum Kerja (Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja),

JURNAL PELAKSANAAN PROGRAM BPJS KETENAGAKERJAAN …e-journal.uajy.ac.id/10574/1/JurnalHK10984.pdf · Zaeni Asyhadie, 2007, Hukum Kerja (Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja),

Documents
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA … TENAGA KERJA Dan TRANSMIGRAS… · 1.14.001 DINAS TENAGA KERJA Dan TRANSMIGRASI 0.19.02.00.0000.000 Urusan : 1.14 KETENAGAKERJAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA … TENAGA KERJA Dan TRANSMIGRAS… · 1.14.001 DINAS TENAGA KERJA Dan TRANSMIGRASI 0.19.02.00.0000.000 Urusan : 1.14 KETENAGAKERJAAN

Documents
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI · PDF filePengawasan ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI · PDF filePengawasan ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan

Documents
MEMAHAMI PERATURAN KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA - … · ketenagakerjaan di indonesia (Pembahasan terkait Pengupahan, Tenaga Kerja Asing, Outsourcing, Perselisihan Hubungan Industri

MEMAHAMI PERATURAN KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA - … · ketenagakerjaan di indonesia (Pembahasan terkait Pengupahan, Tenaga Kerja Asing, Outsourcing, Perselisihan Hubungan Industri

Documents
BPJS Ketenagakerjaan...hari kerja setelah Surat Perintah Kerja diterbitkan. BPJS Ketenagakerjaan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah menerima formulir pendaftaran proyek Jasa

BPJS Ketenagakerjaan...hari kerja setelah Surat Perintah Kerja diterbitkan. BPJS Ketenagakerjaan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah menerima formulir pendaftaran proyek Jasa

Documents
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBUK INDONESIA,2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia ... Beberapa ketentuan dalam Peraturan

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBUK INDONESIA,2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia ... Beberapa ketentuan dalam Peraturan

Documents
Pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan oleh pegawai ...... · Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun ... pengawasan ketenagakerjaan norma kerja dan kesehatan dan

Pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan oleh pegawai ...... · Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun ... pengawasan ketenagakerjaan norma kerja dan kesehatan dan

Documents
SBU INDUSTRI · 2020. 8. 25. · KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA Jalan Jenderal Gatot Subroto

SBU INDUSTRI · 2020. 8. 25. · KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA Jalan Jenderal Gatot Subroto

Documents
SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN ... - BPJS · PDF fileMendukung budaya dan etos kerja BPJS Ketenagakerjaan 6. Meningkatkan reputasi BPJS Ketenagakerjaan. PENDAHULUAN 3. ... ALUR SISTEM

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN ... - BPJS · PDF fileMendukung budaya dan etos kerja BPJS Ketenagakerjaan 6. Meningkatkan reputasi BPJS Ketenagakerjaan. PENDAHULUAN 3. ... ALUR SISTEM

Documents
RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2019 · rencana kerja (renja) tahun 2019 dinas ketenagakerjaan kota makassar

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2019 · rencana kerja (renja) tahun 2019 dinas ketenagakerjaan kota makassar

Documents
HUKUM KETENAGAKERJAAN DALAM PERSPEKTIF DUNIA KERJA

HUKUM KETENAGAKERJAAN DALAM PERSPEKTIF DUNIA KERJA

Documents
OPTIMALISASI KEBIJAKAN KETENAGAKERJAAN … 8 JRV 3 NO 2 PROTECT.pdf · Ketenagakerjaan dan berbagai kebijakan lain yang mengamanatkan pemberian pelatihan kerja serta pembentukan

OPTIMALISASI KEBIJAKAN KETENAGAKERJAAN … 8 JRV 3 NO 2 PROTECT.pdf · Ketenagakerjaan dan berbagai kebijakan lain yang mengamanatkan pemberian pelatihan kerja serta pembentukan

Documents
UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN · PDF fileDEFINISI KETENAGAKERJAAN. Segala yang berhubungan dengan tenaga kerja pada saat sebelum, selama, dan sesudah masa kerja PEKERJA. Setiap orang

UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN · PDF fileDEFINISI KETENAGAKERJAAN. Segala yang berhubungan dengan tenaga kerja pada saat sebelum, selama, dan sesudah masa kerja PEKERJA. Setiap orang

Documents
KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PROGRAM JAMINAN ......KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan & K3 KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PROGRAM JAMINAN ......KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan & K3 KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

Documents
PERLINDUNGAN TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA … 9 JRV... · 2014-03-14 · Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan). Penempatan tenaga kerja ke luar negeri diarahkan untuk menempatkan

PERLINDUNGAN TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA … 9 JRV... · 2014-03-14 · Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan). Penempatan tenaga kerja ke luar negeri diarahkan untuk menempatkan

Documents
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEDUDUKAN HAK ...Hukum Ketenagakerjaan Hukum ketenagakerjaan adalah hukum yang mengatur tentang tenaga kerja. Hukum ketenagakerjaan semula dikenal dengan

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEDUDUKAN HAK ...Hukum Ketenagakerjaan Hukum ketenagakerjaan adalah hukum yang mengatur tentang tenaga kerja. Hukum ketenagakerjaan semula dikenal dengan

Documents
PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASImitra-tki.com/Mitra-TKI/attachment/PERATURAN MENTERI...1 menteri ketenagakerjaan menteri ketenagakerjaan republik indonesia ublindonesia

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASImitra-tki.com/Mitra-TKI/attachment/PERATURAN MENTERI...1 menteri ketenagakerjaan menteri ketenagakerjaan republik indonesia ublindonesia

Documents
jdih.kemnaker.go.id · menteri ketenagakerjaan republik indonesia peraturan menteri ketenagakerjaan republik indonesia nomor 27 tahun 2015 tentang waktu kerja dan waktu istirahat

jdih.kemnaker.go.id · menteri ketenagakerjaan republik indonesia peraturan menteri ketenagakerjaan republik indonesia nomor 27 tahun 2015 tentang waktu kerja dan waktu istirahat

Documents
KETENAGAKERJAAN - · PDF fileSebab-sebab terjadinya pengangguran 1. Besarnya angkatan kerja tidak seimbang dengan kesempatan kerja 2. Struktur lapangan kerja tidak seimbang

KETENAGAKERJAAN - · PDF fileSebab-sebab terjadinya pengangguran 1. Besarnya angkatan kerja tidak seimbang dengan kesempatan kerja 2. Struktur lapangan kerja tidak seimbang

Documents
[PPT]Hukum Ketenagakerjaan, Hubungan Industrial dan … · Web viewHukum Ketenagakerjaan, Hubungan Industrial dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Eko Sakapurnama Outline Hak dan Kewajiban

[PPT]Hukum Ketenagakerjaan, Hubungan Industrial dan … · Web viewHukum Ketenagakerjaan, Hubungan Industrial dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Eko Sakapurnama Outline Hak dan Kewajiban

Documents
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA - gadjian.com · (1) BPJS Ketenagakerjaan wajib mengeluarkan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak formulir

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA - gadjian.com · (1) BPJS Ketenagakerjaan wajib mengeluarkan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak formulir

Documents
LAMPIRAN - bispro.org · Ketenagakerjaan, menetapkan bahwa pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada standar kompetensi kerja,

LAMPIRAN - bispro.org · Ketenagakerjaan, menetapkan bahwa pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada standar kompetensi kerja,

Documents
PT MUTUAGUNG LESTARI...Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan Baik PT Gunung Gajah Abadi dapat menunjukan kelengkapan dokumen ketenagakerjaan seperti contohnya : daftar tenaga kerja,

PT MUTUAGUNG LESTARI...Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan Baik PT Gunung Gajah Abadi dapat menunjukan kelengkapan dokumen ketenagakerjaan seperti contohnya : daftar tenaga kerja,

Documents
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA - ilo.org · (1) BPJS Ketenagakerjaan wajib mengeluarkan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak formulir

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA - ilo.org · (1) BPJS Ketenagakerjaan wajib mengeluarkan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak formulir

Documents
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN R.I. - eibd · PDF fileDasar Hukum Undang-undang ... Ketenagakerjaan . Tenaga Kerja Asing adalah: Warga Negara Asing Pemegang Visa dengan Maksud Bekerja

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN R.I. - eibd · PDF fileDasar Hukum Undang-undang ... Ketenagakerjaan . Tenaga Kerja Asing adalah: Warga Negara Asing Pemegang Visa dengan Maksud Bekerja

Documents
TENAGA KERJA INDONESIA, PERDAGANGAN … fileAGUSMIDAH ∗∗∗ Pendahuluan ... Hukum Ketenagakerjaan belum cukup mendukung pencegahan perdagangan tenaga kerja khususnya …

TENAGA KERJA INDONESIA, PERDAGANGAN … fileAGUSMIDAH ∗∗∗ Pendahuluan ... Hukum Ketenagakerjaan belum cukup mendukung pencegahan perdagangan tenaga kerja khususnya …

Documents