Upload
others
View
4
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
bpkpEADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PETIEANGUNAN
PERWAKITAN PROVINSI PAPUA
LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI
PEMERTNTAH (LAKTP)
# Nomor : LAKIP-16/PW261612019
Tanggal: 10 Januari 2019)
I ra*yorea 5m.ra
I
t
a
TAHUN 2018
)
l \*
\
I
I II
,:
pll0t Est0\1[ . t\Tu0fttT.ts . 0RI[\T \st P rI) \ Pll(;t;l \,r . \l ll \\t ll,l\ il( tt, sllt.\T . tN[]tit,tr\|)ll\. R[sP0l\slill1,.
ran Kinerja'lnstansi 20Penwkilqr BPKP Provinsi Papua
KATA PEilGAilIAR
l I emenuhi amanat Peraturan Pres{den Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
n A Akuntabititas Ktnerja tnstansi Pernerintah, perwakitan BpKp provinsi papua,YI. I r tetah menyusun Laporan Aluntabititas Kineria Instansi pernerintah (tAKlp)
Tahun 20'17. Laporan ir$ rnerupakan nEdia penyampaian akuntabilitas petakanaan tugas dan
fungsi Perwakitan EPKP Proyinsi Pap{.E, dalam rangka menjatankan fungsi pengawasan intem
ata5 akuntabllltas kzuangan negara dan pemblnaan sistem pengendalian intern tennasuk
pembinaan kapabititas Aparatur Pengawas lntern Pe.rErlntah (Aplp).
Target'target datam Perianjian Xinerja slfatnya mensikat untuk dicapai dan
dipertanggungjawabkan. Target-target tersebut secara kumutatif mengarah pada sa:€ran dan
turuan organlsasl. Untuk dapat mengetahui sejauh mana pencapaian sasaran dan tujuan
tersebut, maka perlu dilakukan pengukuran atas reallsasi capaian dibandingkan dengan target
yang ditetapkan. Apabita terdapat perbedaan (performonce gop) yang secara signifikan
kurang atau metebihi dari target yang dltetapkan maka pertu diberikan penjetasan
secukupnya sebagai umpan batik dalam perencanaan berikutnya.
Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabititas KirErja
lnstansi Pemerintah (SA(|P), Peraturan ltlenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reforrnasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 20,14 tentang Petunruk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja lnltanji Pemerintah dan Surat
Edardn Sekretaris Utama Nornor SE-2003/5U/01 /2018 tanggat 28 November 2018 tentang
PetunJuk Penyusunan Laporan (inerja (LKJ) Tahun 2018, maka Perwakilan BpKp provtnsi
Papua menyusun taporan kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban pencapaian kinerja yang
tetah ditetapkan datam Perjanjian (inerra Perwakitan BPKP Provinsi papua tahun 2018,
Penyusunan laporan kinerja n€nunjukkan komitmen yang kuat Perwakilan BpKp terhadap
kontrak kinerja yang tetah disepakati, tidak hanya pada institusi tetapi juga komitmen untuk
memberlkan kontribusi datam upaya mewujudkan tata ketota pemerintahan yang baik di
wilayah Provlnsi Papua.
i
II4
t LJ
upaya pencapaian kinerja di tahun 2or8 merupakan lanjutan dan perbarkan dari hambatanyanS dihadapi di tahun 20't7 maupun upaya rnempertahankan keberhasltan yang tetah dicapalsejak tahun 2017. Hat lni menjadi mot!.vasi bagi perwakilan BpKp proyinsi papua untukmelangkah menjadi tebih baik dan maju pada tahun,tahun selanJutnya dan berfungsi sebagaipertanggungjawaban ktnerja dan
terwujudnya @ ooyernonce.
atat pengambil keputusan yang bermanfaat bagi
10 Januari 2019
Perwakitan
Cahyadi
NrP 19640508 198603 1 001
bpkP
l. It I l-
Laporan Kinerja lnstansi 201 8Penwkiltn BPKP Provinsl Papua
ll
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR LA ,IPIRAX
IK}ITISAR ETSEKUTIF
8AB I PENDAHULUAN
A, Tugas, Fungsi, dan Wewenang organisasi
B. Aspek Strategis Organisasi
C. Kegiatan dan Produk Organisasi
D. Struktur Organisasi
E. Sistematika Penyajian
BAB II PERENCANAAN KINERJA
A. Rencana Strategis 2015-2019
1. Pernyataan Visi
2. Pernyataan Misi
3. Tujuan
4. Sasaran Strategis
5, Sasaran Program
6. lndikator Kinerja Utama
7. Program dan Kegiatan
B. Perjanjian Kinerja 2018
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Organisasi
B. Akuntabilitas Keuangan
BAB IV PENUTUP
1
4
5
8
11
I
llt
25
69
70
13
13
14
16
16
17
18
70
21
lll
a
Laporah Kinerja"lnstansi 201 8Perwakiltn BPfrP Provinsi Papua
DAFTAR ISI
Tabel 1.1
Tabel 1.2
Tabel 1.3
Tabel 3,1
(omposisi Pegawai Menurut Jabatan Posisi Per 31 Desember 2018
Komposisi Pejabat Fungsionat Auditor Per l'1 Desember 2018
Komposisi Pegawai Berdasa*an Pendidikan Per 31 Desember 2018
Ringkasan Target, Realisasi dan Capaian IKU Perwakitan BpKp
ProYinsi Papua Tahun 2018
Sasaran Program Perbaikan Pengetotaan Program Prioritas Nasionat
Dan Pengel.otaan Keuangan Negara/Korporasi
Sasaran Program lvleningkatnya Efektifitas Hasit Pengawasan
Keinvestigasian
Sasaran Program lvleningkatnya Penyelesaian Hambatan
Petakanaan Pembangunan Nasional
Sasaran Program ldeningkatnya Kuatitas Tata Ketota Pemerintah
dan Korporasi Datam Pencegahan Korupsi
Sasaran Program Persentaie K/L/P/( Anggota Komunitas
Pembetajar Anti Korupsi (KPAK) yang A,tengimptementasikan Sistem
Pengaduan rvlasyarakat
Salaran Program Meningkatnya Kuatitas Penerapan SPIP Pemda
Sasaran Program r{eningkatnya Kapabititas Pengay/asan Intern
Pemda
Sasaran Program l,,leningkatnya Kapabititas Pengawasan lntern
Pemda
Capaian Sasaran Strategis
'10
11
11
26
Tabel 3.2
Tabel 3.3
Tabel 3.4
Tabel 3.5
Tabel 3.6
29
34
42
44
46
Tabel 3.7
Tabel 3.8
,t8
5l
60
70
Tabel 3.9
Tabel 4.1
tv
Laporan Kiherja^lnstansi 201 8PerwaHltn BPKP Provinsi Papua
DAFTAR TABEL
PIRA
Lampiran 1
Lampiran 2
Lampiran 3
Lampiran 4
LlmpirEn 5
Llmpiran 6
Lampir..7
Lampiran ILamplran 9
Capaian Kinerja Sa5aran Program dan Penggunaan Dana/SDM (OH)
Tahun 2018
Perbandingan Reatisasi dan Capaian Outcome Tahun 2018 dengan
Tahun 2017 dan Tahun 2019
Capaian Kinerja Kegiatan dan Efisiensi Penggunaan Dana / SDM
(OH)Tahun 2018
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kegiatan Tahun 2018 dengan
Tahun 2017
,ltaturitas SPIP PE,,IDA Tahun 2018
Capaian Level Kapabititas APIP Tahun 2018
Tingkat Kesehatan BUMD Tahun 2018
Tingkat Kesehatan BLUD Tahun 2018
Daftar Penghargaan/Rewords dari Kementerian/Lembaga/lnstitusi
II I-4.
Laporan Kinerja'lnstansi 201 8Penvakilan BPKP Provinsi Poltua
IKHTISAR EKSEKUTIF
Lapomn Kinerja (LKi) Pelwakilan BPKP Provinsi Papua disusun sebagai bentuk
pertanggungjawaban kinerja PeMakilan BPKP Provinsi Papua dalam mencapai
tuiuan strategis sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Perwakilan BPKP
Provinsi Papua.
Renslra Perwakilan BPKP Provinsi Papua telah memuat visi, misi, tujuan strategis,
sasaran program, program, dan kegiatan. Untuk mencapai tujuan, dalam tahun
2018 Perwakilan BPKP Provinsi Papua telah merumuskan delapan sasaran
pmgram. Perumusan sasaran progEm tersebut diikuti dengan psnyesuaian
lndikator Kinerja Ulama (lKU) dan p€netapan IKU sebagai dasar pengukuran
capaian sasaran program.
Capaian sasaran progEm pada tahun 20'18 secara ringkas dapat diuraikan sebagai
berikut:
1. Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan p€ngelolaan keuangan
negara/korporasi diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja. Satu indikator
melampaui capalan 100%, sedangkan 2 (dua) indikator lainnya belum
mencapai targel yang ditelapkan. Bila dibandingkan dengan kinerja tahun
2017, sebanyak satu indikator kinerja tahun 2018 mengalami peningkatan
dibandingkan dengan capaian kjnerja tahun 2017, sementara 2 (dus) indikator
lainnya mengalami penurunan.
2. Meningkatnya efektifitas hasil pengawasan keinvestigasian diukur dengan
4 (empat) indikator kinerja yang capaian keseluruhannya melampaui target
yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018. Bila dibandingkan
dengan capaian tahun 2017, 3 (tiga) capaian indikator kinerja tahun 2018
mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2017,
sementara satu indikator kineria mengalami penurunan.
3. Meningkahya Penyelesaian Hambatan Pelaksanaan Pembangunan Nasional
diukur dengan satu indikator kinerja. Target lndikator kinerja ini tidak tercapai
dan mengalami penurunan bila dibandingkan dengan capaian tahun 2017.
lute Ae41.4,tKl? ?d*ld. APT? 7.1* utt Page vi
4. Meninokatnya Kualitas Tatakelola Pemerintah dan Korporasi dalam
Pencegahan Korupsi diukur dengan satu indikator kinerja yang capaiannya
melampaui target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 20.18.
Namun capaian kineria tahun 2018 mengalami penurunan bila dibandingkan
dengan capaian kineda tahun 2017.
5. Meningkalnya Kepedulian KUPIK dan Masyarakat terhadap Korupsi diukur
dengan satu indikator kinerja yang capaiannya melampaui target yang telah
ditetapkan dalam Peianjian Kinerja Tahun 2018. Namun capaian kinerja tahun
2018 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan capaian kinerja lahun
2017.
6. Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pemda:
a. Maturitas SPIP Pemerintah Pmvinsi Papua beEda pada Level 2,
meningkat bila dibandingkan dengan tahun 20'17.
b. Target Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 3 tidak
tercapai dimana hanya terdapat 3 Kabupaten yang telah mencapai
maturitas SPIP Level 3. Namun c€paian kinerja tahun 20'18 mengalami
kenaikan bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2017.
c. Target Pemedntah KabupateniKota dengan Matudtas SPIP Level 2 tidak
tercapai dimana hanya terdapat 7 Kabupaten dan satu Kota yang telah
mencapai maturitas SPIP Level 2. Namun capaian kinerja tahun 2018
mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2017.
7. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan lntem Pemda:
a. Kapabilitas lnspektorat Provinsi Papua berada pada Level 2, meningkal bila
dibandingkan dengan tahun 2017.
b. Target kapabilitas lnspektorat Kabupaten/Kota berada pada Level 3 tidak
tercapai dimana hanya terdapat satu Kabupaten yang telah mencapai
kapabilitas Level 3. Capaian kinerja tahun 2018 tidak berbeda dengan
capaian kinerja tahun 2017.
c. Target kapabilitas lnspektorat Kabupaten/Kota berada pada Level 2 tidak
tercapai dimana hanya terdapat 9 (sembilan) Kabupaten/Kota yang telah
mencapai kapabilitas Level 2. Namun capaian kinerja tahun 2018
mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2017.
,Und ete.bl .4r4lP PaaLL. "7k?
7.L. li Page vii
8. Tersedianya dukungan teknis kepuasan atas pelayanan ketatausahaan dengan
satu indikator kine.ja telah melampaui target yang ditetapkan dalam Pejanjian
Kinerja Tahun 2018 dan bila dibandingkan capaian kinerja iahun 20'17, capaian
kinerja tahun 2018 mengalami f,enurunan.
Pencapaian mencapai target kinerja yang ditetapkan telah menggunakan sumber
daya yang ada, baik dana maupun SDM (OH) dengan elisien.
,un&, gae4 2.*7P ?dttz. gVk? ?ab btt Pagc \i ii
20r 8
BAB Ic.-.s. S.
.Gl PENDAHUlUAil,- J' .-- .s-,
Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah (LAKIP) Perwakilan BpKp provinsi papua
Tahun 2018 disusun dalam rangka mewujudkan dukungan lerhadap sistem
administrasi di bidang pengawasan yang mampu menjamin kelancaran dan
keterpaduan pelaksanaan tugas dan Iungsi yang makin andal, profesional, efektif
serta tanggap lerhadap aspirasi rakyat dan dinamika perubahan lingkungan
strategis. Wujud transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi Perwakilan BPKP Provinsi Papua, diawali dengan menyusun Rencana
Strategis (Strategic Plan), Rentj€'na Kineia (Peiormance Plan) yang kemudian
dievaluasi atau dinilai melalui Laporan Pertanggungjawaban Kineia (Pertormance
Accou ntab i lity Re po d).
A TUGAS, FU GSI, DAI{ WEWENANG ORGANISASI
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, BPKP mempunyai
lugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan
keuangan negaE/daerah dan pembangunan nasional. Selain itu, Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian lntern
Pemerintah (SPIP) dan lnstruksi Presiden Nomor g Tahun 20'14 tentang
Peningkalan Kualitas Sistem Pengendalian lntern dalam Rangka Mewujudkan
Kesejahteraan Rakyat, mengamanatkan BPKP untuk melakukan pengawasan
intem alas penyelenggaraan tugas dan fungsi lnslansi Pemerintah termasuk
akuntabilitas keuangan negara, dan pembinaan penyelenggaraan SPIP.
Dalam rangka pencapaian visi BPKP, berdasarkan Peraturan Kepala BPKP
Nomor 13 Tahun 2014 tenlang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan
1
-t 'l I
Pengawasan Keuangan dan pembangunan, perwakilan BpKp provinsi
Papua mempunyai tugas:
'1. Melaksanakan pengawasan intem terhadap akuntabilitas keuangan
negara dan/atau daerah atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral;
2. Melaksanakan kegiatan pengawasan kebendaharaan umum negara;
3. Melaksanakan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari presiden dan
atau atas permintaan Kepala Daerah;
4. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Sistem pengendalian lntem
Pemerintah (SPIP) pada wilayah kerianya; dan
5. Melaksanakan penyelenggaraan dan pelaksanaan fungsi lain di bidangpengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuanperundang-undangan.
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Perwakilan BpKp provinsi papua
mempunyai fungsi:
1. Penyiapan rencana dan program kerja pengawasan;
2. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Splp;
3. Pengawasan terhadap pengelolaan angga€n pendapatan dan belanja
daerah dan pengurusan barang miliukekayaan pemerinlah daerah alaspermintaan daerah;
4. Pengawasan atas penyelenggaraan tugas pemerintah yang bersifat
strategis dan/atau lintas kementerian/lembaga/wilayah;
5. Pengawasan terhadap kegiatan kebendaharaan umum negaE di wilayah
ker.ianya;
6. Pemberian asistensi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah;
7. Pemberian asistensi penyusunan laporan keuangan daerah;
8. Pembedan asistensi terhadap pengelolaan keuangan negara/daerah,
BUMN/BUMD, dan kinerja instansi Pemerintah pusauDaerah/
BUMN/BUMD;
9. Pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Negara, badan-badan lain yang
di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan Badan Usaha Milik
Daerah atas permintaan pemangku kepentingan, serta kontrak bagi hasil
I llLoporon Kinerio lnstonsi 20I8Perwakilan BPKP Proinsi Papua
2
2018
dan kontrak keria sama, dan piniaman/bantuan luar negeri yang dit€rima
pemerintah pusat, sesuai dengan kelentuan peEturan perundang-
undangan;
10. Evaluasi terhadap pelaksanaan good corporate govemance dan laporan
akuniabililas kinerja pada Badan Usaha Milik Negara, badan-badan lain
yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha
milik daerah atas permintaan pemangku kepentingan sesuai dongan
kelentuan peraturan perundang-undangan;
1l.Audit investigasi terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan
keuangan negara, Badan Usaha Milik Negara, dan badan-badan lain yang
di dalamnya terdapat kepenlingan pemerintah, pengawasan terhadap
hambatan kelancaran pembangunan, dan pemberian bantuan audit dalam
rangka perhitungan kerugian keuangan negara serta pemberian
keterangan ahli kepada instansi penyidik dan instansi pemerintah lainnya
sesuai dengan ketentuan perafuran perundang-perundangan;
l2.Pelaksanaan analisis dan penyusunan laporan hasil pengawasan serta
pengendalian mutu pengawasan; dan
l3.Pelaksanaan administrasi Perwakilan BPKP.
Wilayah kerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua meliputi 30 pemda, yaitu satu
provinsi, satu kota dan 28 kabupaten sebagai berikut:
-
L hovi^ri Sopuo2- lGto joyoFu.o
3. Xobupol..r Jayapu.oa- X.b.rpoi.n lb.ro.rr5. X.buFr..r so.'ni
6. (Eb.rpoten lowon Disod7 l(obupor.n n a Ur o.rg
S.Xebupol.n M.roul.t. X.bspcn n As"!.|
IO X.bgpoi..r &yoriioyoll- lGbupcl.n Pv'rGol
12. Xobupol.^ Pehcok Joy.13. Xobrrpol..l Mimil(oI a- X.bupcLn Fonioi
15. l(obupat.n Doeiyoi
3
II :tlrl
It-
Penoakilan BPKP Ptoeinsi PaFua
16 XcbvpoL.r ar.iroi17. Xobetot n Noti..
18. lGbepot n liok19. Lbupor.n K.peloson Yop..r
20. Xobupot n \ibrop.^2l . Xobupor.n ,tlornb..o'no ldyo
22 Xabupoa.n Alo.rrb.ro'ro T..rgoh23. Xobvpolo Yohekit'p2a XobupoLn Yoli.io23. X.5upor.n Moppi
26. X.5upor.n lnt n Jqyo27. Xebupor.n Lon^r JoF
24. Xobupcrea l.&lugo29. l(.bupol..l Supiori30. X.blpol.a Tolilo.o
20r
B. ASPEl( STNATEGIS ORGATIISASI
Dalam upaya melaksanakan tugas, fungsi dan dalam rangka mengawal
pencapaian Renstra BPKP Pusat, maka Perwakilan BpKp provinsi papua
menyusun Renstra Tahun 2015-2019.
Setiap Program Pengawasan yang disusun Perwakilan BPKP provinsi papua
diarahkan untuk mencapai sasaEn teMujudnya kualitas tata kelola
pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. Kebijakan pengawasan
Perwakilan BPKP Provinsi Papua juga diarahkan unluk mencapai terwujudnya
penguatan sistem pengawasan intem pemerinlah, penguatan pengawasan
terhadap kinerja pembangunan nasional, kebi.iakan dalam penerapan
pengawasan intem yang independen, profesional dan sinergis, serta
kebiiakan ponorapan sislem manajemen kinerra pembangunan nasional yang
efisien dan €fektif, yang tertuang secara rinci sebagai berikut:'1. Peningkatan kapabilitas pengawasan intem melalui peningkalan
kapabilitas APIP daerah dengan menggunakan pendekatan lA-CM
(lntemal Audit Capability Model), sehingga mampu bersinergi dengan
APIP lain dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik (good
govemance) dan dalam melakukan pengawasan keuangan
negara/daerah dan pembangunan nasional;
2. Penguatan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengawasan sinergis
bersama-sama dengan APIP untuk mengawal pencapaian sasaran
program pembangunan nasional;
3. Peningkatan ruang fiskal negara melalui pengawasan untuk
meningkatkan penerimaan daerah, pengawasan untuk efisiensi
pengeluaran daerah, pengawasan terhadap optimalisasi pemanfaatan
aset daerah, pengawasan pembiayaan keuangan daerah, dan
pengawasan terhadap alokasi keuangan daerah (dana transfer);
4. Pengamanan keuangan negara/daerah yang efektif, serta pengawasan
represif untuk preventif serta pencegahan dan p€mberantasan tindak
pidana korupsi.
4
JtIT C-l
Shategi pengawasan Peruakilan BPKP Provinsi Papua dalam kurun waktu
2015-2019 mengacu pada strategi pengawasan BpKp pusat yaitu
memfokuskan pada peningkatan kualitas hasil pengawasan terhadap isu-isu
strategis melalui p€nguatan SPIP, penguatan kapabilitas Aplp, dan
penguatan kapasitas sumb€r daya manusia BPKP. Sebagai program-program
indikatif untuk mewuiudkan visi dan misi, secara lebih spesifik strategi
tersebut tertuang dalam empat butir strategi:'1. Peningkatan kapabilitas pengawasan intsm yang mendukung sinergi
pengawasan program pemerintah dan mendukung penguatan
penyelenggaraan SPIP;
2. Pemfokusan pengawasan inlem pada isu strategis atau program
pembangunan nasional termasuk di dalamnya menguatkan sistem
pengendalian intern program lintas bidang;
3. Pengawasan terhadap optjmalisasi penerimaan daerah;
4. Pengamanan keuangan/aset daeEh termasuk pencegahan dan
pemberantasan tindak pidana korupsi.
Sebagai lnstansi Peogawasan lntern Pemerinlah Pusat di daerah, Perwakilan
BPKP Provinsi Papua diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap
pengembangan manajemen pemerintahan dan pengelolaan keuangan di
daerah, khususnya dalam mengawal pemerintah daerah menuju sislem
otonomi daerah yang transparan, bertanggung jawab dan akuntabel serta
memberikan kontribusi bagi terciptanya kebijakan pemerintah pusat yang
berpihak kepada kepentingan masyarakat banyak melalui evaluasi
keberhasilan program-program yang ada di daerah.
C. KEGIATAN DAII PRODUK ORGANISASI
Kegiatan ulama Perwakilan BPKP Pmvinsi Papua tidak lepas dari ketentuan
peraturan yang telah disebutkan di atas, berdasarkan Peraturan Presiden
Nomor 192 Tahun 20'14 tentang BPKP dan lnstruksi Presiden Nomor g Tahun
2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian lntern dan
Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan lntem dalam rangka
Mewuiudkan Kesejahteraan Rakyat, kegiatan pengawasan Perwakilan BPKP
5
'-,)
f-'ltI rl
-l I I
Loporon Kinerio lnstonsi 2018Penakilan BPKP Ptovinsi Popua
Provinsi Papua diarahkan untuk mengawasi akuntabilitas program strategis
pemerintrah yang dikelompokkan ke dalam 4 (empat) fokus pengawasan,
sebagai berikut:
1. Pengawalan Pembangunan Nasional.
2. Peningkatan Ruang Fiskal.
3. Pengamanan Aset Negara/Daerah.
4. Perbaikan Govemance Syslem.
Layanan Produk yang dimiliki Penryakilan BPKP provinsi papua, sebagai
berikut:
a. Bidang Pengawasan Akuntabilitas Pemerintah Daerah (ApD)r meliputi:
1) Pembinaan Penyelenggaraan SPIP antara lain Sosialisasi, Bimtek
Penyusunan Perkada Penyelenggaraan Splp serta D,bgnostb
Assessmenl Monitoring Perbaikan dan Penyusunan Rencana Tindak
Pengendalian (RTP);
2) Pendampingan dan Asistensi SIMDA Keuangan, Barang Milik Daerah,
SIMDA Gaii, penyusunan Laporan Keuangan Pemedntah Daerah
(LKPD), Simda Desa/Siskeudes, dan SIMDA Perencanaan:
3) Asistensi Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kineda lnstansi Pemerintah
(sAKrP);
4) Analisis dan Evaluasi K8selarasan Prioritas Pembangunan;
5) Evaluasi Penyusunan dan Penetapan APBD;
6) Pendampingan/reviu pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ);
7) Pendampingan lnventadsasi Barang Milik Daerah (BMD):
8) Pendampingan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Da€rah (LKPD);
9) Evaluasi LPPO;
b. Bidang Pengawasan Aftuntan Negara, meliputi:
1) Audit Kinerja Perusahaan Oaerah Air Minum (PDAM);
2) Penilaian Risiko dan RTP;
3) Asistensi Penyusunan Sistem lnformasi Akunlansi PDAM;
4) Asistensi Manajemen Aset;
6
r^- t-L II.I
Loporon Kinerio lnstonsi 2018Perwokilan BPKP Provinsi Papua
5) Asislensi Penyusunan Key Pertomance lndicator {Kpl)' dan Rencana
Bisnis dan Anggaran (RBA);
6) Asistensi Penyusunan Porsyaratan Administrasi Badan Layanan Umum
Daerah (BLUD);
7) Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan (LK) BLUD/Badan Usaha
Milik Daerah (BUMD);
8) BimteUAsistensi Ponerapan Gocd Coryorate Govemance (cCG)
BUMD;
9) Sosialisasi dan Asistensi Manajemen Risiko;
c. Bidang Pengawasan lnstansi Pemerintah pusat (lpp), meliputi:
1) Audit Keuangan, Audit Kineria, Audit Operasional, dan Audit dengan
Tujuan Tertentu;
2) Evaluasi Kebiakan dan Program;
3) Sosialisasi SPIP;
4) lnventarisasi BMN;
5) Pendampingan Penyusunan/Reviu LK l(L;6) Pembinaan Penyelenggaraan SPIP;
7) Bimtek dan Asistensi Manajemen Aset KL;8) Bimtek dan Asistensi Pengelolaan Keuangan l(L;9) Audit PHLN;
10) Evaluasi Ketahanan Pangan pada BUMN.
d. Bidang Pengawasan lnvestigasi, melipuli:
1) Audit lnvestigatif;
2) Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara;
3) Pemberian Keterangan Ahli;
4) AudiuEvaluasi Hambatan Kelanc€ran Pembangunan;
5) Audit Klaim/Eskalasi Harga;
6) Fnud Control Plan (FCP)i
7) Kajian atas Hasil Program Keinvestigasian yang terkait dugaan TPK
dan Penyimpangan PBJ;
8) Sosialisasi Program Anti Korupsi-
T |}t". .^- l-lI
Loporon Kinerio lnstonsi 2018Petwakilan BPKP Proinsi Papua
7
o. Bidang Pengawasan Ptogram dan pelaporan serta pembinaan Aparat
Pengawasan lnternal Pemerintah (APIp), meliputi:
1) Pendampingan penilaian mandiri dan peningkatan kapabilitas Aplp;2) Pendampingan dan asistensi Sislem lnformasi Hasil pengawasan
(srM-HP);
3) Sosialisasi Jabatan Fungsional Auditor (JFA);
4) Pembinaan Peningkatan SDM lnspektorat;
5) Penyelenggaraan Diklat Teknis Subtantif, Diklat pembentukan Auditor,
serta Diklat Penienjangan Auditor.
f. Bagia! Tala Usaha yang tediriatas 3 (tiga) Subbagian, yaitu:
1) Subbagian Keuangan;
2) Subbagian K6pegawaian;
3) Subbagian Umum.
D. STRUXTUR ORGAT{ISASI
Untuk dapat menialankan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan,
Perwakilan BPKP Provinsi Papua memiliki struktur organisasi berdasarkan
Peraturan Kepala BPKP Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua serta Peraturan Kepala BPKP Nomor
20 Tahun 2016, dengan struklur yang terdiri atas Kepala Perwakilan yang
membawahi 1 (satu) Kepala Bagian Tata Usaha, 5 (lima) Koordinator
Pengawas dan 1 (satu) Kelompok Jabatan Fungsional.
Terdapat perubahan jumlah Koordinator Pengawas berdasarkan Keputusan
Kepala BPKP Nomor 428/l(SU/2016 tentang Jumlah Koordinator
Pengawasan pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan, Bidang APD dip€cah menjadi 2 (dua) bidang, yaatu Bidang
APO l(15 pemda) dan Bidang APD ll (15 pemda).
II^L
rl,L"
Loporon Kinerio lnstonsi 20I 8Perwakilan BPI(P Proeinsi Papa{r
Masing-masing bagian/bidang/kelompok mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksaoakan urusan
kepegawaian, keuangan, persuratan, urusan dalam, perlengkapan, rumah
tangga, dan pengelolaan perpustakaan.
2. Bidang Pengawasan lnstansi Pemerintah pusat {lpp) mempunyai
tugas melaksanakan penyusunan rencana, program! dan pelaksanaan
pengawasan instansi pemerintah pusat dan pinjaman/bantuan luar negeri
yang diterima pemerintah pusat serta pengawasan penyelenggaraan
akuntabilitas instansi pemerifltah pusat dan evaluasi hasil pengawasan.
3. Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah I dan Z mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan rencana, progrEtm, dan pengawasan instansi
pemerintah daerah atas permintaan daerah serta pelaksanaan
pengawasan penyelenggaraan akuntabilitas dan evaluasi hasil
pengawasan.
4. Bidang Akuntan llegara mempunyai tugas melaksanakan penyusunan
rencana, progEm, dan pelaksanaan pemeriksaan serta evaluasi
Wlaks,anaan good cgporate govemance dan laporan akuntabilitas kinerja
badan usaha milik negara, Pertamina, cabang usaha pertamina, kontrak
bagi hasil, dan kontrak kerja sama, badan-badan lain yang di dalamnya
a tr.-]
Loporon Kinerlo lnstonsi 20'l 8Penoahilan BPXP Priinsi Papua
BAGAN STRUKTUR ORGANISASIPERWAKILAN BPKP PROVINSI PAPUA
TAHUN 2018
9
terdapat kepentingen pemarintah, dan Badan Usaha Milik Daerah ataspermintaan daerah, serta evaluasi hasil pengawasan.
5. Bidarg lnvestigasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan
rencana, progr:rm, dan pelaksanaan pemeriksaan terhadap indikasipenyimpangan yang merugikan keuangan negara, Badan Usaha MilikNegara, dan badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentinganpemerintah, pemeriksaan terhadap hambatan kelancaran pembangunan,
dan pemberian bantuan pemeriksaafi pada instansi penyidik dan inslansipemerintah lainnya.
6. Bidang Program dan Pelaporan serta pembinaan AparaiPengawasan lntem Pemerintah lAplp) mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan rencana dan program pengawasan,
melaksanakan pelaporan hasil pengawasan, pendampingan danp€mbinaan kapabilitas APIP, melaksanakan diklat untuk auditor, dan
melaksanakan sosialisasi Jabatan Fungsional Audilor(JFA).
7. l(elompok Jabatan Fungsional (JFA) mempunyai lugas melakukan
kegiatan sesuai dengan .iabatan fungsional masing-masing berdasarkanperaturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam menjalankan tugasnya, Penvakilan BpKp provinsi papua didukung
oleh 103 orang pegawai/PNs yang sebagian besar memitiki kompetensi
sebagai auditor. Komposisi pegawai per 31 Desember 20.18 dapat dilihat pada
Tab€l berikut:
Tabel 1.1 Komposisi Pegawai llenurut Jaboton posisi per jl Desember 2,la
Uroion Jumloh (orong) Persentose
Pejobot Struktural 5 4,85%
Pejobo t Fungsi ono I Auditor 88 85,44%
t'lo,,l JFA don Non Strukturol 10 9,71%
i,I I a aa' -4. ILoporon Kinerjo lnstonsi 20.1 8Perwakilan BPKP Provinsi Papua
Jumlah 101 1W%
10
Tabel 1.2 Kom@sisi Pejabat Fungsiotql Auditor per 31 Desember 2Ol8
Tobel 1.3 Komposisi Pegowoi Berdasorkon Pendidikan Per 31 Desember 2O1B
E. SISTEMATIXA PEI{YAJIAtI
Sistematika penyajian Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah (LAKIP)
Perwakilan BPKP Provinsi Papua tahun 2018, sebagaiberikut:
lkhlbar Eksel(uti,
Brb I Pend.huluan
Menyajikan secara ringkas tugas, fungsi, dan wewenang organisasi, aspek
strategis organisasi, kegiatan dan produk organisasi, struktur organisasi dan
sistematika penyajian.
Bab ll Porancanaan Xinsda
Menyajikan Rencana Slrategis tahun 2015-2019 dan Perjanjian Kinerja
2018 Perwakilan BPKP Provinsi Papua.
Uroion Jumlah (orong) Persentose (%)
TAADYA I
hIUDA 13
PERTAI,'A 37 42.6
5 5.68
ELA<SA}]A Lr'.NJUTAII 16 18- 18
ELAK\ANA 10 11.36
Uraian Jumloh (orong) Persentase (%)
SLI/ 7 6.NDiplotno lll 16 15.53
Diplonlp lv 6 5.83
Sarjsno Stroto I n 69.ns,,rjom Strota 2 2 1.
*,ttIIl r
Loporon Kinerio lnstonsi 20.l8Pefwakilq.n RPI{P Provinsi Papua
Jumlah 103 100
1.14
u.n
p€NYELA
Jumlah 88 1@
11
Bab lll Xine{aMenyajikan simpulan kineria Pen,/akilan BpXp provinsi papua Tahun 2019
dan langkah-langkah peoingkatan kinerja di masa mendatang.
B.b lV Penutup
Menyajikan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Instansi pemerintah
(LAKIP) Penvakilan BPKP Provinsi Papua Tahun 20,lB dan strategipeningkatan kineria di masa datang.
Lamphan - lampiran
IIIli !. )
Loporo n Kinerio lnstonsi 2018Perutakilan BPKP Provinsi Papua
aaLoporon Kinerio lnstonsi 20I8Perwakilan BPKP Provinsi Papua
BAB lt-PTREfl CAilAAl{ I(I 1I I RJA
.- a-
-J
.-
A RENCANA STRATEGIS 20I5-2019
Rencana Strategis (Ronstra) BPKP tahun 2015-2019 telah ditetapkan dengan
PeratuEn Kepala BPKP Nomor 2 Tahun 2015 Tanggal 2 April 2O1S. Renstra
BPKP Tahun 2015-2019 merupakan dokumen perencanaan pengawasan
periode 201S2019 yang berisi visiyaitu keadaan umum yang diinginkan pada
akhir tahun 2019 atau setelahnya, misi atau rumusan umum tentang upaya-
upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, stralegi atau program-
program indikatif untuk mencapai visi dan misi.
Perwakilan BPKP Provinsi Papua telah meoetapkan beberapa sasaran dan
program beserta kegiatan-kegiatannya yang mendukung rencana strategis
BPKP.
l. PcmtEtaan Visi
Visi (y,sior) merupakan gambaran masa depan yang hendak diwujudkan.
Visi harus bersifat praktis, realistis untuk dicapai, dan memberikan
tantangan serta menumbuhkan motivasi yang kuat bagi pegawai BPKP
untuk mewujudkannya.
Akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas merupakan lujusn akhir
yang ingin dicapai BPKP yang merepresentasikan manfaal yang dapat
diberikan BPKP kepada Shareholder/Stakeholder-nya.
13
i
E---:
'a*
T
Komitrnen tersebut sslanjufiya dituangkan dalam pemyataan Visi BpKp
sebagai berikut:
Auditor lnternal Pemerintah Rl Berkelas Dunia untuklileningkatkan Akuntabilltas Pengelotaan Keuangan d.n
Pembangunan Nasional
Sejalan dengan Visi Pembangunan Nasionat Tahun 2015 - 2019. Hal
tersebut dapat dibuktikan dengan adanya persinggungan antara peran
BPKP dengan beberapa agenda prioritas Pembangunan Nasionat (NAWA
CITA) antara lain agenda kedua yang isinya adalah membuat pemedntah
selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih,
efektif, demokratis, dan terpercaya. Dalam lingkup yang lebih spesifik,
mempertimbangkan perubahan yang dinamis serta tugas dan fungsi yang
dilaksanakannya, BPKP mengambil peran penting yang mengerucul
sebagai Auditor lnternal Pemerintah Rl yang Selalu Hadir dalam
Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan
Terpercaya.
2. Pemyataan misi
Misi BPKP merupakan pengejawantahan tugas dan fungsi yang
diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai
pelaksana fungsi pengawasan intem sebagaimana diamanatkan oleh
Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, lnstruksi Presiden Nomor ITahun 2014 serta Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.
Rumusan misi BPKP adalah:
a. llonyalenggaakan Pengawasan lntem todradap Akur .bilitasPollgclolaan Keuangan dan Pembangunrn asional guna
Irlendukung Tata Xelola Pematinlahan dan Korporssi tEng Bcrsih
dan ELktiti
t4
l
Loporon Kinerio lnstonsi 2018Pennkilqn RPKP Protinsi Papua
Misi ini mengandung dua hal yaitu tugas dan tungsi BpKp serta
manfaat BPKP. Tugas yang dimaksud adalah "pengawasan lntern
Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dan pembangunan"
dan manfaatnya yaitu "Mendukung Tata Kelola pemerintahan Oan
Korporasi Yang Bersih Dan Efektif".
b. llembina Penlnlengganan Sbtsm pengend.llar lntemPcmerintah tnng E ektif;
Misi kedua ini terkait erat dengan Misi Kesatu. Untuk menjamin
pelaksanaan seluruh program dan kegiatan adalah dalam rangka
mencapai tujuan suatu organisasi, termasuk organisasi pemerintahan
dan pembangunan, dibutuhkan suatu sislem pengendalian intorn
yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa kegiatan berjalan
efeklif dan efisien, diikuti dengan pelaporan keuangan yang handal,
penanganan aset yang aman dan taat terhadap peraturan perundang-
undangan. Berdasarkan PP 60 Tahun 2008, sistem yang dimaksud
adalah SPIP. Sesuai dengan PP tersebut, BPKP diberikan mandat
untuk melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP. Misi 1
menyangkut penggunaan sumber daya pengawasan untuk
penyelenggaraan fungsi pengawasan keuangan dan pembangunan
(pengawasan fungsional), sedangkan misi 2 menyangkut penggunaan
sumber daya pBngawasan unluk membangun sistem pengawasan itu
sendiri, dalam hal ini Sistem Pengendalian lnlem. Sistem
pengendalian intem, dalam sejarahnya adalah bentuk lanjutan dari
pengawasan melekat.
15
l,IIL-1, ,I 'aLoporon Kinerlo Instonsi 2018Pe 'a*ilqn BPKP Ptoinsi Popua
c. lf,engembangkan Kapabilitaa Pengawasan lntom Pemerintah
lrang Profesionrl dan Kompelen.
Misi inijuga terkait dengan Misi Dua dan Misi Satu. Salah satu unsur
penting SPIP, yaitu Lingkungan Pengendalian, mewajibkan setiap
pimpinan instansi pemerintah untuk membentuk dan memelihara
lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan
kondusif untuk menerapkan budaya pengendalian di lingkungan
organisasinya. Upaya pembentukan budaya kendali ini antara laindiselenggarakan melalui peMuiudan peran aparErt p€ngawasan internpemerintah (APIP) yang efektif. Untuk mewu.iudkan peran Aplpsebagai aparat pengawasan intem diperlukan kapabilitas untukmenjalankan lugas dan fungsinya.
3, Tuiuan
Tujuan merupakan peniabaran atau implementasi dari pemyataan misi,yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampaidengan lima tahun.
Untuk mewujudkan misinya, BpKp menetapkan tiga tujuan, yaitu :
a. Peningkatan Kualitas Akuntabilitas pengelolaan Keuangan danPembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif:
b. Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem pengendalian lntemPemerinlah;
c. Peningkatan Kapabilitas pengawasan lntem pemerintah yang
Profesional dan Kompeten.
4, Sasaran Strategis
Sasaran strategis dalam rumusan Renstra perwakjlan BpKp papua
Tahun 2015-2019 merupakan indikator pencapaian tujuan strategis.
Sasaran strategis merupakan ukuran kiner.ia utama pencapaian dari
tujuan dao mencerminkan berfungsinya outcome dan semua program
yang telah ditetapkan, yaitu :
a. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas pengelolaan Keuangan dan
Pembangunan Nasional;
b. Meningkatnya Maturitas Sistem pengendalian lntem pada
Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan Korporasi dan
Program Prioritas Pembangunan Nasional;
c. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan lntem pemerintah pada
Kementerian, Lembaga dan Pemerinlah Daerah serta Korporasi;
)IIIt a/,
L
Loporon Kinerio lnstonsi 2018Peraakilan BPKP Privinsi Papua
L6
'a*
ILoporon Kinerio lnstonsi 2018Perwtkilan BPI(P Pnivinsi Papua
5. Sasaran Program
Sasaran program merupakan ukuran kinerja utama pencapaian danmencerminkan berfungsinya outcome dai semua program dan kegiatanyang ditetapkan, yaitu:
Perbaikan pengelolaanpmgram prioritas nasional dan
'1.'l Tersedianya informasihasil pengawasan 260 PSN di
I
3
pengelolaan keujangan negara ]
Meningkatnya efektivitas
-2]hasil pengawasan
I
-,!9!rY9$!ge!EI'Meningkatnya penyelesaian 3.,1
hambatan pelaksanaan
.. penlqa!9!!en_!g!!9!qt4 I Meningkatnya kualitas tata
kelola pemerintah dankorporasi dalam pencegahankorupsiMeningkatnya kepedulian;s.1KIUFIK dan masyarakat I
terhadap korupsi I
' qe.tElllqq _Tersedianya informasi hasilpengawasan PerwakilanBPKP
Tersedianya lnformasi HasilPengawasan pada PenflakilanBPKP
4.1 FTersedianya
lnformasi Hasil-Pengawasan pada PerwakilanBPKP
Tersedianya lnformasi HasiiPengawasan pada Pen,akilanBPKP
6.1 Tersedianyainformasihasil pembinaan SPIPperwakilan
7.1 I Tersedianya informasii hasil pembinaan
lkapabiliias APIP
- L perwakilan8.1 Tersedianya dukungan
manajemen dan pelaksanaan
L tugas teknis lainnya
| 8.2 Termanfaatkannya aset secaraoptimal dalam mencapaikepuasan layanan
I i ketatausahaan
7
6 Meningkatnya kualitaspenerapan SPIP PemerintahDaerah/ KorporasiMeningkatnya kapabilitaspengawasan intem PemerintahDaerah
Meningkatnya KualitasLayananDukulgqq Te!!-ris pglgqwasqll
L7
o Sasaran Sasaran
5
8
6, lndikator l(ineria Utama
Setiap program dan kegiatan dalam Renstra kemudian dinyatakan dalamsuatu indikator kinerja yang spesifik, terukur, dapal dicapai, .elevan, danbe4angka waktu. Hanya dengan indlkator kinerja yang memenuhi kelimakarakterisitik kualitatif inilah keberhasilan pencapaian program dankegiatan nantinya dapat dilakukan. Keberhasilan program diukur denganindikator hasil (outcome), sedangkan keberhasilan kegiatan diukurdengan menggunakan indikalor keluaran (output). penetapan indikatorprogram dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan program dankegiatan-kegiatan yang mendukung program tersebut.
lndikator kinerja ulama Per /akilan BpKp provinsi papua sesuai
Peraturan Kepala BPKP Nomor g Tahun 20.16 tanggal 2i April 2016
adalah:
1
lndikalor Kine.ja
1) Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi HasilPengawasan Persentase
2) Persentase BUMN/Anak Perusahaan dengan Skor cCGbaik ')
3) Persenlase BUMN/Anak Perusahaan yang KinerjanyaBerpredikat MinimalA (baik) *) Persentase
4) Persentase BUMD yang kinerjanya minimalberpredikatbaik dari BUMD yang dievaiuasi Persenlase
LUD yang kinerjanya minimal cukup baik5) Presentase Bdievaluasidari BLUD Persentase
2 Meningkatnya efektivitas hasil engawasan keinvestigasianlndikator Kineriai
1) Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yangdimanfaatkan di persidangan Persentase
Persentase
3) Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yangdimanfaatkan oleh IVUP/K Persentase
a{o Uraian Satlan
rl-l I-..{l} ,
Loporon Kinerio lnslonsi 201 8Perwakilan BPKP Prtiinsi Paput
Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional danpengelolaan keuangan negara/korporasi
Persentase
2) Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yangdimanfaatkan oleh APH
18
4) Persentase hasildimanfaatkan ole
audit penyesuaian harga yangh l(/l./P/K Persentase
5) Persentase hasilaudit klaim yang dimanfaad<an olehKJL/PIK Persentiase
3Meningkatnya penyelesaian hambatan pelaksanaanpembangunan nasional
Persentase penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan Persentase
4Meningkatnya kualitas tata k€lola pemerintah dan korporasidalam pencegahan korupsi
lndikator Kinerja
Pelsentase
Meningkatnya kepedulian l(UPlK dan masyarakat terhadapkorupsi
Persenlase Komunitas Pembela.iar Anti Korupsi (KpA() yangmengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat Persentase
6 Meningkatnya kualitas penempan SPIP Pemda/Korporasilndikator Kinerja'1) Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level 3) Persentase2) Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level2) Persentase3) Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 3) Persenlase4) Maturitas SPIP Pemerintah Kabupalen/kota 2)
7 Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern pomda
lndikator Kinerja
1) Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level3) Persentase2) Kapabilitas APIP Pemennlah Provinsi {Level2) Persentase3) Kapabilitas APIP Pemerintah Xabupaton/Kota (Level 3) Persentase4) Kapabilitas APIP Pernerintah Kabupaten/Kota (Level2)
8ianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan
Ketatausahaan Perwakilan BPKPTersed
lndikator Kinerja
Kepuasan atas Pelayanan Ketatausahaan perwakilan BpKp Skala 1-10
Uraianllo
19
I-.1,I t-tL IILoporon Kinerio lnstonsi 2018Pemtakilan BPKP Provinsi Papaa
Satuan
lndikator Kinerja:
Persontaso K/l-/PiK yang mengimplementasikan FCp(termasuk FRA)
5
lndikator Kinerja:
Per6entase
7, Progiam dan lGgiatan
Program didefinisikan sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu/lebihkegiatan yang dilaksanakan oleh l</L untuk mencapai sasaran dan tujuanserta mempe.oleh alokasi anggaran, dan/atau kegiatan masyarakat yang
dikoordinasikan oleh l(/L. Dengan mempertimbangkan restrukturisasiprogram yang dirancang oleh Bappenas bahwa setiap LPNKmenggunakan satu program teknis yang spesifik untuk LpNK tersebut dansatu atau beberapa program generik, BpKp menetapkan tiga program
teknis dan satu program generik. Dari ketiga program tersebut disusunkegiatan-kegiatan. Perwakilan BPKP provinsi papua yang merupakan uniteselon ll berkewajiban untuk melaksanakan kegiatan teknis yang telahditetapkan.
Program BPKP merupakan penjabaran dari kebijakan sesuai dengan visi
dan misi BPKP yang rumusannya mencerminkan lugas dan fungsi BpKpdan berisikan kegiatan untuk mencapai hasil pengawasan denganindikator kinerja yang terukur. Kegiatan- kegialan ini sekaligus penjabaran
tugas dan fungsi BPKP untuk mewujudkan sasaran strategis yang telahditetapkan sebelumnya. Program pada penvakilan BpKp papua terdiridari:
a. Program pengawasan inte.n akuntabilitas keuangan negara danpembangunan nasional serta pembinaan penyelenggaraan sistempengendalian intern pemerintah (program 06);
b. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
(Program 01),
Kegiatan yang dilaksanakan oleh perwakilan BpKp provinsi
Papua adalah:
a. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BpKp;b. Pelaksanaan Pengawasan lntem Akuntabilitas Keuangan Negara dan
Pembangunan Nasional serta pembinaan penyelenggaraan Splp;
L. r-''!l. _,i C
,)II
Loporon Kinerio lnstonsi 2018Pentakilqn BPKP Pr6vinsi Papua
20
BPKP
IPerbaikan pengelolaan prograrn prioritas nasional danpengelolaan keua[gan negara,&orpordsi
Indikator KinI) Persentase Tindak t njut Rekomendasi Hasil o/o 60
0
3) Persentase BUMN/Anak Perusahaan yang KinedanyaBerpredikar Minimal A (baik)
o/o 0
% 60
5) ftesentase BLUD yang kinerjanya midmal cukup baikdari BLUD
o/. 55
Meningkatnya efektivitas hasil pengawasan keinvestigasian
lndikator Kinerja:
l) Persentase hasil p€ngawasan keinvestigasial yangdimimfaatkan di penidangan
50
2) Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yangdimaofaatkan oleh APH
o/o
3) Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yangdimanfaatkan oleh K/I./P/K
o/. 65
4) Persentase hasil audit penyesuaian harga yangdimanfaattan oleh K,/t /P/K
5) Penrenlase hasil audit klaim yang dimanfaatkan oleh o/o 15
Meningkatnya penyelesaian hambatan pelaksanaanpembangunan nasional
Indikator Kinerja
Saluan Target
21.
I !-t-l rI a
A. PERJAXJIAI' XIiIERJA TAHUN 2OI8
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektit,
transparan. dan akuntabel serta berorientasi hasjl, telah ditandatangani
Perjanjian Kine4a (Perkin) Tahun 20'18 Nomor:S-44/pWZ6nDO|B tanggat 19
Januari 2018 yang merupakan bentuk perjanjian antara Kepala perwakilan
BPKP Provinsi Papua dengan Kepala BPKP. pe4anjian kinerja tersebut berisi
kesanggupan untuk mewujudkan target kinerja tahunan danperlanggungjawaban atas keberhasilan maupun kegagalannya.
Target sasaran program dalam Perkin Perwakilan BpKp provinsi papua
tahun 20'18 adalah:
No UIaian
2) Persentase BUMN/Anak Pemsafraan aengan Stor GCGbaik
4) Persentase BUMD yang kinerjanya minimat berpreAikarbaik
72
0
l
2018
Pe6entase penyelesaian harnbatan kelancarirn p€mbanguna[ 15
4Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan korporasidalam pencegahan korupsi
lndikator Kinerja:
Persentase ICUPIK yang mengimplementasika, FCP(termasuk FRA) % 52
5Meningkatnya kepedulian K-/LiPlK dan masyarakat te.hadapkorupsi
Indikator Kinerja:Penentase Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yangmengimplemenlasikan sistem pengaduan masyarakal
65
orporasrMeninllkutnya kualilas pcncrapan SPIP PcmdrKIndikalor Kinerjal) Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (lcvel 3) %o 0
2) Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level 2) %o r00
3) Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten^ora (level 3) o/o 34,48
4) Matu.itas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 2) % 65,52
7 Meniogkaarya kapabilitas pengawa.san intem Pemda
lndikator Kinerjal) Kapabilitas APIP Pemeriorah Provinsi (tevel 3) o/,,
2) Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Lrvel 2) o/o l0\)
3) Kapabililas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (lJvel 3) 21,59
4) Kapabilitas APIP Pemerintai Kabupaten/Kora (trvel2) '72,41
Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan
lndikator Kinerja:
Kepua.san atas Pelayaran Ketatausahaan Perwakilan BPKP Slala I'lo il
Satuan Ta.get
7 Tersedianya lnformasi Hasil Pengawasan ProyekStrategis dan Prioritas Presiden Perwakilan BPKP
lndikator Kiner.ia
1.1lumlah Laporan Hasil Pengawasan PSN laporan 43
2 Tersedianya informasi hasil pengawasan SisKeudes diperwakilan
lndikator Kinerja
No Uraian Satuan Targct
22
t,lt-rL J
al o
Penoqkilqn BPKP Proeinsi Papua
Sedangkan target sasaran kegiatan (ourput) tahun 20'18 adalah:
No Uraian
0
8
r
nerBPI{P Papua
20r 8
2.1.rumlah taporan Hasil Pengawasan Siskeudes Leporan 15
3 Tersedianya lnformasi Hasil Pembinaan Penerapan SIMDAlntegrasi
lndikator Kine rja
3.l Jumlah Laporan Hasil Pengawasan SIMDA Laporan 3
4 Ters€dianya lnformasi Hasil Pengawasan Dana Oesa
lndikator Kinerja
4.1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Laporan
5 Tersedianya lnformasi Hasil Pengawasan atas Pengelolaandan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Pemilu Tahun2019
lndikator Kinerja
5.1Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Asian Games Laporan 0
5 Tersedianya lnformasi Hasil Pembinaan SPIP PerwakilanBPXP
lndikator Kinerja
6.1Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP Perwakilan EPKP Laporan 39
7 Tersedianya,nformasi Hasil Pembinaan Kapabilitas APIP
Perwakilan BPNP
lndikator Kinerja
7.1jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kapabilitas APIP Laporan 59
8 fersedianya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya dalam Mencapai Kepua5an Layanan
lndikator Kineria
8.1Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP r05Laporan
9 Termanfaatkannya Aset secara optimallndikator Kinerja:
9.1 Te.la ksananya Rehabilitasi Rumah Negara Perwakilan unit 0
9.2 Tersedianya Alat Pengolahan Data BPKP Unit 8
9.3 Tersedianya Meubela;r Perwakilan BPKP 0
9.4 Tersedianya Alat Rumah TangSa BPKP 0
9.5 Terlaksananya Rehabilitasi (antor Perwakilan BPKP Unit 0
189.6 Tersedianya Sarana Prasarana BPKP Unit9.7 Terlaksananya Pembangunan Konstruksi Gedung Unit 0
No Uraian Saluan Targel
23
-^. II) --.rr!,
67
Unit
Unit
dalam Kinerja, Perwakilan BPKP
Papua pada tahun 2018 juga melaksanakan berbagai kegiatan di iuar
Perjanjian kinerja yaitu kegiatan dukungan berupa p€nugasan khusus dari
BPKP Pusat dan lugas pendampingan kepada slakeho,ldea (pemerintah
Daerah dan lnstansi Vertikal di daerah) yang tidak dapat diprediksi
sebelumnya.
i
I\tI --
Loporon Kinerio lnstonsi 201 8Penrokilan BPKP Proviasi Papua
24
.a*
t T at| .,t. t-
Loporon Kinerio lnstonsi 20.l8Perwakilan BPKP Pr6vinsi papua
BAB llt- -
-AIruilTABI1ITASIflt{ERJA
A. CAPAIAT{ XINERJA ORGANISASI
Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja peMakilan BpKp provinsi papua
Tahun 2018 dilakukan pengumpulan data kineria dengan melibatkan seluruhbagian di lingkungan Perwakilan BpKp provinsi papua. pengumpulan data
kinerja dilakukan dengan tujuan memperoleh data kineda yang akurat,lengkap, dan konsisten dan berguna bagi pengambilan keputusan dalam
upaya perbaikan kinerja PeMakilan BpKp provinsi papua.
Pengukuran data kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengantarget kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kineda perwakilan
BPKP Provinsi Papua Tahun 2018. Rumus yang digunakan untuk menghitunqpersentase pencapaian target indikator kinerja terdiri atas:
1. Rumus bagi IKU yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikatorkinerja lebih tinggi dari nilai target yang ditetapkan.
Realisasi- x 100%Rencana
Persentase Pencapajan Kine,a =
25
I
2. IKU yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih
kecil dari nilai target yang ditetapkan.
Persentase Pencapaian Kinerja =
x 10070Rencana (Realisasi Rencana)
Khusus untuk pengukuran penc€paian indikator kinorja dari tKU AplpKabupaten/Kota, apabila realisasi kurang dari rencana digunakan rumusnomor 1. Namun, apabila realisasi lebih dari rencana digunakan rumus
nomor 2.
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi capaian setiap
indikator kinerja untuk mengidentifikasi faktor yang meodukung keberhasilan
dan kendala pencapaian kineda. Faktor pendukung kebefiasilan dan kendalayang menghambat pencapaian target kinerja dicermati dan dipelajari guna
perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.
Dalam evaluasi kinerja iuga dilakukan pembandingan-pembandingan antara
realisasi kinerja dengan target tahun berjalan, realisasi kinerja lahun
berjalan dengan realisasitahun lalu dan pembandingan lain yang diperlukan.
Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara
membandingkan proporsi capaian kinerja dengan proporsi penggunaan
sumber daya terkait dana dan sumb€r daya manusia, yang dalam hal ini
direpresentasikan dongan Orang/Hari (OH). Efisiensi sumber daya terjadi
manakala capaian kinerja lebih tinggi daripada capaian penggunaan sumber
daya, baik dana meupun OH. Analisis efisiensi dilakukan tepisah antara
sumber daya keuangan dan sumber daya manusia.
L Sasrran Progtam
Capaian atas lndikator Kinerja Utama (lXU) yang menunjukkan tujuan dan
sasaran program secara ringkas dapat dilihat pada Tabel 3.1 sebagai
berikut:
Tabel 3.1Ringkasan Target, Realisasi dan Capaian tKUPeryakilan BPKP Provinsi Papua Tahun 2018
1 Perbaikan Perbaikan P€ngelolaan Program Prioritas Nasional danPengelolaan Keuangan Negara/Korporasi
I I Persentase Tindak l-aniur % 60'' ' Rekomendasr Hasil
P"!,€ey4!qL
47.4328.46
26
,tII I Ca
Loporon Kinerio lnstonsi 2018Perwskilan 0PI(P Provinsi Papua
J{o lndikator Xincria Utama Satuan Target RealisasiCapaian
(,/4
r, Persenlase BUMD yang' - Kinerianva Minimxl
Berprediiat Baik dari BUMDyang dievaluasi
. o Presentase BLUD yang' " Tarakelolanya Minimj Cunp
Baik dari BLUD yangdievaluasi
2 I Persentase Hasil PengawasanKeinvestigasian yangDimanfaatkan di PersidanganPersentase Hasil PengawasanKeinvestigilsian yang
% 60 33.33 55.56
66.67 121.21
2Menrng Efektifitas Hasil P awasan Kei./. 50 79.63 159.26
,,
Dimanfaatkan oleh APHeerseoiase Hasil Peaga*isanKeinvestigasian yangDimanfaatkal oleh K,{/P/K
72 100.00
% 65 100.00 153.85!I z.si
^ , Persentase Hasil Audirt * Penyesuaian Harga yang
o/. 0 0.00 0.00
I Dimanfaatkan oleh K/UPIK,) r Pesenrase Hasil Audil Kraim' " yang Dimanfaarkar oleh
K/\,tT/KMeningkatnya PenyelesaNasional
ian Hambatan Pelaksanaan Pemban gunan3
4
o . Pertentase' ' Hu-h",rn
PenyelesaifiKelancaran
o/" -7i- 0.00 I 0.00I
---&qqanggrun , - _-rMeningkatnya Kualitas Tatakelola pemerindfr-dan Korporasi dalam
14
hanPersentase KIUP/KMengimplementasikan(termasuk FRA)
yanS
FCP% 52 100.00
Meningkatnya Kepedulian KUPIK dan MasyaraIs, kat terhadap Korupsi100.00 153.85. ., Penenrare ICL P/K Anggou oA 65- ' Komunitas Pembelajar Anri
Korupsi (KPAK) yangMengimplemenrasikan Sistem l6 Meni Kualitas Pe PIP Pemda
06.1 Persentase Pemerintah ProvinsidenSan Maturitas SPIP Level 3
0.00
-A I rt jItiI
Loporon Kinerjo lnstonsi 20'l IPernahilan BPKP Pr6vinsi popua
138.89
192.31
100.00
l{o lndikator Xineria Utatra Satuan Targ€t Realleasi Capaian(%)
PengaduzLl Masyarakat
0.00
27
6.3
Persenurse Pemerintah Provinsidengan Maturitas SPIP Level 2
Persentase PemcrintahKabupaten/Kota denganMatudras SPIP tavel 3Persentase PemerintahKabupaten/Kota dentunMaturitas SPIP l,evel 2
% 100 .t 00 00 100.00
30.00
46
o/o 34.4a 10.34
% 65.52 27 .59 42.10
7
17
Meningkatnya KapabilitasPersentase APIP PemerintahProvinsi dengan KapabilitasIJvel 3
Pengawasan lntem Pemdao/o o 0.00 0.00
'1oo.oo
Persentase APIP PemerinrahKabupater/Kora dengan
o/. 27 .59 3.45
_ Kapabilitas I-evel 3
7.4 Pe.senrase APIP PemerintahKabupaten/Kota dengan
31,03
litas trvel 2
Dukungan Pengawasan Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atasPelayanan KetalausahaanKepuasan atas PelayananKetatausalraan PerwakilanBPKP
Persentase APIP PemeintahProvinsi dengan Kapabilirasl,evel 2
% 100 100.00
8 8.158 101.98
8
72.4'l
8.1
Uraian lebih lengkap tentang pencapaian kinerja sasaran program berserta
realisasi anggarannya sebagaimana disajikan dalam Lampiran l.
Skala'l -10
t,)I lna'-t C
Loporon Kinerio lnstonsi 20I8Perwakilan BPKP Provinsi Papua
6.2
7.3 12.50
4ts-
I
No lndik tor Xinrria lrtana Srluan Targ.t RealisasiCapaian
$t
28
Analisis tefiadap delapan sasaran program dan masing-masing indikatorkinerja program yang disa.iikan dalam perjanjian Kinerja tahun 2OigPerwakilan BPKP Provinsi Papua sebagai berikut:
Perbaikan Perbaikan Pengelolaan program prioritas Nasional danPengelolaan Keuangan NegarrKorporasi
Capaian sasaran program ini diukur melalui lima IKU yang terkait langsung
dengan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan
program priorilas nasional dengan ringkasan target, realisasi dan capaian
sebagaimana disajikan pada Tab€l 3.2
Tabet 3.2Ringkasan Target, Realisasi dan Capaian IKU
Sasaran Program Perbaikan Pengelolaan program prioritas NasionalDan P elolaan Keua anN orasl
121.21
Tabel 3.2 menunjukkan bahwa dari 3 (tiga) IKU yang mendukung capaian
sasaran program 'Perbaikan Pengelolaan Program prioritas Nasional dan
P€ngslolaan Keuangan Negara/Korporasi", hanya satu IKU yang memiliki
capaian lebih dari '100%.
Uraian masing-masing IKU sasaran program "peIbaikan pengelolaan
Program Priorilas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara/Korporasi"
ini sebagai b€rikut:
1 1 Persentase TindakRekomendasi
LanjutHasil
Pe ngawasan
60 24.46 47.43
1.2 Persentase BUMD yangkinerjanya minimalberpredikat baik dai BUMDyang dievaluasi
55.56
1.3 Persentase BLUD yangtata kelolanya minimalcukup baik dari BLUD yangdievaluasi
% 55 66.67
III , I rt nLoporon Kinerio lnstonsi 2018Perwakilsn BPKP Provinsi Papua
l{o. IKU Satuan Targel Realisasitv.l
Gapaianl.at
60
?9
IKU "Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil pengawasan,,
merupakan capaian indikator kinerja Pen,akilan BPKP provinsi papua
dalam memperoleh umpan balik berupa tindak lanjut atas hasil
rekomendasi pengawasan yang telah diberikan. IKU tersebut merupakan
sasaran program Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan
Pengelolaan Keuangan Negara/Korporasi.
Kineria indikator tersebut diukur dengan rumus :
Realisasi IKU "Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil pengawasan"
tahun 20'18 adalah sebesar 28,46o/0 alau terc2,pai 47.43o/o dari target
sebesar 60,00%, dengan perhitungan sebanyak 105 rekomendasi telah
ditindaklanjuti dari 369 rekomendasi yang disampaikan pada tahun 2018.
Kondisi ini disebabkan masih rendahnya komitmen mitra keria untuk
menindaklanjuti rekomendasi yang telah diberikan Perwakilan BpKp
Provinsi Papua.
Realisasi IKU tahun 20'18 sebesar 28.4670 lebih rendah (47.93%)
dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar 76.39%. Jika
dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 70%, maka realisasi tahun
2018 sebesar 40,65% dari target 2019. Hal ini menuniukkan bahwa kinerja
tahun 2018 harus ditingkatkan guna mencapai target tahun 2019.
Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja IKU agar dapat
menGpai target tahun 2019 dengan melakukan Monitoring Tindak Lanjut
Hasil Pengawasan se@ra continue kepada pada mitra keria.
Reolkos i I K U Pe rse nto se
T in do k Lo nj ut Rekome ndos iHosil Penoowoson
_ S TL Rekomendosi 2078S Rekomendosi 2078
x 100%
L 'I I IIl-
!
Loporon Kinerio lnstonsi 2018Penoakilan BPKP Privinsi Papua
30
IKU "Persentase BUMD Yang Kinerjanya Minimal Berpredikat Baik Dari
BUMD Yang Dievaluasi" merupakan capaian indikator kinerja perwakilan
BPKP Provinsi Papua dalam memberikan pembinaan berupa jasa
konsultansi dan assurance kepada perusahaan BUMD. IKU tersebut
merupakan sasaEn program Perbaikan Pengelolaan program prioritas
Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara/Korporasi.
lndikator tersebut mencerminkan nilai kinerja yang diukur dengan rumus :
Realisasi lKU "Persentase BUMD Yang Kinerjanya Minimat Berpredikat
Baik Dari BUMD Yang Dievaluasi' tahun 20'18 adalah sebesar 33,33%
dengan perhitungan '1 (satu) BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat
baiusehat tahun 2018 dari 3 (tiga) BUMD yang dievaluasi pada tahun
2018.
Realisasi IKU tahun 2018 sebesar 33,33% lebih rendah 26,67%
dibandingkan dengan realisasitahun 2017 sebesar 60%. Jika dibandingkan
dengan target tahun 20'19, maka capaian IKU tahun 2018 sebesar 59.52%.
Kondisi ini disebabkan pada tahun 2017, dad. 5 (lima) BUMD yang telah
dilakukan evaluasi kinerja, terdapat 3 (tiga) BUMD yang memiliki kinorja
Reo lisasi I K U P ersento se
BUMD yong kinerjonyo minimalberyrcdkot boik doti BUMD
yong dievoluosi
S BUMD yg kinerjanyaminimol bovsehot
201.8 x 10070
S BUMD yongdievoluosi 2078
,1, ,III rl"a
'-'
Loporon Kinerio lnstonsi 20.l8Perwakilan BPKP Proi,rsi Papua
31
In Kinerio lnstonsi 20,l8
Perwskilan BPKP Provinsi Pqpua
dengan kategori baiUsehat atau memiliki realisasi BUMD dengan kinerja
berprodikal baik sebesar 60,00% dari target sebesar 54,00% sehingga
capaian atas target tersebut pada tahun 2017 yaitu sebesar 111,00%,
sedangkan pada tahun 2018 dari 3 (tiga) BUMD yang telah dilakukan
evaluasi kinerja, terdapat satu BUMD yaitu PDAM Kepulauan yapen yang
memiliki kineria dengan kategori baiUsehat atau memiliki r€alisasi BUMD
dengan kine4a berpredikat baik sebesar 33,33% dari target sebesar
60,00% sehingga capaian atas target tersebut pada tahun 2018 yaitu
sebesar 55,56%. Daftar BUMD yang dievaluasi dan capaian kinerjanya
dapat dilihat pada Larnpinn 7.
Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kine4a IKU agar dapat
mencapai target tahun 2019 aniara lain:
1. Meningkatkan pembinaan sistem pengendalian intem perusahaan yang
efektif.
2. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan intern torhadap
akuntabilitas pengelolaan keuangan perusahaan guna mendukung lata
kelola korporasi yang bersih dan efektif.
3. Meningkatkan pembinaan untuk mengembangkan kapasitas aparat
pengawasan intem perusahaan yang proresional dan kompelen.
4. Meningkatkan perbaikan kinerja B|JMD dari aspek keuangan, sumber
daya manusia, dan administrasi.
5. Meningkatkan perbaikan tala kelola, manajemen risiko dan
pengondalian intemal perusahaan.
IKU'Persentase BLUD Yang Tata Kelolanya Minimal Cukup Baik Dari
BLUD Yang Dievaluasi' merupakan capaian indikator kinerja Perwakilan
3Z
)iItlI rl \-a
Sasaran Program 1 IKU 3Persentase BLUD yang Tata Kelolanya Minimat Cukup Baik dai
BLUD yang Dievaluasi
BPKP Provinsi Papua dalam memberikan pembinaan berupa jasa
pendampingan dalam penerapan tata kelola BLUD pada RSUD. IKU
tersebut merupakan sasaran program Perbaikan Pengelolaan Program
Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara/Korporasi.
lndikator tersebut mencerminkan nilai kinerja yang diukur dengan rumus:
Realisasi IKU'Persenlase BLUD yang tata kelolanya minimal cukup baik
dari BLUD yang dievaluasi" tahun 20'18 adalah sebesar 66,67% atau
lercapai 121,21o/o dari target sebesar 55,00%, dengan perhitungan
sebanyak 2 (dua) BLUD yang tata kelolanya minimal cukup baik tahun
2018 yaitu RSUD Merauke dan RSUD Nabire dari 3 (tiga) BLUD yang
dievaluasi pada tahun 2018. Daftar BLUD yang dievaluasi dan capaian
kinerjanya dapat dilihal pada kmpiran 8.
Realisasi IKU smpai dengan tahun 2018 sebesar 66,67% meningkat
23,81% dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 yaitu sebesar 42,86%.
Demikian pula dengan capaian IKU tahun 2018 meningkat yaitu sebesar
49,78% dibandingkan dengan capaian tahun 20'17 yaitu sebesar 71,43o/o.
Faktor pendukung meningkatnya realisasi maupun c€paian IKU yaitu
evaluasi tata kelola BLUD dilakukan terhadap RSUD yang memiliki
motivasi tinggi dalam mengimplementasikan BLUD. Selain itu, selama
tahun 2018, Perwakilan BPKP Provinsi Papua juga aktif memberikan
pendampingan dalam penerapan BLUD melalui kegiatan berikul:
1) Bimbingan Teknis Sistem lnformasi Akuntansi BLUD;
2) Pendampingan penyusunan Laporan Keuangan PPK-BLUD;
3) Asistensi Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA)i
Reolisosi IKU Peryentose BLUDyong toto kelolonyo minimolcukup boik doti BLUD yong
dievoludsi
S BLUD yong totokelolonyo minimolcukup boik 2078 x 700yo
S ELUD yong dievoluasi
ItIII) I \,
Loporon Kinerjo lnstonsi 2018Perwakilan BPKP Provinsi Papua
4)Pendampingan Penyusunan persyaratan Administralif
Pemenuhan Ketentuan PPK-BLUD.
untuk
Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kineria lKU agar dapat
mencapai target tahun 2019 antara lain:
1. Melakukan tindak lanjut hasil evaluasi kinerja BLUD yang telah
dilakukan pada tahun sebelumnya.
2. Meningkatkan tata kelola BLUD RSUD dengan menambah cakupan
rumah sakit.
3. Melakukan koordinasi kepada RSUD terkait penerapan pola
pengelolaan keuangan BLUD RSUD.
Meningkatnya Efektifitas Hasil Pengawasan Keinvestigasian
Sasaran program Meningkatnya Efektifitas Hasil pengawasan
Keinvestigasian merupakan pen,/ujudan peran pengawasan
keinvestigasian yang dilakukan oleh BPKP dalam rangka memberikan
manfaat dalam upaya pencegahan maupun penindakan perubuatan fraud
baik yang digunakan pada persidangan, dimanfaatkan oleh ApH maupun
l(UPlK. BPKP bertekad untuk berperan aktif datam memberikan
peringatan dini terhadap kemungkinan lerjadinya penyimpangan atau
kecurangan, inefektivitas manajemen risiko, kurang memadainya proses
tata kelola penyelenggaraan pemeriniahan, dan risjko tidak tercapainya
sasaran pembangunan nasionaldalam RPJMN 20i5 -2019.
Capaian sasaran prcgmm diukur melalui lima IKU dengan ingkasan target,
realisasi dan capaian dapat dilihat pada Tabel 3.3.
Tabel 3.3Ringkasan Target, Reatisasi dan Capaian IKU
Sasaran Men Efehmtas Hasil Pen awasan asian
2.1 Persentase hasil pengawasankeinvestigasian yangdimanfaatkan di persidangan
50 79.63 159.26
tII
Loporon Kinerio lnstonsi 20I8Pentakilan BPI{P Provinsi Papua
]ao ll(u Salua. faqei Gapaian
t%l
34
Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa dari lima IKU yang mendukung
capaian sasaran program 'Meningkatnya Efektifitas Hasil pengawasan
Keinvestigasian", menunjukkan bahwa empat IKU memiliki capaian diatas
100.000/0.
Uraian masing-masing IKU sasaran program "Meningkatnya Efektifitas
Hasil Pengawasan Keinvestigasian" ini sebagai berikut:
IKU'Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang Dimanfaatkan di
Persidangan" diukur dengan menghitung persentase pemberian
keterangan ahli di persidangan pada tahun 2018 dibandingkan jumlah
laporan hasil pengawasan keinvestigasian dalam tiga tahun terakhir.
lndikator tersebul mencerminkan nilai kinerja yang diukur dengan
rumus:
Persentase hasil pengawasankeinvestigasian yangdimanfaatkan oleh APH
72 100 138.89
2.4
Perseniase hasil pengawasankeinvestigasian yangdimanfaatkan oleh l(UPlKPersentase hasil auditPenyesuaian harga yangdimanfaatkan oleh KUPIKPersentase hasil audit klaimyang dimanfaatkan oieh K/UPIK
%
75
100
100
153.85
S LHAI + LHPKKN tigo X tOO%tohun terckhir
S PKA Tahun 2018
r--4-' II,l
ttItrLoporon Kinerio lnstonsi 2018Perwokilan BPKP h6vinsi Papua
1{o txu Satuan farget Realisasi Capaian
t%l
65
Sasaran Program 2 IKU 1Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang Dimanfaatkan
di Persidangan
Reolisasi IKU Persentose HosilPengowoso n Kein vestig os io n
yong Dimonfootkon diPercidongon
35
I
Realisasi tKU 'Persentase Hasil pengawasan Keinvestigasian yang
Dimanfaatkan Di Persidangan" tahun 20.,8 adalah sebesar lg.63yo alautercapai 159,26% dari target sebesar 50%.
Realisasi tersebut diperoleh dari pelaksanaan 43 kali pemberian
Keterangan Ahli (PKA) pada tahun 2018 dibandingkan dengan 54 LaporanHasil Pengawasan Keinvestigasian yaitu Laporan Hasil Audit lnvestigatifdan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN)
dalam tiga tahun ierakhir (2016,2017, 201S).
Tercapainya target tersebut disebabkan karena keberhasilan pelaksanaanpenugasan dan koordinasi yang baik dengan mitra keria melalui:
1) Audit Penghitungan Kerugian Negara
Dari hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN)
yang dilakukan untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian
negara/daerah yang timbul dari kasus penyimpangan guna mendukung
tindakan litigasi atas permintaan ApH. Audit PKKN telah dilakukan atas'16 kasus dengan nilai kerugian negam/daerah sebesar
Rp30.959.309.936,65.
Adapun Hasil audit PKKN atas kasus dugaan TpK yang material antara
lain:
a) Audit PKKN atas Kasus Dugaan Tindak pidana Korupsi (TpK)
Penyusunan Sistem Pendaftaran Tanah pada Sekretariat Daerah
Kabupaten Jayapura TA 20'10 dan 2011 dengan nilai kerugian
negara sebesar Rp8.085.751.860,00.
b) Audit PKKN atas Kasus Dugaan TpK penyalahgunaan Dana Hibah
dari Pemerintah Kabupaten Dogiyai kepada Komisi
Penanggulangan Aids (KPA) Kabupaten Dogiyai Tahun Anggaran
20'15 dan 2016 dengan nitai kerugian negara sebesar
Rp4.219.585.145,00.
c) Audit PKKN atas Kasus Dugaan TPK pengadaan perahu untuk
Pelayanan Kesehatan Keliling (yankesling) pada Dinas Kesehatan
36
L-l t I
Loporon Kinerio lnstonsi 20'l 8Perwakilan BPKP Provinsi Papua
Kabupaten Mimika TA 20'16 dengan nilai kerugian sebesar
Rp2.035.32 3.000,00.
d) Audit PKKN atas Kasus Dugaan TpK pembangunan TerminalPenumpang Tipe B di Kabupaten Nabire pada Dinas perhubungan
Proyinsi Papua TA 2016 dengan nilai kerugian negara sebesarRp1.745.694.560,27.
2) Pemberian Keterangan Ahli
Pemberian keterangan ahli (pKA) bertujuan untuk memberikanpendapat berdasarkan keahlian di bidang akuntansi dan auditing
dalam suatu kasus TPK dan/atau perdata untuk membual jelas
suatu kasus bagi penyidik dan/atau hakim. pemberian keterangan
ahli, baik di APH maupun di persidangan telah dilaksanakan
sebanyak 43 kali, terdiri atas 2 kali pada Keiaksaan, 18 kati pada
Kepolisian, dan 23 kali pada Pengadilan.
Pemberian Keterangan Ahli atas dugaan TpK yang materiil telah
dilaksanakan antara lain:
a) PKA kepada penyidik Ditreskrimsus polda papua atas Kasus
Dugaan TPK Pengelolaan Dana Desa Kabupaten Tolikara TA
20'16 dengan nilai kerugian negara sebesar
Rp31 8.904.468.000,00:
b) PKA pada persidangan atas Kasus Dugaan TpK pengelolaan
Dana APBD Kabupaten Mamberamo Raya TA 2011 s.d. 2013
dengan nilai kerugian negara sebesar RpB4.Z2B.649.j17,OOi
c) PKA kepada penyidik Direktorat Reserse Krimjnal Khusus
Polda Papua dalam rangka penyidikan Kasus Dugaan Tindak
Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana pemerintah Daerah
Kabupaten Tolikara Tahun Anggaran 2006 s.d.2007 dengan
nilai kerugian negara sebesar RpS2.650.000.000,00;
d) PKA pada persidangan atas Kasus Dugaan TpK Dana Hibah
dan Banluan Sosial di SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten
)rrL,
(t l ,
Loporon Kinerio lnstonsi 2018Peneakilan BPI(P Provinsi Papua
Mappi TA 2013 dengan nilai kerugian negara sebesar
Rp10.839.4'l 5.61 5,00.
Realisasi IKU tahun 2018 sebesar 79,63% tebih rendah 20,37%
dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesa|IOO%. Demikian pula
dengan Gapaian IKU tahun 2018 lebih rendah 90,74o/o dibandingkan
dengan capaian tahun 2017 sebesar 250,00%. Kondisi jni disebabkanproses penuntutan yang sepenuhnya menjadi domain kejaksaan serta
terlaksananya persidangan yang penentuan jadwal ditetapkan oleh
Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jayapura. Jika dibandingkan
dengan larget akhir periode Renstra pada tahun 2019 sebesar 60,00%,
maka realisasi IKU tahun 2018 mencapai 132,72o/o. Hal ini menunjukkan
bahwa kinerja tahun 20'18 pedu ditingkatkan.
IKU "Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang Dimanfaatkan
oleh APH" diukur dengan menghitung persentase jumlah hasil pengawasan
keinvestigasian yang ditindaklanjuti/dimanfaatkan oleh Aparat penegak
Hukum (Kejaksaan/Kepolisian) terhadap jumlah laporan hasil audit
investigasi yang terbit.
lndikator tersebut mencerminkan nilai kinerja yang diukur dengan
rumus:
Reo Lisas i I K U Pe rsento se
Hosil Pengowoson
Keinvestigosion yongDimonfootkon oleh APH
S LHAI Keinvestigo sion yangditindoklanjuu
dimonfootkon oleh APHpodo tohun 2078 x 10070
S LHAI Keinvestigasion yongditerbitkon pado tahun 20L8
38
-L. I rnLJ
Loporon Kinerio lnstonsi 2Ol8Perwakilan BPKP h6vinsi Papua
si 2018
Realisasi IKU "Persentase Hasil pengawasan Keinvestigasian yang
Dimanfaatkan oleh APH' tahun 2018 adalah sebesar 1O0,OO% atau
tercapai '138,89% dari target sebesar 72,00%, dengan perhitungan
sebanyak 2 Laporan Hasit Audit lnvestigatif (LHAI) yang ditindaktanjuti dan
dimanfaatkan oleh APH pada tahun 2018 dibandingkan dengan 2 LHAIyang diterbitkan pada tahun 2018.
Tercapainya target tersebut disebabkan telah selesainya proses auditinvestigatif dan adanya koordinasi yang baik dengan ApH. Realisasi IKU
sampai dengan tahun 2018 sebesar 1OO% mengalami kenaikan .11,77%
dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar 88,23%. Sementara
untuk capaian IKU tahun 2018 naik 12,85% dibandingkan dengan
capaian tahun 2017 sebesar 126,04%. Jika dibandingkan dengan target
akhir periode Renstra pada tahun 2019 sebesar 75,00%, maka realisasi
IKU tahun 2018 mencapai '133,33%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja
tahun 2018 perlu dipertahankan.
IKU "Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang
Dimanfaatkan oleh K/UP/K' diukur dengan menghitung persentase
jumlah hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan l(L/p/Kterhadap laporan keinvestigasian (laporan hasil audit investigasi, laporan
hasil pengawasan al€.s current lssues, dan laporan hasil pengawasan
dalam rangka pemberian rekomendasi strategis) yang terbit.
lndikator tersebut mencerminkan nilai kinerja yang diukur dengan
rUMUS:
39
rL- tl I
p e rse n ta s e H a s i t p e n s aw a sa n Ke i n v e s r r::;#il :;";t';:ri":#":oleh K/UP/K
S LHAI Keinvestigosion +
Lo po ro n hosiL pengowo so ndlm rcngko pemberian
re komend os i stoteg is/ R S
yangDitinddktonjuti/ x 100%
d im a nfoo*an ote h K/ L/ P /Kpado Tohun 2078
Reo liso si I KU Pe rse ntoseHosil Pengowason
Keinvestigosian yongDimonfootkon oLeh APH
S LHAI Keinvestigosion yongditebitkon podo tohun 2018
Realisasi IKU "Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang
dimanfaatkan oleh ruUPlK" tahun 2018 adalah sebesar1OO,0O% atau
tercapai 153,85% dari target sebesar 65,00%, dengan perhitungan
sebanyak 2 Laporan Hasil Pengawasan Keinvestigasian (LHAI + Laporan
Hasil Pengawasan alas Cuflent /ssues + Laporan Hasil pengawasan
dalam rangka pemberian Rekomendasi Strategis/Rs) yang ditindaklanjuti
dan dimanfaatkan oleh KUP/K pada tahun 2018 dibandingkan dengan
2 Laporan Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang diterbitkan pada tahun
2018.
Tercapainya target tersebut merupakan keberhasilan pelaksanaan
penugasan dan koordinasi yang baik dengan mitra kerja melalui audit
investigatif terhadap 2 laporan/kasus dilemukan indikasi kerugian
keuangan negara/daerah sebesar Rp2.281.350.730,61.
Realisasi IKU sampai dengan tahun 20'18 sebesar 100,00% meningkat
40,00% dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar 60,00%.
Demikian pula dengan capaian IKU tahun 2018 meningkat 53,85%
dibandingkan dengan capaian tahun 2017 sebesar 100,00%.
Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra pada tahun 2019
sebesar 70,00%, maka realisasi IKU tahun 2018 mencapai 142,860/0. Hal
ini menunjukkan bahwa kinerja iahun 2018 harus dipertahankan.
40
nL)tI \ t
Loporon Kinerio lnstonsi 20.l8Perwakilan BPKP htivinsi Popua
*
Loporon Kinerio lnstonsi 20.l8Per*'akilan BPKP Protinsi Popaa
IKU "Persentase Hasil Audil Penyesuaian Harga yang Dimanfaatkan oleh
KLIP/K' tidak ditargetkan pada tahun 2018 dan tidak terdapat realisasi
outcome di lahun 20'18
S Loporun Hostl Audit Kloinya ng D itind nd o k lo njuti otehK/L/P/K tohun 2078
rooo/oS LHAI Keinvestigosian yongditefuitkon podo tohun 2018
Realisasi lKU "Persentase Hasil Audit Klaim yang Dimanfaatkan oleh
KL/P/K' tahun 20'18 adalah sebesarloo,oo% atau tercapai 133,33%
dari target sebesar 75,00%, dengan perhilungan sebanyak satu
Laporan Hasil Audit Klaim yang dimanfaatkan oleh KUP/K pada tahun
2018 dibandingkan dengan satu Laporan Hasil Audit Klaim pada tahun
2018.
Rea liso si I KU Persentose
HasiL Audit KLoim yongd imo nfaatka n oleh K/L/P/K
41.
_t-l I )1t\ I
IKU "Pe6entase Hasil Audit Klaim yang Dimanfaatkan oleh KUplK'diukur dengan menghitung persentase iumlah laporan hasil audit klaim
yang ditindaklanjuti oleh KUPIK pada Tahun 2018 terhadap laporan audit
klaim pada Tahun 2018.
lndikator tersebut mencerminkan nilai kinerja yang diukur dengan
rumus:
Tercapainya target tersebut disebabkan tersedianya pedoman pelaksanaan
ponugasan dan koordinasi yang baik dengan mitra keda.
Realisasi IKU sampai dengan tahun 2018 sebesar 1O0,OO% meningkat
100,00o/o dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar 0,OO%.
Demikian pula dengan capaian IKU tahun 2018 meningkat 133,33%
dibandingkan dengan capaian tahun 2017 sebesar 0,00o/o.
Jika melihat ke target akhir periode Renstra pada tahun 2019, maka
realisasi IKU tahun 2018 tidak dapat dibandingkan karena tidak terdapat
target akhir renstra pada IKU tersebur.
lvleningkatnya Penyelesaian Hambatan PelaksanaanPembangunan Nasional
Sasaran program "Meningkatnya Penyelesaian Hambatan pelaksanaan
Pembangunan Nasional' merupakan perwujudan peran yang dilakukan
oleh BPKP Perwakilan dalam rangka memberikan manfaat menyelesaikan
hambatan pelaksanaan pembangunan di wilayah Papua. BPKP berperan
aktif sebagai mediator dalam upaya menyelesaikan permasalahan-
permasalahan yang berpotensi menghambat pelaksanaan pembangunan
untuk mendukung tercapainya sasaran pembangunan nasional dalam
RPJMN 2015 -2019.
Capaian sasaran program diukur melalui satu IKU dengan ringkasan target,
realisasi dan capaian dapat dilihat pada Tabel 3.4.
Tabet3.4Ringkasan Target, Realisasi dan Capaaan IKU
Sasaran Program Meningkatnya Penyelesaian Hambatan pelaksanaanPemba unan Nasional
3.1 0 0
.I I
Loporon Kinerio lnstonsi 20.l8Pentakilsn BPKP Provinsi Papua
l{o IKU SatuanI Taryal RcelirasiI
Gapaian
lv{lPersenlase PenyelesaianlHambatan Kelancaran
42
IKU'Persentase Penyelesaian Hambatan Kelancaran pembangunan,'
diukur dengan indikator kineia persentase penyelesaian Hambatan
Kelancaran Pembangunan yang diukur dengan menghitung laporan hasil
evaluasi hambatan kelancaran pembangunan yang ditindaklanjuti KL/P/Kterhadap jumlah laporan hasil evaluasi hambalan kelancaran
pembangunan yang terbit.
lndikator tersebut mencerminkan nilai kinerja yang diukur dengan
rumus:
Realisasi IKU "Persentase Penyelesaian Hambatan Kelancaran
Pembangunan' tahun 2018 adalah sebesar 0% atau tercapai 0% dari target
sebesar 75%, tidak terdapat Evaluasi Hambatan Kelancaran
Pembangunan (EHKP) yang dilaksanakan pada tahun 2018.
Tidak tercapainya target tersebut disebabkan tidak tersedianya
pelaksanaan penugasan dan koordinasi yang baik dengan mitra kerja.
Realisasi IKU sampai dengan tahun 2018 sebesar O% mengalami
penurunan dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar 1OO%.
sementara capaian IKU tahun 2018 turun 0,00% dibandingkan dengan
Reo liso si I KU P e6e nto sePenyelesoion Hombotan
Kelo nco ra n P e m ba ng u no n
S Loporon EvaluasiHambotan Keloncoran
Pembongunon yongditindokLa njuti
kese po koto n nyo ole h porapihak podo tohun 2078
x 1007.
S LEHKP yang terbit podoTahun 2078
43
IJI-tI ,t
-^"ri
Loporon Kinerio lnstonsi 20'l 8Penoakilan RPI(P Provinti Papua
capaian tahun 2017 sebesar 142,86%. Jika melihat ke target akhir periode
Renstra pada tahun 2019, maka rcalisasi IKU tahun 2018 mencapai O%.
Hal ini menunjukkan bahwa kinerja tahun 2018 harus ditingkatkan
Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintah dan Korporasidalam Pencegahan Korupsi
Sasaran program "Meningkatnya Kualitas Tala Kelola pemerinlah dan
Korporasi Dalam Pencegahan Korupsi' merupakan perwuiudan peran yang
dilakukan oleh BPKP Pen/akilan dalam rangka meningkatkan kualitas tata
kelola pemerintah dan korporasi di wilayah Papua dalam pencegahan
korupsi. BPKP berperan aktif melalui pembinaan dalam
pengimplementasian FCP untuk mendukung tercapainya sasaran
pembangunan nasional dalam RPJMN 2015 -2019.
Capaian sasaran program diukur melalui satu IKU dengan ringkasan target,
realisasi dan capaian dapat dilihat pada Tabel 3.5.
Tabel 3.5Ringkasan Target, Realisasi dan Capaian IKU
Sasaran Program Meningkatnya Kualitas Tata Kelola pemerintah dan KorporasiDalam han Koru
IKU "Persentase l(/UPlK yang Mengimplementasikan FCp (termasuk
FRA)' yang diukur dengan jumlah KUPIK yang mengimplementasikan
FCP termasuk FRA pada tahun 2018 terhadap jumlah penugasan yang
4.L Persentase KIUPIKMengimplementasikan(termasuk FRA)
YangFCP
52 100 192,3L
44
r- llA-l II ta
Loporon Kinerio lnstonsi 20I8Peruakitan BPKP Proinsi Papua
l{o IKU Satuan Targst GapaianRealisasi(%)
telah dilakukan (sosialisasi, diagnostic assessment bimbingan teknis,
implementasi, evaluasi, monitoring) termasuk FRA pada tahun 2018.
lndikator tersebut menceminkan nilai klneria yang diukur dengan
rumus:
Realisasi IKU "Persentase KUP/K yang Mengimplementasikan FCP
(termasuk FRA)" tahun 2018 adalah sebesar 100% atau tercapai 192.31%
dari target sebesar 52,00%, dengan pe.hitungan 6 I(UP/K yang
mengimplementasikan FCP termasuk FRA pada tahun 2018 dibandingkan
dengan 6 penugasan yang telah dilakukan (Sosialisasi + Diagnostic
Assessmenl + Bimbingan Teknis lmplementasi + Evaluasi + Monitoring)
termasuk FRA pada tahun 2018.
Tercapainya target tersebut disebabkan tersedianya pedoman
pelaksanaan penugasan dan koordinasiyang baik dengan mitra.
Realisasi IKU tahun 2018 sebesar 100% sama dengan realisasitahun 20'17
sebesar 100,00o/o. Sedangkan capaian IKU tahun 201S lebih rendah 7,69%
dibandingkan dengan capaian tahun 2017 sebesar 200,00o/o . Jika
melihat ke target akhir periode Renstra pada tahun 2019, maka realisast
IKU tahun 20'18 mencapai 18'1,82o/o. Hal ini menuniukkan bahwa kinerja
tahun 2018 harus ditingkatkan.
Reqlkosi IKU PesentoseK/W,/K yong
M en g im ple mento siko n FC P(termosuk FRA)
S penugoson yong telqhdilokukan poda tohun 2018
7000/0
5 K/UP/K yong IMPLFCP,/FRA tohun 2078
t, tI-l !-&
Loporon Kinerio Instonsi 20,l8
-L.
Perwakilan BPNP Ptovinsi Papua
45
2018
Meningkatnya Kepedulian K/L/P/K dan Masyarakat terhadapKorupsi
Sasaran program didukung oleh capaian satu IKU yaitu .persentase
IVUPIK Anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang
Mengimplementasikan Sistem Pengaduan Masyarakat'.
Capaian sasaran program diukur melalui salu IKU dengan ringkasan target,
realisasi dan capaian dapat dilihat pada Tabel 3.6.
Tabet 3.6Ringkasan Target, Realisasi dan Capaian IKU
Sasaran Program Persentase I(L/P/K Anggota Komunitas Pembelajar AntiKo,u KPAK lementasikan Sistem Pe aduan M
IKU "Perseniase KUPIK Anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi
(KPAK) yang Mengimplementasikan Sistem Pengaduan Masyarakat"
diukur dengan indikator kinerja Persentase Komunilas pembelajar Anti
Korupsi (KPAK) yang mengimplementasikan sistem pengaduan
masyarakat yang diuku. dengan menghitung persentase I(UP/K atau unit
kerja yang memenuhi 3 unsur kriteria terhadap jumlah l(UplK atau unit
kerja yang menjadi anggota komunitas pembelajar antj korupsi.
5.1 Persentase l(UPlK AnggotaKomunitas Pembelajar AntiKorupsi (KPAK) yangMengimplementasikanSistem PengaduanMasyarakat
% 65 100 153,85
46
L- tt --
IKU Satuan Ta?get CapaianRealisasi g.l
Sasaran Progrcm 5 IKU 1Persentase K,/UP/K K/UP/K Anggota Komunitas Pembelajat AntiKorupsi (KPAK) yang Mengimplamentasikan Sistem pengaduan
Masyankat
Rea lisosi I KU Pe r se nta se
K/UP/K o nggoto komu nitospembeLajot onti korupsi
(KPAK) yangmengimplementosikan
system pengoduon
mosyotokot
S K/UP/K otqu unit kerjoyong memenuhi 3 unsur
krite o tohun 2078S K/UP/K otau unit kerjo
yong teloh menjodi anqqotoKPAK
x 700%
lndikator tersebut m€ncerminkan nilai kinerja yang diukur dengan
Realisasi IKU 'Persentase KUPIK Anggota Komunitas Pembelajar Anti
Korupsi (KPAK) yang Mengimplementasikan Sistem pengaduan
Masyarakat' tahun 2018 adalah sebesar 10070 atau tercapai 153,85% dari
target sebesar 60%, dengan perhitungan 2 KlLlPlK atau unit kerja eselon
Ull di lingkungan l</UP atau unit kerja setara di lingkungan Korporasa yang
telah memenuhi tiga unsur kriteria dibandingkan dengan 2 l(/UPlK atau unit
kerja eselon l/ll di lingkungan K/UP atau unit kerja setara di lingkungan
Korporasj yang telah menjadi anggota dari Komunitas Pembelajar Anti
Korupsi.
Tercapainya target tersebut disebabkan telah adanya kesepakatan antara
Pemda Kabupaten Merauke dan Kabupaten Jayawijaya dengan Perwakilan
BPKP Provinsi Papua untuk membentuk system pengaduan masyarakal,
yang akan ditindaklanjuti dalam bentuk bimbingan leknis FCP tematik
Whistle Blower System (WBS) oleh tim Perwakilan BPKP Provinsi Papua.
Realisasi IKU sampai dengan tahun 2018 sebesar 100,00% sama dengan
realisasi tahun 2017 sebesar 100,00%. Sedangkan c€paian IKU tahun
2018 mengalami penurunan 12,82% dibandingkan dengan capaian tahun
2017 sebesar '166,67%.
Jika melihat ke target akhir periode Renstra pada tahun 2019 mencapai
142,86% sedangkan realisasi IKU tahun 2018 mencapai 153,85%. Hal ini
menunjukkan bahwa kinerja tahun 2018 harus dipertahankan.
Tra-
I./LIf
Loporon Kinerio lnstonsi 2018Perwakilan BPKP Priini Papua
47
lrleningkatnya Kuatitas Penerapan SPIP pemda
Capaian sasaran program ini diukur melatui 4 (empat) IKU yang terkait
langsung dengan kualilas penerapan SPIP Pemda dengan ringkasan
target, realisasi dan capaian sebagaimana disajikan pada Tabel 3.7.
Tabet 3.7Ringkasan Target, Realisasi dan Capaian IKU
Sasaran P m Meni Kualitas Penera SPIP Pemda
Tabel 3.7 menunjukkan bahwa dari lima IKU yang mendukung capaian
sasaran program "Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pemda", hanya
satu IKU yang memiliki capaian 100% yaitu PeBertase pemerinlah
Provinsi dengan ilaturitas SPIP Lovel 2.
Daftar Pemda dengan skor dan level maturiias SPIP-nya pada tahun 2O1g
selengkapnya disajikan pada Lampiran V.
Uraian masing-masing IKU sasaran program 'Meningkalnya Kualitas
Penerapan SPIP Pemda" ini sebagai berikut:
1.1 Persentase PemerintahProvinsi dengan MaluritasSPIP Level 3
o/. 0 0.00 0.00
1.2 Persentase PemerintahProvinsi dengan MaturitasSPIP Level 2
100.00 100.00
1.3 Persentase PemerintahKabupaten/Kota denganMaturitas SPIP Level 3
34.48
1.4 Persentase PemerintahKabupaten/Kota dengan[,laturitas SPIP Level 2
65.52 27.59 42.10
)tt-1 or-^"_
Loporon Kinerio lnstonsi 20I8Penoakilan BPXP Privinsi Papua
llo. IKU Saluan Target Realisasit%l
Capaianekl
100
10.34 30.00
48
'l*
Loporon Kinerio lnstonsi 20.l8Perwakilan BPKP Provinsi Papua
lKU "Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas Splp Level 3"
merupakan capaian indikator kinerja Perwakilan BpKp provinsi papua
dalam memberikan asislensi dan pendampingan peningkatakan maturitas
SPIP pada Pemerintah Provinsi Papua. IKU tersebut merupakan sasaranprogram Tersedianya informasi peniliaian kualitas penyelenggaraan Splp.
IKU tersebut mencerminkan nilai kinerja yang diukur dengan rumus:
S Pemprcv dengon MoturitosSPIP Level 3
S Pemprov yong dievoluositohun 2078
700%
lKU "Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas Splp Level 2,'
merupakan capaian indikator kinerja Perwakilan BpKp provinsi papua
dalam memberikan asistensi dan pendampingan peningkatakan maturitas
SPIP pada Pemerintah Provinsi Papua. IKU tersebut merupakan sasaranprogmm Tersedianya lnformasi Penilaian Kualitas Penyelenggaraan Splp
Realkosi IKU PersentosePem erintoh P rovin si d e n q a n
Moturitos SPIP Level 3
+9
I-4. III,
Realisasi lKu "Persentase Pemerintah proyinsi dengan Maturitas SplpLevel 3' tahun 2018 adalah sebesar O,O07o atau tercapai 100% dari target
sebesar 0,00%. Perwakilan BPKP Provinsi Papua tidak memiliki target IKU
Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas Splp Level 3 di tahun
2018 karena target IKU Maturitas SPIP pemerintah provinsi adalah
Level2.
Sasaran Program 6 IKU 2Persentase Pemelintah Provinsi dengan Maturitas Sptp Leve, z
Reolisos i I K U Perse ntosePeme ntoh Provinsi dengan
Moturitos SPIP Level 2
S Pemprov dengon MoturitasSPIP Level 2
S Pemprcv yong dievoluositohun 2018
100"/0
lndikator ters€but mencerminkan nilai kinerja yang diukur dengan rumus:
Realisasi IKU "Persentase Pemerintah Provinsi dengan iraturitas Splp
Level 2" tahun 2018 adalah sebesalloo% dari target sebesar 1OO%.
Tercapainya target teGebut disebabkan karena kelengkapan bukti
pendukung telah terpenuhi, serta intensifnya pembinaan yang dilakukan
oleh Tim SPIP Perwakilan BPKP Provinsi Papua.
Realisasi tersebut didukung oleh sasaran kegiatan (output) .Maturitas SplpPemerintah Provinsi (Level 2)" dari lndikator Kinerja 'Laporan Hasil
Pengawasan Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan' sebanyak 2laporan.
IKU "Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturilas SPIP
Level 3" diukur dengan menghilung persentase jumlah pemerintah
Kabupaten/Koia yang tingkat maturitas SPIP-nya telah mencapai level 3
lerhadap .iumlah Kabupaten/Kota yang berada di wilayah keria perwakilan
BPKP Provinsi Papua.
lndikator tersebut mencerminkan nilai kinerja yang diukur dengan rumus :
Reolis o s i I K U P erse ntosePem erinto h Ko bu poten/Kotodengon Moturitos SPIP Level
3
S Pemkab/Koto dengonMoturitos SPIP Level 3S Pemkob/Koto yong
dievaluasi tohun 2018
100%
50
IIL I -r nLoporon Kinerio lnstonsi 2018Perwo.kilan BPKP Prolinsi Papua
Sasann Prognm 6 tKU 3futs€ntase Pemarinfa,h Kabupabt lKo., dengan
et tdbs SPIP L.v.l 3
20r 8
Realisasi IKU "Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas
SPIP Leyef 3" tahun 2018 adalah sebesar ,l1,34yo dari target sebesar
U,48o/o atau 30% dari target tahun 2018. Selama tahun 2018 terdapat
3 Pemerinlah Kabupaten/Kota dari I Pemerintah kabupaten/Kota yang
ditargetkan memilikitingkat maturitas SPlp levet 3 yaitu:
No l(abupaten Nilai aturitas SPIP Laporan Evaluasi
3.0980 LR-505/PW26/3/2018Tanqqal 2 November 2018
2 Merauke 3.1807 LR-588/PW26/3/2018Tanggal 4 Desember 2018
3 Keerom 3.0230 LQA-s06/PW26/3/2018Tan I 2 November 20'18
Realisasi tersebut didukung oleh sasaran kegiatan (outpul) "Maturitas SplpPemerintah Kabupaten Kota (Level 3)'dari lndikator kinerja "Laporan Hasil
Pengawasan Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan' sebanyak T laporan.
IKU'Persenlase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maluritas Splp Level
2" diukur dengan menghitung persentase jumlah Pemerintah
Kabupaten/Kola yang tingkat maturitas SPIP-nya telah mencapai level 2terhadap jumlah Kabupaten/Kota yang berada di wilayah kerja perwakilan
BPKP Provinsi Papua.
lndikator tersebut mencerminkan nilai kinerja yang diukur dengan rumus :
Re o lisos i I K U Pesento se
PemerintohKobupaten/Koto =dengan Moturitqs SPIP LeveL
S Pemkob/Koto denganMoturitos SPIP LeveL 2S Pemkab/Koto yong
100%
2 dievoLuosi tohun 2078
51
Jt -rtL
-l
,| Jayawijaya
r'a*'l
I {} Tal-t..I I I
Loporon Kinerio lnstonsi 2018Per*akilan BPI(P Protinsi Papuo
llllai laturitasSPIP
2.9060
Laporan Evaluasi
LQA-671/PW26/3.1 /201 817 Desember 2018
LQA-s39/PW26/4/20'1814 November 2018
LQA-690/PW26/3.2/201 820 Desember 2018
LOA47stry,t26t3t201822 Oktober 2018
2.2270
2.1886
2.1330
2.0920
2.0160
2.O570 LBA-2781PW2613D0186 Juli 20'18
Realisasi tersebut didukung oleh sasaran kegiatan (ouhrrt) "Matudtas SPIP
Pemerintah Kabupaten Kota (Level 3)" dari lndikator kine4a "Laporan Hasil
Pengawasan Pembinaan SPIP BPKP Pen,akilan" sebanyak 14 laporan.
Capain Maturitas SPIP Pemda Tahun 2018 pada wilayah kerja Pelwakilao
BPKP Prcvinsi Papua dapat dilihat pada Lamplran 5.
Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan lntern Pemda
Capaian sasaran program ini diukur melalui empat IKU yang terkait
langsung dengan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan
pembangunan program prioritas nasional dengan ringkasan larget,
realisasi dan capaian sebagaimana disajikan pada tabel 3.8.
Xabupaten/l(ota
Kabupaten Jayapura1
2 Kabupaten KepulauanYapen
LQA-4'18/PW26/3/20183 Oktober 2018
Kota Jayapura
Kabupaten Asmat4
5 Kabupaten PuncakJaya
LBA-I82tPW26t4t20177 Mei 2018
6 Kabupaten Supiori
7
B
Kabupaten Lanny Jaya
Kabupaten lntan Jaya
52
I I a
Realisasi IKU'Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas
SPIP Level 2" tahun 2018 adalah sebesar 10,34% dari target sebesar
34,48% atau 30% dari target tahun 2018. Solama tahun 20'18 terdapat
8 Pemerintah Kabupalen/Kota dari 19 Pemerintah kabupaten/Kota yang
ditargetkan memilikitingkal maturitas SPIP level 2 yaitu;
No
3 2.4800
LQA-419/PW26/3/20183 Oktober 2018
Tabel3.8Ringkasan Target, Realisasi dan Capaian IKU
Sasaran ram Men Ka bilitas awasan lntern Pemda
-
-\
Reolkosi IKU PesentoseAP I P Pemerinto h P rov ins idengon KapobiLitos Level 3
SPe Min LeveL 3 APIP
S SeLuruh Pemprov10070
IKU Saiuan Target Realbasit%l
Capaianl"t"l
%
1.2 Persentase APIP PemerintahProvinsi dengan KapabilitasLevel 2
100 100 '100,00
I,J Persenlase APIP PemerintahKabupaten/Kota denganKapabilitas Level 3
27,59 3,45 1 2 50
Persentase APIP PemerintahKabupaten/Kota denganKapabilitas Level 2
72,4',1 31,03 42,86
53
ntIt i.I .l-t I
Loporon Kinerio lnstonsi 201 8Peruakilan BPKP Pro 'insi Papua
Tabel 3.8 menunjukkan bahwa dari empat IKU yang mendukung capaian
sasaran program " Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan lntern Pemda',
hanya satu IKU yang memilikicapaian 100%.
Uraian masing-masing IKU sasaran program ' Meningkatnya Kapabilitas
Pengawasan lntem Pemda" ini sebagai berikut:
Kapabilitas APIP Pemedntah Provinsi diukur dengan menghitung
persenlase iumlah APIP Pemerintah Provinsi yang telah mencapai level 3
dibandingkan jumlah APIP Pemerintah Provinsi.
Kineria indikator tersebut diukur dengan rumus ;
No
1.1 Persentase APIP PemerintahProvinsi dengan KapabilitasLevel 3
1.4
IKU "Persentase APIP Pemerinlah Provinsi d€ngan Kapabilitas Level 3'tahun 2018 tidak menjadi targel dalam pedanjian kinerja Perwakitan BPKP
Provinsi Papua. Hal ini disebabkan Pemerintah Provinsi Papua lahun 2018
baru ditargetkan mencapai kapabilitas Level 2.
IKU'Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas Level 2"
diukur dengan menghitung persentase jumlah APIP Pemerintah Provinsi
yang telah mencapai level 2 dibandingkan dengan jumlah APIP Pemerintah
ProYinsi.
IKU tersebut mencerminkan nilai kinerja yang diukur dengan rumus:
Realisasi IKU "Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas
Level 2" tahun 2018 adalah sebesar 100,00% atau 100,00% dari targel
sebesar 100,00%.
Capaian Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi memenuhi target yang
ditetapkan disebabkan:
1. Adanya komitmen dan kemauan yang kuat dari lnspektur Provinsi
beserta pegawainya untuk meningkatkan level kapabilitas APIP.
2. Koordinasi yang baik antara Perwakilan BPKP Provinsi Papua dan
Insp€ktorat Provinsi Papua.
Reolkosi IKU Pe6entoseAPIP Peme ntoh Ptovinsidengon Kopobilitos Level 2
100o,6s
S Seluruh PemprovMin Level 2 APIP
I I I n1Loporon Kinerio lnstonsi 20.l8Penlahilan BPKP Proinsi Papua
Saserzn ProgramPersentase APIP Petnerln.a,h Provinsl dengen Kzpabilit,,g
7IKU2Level 2
54
2018
Namun demikian lnspektorat Provinsi Papua masih perlu meningkatkan
Kapabilitas lnspektorat Provinsi Papua menuju level 3 (lntegrated) hingga
mampu memberikan perbaikan terhadap pengendalian, manajemen risiko
dan tata kelola Pemerintah Papua, antara lain:
1. Mengembangkan program sertifikasi profesional di bidang
pengawasan intem bagi SDM-nya;
2. Memfasilitasi seluruh OPD dalam lingkup kerja Provinsi Papua
melakukan manajemen risiko sehingga hasil penilaian risiko tersebut
dapat digunakan oleh lnspektorat untuk memutakhirkan peta auditan
sebagai dasar penyusunan perencanaan pengawasan berbasis risiko;
3. Melaksanakan penilaian mandiri anlar lrban secara berkala sebagai
upaya pemantauan pelaksanaan pengawasan sesuai Standar Audit
lntern Pemerintah lndonesia, serta melakukan koordinasi dengan
AAIPI di Wilayah Provinsi Papua untuk merealisasikan kegiatan
Telaah Sejawat antarAPlP;
4. Mengusulkan pembentukan komite pengawasan yang memjliki
tanggung jawab dan wewenang untuk mereviu, mengevaluasi, dan
mengawasi kinerja lnspektorat.
Realisasi IKU sampai dengan tahun 2018 sebesar 100,00% naik 100 %
dari realisasi tahun 2017 sebesar 0,00%.
55
"-l )'l)a"
U rI*.
IKU "Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas
Level 3'diukur dengan menghitung persentase jumlah APIP Pemeriniah
Kabupalen/Kota yang telah mencapai level 3 dibandingkan dengan jumlah
APIP Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Papua.
Sasaran Program 7 IKU 3Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota
dengan Kapabilitas Level 3
Reolisasi IKU Pe5entoseAPIP Pemerintoh
Kobupoten/Kota dengonKopabilitas Level 3
S Pemkab/Koto Min Level 3APIP
7000/0S Seluruh Pemkob/Koto
lndikalor tersebut mencerminkan nilai kinerja yang diukur dengan rumus
Roalisasi IKU "Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan
Kapabilitas Level 3" tahun 2018 adalah sebesar 3,45% atau lercapai
sebesar 12,50% dari target sebesar 27,59o/o Artinya hanya terdapat satu
lnspeKorat yaitu lnspektorat Kota Jayapura dengan kapabilitas minimal
level 3 dibandingkan dengan 29 APIP Kabupaten/Kota yang meniadi mitra
Perwakilan BPKP Provinsi Papua.
lnspektorat Kota Jayapura berdasarkan hasil eA perwakilan BpKp provinsi
Papua nomor LQAPIP-7191oy'\1261612018 tanggal 31 Desember 2018, yang
sedang dalam proses pengusulan reviu oleh Deputi Kepala BpKp Bidang
Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah.
Oari Jumlah APIP yang ditarg€tkan mencapai Level 3 Tahun 2018 pada
Penrrakilan BPKP Provinsi Papua adalah sebanyak I Aplp dari total
sebanyak 30 APIP, berdasarkan pembinaan yang telah dilakukan pada
Tahun 2018, terdapat 3 (tiga) APIP yang telah melakukan setf assessment
(SA) Level 3 dan telah dilakukan guarrty assurarce (OA) oleh penwakilan
BPKP Provinsi Papua, sebagai berikut:
- lnspektorat Kota Jayapura
- lnspektorat Kabupaten Merauke
- lnspektorat Kabupaten Mimika
Berdasarkan hasil QA, hanya lnspektorat Kota Jayapura yang telah
mencapai level 3, sementara 2lnspektorat lainnya mencapai level 2+ atau
level 3 Dengan Catatan Perbaikan.
Ketidaktercapaian target Persentase APIP pemerintah Kabupaten/Kota
dengan Kapabilitas Level 3 disebabkan, antara lain:
1. Belum adanya auditor inspektorat yang mengikuti diktat PpBR;
IL ,lI
Loporon Kinerio lnstonsi 2018Peruqkilan BPW Provinsi Papua
56
2018BPKP
2. Aias register risiko pada OPD yang telah ada, belum dilakukan telaah
atau analisa lerkait dengan proses penanganan risiko oleh
manajemen OPD untuk mengetahui tingkatan risiko setiap OpD/auditiyang memiliki risiko lertinggi;
3. Peraturan Kepala Daerah tentang Pengawasan Manajemen terhadap
kegiatan APIP baru ditetapkan di akhir lriwulan lll atau di triwulan tV.
Dengan banyaknya kegiatan di akhir tahun 2019,mekanisme/prosedur pengawasan manajemen belum dapat dilakukan
dan telah direncafiakan untuk dilakukan pada tahun 2019
Adapun upaya/strategi yang akan dilakukan dengan melaksanakan
kegiatan peningkatan kompetensi auditor serta melakukan intemalisasi
dalam bentuk asistesi/workshop penyusunan perencanaan pengawasan
Berbasis Risiko
Bila membandingkan Realisasi IKU sampai dengan lahun 2018 sebesar
3,45,00% sama dengan realisasi tahun 20'17 sebesar 3,45%.
IKU "Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas
Level 2' Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota diukur dengan
menghitung persentase jumlah APIP Pemerintah Kabupaten/Kota yang
telah mencapai level 2 dibandangkan dengan jumlah APlp pemerintah
Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Papua_
lndikator tersebut mencerminkan nilai kinerja yang diukur dengan rumus :
I
Reolisosi IKU Persentose S Pemkob/Koto Min Level2APIP Pemetintoh - APIPI l\
Kobupoten/Koto dengonKopobilitos Level 2
S kluruh Pemkab/Koto 700%
5t
_L I' -4r.'lII
r-!)
Sasaran Program 7 IKU 4Petsentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kola
dengan Kapabilitas Levet 2
BPKP
Realisasi IKU'Pers€ntase APIP pemedntah Kabupaten/Kota dengan
Kapabilitas Level 2" tahun 20'18 adalah sebesar 31,03% atau lercapai
sebesar 42,86% dari target sebBat 72,41yo. Artjnya hanya terdapat
9 (sembilan) lnspektorat dengan kapabilitas minimal levet 2 dibandingkan
dengan 29 APIP Kabupaten/Kota yang meniadi mitra perwakalan BpKpProvinsi Papua.
Ketidak lercapaian target Persentase Aplp pemerintah Kabupaton/Kota
dengan Kapabilitas L€vel 2 disebabkan, antara lain:
1. PKPT belum berdasarkan audit universe dan belum terdapat skalaprioritas serta belum lerlaksananya program kendali mutu;
2. Belum memiliki rencana peningkatan kompelensi SDM Aplp socara
berkelanjutan;
3. Terdapat I lnspektorat yang belum memitiki tenaga auditor baik itu JFA
maupun P2UPD.
Adapun upaya/strategi yang akan dilakukan adalah melaksanakan kegiatan
p€ningkatan kompetensi auditor dan percepalan pemenuhan infrastruktur
kapabilitas APIP level 2 serta melakukan intemalisasi dalam bentuk
bimbingan teknis atas infrastuktur level2.
lnspektorat yang t6lah mencapai level 2 sebanyak 9 lnspektorat tersebut,
sebanyak 7 lnspektorat telah dilakukan QA oleh Perwakilan BpKp provinsi
Papua di tahun 2018. sebagai berikut:
1. lnspeklorat Kota Jayapura
2. lnspeklorat Kabupaten Boven Digoel
3. lnspektorat Kabupaten Jayawuaya
4. lnspeklorat Kabupaten Keerom
5. lnspektorat Kabupaten Kepulauan Yapen
6. lnspektorat Kabupaten Mimika
7. lnspektorat Kabupaten Pegunungan Bintang
Sementara 2 inspektorat dilakukan QA oleh perwakilan BpKp provinsi
Papua di tahun 2017 yartu lnspektorat Kabupaten Nabire dan tnspektorat
Kabupatsn Paniai.
/ r!\,-,/ ItI I ,
Loporon Kinerlo lnstonsi 20'l 8
--It
Satu lnspektorat yaitu lnspektorat Kabupaten Supriori telah melakukan se/f
assessmenl (SA) Level 2 namun belum dilakukan eA oleh perwakilan
BPKP Provinsi Papua.
Bila membandingkan Realisasi IKU sampai dengan lahun 20.18 sebesar
31,03% mengalami peningkatan sebesar 3,44% dibandingkan dengan
realisasi tahun 2017 sebesar 27,59%.
Dukungan Pengawasan Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasanatas Pelayanan Ketatausahaan
Target kualitas layanan dukungan teknis pengawasan pada tahun 2018
adalah sebesar 8 dari skala Likert 1-10. Capaian kinerja outcome ini
menunjukkan tingkat kepuasan pegawai atas pelayanan ketatausahaan
yaitu layanan keuangan, kepegawaian dan umum.
Persepsi kepuasan terhadap suatu layanan sangat bergantung pada suatu
keadaan ketika keinginan, harapan, dan kebutuhan para penerima layanan
tersebut terpenuhi. Pernyataan kepuasan atau ketidakpuasan diperoleh
melalui survey kepada para pegawai dengan metode skala Likert 1-10.
Pengukuran persepsi kepuasan terhadap layanan bagian ketatausahaan
dilaksanakan dengan metode penyebaran kuesioner secara uji petik
kepada para pegawai di unit keria Perwakilan BPKP Provinsi Papua.
r- I",*
I-l" ),II tl
f
Loporon Kinerio lnstonsi 2018Pemtakilan BPKP Prdvinsi Papua
59
Tabel3.9Ringkasan Target, Realisasi dan Capaian IKU
Sasaran P ram lvleni Ka litas awasan lntem Pemda
Oari survei alas persepsi penerima layanan tahun 2018, capaian layanan
dukungan leknis pengawasan adalah sebesar 8,16 atau mencapai
101,98% dari target sebesar 8 skala Likert 'l-10.
Capaian IKU sebesar 8,'16 menunjukkan bahwa layanan melebihi target
haapan stakeholdars. Realisasi IKU tahun 201B sebesar 8,16 lebih tinggi
dari capain tahun lalu sebesar 7,55 atau 108,08%.
Jika dibandingkan dengan targel akhir periode Renstra pada Tahun 20.19
sebesar 8, maka realisasi IKU tahun 2018 mencapai 108,08%. Hal ini
menunjukkan bahwa kinerja tahun 2018 harus dipertahankan.
2. Sasaren Kagietan
Dalam Perjanjian Kineria tahun 2018 Perwakilan BPKP Provinsi papua
ditargetkan 6 (enam) sasaran kegiatan pengawasan dengan 6 indikator
kinerja kegiatan (lKK) dan dua sasaran kegialan dukungan pengawasan
dengan tiga lKK. Capaian IKK tahun 2018 sebagai berikut:
No lndikator Xineria S.t an Target Rcalisasi Gapaian('/.1
Kepuasan LayananKetatausahaan
SkalaLik€rt 1-
8 101.98
Te6ediant6 lntormari Ha3il PGngawa3an 260 PSll di Perwatilan't86.05
feEediantra lnlomatl Ha3ll Pengswasan Siekeudes di petwakil.r
2,1 Jumlah Laporan HasilPengawasan Siskeudes
Laporan 15 15 100.00
TcG.dianya lnfonnasi Halil Pcng.was.n Penerapan SlilDA dl Pc .kll.nJumlah Laporan HasilPengawasan SIMDA
166.67
t.t Jumlah Laporan HasilPengawasan PSN
Laporan 43 80
3.1 3 5Laporan
60
-6C.l I
tLoporon Kinerio lnstonsi 2018Pewakilan BPKP Pr6vinsi Papuo
No IKU Satuan target Realisasi(%)
Cap.i.nlY"l
8.'l 8.'t6
n Kinerio lnslonsi 20r 8Perwakilan BPKP Protinsi Pqpua
1{o lndikator Kinerre Satuan Targel Realbasi Crp!irn(%)
Tcrscdianya lr ormasi Hasil Pcngawalan l0 Priotilar tarllon.llTiTJumlah Laoo.a.I lpensawas;n
Hasil Laporan 67 M 95.52
Ter$di.ntl. lt omasi HGil Peigawa.{r Arla[ g.m.r Xvlll
poran 0 0 0.00
TcBedi.nya lnformasi Hasil Pembinaar SPlP Perwak[an
6.1 Jumla 39 41 105.13SPIP
Tcr! dlarya lnlomasl Hasil Pembln.an lGpabilit ! Aplp plrw'kil.n
59I7 I Jumlah LapoI Kapabilitas AI BPKP
lan 100.00PIP
Salrrar KeEiatan Dukuttga.r P.rgawallnTaracdi.ntr. Dsksngan ltan.lemen Dan Pelaksaneen Tuga3 Toknis LainntdDal.m flencapai Xepu.s.n Layanan8.1 Jumlah Layanan DukurEan
Manajemen Perwakilan BPKPLaporan 105 102 97.14
Tenn.ifaatlannla Asel Secara Opfimd
&2 Tersedianya Alat PengolahanData SPKP
Laporan I 8 100.00
Tersedianya Sarana PrasaEnaBPKP
Laporan 18 24 133.33
67
II
)IIi: t C
5.t Jumlah Laporan HasilPengawasan Asian Games
Laporan
Laporan 59
Loporon Kinerio lnslonsi 2018Perryakilsn RPI(P P.ovinsi Papaa
Sasaran kegiatan Tersedianya lnformasi Hasil Pengawasan 260 PSN di
Perwakilan' didukung satu IKK "Jumlah Laporan Hasit Pengawasan PSN
BPKP Perwakilan". Realisasi outpuf tahun 2018 sebanyak 80 laporan atau
mencapai 186,05% dari target sebanyak 43 laporan.
Realisasi indikator kinerja kegiatan didukung dengan dana sebesar
Rp2.722.256.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar
Rp2.641.582.702,00 alau 97,O4% dari anggaran yang menunjukkan bahwa
Perwakilan BPKP Provinsi Papua dapat mencapai target yang ditetapkan
secara efisien.
Oari sisi penggunaan sumber daya manusia (OH), IKK " Jumlah Laporan
Hasil Pengawasan PSN BPKP Perwakilan' menggunakan 3.913 OH atau
148,30% dari target sebesar 2.153 OH.
Hal ini disebabkan adanya PKPT tambahan sebanyak 37 PP yang
menunjukkan bahwa PeMakilan BPKP Provinsi Papua menggunakan SDM
secara efisien untuk dapat mencapai target yang ditetapkan.
Sasaran kegiatan 'Tersedianya lnformasi Hasil Pengawasan Siskeudes di
Perwakilan" didukung satu IKK "Jumlah Laporan Hasil Pengawasan
Siskeudes Perwakilan". Realisasi outpu, tahun 2018 sebanyak 15 laporan
atau mencapai 100% dari target sebanyak 15 laporan.
Realisasi indikator kinerja kegiatian didukung dengan dana sebesar
Rp212.722.256,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp207.862.706,00
62
r-I -U^
r\t.._,1 )
-
Isi 2018
atau 97,85% dari anggaran yang menunjukkan bahwa perwakilan BpKp
Provinsi Papua dapat mencapai target yang ditetapkan secara efisien.
Dari sisi penggunaan sumber daya manusia (OH), IKK' Jumlah Laporan
Hasil Pengawasan PSN BPKP PeMakilan' menggunakan 362 OH atau
157,39ok dari larget sebesar 230 OH. Hat ini menunjukkan bahwa
Perwakilan BPKP Provinsi Papua belum dapat menggunakan SDM secara
efisien untuk dapat mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2018.
Sasaran kegiatan 'Tersedianya lnformasi Hasil Pembinaan penerapan
SIMDA lntegrasi" didukung satu lKK "Jumlah Laporan Hasil pengawasan
SIMDA". Realisasi output tahun 2018 sebanyak 5 laporan atau mencapai
166,67% dari target sebanyak 5 laporan.
Realisasi indikator kineria kegiatan didukung dengan dana sebesar
Rp172.632.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp159.541.413,00
alau 92,42o/o dari anggaran yang menunjukkan bahwa perwakilan BPKP
Provinsi Papua dapat mencapai target yang ditetapkan secara elisien.
Dari sisi penggunaan sumber daya manusia (OH), IKK " Jumlah Laporan
Hasil Pengawasan SIMDA BPKP PeMakilan" menggunakan 77 OH atau
148,30% dari target sebesar 60 OH. Hal ini disebabkan adanya PKPT
tambahan sebanyak dua PP yang menunjukkan bahwa Perwakilan BPKP
Provinsi Papua menggunakan SDM secara eflsien untuk dapat mencapai
target yang ditetapkan.
63
,aIl tl-L.
Sasaran Kegiatan 3Tersedianya lnfomasi Hasil Pembinaan Penerapan SIMDA
lntegra'i
si 20]8
Sasaran kegiatan " Tersedianya lnformasi Hasil pengawasan Dana Desa'
didukung satu IKK "Jumlah Laporan Hasil Pengawasan perwakilan'.
Realisasi outpul tahun 2018 sebanyak 64 laporan atau mencapai 95,52%
dari target sebanyak 67 laporan. Hal ini disebabkan terdapat 4 pp Bidang
Pengawasan lnvestigasi yang tidak dapat terealisasi pada tahun 2018 dan
adanya PP tambahan dari Bidwas Akuntan Negara.
Realisasi indikator kinerja kegiatan didukung dengan dana sebesar
Rp1.64B.413.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar
Rp1.610.52'1.642,00 alau 97,70% dari anggaran yang menunjukkan bahwa
perwakilar BPKP Provinsi Papua dapat mencapai targei yang ditetapkan
secara efisien.
Dari sisi penggunaan sumber daya manusia (OH), lKK " Jumlah Laporan
Hasil Pengawasan Perwakilan" menggunakan 2.009 OH atau g2,gllok dan
target sebesar 2.423 OH. Hal ini menunjukkan bahwa Perwakilan BpKp
Provinsi Papua menggunakan SDM secara efisien untuk dapat mencapai
target yang diletapkan.
64
r1L- It Ij
Sasaran kegiatan "Tersedianya lnformasi Hasil Pengawasan Asian Games
BPKP Perwakilan" didukung satu IKK'Jumlah Laporan Hasil Pengawasan
Asian Games Perwakilan". Pada tahun 2018, Perwakilan BPKP Provinsi
Papua tidak mendapat sasaran kegiatan tersebut, sehinqga tidak terdapat
realisasi indikator kegiatan tersebut.
Sasaran kegiatan "Tersedianya lnformasi Hasil pembinaan SplpPerwakilan' didukung satu IKK "Jumlah Laporan Hasil pembinaan SplpBPKP PeMakilan'. Realisasi oatput tahun 2018 sebanyak 4t laporan aiau
mencapai 105,1370 dari target sebanyak 39 laporan. Hal ini disebabkan
terdapat 2 PP tambahan pada Bidang peng€wasan Akuntabilitas
Pemerintah Daerah.
Dibandingkan dengan capaian tahun 2017 sebanyak 40 taporan terdapatpeningkatan sebanyak , laporan. Jika dibandingkan dengan target akhirperiode Renstra pada tahun 20'lg sebesar S0 laporan, maka realisasi IKU
tahun 2018 mencapai 82o/o. Hat ini menunjukkan bahwa kineria tahun 2018
harus ditingkatkan guna mencapai targel tahun 2019.
Realisasi indikator kinerja kegiatan didukung dengan dana sebesar
Rp1.590.888,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp1.S73.294.886,00
atau 98,89% dari anggaran yang menunjukkan bahwa perwakilan BpKpProvinsi Papua dapat mencapai target yang ditetapkan secara efisien.
Dari sisi penggunaan sumber daya manusia (OH), IKK " Jumlah Laporan
Hasil Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan" menggunakan 1.370 OH atau
98,2Ao/o dan target sebesar '1.394 OH. Hat ini menunjukkan bahwa
Perwakilan EPKP Provinsi Papua menggunakan SDM secara efisien untuk
dapat mencapai target yang ditetapkan.
65
rt-1It_t
II n U-lLoporon Kinerio lnstonsi 2018Penukilan BPKP Provinsi Papua
i 2018
Sasaran kegiatan "Tersedianya lnformasi Hasil pembinaan Kapabilitas
APIP Perwakilan' didukung salu IKK'Jumlah Laporan Hasil pembinaan
SPIP BPKP Perwakilan". Realisasi outputtahun 201B sebanyak 59 laporan
atau mencapai 100% daritarget sebanyak 59laporan.
Dibandingkan dengan capaian tahun 2017 sebanyak 29 laporan terdapatpeningkatan sebesar 30 laporan. Jika dibandingkan dengan larget akhirperiode Renstra pada tahun 2019 sebanyak 24 lapomn, maka realisasi IKU
tahun 2018 mencapai 245,83%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja tahun
2018 harus dipertahankan guna mencapai target tahun 2019.
Realisasi indikator kinerja kegiatan didukung dengan dana sebesar
Rp'l.528.597.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar
Rp1.512.801.424,00 aiau 98,97% dari anggaran yang menunjukkan bahwa
perwakilan BPKP Provinsi Papua dapat mencapai target yang ditetapkan
secara efisien.
Dari sisi penggunaan sumber daya manusia (OH), IKK " Jumlah Laporan
Hasil Pembinaan Kapabilitas APIP PeMakilan" menggunakan 1.829 OH
atau 'l18,84% dari targel sebesar 1.539 OH. Hal ini menunjukkan bahwa
PeMakilan BPKP Provinsi Papua belum menggunakan SDM secara elisien
untuk dapat mencapai target yang diletapkan.
66
Ii ,I) :) t,
Terced ianya tnformasi nasit pemainalit;:;:#;{:f;,1Petwakilan
si 2018
Sasaran kegiatan " Tersedianya Dukungan Manajemen dao pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya dalam Mencapai Kepuasan Layanan" didukung satu
IKK "Jumlah Laporan Dukungan Manajemen perwakilan BpKp". Realisasi
output tahun 2018 sebanyak 102 laporan atau mencapai 97,14% daritarget
sebanyak 102 laporan. Hal ini disebabkan pada tahun 2018 hanya terdapatpelaksanaan satu kegiatan pelantikan pejabat di pen/akilan BpKp provinsi
Papua.
Dibandingkan dengan capaian tahun 2017 sebanyak 83 laporan terdapatpeningkatan sebesar 19 laporan. Jika dibandingkan dengan target akhirperiode Renstra pada Tahun 201g sebesar 80 laporan, maka realisasi IKU
tahun 2018 mencapai 127.50o/o. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja tahun
2018 harus dipertahankan guna mencapai target tahun 20i9.Realisasi indikator kinerja kegiatan didukung dengan dana sebesar
Rp949.664.695,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp949.925.000,00
atau 99,97% dari anggaran yang menunjukkan bahwa perwakilan BpKp
Provinsi Papua dapal mencapaa targel yang ditetapkan secara efisien.
Dari sisi penggunaan sumber daya manusia (OH), IKK "Jumlah Layanan
Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP" menggunakan 1.527 OH atau
92.04% dari targel sebesar 1.659 OH. Hal ini menunjukkan bahwa
Perwakilan BPKP Provinsi Papua telah menggunakan SDM secara eflsisn
untuk dapal mencapai target yang ditetapkan.
67
-l I, I ll' .4
Sasaran kegiatan ' Termanfaatkan Aset Secara Optimal" didukung dua
IKK "Tersedianya Alat Pengolahan Data BPKP dan Tersedianya Sarana
Prasarana BPKP'. Realisasi outpul tahun 20.18 sebanyak 32 unit aiau
mencapai 123,08% dari target sebanyak 26 unit.
Realisasi indikator kinerja kegiatan didukung dengan dana sebesar
Rp223.870.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp223.737.000,00
atau 99,94% dari anggaran yang menunjukkan bahwa perwakilan BpKpProvinsi Papua dapat mencapai target yang ditetapkan secaE efisien.
Kondisi ini terlihat dari capaian unit tahun 20'18 lebih tinggi dibandingkan
anggaran yang digunakan.
a")I
rt ti\
,4") t
Loporon Kinerio lnstonsi 2018Peruakilaa BPKP Provittsi Papua
I Il-oporon Kinerio lnstonsi 2018Petwokilan BPKP Pnivinsi Papua
8, AI(U TABILITAS KEUAI{6AI{
Anggaran Perwakilan BPKP Provinsi Papua sesuai DlpA Nomor: Sp DlpA-089.01.2.450655/2018 tanggal 5 Desember 2017 sebesar
Rp28.845.135.000,00, yang t6lah direvisi beberapa kali, terakhir kali dircvisipada 19 Desember 2018 dengan anggaran menjadi sebesar
Rp27.122.518.000,00. Realisasi anggacrn tahun 2O1a sebesar
Rp26.824.339.328,00 atau 98,90o/o dari anggaran, dengan rincian:
a. Menurut Jenis kegiatan
!at
."".#."E"
&rgi.ran(RP ,m)
Re.lia!i1{o lJrri.n
Rp ,00
Program Oukungan Manaiemen dan Pelaksanaan Tugss Toknis Lainnya
Dukungan manai6ften danPelaksanaan Tugas T€knis BPKP
*I e4s.664,6ss
Fasililas Dukungan manajemenPerwakilan BPKP
54,870,000 54,737,000
:-1-.]3 i Penoadaan dan penyalursnI Sarana dan Prasarana BPKP
Pemorintah
Pelaksanaan Pengawasan lntem iAkunlebilitas Kouang5n Nogaraden Pembanqunen Nesion6l
total
b. Menurut Jenis Belanja
J.nb BC.nli
Belanl. odal
99.762
169,000,000
1
Program Pengawasan lnl6m Akuntabilitas Kguangan N€gaE dan pembangunanNasional Serta Pembinaan Penyel€nggaraan Sislem p€ngendalian lnl6m
7.875.216.000 7.705.606.773 97,85
27.t22,518.000 26.824.339.328 9a.90
Re.lbaii(Rp)
15.588.991.800,00 99,35
98,90
Arggrrrn
Eelanj. Pcgawai
Belanie Barang
15.6e0.616 000.00
't1.208.032.000,00
223.870.000.00
11.011.610.528,00
223.737.000,00
98,25
99,94
Rp ,0O
Total 27.122.518.000.00 26.824.339.328,00
69
^L II
B
A
'|
f
c.={-.c.c.BAB IV
PENUTUP..1**'erv
-i -
t;F- .-re
Selain sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai sasaran
strategis 2018 dari Perwakilan BPKP Provinsi Papua, Laporan Akuntabilitas
Kinerja PeMakilan BPKP Provinsi Papua juga menjadi cerminan implementasi
Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah di lingkungan perwakitan BpKp
Provinsi Papua-
Beberapa upaya perbaikan telah dilakukan terhadap seluruh komponen Sistem
AKIP meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja,
evaluasi kinerja, dan pencapaian sasaran organisasi.
Berikut adalah tabel pencapaian sasaran strategis dari Perwakilan BpKp provinsi
Papua.
Tabel 4.1Sasaran Srra
1.1 Persentase Tindak LanjulRekomendasi HasilPengawasan
1.2 Persentase BUMD yangKinerjanya MinimalBerpredikat Baik dariBUMD yanq dievaluasi
1 Perbaikan PerbaikanPengelolaan Program PrioritasNasional dan PengelolaanKeuangan Negara/Korporas;
I,J Presentase BLUD yangTatakelolanya MinimalCukup Baik dari BLUDyang dievaluasi
1 2 1 2 I
a'!t IL.I I ,l
Loporon Kinerio lnstonsi 2018Penoakilan BPKP Proyinsi Papua
xo SASARAN STRATEGIS I}TDIXATOR KINERJA UTAMACAPAIAN
47 .43
55.56
70
2.1 Pe6entase HasilPengawasanKeinvestigasian yangDimanfaatkan diPersidanqan
159.26
Persenlase HasilPengawasanKeinvestigasian yangDimanfaatkan oleh APH
138.89
Persentase HasilPengawasanKeinvestigasian yangDimanfaatkan olehKIUPIK
2.4 Persentase Hasil AuditPenyesuaian Hargayang Dimanfaatkan olehK]LIPIR
0,00
2 Meningkatnya EfektititasHasil PengawasanKeinvestigasian
Pesentase Hasil AuditKlaim yangDimanfaatkan olehK]UPIK
133.33
3 MeningkatnyaPenyelesaian HambatanPelaksanaanPembanqunan Nasional
PersentasePenyelesaianHambatan Kelanca.anPembangunan
0,00
4 l\4enin gkatnya KualitasTatakelola Pemerintahdan Korporasi dalamPencegahan Korupsi
Persentase K/UPIKyangMengimplementasikanFCP (termasuk FRA)
192.31
Meningkalnya KepedulianruUPlK dan Masyarakatterhadap Korupsi
5.1 Persentase l(UPlKAnggota KomunitasPembelajar Anti Korupsi(KPAK) yangMengimplementasikanSistem PengaduanMasyarakat
153.85
6.'1 Persentase PemerintahProvinsidenganMaturitas SPIP Level 3
0,006 Meningkatnya KualitasPenerapan SPIP Pemda
Persentase PemerintahProvinsi denganMaturitas SPIP Level 2
100.00
77
* rL-.4.J I .I
Loporon Kinerio lnstonsi 20'l 8Perreakilan BPNP Provinsi Popua
t{o SASARAII STRATEGIS II{DIKATOR KII{ERJA UTAIIIA CAPAIANv"
153.85
4.1
2018
Pencapaian sasaran stralegis sebanyak 7 dari 17 IKU belum memenuhi
target, walaupun capaian sasaran program (output) hampir seluruhnya
monc€pai 100% dibandingkan target yang telah ditetapkan datam Tapkin
tahun 2018.
Adapun kendala pencapaian sasran strategis yang dapat diidentmkasi
adalah sobagai berikut:
1. Kurangnya komitmen Pimpinan Mitra Kerja untuk menindaklanjuti
rekomendasi yang disampaikan oleh P€rwakilan BPKP Provinsi Papua;
2. Kurangnya komitmen Kepala Daerah dan Pimpinan SKPD dalam
mencapai peningkatan level maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP;
b,J Persentas€ PemerintahKabupaten/Kota denganMaturitas SPIP Level 3
30.00
6.4 Persentase PemerintahKabupaten/Kota denganMaturitas SPIP Level 2
42.10
0,00
7.2
Persentase APIPPemerintah Provinsidengan KapabilitasLevel 3Persentase APIPPemerintah Provinsidengan KapabilitasLevel 2
100.00
Persentase APIPPemerintahKabupaten/Kota denganKapabilitas Level 3
12.50
7.4
Meningkatnya KapabilitasPengawasan lnternPemda
Dukungan PengawasanTersedianya OukunganToknis Kepuasan atasPelayananKetaiausahaan
7
8 8.'t
Persentase APIPPemerintahKabupaten/Kota dengan
Kepuasan atasPelayananKetatausahaanPeMakilan BPKP
42,86
'101.98bilitas Level 2
i )I \
Penakilqn EPKP Provinsi Paput
TIO SASARAN STRATEGE INDIXATOR I(II{ERJA UTAIIIA CAPAIAX
3. Belum dirasakannya manfaat nyata dari Splp oleh pemerintah Daerah
dan Korporasi;
4. Rendahnya tingkat pengendalian intern pada BUMD/BLUD yang
mengakibatkan menyempitnya ruang liskat.
Langkahlangkah yang pedu dilakukan olah Pen akilan BpKp provinsi papua
dalam upaya memperbaiki kinerja, antara lain:
1. Melaksanakan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan secara terus
menerus kepada Mitra Keria;
2. Meningkatkan pembinaan sislem pengendalian intern perusahaan guna
mendukung tata kelola korporasi yang bersih dan €fektif;
3. Melaksanakan asistensi Sistem lnformasi Akuntansi BLUD, penyusunan
Laporan Keuangan PPK-BLUD, Penyusunan Rencana Bisnis dan
Anggaran (RBA), dan Penyusunan Persyaratan Administratif untuk
Pemenuhan Ketentuan PPK-BLUD:
4. Melakukan kordinasi dan pendampingan kepada pemda di provinsi
Papua dalam rangka meningkalkan kompetensi dan kapabilitas pemda
serta perbaikan akuntabililas pengelolaan keuangan:
5. Dalam rangka pencapaian maluritas Sistem Pengendalian lntem (Spl)pada seluruh Pemda se Provinsi Papua p6rlu dilakukan:
a. Penuntasan penguatan dan pengembangan infrastruktur
penyelenggaraan SPIP dengan terus melakukan pembinaan
penyelenggaGan SPIP. Kegiatan yang pedu dilaksanakan dalam
mendukung kegiatan tersebul antara lain melaksanakan sosialisasi,
diklat, workshop, dan asistensi penyelenggaraan SPlp bagi
Pemerintah Daerah di Provinsi Papua;
b. Berkoordinasi lebih intensif dengan Pemda dan KpK dalam
percopatan pelaksanaan penyelenggaraan SPIP secara integral
pada kegiatan operasional instansi.
,II
Loporon Kinerio lnstonsi 2018Perwqkilan BPKP Provinsi Papua
/3
6. Dalam rangka pencapaian target peningkatan Kapabilitas Aplp pada
Level 3 perlu dilakukan:
a. Meningkatkan kualitas bimbingan teknis/asistensi yang diberikan
mengingat kondisi APIP Pemda yang memerlukan perbaikan pada
seluruh elemen peningkatan kapabilitas Aplp;
b. Melakukan monitoring melalui perangkat monitoring yang dibangun
dalam rangka memantau pe*embangan tindak lanjut hasil
bimbingan teknis/asistensi dalam rangka perbaikan mandiri (se/f
improvement) untuk perbaikan kapabititas Aplp.
7. Meningkatkan Layanan Umum dan Kepuasan dalam rangka dalam
menunjang pelaksanaan pengawasan di Perwakilan BpKp provinsi
Papua.
Dengan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kineda lnstansi Pemerintah (LAKIP)
ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara lransparan kepada seluruh
pihak yang terkait mengenai tugas fungsi Perwakilan BPKP provinsi papua,
sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada tahun-
tahun mendatang.
.-!t.1 t ,,t
Loporon Kinerio lnstonsi 20.l8Pen akilan BPKP Ptovinsi Papua
74
caPAra[ xtxERJA $ASARAI pROGn f OAN pELcGU]{AAX DA A/SD[ (OH) TAHUI| 20t8PERWAXILAX BPKP PROVIIISI PAPUA
lndikator rnerja ProSram
1.1 Pe6ehtes. nndak L.nlot R.lomendasl H.rtl % 60 24,46
1.2 Pe6e.tare BUMN/Anak Peru3.hen d.nr.h skd6CG brl ')
0 0,00 0,00
1.3 persentase BUMN/Anak Perueahaan yanB
kine.janya6.Drcdikar Mrntmara(baik)l)% 0 0,00 0,00
1.4 Pertentase BUMD Vang kln.rjanya MlnlmalBerpredikat Saik dar BUMD vans dievaluasi
60 33,33 55,56
1 P.rb.lk n P.n!.lola.n Prc8ram
1.5 Pres€ntas€ SLUD yaft Tatal€lolanv. MinirnalCukup Balk dari EIUD yangdhv.lu.sl
5s 66,61 721,7t
2,1 PeBentase Har I P.ng.w.ian (!in!.stltasi.nyang 0imanf aarkan di P.6ldantan
50 79,63 759,26
2.2 P.6.nt r. Haril P.rtawr.n (.lnvenisa3iahyang DiEnf..lk.n ol.h APH
% 12 100,c0 138,89
2.3 P.rsent * lhsrl P.na.w.5.. X.i.v.dltsi.ny.ry oioanl.alkan oleh VUPlx
96 6a 100,00 153,85
7.4 PeEentas. B.silAudi P.nveiuaian Harg. ya.C0imanr.atkan oleh VUPI(
%
2 Meningkat.y. Efektitit r Hasil
Pengaw*a. (einvestiaasian
25 Pse.tase HasilAodit l(him Vang Dimanfaatk.n 75 100,00 tll,t3
hdilator tln€rla P,ogram(%t %
1 2 3 6 8 l0 11 1) L3 t4
CAPAIAN XINERJA $ASARAI{ PROGRAII DA PEI{GGUI{AAi{ DANA/SDM (OH) TAHUN 20,18PERWAI(IL,AII BPXP PNOVINSI PAPUA
t%t1 5 6 8 !2 13 t4
3 Meningkatnya PenyelesatanHambatrn Pel.krrn:,n
3.1 Persentase Penye eraian Hambatan Xelanca6n 75 0.00
Tatakeiola Pemerihtah dankorpora!i dalam Pen@!ahan
Pe6enrase k/VPl( y.n4 Menslmolehentasikan 51 100,00 192,37
5 Men nrkat.ya (.o.dulianK/VPlK dai Masvarakat
5.1 P.reerta5e VtlP/k Ansgota xomunitasP.mbelajar Anti (onrpsl ((PAx) yans
Mengimplementaslka. Sktem PentaduanM
65 100,00 153,85
61 P.r3enlase Peme.intah Provinsi dengan Marur trt 0 0,00 0,00
6.2 P.rs.nlase Pemerintah Provlnsi denEan Maturttas 100 100,00 100,00
6,3 Persentase P.m.rintah (abupaten/(ote d.ngah 34,48 L4,34 t0,00
6
Penerapan SPIP Pemda
P.Benrase P.herintah Xabup6ten/(ota d€ngan 65,52 27,59 42,tO
7.7 %Pe.sentase APIP Pemerintah Provin5i den8.n 0,00 0,o0
7,2 PeBenras€ APIP Pemerintah Provinsi dengan % 100,00 100,00
7.3 Petsehtase APIP Pemerintah lGbLp.ten/Kora 21,59 3,45 12,50
M.hinAkatnya (apabilitas
Pengawasan lntern Pemda
Persentase APIP Pemerintah Xabuparen/kota % 72,4L 31,03 42,86
hdikator Knerj. PrcBram
0,00
IO0
1
caPAlAl{ K|IERJA SASARAIi pROGRAllt DA}l pE GGU]iAAN DAXA/SDM (OH) TAHUN 2Ot8PERWAKILAII BPKP PROVINSI PAPUA
B lndl*itor Kneria Xeglatin1. Tenedlanya lnformasi Haril
Pen8awasan Proyek StrateSls
1.1 iumlah tapoEn HasilPen8awasan P5N 43 186,05 2.122.256,000 2641.5A4.102 2153 3193 148,30
7 T.R.di.nya lnf o16.rl Hasll
Pentawaran Pembangunan
Pnoritas Na5ional PeMakilan
2t Jumlah Leroran Haiil Pengaw.san Irr.udei 15 15 100,00 212 430 000 207.462.76 97,45 230 362 751,39
a T.r..d anya lnfohasi tlasilPehbinen Penerapan SIMDA
3.1 lun.h taporan H.ril Pengawasa n 5IMDA 3 5 166,61 172 63? 000 159.541.413 92,42 60 128,1'
Teediany. lnfom.ti Hasil
P.ryaw.En oana O.slumlah !apo6n H.5ilPenga* .n 95,52 1.648.413 000 1.610.521.642 97,70 2!21 2009 82,91
5 TEPdiany. lnfomasi Hasil
Pr.gawr.o.t e P.nt.b ran dan
Pertan$!ndaw;bai xeuansanD.na P.milu Tahu.2019
iuhhn Laponn Ha{lPeng.watan Aeian G.m.s 0 0 0,00 0,oo 0 0,00
6 Te6.di.ny. lnf omari HBilPembin.an SPIP Perwakilan BP(P
6.1 Juhlah t po..n H*il P.mba^aan SP|P PEe.lilan 39 105,13 1 59{) 888 000 98,89 1394 1370 98,28
TeBedi:nv. lntoma!i Hasil
Pef,binaan Xapabi itasAPlP
7.1 lumlah laporan Xasil Pembin-n lopabilitr5 AP|P a9 59 100,00 1528.597.000 1S12 301424 98,97 1519 1829 118,84
hdllator (inerja Programt%)
1 2 3 5 6 9 10 11 t2 13 14
cAPAlAil xT ERJA SASARAI{ pROGRAtf, DAt{ PEXGGUI{AAN DA}|A/SD[ (OH} TAHUN 20t8PEiWAKILAI{ BPI(P PROVIIISI PAPUA
lkepuae.h atas Pelayahan
Keiatau5anaan PeMakiian 8P(P
11 l(epu.sah atas Pelayanan lft tatausaha.n1,10
8 8,158 101,98
B
1
Manrj.6.i dan Peratsna.nTu8as Teknir lainnya d.lamMen.ipai &puar.n Layan..
1.1 !nl.h t yanan Dukunsan Mai.j.m.n 105 702 949 925 100,03 I 659 1.977 92,04
21 Rehibilitas Rumah Negara o 0,00
02.2 100,00 54.s70.000 94.7rr.AaA 76
Meube air P.M.kllan SPXP 0 02.4 0 0 02S Terlaksananya R.h.bilit il tanto. P.M.*il.^ 0 0 0,00
026 Sar.na P.ae,ana aPKP 1a 1A rt3,33 169 CCo 000 159.000.000
Pembanguna^ Ionnrutri 6edu.8 0 0,00
0
lndlkaio. kinerja Program
3
PERBAIIDII'GAII REATIEAII DAIT CAPATA OUTCOI{E TAHUI{ 2OI! DEIIGA}I TAHUX 2OI7 DAt. TAHUII 2OIgPERWAXILATI BPI(P PROVIIISI PAPUA
hdlkator (inErj. ProgGm11 PersentaseTindal Laojut Rekom.nd.si Halit 16,19 78,46 r38,89 -91,46 40,65
72 P.rseot.re SUMN/An.t P.rus.GCG b.lk')
0 0,00 0 0
1.1 P.R€htas. 3UM[/Aml P.rB.harn yrn!(Mjrnya Berpredalar M nima Alb.t).)
0,00 0,m
Bdpredikat Baik dr. EUMD
PeRent * BUMD y.na Xlmrj.hy. Minhat t3,r, .26,67 111,11 55,56 .s5,55 56 59,52
Perbaitan Pe.geloraan Program
15 PGsi.3! BLUD yanglat *.loranr. Mtninrttutop Saik dan BLUo y.n8 dia.tu*i
% 42,46 23,3r 71,11 12!,71 107,53
2.7 PeBenlase H.ril Peng.was.n (.thvaliig.st.nV.na Dhanfaatk.n dl P.15ldahgan
19,63 .74.17 250 159,26 1)t,12
P..se.t.s. Haill P.hg.w.!an (ehv8n8.sE.yang Dlmania.lk.. oleh APH
33,23 100,00 126,44 138,89 72,45 7S 133,3:'
2.3 P.B.nt.s! He5ll P.ngaw.san x.lnv. tSasian
y.ry Diba.faatkan oleh lvtlP/K60 40,00 1m 153,3s 53,8s 142,46
P.G.6taee iasl Audit Penyeiu.l.n H.rt. y.ryDlm.ifi.t*.o ol.h VUPlt
0,00
7
Pengawatan (einEir18.r.n
25 PB.nte H.ril Aodit Xl.tm yaryOir.nt-llrn 1@,00 133,33 !33,31
Ilndil.tor xrne4. Pror.m
% realisali 2018 d.n ta.8er 201970t7 20t1 20182 l 5 6 a 11 13
c
PERBAI{DIXGAI{ REALIa,/ISI DAI{ CAPAIAI OUTCOTTE TAHU}I 20I8 DEI'GAI{ TAXUX MI7 DAX TAHUX 2OI9PENIYAKILATT BPKP PROVINSI PAPUA
l Me.ingkat.ta Penyel!9aian l.l Pe6.ntase Peny.lesaian lamb6ran (elancaran 1m 0,00 -100,00 142.46 0,00 u2,46 30 0,00
Tatakelola P.h.rinhh d..Xorporasi dal.m Pe...arhan
4,1 P.B.ntaie x/UPlx v.nd M..glmpl.m.ni.rkan 10rr 0,00 200 192,11 181,82
, Meningk tnya (€p.dull.h
x/UPlx d.h Ma3va6lar5.1 P.Eem.$ VuPl(an88ot (ohunn t
P.hbel.jar Anti (orupll {(PAt) y.n8lrh.dmrl.ffitatilan SBt 6 P.naad@n
100 0,00 156,67 153,85 .17,82 'ta ]42,46
6.1 P.E..t.e P€nerrntah P rovinsi den8an 0 0,00 100
62 P.enr.re Pemerinr.h Provi., d.n3.. 0 100,m 10o,00 0 100,00 100,00 0
P.Bentate Pemerintah Kabupaten/Kota d€nsan 0 14,48 30,00
6
5.1 PeRehtase Pemenntah K.bupat../t61e d.n!an 13,79 21,59 13,30 36,16 42,1,4 5,74 65,S2 42,fi
7l PeE.tare APIP PehErlnt,h P.dln, d€ngan % 0,00 0,00 0,00 0 0,00
7.2 Pe4enlrseAPIP P.h.rlnt h Prdl.er d.nar; 100,00 100,00 1C0,00
Pe6..rs. APIP P.h..i.t h bbup.r.n/Xotd.na.n &oabiliias L.vel 3
1,45 3,{5 50,03 t2,50 -37,53 20,69 16,61
Menlngk.rnya (ap.blliras
Pengawasan rntern Prmda
P.a..l.seAtlP P.herint h l.b!p.t.n/Xotd.hB.n (apabilita, tevel 2
27,r9 11,03 133,t5 42,86 .90,49 79,31 39.13
lndilator Xa.eri. Proe..696 rE.ri5asi 2018 d.rl t r..r 20192018
2 5 3 77 1l
8 8.
E
3 I
8
8. 8-
38.3
8. II c3
&
I
E
9
E
II J
E
E
';p
E
:
E
n
IE
p5
!E
bE
lti:o
;
:lEI
EI n
ii
i-'tX-P;9=E p::
E!:! 5-n
e64
i 9t c
E:EiE!etE.
,EF
i
EE9E
a5;! E
Ber'*
E i Si. Fp e
B.
. E=
;{a5 3!g€E
I
I
E
z,IF-a
2faF29.lr|=eeOAFo-E=o3Es!!aaEz!<OJ2<ItzI,!DE-c(aglJutE-{02o-oErlA
P
I
e
>
E
E
PERBATIDIIIGAI{ REALEASI DAN CAPAIAN OUTCOXE TAIIU 2OIE IIEXGAII TAHUf, 2OI? DAI{ TAHUN 2OI9PERW I(LII{ BPXP PROVINSI PAPUA
lndikator (inerj, Program1 Te6edia.ya Dutungan Ielnii
l(.purs.n.r* P.l.yinantut.t 6h..n P. .tll.n8P(P
1.1 rcpuasan alat pel.y...n X.t.t.ur.h!.n1-10
7,55 8,r6 0,61 107,a6 101,98 t,39 a 101,98
a lndik.tor (ine4a X.Ai.t.n1
Ma^ajem.r dan Pelat!anaanTuca3 leknis lainnva daltMe.capar (epuasan Layanan
11 ,umlah t4.h.. DukunS.n M..ai.ne6 3l 102,00 19,00 107,86 91,t4 70,12 a2 124,39
11 Ldeb.n.ny. neh.blbniu;;h i{t8 a 0,00 000
2Z leR.diany. Alrt pengolahan o.ta SPxp 3,m 0 100,m 100,00 12l Te6edla.v. M.ub.1rn Peryahbn aPxP 0,00 0,00Is.di..ry. Alrt Ru@h Tanla. SPxp 0,00 0,00 oo025 Lrlikrnany6 i.hblll.5l X.ntor P.rwakll.n 160,00 100 o,0o -100,00 l
2.6 TeRedianva S.rana Prasa.a.a gPKP 24,00 24,9) 1!3,13 133,13 0 0,00
Terma.taattannya As.t s.o,.
T.rlels.nan.y. PenbanBUn.n KonrrutsiGedu.,
lndik.tor (lnerj. r.ogren207t % E.llsal 2OrB da.l t.r!.r 2019
2 3 5 a 71 13
c
3@,00
GAPATAN KITERJA XEG|ATA DAI| EFtStEllSt pEIccU AAll DA A/sD]a (OH) IAHUX mt8PEiWAXILAX BPXP PROVIiISI PAPUA
tuibior (6ja &g!.t.n s0MIoil% %
1 7 3 5 3 9 1o 11 l2 13 151 T.E.dl.hv. rntom.d u:s I 8A I36,05 2.77).256.400 2 6415A4.102 2 153 3.193 148,30
LG.dl.ny. hrormarl Har IP.nt.wa3a. Siskeudes d Pengawasn sGk€udes BP(P
212.430.000 707 467106 362 1S7,39
L6.dl.hv. hform.ii Harll
Peng.wasan 5IMDABP(P
3 5 766,61 172 632.m0 159 541413 92,41 60 11 128,33
t r$dl..va l.form.sl H.3ll,.nt.w.r.h 10 Prlorit s PenS.w.san BPKP P.Nakian
95,52 9),14 2.423 2.009 47,91
5 T.EdlxV. hfo.mrC H.iilP.ng.*.sah AtLn g.N PllE *.nn &i.n G.mes 8P(P
0,00
T.6.d1..y. nlorhellH.silPanbrnaan SPIP PeMaiilan
l9 105,13 I 990 333 000 1.573.294 886 93,39 1.194 L.11A 93,23
TeE.dl.trya lnlqrmaet H.5il P.nl.at.t.n K.pabllira! APIP
59 59 100,00 1.523.597 000 1.5t2 301.424 9A,91 1 519 1329 113,34
a
P.lalsa@a6 TuSas TekncL.lnnye 0.1.h M.ncapal ,umlah L.yanan Dukung.h
ManajemenP!NallhnBP(P
949 925.000 949.654.695 99,97 1.659 1.527 92,04
T.B.dlanya Alat P.nBolahan 100,00
T.Bedianya Saran. Prasarana lr3,3l
1.510521,642
0
PERBAXDI GAX iEII.ISASI DAII CAPITT' XEGIATA TAfiUT' 2018 DEXGAT' TAI{UX 2OI?PERWAI(LAX BPX? PNOUXSI PAPUA
I T.rredi.ny. rnfomBi Haril
Pen8.*en 260 PSN di80 -40 186,05 -18605
2 Ters.dianva lnform.e HarilPengawes.n Siik€udes di P.n8a*asan Sirkeuder 8P(P
15 !S 100,m 1m,00
3
Ieisedaaiya lnrorm.5i NarilPengaw&n PEn€rarEn PEiE sasan 5|MDA BPXP
5 .5 166,67 766,67
I.6.dianyr lnfor,laC H.illPent.r.san 10 Priorit.s Penaaksan BP(P P.Bakllan
335 771 t60 95,52 26,4,1A
5 T.Eedla.ya lhforman HaillP.ngaBan Arlan gah.s P.nSaEen Aeian 6ad6
0 0 0,00 0,00
T.6edi.nya lnfom.d Hartl
PemurnSP|P P. .kil.n
.t1 1 1o5,25 105,13 0,13
s
Ter$diarya lnformasi Has
PelaleBan lugas T€l.lrLainnra Oilam MencalEr
P.ningbtan Xapabilitas APIP
l!mlah Layanan Dukungen
Manajemen Pem.kilan BPXP
29
a3
5S
102
30
19 90,22
100,00
-6,92
LRedi.,lt! Alat Pdgolahan a 100,m -1m,00LmantuattaMya Ai.t
T.aldlary! sarana P6s.ar.na
BPKP
74 "71 r33,33 -133,33
lndilator (inerja (eglabn70t7 2017
1 2 3 5 6 8 9
Lamparan 5
TIATURITAS SPIP PEMDA TAHUN 2OI8PERWAKILAT{ BPKP PROVINSI PAPUA
tto PEMERINTAI{ DAERAHLAPORAN EVALUASI TARGET LEVEL
XATURITASTAI{UI{ INI
}IILAI SPIPSETELAHOA/REVIU
XETERANGAT{
o oR TAi{GGAL(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7\
Provinsi
1 ProvinsiPapua LOA670/PW26/3.1/2018 1711?,2018 2,8450
B Kabupaten dan Kota
4 Kabupatsn Jayawijaya LR-50s/PW26/3/2018 02111t2018 3 3,0980 Dalam Proses OA Pusat
Kabupaten Merauke LR-588i PW26/3.2/2018 3 3,'t807 Dalam Proses QA Pusat13 LOA-506/PW26/3i2018 0i,11t2018 3 3,0230 Dalam Proses QA Pusat
Kabupalen Jayapura LOA,671/PW26/3.1/201 8 17t12t201A 3 2,9060
6 Kabupaten Mlmika LQA-894/PW26/3.2/20't 8 06t12t201A 3 1,8860
Kabupalen Nabire LQ A -57 3 I PW 26 I 3.2 I 20 1 I 03t12t2018 3 1,9200
8 Kabupaten Paniai LQA-654 I P\N 26 t 3.2 t 20 1 I 17112t201A 3 1,6920
10 Kabupaleh Kepulauan Yapen LQA-418/PW26/3/20'16 03t10t2018 3
11 LQA-539/PW26i4l2018 14t11t201A 3 2,4800
1S Kabupaton Asmat LOA-69o/PW26/3.2y2018 20t122018 3 2.1886
2 Kabupaten Biak Numfor LQA-522J?W26t3t2018 12j111201A 1,8614
I Kabupalen Puncak Jaya LBA-182/PW26/3/20.18 07 t05t201a 2,1330
12 Kabupaten Sarmi LBA-393/PW26/3/2018 24t09t2018 1,4600
14 Kabupaten Yahukimo LEV -123tPW2614t2017 29103t2017 1,2820
15 Kabupaten P6gunungan Bintang LBA-318/PW26i4l2018 '1,6820
't6 Kabupaten Tolikara LEV-921PW26tA2017 2010312017
04t12t2018
Kabupalen K6erom
3
7
2,2270
Kola Jayapura
31t07t201A
1,0557
[ampjran 5
xo PEMERIXTAH DAERAHLAPORAN EVALUASI
TARGET LEVEL]IATURITAST XUir r r
tt-ar SPtPSETELAHQA/REVIU
KETERANGAN
TAiTGGAL(1) t2) (3) (4) (5) (6) (7)17 Kabupaten Bov6n Digoel LBA 136/PW26/4/20'18 1,5430
18 Kabupaten l\rappi LBA-261tPW26t4t2018 26106t201A 0,3455
20 Kabupaten Wa.open LBA-166/PW26/3/2018 25t04t2018 1,6980
21 Kabupaton Supiori LQA-475/PW26/3/2018 22110t2018 2 0920
Kabupaten l\ramberamo Raya tEv-1361?W2613t2017 3110312017 0,4806Kabupaten lv'lamberamo Tengah lEv -13s1Pw2613t2017 3110312011 0,9716
24 Kabupalen Yalimo tEv-133tPW26t3t2017 31t03t2017 1,0205
Kabupalen Lanny Jaya LQA-419/PW26/3i2018 03110t2018 2,0160
26 Kabupalen Nduga LEV-10'1PW2613t2017 20t03t2017 1,1761
27 lEv-1341PW26t3t2017 3110312017 0,2630
2B LBA-IA2tPW26t3t2018 07t05t2018 1,1240
Kabupalen lntan Jaya LBA-278tPW26t3t2018 06t07t2014
30 Kabupaten Deiyai lEv-99tPW26t4t2017 201o312017 0,'1890
NOMOR
1110412018
Kabupaten Dogiyai
Kabupaten Puncak
2,0570
CAPAI.AT LEVEL I(APABILITIS APIP IA}IU]' 2OI8PERWAI(LAI{ BPXP PROVII{SI PAPUA
lnsp6hoEl PmvinBl Papu.
ln.polto€l Kol! JayapuE D.r.n pD!.s po.g6u.n Rrv', R.ndat
lnspoho6t &bupal€n Bov.n Oigo.l
r. sp6klorai Ka bup.t! n Jay8rrato
h6p.klo6t K.bupat€h K66roh
ln dpokloDt Kdbup.ia n K€ pul6uah Ya Oen
lnsp.kloral KablDatoi M6muk€
lhspe kloEt Kabu Da1. n Mim ka
nspoktotst (abupal.n N.b E
nsp.ltuEl K.bupal.n P.nr.i
lnsp8klod Gbupaion Pog Bintang
rmpskh€ Gbuparon suoiori
Dabm pos.s p6nglsulai Rdvu Fsn&
[.T.T;T-
Lampiran 7
TINGKAT KESEHATAN BUMD TAHUN 2018PERWAXILAN BPKP PROVINSI PAPUA
NO BUi,IDLAPORAI{ EVALUASI PREDII(AT
XIiIERJAsxoR XETERANGANOMOR TAiIGGAL
(1) t2) (3) (4) (5) (6) (7)ProvinsiPapua
1 PDAM Jayapura LEV-187|PW26t5t2018 Cukup 50,042 PDAM Kepulauan Yapen tEv-176tPW26t5t2018 30 April2018 Baik 60,043 PDAM Kabupaten Nabire LEV-217tPW26t512018 24 I'liel2O1A Kurang 37,97
7 [.4ei2018
Lampiran 8
TINGKAT KESEHATAN BLUD TAHUN 2OI8PERWAXILA]iI BPXP PROVINSI PAPUA
ito BLUDLAPORA}I EVALUASI
PREDIKAT XINERJA SKOR KSTERA}TGAiTl{otaoR TA}{GGAL(1) 12) (3) (4) (s) (bl 17)
ProvinsiPapua1 RSUD Merauke LEV467tPW26t5t2018 16 Oktober 2018 Cukup 72,562 RSUD Nabire LEV -461tPW26t5t20't8 '16 Oktober 2018 Cukup 57,053 RSUD Biak LEV-464/PW26/5/20 .1 I Kurang 50,0616 Oktober 2018
Lampimn IPorwrklho BPI(P Provln.t ,.pu.
Dafrar Panlhrre..n/Rewrrds d.rl K.mcnlGrl.n/tahb.g./ln. turlad. Trlvrulfi lV T.hsr 2018
I Satkor lerbaik P6rtama Kategoi PaguSa&ng (20 Miliars.d. 50 Mlliar Rupiah)
JuaraEvaluasl
P6laksanaanKin€rja Pelak6anaan Angglaran
Som€sler 1 T.A.2018Kantor Wilayeh Dit6n
Porbsndaharsen Provinsi PapuaPerwakilan BPKPProvinsi Papua
2Satker dengEn KlnerF PolaksanaanAnggaran Tedaak lctsgod PaguSedanq Tahun Anqoaran 2018
Jua.a EveluesiP6laksanaan
Anqoaran
Kineda Pelaksanaan AnggaranT.A.2018
Kanlor Wilayah OitjenPorbondahataan Provinsi Pague
Perwakilan BPKP
3
Kasubbeg Keuangen dengan CepaianKineria Keuangan sampai denganTriwulan lll Tahun 2018 Terbaik
JuaraPortama
Evaluasi KinerjaK6uangan
KaBubbeg K6uan96n d6nganKinerja Keuangan Tsrbaik Kantor Pusal BPKP Jakarta Tulus Santoso
4JuaE Harapan Pertama Lombe lnovaslPeningkatian Kapabilitas APIP (lnt€mal& Eksternal BPXP)
HerapanPortama (4)
HUT BPKP ke-35Tahun 2018
lnovasi dslem PeningkatanKapabililes APIP
Kanlor P!sat BPKP JakartaAntonia Mayang K
Ardhian P.S.Panca Tlrla Yasa
l{o. Nrh. P.ngh.rg..n FrckuenllXoarlah
?a.nharl.n?aoohrrca.n
Krlt.,i, P.nlldrn lnlIaosl tang mehb.rltrnp.rgh.r!..n
,anadmaPanrhargadr