DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ................................................................................................ i DAFTAR ISI ............................................................................................................. ii A. Latar Belakang .................................................................................................... 1 B. Pengertian Umum ............................................................................................... 1 C. Dasar Hukum ...................................................................................................... 2 D. Jenis Kerja Sama ................................................................................................ 3 E. Kebutuhan Sumber Daya Manusia...................................................................... 3 F. Sistematika Penulisan dan Format Naskah Kerja Sama ..................................... 4

1. Sarana dan Aturan Penggunaan Lambang Negara, Logo, Cap Dinas dan Materai………………………………………......................................................

4

2. Format Naskah Kerja Sama .......................................................................... 5 3. Tata Urut Naskah Kerja Sama ....................................................................... 5 4. Jangka Waktu dan Pejabat Penandatanganan .............................................. 8 5. Mitra Kerja Sama ........................................................................................... 8

G. Bisnis Proses dan Mekanisme Layanan Kerja Sama Dalam Negeri di Lingkungan Pemasyarakatan ..............................................................................

9

1. Bisnis Proses Layanan Kerja Sama Dalam Negeri ........................................ 9 2. Mekanisme Layanan Kerja Sama Dalam Negeri ........................................... 9

a. Penjajakan ................................................................................................ 10 b. Perundingan ............................................................................................. 10 c. Perumusan Draf Naskah Kerja Sama ...................................................... 11 d. Pembahasan Draf Naskah Kerja Sama .................................................... 11 e. Pelaksanaan Validasi Draf Final Naskah Kerja Sama .............................. 11 f. Penandatanganan Naskah Kerja Sama ................................................... 11 g. Tata Cara Pembahasan Tindak Lanjut Naskah Kerja Sama .................... 12 h. Tata Cara Monitoring dan Evaluasi .......................................................... 13 i. Tata Cara Pelaporan ................................................................................ 13

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN Lampiran 1 Instrumen Monitoring dan Evaluasi Layanan Kerja Sama Dalam Negeri Lampiran 2 Diagram Bisnis Proses Layanan Kerja Sama Dalam Negeri Lampiran 3 SOP Identifikasi Kebutuhan dan Potensi Kerja Sama Lampiran 4 SOP Pelaksanaan Penjajakan Kerja Sama (Inisiatif Pemasyarakatan) Lampiran 5 SOP Pelaksanaan Penjajakan Kerja Sama (Inisiatif Mitra)

Lampiran 6 SOP Pelaksanaan Perundingan Kerja Sama Lampiran 7 SOP Pelaksanaan Perumusan Naskah Kerja Sama Lampiran 8 SOP Pelaksanaan Pembahasan Naskah Kerja Sama Lampiran 9 SOP Pelaksanaan Validasi Draf Final Naskah Kerja Sama Lampiran 10 SOP Pelaksanaan Penandatanganan Naskah Kerja Sama (Seremonial) Lampiran 11 SOP Pelaksanaan Penandatanganan Naskah Kerja Sama (Sirkulair) Lampiran 12 SOP Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Tingkat Pusat Lampiran 13 SOP Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Tingkat UPT PAS Lampiran 14 SOP Pelaksanaan Pelaporan Lampiran 15 Form Formulir Identifikasi Kebutuhan Kerja Sama dengan Mitra (KS1) Lampiran 16 Formulir Rencana Kerja Tahunan (untuk mitra) (KS2)

Lampiran 17 Formulir Instrumen Penilaian Kinerja (KS3) Lampiran 18 Formulir Evaluasi Kerja Sama (KS4) Lampiran 19 Formulir Laporan Kegiatan Kerja Sama (KS5) Lampiran 20 Formulir Laporan Pelaksanaan Kerja Sama (KS6)

1

STANDAR LAYANAN KERJA SAMA DALAM NEGERI

A. Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang

Pemasyarakatan berfungsi untuk menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Hal ini menunjukkan bahwa Pemasyarakatan pada hakekatnya merupakan pola pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat.

Kerangka pikir tersebut memposisikan masyarakat sebagai variable yang strategis sekaligus integral dari pelaksanaan pemasyarakatan. Keberhasilan pelaksanaan pemasyarakatan akan tercapai jika ada kerja sama antara jajaran pemasyarakatan dengan instansi pemerintah terkait, badan kemasyarakatan, atau perorangan untuk mendukung program-program pelayanan, pembinaan dan pembimbingan di lingkungan pemasyarakatan.

Dalam konteks manajemen organisasi, keberhasilan penyelengaraan pemasyarakatan ditentukan oleh beberapa faktor utama seperti tersedianya sumber daya manusia pemasyarakatan yang kompeten dan berintegritas, sarana dan prasarana yang memadai, mekanisme dan prosedur serta dukungan anggaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan.

Standar Layanan Kerja Sama Dalam Negeri di Lingkungan Pemasyarakatan ini adalah panduan praktis bagi jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Divisi Pemasyarakatan dan Unit Pelaksana Teknis Pemasyakatan dalam melaksanakan kerja sama dalam negeri dengan instansi terkait atau mitra. Tujuan disusunnya dokumen ini adalah untuk meningkatkan pemahaman petugas dalam pelaksanaan kerja sama, adanya keseragaman layanan kerja sama di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Divisi Pemasyarakatan, dan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, serta untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan kerja sama dengan benar dan tertib sesuai prosedur dan mekanisme yang ditetapkan dalam standar layanan kerja sama ini.

B. Pengertian Umum

1. Standar adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai

berbagai proses penyelenggaraan kegiatan, bagaimana dan kapan

dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan. Selain itu di dalam standar

juga memuat instrumen monitoring dan evaluasi yang dapat digunakan

sebagai dasar pengukuran keberhasilan pelaksanaan standar. Komponen

dasar dari standar adalah prosedur operasional baku (Standard Operating

Procedur), spesifikasi minimal sarana dan prasarana yang dibutuhkan,

jumlah dan kualifikasi petugas yang dibutuhkan

2. Kerja Sama adalah kesepakatan antara kedua belah pihak yang saling menguntungkan untuk mencapai suatu tujuan. (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

2

3. Kerja Sama Dalam Negeri Bidang Pemasyarakatan adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan instansi terkait, badan-badan kemasyarakatan atau perorangan dalam negeri dalam rangka pelayanan tahanan, pembinaan narapidana, pembimbingan klien pemasyarakatan dan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara.

4. Naskah Kerja Sama adalah dokumen resmi yang memuat penjelasan tentang persetujuan antara dua belah pihak atau lebih yang diberi materai, memiliki cap resmi dan ditandatangani oleh pihak yang melaksanakan kerja sama. Naskah kerja sama antara lain berupa Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS).

5. Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) adalah dokumen yang memuat saling pengertian antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan pihak lain mengenai sesuatu hal atau kerjasama yang bersifat kebijakan atau program.

6. Perjanjian Kerja Sama (PKS) adalah dokumen perjanjian yang bersifat

mengikat dan memuat hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama secara rinci. PKS dapat merupakan tindak lanjut dari MoU atau berdiri sendiri baik pada tingkat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan maupun Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.

7. Rencana Kerja atau Action Plan adalah dokumen pendukung naskah kerja sama yang memuat rincian kegiatan sesuai jangka waktu kerja sama. Rencana kerja merupakan bagian yang tak terpisahkan dari naskah kerja sama.

8. Penjajakan adalah proses identifikasi kebutuhan dan potensi kerja sama baik yang dilakukan secara internal Pemasyarakatan maupun calon mitra.

9. Perundingan adalah pertemuan antara jajaran Pemasyarakatan dengan calon mitra untuk membahas dan menyepakati ruang lingkup, program dan jenis kegiatan kerja sama yang akan dilakukan.

10. Perumusan Draft adalah proses penyusunan draf nota kesepahaman

dan atau perjanjian kerja sama yang dilakukan internal Pemasyarakatan berdasarkan hasil perundingan.

11. Pembahasan Draft adalah proses menyepakati draf nota kesepahaman

dan atau perjanjian kerja sama yang telah dirumuskan antara jajaran Pemasyarakatan dengan calon mitra

12. Validasi adalah permohonan persetujuan penandatanganan draf naskah nota kesepahaman dan atau perjanjian kerja sama kepada pejabat penandatangan, dilampiri draft final naskah yang telah diparaf oleh pejabat setingkat lebih rendah dari pejabat penanda tangan.

13. Penandatanganan adalah proses persetujuan terhadap naskah kerja sama yang telah diberi meterai yang ditandai dengan pemberian tanda tangan, disertai penomoran dan cap stempel dari masing-masing pihak, dan dilakukan baik secara seremonial maupun desk to desk.

14. Pembahasan Tindak Lanjut Naskah Kerja Sama adalah pembahasan petunjuk teknis dan rencana kerja (action plan) sebagai wujud implementasi dari naskah kerja sama yang telah ditanda tangani.

15. Monitoring adalah proses kegiatan pengawasan terhadap implementasi

standar kerja sama yang bertujuan untuk mengidentifikasi serta

3

mengantisipasi permasalahan yang timbul atau yang akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

16. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi antara masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) terhadap pelaksanaan standar kerja sama.

17. Monitoring dan Evaluasi (Monev) adalah rangkaian kegiatan monitoring

dan evaluasi terhadap kerjasama yang dilaksanakan pada tingkat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan mitra kerja sama.

18. Pelaporan adalah suatu wujud pertanggungjawaban dari suatu kegiatan

atau tindakan yang telah dilakukan. 19. Mitra Kerja Sama adalah organisasi/lembaga/perseorangan baik

pemerintah maupun non pemerintah yang bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam rangka mendukung program kerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

C. Dasar Hukum

Layanan kerja sama Pemasyarakatan diatur dalam:

1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan; 2) Undang-Undang 28 Tahun 2004 Perubahan UU 16 Tahun 2001 tentang

Yayasan; 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi

Kemasyarakatan; 4) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan

Pembinaan dan Pembimbingan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan; 5) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerja Sama

Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;

6) Peraturan Presiden RI Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

7) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI;

8) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 65 Tahun 2016 tentang Penataan Kerja Sama di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusi Republik Indonesia.

9) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI.

D. Jenis Kerja Sama

Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2016 tentang Penataan Kerja Sama di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa jenis kerja sama di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri dari kerja sama dalam negeri dan kerja sama luar negeri. Standar kerja sama ini hanya hanya akan mengatur tentang kerja sama dalam negeri.

Kerja sama dalam negeri dapat dilaksanakan dengan: 1) Lembaga Negara;

4

2) Lembaga Pemerintah; dan 3) Lembaga Non Pemerintah

Kerjasama dalam negeri terdiri dari

1. Kerja Sama Utama Kerja sama Utama dituangkan dalam Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) yang dapat dilaksanakan oleh : a) Menteri b) Kepala Kantor Wilayah

2. Kerja Sama Teknis Kerja sama Teknis dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama yang dilaksanakan oleh : a) Pimpinan Unit Utama; dan b) Kepala Unit Pelaksana Teknis

E. Kebutuhan Sumber Daya Manusia

Tugas pokok dan fungsi pelaksanaan layanan kerja sama Pemasyarakatan di tingkat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melekat pada Sub Direktorat Kerja Sama dan Evaluasi pada Direktorat Teknologi Informasi dan Kerja Sama. Direktorat ini menjadi penanggung jawab dalam proses kerja sama baik yang diinisiasi sendiri maupun yang diusulkan oleh Direktorat teknis di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Pada tingkat Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM tugas penyelenggaraan layanan kerja sama Pemasyarakatan melekat pada Sub Bagian Penyusunan Pelaporan, Humas dan Teknologi Informasi dan pada tingkat Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan (UPT) melekat pada Bagian/Sub Bagian Tata Usaha.

Pelaksanaan layanan kerja sama dalam negeri di lingkungan Pemasyarakatan membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang kerja sama. Untuk itu pada tingkat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan (UPT) perlu ditunjuk Penanggung Jawab (Person In Charge/PIC) kerja sama. Penanggung jawab atau PIC kerja sama mempunyai tugas dan fungsi sebagai penghubung kerja sama dengan instansi terkait/mitra, membuat laporan pelaksanaan kerja sama, termasuk penyimpanan/pengarsipan naskah kerja sama. Untuk itu seorang PIC kerja sama harus memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang standar layanan kerja sama dalam negeri di lingkungan Pemasyarakatan.

F. Sistematika Penulisan Naskah Kerja Sama

1. Sarana dan Aturan Penggunaan Lambang Negara, Logo, Cap Dinas dan Materai

Naskah kerja sama memiliki sistematika penulisan yang mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

Sebelum naskah kerja sama disusun, terlebih dahulu harus dipersiapkan sarana naskah kerja sama sebagai berikut : a. Kertas yang digunakan adalah jenis HVS 80 gram.

5

b. Ukuran kertas yang digunakan adalah A4 yang berukuran 297 x 210 mm. c. Kertas berlambang negara dan/atau logo instansi dicetak di atas kertas 80

gram khusus untuk Nota Kesepahaman yang ditandatangani oleh Menteri. Penggunaan lambang negara, logo, cap dinas dan meterai: a. Naskah Nota Kesepahaman yang ditandatangani Menteri menggunakan

lambang garuda emas. b. Naskah Nota Kesepahaman yang ditandatangani Kepala Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan HAM RI menggunakan logo Pengayoman. c. Naskah Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal

Pemasyarakatan dan Kepala UPT Pemasyarakatan menggunakan logo Pengayoman.

d. Tata letak logo dalam Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama diletakkan di pojok atas kiri untuk Pihak I dan pojok kanan atas untuk Pihak II.

e. Naskah kerja sama dalam negeri menggunakan cap jabatan/cap instansi masing-masing.

f. Naskah kerja sama dibuat 2 rangkap. Naskah yang bermaterai di pihak I diberikan untuk pihak II, dan naskah yang bermaterai di pihak II diberikan untuk pihak I.

g. Bila mitra kerja sama lebih dari satu maka naskah kerja sama dicetak sebanyak pihak yang menandatangani. Pihak I memegang naskah kerja sama yang bermeterai di Pihak II, III dan seterusnya. Pihak II, III dan seterusnya memegang naskah kerja sama yang bermeterai di Pihak I.

2. Format Naskah Kerja Sama

a. Ruang tepi atas (top margin) sekurang-kurangnya 2 cm dan ruang tepi

bawah (bottom margin) sekurang-kurangnya 2,5 cm. b. Ruang tepi batas kiri (left margin) sekurang-kurangnya 3 cm dan ruang tepi

batas kanan (right margin) sekurang-kurangnya 2 cm. c. Naskah kerja sama diketik dengan jenis huruf Arial berukuran 11 atau 12

sesuai dengan undang-undang dan spasi antar baris 1,5. d. Naskah kerja sama diberikan nomor halaman kecuali pada halaman depan.

Nomor halaman menggunakan nomor urut angka Arab di tengah atas dengan tanda hubung sebelum dan setelah nomor (misal : -2-)

e. Naskah kerja sama untuk penandatanganan diparaf pada setiap halaman kecuali pada halaman terakhir.

f. Pada akhir naskah kerja sama yang ditandatangani memuat Pihak I, Nama Institusi, Nama Jabatan dan Nama di bagian tanda tangan.

3. Tata Urut Naskah Kerja Sama

Isi naskah kerja sama disusun dengan format sebagai berikut : a. Judul Perjanjian

Judul mencerminkan perbuatan hukum, subyek hukum dan obyek hukum/hal yang disepakati, dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Judul dibuat secara singkat dan mencerminkan materi kesepakatan. 2) Menuliskan para pihak yang menandatangani dan hal yang akan

disepakati. 3) Jenis perbuatan hukumnya

6

4) Nomor disebutkan sesudah penyebutan judul yang disepakati yang dibuat dengan menyebut nomor dari masing-masing pihak.

5) Judul ditulis dengan huruf kapital seluruhnya. 6) Naskah Nota Kesepahaman yang ditandatangani oleh Menteri Hukum

dan Hak Asasi Manusia, atau kerja sama yang dilakukan antar pemerintah menggunakan logo lambang negara dengan kertas khusus yang berlogo Garuda Emas.

7) Naskah Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang ditandatangani oleh Pejabat Eselon I dituangkan di atas kertas dengan logo Pengayoman dan logo instansi/lembaga lain yang menjadi pihak mitra yang ditempatkan sejajar sebelum judul.

b. Waktu dan Tempat Penandatanganan Waktu dan Tempat Penandatanganan menjelaskan mengenai waktu (hari, tanggal, bulan dan tahun) dan lokasi kota ditandatanganinya naskah kerja sama.

c. Para Pihak Komparisi berisikan keterangan mengenai para pihak yang menandatangani kerja sama, dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Dilakukan oleh pihak yang mempunyai kedudukan yang setingkat dan

berwenang untuk menandatangani naskah kerja sama yaitu : - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan Menteri/Kepala Lembaga lain

- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan Gubernur atau Bupati/Walikota

- Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham dengan Kepala lembaga lain/mitra.

- Pejabat Eselon I Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan kepala lembaga /pimpinan organisasi masyarakat /mitra.

2) Mencantumkan nama penandatanganan, jabatan, nama institusi, alamat institusi, dasar hukum kewenangan bertindak.

3) Pernyataan bertindak untuk dan atas nama instansi yang diwakili. d. Pertimbangan

Pertimbangan yang melatarbelakangi dibuatnya naskah kerja sama. Butir-butir pertimbangan menjelaskan mengenai kondisi yang diharapkan dari kesepakatan, perlunya kesepakatan, dan maksud para pihak untuk melaksanakan kesepakatan.

e. Isi Naskah Kerja Sama 1) Maksud dan tujuan

Maksud kerja sama adalah arah yang luas yang ingin dicapai dengan dibuatnya naskah kerja sama, sedangkan tujuan kerja sama menjelaskan secara terperinci, konkrit dan riil perihal kondisi yang diharapkan sebagai hasil dari kerja sama.

2) Ruang lingkup Ruang lingkup memberikan petunjuk mengenai hal-hal yang disepakati dan yang perlu dilakukan dalam rangka kerja sama.

3) Tugas dan Tanggung Jawab Tugas dan Tanggung Jawab menguraikan hal-hal yang menjadi tanggung jawab para pihak yang akan diatur dalam kerja sama. Penentuan tugas dan tanggung jawab para pihak disesuaikan dengan tugas, fungsi dan kewenangan yang dimiliki.

4) Pelaksanaan

7

Pelaksanaan mengatur mengenai tata cara dan/atau mekanisme pelaksanaan kerja sama. Pelaksanaan dapat ditentukan melalui rencana kerja yang telah disusun sebelumnya, atau melalui pembentukan Tim Kerja/Kelompok Kerja/satuan tugas dan lain sebagainya disesuaikan dengan kebutuhan.

5) Pembiayaan Pembiayaan mengatur mengenai sumber pembiayaan untuk pelaksanaan kerja sama.

6) Pelaporan Pelaporan mengatur mengenai mekanisme pelaporan pelaksanaan kerja sama oleh Para Pihak.

7) Monitoring dan Evaluasi Monitoring dan evaluasi mengatur tentang kewajiban para pihak untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama dan mekanisme pelaksanaannya oleh Para Pihak.

8) Keadaan Kahar/Force Majeur Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian menjadi tidak dapat dipenuhi.

9) Korespondensi Korespondensi mengatur mengenai tata cara korespondensi dan/atau komunikasi antara para pihak dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama yang diakui secara sah oleh para pihak.

10) Pernyataan dan Jaminan Pernyataan dan jaminan berisikan pernyataan dan jaminan dari para pihak bahwa suatu kondisi, dokumen atau hal-hal lainnya yang dikemukakan oleh para pihak adalah benar dan sah menurut hukum. Hal-hal yang diungkapkan dalam klausul Pernyataan dan Jaminan diantaranya fakta-fakta yang menyangkut status hukum, keadaan keuangan, dan lain sebagainya. Apabila kemudian hari ditemukan atau dapat dibuktikan hal yang dikemukakan tidak benar maka hal tersebut dapat dijadikan dasar untuk membatalkan perjanjian atau menyatakan salah satu pihak telah melakukan wanprestasi.

11) Penghentian dan Pemutusan Perjanjian Penghentian dan pemutusan perjanjian mengatur mengenai hal dan kondisi-kondisi yang dapat menjadi dasar bagi para pihak untuk menghentikan atau memutus perjanjian.

12) Penyelesaian Perselisihan Penyelesaian perselisihan mengatur mengenai cara dan forum Penyelesaian perselisihan

f. Penutup Penutup memberikan keterangan mengenai waktu naskah kerja sama dibuat dan ditandatangani para pihak serta pernyataan kekuatan hukum dari naskah kerja rsama.

g. Bagian Penandatanganan Bagian Penandatanganan adalah bagian naskah kerja sama yang ditandatangani oleh para pihak dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Ditulis dengan huruf kapital 2) Pihak I ditulis di sebelah kanan dan pihak II di sebelah kiri 3) Tidak perlu mencantumkan instansi dan jabatan

8

4) Dibubuhkan materai 5) Dibubuhkan stempel di atas tanda tangan.

4. Jangka Waktu dan Pejabat Penandatangan

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang

Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan, khususnya pada Pasal 8 dan Pasal 13 maka ditetapkan hal-hal sebagai berikut: a. Kerja sama jangka panjang adalah kerja sama yang memiliki jangka waktu

5 (lima) tahun atau lebih. Naskah kerja sama ditandatangani bersama oleh Menteri Hukum dan HAM RI atau pejabat yang ditunjuk dan mitra kerja sama.

b. Kerja sama jangka menengah adalah kerja sama yang memiliki jangka waktu 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) tahun. Naskah kerja sama ditandatangani bersama oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI dan mitra kerja sama.

c. Kerja sama jangka pendek adalah kerja sama yang memiliki jangka waktu tidak lebih dari 2 (dua) tahun. Naskah kerja sama ditandatangani bersama oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dan mitra kerja sama.

Jangka Waktu menunjukkan waktu mulai berlaku sampai berakhirnya kerja sama. Pembatasan jangka waktu diperlukan untuk: a. Menghindari berlakunya suatu kerja sama yang tidak memberikan

manfaat secara terus menerus; b. Sebagai sarana evaluasi untuk memperbaharui, memperpanjang atau

menghentikan kerja sama; c. Memudahkan proses renegosiasi klausul pada naskah kerja sama yang

kurang menguntungkan.

5. Mitra Kerja Sama

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 Tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan, khususnya pada Pasal 2, mitra kerja sama terdiri dari: a. Instansi pemerintah terkait

Kerja sama dengan instansi pemerintah terkait diselenggarakan dalam rangka pengembangan dan peningkatan pemasyarakatan dan bersifat fungsional.

b. Badan-badan kemasyarakatan Kerja sama dengan badan-badan kemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka pengembangan dan peningkatan pemasyarakatan dan bersifat kemitraan. Ada 5 (lima) hal yang harus harus dipenuhi oleh calon mitra badan-badan kemasyarakatan yaitu: i. Calon mitra mengajukan permohonan kerja sama secara tertulis. ii. Melampirkan Identitas calon mitra (company profile) dan akta notaris

pendirian yayasan serta telah memperoleh status badan hukum dari Menteri Hukum dan HAM RI.

iii. Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap. iv. Memiliki Struktur Kepengurusan v. Memiliki program sosial

9

vi. Membuat Rencana Kerja (Action Plan) sesuai format yang ada pada Subdit Kerja Sama dan Evaluasi, Ditjen Pemasyarakatan.

c. Perorangan Kerja sama dengan perorangan diselenggarakan dalam rangka pengembangan dan peningkatan pemasyarakatan dan bersifat kemitraan. Untuk kerja sama dengan perorangan, hal yang harus dipenuhi yaitu : i. Calon mitra harus mengajukan permohonan kerja sama secara tertulis

yang dilampiri dengan kartu tanda penduduk yang masih berlaku, surat keterangan domisili, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

ii. Proposal kegiatan yang berisi penjelasan kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka pelaksanaan kerja sama serta tujuan adanya kerja sama.

G. Bisnis Proses dan Mekanisme Layanan Kerja Sama Dalam Negeri di Lingkungan Pemasyarakatan

1. Bisnis Proses Layanan Kerja Sama Dalam Negeri

Bisnis Proses Layanan Kerja Sama Dalam Negeri di Lingkungan Pemasyarakatan terdiri dari 9 (sembilan) tahap, meliputi:

a. Penjajakan b. Perundingan c. Perumusan Draf Naskah Kerja Sama d. Pembahasan Draf Naskah Kerja Sama e. Pelaksanaan Validasi Draf Final Naskah Kerja Sama f. Penandatanganan Draf Naskah Kerja Sama g. Pembahasan Tindak Lanjut Naskah Kerja Sama h. Monitoring dan Evaluasi i. Pelaporan

2. Mekanisme Layanan Kerja Sama Dalam Negeri

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 Tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan, mekanisme layanan kerja sama dalam negeri bidang pemasyarakatan dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu tingkat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, tingkat Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan tingkat Unit Pelaksana Teknis

(UPT) Pemasyarakatan.

Layanan Kerja Sama Dalam Negeri dilakukan melalui 2 (dua) mekanisme yakni melalui inisiatif instansi (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan) dan inisiatif calon mitra. Pada prinsipnya mekanisme yang dilakukan adalah sama, perbedaannya hanyalah pada tahap Penjajakan.

10

a. Penjajakan Tata cara Penjajakan (Inisiatif Instansi) : 1) Melakukan identifikasi kebutuhan dan potensi kerja sama, dengan

langkah sebagai berikut: a) Menyusun form identifikasi kebutuhan dan potensi kerja sama. b) Mengumpulkan data kebutuhan dan potensi kerja sama dari

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan direktorat teknis terkait.

2) Menyusun kebutuhan dan potensi kerja sama. 3) Melakukan koordinasi dengan calon mitra :

a) Menyampaikan permohonan kerja sama kepada calon mitra dilampiri proposal yang memuat latar belakang, kebutuhan dan potensi kerja sama.

b) Menerima jawaban calon mitra. Bila permohonan kerja sama disepakati untuk dilaksanakan maka dilanjutkan dengan tahap selanjutnya.

c) Melaksanakan rapat penjajakan bersama Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan / atau direktorat teknis terkait dengan calon mitra.

d) Menyusun laporan hasil penjajakan.

Tata cara Penjajakan (Inisiatif Mitra) : 1) Identifikasi permohonan kerja sama calon mitra :

a) Mempelajari permohonan kerja sama yang disampaikan oleh calon mitra.

b) Melaksanakan rapat dengan Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan direktorat teknis terkait tentang permohonan kerja sama dari calon mitra.

2) Melakukan koordinasi dengan calon mitra : a) Menyampaikan surat jawaban terkait permohonan kerja sama

berdasarkan hasil rapat dengan Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan direktorat teknis terkait.

b) Melaksanakan rapat penjajakan bersama Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan atau direktorat teknis terkait dengan calon mitra.

c) Menyusun laporan hasil penjajakan.

b. Perundingan

1) Melaksanakan rapat internal pembahasan ruang lingkup, program dan kegiatan kerja sama.

2) Melaksanakan rapat internal dengan calon mitra dalam rangka membahas dan menetapkan ruang lingkup, rencana kerja (Action Plan), program dan kegiatan: a) Melaksanakan rapat yang diikuti direktorat teknis dan calon

mitra terkait pembahasan ruang lingkup, rencana kerja (Action Plan), program dan kegiatan kerja sama.

b) Menyusun dan menetapkan ruang lingkup, rencana kerja (Action Plan), program dan kegiatan kerja sama berdasarkan pembahasan dengan direktorat teknis dan calon mitra.

11

c. Perumusan Draf Naskah Kerja Sama 1) Melaksanakan rapat internal perumusan draf awal naskah kerja

sama. 2) Menyampaikan draf awal naskah kerja sama tersebut kepada calon

mitra.

d. Pembahasan Draf Naskah Kerja Sama Melaksanakan rapat pembahasan draf naskah kerja sama bersama direktorat teknis terkait dan calon mitra. Khusus untuk kerja sama yang ditandatangani oleh Menteri Hukum dan HAM RI/Direktur Jenderal Pemasyarakatan menghadirkan perwakilan dari Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama, Sekretariat Jenderal.

e. Pelaksanaan Validasi Draf Final Naskah Kerja Sama

Menyampaikan surat permohonan persetujuan kepada pejabat satu tingkat di bawah pejabat yang akan menandatangani naskah kerja sama berupa pemberian paraf pada draf final naskah kerja sama.

f. Penandatanganan Naskah Kerja Sama

1) Secara Seremonial a) Naskah kerja sama dicetak dan dibubuhi meterai cukup. Naskah

kerja sama akan ditandatangani oleh dua pihak maka naskah kerja sama dicetak dalam dua dokumen. Untuk dokumen pertama, meterai dibubuhi di atas nama Pejabat Penanda tangan Pihak Pertama, dan untuk dokumen kedua meterai dibubuhi di atas nama Pejabat Penanda tangan Pihak Kedua. Apabila naskah kerja sama akan ditandatangani oleh tiga pihak atau lebih, maka naskah kerja sama dicetak sebanyak para Pihak dan meterai dibubuhi di atas nama Pejabat Penanda tangan Pihak Pertama saja.

b) Membuat Nota Dinas kepada pejabat yang akan menandatangani naskah kerja sama tentang permohonan penandatanganan naskah kerja sama.

c) Menyampaikan surat peminjaman ruangan dan kelengkapan ke Bagian Rumah Tangga.

d) Menyampaikan surat undangan pelaksanaan penandatanganan. e) Melaksanakan penandatanganan naskah kerja sama oleh para

pihak. f) Memberikan nomor dan cap/stempel para pihak pada naskah

kerja sama yang telah ditandatangani. g) Menyampaikan naskah kerja sama yang telah ditandatangani

dan diberi cap/stampel kepada para pihak dengan ketentuan sebagai berikut : Naskah kerja sama yang bermaterai dan ditandatangani oleh

pihak pertama diserahkan kepada pihak kedua, demikian sebaliknya naskah kerja sama yang yang bermaterai dan ditandatangani oleh pihak kedua diserahkan kepada pihak pertama.

Naskah kerja sama yang ditandatangani lebih dari dua pihak, maka naskah kerja sama yang telah bermaterai dan ditandatangani oleh pihak pertama diberikan kepada para

12

pihak yang telah menandatangai naskah kerja sama tersebut, dan sebaliknya naskah yang bermaterai dan ditandatangani oleh pihak kedua/lebih diberikan kepada pihak pertama.

h) Salinan naskah kerja sama dilaporkan kepada Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI, Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Direktorat teknis terkait, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan.

i) Mengarsipkan naskah kerja sama.

2) Secara sirkulair / non seremonial : Penandatanganan secara sirkulair/ non seremonial terdiri dari: a) Persiapan penandatanganan

Mencetak draf final naskah kerja sama dan dibubuhi meterai di masing-masing nama pihak yang akan ditandatangani. Apabila naskah kerja sama akan ditandatangani oleh dua pihak maka naskah kerja sama dicetak dalam dua dokumen. Untuk dokumen pertama, meterai diberikan di atas nama Pejabat Penanda tangan Pihak I, dan untuk dokumen kedua meterai diberikan di atas nama Pejabat Penanda tangan Pihak II. Apabila naskah kerja sama akan ditandatangani oleh tiga pihak atau lebih, maka naskah kerja sama dicetak sebanyak pihak yang menandatangani, dan meterai dibubuhi di atas nama Pejabat Penanda tangan Pihak I saja. Menyampaikan surat permohonan penandatangan kepada Pejabat penandatangan dilampiri naskah kerja sama.

Pada umumnya penandatanganan ada dua cara yaitu : 1. Naskah kerja sama ditandatangani terlebih dahulu oleh

Pihak I atau Pihak II secara bergantian (mana yang lebih dahulu) di tempat unit organisasi masing-masing.

2. Naskah kerja sama ditanda tangani secara bersama-sama pada unit organisasi yang telah disepakati.

b) Pasca penandatanganan

Naskah kerja sama diberikan nomor dan cap/stempel pada naskah kerja sama yang telah ditanda tangani.

Meminta nomor dan cap / stempel pihak mitra. Menyampaikan salinan naskah kerja sama kepada Menteri

Hukum dan HAM, Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan / atau direktorat teknis terkait.

Mengarsipkan naskah kerja sama.

g. Tata Cara Pembahasan Tindak Lanjut Naskah Kerja Sama

a) Melaksanakan rapat pembahasan tindak lanjut naskah kerja sama bersama direktorat teknis terkait dan mitra.

b) Mematangkan kembali rencana kerja (Action Plan) yang telah diajukan pada tahap perundingan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari naskah kerja sama. Kegiatan disesuaikan dengan jangka waktu kerja sama.

13

c) Menyampaikan rencana kerja yang telah disepakati kepada para pihak.

h. Tata Cara Monitoring dan Evaluasi

a) Menyiapkan instrument monitoring dan evaluasi kerja sama. b) Menyusun target/lokasi monitoring dan evaluasi. c) Menunjuk pelaksana monitoring dan evaluasi. d) Menyampaikan surat pemberitahuan pelaksanaan monitoring dan

evaluasi kerja sama dalam negeri kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM setempat, tembusan ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan terkait.

e) Pelaksana monitoring dan evaluasi menyampaikan laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada direktorat yang membidangi kerja sama dengan tembusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

f) Monitoring dan evaluasi juga dapat dilakukan dengan mengadakan rapat pembahasan hasil pelaksanaan kegiatan layanan kerja sama dengan menghadirkan direktorat teknis dan mitra.

i. Tata Cara Pelaporan

a) Direktorat/bagian yang membidangi kerja sama mengumpulkan bahan berupa hasil kerja sama yang antara lain memuat waktu, kegiatan, hasil, manfaat dan hambatan terkait pelaksanaan kerja sama.

b) Melaporkan hasil kerja sama kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan tembusan Menteri Hukum dan HAM RI.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan; 2. Undang-Undang 28 Tahun 2004 Perubahan UU 16 Tahun 2001 Tentang

Yayasan; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi

Kemasyarakatan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan

Pembinaan dan Pembimbingan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerja Sama

Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;

6. Peraturan Presiden RI Nomor 38 tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur;

7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI Nomor 4 tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;

8. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 29 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI;

9. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 15 tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI;

10. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 65 tahun 2016 tentang Penataan Kerjasama di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI;

11. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas;

12. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-499.PK.02.03.01 tahun 2015 tentang Standar Evaluasi Hunian Lapas/Rutan.

13. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 05/Pertanian/OT.140/1/2014 tentang Pedoman Penyusunan Naskah Perjanjian Lingkup Kementerian Pertanian.

INSTRUMEN MONITORING DAN EVALUASI

LAYANAN KERJA SAMA DALAM NEGERI

TAHUN……

Kanwil Kementerian Hukum dan HAM RI : ..................................................................................................

Nama UPT PAS : ..................................................................................................

Alamat : ..................................................................................................

Telepon : ..................................................................................................

Fax : ..................................................................................................

Email : ..................................................................................................

Contact Person : 1. ...….........……………………..............…. (Kadivpas/Ka.UPT)

2. .....……………………............….....................(PIC Kerja Sama)

PETUNJUK PENGISIAN :

1. Isilah titik-titik pada kolom yang tersedia pada lembar instrumen.

2. Apabila kolom yang disediakan tidak mencukupi untuk penjelasan, dapat digunakan lembar tersendiri dan

mohon dilampirkan pada instrumen ini.

3. Berilah tanda “ checkmark” (√) untuk jawaban yang saudara pilih pada kotak yang tersedia

4. Instrumen ini digunakan untuk Monev pada Divisi Pemasyarakatan, UPT Pemasyarakatan dan mitra Kerja

Sama.

PELAKSANAAN KEGIATAN KERJA SAMA

1. Berapa jumlah mitra kerja sama pada UPT anda?

a. 1 – 2

b. 3 – 4

c. 5 – 6

d. 7 – 8

e. > 8

2. Data kerja sama

Kerja Sama I Kerja Sama II Kerja Sama III Kerja Sama IV

Nama Mitra

Kerja Sama

Bidang Kerja

Sama

Jenis

Kegiatan

Nomor

Naskah

Kerja Sama

(Jika ADA)

Jangka

Waktu

Pelaksanaan

Kerja Sama

Berjalan

sesuai

kesepakatan,

Sebutkan

Kerja Sama I Kerja Sama II Kerja Sama III Kerja Sama IV

Hasil Kerja

Sama

Jika Berjalan

tapi tidak

sesuai

dengan

kesepakatan,

sebutkan

alasannya

Tidak

Berjalan,

sebutkan

alasannya

Keterangan

(Alasan tidak

ada Kerja

Sama)

3. Apabila Nomor 1 diisi, tahap-tahap kerja sama apa saja yang telah ditempuh? (beri tanda √)

Penjajakan

Perundingan

Perumusan Draf Naskah Kerja Sama

Pembahasan Draf Naskah Kerja Sama

Pelaksanaan Validasi Draf Final Naskah Kerja Sama

Penandatanganan Draf Naskah Kerja Sama

Pembahasan Tindak Lanjut Naskah Kerja Sama

Monitoring dan Evaluasi

Pelaporan

4. Ketersediaan SDM Penanggung Jawab Kerja Sama /Person In Charge (PIC)

No.

Pernyataan

Jawaban

Tidak

Tersedia

Tersedia tapi

jumlahnya

tidak

mecukupi

Tersedia tapi

kompetensi

pelaksana

tidak sesuai

Tersedia,

jumlahnya

mencukupi

dan

kompetensi

sesuai

Keterangan/

Catatan

1. Ketersediaan Petugas

Khusus Kerja Sama

(PIC Kerja Sama)

5. Ketersediaan Sarana dan Prasarana

No. Pernyataan

Jawaban

Tidak

Tersedia

Tersedia Tapi

Tidak

Mencukupi/Tidak

Lengkap

Tersedia

dan

Mencukupi

Keterangan/

Catatan

1. Ketersediaan Ruang

Rapat

2. Ketersediaan

Komputer/Laptop

3. Ketersediaan OHP/

Infocus

4. Ketersediaan Printer

5. Ketersediaan ATK

6. Ketersediaan

Recorder

7. Ketersediaan

Kamera Digital

8. Ketersediaan Sarana

Komunikasi

9. Ketersediaan Sarana

Transportasi

10. Ketersediaan Sound

System

6. Monitoring dan Evaluasi

No Monev dilakukan Kepada/Oleh Waktu Keterangan

1. Mitra Kerja Sama

Tiap Bulan

3 Bulan

6 Bulan

1 Tahun

2. UPT Pemasyarakatan

Tiap Bulan

3 Bulan

6 Bulan

1 Tahun

3. Kantor Wilayah

Tiap Bulan

3 Bulan

6 Bulan

1 Tahun

4. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Tiap Bulan

3 Bulan

6 Bulan

1 Tahun

5. Pemerintah Daerah Setempat

Tiap Bulan

3 Bulan

6 Bulan

1 Tahun

7. Laporan Kerja Sama

No Laporan Ditujukan Kepada Waktu Keterangan

1. Kantor Wilayah

Cq. Kepala Divisi Pemasyarakatan

Tiap Bulan

3 Bulan

6 Bulan

1 Tahun

2.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Cq. Direktorat Teknologi Informasi dan

Kerja Sama dan/atau Direktorat Teknis

Terkait

Tiap Bulan

3 Bulan

6 Bulan

1 Tahun

3. Pemerintah Daerah Setempat

Tiap Bulan

3 Bulan

6 Bulan

1 Tahun

8. Ketersediaan Anggaran

No.

Pernyataan

Jawaban

Tidak Tersedia Tersedia

tapi

jumlahnya

tidak

mecukupi

Tersedia Jumlahnya

mencukupi

1. Ketersediaan Anggaran Belanja

ATK

2. Ketersediaan

Anggaran Pencetakan dan

Penjilidan

3 Ketersediaan Anggaran

Konsumsi Rapat

4 Ketersediaan

Anggaran Transport lokal

5 Ketersediaan

Anggaran Belanja

Jasa Profesi

DIAGRAM BISNIS PROSES LAYANAN KERJA SAMA DALAM NEGERI

Perundingan

Pelaksanaan

Validasi Draf

Final naskah

Kerja Sama

Pembahasan Naskah Kerja

sama

Perumusan Draf

Naskah Kerja Sama

Penandatanganan Naskah kerja

sama

Pembahasan tindak lanjut kerja sama

Monitoring dan

Evaluasi

Pelaporan

Penjajakan Kerja sama

Form KS1

FORMULIR IDENTIFIKASI

KEBUTUHAN KERJA SAMA DENGAN MITRA

DIREKTORAT……………………………………….

DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

No Nama Kegiatan Uraian Singkat Kegiatan

(maksud dan tujuan)

Waktu

Pelaksanaan

Peserta Tingkat

Urgensi

Output Keterangan

1

2

3

4

5

6

Form KS2

RENCANA PELAKSANAANQ1 Q2 Q3 Q4

123456789

Rp - T O T A L B U D G E T

RENCANA KERJA TAHUNAN …………(NAMA ORGANISASI), TAHUN ………

NO KEGIATAN SASARAN PENERIMA MANFAAT LOKASI ALOKASI DANA

Form KS3

Form Instrumen Penilaian Kinerja

T : Terpenuhi semua

TS : Terpenuhi Sebagian

K : Kurang

TA : Tidak Ada

No Pernyataan T TS K TA

Kerjasama Tingkat UPT

1. Penjajakan

a. Pemetaan Kebutuhan Internal UPT

b. Pemetaan Potensi UPT Pemasyarakatan

c. Profil Calon Mitra

2. Perundingan

a. Ruang Lingkup

b. Program Kerja Sama

c. Tugas dan Tanggung Jawab Para Pihak

d. Pembiayaan

3. Perumusan draft PKS sudah memenuhi Norma dan Standar Kerjasama

Dalam Negeri

4. Validasi (pemberian paraf tanda persetujuan)

5. Penandatanganan PKS

6. Pembahasan Tindak Lanjut PKS

a. Membuat Rencana Kegiatan Kerjasama (RKK)

7. Monitoring dan evaluasi

a. Hasil kerjasama sesuai RKK

b. Ketepatan waktu kegiatan kerjasama sesuai dengan

RKK

8. Pelaporan

a. Laporan PKS UPT Pas ke Ditjenpas cq. Dit TIKERS

b. Laporan Kegiatan Kerjasama dilaporkan secara

berkala setiap bulan ke Kanwil dan Ditjenpas cq. Dit

Tikers

Kerjasama Tingkat Pusat

1. Membuat PKS sebagai tindak lanjut kerjasama yang

ditandatangani oleh Tingkat Pusat (Kementerian/Direktorat

Jenderal Pemasyarakatan/Kanwil Kemenkumham)

2. Melaporkan kegiatan kerjasama yang dilaksanakan ke

Ditjenpas cq. Dit. TIKERS dan Dit. Teknis terkait.

Form KS4

FORMULIR EVALUASI KERJA SAMA

DIREKTORAT……………………………………….

DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

No

Nama Kegiatan

Kerja Sama

Nomor PKS

Durasi

Kerja Sama

Output

Kerja sama

Progress

Kerja sama

Keterangan

Saran

1

2

3

4

5

6

Form KS5

FORMULIR LAPORAN KEGIATAN KERJA SAMA

DIREKTORAT……………………………………….

DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

No

Nama Kegiatan

Kerja Sama

Nomor PKS

Output

Kerja Sama

Capaian

Kegiatan Kerja Sama

Hambatan dalam

Pelaksanaan

Keterangan

1

2

3

4

5

6

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Form KS6 KANTOR WILAYAH ....................................................................... (UPT..................................................................................) (alamat UPT...........................................) Telepon (...............................); Fax (..............................); Kode Pos (.....................)

DN LN1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ket : ...................., .......... ...... ......DN : Dalam Negeri K e p a l a UPT, LN : Luar Negeri

................................NIP. ..................................

KETERANGAN / PERMASALAHAN / USUL

LAPORAN PELAKSANAAN KERJASAMABULAN : ................... TAHUN............................

NOMITRA

BIDANG KERJASAMA JANGKA WAKTU MULAI BERAKHIR HASIL / MANFAAT