Upload
others
View
5
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
2017 - 2026
2016
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 2
LEMBAR PENGESAHAN
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang
Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Madapangga Rompu
Kabupaten Bgima Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2017 - 2026
Disusun oleh
Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Madapangga Rompu
Ahyar, HMA, S.Hut
NIP. 19740307 200210 1 001
Diketahui oleh:
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat
Ir. Husnanidiaty Nurdin, MM. NIP. 19620203 198603 2 009
Disahkan oleh:
A.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
Direktur Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)
Ir. Drasospolino, M.Sc.
NIP. 19640907 199102 1 002
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 3
PETA SITUASI
KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 4
RINGKASAN EKSEKUTIF
Wilayah kelola KPHP Madapangga Rompu secara geografis terletak antara 118°28’31” BT
- 118°41’22” Bujur Timur dan 8°29’15” LS - 8°53’17” Lintang Selatan. Adapun secara
administrasi pemerintahan, KPHP Madapangga Rompu terletak di Kabupaten Bima
Provinsi Nusa Tenggara Barat. Luas Kawasan Hutan di Wilayah KPHP Madapangga
Rompu berdasarkan SK Nomor 337/Menhut-VII/2009 Tanggal 15 Juni 2009 tentang
Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) dan Kesatuan
Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Provinsi Nusa Tenggara Barat yang telah disesuaikan
pada Peta Tata Batas adalah ± 46.687,02Ha. Kawasan hutan ini terdiri dari Hutan
Lindung (HL) seluas ± 19.277,18 Ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas ± 15.060,36
Ha dan Hutan Produksi Tetap (HP) seluas ± 12.349,48 Ha yang semuanya terletak pada
Kelompok Hutan (KH) ToffoRompu (RTK. 65).
Dalam pengelolaannya melalui kegiatan penataan hutan, kawasan KPHP Madapangga
Rompu terdiri dari kawasan dengan fungsi produksi danl indung yang terbagi kedalam 6
(enam) blok, dimana 2 (dua) blok berada di kawasan hutan lindung, serta 4 (empat) blok
berada di kawasan hutan produksi. Kawasan dengan fungsi produksi terbagi atas blok
perlindungan, blok pemanfaatan HHK-HT,blok pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan,
dan HHBK, dan blok pemberdayaan masyarakat, sementara untuk kawasan hutan
lindung, terbagi atas blok inti, dan blok pemanfaatan.
Visi Pemerintah Provinsi NTB yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2014-2018 yang
selanjutnya menjadi acuan dalam perumusan visi pengelolaan hutan KPHP Madapangga
Rompu adalah“Terwujudnya Masyarakat Nusa Tenggara Barat Yang Beriman, Berbudaya,
BerdayaSaing dan Sejahtera”. Adapun Visi Dinas Kehutanan dalam pembangunan
kehutanan di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 20014 – 2018, yaitu: “Optimalisasi
Pengelolaan Hutan Untuk Kesejahteraan Masyarakat”.
Berdasarkan visi dan misi yang diuraikan diatas dan isu-isu strategis yang ada pada
kawasan KPHPMadapangga Rompu maka Visi KPHP Madapangga Rompu adalah:
“TERWUJUDNYA PENGELOLAAN HUTAN KPHP MADAPANGGAROMPU YANG
BERKELANJUTAN UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT”. Adapun misi-misinya
adalah sebagai berikut: 1) Memastikan areal kerja KPHP Madapangga Rompu seluas
46.687,02 Ha yang clean and clear serta tertata dengan basis data dan informasi yang
akurat dan lengkap, 2) Membangun mekanisme koordinasi dan kerjasama dengan para
pihak yang terkait dengan pengelolaan hutan di KPHP Madapangga Rompu, 3)
Mempertahankan dan memulihkan daya dukung DAS melalui kegiatan perlindungan,
pengamanan, konservasi, dan rehabilitasi hutan dan lahan, 4) Mengembangkan
kelembagaan KPHP Madapangga Rompu yang berdaya saing dan mandiri didukung oleh
kuantitas dan kualitas SDM yang memadai, 5) Mengembangkan skema pemberdayaan
masyarakat dan pelibatan para pihak dalam pengelolaan hutan KPHP Madapangga
Rompu, 6) Mendorong berkembangnya investasi dalam pengelolaan hutan di wilayah
tertentu KPHP Madapangga Rompu, 7) Mengembangkan kelas perusahaan Hasil Hutan
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 5
Kayu (HHK), Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), dan Jasa lingkungan untuk mendukung
kemandirian KPHP Madapangga Rompu, 8) Menyelenggarakan penelitian dan
pengembangan (research and development) dalam pengelolaan sumberdaya hutan.
Secara umum, rencana pengelolaan hutan jangka panjang (RPHJP) KPHP Madapangga
Rompu periode 2017-2026 dibagi kedalam 3 (tiga) kelompok kegiatan, yaitu; 1) kegiatan
prakondisi, 2) kegiatan pengelolaan hutan, dan 3) kegiatan pendukung. Dokumen
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP Madapangga Rompu Tahun
2017-2026 merupakan arahan makro dan menjadi landasan utama serta pedoman
bersama dalam pelaksanaan setiap kegiatan pembangunan kehutanan di wilayah kelola
KPHP Madapangga Rompu Kabupatn Bima untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dalam
rangka mewujudkan apa yang telah menjadi visi KPHP Madapangga Rompu. Rencana
Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP Madapangga Rompu Tahun 2017-2026
akan menjadi acuan untuk penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek
(RPHJPd) KPHP Madapangga Rompu Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Kegiatan yang akan dilakukan di prakondisi terdiri dari 5 (lima) kegiatan, yaitu 1)
penyiapan sarana dan prasarana, berupa pembangunan kantor KPH, pengadaan
perlengkapan kantor dan ATK, renovasi kantor resort, pembangunan SPAS,
pembangunan persemaian permanen dan operasional rutin persemaian permanen, dan
pembangunan unit pengolahan produksi kemiri, 2) Pemantapan kawasan dan areal kerja
terdiri dari orientasi pal batas, rekonstruksi tata batas, peliharaan bstas luar kawasan
hutan dan penataan batas blok dan petak, 3) perlengkapan data dan informasi meliputi
penggandaan dokumen RPHJP, pemutkahiran dan penggandaan peta-peta, pengumpulan
dokumen-dokumen pendukung, pembuatan website, penyusunan statistik, dan sosialisasi
RPHJP KPHP Madapangga Rompu, 4) perlengkapan kelembagaan berupa penyusunan
SOP, rekuitmen SDM serta penetapan dan penempatam personil di tingkat tapak, 5)
penyusunan bussines model dan bussines plan berupa penyusunan dokumen bussines plan,
konsultasi publik draft dokumen bussines plan, pengesahan dan perbanyakan dokumen
bussines plan dan sosialisasi dokumen bussines plan.
Secara garis besar, rencana kegiatan pengelolaan hutan yang akan dilakukan KPHP
Madapangga Rompu Kabupaten Bima Provinsi NTB dijabarkan dalam bentuk kegiatan -
kegiatan yang disusun dalam rentang waktu 10 (sepuluh) tahun mulai dari tahun 2017-
2026, meliputi; 1) inventarisasi berkala wilayah kelola beserta penataan hutannya, 2)
pemanfaatan hutan pada wilayah tertentu, 3) pemberdayaan masyarakat, 4) pembinaan
dan pemantauan (controlling) pada areal KPHL Madapanga Rompu yang telah ada ijin
pemanfaatan maupun penggunaan kawasan hutan, 5) penyelenggaraan rehabilitasi pada
areal di luar ijin, 6) pembinaan dan pemantauan (monitoring) pelaksanaan rehabilitasi
dan reklamasi pada areal yang sudah ada ijin pemanfaatan dan penggunaan kawasan
hutan, 7) penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam, 8) penyelenggaraan
koordinasi dan sinkronisasi antar pemegang ijin, 9) koordinasi dan sinergi dengan
instansi danstakeholder terkait, 10) penyediaan dan peningkatan kapasitas SDM, 11)
penyediaan pendanaan, 12) pengembangan database, 13) rasionalisasi wilayah kelola,
14) review rencana pengelolaan, dan 15) pengembangan investasi.
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 6
Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui pengelolaan hutan selama 10 (sepuluh) tahun
di KPHP Madapangga Rompu dengan periode Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang
(RPHJP) tahun 2017 - 2026, yaitu ; 1) terwujudnya kelembagaan KPHP Madapangga
Rompu yang mandiri melalui penerapan pola PPK BLUD, 2) tertatanya Blok dan Petak
pengelolaan dalam wilayah kerja KPHP Madapangga Rompu, 3) terlaksananya masalah
tenurial, perambahan, dan illegal logging, 4) terinspirasinya potensi KPHPP Madapangga
Rompu yang meliputi potensi HHK, HHBK, dan Jasa Lingkungan, 5) pemanfaatan HHK,
HHBK, dan Jasa Lingkungan secara optimal dan berkelanjutan, 6) terlaksananya
pemantauan dan pengawasan terhadap pihak ketiga atau pemegang IUP dalam
pelaksanaan rencana karyanya, 7) meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan
melalui skema pemberdayaan dengan pola Kemitraan, Hutan Tanaman Rakyat (HTR),
Hutan Desa (HD) dan Hutan Kemasyrakatan (HKm), 8) terbangunnya kolabrasi dengan
pihak ketiga dan kelompok masyarakat dalam pengembangan aneka usaha kehutanan, 9)
terjaganya kualitas dan daya dukung DAS, 10) terehabilitasinya lahan kritis seluas
1.889,92 Ha.
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 7
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhaanahu wa Ta’aala atas limpahan rahmat
dan karunia-Nya sehingga penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang
(RPHJP) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Madapangga Rompu Kabupaten
Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat diselesaikan.
Dokumen RPHJP - KPHP Madapangga Rompu ini memuat bagian-bagian yang terdiri
dari;1) pendahuluan, 2) deskripsi kawasan, 3) visi dan misi pengelolaan hutan, 4) analisis
dan proyeksi, 5) rencana kegiatan, 6) pembinaan, pengawasan dan pengendalian, 7)
pemantauan, evaluasi dan pelaporan, dan 8) penutup. Dokumen ini nantinya akan
menjadi acuan dalam penyusunan rencana derivatifnya serta pelaksanaannya.
Akhirnya, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak
yang telah membantu baik dalam penyediaan data dan informasi, analisis data, penulisan
serta pembahasan draft dokumen sehingga menjadi Dokumen Rencana Pengelolaan
Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP Madapangga Rompu Kabupaten Bima Provinsi Nusa
Tenggara Barat.
Bima, Nopember 2016 Kepala KPH,
Ahyar HMA, S.Hut. NIP. 197403072002101001
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 8
DAFTAR ISI
Halaman
LEMBAR PENGESAHAN .................................................................................................................... i
PETA SITUASI .................................................................................................................................. iii
RINGKASAN EKSEKUTIF ................................................................................................................ iii
KATA PENGANTAR ........................................................................................................................ vii
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TABEL ............................................................................................................................... xi
DAFTAR GAMBAR ........................................................................................................................... xi
DAFTAR LAMPIRAN PETA............................................................................................................. xiv
BAB 1 PENDAHULUAN.................................................................................................................... 1
1.1. Latar Belakang ................................................................................................................................................. 2 1.2. Tujuan Pengelolaan........................................................................................................................................ 5 1.3. Sasaran ................................................................................................................................................................ 5 1.4. Ruang Lingkup ................................................................................................................................................. 6 1.5. Batasan Pengertian ........................................................................................................................................ 7
BAB 2 DESKRIPSI KAWASAN ....................................................................................................... 13
2.1. Risalah Wilayah KPHP Madapangga Roumpu ................................................................................. 14 2.1.1. Letak ................................................................................................................................................................ 14
2.1.2. Luas Wilayah Kelola KPHP Madapangga Rompu berserta Fungsi Hutan........................... 15
2.1.3. Batas-batas Wilayah ................................................................................................................................. 17
2.1.4. Aksesibilitas Kawasan.............................................................................................................................. 17
2.1.5. Sejarah Wilayah KPHP Madapangga Rompu Kabupaten Bima............................................... 18
2.1.6. Pembagian Blok dan Petak di KPHP Madapangga Rompu ....................................................... 20
2.2. Kondisi Biofisik Wilayah KPHP Madapangga Rompu ................................................................... 24 2.2.1. Iklim KPHP Madapangga Rompu ........................................................................................................ 24
2.2.2. Geologi dan Tanah ..................................................................................................................................... 26
2.2.3. Ketinggian Tempat dan Topografi KPHP Madapangga Rompu .............................................. 27
2.2.4. Tingkat Kekritisan Lahan di Kawasan KPHP Madapangga Rompu ...................................... 30
2.3. Potensi Wilayah KPHP Madapangga Rompu .................................................................................... 32 2.3.1. Penutupan Vegetasi .................................................................................................................................. 32
2.3.2. Potensi Kayu ................................................................................................................................................ 35
2.3.3. Potensi Bukan Kayu .................................................................................................................................. 36
2.3.4. Keberadaan Flora dan Fauna Langka ................................................................................................ 37
2.3.5. Potensi Jasa Lingkungan dan Wisata Alam ..................................................................................... 38
2.4. Data dan Informasi Sosial Budaya ........................................................................................................ 39 2.4.1. Demografi ...................................................................................................................................................... 39
2.4.2. Kondisi Sosial Budaya .............................................................................................................................. 41
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 9
2.4.3. Kondisi Ekonomi di Wilayah KPHP Madapangga Rompu ......................................................... 42
2.5. Informasi Perijinan Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan ....................... 42 2.6. Wilayah Tertentu ......................................................................................................................................... 44 2.7. Posisi KPHP Madapangga Rompu dalam Perspektif Tata Ruang Wilayah dan
Pembangunan Daerah ................................................................................................................................ 47 2.8. Isu Strategis, Kendala dan Permasalahan .......................................................................................... 48
BAB 3 VISI DAN MISI PENGELOLAAN HUTAN ............................................................................ 47
3.1. Visi...................................................................................................................................................................... 49 3.2. Misi..................................................................................................................................................................... 49 3.3. Target Yang Ingin Dicapai ........................................................................................................................ 50
BAB 4 ANALISIS DAN PROYEKSI.................................................................................................. 52
4.1. Analisis Data dan Informasi..................................................................................................................... 53 4.1.1. Wilayah Kelola Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) .................................................................. 54
4.1.2. Analisis Penutupan dan Tingkat Kekritisan Lahan ........................................................................ 57
4.1.3. Kesesuaian Lahan Budidaya Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) ............................................. 61
4.1.4. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (HHK) dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) ................ 65
4.1.5. Sosial, Ekonomi, Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat ........................................... 68
4.1.6. Kelembagaan dan Sumberdaya Manusia (SDM) KPH ................................................................. 70
4.1.7. Ketersediaan Data dan Informasi KPH Madapangga Rompu .................................................. 71
4.1.8. Kemitraan KPHP MadapanggaRompu dengan Pihak Lain .......................................................... 71
4.2. Proyeksi Kondisi Wilayah ............................................................................................................................. 72 4.2.1. Proyeksi Peluang Konservasi ................................................................................................................ 72
4.2.2. Proyeksi Peluang Kemitraan Strategis .............................................................................................. 73
4.2.3. Proyeksi Peluang Kelas Perusahaan .................................................................................................. 73
4.2.4. Proyeksi Peluang Pendanaan ................................................................................................................ 84
4.2.5. Proyeksi Ancaman Strategis .................................................................................................................. 85
4.2.6. Proyeksi Kapasitas Internal ................................................................................................................... 86
4.2.7. Proyeksi Potensi Resiko .......................................................................................................................... 53
BAB 5 RENCANA KEGIATAN ......................................................................................................... 93
5.1. Inventarisasi Berkala Wilayah Kelola Serta Penataan Hutan ........................................................ 95 5.1.1. Inventarisasi Berkala 5 (Lima) Tahunan ............................................................................................ 95
5.1.2. Rekonstruksi dan Pemeliharaan Tata Batas ..................................................................................... 98
5.1.3. Penataan Batas Blok dan Petak Pada Wilayah KPH ....................................................................... 99
5.2. Pemanfaatan Hutan pada Wilayah Tertentu...................................................................................... 101 5.3. Pemberdayaan Masyarakat ....................................................................................................................... 105 5.4. Pembinaan dan Pemantauan (Monitoring) Pada Areal KPHP Yang Telah Ada Ijin
Pemanfaatan Maupun Penggunaan Kawasan Hutan ................................................................. 107 5.5. Penyelenggaraan Rehabilitasi Pada Areal Di Luar Ijin .................................................................. 109 5.6. Pembinaan dan Pemantauan (Monitoring) Pelaksanaan Rehabilitasi dan Reklamasi Pada
Areal Yang Sudah Ada Ijin Pemanfaatan Dan Penggunaan Kawasan Hutan .................... 112 5.7. Penyelenggaraan Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam .................................................... 113 5.8. Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi antar Pemegang Ijin ...................................... 114 5.9. Koordinasi dan Sinergi dengan Instansi dan Stakeholder terkait ............................................ 117 5.10. Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas SDM ................................................................................. 119 5.11. Penyediaan Pendanaan ............................................................................................................................ 120 5.12. Pengembangan Database ........................................................................................................................ 122 5.13. Rasionalisasi Wilayah Kelola ................................................................................................................. 123 5.14. Review Rencana Pengelolaan ................................................................................................................ 124 5.15. Pengembangan Investasi ......................................................................................................................... 125
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 10
BAB 6 PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN ..................................................... 154
6.1 Pembinaan ................................................................................................................................................... 155 6.2 Pengawasan ................................................................................................................................................ 156 6.3 Pengendalian .............................................................................................................................................. 157
BAB 7 PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN ................................................................ 159
7.1 Pemantauan ................................................................................................................................................ 160 7.2 Evaluasi ......................................................................................................................................................... 160 7.3 Pelaporan ..................................................................................................................................................... 161
BAB 8PENUTUP ............................................................................................................................ 162
LAMPIRAN 133
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 11
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 2. 1 Letak Wilayah KPHP Madapangga Rompu berdasarkan Kelompok Hutan, Pembagian
DAS, Administrasi Pemerintahan dan Kehutanan. .............................................................................. 15
Tabel 2. 2 Luas Wilayah Kelola KPHP Madapangga Rompu .............................................................. 16
Tabel 2. 3 Luas Wilayah KPHP Madapangga Rompu berdasarkan Kelompok dan Fungsi Hutan
(Hasil Tata Batas). .................................................................................................................................. 17
Tabel 2. 4 Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan per Kecamatan Kabupaten BimaTahun 2014. ..... 17
Tabel 2. 5 Aksesibilitas menuju Wilayah KPHP Madapangga Rompu ............................................... 18
Tabel 2. 6 Luas Masing-masing Blok pada Wilayah KPHP Madapangga Rompu Kabupaten Bima
Provinsi NTB. .......................................................................................................................................... 23
Tabel 2. 7 Kondisi Curah Hujan di KPHP Madapangga Rompu berdasarkan Kelompok Hutan. ...... 25
Tabel 2. 8 Data Kondisi Geologi di Wilayah KPHP Madapangga Rompu. .......................................... 26
Tabel 2. 9 Sebaran Jenis Tanah di Wilayah KPHP Madapangga Rompu. ........................................... 27
Tabel 2. 10 Luas Ketinggian Tempat di Wilayah KPHP Madapangga Rompu. .................................. 28
Tabel 2. 11 Luas KPHP Madapangga Rompu berdasarkan Kelas Kemiringan Lahan. ...................... 29
Tabel 2. 12 Tingkat Kekritisan Lahan di KPHP MadapanggaRompu KabupatenBima dirinci untuk
setiap Blok Pengelolaan. ........................................................................................................................ 30
Tabel 2. 13 Lahan Kritis di Wilayah KPHP Madapangga Rompu. ....................................................... 31
Tabel 2. 14 Penutupan Lahan di Wilayah KPHP Madapangga Rompu Kabupaten Bima. ................. 33
Tabel 2. 15 Sebaran tutupan lahan KPHP Madapangga Rompu Kabupaten Bima dirinci
berdasarkan Blok Pengelolaan Hutan. .................................................................................................. 34
Tabel 2. 16 Jenis Pohon yang Mendominasi ......................................................................................... 35
Tabel 2. 17 Sebaran Potensi HHBK di Wilayah KPHP Madapangga Rompu Kabupaten Bima. ........ 36
Tabel 2. 18 Potensi jasa lingkungan dan wisata alam di KPHP Madapangga Rompu ....................... 38
Tabel 2. 19 Kecamatan, Desa/Kelurahan yang mengelilingi KPHP Madapangga Rompu
perKelompok Hutan. .............................................................................................................................. 39
Tabel 2. 20 Penyebaran Peningkatan Penduduk disekitar KPHP Madapangga Rompu. .................. 39
Tabel 2. 21 Kondisi Penduduk disekitar KPHP Madapangga Rompu pada Tahun 2014. ................. 40
Tabel 2. 22Daftar Perijinan Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah KPHP
Madapangga Rompu Kabupaten Bima. ................................................................................................. 42
Tabel 2. 23 Sebaran Wilayah Tertentu KPHP Madapangga Rompu Kabupaten Bima dirinci
berdasarkan Blokdan Petak Pengelolaan Hutan. ................................................................................. 44
Tabel 4. 1 Konfigurasi Areal Kerja KPHP Madapangga Rompu Kabupaten Bima. 56
Tabel 4. 2 Matriks Proyeksi Penataan Areal Kerja KPHP Madapangga Rompu. 57
Tabel 4. 3 Sebaran Kesesuaian Lahan Komoditi Core Business pada WilayahTertentu KPHP
Madapangga Rompu Kabupaten Bima. 62
Tabel 4. 4 Kriteria Umum Kesesuaian Lahan untuk Komoditi Jati dan Kemiri. 62
Tabel 4. 5 Data Ketersediaan Lahan untuk Pengembangan Kelas Perusahaan pada Wilayah
Tertentu. 64
Tabel 4. 6 Proyeksi Pembuatan Tanaman Jati dalam Pengembangan KelasPerusahaan Jati di
Wilayah Tertentu KPHP Madapangga Rompu. 75
Tabel 4. 7 Harga Log/Gelondong Kayu Swietenia mahagony 76
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 12
Tabel 4. 8 Proyeksi Pembuatan Tanaman Mahoni dalam Pengembangan Kelas Perusahaan Mahoni
di Wilayah Tertentu KPHP Madapangga Rompu. 77
Tabel 4. 9 Proyeksi Pembuatan Tanaman Kemiri dalam Pengembangan Kelas Perusahaan Kemiri
di Wilayah Tertentu KPHP Madapangga Rompu. 79
Tabel 4. 10 Persyaratan Administrasi Minimal bagi Pegawai KPHP Madapangga Rompu 86
Tabel 4. 11 Kelompok Kompetensi Jabatan Struktural dan Kepala Resort KPHP Madapangga
Rompu 87
Tabel 4. 12 Kelompok Kompetensi Jabatan Fungsional pada KPHP Madapangga Rompu 52
Tabel 4. 13 Kebutuhan Sumber Daya Manusia KPH Madapangga Rompu 52
Tabel 5. 1 Uraian Kegiatan Inventarisasi Berkala pada KPHP Madapangga Rompu Kabupaten
Bima. ........................................................................................................................................................ 96
Tabel 5. 2 Sasaran Prioritas orientasi dan rekonstruksi pal batas kawasan hutan pada wilayah
KPHP Madapangga Rompu .................................................................................................................... 99
Tabel 5. 3 Jumlah Target Trayek dan Rencana Pelaksanaan Tata Batas Blokdan Petak pada
Wilayah KPHP Madapanga Rompu. .................................................................................................... 101
Tabel 5. 4 Arahan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah Tertentu di WilayahKPHP Madapangga
Rompu Kabupaten Bima Tahun 2017 - 2026. .................................................................................... 101
Tabel 5. 5 Prioritas Pembangunan Usaha yang Memanfaatkan Hutan padaWilayah Tertentu KPHP
Madapangga Rompu Periode Tahun 2017 - 2026. ............................................................................ 102
Tabel 5. 6 Rincian Kegiatan Strategis dalam Membangun Core Business yang Memanfaatkan
Wilayah Tertentu di KPHP Madapangga Rompu Kabupaten Bima. ................................................. 103
Tabel 5. 7 Rincian Kegiatan Strategis dalam Melakukan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar
KPHP Madapangga Rompu .................................................................................................................. 106
Tabel 5. 8 Data Perijinan Pemanfaatan Hutan di Wilayah KPHP MadapanggaRompu Kabupaten
Bima. ...................................................................................................................................................... 108
Tabel 5. 9 Data Perijinan Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah KPHP Madapangga Rompu
Kabupaten Bima. .................................................................................................................................. 108
Tabel 5. 10 Rencana Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan pada Areal yangtelah ada Ijin
Pemanfaatan maupun Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah KPHP Madapangga Rompu
Kabupaten Bima. .................................................................................................................................. 109
Tabel 5. 11 Rincian Kegiatan Strategis dalam Merehabilitasi Lahan Kritis diWilayah KPHP
Madapangga Rompu Kabupaten Bima Provinsi NTB. ....................................................................... 111
Tabel 5. 12Rencana Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan PelaksanaanRehabilitasidan
Rekalamasi pada Areal yang telah ada Ijin Pemanfaatan maupunPenggunaan Kawasan Hutan di
Wilayah KPHP Madapangga Rompu Kabupaten Bima. ..................................................................... 113
Tabel 5. 13 Penyelenggaraan Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam....................................... 114
Tabel 5. 14 Ruang Lingkup Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi antara Pemegang Ijin di Wilayah
KPHP Madapangga Rompu Kabupaten Bima. .................................................................................... 116
Tabel 5. 15 Penyelenggaraan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi antaraPemegangIjin di
Wilayah KPHP Madapangga Rompu Kabupaten Bima Provinsi NTB. .............................................. 117
Tabel 5. 16 Matriks Rencana Tata Waktu Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Hutan KPHP
Madapangga Rompu Kabupaten Bima Periode Tahun 2017-2026. ................................................. 123
Tabel 6. 1 Upaya Pembinaan dan Indikator Pencapaian Madapangga Rompu .................................... 155
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 13
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 2.1. Letak Wilayah Areal Kerja KPHP Madapangga Rompu ................................................ 14
Gambar 2.2. Peta Fungsi Hutan Wilayah KPHP Madapangga Rompu ................................................ 16
Gambar 2.3. Peta Pembagian Blok di Wilayah KPHP Madapangga Rompu ..................................... 22
Gambar 2.4. Peta Curah Hujan di Wilayah KPHP Madapangga Rompu ............................................ 24
Gambar 2.5. Peta Kondisi Geologi di Wilayah KPHP Madapangga Rompu ...................................... 25
Gambar 2.6. Peta Sebaran Jenis Tanah di Wilayah KPHP Madapangga Rompu ............................ 26
Gambar 2.7. Peta Sebaran Ketinggian Tempat Wilayah KPHP Madapangga Rompu .................. 27
Gambar 2.8. Peta Kemiringan Lahan di Wilayah KPHP Madapangga Rompu ................................ 29
Gambar 2.9. Peta Tingkat Kekritisan Lahan di Wilayah KPHP Madapangga Rompu ................. 31
Gambar 2.10. Peta Penutupan Lahan di Wilayah KPH Madapangga Rompu .................................. 33
Gambar 2.11. Sebaran Ijin Pemanfaatan di Wilayah KPH Madapangga Rompu .......................... 41
Gambar 2.12. Peta Wilayah Tertentu KPHP Madapangga Rompu Kabupaten Bima .................. 43
Gambar 2.13. Sebaran Petak Pengelolaan Pada Wilayah Tertentu di Wilayah
KPHPMadapangga Rompu Kabupaten Bima .................................................................... 43
Gambar 4.1.Peta Konfigurasi Areal Kerja KPHP Madapangga Rompu Kabupaten Bima dirinci
berdasarkan Blok Pengelolaan Hutan ................................................................................. 56
Gambar 4.2. Peta Sebaran Kesesuaian Lahan Komoditi Jati ................................................................. 63
Gambar 4.3. Peta Sebaran Kesesuaian Lahan Komoditi Kemiri .......................................................... 63
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 14
DAFTAR LAMPIRAN PETA
1. Peta Pembagian Blok dan Petak Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)
Madapangga Rompu Provinsi Nusa Tenggara Barat Skala 1 : 50.000.
2. Peta Wilayah Tertentu Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Madapangga Rompu
Provinsi Nusa Tenggara Barat Skala 1 : 50.000.
3. Peta Penutupan Lahan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Madapangga
Rompu Provinsi Nusa Tenggara Barat Skala 1 : 50.000. (digital)
4. Peta Curah Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Madapangga
Rompu Provinsi Nusa Tenggara Barat Skala 1 : 50.000. (digital)
5. Peta Lahan Kritis Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Madapangga
Rompu Provinsi Nusa Tenggara Barat Skala 1 : 50.000. (digital)
6. Peta Kawasan HutanWilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Madapangga
Rompu Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat Skala 1 : 50.000. (digital)
7. Peta Kelas LerengWilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Madapangga
Rompu Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat Skala 1 : 50.000. (digital)
8. Peta Pembagian DASWilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Madapangga
Rompu Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat Skala 1 : 50.000. (digital)
9. Peta Topografi Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Madapangga Rompu
Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat Skala 1 : 50.000. (digital)
10. Peta Jenis TanahWilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Madapangga Rompu
Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat Skala 1 : 50.000. (digital)
11. Peta GeologiWilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Madapangga Rompu
Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat Skala 1 : 50.000. (digital)
12. Peta Pembagian IklimBerdasarkan Klasifikasi Schmidt-Ferguson Wilayah Kesatuan
Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Madapangga Rompu Kabupaten Bima Provinsi Nusa
Tenggara Barat Skala 1 : 50.000. (digital)
13. Peta Potensi HHBK Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Madapangga Rompu
Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat Skala 1 : 50.000. (digital)
RPHJP –KPHP MADAPANGGA KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 BAB IV - 1
BAB 1 PENDAHULUAN
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 2
BAB 1 PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Terwujudnya tata kelola hutan lestari tidak dapat dilepaskan dari unsur pengelola.
Ketiadaan institusi pengelola hutan ditingkat tapak dalam suatu sistem pengurusan
hutan di Indonesia selama ini dipercayai sebagai salah satu faktor utama penyebab
laju deforestasi dan degradasi hutan yang semakin tinggi. Dalam konteks
pembangunan selama ini, hutan dijadikan sebagai salah satu andalan utama penghasil
devisa negara setelah minyak dan gas (migas). Pada fase selanjutnya, orientasi
pemanfaatan hutan mulai memperhatikan unsur kelestarian dengan tetap menjadikan
hasil hutan sebagai penghasil devisa. Paradigma pembangunan kehutanan saat ini
menuntut pengelolaan hutan lebih mengutamakan aspek konservasi, dengan
mengutamakan eksistensi masyarakat di sekitar hutan agar kelestarian hutan tetap
terjaga dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.
Upaya pembentukan pengelola hutan ditingkat tapak merupakan salah satu langkah
tepat untuk menyelamatkan kawasan hutan Indonesia yang sudah mulai berada dalam
kondisi kritis. Selama ini, kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang tidak
dibebani hak ijin pengelolaan, berada dibawah pengurusan Dinas Kehutanan
(Kabupaten dan Provinsi) tanpa pengelolaan yang riil di tingkat tapak. Kondisi ini
tentunya akan mengakibatkan pemanfaatan hutan yang tidak optimal dan rawan
terjadinya gangguan terhadapkawasan hutan tersebut.
Dalam rangka percepatan pembangunan tata kelola kehutanan, Kementerian
Kehutanan kemudian menetapkan pembangunan KPH sebagai salah satu prioritas
nasional pembangunan kehutanan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian
Kehutanan 2010 - 2014. Sejalan dengan hal tersebut, berbagai produk peraturan
perundang – undangan juga telah diterbitkan untuk mendorong akselerasi proses
pembangunan KPH yang berasaskan pada sistem Pengelolaan Hutan Lestari (PHL).
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 3
Sejalan dengan kebijakan tersebut, Pemerintah Provinsi NTB telah mendorong
dikeluarkannya kebijakan yang berkaitan dengan KPH di tingkat daerah,melalui
usulan penetapan wilayah KPHL dan KPHP untuk seluruh kawasan hutan di Provinsi
NTB. Berdasarkan usulan tersebut, Pemerintah kemudian mengeluarkan Surat
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 337/MENHUT-VII/2009 tanggal 15 juni
2009 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) dan
Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL), seluruh kawasan hutan lindung dan
hutan produksi di Provinsi NTB seluas ± 889.210 Ha, telah ditetapkan kedalam 23 (dua
puluh tiga) wilayah KPH, yang terdiri dari 12 (dua belas) KPHP dengan luas areal ±
440.993 Ha dan 11 (sebelas) KPHL dengan luas areal ± 448.217 Ha. Kebijakan
penetapan wilayah KPH di Provinsi NTB tersebut memberikan ruang pengelolaan yang
secara spasial relatif cukup efektif sebagai satu kesatuan wilayah kelola secara
teritorial oleh suatu kelembagaan yang khusus dan spesifik dalam bentuk KPH
sehingga diharapkan dapat memberikan dampak terhadap pengelolaan hutan yang
lebih optimal sesuai dengan amanat yang diemban dalam PP 6/2007, jo. PP
3/2008. Pemerintah Kabupaten Bima telah berkomitmen untuk mendukung
pembangunan KPH di Provinsi NTB. Salah satu wujud komitmen tersebut, pada tahun
2014Pemerintah Kabupaten Bima membentuk 2 (dua) organisasi UPTD KPH, yaitu; 1)
UPTD KPHP Madapangga Rompu, dan 2) UPTD KPHP Waworada melalui Peraturan
Bupati (Perbup) Nomor 26 tahun 2014 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan,
Rincian Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Dan Badan
Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima. Pembentukan UPTD KPHP Madapangga Rompu
didasari atas beberapa pertimbangan, sebagai berikut:
1) Sebagian wilayah kerja KPHPMadapangga Rompu berada dalam Kawasan
Strategis Kabupaten (KSK) Bima baik dari aspek daya dukung lingkungan,
pertumbuhan ekonomi, dan sosial budaya;
2) memiliki obyek daya tarik wisata alam yang dapat mendukung pariwisata diNTB;
3) Kejadian illegal logging yang masih kerap terjadi dan belum dapat dikendalikan
mengingat wilayah KPHP Madapangga Rompu ini memiliki aksesibilitas yang
tinggi;
4) Minat masyarakat untuk turut serta mengelola kawasan hutan cukup tinggi;
5) Sebagian kawasan sudah diberikan ijin kelola baik kepada investor maupun
masyarakat dengan skema HKm, HTR, HTI;
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 4
6) Kawasan hutan KPHP Madapangga Rompu yang berbatasan langsung dengan
pemukiman dengan tingkat kepadatan penduduk rata-rata± 179 jiwa/km² yang
menyebabkan kawasan KPHP Madapangga Rompu mengalami proses degradasi
dan perubahan tutupanlahan seperti menjadi sawah, kebun dan pemukiman.
Berdasarkan hal tersebut secara langsung maupun tidak langsung telah menjadikan
KPHP Madapangga Rompu memiliki peran strategis untuk terciptanya kelestarian
hutan dan kesejahteraan masyarakat serta sekaligus mengakomodasikan tuntutan dan
kepentingan pemerintah daerah. Beberapa strategi yang dapat dilakukan diantaranya
adalah melalui optimalisasi akses masyarakat terhadap hutan sebagai salah satu upaya
untuk resolusi konflik. Keberadaan KPH di tingkat lapangan yang dekat masyarakat
akan memudahkan dalam memahami permasalahan riil di tingkat lapangan, untuk
sekaligus memposisikan perannya dalam penetapan bentuk akses yang tepat bagi
masyarakat serta alternatif solusi penyelesaian konflik. Terbentuknya KPHP
Madapangga Rompu yang merupakan salah satu wujud nyata bentuk desentralisasi
sektor kehutanan, dapat menjamin penyelenggaraan pengelolaan hutan akan tepat
lokasi, tepat sasaran, tepat kegiatan, dan tepat pendanaan. Selain itu, KPHP
Madapangga Rompu dapat memberikan kemudahan dalam investasi pembangunan di
sektor kehutanan, karena ketersediaan data/informasi detail tingkat lapangan
sertaefektif dalam mendukung keberhasilan penanganan rehabilitasi hutan dan
reklamasi karena adanya organisasi tingkat lapangan yang dapat mengambil peran
untuk menjamin penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan reklamasi terlaksana
sebagaimana mestinya.
Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai sebuah institusi
pengelola hutan di tingkat tapak, sebagaimana diamanatkan oleh PP No. 6 tahun 2007
jo PP No. 3 tahun 2008 pasal 9 mengenai fungsi dan tugas dari organisasi KPH, dimana
salah satunya yaitu menyelenggarakan pengelolaan hutan berupa tata hutan dan
penyusunan rencana pengelolaan hutan, maka KPHP Madapangga Rompu harus
mempunyai rencana pengelolaan hutan yang merupakan penggerak seluruh kegiatan
yang mengarahkan pada pencapaian tujuan dari pengelolaan hutan yang telah
ditetapkan. Rencana pengelolaan hutan yang terdiri dari rencana pengelolaan hutan
jangka panjang dan jangka pendek tersebut memuat setidaknya tujuan, strategi,
kegiatan serta target kelayakan pengembangan pengelolaan hutan. Sudah tentu dalam
penyusunan rencana pengelolaannya KPH harus mengacu pada Rencana Kehutanan
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 5
Tingkat Nasional (RKTN) dalam hal ini RKTN 2011-2030, maupun kabupaten/kota
dengan memperhatikan aspirasi, nilai budaya masyarakat setempat, serta kondisi
lingkungan, Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan serta harus diselaraskan dengan kebijakan pembangunan nasional dan
daerah yang telah dituangkan dalam berbagai bentuk dokumen perencanaan
pembangunan, seperti; RPJMN dan RPJMD Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Oleh karena itu, melalui kegiatan penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka
Panjang (RPHJP) KPHP Madapangga Rompu diharapkan data dan informasi yang
dimiliki oleh KPHP Madapangga Rompu yang meliputi kondisi kawasan baik biofisik,
sosial, ekonomi, kelembagaan dilengkapi dengan isu dan permasalahan serta
tantangan yang dihadapinya, dapat tersusun sebagai sebuah baselinedata yang
nantinya menjadi dasar dalam penentuan prioritas pengelolaan hutan di wilayah
KPHP Madapangga Rompu. Sehingga kedepan dapat memberikan hasil yang sesuai
dengan rencana dan target dari dibentuknya organisasi KPHP Madapangga Rompu.
Penyusunan RPHJP-KPHP Madapangga Rompu ini nantinya dijadikan sebagai landasan
dan acuan kegiatan pembangunan kehutanan tingkat tapak di wilayah KPHP
Madapangga Rompu Kabupaten Bima Provinsi NTB.
1.2. Tujuan Pengelolaan
Maksud Penyusunan RPHJP - KPHP Madapangga Rompu Kabupaten Bima ini adalah:
1. Menyediakan rencana pengelolaan (management plan) jangka panjang untuk
kurun waktu 10 tahun (2017 - 2026) untuk mengarahkan pelaksanaan
pengelolaan kawasan hutan pada setiap blok dan petak di wilayah KPHP
Madapangga Rompu;
2. Memberikan arahan bagi para pihak yang berkepentingan dalam kegiatan
pembangunan kehutanan di wilayah KPHP Madapangga Rompu;
3. Menyediakan acuan dan arahan bagi penyusunan business plan KPHP
Madapangga Rompu.
Adapun Tujuan Pengelolaan KPHP Madapangga Rompu Kabupaten Bima Provinsi NTB
ini, antara lain:
1. Melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan kritis;
2. Menginventarisasi potensi KPHP Madapangga Rompu (HHK, HHBK, dan Jasa
Lingkungan);
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 6
3. Menata Blok dan Petak;
4. Menyelenggarakan pengelolaan hutan berbasis masyarakat melalui skema
HKm, Kemitraan secara lestari dan berkelanjutan;
5. Mengelola HHK, HHBK dan Jasa Lingkungan secara optimal dalam rangka
mendorong terjadinya peningkatan pendapatan masyarakat;
6. Menyelesaikan masalah tenurial (konflik batas kabupaten, SPPT), perambahan
dan illegal logging;
7. Membangun kolaborasi dengan masyarakat dan pihak ketiga pemegang IUP
serta pihak ketiga lainnya dalam pengembangan aneka usaha kehutanan;
8. Mengembangkan jasa lingkungan melalui konservasi dan perlindungan pada
blok inti dan blok perlindungan;
9. Memantau implementasi RKT pihak ketiga pemegang IUP.
1.3. Sasaran
Sasaran dari kegiatan pengelolaan hutan KPHP Madapangga Rompu Kabupaten Bima
periode Tahun 2017 - 2026, yaitu:
1. Terbangunnya kelas perusahaan Hasil Hutan Kayu (HHK) Jati dan Mahoni;
2. Terbangunnya kelas perusahaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Kemiri dan
Madu;
3. Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui skema Kemitraan
Kehutanan;
4. Penyelesaian masalah konflik tenurial (SPPT);
5. Terwujudnya kemandirian KPHP Madapangga Rompu melalui penerapan Pola
Pengelolaan Keuangan (PPK) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan core
business HHK, HHBK dan Jasa Lingkungan;
6. Termonitornya pemegang ijin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan;
7. Terjaminnya perlindungan dan pengamanan hutan dalam wilayah kelola KPHP
Madapangga Rompu secara optimal dan berkelanjutan;
8. Terbangunnya sistem informasi manajemen pengelolaan hutan di KPHP
Madapangga Rompu;
9. Terbangunnya lembaga pengelola KPHP Madapangga Rompu yang mantap dan
profesional dengan SDM yang memadai dan kompeten.
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 7
1.4. Ruang Lingkup
Ruang Lingkup dari kegiatan pengelolaan hutan jangka panjang KPHP Madapangga
Rompu Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 - 2026, meliputi:
1. Inventarisasi berkala wilayah kelola serta penataan hutan;
2. Pemanfaatan hutan pada wilayah tertentu;
3. Pemberdayaan masyarakat;
4. Pembinaan dan pemantauan pada areal yang telah ada izin pemanfaatan dan
penggunaan kawasan hutan;
5. Penyelenggaraan rehabilitasi pada areal di luar izin;
6. Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi pada areal
yang sudah ada izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan;
7. Penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam;
8. Penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi antar pemegang izin;
9. Koordinasi dan sinergi dengan instansi dan stakeholders terkait;
10. Penyediaan dan peningkatan kapasitas SDM;
11. Penyediaan pendanaan;
12. Pengembangan database;
13. Rasionalisasi wilayah kelola;
14. Review rencana pengelolaan;
15. Pengembangan investasi.
1.5. Batasan Pengertian
1. Blok Pengelolaan pada wilayah KPH adalah bagian dari wilayah KPH yang
dibuat relatif permanen untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi
pengelolaan;
2. Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan
satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang dibatasi oleh
pemisah topografi berupa punggung bukit atau gunung yang berfungsi
menampung air yang berasal dari curah hujan, menyimpan dan mengalirkannya
ke danau atau laut secara alami;
3. Daerah Aliran Sungai (DAS) yang dipertahankan daya dukungnya adalah
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 8
DAS yang kondisi lahan serta kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial
ekonomi, investasi bangunan air dan pemanfaatan ruang wilayah berfungsi
sebagaimana mestinya;
4. Daerah Aliran Sungai (DAS) yang dipulihkan daya dukungnya adalah DAS
yang kondisi lahan serta kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi,
investasi bangunan air dan pemanfaatan ruang wilayah tidak berfungsi
sebagaimana mestinya;
5. Deforestasi adalah perubahan secara permanen dari areal berhutan menjadi
tidak berhutan yang diakibatkan oleh kegiatan manusia;
6. Degradasi Hutan adalah penurunan nilai suatu hutan akibat penuruanan
kualitas hutan, sehingga mempengaruhi fungsi dan potensi hutan tersebut;
7. Evaluasi adalah suatu proses untuk mengukur pencapaian suatu tujuan tertentu
yang telah ditetapkan serta dilakukan secara sistematik dan teratur, hasilnya
digunakan sebagai umpan balik untuk perbaikan pelaksanaan perencanaan
selanjutnya;
8. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi
sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam
lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan;
9. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak
atas tanah;
10. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah;
11. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai
perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah
banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara
kesuburan tanah;
12. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok
memproduksi hasil hutan;
13. Hutan Produksi Terbatas selanjutnya disingkat (HPT) adalah kawasan hutan
dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah
masing-masing dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 -
174, diluar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam,
dan taman buru;
14. Hasil Hutan adalah aneka produk berupa barang dan atau jasa yang diperoleh
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 9
atau berasal dari sumberdaya hutan yang dapat dimanfaatkan dan atau
diperdagangkan;
15. Hasil Hutan Bukan Kayu selanjutnya disingkat (HHBK) adalah hasil hutan
hayati baik nabati maupun hewani dan turunannya yang berasal dari hutan
kecuali kayu;
16. Hasil Hutan Ikutan adalah segala sesuatu yang bersifat material (bukan kayu)
yang dapat dimanfaatkan dari keberadaan hutan;
17. Inventarisasi Hutan adalah suatu rangkaian kegiatan yang terdiri dari penataan
batas, inventarisasi hutan, pembagian hutan, pembukaan wilayah hutan,
pengukuran dan pemetaan;
18. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai
fungsi pokok dan peruntukkannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari;
19. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk
dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;
20. Kehutanan adalah sistem pengurusan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan
yang diselenggarakan secara terpadu;
21. Kesatuan PengelolaanHutan Produksi (KPHP) adalah kesatuan pengelolaan
hutan yang luas wilayahnya seluruhnya atau didominasi oleh kawasan hutan
produksi;
22. Kelas Perusahaan adalah kesatuan pengelolaan dan pengusahaan hutan untuk
jenis tanaman pokok tertentu;
23. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan;
24. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa
satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program
dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang bersifat
personil (sumberdaya manusia), barang modal termasuk peralatan dan
tekonologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdaya
tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk
barang/jasa;
25. Kemitraan Kehutanan adalah kerjasama antara masyarakat setempat dengan
Pemegang Izin pemanfaatan hutan atau Pengelola Hutan, Pemegang Izin usaha
industri primer hasil hutan, dan/atau Kesatuan Pengelolaan Hutan dalam
pengembangan kapasitas dan pemberian akses, dengan prinsip kesetaraan dan
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 10
saling menguntungkan.
26. Lahan Kritis adalah lahan tidak produktif dan tidak berfungsi lagi sebagai media
pengatur tata air dan perlindungan tanah, dengan kriteria penutupan vegetasi
kurang dari 25% dan ada gejala erosi permukaan dan parit;
27. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan
untuk mewujudkan visi;
28. Menteri adalah menteri yang diserahi tugas dan bertanggungjawab dibidang
lingkungan hidup dan kehutanan;
29. Penataan Hutan (Tata Hutan) adalah kegiatan rancang bangun unit
pengelolaan hutan, mencakup pengelompokkan sumberdaya hutan sesuai
dengan tipe ekosistem dan potensi yang terkandung di dalamnya dengan tujuan
untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara
lestari;
30. Pengurusan Hutan adalah kegiatan penyelenggaraan hutan yang meliputi
perencanaan kehutanan, pengelolaan hutan, penelitian dan pengembangan,
pendidikan dan pelatihan, serta penyuluhan kehutanan dan pengawasan;
31. Pengelolaan Hutan adalah suatu kegiatan yang meliputi kegiatan tata hutan dan
penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan
kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, serta perlindungan hutan dan
konservasi alam;
32. Perencanaan Kehutanan adalah proses penetapan tujuan, penentuan kegiatan
dan perangkat yang diperlukan dalam pengurusan hutan lestari untuk
memberikan pedoman dan arah guna menjamin tercapainya tujuan
penyelenggaraan kehutanan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang
berkeadilan dan berkelanjutan;
33. Petak adalah bagian dari Blok dengan luasan tertentu dan menjadi unit usaha
pemanfaatan terkecil yang mendapat perlakuan pengelolaan dan silvikultur yang
sama;
34. Pemegang Ijin Pemanfaatan Hutan adalah perorangan atau Koperasi atau
BUMS yang diberi ijin oleh pejabat yang berwenang yang terdiri dari ijin usaha
pemanfaatan kawasan, ijin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, ijin usaha
pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu, dan ijin pemungutan hasil
hutan kayu dan/atau bukan kayu pada areal hutan yang telah ditentukan;
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 11
35. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (PDAS) adalah upaya manusia dalam
mengatur hubungan timbal balik antara sumberdaya alam dengan manusia di
dalam DAS dan segala aktivitasnya agar terwujud kelestarian dan keserasian
ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumberdaya alam bagi manusia
secara berkelanjutan;
36. Penggunaan Kawasan Hutan adalah kegiatan penggunaan kawasan hutan
untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah status dan
fungsi pokok kawasan hutan;
37. Pemanfaatan Hutan adalah bentuk kegiatan pemanfaatan kawasan hutan,
pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu
serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk
kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya;
38. Pemanfaatan kawasan adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh
sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi
secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya.
39. Pemanfaatan jasa lingkungan adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi
jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi
utamanya.
40. Pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatakan dan
mengusahakan hasil hutan berupa kayu dengan tidak merusak lingkungan dan
tidak mengurangi fungsi pokoknya.
41. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatakan
dan mengusahakan hasil hutan berupa bukan kayu dengan tidak merusak
lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.
42. Pemungutan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu adalah kegiatan untuk
mengambil hasil hutan baik berupa kayu dan/atau bukan kayu dengan batasan
waktu, luas dan/atau volume tertentu.
43. Pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin agar
penyelenggaraan dan capaian kinerja sesuai dengan standar kualitas dan sasaran
yang ditetapkan;
44. Pengendalian adalah suatu proses atau upaya untuk mengurangi atau menekan
penyimpangan yang mungkin terjadi, sehingga diperoleh suatu hasil sesuai
dengan yang telah ditetapkan melalui pemantauan, pengawasan dan penilaian
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 12
kegiatan;
45. Pengawasan adalah pengamatan dari dekat secara langsung dan atau dari jauh
secara tidak langsung yang dilakukan secara menyeluruh dengan
membandingkan antara yang dilaksanakan dengan yang seharusnya
dilaksanakan;
46. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bima.
47. Resort Pengelolaan Hutan adalah kawasan hutan dalam wilayah KPH yang
merupakan bagian dari wilayah KPH yang dipimpin oleh Kepala Resort KPH dan
bertanggung - jawab kepada Kepala KPH;
48. Rehabilitasi Hutan adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan
meningkatkan fungsi hutan sehingga daya dukung, produktivitas, dan
peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga;
49. Rencana Pengelolaan Hutan KPH adalah rencana pada kesatuan pengelolaan
hutan yang memuat semua aspek pengelolaan hutan dalam kurun jangka panjang
dan pendek, disusun berdasarkan hasil tata hutan dan rencana kehutanan, dan
memperhatikan aspirasi, peran serta dan nilai budaya masyarakat serta kondisi
lingkungan dalam rangka pengelolaan kawasan hutan yang lebih intensif untuk
memperoleh manfaat yang lebih optimal dan lestari;
50. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHadalah rencana
pengelolaan hutan pada tingkat strategis berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun
atau selama jangka benah pembangunan KPH;
51. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek KPHadalah rencana pengelolaan
hutan berjangka waktu satu tahun pada tingkat kegiatan operasional berbasis
petak/blok;
52. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk
mewujudkan visi dan misi;
53. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir
periode perencanaan;
54. Wilayah tertentu adalah wilayah hutan yang situasi dan kondisinya belum
menarik bagi pihak ketiga untuk mengembangkan usaha pemanfaatannya.
RPHJP –KPHP MADAPANGGA KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 BAB IV - 13
BAB2DESKRIPSI KAWASAN
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 14
BAB2 DESKRIPSI KAWASAN
2.1. Risalah Wilayah KPHP Madapangga Rompu
2.1.1. Letak
Wilayah KPHP Madapangga Rompu Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat
(NTB) secara geografis terletak antara 118° 28’ 31” BT-118° 41’ 22” Bujur Timur dan
8° 29’ 15” LS-8° 53’ 17” Lintang Selatan. Adapun secara administrasi pemerintahan,
wilayah kelola KPHP Madapangga Rompu terletak di wilayah Kecamatan Madapangga,
Kecamatan Bolo, Kecamatan Parado, Kecamatan Monta, dan Kecamatan Woha
Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Gambar 2.1. Letak Wilayah Kerja KPHP Madapangga Rompu.
Berdasarkan kelompok hutannya, wilayah KPHP Madapangga Rompu (Unit XX) secara
keseluruhan terletak di Kelompok Hutan (KH) ToffoRompu (RTK.65) yang ditunjuk
sebagai kawasan hutan berdasarkan Surat Keputusan ZB. 12 Februari 1937 No. 8 dan
RB.5 Juni 1937 No.45/XII/ZZB. Sedangkan berdasarkan Peta Pembagian Wilayah
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 15
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang dikeluarkan oleh Balai Pengelolaan
Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Dodokan Moyosari, wilayah kelola KPHP Madapangga
Rompu meliputi 10 (sepuluh) wilayah DAS. Secara detail, letak wilayah kelola KPHP
Madapangga Rompu Kabupaten Bima Provinsi NTB berdasarkan kelompok hutan,
pembagian wilayah DAS, administrasi pemerintahan dan kehutanan disajikan dalam
Tabel 2.1 dibawah ini.
Tabel 2. 1 Letak Wilayah KPHP Madapangga Rompu berdasarkan Kelompok Hutan, Pembagian DAS, Administrasi Pemerintahan dan Kehutanan.
No. Kelompok
Hutan
Nama
DAS
Administrasi
Kecamatan
Administrasi
Kehutanan
1. ToffoRompu Lere Parado - Bima UPTD Parado
2. Nontodue Parado, Monta - Bima UPTD Parado
UPTD Monta
3. Pelaparado Madapangga, Woha,
Monta, Parado, Bolo–
Bima
UPTD Madapangga
UPTD Woha
UPTD Monta
UPTD Parado
UPTD Bolo
4. Sama Parado–Bima UPTD Parado
5. Sampasori Parado, Monta - Bima UPTD Parado
UPTD Monta
6. Sori Madajampi Madapangga–Bima UPTD Madapangga
7. Sori Ndano Parado–Bima UPTD Parado
8. Tewanu Parado–Bima UPTD Parado
9. Tolokuta Parado–Bima UPTD Parado
10. Nggupadapa Parado, Monta–Bima UPTD Parado
UPTD Monta
Sumber: BPKH, 2015, BPS Kab Bima 2014 dan LAKIP Kab Bima, 2012.
2.1.2. Luas Wilayah Kelola KPHP Madapangga Rompu berserta Fungsi Hutan
Luas wilayah KPHP Madapangga Rompu (Unit XX) berdasarkan SK Nomor
337/Menhut-VII/2009 Tanggal 15 Juni 2009 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan
Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL)
Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah ± 49.722 Ha, sedangkan berdasarkan
rekonstruksi tata batas yang telah disesuaikan pada peta adalah ± 46.687,02 Ha.
Luasan wilayah kelola KPHP Madapangga Rompu disesuaikan berdasarkan dengan
rekonstruksi tata batas. Kawasan hutan ini terdiri dari Hutan Lindung (HL) seluas ±
19.277,18 Ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas ± 15.060,36 Ha dan Hutan
Produksi Tetap (HP) seluas ± 12.349,48 Ha yang semuanya terletak pada Kelompok
Hutan (KH) ToffoRompu (RTK. 65). Adapun berdasarkan letak administrasinya,
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 16
wilayah kelola KPHP Madapangga Rompu seluas +46.687,02 Ha tersebar di 5 (lima)
wilayah kecamatan di Kabupaten Bima. Secara rinci, luas wilayah kelola KPHP
Madapangga Rompu berdasarkan hasil tata batas dan SK Kemenhut disajikan pada
Tabel 2.2. berikut dibawah ini.
Tabel 2. 2 Luas Wilayah Kelola KPHP Madapangga Rompu
No. Kelompok
Hutan
Luas
(Ha)
SK Menteri
Kehutanan
Batas
Luar
(Km)
Batas
Fungsi
(Km)
Keterangan
1. Toffo Rompu
(RTK 65)
46.687,02 SK No.
337/Menhut-
VII/2009 Tanggal
15 Juni 2009
287,32 HL 197,11
HP 130,00
HPT
200,38
Luas telah
dikoreksi
dengan Peta
Tata Batas dan
Peta batas
daerah Kab.
Bima dan Kab.
Dompu
Jumlah 46.687,02 287,32 527,50
Sumber: Olahan Data GIS BPKH, 2015.
Gambar 2.2. Peta Fungsi Hutan Wilayah KPHP Madapangga Rompu.
Luas wilayah kelola KPHP Madapangga Rompu Kabupaten Bima Provinsi NTB
berdasarkan fungsi hutannya terdiri dari 19.277,18 Ha dengan fungsi hutan lindung,
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 17
15.060,36 Ha dengan fungsi hutan produksi terbatas, dan 12.349,48 Ha dengan
fungsi hutan tetap disajikan pada Tabel 2.3. berikut dibawah ini.
Tabel 2. 3 Luas Wilayah KPHP Madapangga Rompu berdasarkan Kelompok dan Fungsi Hutan (Hasil Tata Batas).
No. Kelompok
Hutan RTK
SK Menhut 337/Menhut-VII/2009
Total
Tata Batas
Total Hutan
Lindung
Hutan Produksi Terbatas
Hutan Produksi
Tetap
Hutan Lindung
Hutan Produksi Terbatas
Hutan Produksi
1. Toffo Rompu
65 23.645 (47,55
%)
14.859 (29,88 %)
11.218 (22,56
%)
49.722 (100
%)
19.277,18
(41,29%)
15.060,36 (32,26 %)
12.349,48 (26.45%)
46.687,02 (100
%) Total 23.645 14.859 11.218 49.722 19.277,1
8 15.060,36 12.349,48 46.687,0
2
Sumber: BPKH, 2015.
2.1.3. Batas-batas Wilayah
Wilayah KPHP Madapangga Rompu Kabupaten Bima dengan luas +46.687,02 Ha yang
tersebar di 5 (lima) kecamatan dan 28 (dua puluh delapan) desa di Kabupaten Bima
memiliki batas-batas geografis, sebagai berikut:
Sebelah Utara : Kecamatan Bolo dan Kecamatan Madapangga,
Sebelah Selatan : Samudera Hindia,
Sebelah Barat : Kec. Dompu, Kec. Pajo dan Kec. Hu’u (Kab. Dompu),
Sebelah Timur : Teluk Wawaorada dan Kecamatan Monta.
2.1.4. Aksesibilitas Kawasan
Aksesibilitas di kecamatan sekitar wilayah KPHP Madapangga Rompu Kabupaten Bima
pada umumnya menggunakan akses darat atau jalan. Semua desa terhubung oleh jalan
dengan transportasi kendaraan roda dua dan empat. Melalui pendekatan
pembangunan fisik yang telah dilaksanakan sejak lama, infrastruktur jalan di
Kabupaten Bima telah terhubung di hampir seluruh wilayah. Wilayah kelima
kecamatan juga sudah terhubung dengan ibukota kabupaten dengan kondisi jalan
beraspal. Panjang jalan menurut kondisi jalan setiap kecamatan di wilayah KPHP
Madapangga Rompu Kabupaten Bima disajikan pada Tabel 2.4. dibawah ini.
Tabel 2. 4 Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan per Kecamatan Kabupaten BimaTahun 2014.
No Kecamatan Panjang Jalan (Km)
Jalan Tanah Jalan Diperkeras Jalan Aspal Jumlah
1. Madapangga 54,50 35,00 37,50 127,00
2. Monta 50,00 12,00 44,00 106,00
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 18
No Kecamatan Panjang Jalan (Km)
Jalan Tanah Jalan Diperkeras Jalan Aspal Jumlah
3. Parado 30,00 3,00 24,20 57,20
4. Woha 35,00 31,00 77,00 143,00
5. Bolo 32,50 25,50 40,50 98,50 Jumlah Total 202,00 106,50 223,20 531,70
Sumber: Kecamatan Dalam Angka, 2014.
Aksesibilitas menuju Wilayah KPHP Madapangga Rompu pada 5 kecamatan yang
melingkupinya telah terhubung oleh jalan dengan jenis dan panjang jalan sebagaimana
disebutkan pada Tabel 2.4 diatas. Adapun jarak dan waktu tempuh serta jenis fasilitas
transportasi menuju wilayah KPHP Madapangga Rompu adalah sebagaimana
disajikanpada Tabel 2.5 dibawah ini.
Tabel 2. 5 Aksesibilitas menuju Wilayah KPHP Madapangga Rompu
No
Dari
Menuju
Jarak Tempuh
(Km)
Waktu Tempuh (Menit)
Fasilitas Transportasi Tersedia
1. Ibukota Provinsi KPHP Madapangga Rompu
± 400 ±720 Udara, darat (Bus Malam) dan Laut (Kapal Cepat)
2. Ibukota Kabupaten Ibukota Kecamatan : Kec. Madapangga 15 30 Bus, Mikrolet Kec. Bolo 10 20 Bus, Mikrolet
Kec. Woha 6 10 Bus, Mikrolet
Kec. Monta 15 30 Bus, Mikrolet
Kec. Parado 35 45 Bus, Mikrolet
3. Ibukota Kecamatan : Kec. Madapangga Desa yang
berbatasan dengan Kawasan Hutan di
Wilayah KPHP Madapangga Rompu
1-7 15 Mikrolet, Dokar, Ojek Kec. Bolo 3 10 Mikrolet, Dokar, Ojek
Kec. Woha 3-5 5-10 Mikrolet, Dokar, Ojek
Kec. Monta 0,5-10 5-20 Mikrolet, Dokar, Ojek
Kec. Parado 0,5-5 5-10 Mikrolet, Dokar, Ojek
2.1.5. Sejarah Wilayah KPHP Madapangga Rompu Kabupaten Bima
a. Proses Pembentukan KPH
1. Pencadangan KPH
a. Pencadangan KPH di Provinsi NTB mulai dilakukan tahun 2000-2001
(masa transisi menuju era otonomi) dalam rangka rancang bangun
Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP). Hasil rancang bangun
tersebut telah membagi seluruh kawasan hutan produksi kedalam 12 (dua
belas) unit KPHP. Selanjutnya hasil rancang bangun tersebut terkait arah,
tujuan dan strategi disempurnakan dengan acuan PP 34/2002.
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 19
b. Seiring dengan lahirnya PP 6/2007, jo. PP 3/2008 (pengganti PP
34/2002) hasil rancang bangun KPHP tersebut selanjutnya dilakukan
perubahan mendasar, yaitu dengan menyatukan fungsi hutan lindung
dengan hutan produksi kedalam wadah Kesatuan Pengelolaan Hutan
(KPH). Disamping itu juga membentuk kawasan hutan konservasi
kedalam Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK). Hasil rancang
bangun KPH tersebut telah membagi seluruh kawasan hutan di NTB
kedalam 29 KPH, yang terdiri 11 (sebelas) KPHP, 12 (dua belas) KPHL,
dan 6 (enam) KPHK.
c. Selanjutnya hasil rancang bangun tersebut disepakati para Kepala Unit
Pelaksana Teknis Kehutanan lingkup NTB, para Kepala Dinas yang
menangani urusan Kehutanan di Provinsi/Kabupaten/Kota, diketahui
seluruh Bupati/Walikota se-NTB, serta disetujui Gubernur NTB pada
tahun 2008.
2. Proses Penetapan KPH
a. Hasil rancang bangun yang telah disepakati para pemangku kepentingan
tersebut, selanjutnya diusulkan Gubernur NTB kepada Menteri
Kehutanan. Dari 29 KPH yang diusulkan, kemudian ditetapkan
berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.337/Menhut-
VII/2009 adalah sebanyak 23 (dua puluh tiga) KPH dan menjadi
kewenangan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota meliputi 12 (dua
belas) KPHP dan 11 (sebelas) KPHL.
b. Atas dasar pencadangan Menteri Kehutanan tersebut, pada Tahun 2014
Bupati Bima membentuk organisasi UPTD KPHP Madapangga Rompu
menjadi salah satu KPH di Kabupaten Bima Provinsi NTB melalui
Peraturan Bupati Bima Nomor 26 Tahun 2014. Sinkronisasi luasan
wilayah KPHP Madapangga Rompu menurut SK No. 337/Menhut-
VII/2009 tanggal 15 Juni 2009 dengan luas 49.227 ha. Sedangkan SHP tata
batas BPKH seluas 47.010, 59 ha. Kemudian luasan dikoreksi dengan peta
tata batas dan peta batas daerah Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu
sehingga luasan wilayah KPHP Madapangga Rompu seluas 46. 687, 02 ha.
Luasan tersebut yang dijadikan sebagai luasan wilayah KPHP Madapangga
Rompu.
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 20
2.1.6. Pembagian Blok dan Petak di KPHP Madapangga Rompu
Kegiatan tata hutan perlu dilakukan untuk dapat melaksanakan pengelolaan secara
efektif dan efisien ditingkat tapak. Kegiatan ini mengacu pada beberapa aturan
hukum, yaitu : UU No. 41 tahun 1999 pasal 21a tentang tata hutan dan rencana
pengelolaan hutan, pasal 22 tentang tata hutan yang kemudian diturunkan melalui PP
No. 6 tahun 2007 pasal 12. Kegiatan tata hutan ini meliputi pembuatan rancang
bangun unit pengelolaan hutan yang disesuaikan dengan tipe ekosistem dan potensi
yang ada di dalamnya.Berdasarkan pada PP tersebut kemudian dikeluarkan
Permenhut No. P.6/Menhut-II/2010 tentang norma, standar, prosedur dan kriteria
pengelolaan KPHL dan KPHP dimana pasal 4 menerangkan tentang tata hutan yang
diperinci dengan Peraturan Dirjen Planologi Kehutanan No. P.5/VII-WP3H/2012
tentang petunjuk teknis tata hutan dan rencana pengelolaan KPHL dan KPHP dimana
berdasarkan hasil inventarisasi hutan maka dilakukan pembuatan blok pada kawasan
dengan mempertimbangkan: (1) karakteristik kondisi biofisik lapangan, (2) kondisi
sosial ekonomi, (3) potensi sumberdaya alam, (4) keberadaan ijin usaha pemanfaatan
dan penggunaan kawasan hutan, serta (5) Faktor-faktor pembatas. Blok didefinisikan
sebagai bagian wilayah KPH yang dibuat relatif permanen untuk meningkatkan
efektivitas dan efisiensi pengelolaan. Selain itu, dalam pembagian blok dimungkinkan
untuk menetapkan blok sebagai wilayah tertentu yang didefinisikan sebagai wilayah
yang situasi dan kondisinya belum menarik bagi pihak ketiga untuk mengembangkan
pemanfaatannya berada di luar areal ijin pemanfaatan dan penggunaan kawasan
hutan. Berdasarkan Peraturan Dirjen Planologi tersebut, pembagian blok di dalam
hutan lindung terdiri atas blok inti, blok pemanfataan, dan blok khusus. Sementara di
dalam hutan produksi, pembagian blok terdiri atas blok perlindungan, blok
pemanfaatan jasa lingkungan dan HHBK, blok pemanfaatan HHK-HTI dan HHK-HA,
blok pemberdayaan masyarakat dan blok khusus. Blok-blok tersebut kemudian dibagi
lagi kedalam petak dengan tujuan efisiensi dan efektivitas pengelolaan hutan.
Setelah kawasan terbagi kedalam blok, maka dilakukan pembuatan petak di dalam
blok tersebut. Petak merupakan bagian dari blok dengan luasan tertentu dan menjadi
unit usaha pemanfaatan terkecil, dimana pembagiannya berdasarkan pertimbangan
produktivitas dan potensi areal/lahan, kawasan lindung dan rancangan areal untuk
pemanfaatan.
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 21
Untuk kawasan KPHP MadapanggaRompu dalam pembagian blok dan petak,
pendekatan satuan lahan yang disarankan adalah wilayah tangkapan air (DAS/Sub
DAS/Sub-sub DAS) dengan kisaran luas pada masing-masing petak pada hutan lindung
di kawasan KPHP Madapangga Rompu adalah 80-160 Ha atas dasar kemampuan
organisasi KPHP Madapangga Rompu dalam mengelola 1 unit petak. Sementara untuk
hutan produksi ditetapkan luasan petak pengelolaannya berkisar antara 40-80 Ha.
Berdasarkan prosedur penataan hutan tersebut, maka kawasan hutan KPHP
MadapanggaRompu Kabupaten Bima yang terdiri dari kawasan dengan fungsi
produksi dan lindung terbagi kedalam 6 (enam) blok, dimana 4 (empat) blok berada di
kawasan hutan produksi terbatas dan tetap; dan 2 (dua) blok lainnya berada di
kawasan hutan lindung. Kawasan dengan fungsi produksi terbagi atas; 1) Blok
Perlindungan, 2) Blok Pemanfaatan HHK–HT, 3) Blok Pemanfaatan Kawasan, Jasa
Lingkungan, dan HHBK, serta 4) Blok Pemberdayaan Masyarakat. Adapun kawasan
dengan fungsi lindung terbagi atas; 1) Blok Inti dan 2) Blok Pemanfaatan.
Blok-blok hasil penataan areal kerja berdasarkan Peraturan Dirjen Planologi
Kehutanan Nomor: P.5/VII-WP3H/2012 tentang petunjuk teknis tata hutan dan
penyusunan rencana pengelolaan hutan pada Kesatauan Pengelolaan Hutan Lindung
(KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) tersebut memiliki
peruntukkan dan kriteria sebagai berikut :
1. Blok HL-Inti merupakan blok yang difungsikan sebagai perlindungan tata air dan
perlindungan lainnya serta sulit untuk dimanfaatkan, dengan kriteria kurang
memiliki potensi jasa lingkungan, wisata alam, dan potensi hasil hutan bukan kayu.
2. Blok HL-Pemanfaatan merupakan blok yang difungsikan sebagai areal yang
direncanakan untuk pemanfaatan terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan pemanfaatan hutan pada kawasan hutan yang berfungsi
hutan lindung, dengan kriteria:
(a) Mempunyai potensi jasa lingkungan, wisata alam, dan potensi hasil hutan
bukan kayu (HHBK);
(b) Terdapat ijin pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan, dan hasil hutan bukan
kayu (HHBK);
(c) Areal dekat dengan masyarakat sekitar atau dalam kawasan hutan; serta
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 22
(d) Areal-areal yang memiliki aksesibilitas yang tinggi.
3. Blok HP–Perlindungan merupakan blok yang difungsikan sebagai perlindungan
tata air dan perlindungan lainnya serta direncanakan untuk tidak dimanfaatkan,
dengan kriteria termasuk dalam kriteria kawasan lindung.
4. Blok HP-Pemanfaatan HHK-HT merupakan blok yang telah ada ijin pemanfaatan
HHK-HT dan yang akan difungsikan sebagai areal yang direncanakan untuk
pemanfaatan HHK-HT sesuai dengan potensi kawasan yang telah dihasilkan dari
proses tata hutan, dengan kriteria: (a) mempunyai potensi hasil hutan kayu (HHK)
yang rendah; (b) merupakan areal yang tidak berhutan; dan (c) terdapat ijin
pemanfaatan HHK-HT.
5. Blok HP–Pemanfaatan Kawasan, Jasa Lingkungan dan HHBK merupakan blok
yang telah ada ijin pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan dan HHBK dan yang
akan difungsikan sebagai areal yang direncanakan untuk pemanfaatan kawasan,
jasa lingkungan dan HHBK sesuai dengan potensi kawasan yang telah dihasilkan
dari proses inventarisasi dengan kriteria:
(a) Mempunyai potensi jasa lingkungan, wisata alam, potensi hasil hutan non
kayu;
(b) Terdapat ijin pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan dan hasil hutan non
kayu.
6. Blok HP-Pemberdayaan Masyarakat merupakan blok yang telah ada upaya
pemberdayaan masyarakat seperti Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa
(HD), dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR), dan yang akan difungsikan sebagai areal
yang direncanakan untuk upaya pemberdayaan masyarakat sesuai dengan potensi
kawasan yang telah dihasilkan dari proses tata hutan, dengan kriteria:
(a) Mempunyai potensi hasil hutan kayu (HHK) yang rendah;
(b) Merupakan areal yang tidak berhutan;
(c) terdapat ijin pemanfaatan hutan untuk HKm, Hutan Desa, dan HTR; dan
(d) areal dekat dengan masyarakat baik di dalam maupun di sekitar hutan.
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 23
Gambar 2.3. Peta Pembagian Blok di Wilayah KPHP Madapangga Rompu.
Data luasan masing-masing blok KPHP Madapangga Rompu berdasarkan sebaran
fungsi hutannya disajikan dalam bentuk Tabel 2.6. sebagai berikut dibawah ini.
Tabel 2. 6 Luas Masing-masing Blok pada Wilayah KPHP Madapangga Rompu Kabupaten Bima Provinsi NTB.
Blok KPHP Madapangga Rompu
Total Luas (Ha) Prosentase Luas (%)
Hutan Lindung (HL) 19.277,18 41,29
HL–Inti 4.574,56 9,80
HL-Pemanfaatan 14.702,62 31,49
Hutan Produksi (HP) 12.349,48 26,45
HP-Pemanfaatan HHK-HT 6.149,99 13,17
HP-Pemanfaatan Jasling dan HHBK 1.433,06 3,07
HP-Pemberdayaan Masyarakat 3.261,51 6,99
HP-Perlindungan 1.504,92 3,22
Hutan Produksi Terbatas (HPT) 15.060,36 32,26
HP-Pemanfaatan HHK - HT 14.115,96 30,24
HP-Pemanfaatan Jasling dan HHBK 608,81 1,30
HP-Perlindungan 335,59 0,72
Total Luas (ha) 46.687,02 100,00 Sumber: Olahan Data GIS BPKH, 2015.
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 24
2.2. Kondisi Biofisik Wilayah KPHP Madapangga Rompu
2.2.1. Iklim KPHP Madapangga Rompu
Keadaan iklim suatu wilayah dapat dilihat dari keadaan curah hujan, hari hujan,
temperatur, kelembaban relatif, kecepatan angin, dan intensitas penyinaran matahari.
Sedangkan untuk menggambarkan kondisi iklim di suatu kawasan tertentu yang
areanya lebih sempit dapat dilihat dari keadaan curah hujan dan hari hujan yang
terjadi di kawasan tersebut.
Sebagaimana daerah tropis lainnya, Kabupaten Bima hanya mengenal 2 (dua) musim,
yaitu; musim kemarau dan musim hujan. Musim hujan rata-rata berlangsung mulai
bulan Oktober sampai April. Pada bulan Oktober sampai Maret angin bertiup dari
barat daya ke timur laut dengan membawa hujan. Pada musím kemarau suhu udara
relatif rendah yaitu 20-30°C pada siang hari dan 20°C pada malam hari. Kabupaten
Bima, dipengaruhi oleh tipe iklim D, E dan F (menurut Schmidth dan Ferguson, 1951).
Suhu udara siang hari antara 28-32°C. Terjadi perbedaan suhu udara yang sangat
besar antara siang dan malam hari. Selain curah hujan tahunan yang relatif kecil,
penyebarannyapun tidak merata, dimana pada bulan Mei-Oktober merupakan bulan
yang jarang terjadi hujan. Menurut hasil evaluasi agroklimat klasifikasi iklim menurut
Schimdt-Ferguson, iklim di Wilayah KPHP Madapangga Rompu Kabupaten Bima
adalah tipe iklim E (agak kering), yaitu nilai perbandingan (Q) rata-rata bulan kering
dibagi rata-rata bulan basah nilainya berkisar antara 1,67 < Q < 3,00. Gambaran curah
9.80%
31.49%
13.17%
3.07%
6.99%
3.22%
30.24%
1.30% 0.72% HL–Inti
HL-Pemanfaatan
HP-Pemanfaatan HHK-HT
HP-Pemanfaatan Jaslingdan HHBK
HP-PemberdayaanMasyarakat
HP-Perlindungan
Diagram Pembagian Blok Pengelolaan Kawasan di KPHP Madapangga Rompu
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 25
hujan di Wilayah KPHP Madapangga Rompu Kabupaten Bima, dapat dilihat pada
Gambar 2.4.
Wilayah KPHP Madapangga Rompu Kabupaten Bima Provinsi NTB yang memiliki
curah hujan (CH) dengan kisaran 1.100-1.200 mm/tahun terdapat pada areal dengan
luas 8.744,29Ha. Adapun wilayah dengan kisaran curah hujan sebesar 1.000-1.100
mm/tahunmendominasi areal dengan luas mencapai 27.799,40Ha. Wilayah lainnya
yang beradadi wilayah KPHP Madapangga Rompu Kabupaten Bima Provinsi NTB
memiliki kisaran curah hujan terendah yaitu antara 900-1.000 mm/tahun memiliki
luas 10.143,34 Ha, hal ini dapat dilihat pada Tabel 2.6 dihalaman selanjutnya.
Gambar 2.4. Peta Curah Hujan di Wilayah KPHP Madapangga Rompu.
Tabel 2. 7 Kondisi Curah Hujan di KPHP Madapangga Rompu berdasarkan Kelompok Hutan.
No Kelompok
Hutan (KH) Stasiun Jumlah
Hari Hujan Hujan
(mm/tahun) Luas (Ha)
Prosentase Luas (%)
1. ToffoRompu
(RTK. 65)
Paradowane 900 -1.000 10.143,34 21,73 Godo 9.91 1.000 - 1.100 27.799,40 59,54 Bolo 1.100 - 1.200 8.744,28 18,73
Total 9,91 46.687,02 100,00
Sumber: Olahan Data GIS BPKH, 2015.
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 26
2.2.2. Geologi dan Tanah
Kondisi geologi di wilayah KPHP Madapangga Rompu berdasarkan Peta Geologi yang
dikeluarkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi tahun 1975, formasi
geologi di wilayah KPHP Madapangga Rompu didominasi oleh batuan Andesit dan
Basalt. Batuan Andesit dan Basalt ± 80% tersebar di wilayah KPHP Madapangga
Rompu Kabuapten Bima. Batuan Andesit dan Basalt merupakan jenis batuan beku,
yaitu batuan yang terbentuk dari satu atau beberapa mineral dan terbentuk akibat dari
pembekuan magma. Gambaran formasi geologi di wilayah KPHP Madapangga
RompuKabupaten Bima disajikan pada Gambar 2.5. dan Tabel 2.7. dibawah ini.
Gambar 2.5. Peta kondisi Geologi di Wilayah KPHP Madapangga Rompu.
Tabel 2. 8 Data Kondisi Geologi di Wilayah KPHP Madapangga Rompu.
No. Formasi Geologi Luas (Ha) % Luas
1. Alluvium, recent riverine 564,49 1,21
2. Alluvium, recent riverine, alluvium, estuarine marine, peat
290,96 0,62
3. Alluvium, recent riverine, alluvium, fan deposits 36,70 0,08
4. Andesit, basalt 36.989,81 79,23
5. Limestone, coral 8.798,57 18,85
Total 46.687,02 100,00
Sumber: Olahan Data GIS BPKH, 2015.
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 27
Berdasarkan Peta Tanah Tinjau Indonesia (1965) yang dikeluarkan oleh Lembaga
Penelitian Tanah Bogor, jenis tanah yang terdapat di wilayah KPHP Madapangga
Rompu Kabupaten Bima adalah Komplek Litosol Mediteran Coklat Kemerahan dan
Mediteran Coklat. Jenis tanah ini tersebar ± 93,9% diseluruh wilayah KPHP
Madapangga Rompu.Sebaran tanah pada wilayah KPHP Madapangga
RompuKabupaten Bima Provinsi NTB dapat dilihat pada Gambar 2.6. dan Tabel 2.8.
dibawah berikut ini:
Gambar 2.6. Peta Sebaran Jenis Tanah di Wilayah KPHP Madapangga Rompu.
Tabel 2. 9 Sebaran Jenis Tanah di Wilayah KPHP Madapangga Rompu.
No. Jenis Tanah Luas (Ha) % Luas
1. Alluvial Coklat-Kekelabuan 2.641,65 5,66
2. Komplek Litosol Mediteran Coklat Kemerahan& Medietran Coklat
43.839,53 93,90
3. Komplek Mediteran Coklat& Mediteran Coklat Kemerahan
205,84 0,44
Total 46.687,02 100,00
Sumber: Olahan Data GIS BPKH, 2015.
2.2.3. Ketinggian Tempat dan Topografi KPHP Madapangga Rompu
Kawasan hutan pada wilayah KPHP Madapangga Rompu Kabupaten Bima terletak
pada ketinggian 0‐1.200 mdpl. Ketinggian tempat di kawasan KPHP Madapangga
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 28
Rompu didominasi pada ketinggian antara 200-300 mdpl dengan luas mencapai
8.404,43 Ha, diikuti kemudian oleh ketinggian antara 300-400 mdpl dengan luas
mencapai 8.290,33Ha, sedangkan ketinggian yang lebih tinggi dari 1.100 m dpl hanya
seluas 14,37 Ha. Gambaran lebih rinci tentang sebaran dan ketinggian tempat di
wilayah KPHP Madapangga Rompu Kabupaten Bima Provinsi NTB disajikan pada
Gambar 2.7. dibawah ini dan Tabel 2.9. dihalaman selanjutnya.
Gambar 2.7. Peta Sebaran Ketinggian Tempat di Wilayah KPHP Madapangga Rompu.
Tabel 2. 10 Luas Ketinggian Tempat di Wilayah KPHP Madapangga Rompu.
No. Ketinggian Tempat
(m dpl) Luas (Ha)
% Luas
1. 0 – 100 2.103,31 4,51
2. 100 – 200 7.288,27 15,61
3. 200 – 300 8.404,43 18,00
4. 300 – 400 8.290,33 17,76
5. 400 – 500 6.100,04 13,07
6. 500 – 600 4.917,85 10,53
7. 600 – 700 4.131,10 8,85
8. 700 – 800 2.914,86 6,24
9. 800 – 900 1.541,44 3,30
10. 900 – 1.000 764,16 1,64
11. 1.000 – 1.100 216,87 0,46
12. 1.100 – 1.200 14,37 0,03
Total 46.687,02 100,00
Sumber: Olahan Data GIS BPKH, 2015.
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 29
Kondisi kelerengan di wilayah KPHP Madapangga Rompu Kabupaten Bima Provinsi
NTB sangat beragam, mulai 0 % sampai lebih dari 50 % dengan dominasi kelerengan
pada kelas 15-30 % dengan luas 22.090,27 Ha, diikuti oleh kelas kelerengan 30-50 %
kemudian 8-15 % dengan luas masing-masing 11.126,07 Ha dan 8.887,62 Ha.
Gambaran umum terkait relief di wilayah KPHP Madapangga Rompu Kabupaten Bima
Provinsi NTB disajikan dalam Gambar 2.10. dan Tabel 2.11. dihalaman
selanjutnyasebagai berikut:
Tabel 2. 11 Luas KPHP Madapangga Rompu berdasarkan Kelas Kemiringan Lahan.
Kelerengan Lahan (%)
Luas (Ha)
Persentase (%)
0 - 8% 3.361,06 7,20
8 - 15% 8.887,62 19,04
15 - 30% 22.090,27 47,32
30 - 50% 11.126,07 23,83
>50% 1.221,99 2,62
Total 46.687,02 100,00
Sumber: Olahan Data GIS BPKH, 2015.
Gambar 2.8. Peta Kemiringan Lahan di Wilayah KPHP Madapangga Rompu.
Informasi terkait dengan kondisi ketinggian tempat dan topografi diatas dapat menjadi
bahan pertimbangan bagi pengelola KPHP Madapangga Rompu dalam melakukan
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 30
perencanaan terkait kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan, seperti pemilihan jenis
tanaman, penerapan teknis konservasi tanah dan air serta pemanenan hasil hutan.
2.2.4. Tingkat Kekritisan Lahan di Kawasan KPHP Madapangga Rompu
Data sebaran tingkat kekritisan lahan di Kawasan KPHP Madapangga Rompu
Kabupaten Bima Provinsi NTB menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah ini masih
dapat dikategorikan cukup baik. Hal ini mengingat sebagian besar kawasannya masih
berada dalam kondisi tidak kritis (74,95% dari luas kawasan). Lahan di Kawasan
KPHP Madapangga Rompu Kabupaten Bima dengan kriteria potensial kritis sebesar
17,72% sebagian besar berada pada kawasan Hutan Produksi Terbatas. Lahan dengan
kriteria agak kritis sebesar 6,52 % sebagian besar berada pada kawasan Hutan
Lindung, sedangkan sisanya luas lahan dengan kategori kritis berkisar 0,50 % dan
sangat kritis 0,28 % di sebagian kecil wilayah KPHP Madapangga Rompu. Sebaran dan
luas lahan kritis di wilayah KPHP Madapangga Rompu Kabupaten Bima Provinsi NTB
dapat dilihat pada Tabel 2.11. dibawah ini, Tabel 2.12., dan Gambar 2.9. dihalaman
selanjutnya.
Tabel 2. 12 Tingkat Kekritisan Lahan di KPHP MadapanggaRompu KabupatenBima dirinci untuk setiap Blok Pengelolaan.
Blok dan Tingkat Kekeritisan Lahan Luas(Ha) % Luas
HL-Inti 4.574,56 9,80
Kritis 14,75 0,03
Agak Kritis 224,31 0,48
Potensial Kritis 45,01 0,10
Tidak Kritis 4.290,50 9,19
HL-Pemanfaatan 14.702,62 31,49
Kritis 62,71 0,13
Agak Kritis 1.476,53 3,16
Potensial Kritis 2.013,81 4,31
Tidak Kritis 11.149,56 23,88
HP-Pemanfaatan HHK-HT 20.265,95 43,41
Sangat Kritis 131,92 0,28
Kritis 158,46 0,34
Agak Kritis 1.281,44 2,74
Potensial Kritis 5.271,42 11,29
Tidak Kritis 13.422,72 28,75
HP-Pemanfaatan Kawasan, Jasa Lingkungan, dan HHBK 2.041,87 4,37
Agak Kritis 0,26 0,00
Potensial Kritis 346,09 0,74
Tidak Kritis 1.695,52 3,63
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 31
Blok dan Tingkat Kekeritisan Lahan Luas(Ha) % Luas
HP-Pemberdayaan Masyarakat 3.261,51 6,99
Potensial Kritis 551,19 1,18
Tidak Kritis 2.710,31 5,81
HP-Perlindungan 1.840,51 3,94
Kritis 0,01 0,00
Agak Kritis 65,64 0,14
Potensial Kritis 49,27 0,11
Tidak Kritis 1.725,59 3,70
Total 46.687,02 100,00 Sumber : BPDAS Dodokan Moyosari, 2013
Tabel 2. 13 Lahan Kritis di Wilayah KPHP Madapangga Rompu.
No. Tingkat Kekritisan Luas (Ha) Persentase (%)
1. Tidak Kritis 34.994,21 74,95
2. Potensial Kritis 8.276,80 17,72
3. Agak Kritis 3.048,18 6,52
4. Kritis 235,92 0,50
5. Sangat Kritis 131,91 0,28
TOTAL 46.687,02 100,00
Sumber : BPDAS Dodokan Moyosari, 2013
Gambar 2.9. Peta Tingkat Kekritisan Lahan di Wilayah KPHP Madapangga Rompu.
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 32
Berdasarkan informasi pada 32ampe dan gambar diatas, lahan kritis (agak kritis-
sangat kritis) yang berada di Kawasan KPHP Madapangga Rompu adalah seluas
3.416,01 Ha atau 7,30% dari total luas 46.687,02 Ha. Dari total luasan lahan kritis
tersebut, 32amper separuhnya berada pada kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT)
yang merupakan kawasan berijin yaitu PT Koin Nesiaseluas 1.325,76 Ha. Selain itu
terdapat juga lahan kritis pada lahan IUPHKm seluas 200,33 Ha yang meliputi HKm
Monggo. Adapun yang berada pada Wilayah Tertentu yang merupakan kawasan yang
akan dikelola langsung oleh KPHP Madapangga Rompu Kabupaten Bima seluas
1.889,92 Ha.
Informasi terkait lahan kritis tersebut merupakan dasar bagi pengelola KPHP
Madapangga Rompu dalam melakukan perencanaan rehabilitasi kawasan yang masih
kritis, terutama yang berada dalam Wilayah Tertentu selama 10 (sepuluh) tahun
kedepan. Dengan asumsi bahwa KPHP Madapangga Rompu melakukan reboisasi dan
upaya rehabilitasi lahan seluas ± 190 Ha/tahun, khususnya pada lahan-lahan
terindikasi agak kritis hingga sangat kritis pada wilayah tertentu maka diharapkan
pada akhir tahun kesepuluh, tidak lagi ditemukan sebaran lahan dengan konfigurasi
lahan dengan kategori agak kritis hingga sangat kritis. Adapun lahan kritis yang
berada didalam wilayah berijin, menjadi tanggung jawab dari pemegang IUP baik yang
berada di wilayah PT. Koin Nesia, HKm Monggo dan HKm Raba. Peran pengelola KPHP
Madapangga Rompu lebih berbentuk pemantauan terhadap kinerja pemegang IUP
sebagaimana telah direncanakan pada dokumen perencanaan pemegang ijin.
2.3. Potensi Wilayah KPHP Madapangga Rompu
2.3.1. Penutupan Vegetasi
Pada wilayah kelola KPHP Madapangga Rompu Kabupaten Bima Provinsi NTB,
teridentifikasi terdapat 7(tujuh) tipe kelas penutupan lahan yang terdiri dari; 1) Hutan
Lahan Kering Primer, 2) Hutan Lahan Kering Sekunder, 3) TanahTerbuka, 4) Pertanian
Lahan Kering, 5) Pertanian Lahan Kering Campur Semak, 6) Sawah, dan 7) Semak
belukar. Secara detail, informasi tentang penutupan lahan di wilayah
KPHPMadapangga Rompu Kabupaten Bima disajikan pada Tabel 2.13. dan Gambar
2.10. dihalaman selanjutnya.
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 33
Tabel 2. 14 Penutupan Lahan di Wilayah KPHP Madapangga Rompu Kabupaten Bima.
Tipe Penutupan Lahan Luas
(Ha)
Prosentase
(%)
Hutan Lahan Kering Primer 13.910,97 29,80 Hutan Lahan Kering Sekunder 19.460,53 41,68 Tanah Terbuka 140,02 0,30 Pertanian Lahan Kering 213,32 0,46 Pertanian Lahan Kering Campur Semak 1.554,22 3,33 Sawah 151,09 0,32 Semak Belukar 11.256,87 24,11
Total 46.687,02 100,00
Sumber: Olahan Data GIS BPKH, 2015. Kondisi penutupan lahan, berdasarkan tabel diatas, masih didominasi oleh hutan lahan
kering sekunder yaitu seluas ± 19.460,53 Ha, Hutan Lahan Kering Primer seluas
±13.910,97 Ha, dan Semak Belukar seluas ± 11.256,87Ha. Adanya penutupan lahan
pertanian lahan kering seluas ± 213,32Ha dan pertanian lahan kering campur semak
seluas ± 1.554,22Ha serta sawah seluas ± 151,09 Ha mengindikasikan adanya
perambahan kawasan hutan yang dilakukan oleh masyarakat disekitar kawasan hutan
di wilayah KPHP Madapangga Rompu Kabupaten Bima.
Gambar 2.10. Peta Penutupan Lahan di Wilayah KPH Madapangga Rompu.
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 34
Tabel 2. 15 Sebaran tutupan lahan KPHP Madapangga Rompu Kabupaten Bima dirinci berdasarkan Blok Pengelolaan Hutan.
Nama Blok Tipe Penutupan Lahan Luas
(Ha)
Prosentase
(%)
HL-Inti Hutan Lahan Kering Primer 1.922,41 4,12
Hutan Lahan Kering Sekunder 2.618,36 5,61
Pertanian Lahan Kering Campur Semak 14,24 0,03
Sawah 19,56 0,04
Sub Total
4.574,56 9,80
HL-Pemanfaatan Hutan Lahan Kering Primer 6.582,33 14,10
Hutan Lahan Kering Sekunder 4.526,16 9,69
Tanah Terbuka 0,77 0,00
Pertanian Lahan Kering Campur Semak 656,53 1,41
Sawah 58,55 0,13
Semak Belukar 2.878,27 6,17
Sub Total
14.702,62 31,49
HP-Pemanfaatan-
HHK-HT
Hutan Lahan Kering Primer 2.900,99 6,21
Hutan Lahan Kering Sekunder 8.173,48 17,51
Tanah Terbuka 139,25 0,30
Pertanian Lahan Kering 212,86 0,46
Pertanian Lahan Kering Campur Semak 806,32 1,73
Sawah 64,84 0,14
Semak Belukar 7.968,21 17,07
Sub Total 20.265,95 43,41
HP-Pemanfaatan
Kaw, Jasling, HHBK
Hutan Lahan Kering Primer 845,81 1,81
Hutan Lahan Kering Sekunder 819,12 1,75
Semak Belukar 376,93 0,81
Sub Total 2.041,87 4,37
HP – Pemberdayaan
Masyarakat
Hutan Lahan Kering Primer 278,90 0,60
Hutan Lahan Kering Sekunder 2.899,52 6,21
Pertanian Lahan Kering 0,46 0,00
Pertanian Lahan Kering Campur Semak 47,64 0,10
Sawah 8,15 0,02
Semak Belukar 26,84 0,06
Sub Total 3.261,51 6,99
HP – Perlindungan Hutan Lahan Kering Primer 1.380,53 2,96
Hutan Lahan Kering Sekunder 423,89 0,91
Pertanian Lahan Kering Campur Semak 29,48 0,06
Semak Belukar 6,62 0,01
Sub Total
1.840,51 3,94
Total
46.687,02 100,00
Sumber: Olahan Data GIS BPKH, 2015.
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 35
Data penutupan lahan untuk setiap blok di wilayah KPHP Madapangga Rompu
Kabupaten Bima secara terinci dapat dilihat pada Tabel 2.15.
2.3.2. Potensi Kayu
Berdasarkan laporan hasil Inventarisasi Biogeofisik di Wilayah KPHP Madapangga
Rompu Kabupaten Bima yang dilakukan oleh BPKH Wilayah VIII Denpasar pada tahun
2015 dan kunjungan lapangan diketahui bahwa dominansi vegetasi kawasan hutan
pada KPHP Madapangga Rompu ditutupi oleh beberapa spesies, seperti; jati, mahoni,
kemiri dan beberapa jenis rimba campuran yang saat ini jumlahnya sudah mulai
berkurang. Selain itu, terdapat pula jenis kemiri dan mahoni yang merupakan
peninggalan Perum Perhutani seluas ± 200 Ha di Desa Kuta Kecamatan Parado. Namun
dalam perkembangannya, tegakan tersebut mengalami perubahan drastis karena
adanya penebangan liar. Sehingga saat ini di hutan alam potensivegetasinya sudah
jarang dan banyak ditumbuhi oleh semak belukar.
Potensi rata-rata keseluruhan jenis vegetasi pada KPHP Madapangga Rompu
Kabupaten Bima berdasarkan hasil enumerasi BPKH Tahun 2015 adalah sebesar
kurang dari 57,32 m3/Ha dengan jumlah pohon 106 batang. Berikut jenis pohon yang
mendominasi di wilayah KPHP Madapangga Rompu ;
Tabel 2. 16 Jenis Pohon yang Mendominasi
No Jenis Kerapatan Keterangan
1 Loa (Protium javanicum) 18,23
2 Rino (Grewia criocarpus Juss) 7,08
3 Kesambi (Schleichera oleosa), 6,38
4 Randu (Ceiba pentandra) 5,15
5 Sala (Pterospermum javanicum) 5,31
6 Tai nasi (Cananga odorata) 5,54
7 Jeniti (Strombosia javanica) 4,00
8 Api (Diospyros malabarica) 0,62
9 Bintangor (Calophylum soulattri) 0,08
10 Konca (Litsea accedentoides) 1,08
11 Loka (Pterospermum elengi) 0,31
Sumber : BPKH, 2015
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 36
2.3.3. Potensi Bukan Kayu
Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang terdapat pada wilayah KPHP
Madapangga Rompu Kabupaten Bima (BPKH, 2015), antara lain jenis-jenis, seperti;
kemiri (Aleurites moluccana), asam (Tamarindus indica), lada (Piper albi), rotan
(Daemonorops sp.), dan ketak (Lygodium sp.). Sementara itu, berdasarkan pengamatan
dan diskusi yang dilakukan oleh KPHP Madapangga Rompu, salah satu jenis HHBK
yang sangat potensial untuk dikembangkan menjadi kelas perusahaan adalah jenis
seperti kemiri (Aleurites moluccana). Sebagai gambaran, di lokasi Parado potensi
HHBK Kemiri per ha adalah sebesar ± 10 ton /ha dengan luas potensi eksisting ±
1.419,17 ha yang tersebar pada kawasan Hutan Produksi di 6 Desa pada 2 Kecamatan.
Selain itu, terdapat pula potensi HHBK Madu hutan yang tersebar pada areal kawasan
hutan di wilayah KPHP Madapangga Rompu yang selama ini menjadi salah satu
sumber kehidupan masyarakat sekitar hutan, khususnya pada kawasan yang masih
memiliki tutupan/kondisi hutan baik.
Adapun rincian potensi HHBK yang terdapat di KPHP Madapangga Rompu adalah
sebagaimana tersaji pada Tabel 2.16
Tabel 2. 17 Sebaran Potensi HHBK di Wilayah KPHP Madapangga Rompu Kabupaten Bima.
Jenis HHBK Lokasi Sebaran Volume
Potensi Ket.
Kemiri (Alleurites
moluccana)
Blok HP Pemberdayaan di Desa
Parado Wane, Parado Rato, Kuta, Lere
(Kec. Parado) dan Tolotangga (Kec.
Monta)
± 1.085 ha
Potensi rata-rata :
200 pohon/ ha.
Tanaman reboisasi
tahun 70-an
Blok HP Pemberdayaan di Desa Kanca
Kec. Parado
± 334 ha
Potensi rata-rata :
400 pohon/ ha.
Rapat dan kompak
Madu (Apis dorsata)
Blok HP Pemberdayaan, Blok
Perlindungan dan Blok HP/HL
Pemanfaatan di Kecamatan Parado
dan Kecamatan Monta (± 14.889,82
ha)
± 1000
liter/thn
Perkiraan
berdasarkan volume
madu yang diambil
oleh masyarakat
ketak (Lygodium
sp.)
Blok HP Pemberdayaan (Kanca), Blok
Perlindungan dan Blok HP/HL
Pemanfaatan di Kecamatan Parado
dan Kecamatan Monta ± 9.416,38 ha
Belum dilakukan
inventarisasi
potensi.
Pernah
dimanfaatkan oleh
koperasi
masyarakat untuk
pembuatan
kerajinan
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 37
Jenis HHBK Lokasi Sebaran Volume
Potensi Ket.
Rotan
(Daemonorops sp.)
Blok HP Pemberdayaan, Blok
Perlindungan dan Blok HP/HL
Pemanfaatan di Kecamatan Parado,
Kecamatan Madapangga dan
Kecamatan Monta ± 9.416,38 ha
Belum dilakukan
inventarisasi
potensi dalam
kurun waktu 15
tahun terakhir.
Pernah
dimanfaatkan
melalui ijin
pemungutan
HHBK
Kunyit
Blok HP Pemberdayaan (Kec. Parado) ± 1.000 ha
(Rata-rata 15
ton/ha)
Menjadi salah
satu sumber
pendapatan
masyarakat
sekitar hutan
Tumbuh
dibawah
tegakan kemiri
Sumber : Hasil inventarisasi Dishut dan Wawancara dengan masyarakat
2.3.4. Keberadaan Flora dan Fauna Langka
Salah satu indikator untuk mengetahui kondisi hutan masih baik atau sudah
mengalami degradasi adalah dengan melihat keberadaan flora dan fauna langka yang
terdapat di wilayah kelola KPHP Madapangga Rompu Kabupaten Bima. Jenis-jenis
flora yang terdapat di KPHP Madapangga Rompu antara lain: loa (Protium
javanicum), rino (Grewia criocarpus Juss), kesambi (Schleichera oleosa), randu (Ceiba
pentandra), sala (Pterospermum javanicum), tai nasi (Cananga odorata), dan jeniti
(Strombosia javanica). Diantara vegetasi yang ada di wilayah KPHP Madapangga
Rompu terdapat jenis kayu indah, yakni api (Diospyros malabarica), selain itu
terdapat pula jenis kayu komersial, yakni bintangor (Calophylum soulattri), konca
(Litsea accedentoides), dan loka (Pterospermum elengi). Adapun jenis fauna yang
terdapat di wilayah KPHP Madapangga Rompu, diantaranya adalah : sapi liar (Bos
sondaicus), kerbau liar, rusa (Cervus timorensis), babi hutan (Sus scrofa),
kera(Hylobatidae owa), musang (Paradoxurus hermaphrodites), dan landak (Hystrix
brachyuran). Diantara jenis tersebut, sapi liar (Bos sondaicus), rusa (Muntjak
muntiacus), kera (Hylobatidae owa), dan landak (Hystrix brachyuran) merupakan jenis
satwa liar dilindungi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang
Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 38
2.3.5. Potensi Jasa Lingkungan dan Wisata Alam
Diantara potensi jasa lingkungan dan wisata alam yang terdapat di wilayah KPHP
Madapangga Rompu Kabupaten Bima terdapat beberapaaliran sungai dan titik air
terjun yang merupakan sebuah potensi wisata alam yang dapat dikembangkan secara
professional. Salah satu potensi air terjun yang terdapat di kawasan KPHP
Madapangga Rompu adalah air terjun Kalate yang memiliki akses masuk yang
cukup dekat. Namun lokasi air terjun tersebut merupakan bagian dalam wilayah
kelola PT Koin Nesia. Sampai saat ini air terjun tersebut belum dikelola dengan
baik sehingga belum bisa memberikan kontribusi baik terhadap pemerintah
maupun masyarakat di sekitar air terjun tersebut. KPHP Madapangga Rompu juga
memiliki potensi pengembangan jasa lingkungan melalui penyediaan air, hal ini dapat
dilihat dari adanya beberapa bendungan yang ada di sekitar kawasan KPHP
Madapangga Rompu yang mana sumbernya air berasal dari dalam kawasan. Status
pemanfaatan jasa lingkungan air pada saat ini ditunjukkan oleh adanya salah satu
bendungan/DAM yang terdapat di Desa Pela yang digunakan oleh PDAM sebagai
sumber air baku. Selain itu, cadangan karbon yang cukup besar terutama pada blok HL
Inti memiliki potensi yang besar untuk masuk dalam skema pengelolaan
KPH.Informasi detail terkait potensi jasa lingkungan dan wisata alam di KPHP
Madapangga Rompu disajikan pada Tabel dibawah.
Tabel 2. 18 Potensi jasa lingkungan dan wisata alam di KPHP Madapangga Rompu
No Potensi Lokasi Keterangan 1 Air terjun Kalate Desa Risa Kec. Woha Tinggi ± 20 m
Terletak dalam areal HP/konsesi HTI PT. Koin Nesia
Wisata alam dengan pemandangan air terjun dan pemadangan alam
Akses ke lokasi dekat dengan Ibukota Kab. Bima (± 4 km)
2. DAM Pela Parado Desa Pela Kec. Monta DAM terbesar di Kab. Bima yang sumber air dan sebagian areal genangannya berada dalam kawasan KPHP Madapangga Rompu
Wisata alam dan pemancingan ikan air tawar Penyediaan air irigasi pertanian untuk 4.000
ha sawah dan air bersih untuk 20.000 KK
3. Cadangan Karbon Parado Kawasan Hutan yang masih terjaga dan merupakan areal Blok Inti seluas 4.574,56 ha, berpotensi untuk penyediaan cadangan karbon
Sumber : BPKH, 2015
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 39
2.4. Data dan Informasi Sosial Budaya
2.4.1. Demografi
Kawasan KPHP Madapangga Rompu secara administratif berada di Kabupaten Bima.
Kecamatan yang melingkari kawasan ini, meliputi; Kecamatan Madapangga,
Kecamatan Bolo, Kecamatan Monta, Kecamatan Parado, dan Kecamatan Woha.
Berdasarkan hasil identifikasi, wilayah kelola KPHP Madapangga Rompu Kabupaten
Bima berbatasan dengan 29 (dua puluh sembilan) desa sebagai berikut:
Tabel 2. 19 Kecamatan, Desa/Kelurahan yang mengelilingi KPHP Madapangga Rompu perKelompok Hutan.
No. Kabupaten Kelompok Hutan Kecamatan Desa/Kelurahan
1.
Bima Toffo Rompu
Madapangga Mada Wau, Ndano, Monggo, Ncandi, Dena, Tonda, Mpuri, Woro dan Campa
Monta Baralau, Tangga, Sakuru, Sie, Simpasai, Pela, Waro, Sondo, Tolouwi, Tolotangga dan Nontotera
Parado Parado Wane, Parado Rato, Kanca, Kuta dan Lere
Woha Pandai, Risa, Keli dan Tenga
Bolo Leu
Sumber: Olahan Data GIS BPKH, 2015.
Penyebaran penduduk yang berada pada KPHP Madapangga Rompu Kabupaten Bima
mengalami peningkatan setiap tahunnya. Untuk melihat gambaran peningkatan
penyebaran penduduk disekitar hutan selama ±10(sepuluh) tahun terakhir dapat
dilihat pada Tabel 2.20. berikut ini:
Tabel 2. 20 Penyebaran Peningkatan Penduduk disekitar KPHP Madapangga Rompu.
No Kab Kecamatan Tahun
2004 2006 2008 2010 2012 2014
1 Bima Madapangga 27.074 27.624 27.466 27.385 27.956 31.845
Monta 43.773 40.884 41.317 33.439 34.693 34.350
Parado - - - 8.702 8.982 8.874
Woha 39.217 37.986 39.766 43.904 45.859 45.541
Bolo 40.563 38.896 41.134 44.259 46.134 45.539
Total 150.627 145.390 149.683 157.689 163.624 166.149
Sumber : Bima Dalam Angka, 2014.
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 40
Sumberdaya manusia (SDM) merupakan subyek yang sangat penting dalam kegiatan
pembangunan. Peningkatan kondisi kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu
indikator yang memiliki pengaruh besar dalam pencapaian pengelolaan hutan yang
optimal. Dalam operasionalnya, wilayah kerja KPHP Madapangga Rompu Kabupaten
Bima akan terdiri dari beberapa resort, dimana dalam satu resort mencaku psatu
kecamatan. Berikut gambaran kondisi penduduk berdasarkan kecamatan yang ada di
KPHP Madapangga Rompu Kabupaten Bima Provinsi NTB sebagaimana disajikan
pada Tabel 2.21.
Tabel 2. 21 Kondisi Penduduk disekitar KPHP Madapangga Rompu pada Tahun 2014.
No. Kabupaten Kecamatan Luas
wilayah (Km2)
Laki (jiwa)
Perempuan (jiwa)
Kepadatan (jiwa/km2)
1. Bima Madapangga 307,78 15.471 16.375 103,47
Monta 227,52 17.344 17.006 150,98
Parado 261,29 4.390 4.484 33,96
Woha 105,57 22.705 22.836 431,38
Bolo 66,93 22.700 22.839 680,00
Total 969,09 82.610 83.540 1399,79
Sumber : Bima Dalam Angka, 2014.
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
160000
180000
2004 2006 2008 2010 2012 2014
Madapangga
Monta
Parado
Woha
Bolo
Grafik : Penyebaran Peningkatan Penduduk disekitar KPHP Madapangga Rompu
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 41
2.4.2. Kondisi Sosial Budaya
Komposisi struktur penduduk desa disekitar KPHP Madapangga Rompu Kabupaten
Bima terdiri dari satu suku mayoritas yaitu Suku Mbojo (Bima), suku ini sebagian
besar memeluk agama Islam. Sebagian kecil penduduk desa disekitar KPHP
MadapanggaRompu ada juga yang berasal dari suku Jawa, Makassar, Sasak, Flores, dan
Bali.
Masyarakat sekitar kawasan KPHP Madapangga Rompu menggunakan bahasa Bima
sebagai bahasa sehari-hari. Hubungan kekerabatan dan budaya gotong-royong antar
masyarakat di wilayah KPHP Madapangga Rompu ini masih terjalin dengan baik.
Dilihat dari sejarahnya, masyarakat yang ada di sekitar kawasan KPHP Madapangga
Rompu tinggal secara turun temurun di desanya masing-masing. Bentuk
pemukimannya sama yakni mengelompok pada suatu wilayah, mayoritas sudah
berbentuk rumah semi permanen terbuat dari batu bata dan semen, dan sebagian
berbentuk rumah panggung. Penggunaan lahan didominasi oleh peruntukkan sawah
dan ladang yang berkaitan dengan mata pencaharian mayoritas masyarakat yakni
disektor pertanian, disamping juga usaha peternakan, budidaya tanaman kehutanan
dan pemanfaatan hasil hutan lainnya. Sistem perladangan yang dilakukan
masyarakat rata-rata sudah menetap.
Tingkat pendidikan rata-rata masyarakat sudah cukup baik, hanya di Desa Lere yang
jumlah penduduk berpendidikan SMP keatas masih sedikit bila dibandingkan
dengan total jumlah penduduknya. Masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah KPHP
Madapangga Rompu tidak memiliki hukum/aturan adat tertentu terkait pengelolaan
103.47 150.98
33.96
431.38
680
0
100
200
300
400
500
600
700
800
Kepadatan Penduduk di Sekitar Wilayah KPHP Madapangga Rompu
Kepadatan(Jiwa/Km2)
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 42
hutan maupun hasilnya. Dalam penentuan status kepemilikan lahan juga tidak ada
norma tertentu yang digunakan selain aturan pemerintah. Dengan demikian tidak
ada aturan adat/lokal yang berbenturan dengan aturan yang ditetapkan pemerintah.
Umumnya masyarakat telah mengetahui keberadaan kawasan hutan disekitar
tempat tinggal mereka, sebagian besar mengetahuinya dari adanya pal batas. Dalam
hal pengelolaan hutan, masyarakat mengedepankan sistem pengelolaan hutan
berbasis masyarakat, masyarakat terlibat aktif dalam mengelola hutan termasuk
mengelola bantuan/dukungan dari pemerintah.
Pola hubungan masyarakat dengan kawasan terbagi dalam dua tipe yaitu tipe
pemanfaatan lahan dan pemanfaatan hasil. Tipe pemanfaatan lahan lebih banyak
ditemui pada wilayah dengan potensi hasil hutan marginal seperti desa Monggo,
Tolotangga dan Tolo Uwi Sementara tipe pemanfaatan hasil hutan banyak ditemui
pada wilayah atau kawasan yang memiliki potensi, baik kayu maupun non kayu
seperti di kawasan Paradodan sekitarnya
2.4.3. Kondisi Ekonomi di Wilayah KPHP Madapangga Rompu
Sebagian besar masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan KPHP Madapangga Rompu
Kabupaten Bima berprofesi sebagai petani, rata-rata masyarakat mengembangkan
tanaman kehutanan, seperti; jati dan mahoni. Selain itu terdapat juga sebagian
masyarakat yang mengembangkan tanaman perkebunan, buah-buahan, usaha
peternakan, perikanan dan tanaman pangan (padi dan palawija).
2.5. Informasi Perijinan Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan
Hutan
Di dalam wilayah kelola KPHP Madapangga RompuKabupaten Bima telah terdapat
beberapa ijin, baik yang diberikan kepada investor dalam bentuk IUPHHK-HT maupun
kepada masyarakat dalam bentuk IUPHKm. Daftar perijinan pemanfaatan dan
penggunaan kawasan hutan di wilayah KPHP MadapanggaRompu Kabupaten Bima
dapat dilihat pada Gambar 2.11. dan Tabel 2.21. dibawah ini :
Tabel 2. 22Daftar Perijinan Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah KPHP Madapangga Rompu Kabupaten Bima.
No. Nama
Pemegang Ijin Kelompok
Hutan Ijin Usaha Perijinan
Luas dalam Areal KPHP (Ha)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. PT.Koin Nesia ToffoRompu IUPHHK-HT SK Menhut No. 13.411,84 Ha
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 43
No. Nama
Pemegang Ijin Kelompok
Hutan Ijin Usaha Perijinan
Luas dalam Areal KPHP (Ha)
SK.428/MENHUT-II/2009
Selama 60 tahun 2. HKm Monggo ToffoRompu IUPHKm SK Menhlhk No.
SK.513/Menlhk/Setjen/PSL.0/7/2016 tanggal 11 Juli 2016
210 Ha
3. HKm Madawau ToffoRompu IUPHKm SK Menhut Nomor 504/Menhut-II/2014 (Nomor Izin tanggal 30 Mei 014)
197,83 Ha
4. PT. Sumbawa Timur Mining
ToffoRompu Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)
IPPKH Nomor : 13/1/IPPKH/PMS/2015 (Berlaku sampai Tanggal 17 Agustus 2017)
6.808,22 Ha
Berdasarkan tabel diatas, terdapat 4 (empat) IUP di wilayah kelola KPHP Madapangga
Rompu Kabupaten Bima yaitu PT Koin Nesia yang mendapatkan ijin IUPHHK-HT
seluas 13.411,84 Ha dengan waktu ijin operasi selama 60 tahun mulai tahun 2009.
Dari total luas tersebut, hingga saat ini pemegang ijin sudah memiliki RKU dan RKT
yang disyahkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi NTB. Sementara untuk kegiatan
lapangan, baru melakukan kegiatan penanaman di Blok Risa (RKT Tahun 2016). Ijin
lainnya yaitu 1 kelompok HKm telah mendapatkan SK Penetapan Areal Kerja (PAK)
yaitu di Desa Monggo, yang akan ditindaklanjuti dengan penerbitan IUPHKm oleh
Gubernur. Wilayah ijin untuk penerbitan IUPHKm terdapat di Blok HL Pemanfaatan.
Selain ijin-ijin diatas, terdapat ijin penggunaan kawasan untuk tambang oleh PT
Sumbawa Timur Mining dengan lahan seluas 6.808,22 Ha. Hingga saat ini, konsentrasi
aktifitas eksplorasi yang dilakukan oleh perusahaan tambang ini masih terpusat di
Wilayah Kab. Dompu (KPHL Tofo Pajo).
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 44
Gambar 2.11. Sebaran Ijin Pemanfaatan di Wilayah KPH Madapangga Rompu.
2.6. Wilayah Tertentu
Wilayah Tertentu merupakan wilayah KPH, baik yang berfungsi hutan lindung (HL)
maupun hutan produksi (HP), yang didalamnya tidak diterbitkan ijin pemanfaatan
maupun penggunaan kawasan, termasuk pula tidak terdapat minat investasi
didalamnya sehingga lebih lanjut akan direncanakan untuk dikelola sendiri oleh KPH.
KPHP Madapangga Rompu Kabupaten Bima memiliki wilayah tertentu seluas
19.841,88 Ha, yang teridentifikasi pada kawasan hutan dengan fungsi lindung (HL)
seluas 9.117,46 Ha, serta fungsi produksi (HP) dan fungsi produksi terbatas (HPT)
seluas 10.724,42 Ha. Wilayah tertentu tersebut terdistribusi kedalam 4 (empat) tipe
blok, yaitu;, 1) Blok HL–Pemanfaatan, 2) Blok HP-Pemanfaatan HHK-HT, 3) Blok HP–
Pemanfaatan Kawasan, Jasa Lingkungan, dan HHBK, dan 4) Blok HP–Pemberdayaan
Masyarakat dengan luas petak-petak pengelolaan berkisar antara 80-160 Ha untuk
Blok HL dan 40-80 Ha untuk Blok HP. Dengan demikian, berdasarkan kriteria tadi
maka pada kawasan HL terdapat 85 petak pada Blok HL-Pemanfaatan. Pada kawasan
HP jumlah petaknya sebanyak 141 petak pada Blok HP-Pemanfaatan HHK-HT,
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 45
sebanyak 12 petak pada Blok HP-Pemanfaatan Kawasan, Jasa Lingkungan dan HHBK,
sebanyak 66 petak pada Blok HP-Pemberdayaan Masyarakat. Jumlah keseluruhan
petak yang berada di KPHP Madapangga Rompu adalah 304 petak.
Tabel 2. 23 Sebaran Wilayah Tertentu KPHP Madapangga Rompu Kabupaten Bima dirinci berdasarkan Blokdan Petak Pengelolaan Hutan.
No. Fungsi Blok Luas (Ha) Jumlah Petak
Nomor Petak
Keterangan
1. Hutan Lindung HL-Pemanfaatan 9.117,46
85 HL-1 s/d HL-85
Kisaran luas petak 80 - 160 ha
2. Hutan Produksi HP-Pemanfaatan HHK-HT
6.854,11
141 HP-1 s/d HP-66; HP-80 s/d HP-107; HPT-1 s/d HPT-47
Kisaran luas petak 40 - 60 ha
3. Hutan Produksi HP Pemanfaatan Kawasan Jasling dan HHBK
608,81
12 HPT-48 s/d HPT-59
Kisaran luas petak 40 - 60 ha
4. Hutan Produksi HP Pemberdayaan Masyarakat
3.261,51
66 HP-67 s/d HP-79; HP-108 s/d HP-160
Kisaran luas petak 40 - 60 ha
Total 19.841,88 304
Sumber: Olahan Data GIS BPKH, 2015
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 46
Gambar 2.12. Peta Wilayah Tertentu KPHP Madapangga Rompu Kabupaten Bima.
Gambar 2.13. Sebaran Petak Pengelolaan Pada Wilayah Tertentu di Wilayah KPHP
Madapangga Rompu Kabupaten Bima.
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 47
2.7. Posisi KPHP Madapangga Rompu dalam Perspektif Tata Ruang Wilayah dan Pembangunan Daerah
Posisi wilayah kelola KPHP Madapangga Rompu memiliki peran strategis dalam
mendukung pembangunan di Kabupaten Bima khususnya dan Provinsi NTB pada
umumnya. Mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bima
tahun 2011-2031, sebagian wilayah kelola KPHP Madapangga Rompu masuk dalam
Kawasan Strategis Nasional (KSN), Kawasan Strategis Provinsi (KSP), dan Kawasan
Strategis Kabupaten (KSK). Kawasan strategis merupakan wilayah yang penataan
ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup
kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan atau lingkungan.
Menurut Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional tahun 2008, secara umum
Kabupaten Bima masuk dalam Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Bima
(KAPET) dengan mengangkat sektor unggulan bidang pertanian, industri, pariwisata,
dan perikanan. Kemudian berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi
Nusa Tenggara Barat tahun 2009-2029, wilayah kelola KPHP MadapanggaRompu
berada di Kawasan Strategis Provinsi, yaitu:Kawasan strategis dari kepentingan fungsi
dan daya dukung lingkungan hidup III Kawasan Ekosistem Hutan Parado berada di
Kabupaten Dompu dan Bima. Adapun dalam konteks kawasan strategis kabupaten
(KSK) Bima sebagian wilayah kelola KPHP Madapangga Rompu masuk dalam KSK
terutama dari sudut kawasan strategis dengan sudut kepentingan ekonomi sebagai
berikut:
1. Kawasan Strategis I Lewamori meliputi Woha sebagai Ibukota Kabupaten Bima
dengan fungsi utama sebagai pusat pemerintahan serta perdagangan dan jasa,
Kawasan Minapolitan yang berpusat di Penapali Kecamatan Woha dan kawasan
pariwisata di Pantai Kalaki;
2. Kawasan Strategis IV Monta yang meliputi Wilamaci, Laju, Doro O’o Waworada,
Tolo Uwi, dsk dengan sektor unggulan perikanan (rumput laut), perikanan tangkap
dan pariwisata (pantai Wane, Pantai Rontu).
Berdasarkan hal tersebut terlihat jelas bahwa keberadaan KPHP Madapangga Rompu
dalam perspektif tata ruang wilayah dan pembangunan di Kabupaten Bima memiliki
posisi dan peran yang sangat strategis dalam mendukung kegiatan pembangunan di
Kabupaten Bima baik dari sudut pandang pertumbuhan ekonomi, daya dukung
lingkungan maupun sosial budaya.
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 48
Ijin pemanfaatan atau penggunaan kawasan hutan sektor non kehutanan di wilayah
KPHP Madapangga Rompu berupa Ijin tambang yang diberikan kepada PT Sumbawa
Timur Mining seluas 6.808,22ha. Jenis komoditas tambang yang akan diekploitasi
adalah tembaga dan emas. Rencana lokasi tambang ini terakomodir dalam RTRW
Kabupaten Bima.
2.8. Isu Strategis, Kendala dan Permasalahan
Isu-isu strategis, pada KPHP MadapanggaRompu Kabupaten Bima dalam kegiatan
pengelolaan hutan, antara lain:
1. Sebagian dari wilayah KPHP Madapangga Rompu sudah diserahkan
pengelolaannya kepada pihak ketiga. Diantaranya adalah PT Koin Nesia, dengan
luas 13.411,84 Ha, IUPHKm dengan luas 210 Ha dan Ijin Tambang oleh PT.
Sumbawa Timur Mining dengan luas 6.808,22 Ha. Adapun luas Wilayah Tertentu
mencapai 19.841,88 Ha, namun 9.117,46 Ha masuk dalam fungsi Hutan Lindung,
sedangkan kawasan yang memiliki fungsi HP dan HPT secara umum memiliki
karakterisktik yang sama dengan Hutan Lindung, yaitu memiliki topografi yang
curam. Hal ini tentunya akan berdampak kepada luasan wilayah tertentu yang akan
dikelola sendiri oleh KPHP Madapangga Rompu;
2. Permasalahan di wilayah KPHP Madapangga Rompu yang cukup penting untuk
ditangani adalah masalah tenurial, seperti: konflik batas kabupaten, kaplingan
SPPT dalam kawasan oleh masyarakat sekitar hutan yang melakukan aktivitas
pengelolaan lahan hutan tanpa ijin. Oleh karena itu, langkah awal yang juga harus
segera ditindaklanjuti pasca beroperasinya kelembagaan KPHP Madapangga
Rompu adalah melakukan upaya-upaya resolusi konflik tenurial;
3. Pada beberapa lokasi terdapat kegiatan pembalakan liar di wilayah hutan KPHP
Madapangga Rompu.
4. Degradasi hutan yang berdampak pada banjir, sedimentasi pada bendungan, dan
penurunan debit mata air;
5. Perkembangan penduduk, sumber pendapatan dan kesejahteraan masyarakat yang
rendah yang dapat meningkatkan tekanan pada hutan. Untuk dapat beroperasi
dengan baik, maka jaminan keamanan dari gangguan sekitar hutan perlu
diminimalisir melalui kegiatan-kegiatan yang melibatkan penduduk sekitar
kawasan;
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 49
6. Belum terbentuknya struktur RPH ditingkat lapangan sebagai unsur pendukung
beroperasinya kelembagaan KPHP Madapangga Rompu. Sementara disisi lain
masih terdapat kelembagaan/perangkat organisasi Dinas Kehutanan Kab. Bima
berupa UPTD Kehutanan Kecamatan yang terbagi berdasarkan wilayah kecamatan.
7. Terdapat areal ijin eksplorasi tambang (Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan) PT.
Sumbawa Timur Mining pada wilayah Parado, dimana keberadaan tambang ini
masih menjadi isu yang memicu konflik horizontal di tengah masyarakat Parado.
8. Resistensi kelompok masyarakat yang sudah melakukan aktifitas pengelolaan
hutan (secara illegal) di wilayah PT Koinnesia terhadap rencana operasionalisasi
PT Koinnesia yang merupakan bagian dari wilayah kerja KPHP Madapangga
Rompu.
RPHJP –KPHP MADAPANGGA KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 BAB IV - 47
BAB 3VISI DAN MISI PENGELOLAAN HUTAN
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 48
BAB 3 VISI DAN MISI PENGELOLAAN HUTAN
Gambaran tentang KPHP Madapangga Rompu Kabupaten Bima Provinsi NTB untuk 10
(sepuluh) tahun kedepan dituangkan dalam rumusan visi dan misi. Rumusan visi dan
misi KPHP Madapangga Rompu didasarkan atas kondisieksisting serta isu-isu strategis
yang diangkat dari berbagai problematika yang menjadi tantangan dalam pengelolaan
sumberdaya hutan di wilayah kelola KPHP Madapangga Rompu saat ini dan harapan
dimasa yang akan datang dengan memperhitungkan modal dasar sumberdaya yang
dimiliki seperti yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.
Sebagai bagian dari instrument pembangunan, maka visi dan misi KPHP Madapangga
Rompu Kabupaten Bima Provinsi NTB tidak dapat lepas dan harusbersinergi atau
diselaraskan dengan visi dan misi pembangunan nasional, pembangunan daerah serta
pembangunan pada sektor kehutanan. Keselarasan tersebut dapat dilihat dengan
pendekatan hirarkis antara visi-misi pembangunan yang tertuang dalam Rencana
Pembangunan Jangka Panjang dan Jangka Menengah Nasional (RPJPN dan RPJMN),
Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Jangka Menengah Daerah (RPJPD dan
RPJMD) Provinsi NTB, Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Jangka Menengah
Daerah (RPJPD dan RPJMD) Kabupaten Bima, Rencana Kehutanan Tingkat Nasional
(RKTN) dan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP) NTB dan Kabupaten Bima.
Visi Provinsi NTB yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2014-2018 yang selanjutnya
menjadi acuan dalam pembangunan visi pengelolaan KPHP Madapangga Rompu
adalah“TERWUJUDNYA MASYARAKAT NUSA TENGGARA BARAT YANG BERIMAN,
BERBUDAYA, BERDAYASAING, DAN SEJAHTERA”. AdapunVisi Dinas Kehutanan dalam
pembangunan kehutanan di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2014-2018:
“OPTIMALISASI PENGELOLAAN HUTAN UNTUK KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT”.Misi Provinsi NTB yang menjadi acuan adalah misi ke-5 yang
berbunyi“meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat
penurunankemiskinan, dan mengembangkan keunggulan daerah” serta misi ke-7 yang
berbunyi “memantapkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan”.Kata
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 49
OPTIMALISASI dan SEJAHTERA dalam rangkaian pernyataan visi-misi Provinsi NTB
tersebut diangkat menjadi spirit atau semangat dalam merumuskan visi pengelolaan
KPHP Madapangga Rompu. Berdasarkan visi dan misi yang diurakan diatas dan isu-isu
strategis yang ada pada kawasan KPHP Madapangga Rompu seperti yang telah
diutarakan pada bab – bab sebelumnya maka Visi KPHP Madapangga Rompu
Kabupaten Bima Provinsi NTB ditetapkan sebagai berikut:
3.1. Visi
Visi merupakan pandangan dan cita - cita yang ingin dicapai dan menjadi pedoman
dan arah terhadap penyelenggaraan pengelolaan hutan. Visi KPHP MadapanggaRompu
Kabupaten Bima Provinsi NTB adalah:
“TERWUJUDNYA PENGELOLAAN HUTAN KPHP MADAPANGGAROMPU YANG
BERKELANJUTAN UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT”
Penekanan dalam rangkaian kalimat visi di atas adalah pada kata “Berkelanjutan”. Kata
“Berkelanjutan” yang berasosiasi dengan istilah “Lestari” mengandung makna
pengelolaan yang tetap dapat menjamin 3 (tiga) aspek kelestarian, yaitu: (1)
kelestarian produksi, dimana nilai produksi hasil hutan (kualitas, kuantitas, dan
kontinuitas) tetap berada pada tingkat ekonomis sepanjang periode pengelolaan; (2)
kelestarian sosial, dimana sepanjang periode pengelolaan kapasitas lembaga pengelola
semakin meningkat sehingga peluang munculnya konflik dapat ditekan semaksimal
mungkin; dan (3) kelestarian ekosistem/kawasan dimana sepanjang periode
pengelolaan, fungsi kawasan hutan tetap terjaga.
3.2. Misi
Misi merupakan suatu pernyataan tentang tujuan mendasar dari suatu organisasi,
yang memuat nilai-nilai yang memberikan arah bagi organisasi yang diharapkan
dimasa mendatang. Misi ini akan mengartikulasikan citra, nilai, arah, dan tujuan
sekaligus menyemangati perwujudannya.
Misi KPHP MadapanggaRompu Kabupaten Bima Provinsi NTB adalah :
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 50
1. Memastikan areal kerja KPHP Madapangga Rompu seluas 46.687,02 Ha yang clean
and clear serta tertata dengan basis data dan informasi yang akurat dan lengkap,
2. Membangun mekanisme koordinasi dan kerjasama dengan para pihak yang terkait
dengan pengelolaan hutan di KPH Madapangga Rompu,
3. Mempertahankan dan memulihkan daya dukung DAS melalui kegiatan
perlindungan, pengamanan, konservasi dan rehabilitasi hutan dan lahan,
4. Mengembangkan kelembagaan KPHP Madapangga Rompu yang berdaya saing dan
mandiri didukung oleh kuantitas dan kualitas SDM yang memadai,
5. Mengembangkan skemapemberdayaan masyarakat dan pelibatan para pihak
dalam pengelolaan hutan KPHP Madapangga Rompu,
6. Mendorong berkembangnya investasi dalam pengelolaan hutan di wilayah tertentu
KPHP Madapangga Rompu,
7. Mengembangkan kelas perusahaan Hasil Hutan Kayu (HHK), Hasil Hutan Bukan
Kayu (HHBK), dan Jasa lingkunganuntuk mendukung kemandirian KPHP
Madapangga Rompu.
8. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan (research and development)
dalam pengelolaan sumberdaya hutan.
3.3. Tujuan Yang Ingin Dicapai
Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui pengelolaan hutan selama 10 (sepuluh)
tahun di wilayah KPHP Madapangga Rompu Kabupaten Bima, yaitu:
1. Terwujudnya kelembagaan KPHP Madapangga Rompu yang mandiri melalui
penerapan pola PPK BLUD;
2. Tertatanya Blok dan Petak pengelolaan dalam wilayah kerja KPHP Madapangga
Rompu seluas 46.687,02 Ha dan 6 Blok pengelolaan;
3. Tertanganinya masalah tenurial, perambahan, dan illegal logging;
4. Terinventarisirnya potensi KPHP Madapangga Rompu yang meliputi potensi HHK,
HHBK, dan Jasa Lingkungan;
5. Pemanfaatan HHK, HHBK, dan Jasa Lingkungan secara optimal dan berkelanjutan;
6. Terlaksananya pemantauan dan pengawasan terhadap pihak ketiga atau pemegang
IUP dalam pelaksanaan rencana karyanya;
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 51
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan melalui skema
pemberdayaan dengan pola Kemitraan, Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Desa
(HD) dan Hutan Kemasyarakatan(HKm);
8. Terbangunnya kolaborasi dengan pihak ketiga dan kelompok masyarakat dalam
pengembangan aneka usaha kehutanan;
9. Terjaganya kualitas dan daya dukung DAS; serta
10. Terehabilitasinya lahan kritis seluas 1.889,92Ha.
RPHJP –KPHP MADAPANGGA KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 BAB IV - 52
BAB 4ANALISIS DAN PROYEKSI
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 53
BAB 4 ANALISIS DAN PROYEKSI
Peramalan (forecasting) dapat menjadi alat bantu yang sangat penting dalam
mencapai perencanaan yang efektif dan efisien. Peramalan dalam perspektif
perencanaan sangat diperlukan karena melalui peramalan dapat diperkirakan dan
ditentukan kapan suatu peristiwa akan terjadi sehingga tindakan yang tepat dapat
dirancang dan dilakukan. Peramalan mempunyai peranan langsung pada peristiwa
eksternal yang umumnya berada di luar kendali sebuah unit manajemen, seperti
peristiwa-peristiwa yang berasal dari pengaruh ekonomi global, regional dan nasional,
kebijakan pemerintah, serta keragaan pelaku usaha dan konsumen. Melalui peramalan
diharapkan unit manajemen dapat menyusun suatu perencanaan dan mengambil
keputusan yang dirasa tepat, applicable, efektif dan efisien.
Analytical Projection atau analisis dan proyeksi merupakan serangkaian perkiraan dan
peramalan yang dibuat dengan menentukan sebab-sebab terjadinya suatu kejadian di
waktu yang lalu dan mempergunakan penalaran terhadap data-data historis dalam
menganalisis dan meramal (forecasting) kejadian-kejadian yang mungkin terjadi
dimasa mendatang (Allen dan Tampubolon, 1990). Paparan dalam bab analisis dan
proyeksi ini dikelompokkan kedalam 2 (dua) kelompok besar, yaitu: (1) kelompok
paparan analisis data dan informasi; dan (2) kelompok paparan proyeksi kondisi
wilayah.
4.1. Analisis Data dan Informasi
Analisis data dan informasi yang disajikan dalam bab ini memuat uraian yang
mengarah pada identifikasi action space dalam rangka pencapaian misi KPH
Madapangga Rompu dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun kedepan. Analisis
didasarkan pada ketersediaan data saat ini baik primer maupun sekunder. Analisis
data dan informasi tersebut meliputi analisis data dan informasi tentang; (a) wilayah
kelola KPHP MadapanggaRompu, (b) penutupan dan tingkat kekritisan lahan, (c)
kesesuaian lahan untuk pengembangan core business dan kelas perusahan, (d)
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 54
pemanfaatan hasil hutan kayu (HHK) dan hasil hutan bukan kayu (HHBK) KPHP
Madapangga Rompu, (e) sosial, ekonomi, kelembagaan dan pemberdayaan
masyarakat, (f) sumberdaya manusia KPHP Madapangga Rompu, (g) ketersediaan data
dan informasi KPH Madapangga Rompu,dan (h) kemitraan KPH Madapangga Rompu.
Penjelasan lebih rinci dari setiap bagian tersebut disajikan dalam sub-sub bab berikut
ini:
4.1.1. Wilayah Kelola Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)
Luas wilayah KPHP Madapangga Rompu Kabupaten Bima sesuai tata batas seperti
ditunjukkan pada bab 2 adalah 46.687,02 Ha. Dari luasan tersebut, yaitu 20.430,06 ha
atau sekitar 43,76 % telah ada ijin pengelolaan oleh pihak lain, 1.850,41 ha atau
sekitar 3,94% sebagai Blok Perlindungan, 4574,56 ha atau sekitar 9,80% sebagai Blok
Inti, dan sisanya 19.841,88 Ha atau 42,50 % merupakan wilayah tertentu yang
dikelola langsung oleh pengelola KPHP Madapangga Rompu. Tata hutan termasuk
batas wilayah kelola yang jelas menjadi hal penting dalam mewujudkan pengelolaan
KPH yang baik. Tata batas seperti batas wilayah tertentu, batas wilayah yang sudah
ada ijin, batas zonasi atau blok dan batas-batas petak semuanya penting mendapat
perhatian. Tata batas yang tersebut tidak hanya jelas diatas peta tetapi juga harus
jelas dan diterima oleh para pihak di lapangan.
Berkenaan dengan tata batas ini KPHP Madapangga Rompu melalui dokumen
perencanaan ini telah menyusun peta wilayah tertentu disertai dengan blok dan petak.
Tata batas yang sudah ada di lapangan saat ini adalah tata batas kawasan hutan dan
luar kawasan hutan. Sementara itu,untuk batas blok dan petakmasih berupa batas-
batas khayal di atas peta. Indikator lain dari tata hutan yang baik adalah jumlah
kejadian konflik tata batas dengan masyarakat sekitar atau para pihak lain. Data hasil
survei lapang menunjukkan bahwa wilayah KPHP Madapangga Rompu tergolong
kedalam kategori rawan terhadap gangguan keamanan hutan seperti: perambahan
dengan tujuan okupasi lahan sebagai area perladangan; illegal logging yang
ditunjukkan oleh pemanfaatan hasil hutan kayu pada wilayah HKm yang belum
memegang ijin
pemanfaatan hasil hutan kayu (IUP-HHK); konflik tenurial dengan adanya SPPT
dalam kawasan.
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 55
Dengan beroperasinya KPHP Madapangga Rompu dan diimplementasikannya
dokumen Rencana Pengelolaan ini, maka diharapkan dalam 3 (tiga) sampai 5 (lima)
tahun pertama penataan areal kerja dan rekonstruksi pal batas baik berupa pal batas
fungsi kawasan, pal batas konsesi IUP, serta pal batas blok dan petak pengelolaan baik
di dalam maupun di luar wilayah tertentu telah selesai dilakukan sehingga akan
bermuara pada kepastian wilayah kelola termasuk pula pada aspek gangguan atas
keamanan hutannya. Untuk itu, agar hasil penataan areal kerja dan rekonstruksi pal
batas tidak menimbulkan ekses konflik yang lebih besar, maka dalam perencanaan dan
pengerjaannya harus berlandaskan dan memegang prinsip partisipatif dan kolaboratif
dengan pemerintah daerah, pemegang IUP baik swasta maupun kelompok masyarakat,
pemerintah desa dan para pihak pemangku kepentingan lainnya seperti yang
dimandatkan dalam: (1)Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata
Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, Jo. PP.
Nomor 3 Tahun 2008; (2) Permenhut Nomor: P.47/Menhut-II/2010 tentang Panitia
Penataan Batas Kawasan Hutan; dan (3) Permenhut Nomor: P.43/Menhut-II/2013
tentang penataan batas areal kerja izin pemanfaatan hutan, persetujuan prinsip
penggunaan kawasan hutan, persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan dan
pengelolaan kawasan hutan pada kesatuan pengelolaan hutan dan kawasan hutan
dengan tujuan khusus.
Prinsip partisipatif dan kolaboratif di atas tidak hanya diimplementasikan dalam
skema pelaksanaan akan tetapi juga pada skema pembiayaannya. Sebagai contoh,
pemegang IUP berperan sebagai penyandang dana, pihak KPH sebagai pelaksana, dan
masyarakat setempat dilibatkan sebagai tenaga kerja dan atau penyedia bahan.Lebih
lanjut, tata batas dan penataan areal kerja yang telah “clean and clear” pada setengah
waktu periode pengelolaan KPHP Madapangga Rompu (5 tahun), maka diproyeksikan
pihak KPH mampu memfokuskan kegiatannya pada 5 tahun berikutnya pada periode
pertama ini untuk kegiatan-kegiatan yang lebih bersifat produktif seperti
pengembangan core businessdan kerjasama, koordinasi, monitoring, dan evaluasi
kegiatan pihak pemegang IUP pada wilayah kerja KPHP Madapangga Rompu
Kabupaten Bima.
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 56
Tabel 4. 1 Konfigurasi Areal Kerja KPHP Madapangga Rompu Kabupaten Bima.
Jenis Blok Luas (ha) %
HL 19.277,18 41,29
HL-Inti 4.574,56 9,80
HL-Pemanfaatan 14.702,62 31,49
HP 12.349,48 26,45
HP-Pemanfaatan HHK-HT 6.149,99 13,17
HP-Pemanfaatan Kaw, Jasling, HHBK 1.433,06 3,07
HP-Pemberdayaan Masyarakat 3.261,51 6,99
HP-Perlindungan 1.504,92 3,22
HPT 15.060,36 32,26
HP-Pemanfaatan HHK-HT 14.115,96 30,24
HP-Pemanfaatan Kaw, Jasling, HHBK 608,81 1,30
HP-Perlindungan 335,59 0,72
46.687,02 100,00
Sumber : Olahan Data GIS, BPKH, 2015.
Gambar 4.1. Peta Konfigurasi Areal Kerja KPHP Madapangga Rompu Kabupaten Bima dirinci berdasarkan BlokPengelolaan Hutan.
Tabel 4.2. di bawah ini menggambarkan rencana dan target kegiatan penataan areal
kerja yang dideskripsikan berdasarkan panjang trayek dan kuantifikasi kebutuhan pal
batas.
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 57
Tabel 4. 2 Matriks Proyeksi Penataan Areal Kerja KPHP Madapangga Rompu.
No. Tipe Pal Batas Panjang Trayek Kebutuhan Pal
Batas1) Status pada
T-02) Target pada
T-53)
1. Pal Batas Kawasan Hutan
287,32 Km 2.874 unit 100 % 100 %
2. Pal Batas Fungsi Kawasan Hutan
a. HL : 197,11 Km b. HP : 130,00 Km c. HPT:200,38 Km
a. 1.972 unit b. 1.300 unit c. 2.004 unit
a. 100 % b. 100 % c. 100 %
a. 100 % b. 100 % c. 100 %
Sumber: Olahan Data GIS BPKH, 2014
Keterangan: 1) jumlah kebutuhan pal batas atas pertimbangan interval antar pal batas sebesar 100 m; 2) Taksiran jumlah dan kondisi pal batas pada saat ini; 3) jumlah kebutuhan pal batas atas pertimbangan interval antar pal batas sebesar 10 m.
4.1.2. Analisis Penutupan dan Tingkat Kekritisan Lahan
a. Analisis Tutupan Lahan
Keadaan tutupan lahan menjadi salah satu parameter penting dalam menentukan
tingkat kekritisan lahan disamping kemiringan dan iklim khususnya hujan. Seperti
yang telah diuraikan pada Bab II Tabel 2.13 dan 2.14, kondisi wilayah kelola KPHP
Madapangga Rompu Kabupaten Bima masih dapat dikategorikan dalam kondisi baik.
Wilayah ini masih didominasi oleh tutupan lahan berhutan hingga mencapai 71,48%
dari total luas wilayah kelola dengan distribusi luasan sebesar 19.460,53Ha (41,68%)
untuk kelas tutupan hutan lahan kering sekunder dan sebesar 13.910,97 Ha (29,8%)
untuk kelas tutupan hutan lahan kering primer. Selain itu, cukup banyak juga
ditemukan sebaran lahan dengan kelas tutupan semak/belukar yaitu mencapai luas
11.256,88 Ha atau sebesar 24,11% dari total luas wilayah kelola. Sebagian besar lahan-
lahan dengan tutupan semak/belukar tersebut teridentifikasi dan tersebar pada Blok
HPT-Pemanfaatan HHK-HT khususnya pada areal-areal yang sudah berijin (PT Koin
Nesia) yaitu sebesar 13.411,84ha, atau sebesar 28,73% dari total luas wilayah kelola
KPHP Madapangga Rompu. Informasi ini dapat menjadi salah satu indikator awal
untuk menyatakan bahwa PT Koin Nesia sebagai pihak yang mendapatkan areal
konsesi dan memegang ijin pemanfaatan untuk areal tersebut belum beroperasional
dengan baik. Hal ini dapat dimaklumi mengingat PT.Koin Nesia baru memperoleh
pengesahan ijin pemanfaatan pada tahun 2009. Akan tetapi hal tersebut tidak dapat
dijadikan pembenaran karena selayaknya perusahaan yang telah terhitung
mengantongi ijin selama 6(enam) tahun ini harus sudah dapat menunjukkan kemajuan
pengelolaan, khususnya dalam tingkatan penataaan areal kerja dan pengayaan
tanaman.
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 58
Adapun terkait masih ditemukannya sebaran tutupan lahan berupa pertanian lahan
keringseluas 213,32Hadan pertanian lahan kering bercampur semak seluas 1.554,22
Ha serta sawah seluas 151,09 Ha menjustifikasi danmengindikasikan adanya kegiatan
perambahan dan okupasi kawasan hutan oleh masyarakat disekitar KPHP
Madapangga Rompu.Merujuk pada kondisi tersebut, maka keberadaan KPHP
Madapangga Rompu sebagai sebuah unit pengelolaan hutan di tingkat tapak pada
akhir periode pertama pengelolaan hutan (10 tahun) diharapkan mampu menjamin
beberapa hal sebagai berikut:
1. Menjamin keseimbangan neraca tutupan lahan berhutan. Tidak dapat
dipungkiri bahwa dengan terbitnya ijin IUPHHK-HT di wilayah KPHP Madapangga
Rompu akan menyebabkan terjadinya penurunan jumlah tutupan lahan dengan
tipe hutan lahan kering primer. Oleh karena itu, pendekatan luas lahan berhutan
lebih tepat digunakan untuk proyeksi pengelolaan hutan kedepan. Dengan
keberadaan KPHP Madapangga Rompu diharapkan mampu mengontrol
keseimbangan neraca tutupan lahan berhutan tersebut, dimana laju pemanfaatan
hasil hutan kayu per tahun dari dalam kawasan minimal harus berada pada
tingkatan yang sama dengan laju reboisasi di wilayah ini untuk setiap tahunnya.
Keseimbangan neraca tutupan lahan berhutan dapat juga dicapai melalui
mekanisme kontrol dan memastikan kegiatan pengayaan dan pembuatan tanaman
pada areal-areal konsesi IUPHHK-HT dilakukan sesuai dengan rencana karya
tahunan (RKT) pemegang ijin, begitu pula halnya dengan rencana pemanfaatan
standing stockyang tersedia.
2. Menjamin agar pola pemanfaatan kawasan pada areal IUPHKm tidak
melanggar peraturan perundangan yang ada. Hasil kajian awal dan diskusi
mendalam dengan beberapa pihak menunjukkan bahwasanya performansi HKm
di wilayah kelola KPHP Madapangga Rompu tergolong rendah. Hal tersebut turut
ditegaskan oleh kondisi aktual yang menggambarkan bahwa tutupan lahan pada
seluruh areal IUPHKm hanya berupa semak belukar. Hal ini dipengruhi oleh
adanya kejadian pada beberapa titik dimana ada oknum masyarakat yang
memanfaatkan isu perijinan HKm sebagai kedok untuk melakukan perambahan
kawasan hutan.KPHP Madapangga Rompu akan melakukan strategi-strategi
pencegahan, pengamanandan atau penindakan melalui skema-skema penyadaran,
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 59
pemberdayaan, dan fasilitasi terhadap kelompok masyarakat pemegang ijin
termasuk pula memfasilitasi penyusunan Rencana Umum dan Rencana
Operasional (RU/RO) HKm sebagai acuan dan pedoman bagi kelompok
masyarakat dalam mengelola areal HKm mereka. Dengan melakukan upaya-upaya
tersebut, maka diharapkan dalam 10 (sepuluh) tahun mendatang performa
pengelolaan HKm meningkat menjadi lebih baik yang bermuara pada peningkatan
jumlah tutupan lahan berhutan pada areal konsesi IUPHKm tersebut dengan hasil
ikutan berupa tidak lagi ditemukan adanya kegiatan-kegiatan penjarahan,
perambahan dan okupasi kawasan hutan.
3. Menjamin fasilitasi terhadap peningkatan kapasitas dan pemberdayaan
masyarakat.Keadaan penutupan lahan berupa sawah, pertanian lahan kering,
serta pertanian lahan kering campur semak mencerminkan adanya intervensi
manusia kedalam kawasan hutan. Intervensi yang berlebihan akibat tuntutan yang
semakin tinggi tanpa dibarengi dengan pengelolaan yang tepat dapat
memperburuk kondisi penutupan hutan di masa mendatang. Hal ini perlu
mendapat perhatian dalam penyusunan rencana program dan kegiatan dalam
mempertahankan penutupan lahan. Strategi yang akan diterapkan untuk
mengatasinya adalah berupa upaya-upaya peningkatan kapasitas dan
pemberdayaan masyarakat melalui skema-skema perhutanan sosial, seperti;HKm
atau skema-skema kemitraan seperti kemitraan dalam penyediaan bibit dan
sarana produksi lainnya, maupun bentuk kemitraan lain dalam pengelolaan hutan.
Strategi lain yang dapat ditempuh adalah dengan peningkatan kapasitas
masyarakat dalam bidang keteknikan kehutanan sehingga masyarakat lebih
berdaya dan lebih lanjut memperbesar peluang mereka untuk mengakses
pekerjaan terutama sebagai tenaga kerja dalam sektor kehutanan yang notabene
sangat dibutuhkan oleh KPHP Madapangga Rompu sendiri maupun oleh pihak
ketiga pemegang ijin IUPHHK-HT yang dalam hal ini adalah PT. Koin Nesia.
Dengan semakin meningkatnya kapasitas dan semakin berdayanya
masyarakatsekitar kawasan KPHP Madapangga Rompu, maka diharapkan
kegiatan-kegiatan masyarakat yang bersifat destruktif terhadap sumberdaya
hutan dan kawasannya akan berkurang dan terjadi shifting atau pergeseran
orientasi “on-farm” menjadi orientasi “off-farm” sehingga tekanan terhadap
kawasan hutan menjadi berkurang. Lebih lanjut diharapkan pada 10 (sepuluh)
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 60
tahun mendatang laju peningkatan tutupan lahan berupa sawah, pertanian lahan
kering, dan pertanian lahan kering bercampur semak akan menjadi nihil akibat
dari curahan waktu kerja masyarakat yang lebih difokuskan pada usaha ekonomi
kreatif maupun jenis usaha pada sektor rill dan sektor jasa yang lebih produktif.
b. Analisis Lahan Kritis
Data sebaran tingkat kekritisan lahan di wilayah KPHP Madapangga Rompu
Kabupaten Bima menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah ini masih dapat
dikategorikan baik. Hal ini mengingat sebagian besar kawasan hutannya masih berada
dalam kondisi tidak kritis (74.95%) dan potensial kritis (17.72%) (Tabel 2.11 dan
2.12). Lahan-lahan dengan kriteria potensial kritis banyak ditemukan menyebar
hampir merata pada kawasan dengan fungsi lindung (HL), fungsi hutan produksi (HP)
dan fungsi hutan produksi terbatas (HPT), dimana lahan-lahan dengan kriteria agak
kritis sampai dengan sangat kritis ditemukan banyak menyebar pada fungsi hutan
produksi (HP) (Tabel 2.12).
Lahan kritis (agak kritis-sangat kritis) yang berada di wilayah KPHP Madapangga
Rompu adalah seluas 3.416,01 Ha atau 7,30% dari total luas 46.687,02 Ha. Dari total
luasan lahan kritis tersebut, sebagian besar berada didalam kawasan berijin yaitu; PT
Koin Nesia 1.325,76 Ha, dan IUPHKm seluas 200,33 Ha yang meliputi HKm Raba dan
HKm Monggo sedangkan yang berada pada Wilayah Tertentu yang merupakan
74.95%
17.72%
6.52% 0.50% 0.28%
Tidak Kritis
Potensial Kritis
Agak Kritis
Kritis
Sangat Kritis
Gambar 4.2 Proporsi lahan dalam Wilayah KPHP Madapanggan Rompu berdasarkan tingkat kekritisan lahan
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 61
kawasan yang akan dikelola langsung oleh KPHP Madapangga Rompu seluas 1.889,92
Ha.
Lahan dengan kelompok sangat kritis, kritis dan agak kritis perlu mendapat perhatian
menjadi target kegiatan rehabilitasi. Meskipun demikian, lahan dalam kelompok
potensial kritis juga tidak boleh diabaikan karena tuntuan pemenuhan kebutuhan
masyarakat di masa mendatang dapat menyebabkan lahan ini menjadi kritis.Dengan
keberadaan dan operasionalisasi KPHP Madapangga Rompu diharapkan terjadi
penurunan kelas kekritisan lahan pada wilayah kelola KPHP Madapangga Rompu
Kabupaten Bima.
4.1.3. Kesesuaian Lahan Budidaya Hasil Hutan Kayu (HHK) dan Hasil Hutan
Bukan Kayu (HHBK)
Sebagai sebuah unit pengelolaan hutan di tingkat tapak, KPHP Madapangga Rompu
memiliki modal dan faktor kekuatan berupa ketersediaan lahan untuk pengembangan
dan budidaya beberapa jenis tanaman kehutanan bernilai ekonomi tinggi. Agar
pengembangan tersebut memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi maka lokasi
pengembangannya harus memiliki kesesuaian biofisik dengan habitat alamiah jenis
tanaman yang akan dikembangkan. Pendekatan analisis kesesuaian lahan dapat
digunakan untuk mengakomodasi kebutuhan akan informasi daya dukung lahan
tersebut. Evaluasi dan analisis kesesuaian lahan merupakan suatu proses penilaian
sumberdaya lahan untuk tujuan tertentu dengan menggunakan suatu pendekatan yang
telah teruji sehingga dapat memberikan informasi dan/atau arahan penggunaan lahan
sesuai dengan daya dukung lahannya. Kesesuaian lahan adalah tingkat kecocokan
sebidang lahan untuk penggunaan tertentu. Kesesuaian lahan tersebut dapat
digolongkan kedalam kesesuaian lahan aktual dan kesesuaian lahan potensial.
Kesesuaian lahan aktual adalah kesesuaian lahan berdasarkan data sifat biofisik tanah
atau sumberdaya lahan sebelum lahan tersebut diberikan masukan-masukan yang
diperlukan untuk mengatasi kendala. Sedangkan kesesuaian lahan potensial
menggambarkan kesesuaian lahan yang akan dicapai apabila dilakukan usaha-usaha
perbaikan. Evaluasi dan analisis kesesuaian lahan menggunakan pendekatan kriteria
umum habitus alami dari jenis kemiri (Aleurites moluccana) dan jati (Tectona grandis)
menunjukkan bahwa KPHP Madapangga Rompu Kabupaten Bima memiliki potensi
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 62
lahan yang sesuai untuk pengembangan jenis-jenis tersebut seperti yang tersaji pada
Tabel 4.3.
Tabel 4. 3 Sebaran Kesesuaian Lahan Komoditi Core Business pada WilayahTertentu KPHP Madapangga Rompu Kabupaten Bima.
No. Komoditi Luas Lahan Sesuai (Ha)
1. Jati (Tectona grandis) 2.560,90
2. Mahoni (Swietenia sp.) 2.491,78
3. Kemiri (Aleurites moluccana) 12.987,77
Sumber: Olahan Data GIS BPKH, 2015.
Analisis kesesuaian lahan dibangun menggunakan kriteria umum biofisik meliputi
rata-rata curah hujan tahunan, jenis tanah, drainase tanah, kelas tekstur dan
ketinggian tempat. Segmentasi keruangan hanya dibagi kedalam 2 (dua) kelas, yaitu;
sesuai dan tidak sesuai. Adapun kriteria umum habitus yang digunakan tersaji pada
Tabel4.4. berikut ini:
Tabel 4. 4 Kriteria Umum Kesesuaian Lahan untuk Komoditi Jati dan Kemiri.
No. Komponen Kriteria
Jati Kemiri
1. Curah Hujan (mm/tahun) 750- 4.500 800 - 3.000
2. Suhu Udara (˚C) 20-28 21-34
3. Drainase Baik Baik sampai agak cepat
dan agak terhambat 4. Kemiringan (%) 0 -30 0 -30
5. Ketinggian tempat (mdpl) 0-1.000 0 - 600
Sumber: BPKH, 2015
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 63
Gambar 4.2. Peta Sebaran Kesesuaian Lahan untuk Komoditi Jati.
Gambar 4.3. Peta Sebaran Kesesuaian Lahan untuk Komoditi Kemiri.
Mengingat tujuan utama analisis ini adalah menyediakan informasi sebaran lahan-
lahan yang sesuai untuk pengembangan jenis tanaman tertentu yang kedepannya akan
diarahkan sebagai core business KPHP Madapangga Rompu atau dikenal dengan istilah
Kelas Perusahaan, maka secara keruangan lokasi pengembangannya hanya akan
dikembangkan pada wilayah tertentu dan disesuaikan serta di rasionalisasikan dengan
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 64
peruntukkan dan batas petak pengelolaannya. Hasil penyesuaian dan rasionalisasi
menunjukkan sebagai berikut:
1. Terdapat seluas 12.987,77 Ha sebaran lahan pada wilayah tertentu khususnya pada
HL-Pemanfaatan, HP-Pemanfaatan Kawasan, Jasa Lingkungan dan HHBK; dan HP-
Pemberdayaan Masyarakat yang dapat dijadikan lokasi pengembangan Kelas
Perusahaan Kemiri. Lokasi tersebut terdistribusi pada petak pengelolaan HL-1 s/d
HL-85; HPT-48 s/d HPT-59; dan HP-67 s/d HP-79; HP-108 s/d HP-160.
2. Terdapat seluas 5.052.68Ha sebaran lahan pada wilayah tertentu pada Blok HP-
Pemanfaatan HHK–HTyang dapat dijadikan lokasi pengembangan Kelas
Perusahaan Jati. Lokasi tersebut terdistribusi pada petak pengelolaan HP-1 s/d
HP-66; HP-80 s/d HP-107; HPT-1 s/d HPT-47. Kelas perusahaan ini menjadi
prioritas untuk dibangun pada periode pertama pengelolaan KPHP Madapangga
Rompu.
3. Terdapat seluas 1.253,48 ha sebaran lahan pada wilayah tertentu khususnya pada
HP-Pemanfaatan Kawasan, Jasa Lingkungan dan HHBKyang dapat dijadikan lokasi
pengembangan Kelas Perusahaan Jasa Lingkungan Air. Lokasi tersebut
terdistribusi pada petak pengelolaan HPT-48 s/d HPT-59.
Tabel 4. 5 Data Ketersediaan Lahan untuk Pengembangan Kelas Perusahaan pada Wilayah
Tertentu.
No. Kelas
Perusahaan Lokasi Petak
Luas (Ha)
Keterangan
1. Kemiri HL-1 s/d HL-85; HPT-48 s/d HPT-59; dan HP-67 s/d HP-79; HP-108 s/d HP-160
12.987,77 Kelas Perusahaan ini menjadi prioritas untuk dibangun pada periode pertama pengelolaan KPHP Madapangga Rompu.
Areal yang sudah memiliki potensi tanaman kemiri (eks Perum Perhutani-tahun 1995) rapat/kompak adalah petak HP-68, HP-70 s/d HP-77 seluas 334,17 ha.
Areal yang sudah memiliki potensi tanaman kemiri eks reboisasi tahun 70-an seluas 1.085 ha pada petak HP-108,HP-109, HP-110, HP-111, HP-112, HP-117, HP-116, HP-118, HP-119, HP-125, HP-126, HP-127, HP-128, HP-129, HP-130, HP-131, HP-132, HP-140, HP-141, HP-142, HP-143, HP-144
2. Jati dan Mahoni
HP-1 s/d HP-66; HP-80 s/d HP-107; HPT-1 s/d HPT-47
5.052.68 Kelas Perusahaan ini menjadi prioritas untuk dibangun pada periode pertama pengelolaan KPHP Madapangga Rompu
3. Jasa Lingkungan
HPT-48 s/d HPT-59 1.433,06 Kelas perusahaan ini dikembangkan pada daerah yang berdekatan dengan
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 65
No. Kelas
Perusahaan Lokasi Petak
Luas (Ha)
Keterangan
Air sumber air pada wilayah tertentu khususnya HP-Pemanfaatan Kawasan, Jasa Lingkungan dan HHBK.
4. Madu HL-1 s/d HL-85 14.702,62 Kelas perusahaan ini dikembangkan secara sporadik pada wilayah tertentu khususnya Blok HL-Pemanfaatan dengan tutupan lahan Hutan Lahan Kering Primer.
4.1.4. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (HHK) dan Hasil Hutan Bukan Kayu
(HHBK)
Pemanfaatan hutan adalah bentuk kegiatan pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan
jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta pemungutan
hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal, berkeadilan untuk kesejahteraan
masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya. KPHP Madapangga Rompu memiliki
wilayah tertentu yang tersebar pada fungsi hutan lindung dan fungsi hutan produksi
sehingga manfaat hasil hutan yang dapat dikelola dan dipungut oleh pengelola KPHP
Madapangga Rompu berupa hasil hutan kayu (HHK), hasil hutan bukan kayu (HHBK),
serta jasa lingkungan, dan ekowisata.
a. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (HHK)
Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, secara keruangan, KPHP Madapangga
Rompu memiliki wilayah tertentu yang terletak pada kawasan hutan dengan fungsi
lindung dan fungsi produksi yang selanjutnya akan dikelola dan dimanfaatkan secara
mandiri. Skema dan pola pemanfaatan wilayah tertentu pada konfigurasi keruangan
hutan produksi akan dicapai melalui pemanfaatan hasil hutan kayu. Pemanfaatan hasil
hutan kayu yang dimaksud adalah segala bentuk usaha yang memanfaatkan dan
mengusahakan hasil hutan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak
mengurangi fungsi pokok hutan.
Areal wilayah tertentu seluas 6.854,11 Ha yang terletak pada kawasan dengan fungsi
hutan produksi dan fungsi produksi terbatasdi arahkan untuk meningkatkan potensi
dan produktifitas sumberdaya hutan, memenuhi kebutuhan kayu masyarakat serta
pembangunan industri berbasis kayu.
Untuk mencapai tujuan di atas, maka KPHP Madapangga Rompu yang dicanangkan
akan berposisi sebagai pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 66
tanaman akan merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang secara berturut-turut
meliputi: pembuatan tanaman, pembinaan dan pemeliharaan tanaman,
penebangan/pemanenan kayu, perlindungan/pengamanan, pengolahan serta
pemasaran hasil hutan. Tata waktu pelaksanaan dan jumlah tebangan yang akan
dilakukan harus disesuaikan dengan rencana penerapan sistem silvikultur dan
rencana pengaturan hasil menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku serta
berdasarkan asas manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan,
keterbukaan, dan keterpaduan.
b. Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)
Semenjak era reformasi di tahun 1998, telah terjadi pergeseran paradigma
pembangunan kehutanan di Indonesia, yaitu yang pertama dari pandangan “hutan
sebagai sumberdaya ekonomi” menjadi “hutan sebagai ruang dan sumberdaya
ekonomi, ekologi, sosial dan budaya”, yang menempatkan rakyat sebagai pelaku utama
pembangunan dan pengelolaan hutan. Salah satu isu pokok yang berkembang sebagai
implikasi dari pergeseran paradigma tersebut adalah adanya kebijakan memposisikan
masyarakat sebagai pelaku dan penerima manfaat utama dalam pengelolaan hutan.
Hal ini ditandai dengan lahirnya model community forestry atau yang lebih dikenal
dengan program hutan kemasyarakatan yang disingkat HKm.
Pergeseran paradigma kedua adalah dari pandangan “hutan hanya sebagai pabrik
penghasil kayu” menjadiparadigma yang memandang “hutan sebagai sumberdaya
yang bersifat multi fungsi, multi guna dan memuat multi kepentingan”, dimana
pemanfaatannya diarahkan untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat. Kayu sebagai hasil hutan tidak lagi dianggap sebagai satu-satunya produk
hutan yang dapat memberikan manfaat ekonomi. Beberapa penelitian tetang nilai
ekonomi total hutan yang mengkuantifikasikan semua manfaat dan fungsi hutan
menunjukkan bahwa hasil hutan berupa kayu hanya memiliki kontribusi dengan
kisaran 5-20 % dari total nilai ekonomi hutan, dimana nilai terbesar dari hutan berasal
dari produk atau hasil hutan bukan kayu (HHBK) dan jasa lingkungan.
Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor: P.35/Menhut-II/2007 tentang
hasil hutan bukan kayu (HHBK), mengelompokkan komoditi HHBK kedalam 2 (dua)
kelompok besar, yaitu; kelompok hasil hutan nabati, seperti; damar, gaharu, kemiri,
durian, dan bambu, serta kelompok hasil hewani, seperti; ulat sutera, dan lebah madu.
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 67
Dalam Permenhut tersebut, HHBK didefinisikan sebagai hasil hutan hayati baik nabati
maupun hewani beserta produk turunan dan budidayanya kecuali kayu yang berasal
dari hutan. Sedangkan beberapa ahli dan pemerhati kehutanan menyatakan bahwa
selain definisi berdasarkan Permenhut P.35/Menhut-II/2007, suatu komoditi dapat
dikategorikan sebagai HHBK selama: (1) hasil utama komoditi tersebut bukan kayu
dan berasal dari dalam hutan walau tidak termasuk dalam daftar Permenhut
P.35/Menhut-II/2007, dan (2) komoditi yang terdapat dalam daftar Permenhut
P.35/Menhut-II/2007 walau berasal dari luar kawasan hutan.
Produk HHBK dalam pemanfaatannya memiliki keunggulan dibandingkan dengan
hasil kayu, sehingga HHBK memiliki prospek yang besar dalam pengembangannya.
Keunggulan HHBK dapat ditunjukkan dari beberapa aspek seperti: (1)
pemanfaatannya yang tidak bersifat destruktif dan menimbulkan kerusakan yang
besar terhadap ekosistem hutan karena hanya memanfaatkan produk hutan berupa
daun, kulit, getah, bunga, biji, dan buah, (2) beberapa komoditi HHBK memiliki nilai
ekonomi yang besar per satuan volume seperti gaharu, dan (3) pemanfaatan dan
pengusahaan HHBK umum dilakukan oleh masyarakat sekitar hutan secara tradisional
dan dengan modal relatif kecil. HHBK merupakan salah satu sumberdaya hutan yang
memiliki keunggulan komparatif dan paling bersinggungan dengan masyarakat sekitar
hutan. HHBK terbukti dapat memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi total
pendapatan masyarakat sekitar hutan dan dalam skala yang lebih luas menunjukkan
tingkat kontribusi yang cukup signifikan terhadap penambahan devisa negara.
Terdapat 5 (lima) jenis komoditi HHBK unggulan nasional yang
menjadiprioritaspengembangannya, yaitu; rotan, bambu, lebah, sutera dan gaharu.
Sedangkan di Provinsi NTB ditetapkan 6 (enam) komoditi HHBK unggulan Provinsi,
yaitu;madu, bambu, kemiri, aren, gaharu, dan ketak. Produksi HHBK per tahun di
Provinsi NTB menunjukkan trend yang fluktuatif.Hal tersebut ditunjukkan dari data
resmi yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi NTB dalam Buku Statistik
Kehutanan Provinsi NTB Tahun 2011, dimana produksi beberapa komoditi HHBK
seperti bambu yang menunjukkan penurunan pada periode 2008-2009 dan kembali
meningkat pada periode tahun 2009-2010. Fluktuasi produksi tersebut diduga
disebabkan oleh proses kuantifikasi produksi yang tidak masksimal. Mengingat hal
tersebut, maka kegiatan inventarisasi HHBK yang menyuluruh dan berkala
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 68
menggunakan teknik-teknik dan pendekatan yang baik merupakan langkah awal yang
harus dilakukan untuk memproduksi basis data HHBK yang akurat.
Data Potensi HHBK khususnya pada wilayah KPHP Madapangga Rompu Kabupaten
Bima masih sangat terbatas dan hanya berupa informasi identifikasi jenis dan belum
mencapai data potensi dan rendemen hasil. Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)
khususnya pada wilayah KPHP Madapangga Rompu (BPKH, 2015), antara lain; jenis-
jenis seperti asam (Tamarindus indica), kemiri (Aleurites moluccana), lada (Piper albi),
Keta, dan Rotan. Sementara, berdasarkan wawancara, jenis HHBK yang potensial
untuk dikembangkan adalah seperti kemiri (Aleurites moluccana), Madu, Ketak dan
Kunyit.
HHBK Kunyit banyak dijumpai di Blok Pemberdayaan Masyarakat dan saat ini
dimafaatkan oleh masyarakat sekitar. Pemungutan HHBK Kunyit di bawah tegakan
kemiri ini cukup memberi dampak yangsignifikan pada penngkatan/variasi
pendapatan masyarakat sekitar yang berasal dari hutan.
4.1.5. Sosial, Ekonomi, Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat
Pada dasarnya tujuan pengelolaan hutan adalah untuk memberikan manfaat yang
sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. Secara umum hutan memiliki fungsi
ekologi dan hidrologis yang sangat penting bagi kehidupan tidak hanya manusia tetapi
juga mahluk hidup lainnya. Hutan juga memiliki fungsi ekonomi khususnya
masyarakat yang bersinggungan bahkan memiliki ketergantungan yang sangat tinggi
pada hutan. Oleh karena itu, tingkat kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu
indikator penting keberhasilan dalam kegiatan pengelolaan hutan.
KPHP MadapanggaRompu merupakan KPH yang terletak di wilayah administratif
Kabupaten Bima. Areal kerja KPH ini dikelilingi oleh sekitar 28 Desa tersebar di 5
kecamatan Kabupaten Bima. Kepadatan penduduk di sekitar hutan KPHP Madapangga
Rompu yang tersebar di 5 kecamatan adalah seperti ditunjukkan pada Tabel 2.17
adalah berkisar antara 33,96-680,00 jiwa orang/km2. Jumlah penduduk yang cukup
besar seperti ini memiliki peran penting dalam pengelolaan hutan KPHP Madapangga
Rompu. Masyarakat atau penduduk yang bertempat tinggal di sekitar hutan
merupakan sumberdaya penting dalam pengelolaan hutan dan sekaligus menjadi
perhatian pengelola KPHP Madapangga Rompu. Keberhasilan pengelolaan hutan juga
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 69
tergantung pada keberhasilan dalam mengelola sumberdaya penduduk tersebut.
Kondisi sosial masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar KPHP Madapangga
Rompu menjadi modal besar dalam pengelolaan kawasan hutan. Kekerabatan dan
budaya gotong royong antar masyarakat di wilayah KPHP Madapangga Rompu ini
masih terjalin dengan baik. Masyarakat desa di sekitar kawasan hutan KPHP
Madapangga Rompu masih menjunjung tinggi adat istiadat keagamaan dalam hal;
upacara pemakaman, pengelolaan hutan, memecahkan konflik warga, pertanian,
menjauhkan bala penyakit dan bencana alam. Masyarakat yang bertempat tinggal di
sekitar kawasan KPHP Madapangga Rompu juga memiliki kelembagaan masyarakat
yang masih aktif seperti LKMD, PKK, Karang Taruna, Lembaga Adat, Kelompok Tani,
Organisasi Keagamaan, Kelompok Gotong Royong, Organisasi Perempuan dan
Posyandu, Organisasi Pemuda, LPM dan BPD. Keberadaan lembaga sosial masyarakat
ini menjadi modal penting dalam pengelolaan hutan.
Peran serta masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan hutan sering dihubungkan
dengan tingkat pendidikan dan tingkat kesejahteraan msyarakat. Secara umum,
tingkat pendidikan masyarakat sekitar hutan tergolong masih rendah terutama jika
dibandingkan dengan masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan. Hal ini bersifat
umum karena masyarakat yang berpendidikan tinggi umumnya memilih tempat
tinggal di daerah perkotaan. Tingkat pendidikan yang relatif rendah berpengaruh
pada penerimaan inovasi baru yang ingin dikembangkan dalam pengelolaan hutan.
Mata pencaharian penduduk di sekitar KPHP Madapangga Rompu sebagian besar
bertani/berkebun di dalam kawasan hutan dan sebagian bertani dilahan sendiri,
berdagang dan buruh dengan tingkat pendapatan rata-rata masih tergolong rendah.
Keadaan ini menjadi perhatian dalam melibatkan masyarakat dalam pengelolaan
hutan.
Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat merupakan hal penting sehingga
masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pengelolaan hutan. Berdasarkan infomasi
yang diperoleh dari kunjungan lapang bahwa masyarakat sudah lama terlibat dan atau
dilibatkan dalam pengelolaan hutan. Keterlibatan masyarakat yang baik dalam
pengelolaan hutan tidak boleh menyebabkan terjadinya penurunan atau degradasi
hutan tetapi sebaliknya harus mampu mempertahankan kualitas hutan dan pada saat
bersamaan memberikan tambahan penghasilan bagi masyarakat.
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 70
4.1.6. Kelembagaan dan Sumberdaya Manusia (SDM) KPH
KPHP Madapangga Rompu secara kelembagaan telah ditetapkan melalui Peraturan
Bupati Bima Nomor 26 Tahun 2014 dan pada operasioalisasinya telah ditunjuk
Pelaksana Tugas Kepala KPH. Penyusunan RPHJP KPHP Madapangga Rompu dilakukan
oleh Plt Kepala KPHP bersama dengan tenaga ahli dari perguruan tinggi.
Seperti KPH lainnya, KPHP Madapangga Rompu memerlukan sumberdaya manusia
yang cukup dan berkualifikasi. Sumberdaya manusia yang diperlukan cukup banyak
untuk mengisi struktur dan fungsi yang ada dalam KPH. Berdasarkan rencana struktur
organisasi KPHP yang direncanakan, KPHP Madapangga Rompu terbagi dalam 5
resort, yaitu; 1) Resort Madapangga, 2) Resort Parado, 3) Resort Monta, 4) Resort Bolo
dan 5) Resort Woha.
Kompetensi personil yang akan mengisi posisi jabatan tertentu pada organisasi KPH dapatmerujuk
pada SKKNI SDM pada organisasi KPH yang telah diterbitkan Kementerian
Transmigrasidan Tenaga Kerja RI. SKKNI tersebut merupakan uraian/ deskripsi hard
competency, belum memasukkan soft competency d i d a l a m n y a . S e l a i n i t u hard
competency yang ada dapat diturunkan lebih lanjutuntuk mengetahui, misalnya
kebutuhan pendidikan akademik minimal untuk mengisisuatu posisi jabatan tertentu.
Saat ini, bentuk organisasi KPHP Madapangga Rompu adalah berupa Unit Pelaksana
Teknis Dinas di bawah Dinas Kehutanan Kabupaten Bima, sehingga kelembagaan
KPHP Madapangga Rompu masih termasuk kedalam Tipe B (Eselon IV.a) dengan
struktur organisasi sebagai berikut :
Gambar 4.4 Bagan organisasi KPHP Madapangga Rompu saat ini berupa organisasi KPH Tipe B
KEPALAUPTD KPHP
KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
KEPALA RESORT MADAPANGGA
KEPALA RESORT WOHA
KEPALA RESORT BOLO
KEPALA RESORT MONTA
KEPALA RESORT PARADO
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 71
Dalam perkembangannya ke depan, KPHP Madapangga Rompu diarahkan untuk
menjadi unit organisasi tapak dengan tipe yang lebih tingga yaitu tipe A, dan bahkan
akan diarahkan untuk dibentuk menjadi PPK-BLUD yang mandiri.
Sejalan dengan visi, bahwa kedepan KPHP Madapangga Rompu akan menjadi lembaga
yang akan mewujudkan pengelolaan hutan pada wilayah KPHP Madapangga Rompu
secara berkelanjutan, maka SDM yang memiliki kompetensi dan keterampilan dalam
bidang manajemen, dan keteknikan kehutanan harus tersedia.
4.1.7. Ketersediaan Data dan Informasi KPH Madapangga Rompu
Data dan informasi secara spasial dan temporal penting dalam mendukung
pengelolaan hutan yang baik. Data yang tersedia saat ini masih sangat terbatas.
Inventarisasi baru dilakukan satu kali pada tahun 2015 dengan intensitas sampling
yang rendah dan cakupan keterwakilanarea yang kecil.
Sebagai contoh, data sosial ekonomi umumnya tersedia dalam bentuk data yang
dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik. Sementara itu, data dalam bentuk time
series atau bersifat periodik belum tersedia sehingga analisis perubahan dari waktu ke
waktu belum dapat dilakukan. Data yang mudah diperoleh saat ini adalah data yang
bersifat statis seperti topografi. Data iklim tersedia secara time series tetapi dengan
sebaran spasial yang sangat terbatas khususnya dalam wilayah KPHP Madapangga
Rompu Kabupaten Bima.
Pengelola KPHP Madapangga Rompu perlu memprogramkan kegiatan penyusunan
dan penyempurnaan basis data, penelitian dan pengembangan yang dilakukan secara
bersamaan dengan pengelolaan hutan. Hasil kegiatan penelitian dan pengembangan
ini penting dalam evaluasi keberhasilan pengelolaan maupun untuk perencanaan yang
lebih baik dimasa mendatang.
Penyediaan/penyajian data maupun informasi secara periodik akan dilakukan melalui
media buku statistik tahunan KPH serta publikasi melalui media elektronik berupa
website KPHP Madapangga Rompu
4.1.8. Kemitraan KPHP MadapanggaRompu dengan Pihak Lain
KPHP Madapangga Rompu sebagai sebuah unit pengelolaan secara faktual belum
melakukan aktifitas apapun di dalam wilayah kelolanya. Dengan demikian, kemitraan
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 72
dalam arti yang sesungguhnya antara KPHP Madapangga Rompu dengan para pihak
belum terlaksana. Namun demikian, upaya menjalin komunikasi dengan pihak terkait
sudah mulai dilakukan. Bagaimana kemitraan dilaksanakan dan evaluasi terhadap
proses, kelemahan dan keuntungan dari kemitraan tersebut belum dapat dirinci lebih
detail.
4.2. Proyeksi Kondisi Wilayah
Sub bab proyeksi kondisi wilayah KPHP Madapangga Rompu dalam 10 (sepuluh)
tahun kedepan sesuai arahan Perdirjen memuat hal sebagai berikut: (a) proyeksi
peluang konservasi, (b) proyeksi peluang kemitraan strategis, (c) proyeksi peluang
kelas perusahaan, (d) proyeksi peluang pendanaan, (e) proyeksi ancaman strategis, (f)
proyeksi kapasitas internal,dan (g) proyeksi potensi resiko karena kelemahan
manajemen.
4.2.1. Proyeksi Peluang Konservasi
Konservasi merupakan upaya untuk mempertahankan hutan agar dapat memberikan
fungsi khususnya fungsi ekologis dan lingkungan. Hutan yang mengalami degradasi
berpengaruh pada fungsi hidrologis hutan. Secara umum, lahan yang kritis khususnya
dalam kawasan hutan menunjukkan lahan tersebut telah terdegradasi atau bahkan
telah mengalami deforestasi.
Berdasarkan data tingkat kekritisan lahan pada bab sebelumnya jelas bahwa lahan
dengan kategori sangat kritis, kritis dan agak kritis adalah seluas 3.416,01ha atau
sekitar 7,30%. Jika ditambah dengan potensial kritis maka jumlah tersebut menjadi
11.692,81ha atau sekitar 25,03% dari total wilayah KPHP Madapangga Rompu.
Keadaan lahan ini memberikan peluang untuk melakukan upaya konservasi dan
rehabilitasi sehingga fungsi hutan dapat terpelihara secara lestari.
Mengacu pada konsep penataan wilayah kerja, maka KPHP Madapangga Rompu hanya
memiliki kewajiban untuk melakukan aksi fisik penanggulangan lahan kritis pada
areal wilayah tertentu. Atas dasar tersebut berarti dalam 10 tahun kedepan, KPHP
Madapangga Rompu memiliki target untuk mengurangi sebaran lahan kritis dengan
kriteria agak kritis sampai dengan sangat kritis sebesar 3.416,01Ha (termasuk lahan
kritis dalam wilayah berijin). Jumlah tersebut memang tergolong kecil, akan tetapi satu
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 73
hal yang tidak boleh dilupakan bahwa mempertahankan agar areal-areal yang tidak
kritis dan potensial kritis untuk tidak “naik kelas” menjadi areal dengan kriteria kritis
merupakan kegiatan yang lebih berat. Adapun target penanganan lahan kritis di KPHP
Madapangga Rompu (luasan dan lokasi), khususnya pada wilayah tertentu secara
detail dapat dilihat pada bab 5.
Di sisi lain, KPHP Madapangga RompuKabupaten Bima harus mampu menjalankan
fungsi monitoring dan evaluasi terhadap wilayah-wilayah dalam area kelola yang telah
memiliki ijin pemanfaatan agar tetap melaksanakan kegiatan reboisasi dan rehabilitasi
lahan kritis di dalam area konsesinya.
4.2.2. Proyeksi Peluang Kemitraan Strategis
KPHP Madapangga Rompu, khususnya pada wilayah tertentu terletak di wilayah yang
dikelilingi oleh masyarakat yang sudah lama berinteraksi bahkan memiliki
ketergantungan yang tinggi dengan kawasan hutan. Seperti diuraikan pada bab
sebelumnya bahwa jumlah masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan cukup
besar. Hal ini dapat menjadi peluang bagi KPHP Madapangga Rompu untuk
membangun kemitraaan dalam mengelola hutan. Kepala KPHP dapat melibatkan
masyarakat dalam berbagai kegiatan dengan berbagai skema yang disepakati bersama
antara kedua belah pihak, seperti dalam pengembangan usaha-usaha HHBK, dimana
KPHP Madapangga Rompu dapat berperan dalam pemasaran hasil HHBK yang
diperoleh dari kegiatan budidaya oleh masyarakat. Pelibatan masyarakat dalam
pengelolaan hutan dengan tetap memegang prinsip pengelolaan hutan secara lestari
dapat memberikan keuntungan secara ekonomi bagi perbaikan kesejahteraan
masyarakat. Jika ini terwujud maka peran KPH ke depan akan semakin nyata.
4.2.3. Proyeksi Peluang Kelas Perusahaan
Data dan informasi tentang keadaan dan keberadaan berbagai jenis komoditi hasil
hutan bukan kayu yang ditemukan di wilayah KPHP Madapangga Rompu
membuktikan bahwa terbuka peluang untuk membangun kelas perusahaan beberapa
jenis hasil hutan bukan kayu pada wilayah tertentu seperti kemiri dan madu. Adapun
hasil hutan kayu yang memiliki peluang untuk dikembangkan diantaranya adalah kayu
jati dan mahoni, mengingat sebagian kawasan KPHP Madapangga Rompu telah
terdapat jati dan mahoni. Selain itu juga terdapat peluang untuk membangun kelas
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 74
perusahaan jasa lingkungan air. Dari 5(lima) peluang pengembangan kelas
perusahaan tersebut, pengembangan kelas perusahaan jati, mahoni dan kemiri akan
menjadi prioritas dalam periode pertama (10 tahun) pengelolaan KPHP Madapangga
Rompu. Namun dalam perjalanannya, tidak tertutup kemungkinan untuk
mengembangkan jenis lain sesuai situasi dan kondisi. Adapun proyeksi skema
pengembangan dan estimasi pendapatan yang akan diperoleh adalah sebagai berikut:
Jati (Tectona grandis)
Jati merupakan salah satu jenis tanaman yang mendominasi kawasan hutan di
Indonesia, tanaman ini sangat baik dibudidayakan di Indonesia karena kondisi cuaca
dan lingkungan yang tropis sangat mendukung untuk pertumbuhan jati. Jenis tanaman
ini dapat ditanam diberbagai kondisi lahan dan lingkungan, seperti hutan dataran
rendah, hutan dataran tinggi, hutan tanaman industri, lahan kering tidak produktif,
dan lahan perkebunan. Kayu jati termasuk golongan kayu keras (hardwood) yang
memiliki jaringan kuat dan dalam serta memiliki nilai jual yang tinggi, baik untuk
pasar domestik maupun tujuan ekspor.
Di Indonesia, jati digolongkan sebagai kayu mewah (fancy wood) dan memiliki kelas
awet tinggi yang tahan terhadap gangguan rayap serta jamur, bahkan tanaman ini
dapat bertahan hingga 500 tahun. Kondisi kelas kuat dan kelas awet yang tinggi
menyebabkan kayu jati hingga saat ini banyak dibutuhkan dalam industri
properti.Selain itu, dengan profil yang ditunjukkan oleh garis lingkar tumbuh yang
unik dan bernilai artistik tinggi, jati dibutuhkan para seniman pahat dan pengrajin
industri furniture untuk dijadikan berbagai bentuk barang jadi, misalnya meubel dan
berbagai jenis barang kerajinan rumah tangga, bahan untuk bak pada angkutan truk,
tiang, balok, gelagar, jembatan, maupun bantalan kereta api.
Kebutuhan kayu jati olahan di Indonesia baik untuk kebutuhan skala domestik
maupun ekspor diperkirakan mencapai 3 juta m3/tahun dan baru dipenuhi sebesar 1
juta m3/tahun. Dengan demikian, terdapat kekurangan pasokan jati sebesar kurang
lebih 2 juta m3/tahun. Kekurangan pasokan kayu jati yang demikian besar tersebut
tentunya memberikan peluang bagi KPHP Madapangga Rompu untuk
mengembangkan kelas perusahaan jati pada wilayah tertentu.
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 75
Sampai dokumen ini disusun, data terkait potensi jati pada wilayah tertentu KPHP
Madapangga Rompu yang terletak pada fungsi hutan produksi sangat terbatas. Akan
tetapi berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan beberapa informan kunci,
dinyatakan bahwa kondisi standing stock atau tegakan tinggal jati pada wilayah
tertentu tersebut dapat dikategorikan dalam kondisi rawang. Mengingat kondisi
tersebut serta dengan mempertimbangkan keberadaan standing stock Jati eks Perum
Perhutani yang tersisa sangat minim, maka skema pengembangan kelas perusahaan
jati pada periode pertama akan dimulai dengan tahapan kegiatan pembuatan tanaman.
Dengan menetapkan jarak tanam sebesar 3m x 3m, maka akan dibutuhkan bibit jati
per hektar sebanyak 1.210 batang (termasuk bibit pemeliharaan tahun berjalan) atau
total sebanyak3.656.453 batang untuk lahan seluas 2.560,90 Ha di Blok HP-
Pemanfaatan HHK-HT dari lahan tersedia seluas 5.052,68 ha (sebagian luas yaitu
seluas 2.491,78 ha dialokasikan untuk pengembangan kelas perusahaan mahoni)
dengan perincian pembuatan tanaman sebagai berikut:
Tabel 4. 6 Proyeksi Pembuatan Tanaman Jati dalam Pengembangan KelasPerusahaan Jati di Wilayah Tertentu KPHP Madapangga Rompu.
No. Tahun Tanam
Luas Tanam (Ha)1)
Kebutuhan Bibit (batang)2)
1. 2016 256,09 309.869 2. 2017 512,18 371.843 3. 2018 512,18 371.843 4. 2019 512,18 371.843 5. 2020 512,18 371.843 6. 2021 512,18 371.843 7. 2022 512,18 371.843 8. 2023 512,18 371.843 9. 2024 512,18 371.843
10. 2025 512,18 371.843 Total 3.656.453
Keterangan : 1) Luas tanaman pada tahun ke-2 dst, adalah termasuk luas tanaman pemeliharaan tahun II
2) termasuk bibit untuk pemeliharaan tahun tahun I dan II
Adapun terkait pengaturan hasil akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan
luas tanaman karena tidak diketahui potensi kubikasi rill dari tegakan tinggal tersebut.
Pemanfaatan/pemanenan kayu dengan pendekatan luas dilakukan dengan pola
periodikblok dengan etat atau jatah tebang tahunan (JTT) berdasarkan pendekatan
luas sebesar 134,45Ha/tahun dengan perhitungan sebagai berikut:
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 76
Etat Luas = (TA-UA)/n
= (5.052,68–1.019,18)/30
= 134,45 Ha/tahun
Dimana:
TA : Total Luas Areal (Ha)
UA : Luas areal-areal yang tidak produktif (Ha), yang dalam hal ini di
indikasikan dengan formasi tutupan lahan pertanian lahan kering
campur semak dan formasi tutupan lahan pertanian lahan kering,
n : Siklus tebang (tahun) yaitu 30 tahun.
Melalui pengembangan kelas perusahaan jati seluas 2.560,90Ha dengan etat luas
sebesar 134,45Ha/tahun maka diproyeksikan jika dilakukan pemanenan pada umur
20 tahun (mulai tahun 2036), maka dapat memberikan volume kayu jati sebesar
9.411,5 m3/tahun dengan asumsi untuk setiap 1 Ha area terdapat 200 pohon masak
tebang, dengan volume sebesar 0,35 m3 untuk setiap pohonnya.
Mahoni (Swietenia Macrophylla)
Kayu mahoni masuk dalam kelompok pohon dengan umur panen yang relatif lama
terutama dibandingkan dengan sengon. Meskipun demikian jenis ini juga dapat
menjadi alternatif pilihan selain kayu sengon maupun kayu pinus. Kayu mahoni masih
banyak jumlahnya yang tersebar hampir di seluruh Kepulauan Indonesia. Harga kayu
ini masih terjangkau baik dari segi harga beli maupun harga jual yang relative
menarik. Harga log kayu mahoni seperti juga jenis kayu yang lain selalu berubah
seiring dengan makin bervariasinya manfaat dan kegunaan kayu mahoni di dalam
perindustrian kayu. Harga log/gelondong kayu mahoni saat ini baik dari petani
langsung, pengepul maupun dari tebang langsung di lokasi adalah sebagai berikut :
Tabel 4. 7 Harga Log/Gelondong Kayu Swietenia mahagony
Panjang Diameter (cm) Harga (Rp)
100 - 190 cm
10 – 14 500.000
15 – 19 600.000
20 – 29 900.000
30 – up 1.200.000
200 - 250 - 300
15 – 19 800.000
20 – 29 1.200.000
30 – 39 1.500.000
40 – 49 1.600.000
50 – 59 1.700.000
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 77
Cat : kayu di ukur fisik dan tabel memakai rumus 785
Kebutuhan kayu semakin banyak, karena kayu digunakan untuk kehidupan sehari hari
seperti kertas, rumah, chopstik, furniture, triplek dan sebagainya. Populasi manusia
semakin banyak dan hutan semakin sedikit. Untuk itu sangatlah wajar kalau selama
ini harga kayu tidak pernah turun disamping itu manfaat kayu sebagai penyumbang
oksigen dan penyimpan air sangat diperlukan dimasa global warming seperti sekarang
ini.
Adapun luasan areal di Blok HP-Pemanfaatan HHK-HT yang akan dialokasikan untuk
pembuatan tanaman dalam pengembangan kelas perusahaan Mahoni di KPHP
Madapangga Rompu adalah seluas2.491,78 ha, sehingga kebutuhan bibit untuk
pembuatan tanaman mahoni adalah sebagai berikut :
Tabel 4. 8 Proyeksi Pembuatan Tanaman Mahoni dalam Pengembangan Kelas Perusahaan Mahoni di Wilayah Tertentu KPHP Madapangga Rompu.
No. Tahun Tanam
Luas Tanam (Ha)1)
Kebutuhan Bibit (batang)2)
1. 2016 249,18 301.505 2. 2017 498,36 361.806 3. 2018 498,36 361.806 4. 2019 498,36 361.806 5. 2020 498,36 361.806 6. 2021 498,36 361.806 7. 2022 498,36 361.806 8. 2023 498,36 361.806 9. 2025 498,36 361.806
10. 2026 498,36 361.806 Total 3.557.763
Keterangan : 1) Luas tanaman pada tahun ke-2 dst, adalah termasuk luas tanaman pemeliharaan tahun II
2) termasuk bibit untuk pemeliharaan tahun tahun I dan II
Melalui pengembangan kelas perusahaan Mahoni seluas 2.491,78Ha dengan etat luas sebesar
134,45Ha/tahun maka diproyeksikan jika dilakukan pemanenan pada umur 20 tahun (mulai
tahun 2036), maka dapat memberikan volume kayu jati sebesar 9.411,5 m3/tahun dengan
asumsi untuk setiap 1 Ha area terdapat 200 pohon masak tebang, dengan volume sebesar 0,35
m3 untuk setiap pohonnya.
Kemiri (Aleurites moluccana)
Kemiri (Aleurites moluccana), merupakan salah satu komoditas HHBK yang memiliki
peluang besar untuk dikembangkan saat ini, dalam perdagangan internasional kemiri
dikenal dengan nama candlenut. Meskipun dapat menghasilkan kayu yang berukuran
besar, kayu kemiri dianggap terlalu ringan dan tidak awet sebagai kayu bngunan.
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 78
Tanaman kemiri biasanya ditanam oleh masyarakat untuk memperoleh minyaknya.
Minyak kemiri umumnya digunakan untuk mengawetkan kayu, sebagai vernish atau
cat, melapis kertas agar anti-air, bahan sabun, bahan campuran isolasi, dan pengganti
karet, sedangkan cangkangnya dapat dimanfaatkan sebagai alternatif sumber bahan
bakar. Cangkang kemiri yang tebal mampu memberi energi panas yang cukup tinggi
dibandingkan dengan bara api dari kayu bakar.
Pohon kemiri mulai berbuah umur tiga tahun. Panen dilakukan setelah 75 persen buah
masak. Masing-masing pohon dapat menghasilkan sekitar 30–80 kg biji kemiri. Rata-
rata harga jual kemiri saat ini berkisar antara Rp 5.000-6.000,-/kg kotor
(gelondongan).
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Kementerian Pertanian menyebutkan, pada
Oktober 2012 nilai ekspor kemiri 1.412.520 dolar AS. Sementara nilai ekspor kemiri
pada November 2012 mencapai 1.099.541 dolar AS, dimana secara Kumulatif Januari-
November 2012, nilai ekspor kemiri Indonesia 12,242,409 dolar AS, dari data tersebut
diketahui bahwa dari waktu ke waktu neraca perdagangan komoditas kemiri selalu
mengalami peningkatan.
Pohon kemiri ditanam dengan jarak tanam 8 x 8 m, sehingga dengan luas lahan yang
sesuai untuk penanaman kemiri di blok HL pemanfaatan seluas 9.117,46 Ha, HP-
Pemanfaatan Kawasan, Jasa Lingkungan, HHBK seluas 608,81 Ha dan HP-
Pemberdayaan Masyarakat seluas 3.261,51 Ha sehingga total luas 12.987,77 Ha.
Namun pada HP Pemberdayaan Masyarakat terdapat areal yang sudah memiliki
potensi tanaman kemiri eks reboisasi tahun 70-an (Blok Parado) seluas 1.085 ha
dengan kondisi tanaman sudah agak jarang pada beberapa bagian, dan tanaman eks
Perum Perhutani tahun 1995 (Blok Kanca) seluas 334,17 ha dengan kondisi
pertumbuhan tanaman sangat rapat dan kompak. Sehingga areal yangdapat ditanami
pohon kemiri dengan pola pembuatan tanaman/reboisasi murni adalah seluas
11.568,60 Ha, sedangkan pada pada areal yang sudah ada tanaman kemiri pada Blok
HP Pemberdayaan di Blok Parado akan dilakukan penanaman pengkayaan dibeberapa
bagian areal yang memiliki tingkat kerapatan tanaman rendah. Jumlah pohon kemiri
yang diasumsikan akan berhasil tumbuh menjadi tegakan kemiri pada areal seluas
11.568,60 Ha berjumlah 4.416.372 pohon atau 156 pohon/Ha. Dimana jumlah bibit
yang dibutuhkan untuk pembuatan tanaman pada P-0 dan P-1, apabila diasumsikan
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 79
jarak tanam awal 5x5 meter (440 pohon/ha) adalah sebanyak 5.732.451 batang bibit
kemiri.
Jika pada tahun ke 5 kemiri tersebut sudah mulai berbuah dengan produksi masing-
masing pohon 50 Kg, maka dapat diperoleh produksi biji kemiri sejumlah 8.611.925
Kg. Dengan mengasumsikan nilai jual per kilogram sebesar Rp. 5.000/Kg maka total
pendapatan kotor (bruto) pertahun untuk tahun ke-5 adalah sebesar Rp.
43.059.627.000.Dan pada tahun-tahun berikutnya akan mengalami pertambahan
seiring dengan bertambahnya luas tegakan kemiri yang sudah berbuah. Adapun
perincian pembuatan tanaman disajikan pada Tabel 4.9. sebagai berikut:
Tabel 4. 9 Proyeksi Pembuatan Tanaman Kemiri dalam Pengembangan Kelas Perusahaan Kemiri di Wilayah Tertentu KPHP Madapangga Rompu.
No. Tahun Tanam
Luas Tanam (Ha)1)
Kebutuhan Bibit (batang)2)
1. 2016 1.104,09 485.801
2. 2017 2.208,186 582.961
3. 2018 2.208,186 582.961
4. 2019 2.208,186 582.961
5. 2020 2.208,186 582.961
6. 2021 2.208,186 582.961
7. 2022 2.208,186 582.961
8. 2023 2.208,186 582.961
9. 2024 2.208,186 582.961
10. 2025 2.208,186 582.961
Total 5.732.451
Keterangan : 1) Luas tanaman pada tahun ke-2 dst, adalah termasuk luas tanaman pemeliharaan tahun II
2) termasuk bibit untuk pemeliharaan tanaman tahun tahun I dan II
Estimasi produksi diatas, belum termasuk perhitungan produksi pada areal kemiri
eksisting (yang sudah ada) seluas 1.419,17 ha pada blok pemberdayaan yang saat ini
sudah berproduksi.
Areal kemiri eksisting seluas 1.419,17 ha tersebut akan dikelola dengan skema
pemberdayaan masyarakat melalui pola kemitraan, dimana KPHP Madapangga Rompu
akan bermitra dengan kelompok masyarakat pada 6 desa yang ada disekitar areal
kemiri tersebut, yaitu Desa Parado Wane, Parado Rato, Kuta, Kanca, Lere dan
Tolotangga.
Perkiraan produksi dari potensi tegakan kemiri yang sudah ada tersebut akan dibagi
kedalam dua perhitungan yang berbeda, yaitu perhitungan untuk produksi kemiri blok
Kanca dan produksi kemiri blok Parado. Pembedaan ini didasarkan pada kondisi dan
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 80
umur tegakan yang berbeda. Dimana tegakan kemiri pada Blok Kanca memiliki
kerapatan yang kompak serta umur tegakan yang relatif lebih muda (tahun tanam
1995). Sedangkan tegakan kemiri pada Blok Parado memiliki kerapatan yang
bervariasi serta umur tegakan yang lebih tua (tahun tanam 1970-an).
Produksi buah kemiri pada blok Kanca diperkirakan sebanyak 3.342 ton/tahun
dengan rata-rata 200 pohon/ha dan setiap pohon rata-rata menghasilkan 50 kg.
Sementara untuk blok Parado diasumsikan akan menghasilkan 5.425 ton/tahun
dengan rata-rata 100 pohon/ha dan setiap pohon rata-rata menghasilkan 50 kg.
Berdasarkan hasil simulasi Rencana Pengembangan Usaha dengan menggunakan Analisis Pengembangan Pasar (APP) terhadap produk HHBK Kemiri (Jenis Produk Kernel/biji kemiri dan cangkang kulit kemiri), didapatkan gambaran pendapatan/profit sebagai berikut :
Tabel 4. 1 Proyeksi Untung dan Rugi selama 2 musim/2 tahun (50 Ha) Tahun 1 Tahun 2
a) Penjualan (total) IDR 3.375.600.000 IDR 3.375.600.000
b) – (Biaya variable+biaya fix) IDR 210.948.400 IDR 210.948.400
c) = Profit operasional IDR 3.164.651.600 IDR 3.164.651.600
d) – Biaya bunga IDR 33.000.000 IDR 33.000.000
e) = Profit kotor (sebelum pajak) IDR 3.131.651.600 IDR 3.131.651.600
Dari analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa profit kotor yang didapatkan dari
usaha penjualan kernel/biji kemiri dan cangkang kulit kemiri adalah sebesar Rp.
62.633.032 / ha/tahun. Jika dikalkulasi dengan luas potensi kemiri eksisting seluas
1.419,17 ha, maka prediksi profit yang didapatkan adalah sebesar Rp.
88.886.920.023 /tahun.
Kunyit
Kunyit merupakan salah satu jenis rempah-rempahan dan obat yang tersebar di
wilayah Asia Tenggara. Hampir seluruh masyarakat Indonesia menggunakan kunyit
sebagai bahan pelengkap dalam masakan maupun menjadikan kunyit sebagai obat
tradisional dan kecantikan. Biasanya kunyit yang diperuntukan sebagai obat-obatan
akan berbentuk produk setengah jadi.
Pengembangan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Wilayah KPHP Madapangga
Rompu (terutama di Blok Pemberdayaan Masyarakat/Tegakan Kemiri) diarahkan
pada pengembangan HHBK kunyit. Hal tersebut dikarenakan, kunyit menjadi
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 81
tanaman bawah tegakan pohon kemiri yang mudah ditemukan oleh masyarakat.
Selain itu, masyarakat sudah menjadikan kunyit sebagai salah satu mata pencaharian
petani sekitar kawasan. Dari hasil penjualan kunyit masyarakat dapat menambah
penghasilan untuk kehidupan sehari-hari.
Dengan adanya peluang tersebut KPHP Madapangga Rompu merancang penanaman
secara agroforestry. Agroforestry merupakan sistem multifungsi lanskap yang
memberikan sumber pendapatan petani, perlindungan tanah dan air disekitarnya,
perlindungan terhadap keanekaragaman hayati, pengendalian emisi karbon, dan
memepertahankan nilai estetika lanskap. Agroforestry kunyit yang dikembangkan
menempatkan kunyit sebagai tanaman semusim yang dapat dipanen pada masa
penanaman 7-8 bulan. Produksi tanaman kunyit diasumsikan dapat menghasilkan 15
ton/ha dengan harga perkilo Rp. 1.500,- sehingga memperoleh pendapatan kotor Rp.
22. 500.000,-/tahun.
Madu Hutan
Madu lebah sudah lama dikenal oleh masyarakat Indonesia walaupun tidak dianggap
sebagai makanan tetapi hanya sebagai obat. Madu dihasilkan oleh beberapa jenis lebah
baik yang mempunyai sengat (Apis spp.) maupun yang tidak mempunyai sengat
(Trigonaspp.). Ada sembilan jenis lebah penghasil madu yang bersengat di dunia, enam
di antaranya yakni Apis andreniformis, A. cerana, A. nigrocincta, A. koschevnikovi, A.
nuluensis, dan A. dorsata merupakan lebah asli Indonesia. Salah satu jenis lebah madu
yang dikenal produktif dalam menghasilkan madu adalah A. dorsata atau yang dikenal
dengan lebah hutan. Lebah dorsata tersebar luas hampir di seluruh kepulauan di
Indonesia kecuali Papua dan Kepulauan Maluku yang tidak termasuk gugusan
kepulauan Sunda Kecil.
Walaupun sampai saat ini A. dorsata masih belum bisa dibudidayakan, tetapi lebah ini
merupakan penghasil madu terbesar di Indonesia. Sekitar 70% madu yang ada di
Indonesia berasal dari A. dorsata. Beberapa daerah penghasil madu dorsata yang
sangat terkenal diantaranya Pulau Sumbawa, Provinsi Riau, Provinsi Kalimantan Barat,
Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara.
Pulau Sumbawa juga telah dikenal sejak lama sebagai produsen madu hutan yang
merupakan salah satu produk unggulan dari komoditi hasil hutan bukan kayu. Madu
hutan mempunyai prospek dan daya saing untuk dimanfaatkan dan dikembangkan,
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 82
yang telah membuka banyak lapangan kerja yang dapat meningkatkan ekonomi
masyarakat di sekitar hutan.
Kabupaten Bima dikenal sebagai salah satu sentra produsen madu hutan di Pulau
Sumbawa selain Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat. Potensi sumberdaya hutan
pada umumnya sangat besar sebagai sumber pakan bagi lebah madu hutan. Walaupun
potensi lebah hutan sudah dikenal sebagai penghasil madu namun sampai saat ini
jumlah produksi madu hutan belum terdokumentasi dengan baik.
Pengembangan kelas perusahaan madu hutan pada wilayah KPHP Madapangga
Rompu diarahkan pada produksi Madu Hutan. Dalam 5 tahun pertama strategi yang
dikedepankan adalah melakukan pengembangan kelembagaan masyarakat pemburu
madu, pengayaan tanaman pakan lebah penghasil madu, pengembangan budidaya
lebah madudan pengembangan sistem pengolahan serta pemasaran. Sedangkan pada
5 tahun kedua mulai merintis pengkayaan variasi produk yang berasal darilebah madu
dan membangun sistem sertifikasi madu serta membangun jaringan pasar yang lebih
luas. Dengan asumsi setiap tahunnya terhitung mulai pada tahun ke-6, KPHP
Madapangga Rompu melalui unit kelas perusahaan Madu Hutan mampu memproduksi
minimal 5.000 liter dengan harga jual per liternya mencapai Rp. 400.000, maka
diproyeksikan pada akhir periode pertama pengelolaan KPHP Madapangga Rompu
diprediksi akan memperoleh pendapatan kotor sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh
milyar rupiah).
Jasa Lingkungan Air
Alih guna lahan hutan menjadi non kehutanan yang begitu marak terjadi beberapa
tahun terakhir disadari menimbulkan banyak masalah seperti penurunan kesuburan
tanah, erosi, kepunahan flora dan fauna, banjir, kekeringan dan bahkan perubahan
iklim global. Masalah ini bertambah berat dari waktu ke waktu sejalan dengan
meningkatnya luas areal hutan yang dialih gunakan menjadi lahan usaha lain. Seiring
dengan tingginya kebutuhan akan lahan garapan dalam rangka memenuhi kebutuhan
berbagai sektor tersebut, serta adanya fenomena tragedy of common, mengakibatkan
posisi hutan sebagai komponen yang harus dilestarikan menjadi terancam.
Perubahan paradigma dalam pengelolaan sumberdaya hutan yang berorientasi pada
pembangunan kehutanan berkelanjutan (sustainable forest development), saat ini telah
membuka peluang bagi pengembangan jasa lingkungan yang selama ini masih
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 83
terabaikan. Jasa lingkungan (environmental services) merupakan hasil dari interaksi
komponen penyusun ekosistem hutan dengan komponen non hayati lainnya yang
berjalan secara alamiah. Jasa lingkungan adalah manfaat yang diterima oleh
masyarakat yang berasal dari hasil interaksi dinamis yang terjadi diantara komponen
ekosistem yang tediri dari tumbuhan, hewan, mikro organisme dan lingkungan abiotik.
Jasa lingkungan dapat dikategorikan menjadi 4 (empat) tipe, yaitu; 1) jasa penyediaan
(provisioning services), 2) jasa regulasi (regulation service), 3) jasa pendukung (support
services), dan 4) jasa budaya (cultural services). Sementara jasa-jasa lingkungan yang
umum dipasarkan adalah jasa hidrologi, keindahan lanskap, keanekaragaman hayati
dan pengaturan iklim (penyerapan karbon) (ESCAP, 2009).
Jasa lingkungan dapat pula didefinisikan sebagai suatu produk dari pengelolaan yang
dapat berupa manfaat langsung, seperti air, udara dan karbon. Sedangkan bentuk
manfaat tidak langsungnya dapat berupa ekowisata, perlindungan, sistem hidrologi,
kesuburan tanah, pengendalian erosi dan banjir. Dengan kata lain jasa lingkungan
adalah penyediaan, pengaturan, penyokong proses alami, dan pelestarian nilai budaya
oleh suksesi alamiah dan manusia yang bermanfaat bagi keberlangsungan kehidupan.
Pemanfaatan jasa lingkungan dilakukan berdasarkan prinsip kelestarian, efisiensi dan
keadilan. Prinsip kelestarian menekankan bahwa pemanfaatan harus dapat
mendorong terwujudnya kelestarian lingkungan. Prinsip efisiensi dilakukan untuk
meningkatkan efisiensi ekonomi secara keseluruhan, dengan memperhitungkan nilai
jasa lingkungan dalam kegiatan ekonomi melalui pembayaran jasa lingkungan.
Sedangkan prinsip keadilan dilakukan untuk terjadinya distribusi manfaat dan biaya
pemanfaatan jasa lingkungan secara adil, melalui penerapan sistem imbal jasa dari
penerima manfaat kepada penyedia jasa lingkungan dan juga dari pencemar kepada
penyedia jasa lingkungan.
Dalam konteks pengembangan jasa lingkungan, wilayah KPHP Madapangga Rompu
memiliki potensi sumberdaya air yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber air baku.
Pada wilayah KPHP Madapangga Rompu terdapat beberapa DAM yang selama ini
dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat baik untuk pengarian lahan ataupun
lainnya. Dalam kontek pengembangan Kelas Perusahaan Jasa Lingkungan Air, salah
satu lokasi yang memiliki potensi untuk pemanfaatan air adalah DAM Pelaparado.
Dengan mengasumsikan potensi air baku yang mampu disediakan oleh KPHP
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 84
Madapangga Rompu setiap harinya selama 8 jam sebesar 5 m3/detik dengan biaya
yang ditetapkan oleh pengelola air baku terhadap konsumen sebesar Rp. 200,-/m3,
dan retribusi dari keuntungan kotor yang diperoleh oleh KPHP Madapangga Rompu
atas jasanya mempertahankan keberadaan sumber air baku tersebut sebesar 10%,
maka dalam satu tahun KPHP Madapangga Rompu diproyeksikan mampu memperoleh
pemasukan sebesar Rp. 1.051.200.000,- dan dalam 10 (sepuluh) tahun mampu
menghasilkan pemasukan sebesar Rp. 10.512.000.000,-
Pengembangan kelas perusahaan ini dapat bersifat dinamis yang disesuaikan dengan
perkembangan situasi pengelolaan maupun iklim investasi serta prospek komoditi.
Namun pengembangan kelas perusahan tetap akan mengacu pada kaidah dan norma
aturan yang berlaku.
4.2.4. Proyeksi Peluang Pendanaan
KPHP Madapangga Rompu merupakan salah salah satu lembaga pemerintah yang
memiliki tugas dan fungsi mengelola hutan pada tingkat tapak. Sebagai salah satu
institusi pemerintah maka sumber dana yang diharapkan terutama untuk operasional
KPH dapat berasal dari Pemerintah baik dari anggaran nasional (APBN), provinsi
maupun kabupaten (APBD).
Adanya kebijakan baru tidak ada KPH tidak ada anggaran (no KPH no budget)
menunjukkan adanya peluang pendanaan bagi KPH termasuk KPHP Madapangga
Rompu. Peluang pendanaan juga terbuka dari berbagai sumber. Kewenangan KPH
bekerjasama dengan pihak ketiga dapat menjadi sumber dana dalam pengelolaan KPH
seperti melalui skema jasa produksi, konsultasi, dan sumbangan pihak ketiga.Selain
sumber pendanaan diatas, KPHP Madapangga Rompu juga berpeluang memperoleh
dana dari pengelolaan hutan khususnya dari kelas perusahaan yang menjadi core
business. Sumber dana inilah sebenarnya menjadi tumpuan pengelolaan KPH, yang
sekaligus menunjukkan kemadirian KPH dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan
hutan. Dalam 10 (sepuluh) tahun kedepan sesuai RPHJP, KPHP Madapangga Rompu
diproyeksikan sudah dapat memperoleh pemasukan dari kelas perusahaan yang
diusahakan.
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 85
4.2.5. Proyeksi Ancaman Strategis
Dalam melaksanakan fungsi dan tugas pengelolaan, KPHP Madapangga Rompu, seperti
juga KPH lainnya, akan menghadapi berbagai masalah dan ancaman. Beberapa hal
yang dapat menjadi ancaman dalam pengelolaan KPHP Madapangga Rompu kedepan
diantaranya, adalah;(1) kebijakan pemerintah tentang KPH beserta peraturannya yang
sering berubah, (2) perbedaan kepentingan antara para pihak dalam pengelolaan
hutan, (3) kepemilikan lahan dan kondisi ekonomi masyarakat sekitar hutan yang
relatif masih rendah (miskin) dan (4) adanya tekan jumlah penduduk yang cenderung
semakin meningkat dari tahun-ketahunnya.
Kewenangan KPH dalam mengelola kawasan yang menjadi wilayah kelola ditetapkan
oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah. Dari beberapa
pertemuan forum KPH terungkap bahwa saat ini masih terdapat peraturan terkait KPH
yang belum sinkron. Perubahan kebijakan akibat perubahan paradigma pengelolaan
hutan yang berbeda dengan kebijakan saat ini sangat terbuka.
Pada tahap awal ini perbedaan kepentingan antar para pihak juga dapat menjadi
ancaman dalam pengelolaan KPH. Penerimaan KPH oleh masyarakat sekitar hutan
juga dapat menjadi hambatan tetapi juga menjadi tantangan untuk dapat diselesaikan
dengan baik.
Penghasilan masyarakat sekitar hutan yang masih rendah sertaterbatasnya peluang
lapangan kerja dapat meningkatkan ketergantungan masyarakat terhadap kawasan
hutan. Jika keadaan ini tidak dapat dikelola dengan baik maka dapat menjadi salah
satu ancaman dalam pengelolaan KPH. Meskipun demikian ancaman diproyeksikan ke
depan dapat diantisipasi melalui pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.
Kepemilikan lahan yang relatif sempit dapat menjadi salah satu ancaman dalam
pengelolaan KPHP Madapangga Rompu. Pertambahan penduduk sudah pasti terjadi
dan kebutuhan lahan untuk berbagai kebutuhan seperti produksi pangan, perumahan
sudah pasti meningkat. Hal ini sebagaimana terjadi pada sebagian kawasan hutan,
dimana terdapat beberapa pemukiman yang berada di dalam kawasan hutan. Apabila
kondisi ini tidak segera diantisipasi, dikhawatirkan dapat menyebabkan okupasi lahan
yang lebih jauh kedalam kawasan hutan pada wilayah kelola KPHP Madapangga
Rompu.
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 86
4.2.6. Proyeksi Kapasitas Internal
Proyeksi kapasitas internal tidak lepas dari kondisi dan keberadaan sumberdaya yang
dimiliki KPHP Madapangga Rompu, diantaranya sumberdaya manusia. Mutu SDM
KPH dapat dipersiapkan dengan kegiatan kursus, diklat, magang, studi banding,
seminar dan lain-lain. Disamping tuntutan kualitas sebagaimana disebutkan diatas,
ternyata terdapat faktor yang lebih penting lagi yaitu faktor integritas. Hal ini penting
mengingat dalam menyelenggarakan pengelolaan hutan untuk mencapai visi misi
tidak hanya dituntut kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia saja, akan tetapi
integritas menjadi faktor yang sangat penting untuk mencegah terjadinya perilaku
korupsi.
Sementara personalia yang di KPH diharuskan memenuhi kualifikasi yang sesuai
dengan standar kompetensi minimal, yang diatur dalam Permenhut Nomor
P.42/Menhut/II/2011 tentang Standar Kompetensi Bidang Teknis Kehutanan pada
KPHL dan KPHP. Adapun kualifikasi sumberdaya manusia pengelola KPHP
Madapangga Rompu yang diperlukan dapat dilihat pada Tabeldi bawah ini :
Tabel 4. 10 Persyaratan Administrasi Minimal bagi Pegawai KPHP Madapangga Rompu
No. Persyaratan Kepala KPH Kepala
SubBag TU Kepala Resort
1 Pangkat dan
Golongan/Ruang1)
Penata Muda Tk. I, Gol III/b Penata Muda,
Gol IIIa
Pengatur Tk. I, Gol. Iid
2 Hasil Penilaian
Kinerja (DP-3)
Baik Baik Baik
3 Tingkat Pendidikan
Formal
a. S-1 atau D-IV Kehutanan
b. S-1 non Kehutanan berlatar belakang pendidikan kehutanan (SKMA/SMK Kehutanan, D-III Kehutanan) dengan pengalaman di bidang kehutanan lima tahun
SLTA / D-III a. SKMA atau SMK Kehutanan
b. D-III Kehutanan
c. D-III non-Kehutanan
dengan pengalaman di
bidang kehutanan dua
tahun.
Keterangan : 1) Disesuaikan dengan tipe organisasi KPH
Selain persyaratan administrasi tersebut, dibutuhkan pula kelompok kompetensi
untuk masing-masing jabatan tersebut, yaitu
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 87
Tabel 4. 11 Kelompok Kompetensi Jabatan Struktural dan Kepala Resort KPHP Madapangga Rompu
No. Kelompok Kompetensi Kepala
KPH Ka Sub Bag TU
Kepala Resort
1 Kemampuan berpikir V V V
2 Pengelolaan tugas V V V
3 Pengelolaan SDM V V V
4 Karakter Personal V V V
5 Pengeloaan Srpras dan keuangan V V V
6 Pengelolaan program dan kegiatan V V V
7 Pengelolaan parapihak (komunikasi, negosiasi, konsultasi, fasilitasi, pengelolaan konflik dll)
V V
8 Pengelolaan usaha / bisnis V V
9 Penyelenggaraan tata hutan dan menyusun rencana pengelolaan hutan:
a. Inventarisasi hutan V
b. Penataan hutan V
c. Penyusunan pengaturan hasil V
d. Penyusunan rencana pengelolaan hutan V
10 Penyelenggaraan pemanfaatan hutan
a. Pemanfaatan kawasan V
b. Pemanfaatan jasa lingkungan V
c. Pemanfaatan hasil hutan kayu V
d. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu V
e. Pemungutan hasil hutan kayu V
f. Pemungutan hasil hutan non kayu V
11 Menyelenggarakan penggunaan kawasan hutan V V
12 Menyelenggarakan rehabilitasi dan reklamasi hutan V V
13 Menyelenggarakan perlindungan hutan konservasi alam
V V
14 Mengelola informasi dan pengendalian manajemen V V
Sementara kelompok kompetensi untuk jabatan fungsional pada KPHP Madapangga
Rompu dapat ilihat pada tabel berikut :
RPHJP –KPHP MADAPANGGA KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 BAB IV - 52
Tabel 4. 12 Kelompok Kompetensi Jabatan Fungsional pada KPHP Madapangga Rompu
No Kelompok Kompetensi Perencanaan Pemanfaatan dan
Penggunaan Kawasan Hutan
Pemantauan Pemanfaatan dan
Penggunaan Kawasan Hutan
Rehabilitasi dan
Reklamasi
Pemantauan Rehabilitasi
dan Reklamasi
Hutan
Perlindungan Hutan dan Konservasi
Alam
Pemberdayaan Masyarakat
1 Tata Hutan
Inventarisasi hutan:
Inventarisasi tegakan hutan
Inventarisasi non kayu
Inventarisasi jasa lingkungan
Inventarisasi satwa
Inventarisasi sosek
Penafsiran citra satelit
V
Penataan hutan :
Pembagian blok dan petak
Penataan batas blok
Inspeksi batas/pemeliharaan batas
Pengoperasian GPS
V
Pemetaan:
Pengoperasian GPS
V
2 Penyusunan rencana pengelolaan hutan
V
3 Pemantauan-evaluasi-pelaporan
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026
No Kelompok Kompetensi Perencanaan Pemanfaatan dan
Penggunaan Kawasan Hutan
Pemantauan Pemanfaatan dan
Penggunaan Kawasan Hutan
Rehabilitasi dan
Reklamasi
Pemantauan Rehabilitasi
dan Reklamasi
Hutan
Perlindungan Hutan dan Konservasi
Alam
Pemberdayaan Masyarakat
pemanfaatan hutan:
Pemanfaatan kawasan
Pemanfaatan jasa lingkungan
Pemanfaatan hasil hutan kayu/non kayu
Pemungutan hasil hutan kayu/non kayu
4 Pemanfaatan hutan pada wilayah tertentu:
Pemanfaatan kawasan
Pemanfaatan jasa lingkungan
Pemanfaatan hasil hutan kayu/non kayu
Pemungutan hasil hutan kayu/non kayu
V V
5 Pemantauan-evaluasi-pelaporan penggunaan kawasan hutan
V
6 Pemantauan-evaluasi-pelaporan rehabilitasi dan reklamasi hutan (yang telah dibebani izin)
V
7 Pelaksanaan rehabilitasi hutan (yang tidak dibebani izin
V
8 Pemantauan-evaluasi-pelaporan perlindungan dan konservasi alam
V
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026
No Kelompok Kompetensi Perencanaan Pemanfaatan dan
Penggunaan Kawasan Hutan
Pemantauan Pemanfaatan dan
Penggunaan Kawasan Hutan
Rehabilitasi dan
Reklamasi
Pemantauan Rehabilitasi
dan Reklamasi
Hutan
Perlindungan Hutan dan Konservasi
Alam
Pemberdayaan Masyarakat
(yang telah dibebani izin)
9 Pelaksanaan perlindungan dan konservasi alam (yang tidak dibebani izin)
V
10 Pemberdayaan masyarakat V V V V V V
RPHJP –KPHP MADAPANGGA KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 BAB IV - 52
Analisis Beban Tugas dan Jumlah Sumber Daya Manusia : KPHP Madapangga
Rompu dikepalai oleh satu orang Kepala KPH dengan dibantu oleh seorang Kasubbag
Tata Usaha merupakan penanggungjawab seluruh kegiatan di KPH mulai dari
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, koordinasi dan pengendalian serta
monev, sehingga aktivitas pengelolaan KPHP Madapangga Rompu dapat berjalan
secara efektif dan efesien. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas KPH, dibentuk
resort KPH dengan standar cakupan wilayah kerja sesuai dengan batas-batas
administrasi pemerintahan kecamatan, yang dimaksudkan untuk mempermudah
kegiatan koordinasi dengan stakeholder lain serta aspek lain yang terkait dengan
administrasi pemerintahan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, pada KPHP
Madapangga Rompu akan dibentuk sebanyak 5 Resort KPH.
Tenaga fungsional diperlukan untuk kegiatan-kegiatan khusus yang sesuai dengan
standar kompetensi yang dimiliki. Dalam operasionalnya, pada setiap 50 hektar
kawasan hutan produksi atau 200 hektar hutan lindung diperlukan satu orang
mandor. Lebih luasnya kawasan hutan lindung yang ditangani oleh seorang mandor
disebabkan lebih sedikitnya aktivitas yang membutuhkan pengawasan mandor
dibandingkan dengan aktivitas produksi pada hutan produksi. Dengan demikian dalam
kawasan KPHP Madapangga Rompu yang seluas 19.277,18hahutan lindung dan
13.998 hektar hutan produksi (tidak termasuk areal blok HP Pemanfaatan HHK HT
berizin) dibutuhkan sebanyak 376 orang mandor.
Adapun proyeksi kebutuhan SDM untuk operasionalisasi KPHPMadapangga Rompu
adalah sebagai berikut :
Tabel 4. 13 Kebutuhan Sumber Daya Manusia KPH Madapangga Rompu
No. Jabatan/Kedudukan Jumlah Keterangan
1 Kepala KPH 1 orang
2 Kasub Bagian TU 1 orang
3 RKPH 5 orang
4 Staf Administrasi 2 orang
Staf Teknis :
- Pemanfaatan Hutan
- Pembinaan Hutan
- Pemberdayaan Masyarakat
2 orang
2 orang
2 orang
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 92
No. Jabatan/Kedudukan Jumlah Keterangan
- Operator GIS 2 orang
5. Jabatan Fungsional :
- Perencanaan
- Polhut
- Penyuluh Kehutanan
- Pengendali Ekosistem Hutan
2 orang
10 orang
5 orang
2 orang
Polhut :
Diasumsikan 2 orang
Polhut pada setiap
resort
Penyuluh :
Diasumsikan 1 resort
ditempatkan 1 orang
penyuluh
6. Mandor 376 orang Direkrut dari
masyarakat
sekitar/lingkar kawasan
hutan
Jumlah 412 orang
Sebagai organisasi yang baru terbentuk, KPHP Madapangga Rompu Kabupaten Bima
belum memiliki personil dengan kapasitas internal yang tinggi. Sehingga untuk
meningkatkan kapasitas aparat yang nantinya akan berperan sebagai pengelola KPHP,
perlu adanya program untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan
pengelolaan hutan tingkat tapak.
Seiring dengan kebijakan untuk memperkuat KPH dalam pengelolaan di masa
mendatang, maka kapasitas internal KPHP Madapangga RompuKabupaten Bima harus
terus ditingkatkan, salah satunya dalam bentuk fasilitas fisik.
4.2.7. Proyeksi Potensi Resiko
Berjalan atau tidaknya suatu organisasi sangat bergantung pada keberadaan lima
unsur manajemen yaitu; manpower, money, management, material, dan marketing,
selain itu dalam hal penyelenggaraannya juga harus mempertimbangkan faktor POAC
(Perencanaan, Organisasi, Pelaksanaan, dan Pengawasan). Kondisi KPHP Madapangga
RompuKabupaten Bima saat ini belum mampu mendukung pelaksanaan manajemen
secara optimal mengingat berbagai sumberdaya yang ada masih minim. Namun
demikian, seiring dengan dinamika yang berkembang, pengelolaan KPHP Madapangga
RompuKabupaten Bima sebagai sebuah lembaga yang mandiri akan ditata dan
diperbaiki sehingga akan bermuara pada penyelenggaraan pengelolaan hutan yang
lestari.
RPHJP –KPHP MADAPANGGA KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 BAB IV - 93
BAB 5RENCANA KEGIATAN
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 94
BAB 5 RENCANA KEGIATAN
Penyusunan rencana kegiatan pengelolaan hutan merupakan bagian dari proses
perencanaan yang mendasar pada hasil-hasil inventarisasi yang multi level dan saling
terkait, karena itu rangkaian kegiatan pengelolaan hutan KPHP Madapangga Rompu
Kabupaten Bima Provinsi NTB periode tahun 2017-2026 harus selalu diupayakan
untuk selaras dan bersinergi dengan: (1) Rencana Strategis (Renstra) Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2015-2019; (2) Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi (RTRWP) Nusa Tenggara Barat 2009-2029; (3) Rencana Kehutanan Tingkat
Provinsi (RKTP) Nusa Tenggara Barat Tahun 2012-2031; (4) Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima; (5) Rencana Strategis Dinas
Kehutanan Kabupaten Bima Tahun 2016-2020; serta (6) Isu-isu Strategis, dan
Permasalahan.
Secara garis besar, rencana kegiatan pengelolaan hutan jangka panjang (RPHJP) KPHP
Madapangga Rompu Kabupaten Bima Provinsi NTB yang dijabarkan dalam bentuk
kegiatan - kegiatan yang disusun dalam rentang waktu 10 (sepuluh) tahun mulai dari
tahun 2017-2026, meliputi; 1) inventarisasi berkala wilayah kelola beserta penataan
hutannya, 2) pemanfaatan hutan pada wilayah tertentu, 3) pemberdayaan masyarakat,
4) pembinaan dan pemantauan (controlling) pada areal KPHL Madapanga Rompu yang
telah ada ijin pemanfaatan maupun penggunaan kawasan hutan, 5) penyelenggaraan
rehabilitasi pada areal di luar ijin, 6) pembinaan dan pemantauan (monitoring)
pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi pada areal yang sudah ada ijin pemanfaatan
dan penggunaan kawasan hutan, 7) penyelenggaraan perlindungan hutan dan
konservasi alam, 8) penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi antar pemegang ijin,
9) koordinasi dan sinergi dengan instansi danstakeholder terkait, 10) penyediaan dan
peningkatan kapasitas SDM, 11) penyediaan pendanaan, 12) pengembangan database,
13) rasionalisasi wilayah kelola, 14) review rencana pengelolaan, dan 15)
pengembangan investasi. Deskripsi untuk masing-masing kegiatan diatas diuraikan
secara ringkas berikut dihalaman selanjutnya.
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 95
5.1. Inventarisasi Berkala Wilayah Kelola Serta Penataan Hutan
Proses penyusunan rencana kegiatan pengelolaan hutan diawali dengan kegiatan tata
hutan yang bertujuan untuk memastikan pemanfaatan dan penggunaan sumberdaya
hutan di kawasan KPHP Madapangga Rompu dilakukan secara terencana berdasarkan
informasi sumberdaya hutan, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan yang akurat serta
menyelaraskan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang ada di lingkup provinsi
dan kabupaten serta tata ruang wilayahnya. Kegiatan tata hutan yang terdiri dari: (1).
Inventarisasi hutan, (2) Rekonstruksi dan pemeliharaan tata batas, dan (3). Penataan
Batas Blok dan Petak pada Wilayah KPH, merupakan hal yang utama dilakukan karena
melalui kegiatan-kegiatan tersebut kawasan hutan menjadi mantap, relatif tetap dan
tidak mudah diubah-ubah selama jangka waktu pengelolaannya.
Kegiatan inventarisasi hutan yang merupakan rangkaian pengumpulan data untuk
mengetahui kondisi dan potensi sumberdaya hutan beserta lingkungannya,
dimaksudkan agar data dan informasi yang aktual wilayah kelola KPHP Madapangga
Rompu didapatkan untuk dipergunakan sebagai dasar pengembangan perencanaan
dan perumusan kebijakan serta strategi pengelolaan hutan baik jangka pendek,
menengah dan panjang. Sementara kegiatan rekonstruksi dan pemeliharaan tata batas
ditujukan agar pengelola KPHP Madapangga Rompu mengetahui benar dan
memperoleh kepastian batas-batas wilayah kelola. Berdasarkan hasil inventarisasi
dilakukanlah kegiatan penataan batas dan blok dengan tujuan agar wilayah kelola
relatif permanen sehingga dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi kegiatan
pengelolaannya. Mengingat pula bahwa KPHP Madapangga Rompu diklasifikasikan
sebagai KPHP, maka blok dan petak merupakan unit pengelolaan terkecil yang sangat
penting untuk dibentuk agar praktik-praktik pengelolaan hutan dapat dilaksanakan
secara efektif dan efisien dengan ouput dan outcome yang terukur secara jelas.
5.1.1. Inventarisasi Berkala 5 (Lima) Tahunan
Kegiatan inventarisasi berkala ini dilaksanakan dengan interval waktu 5 (lima) tahun
yang bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai kondisi terkini dan
terbaharui pada masing-masing blok dan petak. Melalui inventarisasi berkala, maka
perubahan-perubahan yang terjadi baik secara biofisik, sosial ekonomi dan budaya
yang dapat mempengaruhi pengelolaan hutan untuk setiap blok dapat segera
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 96
diketahui dan dilakukan penyesuaian agar dapat mencapai target pengelolaan yang
telah ditetapkan. Selain itu hasil kegiatan inventarisasi berkala ini akan menjadi salah
satu dasar dalam penilaian kinerja pengelolaan dan evaluasi terhadap rencana.
Adapun target kegiatan inventarisasi berkala pada KPHP Madapangga Rompu meliputi
kawasan hutan dan masyarakat sekitar yang berada di 28 (dua puluh delapan) desa
yang berada di 5 kecamatan di Kabupaten Bima dan terbagi kedalam 6 (enam) blok
pengelolaan, 2 (dua) di hutan lindung, yaitu : 1) Hutan Lindung (HL)Blok Inti, 2) Hutan
Lindung (HL)Blok Pemanfaatan, dan 4 (empat) di Hutan Produksi, yaitu : 1) Hutan
Produksi (HP)Blok Perlindungan, 2) Hutan Produksi (HP)Blok Pemanfaatan HHK-HT,
3) Hutan Produksi (HP) Blok Pemanfaatan Kawasan, Jasa Lingkungan, dan HHBK, dan
4) Hutan Produksi (HP) Blok Pemberdayaan Masyarakat. Adapun luasan kawasan
yang menjadi target utama kegiatan inventarisasi seluas 26.256,95 Ha, yang
merupakan wilayah tertentu KPHP Madapangga Rompu. Sementara untuk blok-blok
yang sudah terdapat ijin (20.430,06Ha) menjadi tanggung jawab pemegang IUP
tersebut dan instansi teknis terkait.
Secara detail, uraian kegiatan inventarisasi berkala pada seluruh wilayah KPHP
Madapangga Rompu Kabupaten Bima Provinsi NTB disajikan pada Tabel 5.1.berikut
ini.
Tabel 5. 1 Uraian Kegiatan Inventarisasi Berkala pada KPHP Madapangga Rompu Kabupaten Bima.
No. Blok Luas (Ha)
Kegiatan Inventarisasi Berkala
Indikator Capaian Tahun Pelaksana
an
1. HL Blok Inti 4.574,56
(a) Inventarisasi potensi flora dan fauna
(b) Inventarisasi petak ukur permanen
Adanya data potensi flora dan fauna Adanya data potensi tegakan
2017, 2021
2. HL Blok Pemanfaatan
9.117,46
a) Inventarisasi potensi jasa lingkungan (air, ekowisata, karbon) dan HHBK
b) Inventarisasi area yang
perlu direhabilitasi c) Inventarisasi sosial,
ekonomi dan budaya masyarakat
Adanya data base/informasi detail tentang potensi jasa lingkungan Adanya data lahan/areal kritis sasaran RHL Terdatanya kondisi SOSEKBUD masyarakat sekitar areal kerja KPH (11 Desa)
2016, 2020
3. HP Blok Perlindungan
1.840,51
a) Inventarisasi kualitas dan kuantitas mata air dan aliran sungai
Terdatanya kondisi mata air dan aliran sungai (kualitas /kuantitas)
2017, 2021
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 97
No. Blok Luas (Ha)
Kegiatan Inventarisasi Berkala
Indikator Capaian Tahun Pelaksana
an
b) Inventarisasi areal yang
perlu direhabilitasi c) Inventarisai sosial,
ekonomi dan budaya masyarakat
Adanya data lahan/areal kritis sasaran RHL Terdatanya kondisi SOSEKBUD masyarakat sekitar areal kerja KPH (3 desa)
4. HP Blok Pemanfaatan HHK-HT
6.854,11
a) Inventarisasi jenis dan potensi tegakan kayu pada berbagai potensi tutupan hutan
b) Inventarisasi areal yang
perlu direhabilitasi c) Inventarisasi sosial
ekonomi dan budaya masyarakat
Tersedianya data potensi tegakan kayu pada areal 20.265,95 ha Adanya data lahan/areal kritis sasaran RHL Terdatanya kondisi SOSEKBUD masyarakat sekitar areal kerja KPH (8 desa)
2016, 2020
5.
HP Blok Pemanfaatan Kawasan, Jasa Lingkungan, HHBK
608,81
a) Inventarisasi potensi jasa lingkungan (air, ekowisata, karbon) dan HHBK
b) Inventarisasi area yang
perlu direhabilitasi c) Inventarisasi sosial,
ekonomi dan budaya masyarakat
Adanya data base/informasi detail tentang potensi jasa lingkungan Adanya data lahan/areal kritis sasaran RHL Terdatanya kondisi SOSEKBUD masyarakat sekitar areal kerja KPH (11 Desa)
2016, 2020
6. HP Blok Pemberdayaan Masyarakat
3.261,51
a) Inventarisasi jenis dan potensi tegakan kayu pada berbagai tutupan hutan.
b) Inventarisasi potensi
HHBK c) Inventarisasi areal yang
perlu direhabilitasi d) Inventarisasi kelompok-
kelompok/kelembagaan masyarakat
e) Inventarisasi sosial
ekonomi dan budaya masyarakat
Tersedianya data potensi tegakan kayu pada areal 3.261,51 ha Tersedianya data potensi HHBK pada areal 3.261,51 ha Adanya data lahan/areal kritis sasaran RHL Tersedianya database kelompok/ kelembagaan masyarakat calon mitra Terdatanya kondisi SOSEKBUD masyarakat sekitar areal kerja KPH (8 desa)
2016, 2020
Total 26.256,95
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 98
Berdasarkan Tabel 5.1. diatas, blok yang menjadi prioritas pertama untuk
dilaksanakannya kegiatan inventarisasi berkala 5 (lima) tahunan untuk dapat
diselesaikan pada tahun 2016 berjumlah 4 (empat) blok, yaitu; 1) HL Blok
Pemanfaatan, 2) HP Blok Pemanfaatan HHK-HT, 3) HP Blok Pemanfaatan Kawasan,
Jasa Lingkungan, HHBK, dan 4) HP Blok Pemberdayaan Masyarakat.
5.1.2.Rekonstruksi dan Pemeliharaan Tata Batas
Kegiatan rekonstruksi dan pemeliharaan tata batas wilayah yang merupakan bagian
dari tata hutan bertujuan untuk memperjelas dan menegaskan serta memastikan
kembali batas-batas kawasan KPHP Madapangga Rompu Kabupaten Bima sesuai
dengan kedudukannya yang semula. Mengingat tantangan besar yang dihadapi oleh
KPHP Madapangga Rompu dalam pengelolaan hutan terkait dengan tata batas ini
adalah telah diserahkannya sebagian besar wilayah KPHP kepada pemegang ijin dan
berbagai permasalahan tenurial, perambahan, dan illegal logging oleh masyarakat
sekitar kawasan hutan KPHP Madapangga Rompu. Sementara salah satu prasyarat
pengelolaan hutan di tingkat tapak adalah batas - batas wilayah kelola haruslah “pasti,
jelas, dan permanen”, sehingga setelah rekonstruksi dan pemeliharaan tata batas
dilakukan, kecil kemungkinan terjadinya tumpang tindih peruntukkan didalam
wilayah kelola ataupun dengan batas luar antara kawasan yang dikelola dengan
kawasan untuk peruntukkan lainnya. KPHP Madapangga Rompu memiliki pal batas
sepanjang 287,32 km dengan prediksi unit pal batas yang dibutuhkan sebanyak 2.874
buah.
Kegiatan rekonstruksi tata batas dilakukan dengan mengembalikan pal batas pada
kedudukan semula sesuai dengan hasil tata batas yang didasarkan pada data ukur
lapangan. Pelaksanaan rekonstruksi dan pemeliharaan tata batas tesebut didasarkan
pada hasil orientasi pal batas sehingga dapat diketahui secara tepat sasaran
pelaksanaan kegiatan rekonstruksi menyangkut lokasi, panjang batas serta jumlah dan
kondisi pal batas. Ketersediaan sarana dan prasarana terutama peralatan berupa: GPS,
kompas, theodolite dan perangkat GIS dengan ditunjang oleh ketersediaan SDM yang
memiliki ketrampilan dalam mengoperasikan komputer dan pemetaan sangat
dibutuhkan dalam kegiatan rekonstruksi tata batas. Selain itu, KPHP Madapangga
Rompu Kabupaten Bima juga harus memiliki tenaga terampil dalam bidang sosial dan
komunikasi yang nantinya diharapkan dapat mendukung efektivitas pelaksanaan
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 99
kegiatan rekonstruksi sehingga akan diperoleh hasil yang pasti,jelas, dan permanen.
Adapun sasaran orientasi pal batas dan rekonstruksi yang akan dilakukan selama 10
tahun pertama ini adalah diprioritaskan pada blok-blok yang yang memiliki tingkat
tekanan/kerawanan tinggi dan lokasi-lokasi yang sudah teridentifikasi sebagai lokasi
kasus tenurial, sebagaimana tersaji pada tabel dibawah ini.
Tabel 5. 2 Sasaran Prioritas orientasi dan rekonstruksi pal batas kawasan hutan pada wilayah KPHP Madapangga Rompu
No Blok Petak Panjang Batas (km)
Keterangan
1 HL-Pemanfaatan HL-1, HL-2, HL-3, HL-4, 5 HL-,6 HL-,10, HL-12 HL-13 HL-14 HL-15 HL-17 HL-18 HL-19 HL-20 HL-22 HL-45 HL-46 HL-48 HL-49 HL-53 HL-54 HL-55 HL-57 HL-58 HL-62 HL-63 HL-64 HL-67 HL-68 HL-69 HL-70 HL-71 HL-72 HL-73 HL-74 HL-75 HL-76 HL-77 HL-83 HL-84 HL-85
56,8 Batas petak yang dimaksud adalah batas petak yang merupakan batas luar kawasan hutan pada wilayah kerja KPHP Madapangga Rompu
2. HP-Pemanfaatan HHK-HT (diluar Ijin)
HPT-1 HPT-2 HPT-4 HPT-5 HPT-7 HPT-32 HPT-35 HPT-36 HPT-37 HP-59 HP-60 HP-62 HP-63 HP-64 HP-80 HP-81 HP-84 HP-85 HP-86 HP-87 HP-88 HP-89
17,70 Batas petak yang dimaksud adalah batas petak yang merupakan batas luar kawasan hutan pada wilayah kerja KPHP Madapangga Rompu
3. HP-Pemberdayaan Masyarakat
HP-67 HP-68 HP-75 HP-76 HP-77 HP-78 108 109 110 111 117 118 126 127 129 130 142 143 144
19,20 Batas petak yang dimaksud adalah batas petak yang merupakan batas luar kawasan hutan pada wilayah kerja KPHP Madapangga Rompu
5.1.3.Penataan Batas Blok dan Petak Pada Wilayah KPH
Penataan batas blok dan petak pada wilayah KPH dimaksudkan untuk memantapkan
proses pengelolaan terutama dalam mengatur arah peruntukkan kawasan hutan.
Penataan ini dilaksanakan setelah proses pembagian kawasan hutan ke dalam blok
dan petak dengan kriteria yang ditetapkan. Kegiatan penataan batas blok dilaksanakan
sebagai penataan lanjutan setelah dilakukannya penataan batas terluar kawasan
wilayah pengelolaan KPH. Pelaksanaan kegiatan penataan dilakukan dengan
memasang patok batas masing-masing blok sesuai dengan rencana pengembangan
kawasan hutan pada wilayah kelola KPHP Madapangga Rompu yang berdasarkan
fungsinya terbagi dalam 2 (dua) kawasan yaitu kawasan hutan lindung dan hutan
produksi. Berdasarkan prosedur tata hutan, kedua kawasan tersebut dibagi menjadi
blok-blok yang pengelolaannya diarahkan sesuai dengan fungsi, kondisi biofisik, serta
kondisi sosial, ekonomi dan budaya. Selanjutnya blok - blok tersebut dibagi kedalam
petak - peta untuk memudahkan dalam menyusun perencanaan pemanfaatan
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 100
hutan/hasil hutan dan jasa lingkungan. Adapun teknis pembagian luas masing-masing
petak yang berada di hutan lindung adalah berkisar antara 80 - 120 ha dan untuk yang
di hutan produksi berkisar antara 40 - 60 ha.
Berdasarkan prinsip - prinsip pembagian blok dan petak yang diuraikan diatas, maka
kawasan hutan lindung KPHP Madapangga terbagi atas 2 (dua) blok, yaitu; 1) blok inti
yang tidak dibagi lagi menjadi petak-petak, dan 2) blok pemanfaatan dengan jumlah
petak sebanyak 85 petak. Sementara untuk kawasan hutan produksi (tetap dan
terbatas) terbagi menjadi 4 (empat) blok, yaitu; 1) blok perlindungan tidak dibagi lagi
menjadi petak-petak, 2) blok pemanfaatan HHK-HT dengan jumlah petak sebanyak
141. petak, 3) blok pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan, HHBK, dengan jumlah
petak sebanyak 12 petak dan 4) blok pemberdayaan masyarakat dengan jumlah petak
sebanyak 66 petak. Sehingga secara keseluruhan KPHP Madapangga Rompu terbagi
kedalam 304 petak. Uraian detail terkait rencana pelaksanaan kegiatan tata batas blok
dan petak di wilayah KPHP Madapangga Rompu disajikan pada Tabel 5.3. dibawah ini.
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 101
Tabel 5. 3 Jumlah Target Trayek dan Rencana Pelaksanaan Tata Batas Blokdan Petak pada Wilayah KPHP Madapanga Rompu.
No. Blok Panjang Trayek
Keliling (km)
Prosentase (%)
1. HL-Inti 68,30 10,96
2. HL-Pemanfaatan 170,35 27,33
3. HP-Pemanfaatan HHK-HT 239,10 38,36
4. HP-Pemanfaatan Kaw, Jasling, HHBK 54,36 8,72
5. HP-Pemberdayaan Masyarakat 43,48 6,98
6. HP-Perlindungan 47,72 7,66
Total 623,31 100,00
5.2. Pemanfaatan Hutan pada Wilayah Tertentu
Pengertian wilayah tertentu dalam wilayah kelola KPH berdasarkan Permenhut
Nomor: P.47/Menhut-II/2013 adalah wilayah hutan yang situasi dan kondisinya
belum menarik bagi pihak ketiga untuk mengembangkan pemanfaatannya berada di
luar areal ijin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan. Berdasarkan kondisi di
lapangan dan informasi yang diperoleh melalui diskusi dan penelusuran dokumen
terkait data perijinan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan, dari seluruh
kawasan hutan KPHP Madapangga Rompu Kabupaten Bima seluas 46.687,02 Ha seluas
19.841,88 Ha dapat diklasifikasikan sebagai wilayah tertentu.
Wilayah tertentu KPHP Madapangga Rompu yang keseluruhannya berada di Kelompok
Hutan Toffo Rompu (RTK 65) tersebut tersebar di 4 blok yang nantinya akan dikelola
oleh KPHP Madapangga Rompu baik secara swakelola maupun dengan menjalin
kemitraan baik dengan kelompok masyarakat, investor dan pihak lainnya yang
memiliki minat. Adapun strategi kegiatan pengelolaan hutan pada wilayah tertentu
selama kurun waktu 10 (sepuluh) tashun akan dikembangkan melalui beberapa
arahan pemanfaatan hutan sebagai berikut dibawah ini.
Tabel 5. 4 Arahan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah Tertentu di WilayahKPHP Madapangga Rompu Kabupaten Bima Tahun 2017 - 2026.
No. Blok Kelas Hutan Arahan
Pemanfaatan Lokasi Luas (ha)
Waktu Pelaksanaan
1. HL Blok Pemanfaatan
Kelas hutan lindung pemanfaatan HHBK
Pengusahaan HHBK jenis kemiri dan madu hutan
Kelompok Hutan Toffo
Rompu
9.117,46 2017-2026
2. HP Blok Pemanfaatan HHK-HT
Kelas hutan produksi hutan tanaman
Pengusahaan hutan tanaman jati
Kelompok Hutan Toffo
5.052,00 2017-2026
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 102
No. Blok Kelas Hutan Arahan
Pemanfaatan Lokasi Luas (ha)
Waktu Pelaksanaan
dan mahoni Rompu
3. HP Blok Pemberdayaan Masyarakat
Kelas hutan Produksi Pemberdayaan Masyarakat
Pengusahaan HHBK jenis kemiri (Kemitraan)
Kelompok Hutan Toffo
Rompu 3.261,51 2017-2026
4.
HP Blok Pemanfaatan Kasawan, Jasa Lingkungan dan HHBK
Kelas hutan Produksi pemanfaatan HHBK dan pengembangan Jasa Lingkungan Air
Pengusahaan HHBK jenis kemiri
Kelompok Hutan Toffo
Rompu 608,81 2017-2026
Berdasarkan hasil analisis proyeksi dari berbagai potensi yang dimiliki dan
memungkinkan untuk dikembangkan menjadi unit bisnis yang menguntungkan di
wilayah tertentu KPHP Madapangga Rompu, maka ditetapkan prioritas pembangunan
bisnis utama (core business) pada rencana pengelolaan hutan kurun waktu 2017-2026
akan difokuskan pada pengembangan 3 (tiga) core business, yaitu;
1. Pembangunan kelas perusahaan hasil hutan kayu jati dan mahoni pada wilayah
KPHP Madapangga Rompu khususnya di blok HP HHK-HT dengan luas masing-
masing 2.560,90 Ha dan 2.491,78 Ha sehingga total luasnya adalah 5.052,68 Ha
2. Pembangunan kelas perusahaan HHBK pada wilayah KPHP Madapangga Rompu
khususnya di blok HL Pemanfaatan seluas 9.117,46 Ha, HP-Pemanfaatan Kawasan,
Jasa Lingkungan dan HHBK seluas 608,81 Ha dan HP-Pemberdayaan Masyarakat
seluas 3.261,51 Ha sehingga total luas adalah 12.987,77 Ha.
3. Pembangunan kelas perusahaan jasa lingkungan (air) seluas 608,81 Ha, utamanya
di Blok HP Pemanfaatan Kawasan, Jasa Lingkungan dan HHBK.
Tabel 5. 5 Prioritas Pembangunan Usaha yang Memanfaatkan Hutan padaWilayah Tertentu KPHP Madapangga Rompu Periode Tahun 2017 - 2026.
No. Jenis Usaha Luas (Ha) Tahun
Pelaksanaan Arahan Pencapaian
1. Pembangunan usaha HHK
5.052 ,68 Tahun 1 - 10, Prioritas 1
Terbentuknya usaha pengelolaan kayu jati dan mahoni,
Terbangunnya usaha HHK jati dan mahoni untuk mendukung bahan baku industri kayu.
2. Pembangunan usaha HHBK
12.897,77 Tahun 1 - 5, Prioritas 2
Terbentuknya usaha pengelolaan HHBK.
Terbangunnya usaha HHBK jenis kemiri dan madu
3. Pembangunan usaha jasa lingkungan
608,81 Tahun 1 - 10, Prioritas 3
Terbentuknya usaha pengelolaan jasa lingkungan
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 103
No. Jenis Usaha Luas (Ha) Tahun
Pelaksanaan Arahan Pencapaian
(air) Terpeliharanya sistem tata air
dan orologi, serta tambatan karbon yang tinggi.
Untuk dapat memanfaatkan wilayah tertentu menuju unit-unit bisnis yang tangguh
dan dapat memandirikan KPH sesuai dengan arahan yang ditetapkan, maka terdapat
beberapa prakondisi yang harus dipenuhi oleh pengelola KPHP Madapangga Rompu
Kabupaten Bima, yaitu;
1. Telah tersedianya baseline data potensi hasil inventarisasi pada tahun ke-1 (2016);
2. Telah tersusunnya dokumen business plan KPHP Madapangga pada tahun ke - 2
(2017);
3. Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD)
pada tahun ke-3 (2018);
4. Tersedianya sarana prasarana pengelolaan yang memadai (reliable) untuk
mendukung operasionalisasi (2017 - 2026);
5. Tersedianya sumberdaya manusia pengelola yang memadai dan memiliki
keterampilan dalam membangun unit bisnis (2017 - 2026)
6. Terbitnya regulasi di daerah yang mendukung percepatan pembangunan unit
bisnis (2017 - 2026).
Berdasarkan prioritas dan prakondisi yang telah dijelaskan diatas, berikut adalah
rincian kegiatan strategis yang harus dilaksanakan dalam memanfaatkan wilayah
tertentu untuk mewujudkan unit-unit bisnis utama (core business) KPHP Madapangga
Rompu Kabupaten Bima selama kurun waktu Tahun 2017 - 2026 sebagai berikut.
Tabel 5. 6 Rincian Kegiatan Strategis dalam Membangun Core Business yang Memanfaatkan Wilayah Tertentu di KPHP Madapangga Rompu Kabupaten Bima.
No. Uraian Kegiatan Target Pencapaian Target Waktu
1. Penyediaan sarana dan prasarana pembangunan core business
Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai untuk membangun core business KPHP Madapangga Rompu
2017 - 2026
2. Inventarisasi hutan pada wilayah tertentu dengan prioritas area yang akan dibangun menjadi core bussines
Diperoleh data potensi baik kayu maupun bukan kayu, jasa lingkungan,
Diperoleh data kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat sekitar KPHP Madapangga
Diketahuinya penyebaran kelas diameter berbagai jenis tegakan komersil dan non
2016 – 2018
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 104
No. Uraian Kegiatan Target Pencapaian Target Waktu
komersil. Penghitungan pengaturan hasil
berdasarkan etat luas dan berdasarkan etat volume khusus untuk pengembangan tanaman jati.
3. Penataan hutan dan penetapan areal kelola pemanfaatan wilayah tertentu
Mantapnya blok dan petak pada areal pemanfaatan wilayah tertentu yang dikelola oleh KPHP Madapangga Rompu dengan prioritas utama wilayah yang akan dikembangkan menjadi core business
2016 – 2018
4. Prakondisi Pembangunan core bussines KPHP Madapangga Rompu
Tersusunnya dokumen bussines planuntuk core bussines yang menjadi prioritas 2017-2026
Terbentuknya Kelas Perusahaan Prioritas
2016 – 2018
5. Penguatan kelembagaan dan SDM KPHP Madapangga Rompu
Peningkatan kuantitas dan kapasitas petugas KPH terutama terkait dengan bisnis yang akan dibangun
2016 – 2025
6. Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) Badan Layanan Umum Daerah
Penunjukkan kawasan tertentu sebagai wilayah kelola KPHP Madapanggaoleh Menteri Kehutanan
Penetapan oleh Pemerintah daerah kelembagaan KPHP Madapangga dengan PPK BLUD
2017 – 2018
7. Operasionalisasi Usaha HHK
Terlaksananya pembangunan hutan tanaman jati dan mahoni
Terbangunnya sumber benih dan pembibitan jati dan mahoni
Terbangunnya kerjasama dengan investor dan/atau masyarakat dalam pengusahaan hutan tanaman jati dan mahoni
Tersusunnya RKT Tersedianya struktur organisasi dan SDM
yang berkaitan dengan unit produksi, pengolahan dan pemasaran.
2016 – 2025
8. Operasionalisasi Usaha HHBK
Terlaksananya pemanfaatan dan pengembangan HHBK kemiri dan madu
Terbangunnya kerjasama dengan investor dan atau masyarakat yang tertarik mengembangkan usaha HHBK
Tersusunnya rancang bangun sarana dan prasarana pendukung pembangunan HHBK
Tersedianya struktur organisasi dan SDM yang berkaitan dengan unit usaha HHBK
Mengembangkan bentuk-bentuk pengelolaan produk pasca panen HHBK, promosi dan pemasaran melalui berbagi media.
2016 - 2021
9. Operasionalisasi Usaha Jasa Lingkungan
Terlaksananya kegiatan pembangunan dan pengusahaan jasa lingkungan
Terbangunnya kemitraan dan kerjasama dengan masyarakat dan atau investor
Tersusunnya RKT Tersedianya struktur organisasi dan SDM
yang berkaitan dengan unit jasa
2016 - 2022
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 105
No. Uraian Kegiatan Target Pencapaian Target Waktu
lingkungan Mengembangkan bentuk-bentuk promosi
dan pemasaran melalui berbagi media
10. Penyusunan aturan-aturan hukum untuk mendorong terciptanya unit-unit bisnis yang menguntungkan dengan skema kerjasama dan kemitraan
Tersedianya aturan hukum (Perbup, Perda) yang mendorong kemudahan pembangunan unit bisnis (persyaratan investasi, sumbangan pihak ke-3, dll)
2017 - 2025
11. Pengembangan jejaring pasar produk hasil bisnis KPHP
Tersedianya SDM terampil dalam bidang pemasaran
Terbangunnya e-business Terlaksananya temu usaha secara rutin Pertemuan rutin KISS dengan pihak
terkait
2018 - 2025
12. Peningkatan kapasitas petugas KPH dan masyarakat dalam pengelolaan bisnis
Terlaksananya kegiatan pelatihan/magang/studi banding
2017 - 2026
5.3. Pemberdayaan Masyarakat
Kegiatan pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu instrumen kegiatan yang
tidak terpisahkan dalam rencana pengelolaan wilayah KPHP Madapangga Rompu
Kabupaten Bima, yang akan dikembangkan sebagai bagian dari rencana pengelolaan
KPHP Madapangga Rompu Kabupaten Bima dengan mendasar pada Permenhut No.
P.39/Menhut-II/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan
Kehutanan.
Tujuan pemberdayaan masyarakat setempat melalui kemitraan kehutanan adalah
dalam rangka mengakomodir masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat
secara langsung, melalui penguatan kapasitas dan pemberian akses, ikut serta dalam
mewujudkan pengelolaan hutan lestari dan secara bertahap dapat berkembang
menjadi pelaku ekonomi yang tangguh, mandiri, bertanggung jawab dan professional.
Hal tersebut sangat dibutuhkan, dimana untuk membangun tata kelola hutan yang
baik dan unit-unit bisnis yang berkelanjutan, maka dibutuhkan kapasitas yang
berimbang antara pemerintah/pengelola hutan, masyarakat dan dunia usaha.
Kegiatan pemberdayaan ditujukan kepada masyarakat yang berada dan berkegiatan
disekitar dan didalam kawasan KPHP Madapangga Rompu yang tersebar di 28 desa
dan 5 kecamatan. Untuk mencapai tujuan pemberdayaan tersebut, diperlukan
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 106
langkah-langkah yang dituangkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan strategis
pemberdayaan masyarakat yang disajikan pada Tabel 5.7. sebagai berikut:
Tabel 5. 7 Rincian Kegiatan Strategis dalam Melakukan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar KPHP Madapangga Rompu
No. Uraian Kegiatan Target pencapaian Target Waktu Target Lokasi
1. Prakondisi kegiatan
pemberdayaan
Diperoleh database
kondisi sosial, ekonomi,
budaya dan kelembagaan
masyarakat sekitar KPHP
Madapangga Rompu
Ketersediaan SDM yang
kompeten dalam kegiatan
pemberdayaan
masyarakat
Terbangunnya kerjasama
dengan LSM, perguruan
tinggi dan instansi terkait
(Bappeluh, disperindag,
dsb) untuk
pengembangan kegiatan
pemberdayaan
masyarakat
2016 - 2018 29 desa di 5
kecamatan dengan
prioritas wilayah
tertentu yang akan
dijadikan core
business 10 tahun
mendatang
2. Sosialisasi KPHP
Madapangga Rompu
Sosialisasi keberadaan,
tupoksi KPHP
Madapangga Rompu
Sosialisasi peraturan
perundangan atau
kebijakan terkait
kemitraan kehutanan
Sosialisasi pembagunan
core business di KPHP
Madapangga Rompu
2016 – 2021
3. Penguatan
kelembagaan
masyarakat
Terselenggaranya
pertemuan berkala
antara masyarakat dan
pengelola KPHP
Madapangga Rompu
Terbentuknya kelompok-
kelompok usaha
(koperasi, dll) yang dapat
bermitra dengan KPHP
Madapangga Rompu
Temu usaha secara
berkala (masyarakat-
KPHP Madapangga
Rompu-pelaku usaha)
2016 – 2025
4. Peningkatan
kapasitas masyarakat
Training keterampilan/
workshop yang berkaitan
dengan pengelolaan
2017 – 2025
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 107
No. Uraian Kegiatan Target pencapaian Target Waktu Target Lokasi
hutan, pengolahan HHK
dan HHBK, serta jasa
lingkungan (air),
pemasaran (kemasan,
branding, dll)
Studi banding ketempat
yang lebih berhasil
5. Operasionalisasi
kemitraan bersama
masyarakat
Penandatanganan
kontrak kerja dengan
kelompok masyarakat
Fasilitasi sarana
prasarana untuk
pembangunan unit bisnis
yang bermitra dengan
masyarakat
2017 – 2025
Skema pemberdayaan masyarakat di KPHP Madapangga Rompu akan disesuaikan
dengan status pengelolaan kawasan, baik pada areal berijin maupun di wilayah
tertentu (diluar ijin). Khusus pada areal berijin, kegiatan pemberdayaan akan
dilakukan oleh pemegang ijin, sementara pada wilayah tertentu (diluar ijin) akan
dilaksanakan oleh KPHP Madapangga Rompu.
Adapun lokasi yang menjadi sasaran kegiatan pemberdayaan masyarakat yang akan
dilakukanpada wilayah tertentu KPHP Madapangga Rompu adalah pada Blok HP-
Pemberdayaan masyarakat (3.261,51 Ha), HP-Pemanfaatan HHK-HT (diluar ijin)
(5.052,00 Ha) dan HL-Pemanfaatan (9.117,46 Ha).
5.4. Pembinaan dan Pemantauan (Monitoring) Pada Areal KPHP Yang Telah Ada Ijin Pemanfaatan Maupun Penggunaan Kawasan Hutan
Perijinan kepada pihak investor ataupun masyarakat merupakan pola pengelolaan
kawasan hutan yang selama 4 dasawarsa dikembangkan oleh Pemerintah, karena itu
kehadiran KPH yang baru saja gencar di 5 tahun terakhir ini sebagai pengelola di
tingkat tapak tidak dapat mengesampingkan perijinan yang sudah ada dan masih
berlaku walaupun sebagian wilayah kelola yang berijin tersebut sampai saat ini belum
terdapat kegiatan pengelolaan yang signifikan. KPHP Madapangga Rompu dalam
pengelolaanya harus menempatkan para pemegang ijin sebagai mitra strategis
sehingga pengembangan kerjasama dan bersinergi dengan para pemegang ijin
merupakan salah satu strategi dalam mencapai berbagai target pengelolaan KPHP
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 108
Madapangga Rompu yang telah ditetapkan. Karena berada di dalam kawasan kelola
KPH, maka kegiatan pembinaan dan pemantauan pemanfaatan hutan dan penggunaan
kawasan hutan pada areal yang diberi ijin tersebut menjadi tanggung jawab KPH.
Pengelola KPH dituntut untuk mengembangkan pola-pola pemantauan dan pembinaan
terhadap pemegang ijin baik yang aktif maupun kurang aktif ataupun penggunaan
kawasan lainnya. KPH harus mengembangkan dalam pola pemantauan dan pembinaan
yang standar, sehingga para pemegang ijin terdorong untuk bekerja sama.Sampai
dengan proses penyusunan dokumen RPHJP-KPHP Madapangga Rompu telah
teridentifikasi beberapa bentuk perijinan pemanfaatan dan penggunaan kawasan
hutan di wilayah kelola KPHP Madapangga Rompu baik yang masih dalam bentuk
usulan maupun yang sudah berketetapan secara hukum, yang secara detail disajikan
pada Tabel 5.8. dan Tabel 5.9. dibawah ini.
Tabel 5. 8 Data Perijinan Pemanfaatan Hutan di Wilayah KPHP MadapanggaRompu Kabupaten Bima.
No. Nama Pemegang
Ijin Kelompok Hutan
(KH) Ijin Usaha Perijinan Luas (Ha)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Kelompok Tani HKm Monggo
KH Toffo Rompu (RTK 65)
IUPHKm Sudah ada SK Menteri untuk PAK
210,00
2
PT Koin Nesia
KH Toffo Rompu (RTK 65)
IUPHHK-HT
Ijin mulai tahun 2009
13.411,84
Total Keseluruhan 13.621,84
Tabel 5. 9 Data Perijinan Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah KPHP Madapangga Rompu Kabupaten Bima.
No. Nama Pemegang Ijin Kelompok Hutan Ijin
Penggunaan Perijinan Luas (Ha)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. PT. Sumbawa Timur Mining
KH Toffo Rompu RTK 65
Ijin Penggunaan Kawasan
2009 6.808,22
Total 6.808,22
Berdasarkan informasi terkait bentuk perijinan pemanfaatan dan penggunaan
kawasan hutan di wilayah KPHP Madapangga Rompu, untuk dapat bekerjasama dan
bersinergi dalam mewujudkan target kinerja pengelolaan hutan kawasan tersebut,
maka pengelola KPHP Madapangga Rompu akan mengembangkan bentuk-bentuk
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 109
pembinaan dan pemantauan terhadap pemegang ijin baik yang aktif maupun kurang
aktif selama periode 2017 - 2026 seperti yang disajikan pada Tabel 5.10. dibawah ini.
Tabel 5. 10 Rencana Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan pada Areal yangtelah ada Ijin Pemanfaatan maupun Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah KPHP Madapangga Rompu Kabupaten Bima.
No. Uraian Kegiatan Keterangan
1. Pengembangan instrument dan standard operasional prosedur (SOP) untuk pembinaan dan pemantauan area yang berijin
5 tahun sekali
2. Inventarisasi ijin - ijin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan
1 kali setahun
3. Pembinaan, monitoring dan evaluasi pemanfaatan hutan pada hutan lindung dalam hal : a. Pemanfaatan kawasan (IUPHKm) b. Pemanfaatan jasa lingkungan c. Pemungutan hasil hutan bukan kayu d. Peningkatan kapasitas pemegang ijin dalam MONEV
1 kali setahun 1 kali setahun 1 kali setahun 1 kali setahun
4. Pembinaan, monitoring dan evaluasi pemanfaatan hutan pada hutan produksi dalam hal: a. Pemanfaatan kawasan b. Pemanfaatan jasa lingkungan c. Pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman d. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman e. Peningkatan kapasitas pemegang ijin dalam MONEV
1 kali setahun 1 kali setahun 1 kali setahun 1 kali setahun 1 kali setahun
5. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penggunaan kawasan hutan untuk sarana perhubungan/jalan, sarana telekomunikasi/radio, pinjam pakai kawasan hutan, transmigrasi
1 kali setahun
Pembinaan dan pemantauan secara terus-menerus akan dilakukan, dengan mengacu
kepada model pembelajaran bersama dan kesetaraan, sehingga partisipasi dan
asimilasi antara KPH dan pemegang ijin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan
terjalin hubungan yang cukup baik.
Proses pembinaan dan pengawasan terhadap pemegang ijin pemanfaatan dan
penggunaan kawasan hutan tidak lepas dari peran dan interaksi KPHPMadapangga
Rompu dengan para pemegang ijin, semakin tinggi peran dan interaksi dijalankan
maka semakin tinggi pola hubungan yang terbangun antara pemegang ijin dan KPHP
Madapangga Rompu, sehingga jika terjadi masalah yang berada di wilayah ijin dapat
dipecahkan bersama.
Peran dan kemampuan pihak lain seperti pemerintah daerah, swasta, dan LSM sangat
signifikan dalam membantu pembinaan dan pengawasan terhadap pemegang ijin,
sehingga sinergi program antar lembaga dalam pemberdayaan masyarakat lebih
menghadirkan nilai yang bermanfaat bagi masyarakat.
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 110
5.5. Penyelenggaraan Rehabilitasi Pada Areal Di Luar Ijin
Kegiatan rehabilitas merupakan bagian dari sistem pengelolaan hutan yang
ditempatkanpada kerangka daerah aliran sungai (DAS). Sasaran rehabilitasi hutan
adalah hutan produksi dan hutan lindung yang telah terdegradasi dan merupakan DAS
yang dipulihkan berdasarkan kriteria kondisi spesifik biofisik, sosial ekonomi, lahan
kritis pada bagian hulu DAS dan wilayah hutan yang rentan terhadap perubahan iklim.
Target area yang akan direhabilitasi ditentukan oleh tingkat Kekritisan suatu DAS yang
ditunjukkan oleh menurunnya penutupan vegetasi permanen dan meluasnya lahan
kritis sehingga menurunkan kemampuan DAS dalam menyimpan air yang berdampak
pada meningkatnya frekuensi banjir, erosi dan penyebaran tanah longsor pada musim
penghujan dan kekeringan pada musim kemarau.
Penyelenggaraan rehabilitasi hutan berpedoman pada PP 76 Tahun 2008 tentang
Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan dan Permenhut Nomor P39/Menhut-II/2010
tentang Pola Umum,Kriteria dan Standar Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan. Pola
umum rehabilitasi hutan disusun dengan maksud memberikan kerangka dasar dalam
penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan yang memuat prinsip dan pendekatan
serta dengan tujuan agar diperoleh landasan bersama mengenai pendekatan dasar,
prinsip - prinsip pola penyelenggaraan dan mekanisme pengendalian pelaksanaan
agar diperoleh hasil dan dampak yang efektif sesuai dengan tujuan rehabilitasi hutan.
Prinsip penyelenggaraan rehabilitasi hutan adalah: 1)sistem penganggaran yang
berkesinambungan (multi years), 2) kejelasan kewenangan, 3)andil biaya (cost
sharing), 4) penerapan sistem insentif, 5) pemberdayaan masyarakat dan kapasitas
kelembagaan, 6) pendekatan partisipatif, serta 7) transparansi dan akuntabilitas.
Keberadaan lahan dengan kategori agak kritis, kritis dan sangat kritis di wilayah
KPHP Madapangga Rompu yang luasnya saat ini mencapai 3.416,01 Ha, namun yang
berada pada Wilayah Tertentu yang merupakan kawasan yang akan dikelola langsung
oleh KPHP Madapangga Rompu Kabupaten Bima seluas 1.889,92 Ha, sedangkan
selebihnya ada dalam wilayah ijin PT. Koinnesia. Kondisi ini menjadi pekerjaan
rehabilitasi yang dalam kurun waktu 10 tahun secara bertahap harus diselesaikan.
Oleh karena itu, setiap tahunnya pengelola KPHP Madapangga Rompu harus dapat
memastikan terlaksananya kegiatan rehabilitasi seluas ± 190 Ha. Kegiatan rehabilitasi
yang dilakukan oleh KPHP Madapangga Rompu diselaraskan dengan pembangunan
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 111
kelas perusahaan, sehingga masing-masing blok memiliki luasan dan pola yang
berbeda dengan total secara keseluruhan ± 190 Ha per tahun. Masing-masing blok
yang memiliki lahan yang agak kritis sampai dengan sangat kritis merupakan proritas
awal untuk direhabilitasi dengan menerapkan pola sesuai pembangunan kelas
perusahaan. Kawasan yang digunakan pembangunan kelas perusahaan dan
rehabilitasi terdapat di blok HP – Pemanfaatan (HP Blok Pemanfaatan HHK-HT dan HP
Blok Pemanfaatan Kawasan, Jasa Lingkungan, dan HHBK). Untuk mendukung
keberhasilan kegiatan rehabilitasi, maka KPHP Madapangga Rompu harus dilengkapi
oleh persemaian permanen yang dapat menyediakan bibit dengan kualitas yang baik
secara berkelanjutan sepanjang kegiatan rehabilitasi tersebut dilaksanakan.
Saat ini, KPHP Madapangga Rompu telah merintis pembangunan persemaian tanaman
hutan permanen (dinamakan Kebun Bibit Kehutanan (KBK)) melalui Anggaran DAK
Bidang Kehutanan Kab. Bima (mulai tahun 2015) dengan kapasitas produksi bibit
sebanyak 150.000 batang per tahun. Selain diutamakan untuk memenuhi kebutuhan
bibit kegiatan rehabilitasi dalam kawasan, sebagian dari bibit tersebut juga akan
diarahkan untuk memenuhi permintaan bantuan bibit dari masyarakat disekitar
wilayah kelola KPHP Madapangga Rompu.
Tabel 5. 11 Rincian Kegiatan Strategis dalam Merehabilitasi Lahan Kritis diWilayah KPHP Madapangga Rompu Kabupaten Bima Provinsi NTB.
No. Uraian Kegiatan Target pencapaian Target
Waktu Target Blok/Petak
1. Prakondisi rehabilitasi
lahan kritis
Tersedianya peta lahan kritis
KPHP Madapangga Rompu
Tersedianya peta kesesuaian
lahan KPHP Madapangga
Rompu
Tersedianya buku rencana
rehabilitasi hutan 2017-
2026
Tersedianya data-data
sumber mata air
2016 Seluruh area
KPHP
Madapangga
Rompu yang tidak
termasuk dalam
areal berijin
2. Penyediaan sarana dan
prasarana rehabilitasi
Tersedianya persemaian
permanen
Tersedianya sarana
prasarana penanaman dan
pemeliharaan secara
berkelanjutan
Tersedianya sarana
transportasi pengangkutan
bibit
2016-
2021
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 112
No. Uraian Kegiatan Target pencapaian Target
Waktu Target Blok/Petak
3. Kegiatan Penanaman Tersedia bibit yang memiliki
spesifikasi memadai dan
tahan dengan kondisi lokal
Terlaksananya penanaman
bibit
Tersedianya penanaman
berkelanjutan
2016-
2025
3. Monitoring dan
evaluasi kinerja dan
kesehatan DAS
Evaluasi berkala kinerja dan
kesehatan DAS
Evaluasi berkala tanaman
hasil rehabilitasi
Tersedianya dokumen
evaluasi berkala
Tersedianya sarana dan
prasarana pendukung monev
seperti : perangkat pengukur
kualitas tanah dan air
Terbangunnya pos-pos
pengumpul data dasar
monev seperti : SPAS,
penakar hujan
Terlaksananya pertemuan
berkala multipihak berkaitan
dengan pengelolaan DAS
terpadu
2016-
2021
4. Peningkatan kapasitas
SDM dalam monev DAS
Tersedianya SDM terampil
dalam pencatatan,
penggunaan dan analisis
data hasil pengukuran
Dalam kerangka sinkroniasi dengan kelas perusahaan yang dibangun oleh KPHP
Madapangga Rompu yaitu Jati, Mahoni dan kemiri, dalam kegiatan rehabilitasi ini akan
disesuaikan dengan tujuan pembangunan kelas perusahaan baik jenis tanaman
maupun pola secara teknis dilapangan. Tentunya, jenis dan pola yang diterapkan
dilapangan juga harus searah dengan pembagian blok pengelolaan. Pada blok
pemanfaatan hutan lindung, akan lebih difokuskan pengembangan jenis kemiri.
Namun demikian, pada segmen area tertentu tidak tertutup kemungkinan untuk
mengembangkan jenis lain yang memiliki prospek sesuai kebutuhan masyarakat,
daerah, regional maupun nasional. Misalnya pengembangan tanaman kayu putih,
dimana saat ini terdapat peluang pasar daun kayu putih dari perusahaan nasional yang
mengembangkan kayu putih di Kab. Bima. Hal ini memungkinkan KPHP Madapangga
Rompu untuk membangun kemitraan dengan masyarakat dalam penanaman kayu
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 113
putih pada areal tertentu dan hasilnya dapat dijamin pasarnya oleh perusahaan
dimaksud.Demikian juga dengan jenis lain yang prospektif.
5.6. Pembinaan dan Pemantauan (Monitoring) Pelaksanaan Rehabilitasi dan Reklamasi Pada Areal Yang Sudah Ada Ijin Pemanfaatan Dan Penggunaan Kawasan Hutan
Pada prinsipnya, kegiatan pembinaan dan pemantauan ini merupakan bagian dari
tupoksi yang melekat bagi pengelola KPHP Madapangga Rompu dalam rangka
memastikan bahwa pihak ketiga yang mendapatkan ijin pemanfaatan dan penggunaan
kawasan hutan di wilayah KPHP Madapangga Rompu melaksanakan kewajibannya
untuk memulihkan kondisi biofisik hutan baik melalui kegiatan rehabilitasi maupun
reklamasi hutan.Rencana kegiatan pembinaan dan pemantauan pelaksanaan
rehabilitasi dan reklamasi hutan pada areal yang sudah ada ijin pemanfaatan dan
penggunaan kawasan hutan periode 2017-2026 di KPHP Madapangga Rompu
disajikan pada Tabel 5.12. dihalaman selanjutnya.
Tabel 5. 12Rencana Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan PelaksanaanRehabilitasidan Rekalamasi pada Areal yang telah ada Ijin Pemanfaatan maupunPenggunaan Kawasan Hutan di Wilayah KPHP Madapangga Rompu Kabupaten Bima.
No. Uraian Kegiatan Keterangan
1. Menyusun rencana pembinaan, pemantauan, dan evaluasipelaksanaan rehabilitasi hutan oleh pemegang ijin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan
1 (satu) kali setahun
2. Pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi hutan oleh pemegang ijin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan
1 (satu) kali setahun
3. Menyusun rencana pembinaan, pemantauan, dan evaluasirehabilitasi dan reklamasi hutan oleh pemegang ijin
1 (satu) kali setahun
4. Pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi oleh pemegang ijin/hak
1 (satu) kali setahun
5. Pembinaan penyelenggaraan pengelolaan DAS terpadu 1 (satu) kali setahun
5.7. Penyelenggaraan Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam
Penyelenggaraan kegiatan perlindungan hutan dan konservasi alam lebih diarahkan
pelaksanaannya pada HL Blok Inti dan HP Blok Perlindungan. Adapun bentuk-bentuk
kegiatannya, antara lain; (1) deliniasi areal perlindungan setempat, (2) penyusunan
SOP perlindungan hutan dan konservasi alam, (3) upaya perlindungan dan
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 114
pengawetan flora dan fauna yang dilindungi melalui kegiatan penyadaran dalam
bentuk penyuluhan, penyusunan SOP dan upaya konservasi High Conservation Value
Forest (HCVF). Kegiatan perlindungan hutan dan konservasi alam ini juga ditujukan
untuk melindungi sumberdaya air yang berada dan berasal dari kawasan hutan KPHP
Madapangga Rompu Kabupaten Bima. Ketersediaan sarana dan prasarana seperti;
perlengkapan lapangan, kendaraan bermotor, bangunan/menara pengamat dan
sarana komunikasi serta tenaga yang terampil dalam pengamanan, identifikasi jenis
dan pengamatan perilaku satwa sangat dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan
kegiatan perlindungan hutan dan konservasi alam di wilayah KPHP Madapangga
Rompu Kabupaten Bima.
Tabel 5. 13 Penyelenggaraan Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam
No Kegiatan Lokasi Luas Waktu
Pelaksanaan
Keterangan
1 Deliniasi areal
perlindungan setempat
Blok Inti 4.574,56
2017-2018
Ditujukan untuk
memetakan areal-areal
prioritas yang akan
dijadikan sebagai areal
perlindungan setempat,
dalam kaitan dengan
menjaga eksistensi Dam
Pela Parado sebagai
sumber air utama
Kabupaten Bima
Blok
Perlindungan 1.840,51
2 Penyusunan SOP
perlindungan hutan dan
konservasi alam
2017
Sebagai acuan proses
pelaksanaan
perlindungan hutan
dan konservasi alam
3 Upayakonservasi High
Conservation Value
Forest (HCVF).
Blok Inti 4.574,56
2017-2025
Diprioritaskan untuk
menjaga kontinuitas
supply sumberdaya air
bagi Dam Pela Parado
(kebutuhan air
sebagian besar
masyarakat Bima)
Blok
Perlindungan 1.840,51
5.8. Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi antar Pemegang Ijin
KPHP Madapangga Rompu Kabupaten Bima berperan sebagai penyelenggara
pengelolaan hutan di tingkat tapak harus dapat menjamin bahwa kegiatan pengelolaan
hutan dilakukan secara lestari sesuai fungsinya. Keberadaan KPHP Madapangga
Rompu Kabupaten Bima sebagai institusi negara, menyelenggarakan kewenangan
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 115
tertentu pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai
mandat undang-undang, yaitu hutan dikuasai negara dan harus dikelola secara lestari.
Sesuai dengan pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 jo. Peraturan
Pemerintah No. 3 Tahun 2007 yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan
No. P.6/Menhut-II/2010 yang mengatur mengenai norma, standar, prosedur dan
kriteria pengelolaan hutan pada KPHL dan KPHP, dijelaskan bahwa fungsi kerja KPH
dalam penyelenggaraan pengelolaan hutan secara operasional diantaranya
melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi kinerja pengelolaan hutan yang
dilaksanakan oleh pemegang izin pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan,
termasuk dalam bidang rehabilitasi dan reklamasi hutan, serta perlindungan hutan.
Berdasarkan hal tersebut di atas, koordinasi dan sinkronisasi antara pemegang ijin
dalam penyelenggaraan pengelolaan hutan dilaksanakan dalam rangka mencapai
tujuan pengelolaan hutan di wilayah kelola KPHP Madapangga Rompu Kabupaten
Bima sebagaimana termuat dalam Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP
Madapangga Rompu. Untuk itu, koordinasi dan sinkronisasi pemegang ijin
pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan di wilayah kelola KPHP Madapangga
Rompu Kabupaten Bima Provinsi NTB dilaksanakan menurut arahan kerangka kerja
sebagai berikut:
1) Evaluasi dan sinkronisasi Rencana Kerja Usaha (RKU) dan Rencana Kerja Tahunan
(RKT) pemegang izin, mengacu pada Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang
dan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek KPHP Madapangga Rompu;
2) Pembinaan, monitoring dan evaluasi kinerja pemegang ijin mengacu pada RKU, dan
RKT pemegang ijin yang bersangkutan;
3) Jenis perijinan dan ruang lingkup kegiatan yang menjadi kewenangan KPHP
Madapangga Rompu atas pemegang ijin sebagai bahan evaluasi perencanaan,
sinkronisasi, pembinaan dan evaluasi.
Dalam mengembangkan proses-proses koordinasi dan sinkronisasi antar pemegang
ijin harus pula dipersiapkan hal-hal terkait dengan : (1). Protokol pertukaran data dan
informasi, (2). SOP MRV kinerja perijinan, (3). Rapat kerja berkala, dan (4). Rapat
situasional.
Berdasarkan hasil analisis peraturan perundang-undangan, lingkup perencanaan
pemegang ijin yang dapat dijadikan bahan evaluasi dan penilaian kinerja pemegang
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 116
ijin meliputi pokok - pokok materi sebagai berikut: 1) penyusunan rencana
karya/kerja, 2) penataan batas areal kerja, 3) pelaksanaan sistem silvikultur, 4)
penggunaan peralatan pemanfaatan hasil hutan, 5) penata-usahaan hasil hutan, 6)
pengukuran atau pengujian hasil hutan, 7) perlindungan hutan, 8) penggunaan tenaga
profesional, 9) pemberdayaan masyarakat, dan 10) kondisi finansial termasuk iuran
kehutanan.
Tabel 5. 14 Ruang Lingkup Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi antara Pemegang Ijin di Wilayah KPHP Madapangga Rompu Kabupaten Bima.
No. Jenis Perijinan
Pemanfaatan Hutan Ruang Lingkup Kewenangan dalam rangka Koordinasi dan
Sinkronisasi
1. IUPK a. Hutan Lindung (untuk
HKm) b. Hutan Produksi
1. Prakondisi dan penyiapan lokasi/pencadangan areal dalam rangka pemberian ijin,
2. Penyelarasan/sinkronisasi Rencana Kerja Usaha mengacu pada Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang/Jangka Pendek KPHP Madapangga Rompu,
3. Pemantauan dan Penilaian Kinerja.
2. IUPJL a. Hutan Lindung b. Hutan Produksi
1. Prakondisi/penyiapan lokasi dan master plan IUPJL berdasarkan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang/Jangka Pendek KPHP Madapangga Rompu,
2. Pemantauan dan Penilaian kinerja.
3. IUPHHK a. Hutan Alam b. Restorasi c. Hutan Tanaman
1) HTI
1. Penyelarasan/sinkronisasi Rencana Kerja Usaha mengacu pada Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang/Jangka Pendek KPHP Madapangga Rompu,
2. Sinkronisasi kewenangan : a. Pertimbangan Teknis, b. Pengesahan RKT, c. Pemantauan dan penilaian pelaksanaan kegiatan, d. Menerima laporan hasil evaluasi 5 tahun RKU,
3. Pemantauan dan Penilaian Kinerja.
IUPHHK a. HKm
1. Prakondisi dan penyiapan lokasi/pencadangan areal dalam rangka pemberian ijin,
2. Penyelarasan/sinkronisasi Rencana Kerja Usaha mengacu pada Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang/Jangka Pendek KPHP Madapangga Rompu,
3. Pemantauan dan Penilaian Kinerja.
4. 1. IUPHHBK 2. IPHHK 3. IPHHBK a. Hutan Lindung b. Hutan Produksi
1. Prakondisi dan penyiapan lokasi/pencadangan areal dalam rangka pemberian ijin,
2. Penyelarasan/sinkronisasi Rencana Kerja Usaha mengacu pada Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang/Jangka Pendek KPHP Madapangga Rompu,
3. Penyelarasan/sinkronisasi Rencana Kerja Usaha mengacu pada Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang/Jangka Pendek KPHP Madapangga Rompu.
5. Izin Penggunaan Kawasan Hutan 1. Pertambangan 2. Non Kehutanan 3. Lainnya
1. Prakondisi dan penyiapan lokasi/pencadangan areal dalam rangka pemberian ijin,
2. Penyelarasan/sinkronisasi Rencana Kerja Usaha mengacu pada Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang/Jangka Pendek KPHP Madapangga Rompu,
3. Penyelarasan/sinkronisasi Rencana Kerja Usaha mengacu pada Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang/Jangka Pendek KPHP Madapangga Rompu.
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 117
Penyelenggaraan kegiatan dan arahan pencapaian koordinasi dan sinkronisasi antara
pemegang ijin di wilayah kelola KPHP Madapangga Rompu selama 10 (sepuluh) tahun
disajikan pada Tabel 5.15. berikut ini.
Tabel 5. 15 Penyelenggaraan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi antara Pemegang Ijin di Wilayah KPHP Madapangga Rompu Kabupaten Bima Provinsi NTB.
No. Ruang Lingkup Kegiatan Target Pencapaian Tahun Ke
Keterangan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.
Identifikasi perijinan,
permasalahan dan
koordinasi dengan
instansi terkait
√ √
Kesamaan persepsi dan
konsepsi pengelolaan
hutan
2.
Penyusunan grand design
tata kelola perijinan di
wilayah kelola KPHP
Madapangga Rompu
√ √
Arahan tata kelola
pengelolaan hutan oleh
pemegang ijin
3.
Sinkronisasi Rencana
Kerja Usaha Pemegang
Ijin mengacu pada
Rencana Pengelolaan
Hutan Jangka
Panjang/Jangka Pendek
KPHP Madapangga
Rompu
√ √ √ √ √ √ √ √ √ Kesesuaian antara RPHJP-
KPHP Madapangga
Rompu dengan Rencana
Kerja Usaha pemegang
ijin
4.
Koordinasi, Evaluasi,
Pembinaan dan
Pengendalian
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Pengelolaan hutan secara
lestari sesuai fungsinya
5.9. Koordinasi dan Sinergi dengan Instansi dan Stakeholder terkait
Koordinasi dan sinergi dengan berbagai instansi dan stakeholder terkait merupakan
salah satu aspek non teknis yang memegang peranan penting dalam menjamin
keberlangsungan pengelolaan hutan di KPHP Madapangga Rompu. Mengingat posisi
strategis wilayah kelola KPHP Madapangga Rompu bagi pembangunan di daerah,
khususnya Kabupaten Bima dan berbagai permasalahan yang dihadapi seperti
masalah perambahan, tenurial dan illegal loging yang cukup masif, maka banyak pihak
dan sektor sangat berkepentingan terhadap kawasan ini.
Kenyataan menunjukkan bahwa sistem perencanaan pembangunan yang selama ini
terkesan masih sangat sektoral menyebabkan seringkali perencanaan yang sudah
disusun dengan sedemikian rupa tidak dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan,
bukan karena program tidak bagus ataupun kemampuan teknis tidak mencukupi akan
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 118
tetapi lebih pada persoalan non teknis, seperti cara pandang dan permasalahan dalam
hal komunikasi.
Merujuk pada visi dan misi KPHP Madapangga Rompu Kabupaten Bima terlihat jelas
bahwa untuk mewujudkan visi misinya, pengelola KPHP Madapangga Rompu harus
membangun kerjasama dengan berbagai pihak untuk memastikan bahwa
program/kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan, mengingat aktivitas
pengelolaan hutan yang dilakukan sangat beragam. Adapun pihak-pihak yang sangat
terkait tersebut diantaranya adalah pemerintah daerah baik di tingkat provinsi
maupun kabupaten (Dishut, Diskoperindag, Distamben, Bappeda, Sekda), Kepala
Desa/tokoh masyarakat, LSM setempat, Universitas, Pemerintah (BPKH, BP2HP,
BPDAS, BKSDA, Balitbanghut) dan Rumah Akademisi Kehutanan Indonesia (RAKI).
Guna mendukung efektivitas dari kegiatan koordinasi dan sinkronisasi program
seyogyanya didukung oleh beberapa perangkat diantaranya SOP komunikasi yang
didalamnya sudah termasuk adanya rapat koordinasi ataupun Focus Group Discussion
(FGD) yang diselenggarakan secara periodik, minimal 1 (satu) kali setiap tahunnya.
Pertemuan periodik tersebut bertujuan untuk melakukan review atas rencana
pengelolaan, penyiapan dan sosialisasi RKT ataupun situasi eksternalitas (illegal
logging, kebakaran hutan, bencana, dll). Pembentukan sebuah wadah komunikasi
multipihak misalnya dalam bentuk forum juga sangat dibutuhkan, mengingat KPHP
Madapangga Rompu Kabupaten Bima saat ini masih berada dalam kondisi yang serba
terbatas sumberdayanya. Forum multipihak ini dapat terdiri dari unsur pemerintah,
legislatif, swasta/pengusaha, LSM, kelompok masyarakat dan perguruan tinggi. KPHP
Madapangga Rompu Kabupaten Bima didorong pula untuk dapat berperan dalam
kerjasama dengan kelembagaan seperti Forum DAS mengingat KPHP Madapangga
Rompu Kabupaten Bima memiliki peran yang sangat penting dalam mempertahankan
kinerja dan kesehatan DAS yang terdapat di wilayah KPHP Madapangga Rompu.
Tabel 5. 16 Peran Stakeholder terhadap KPHP Madapangga Rompu
No Stakeholder Terkait Peran Keterangan
1 Pemerintah Daerah Mendukung regulasi anggaran dan operasional KPHP
2 Kepala Desa/Tokoh Masyarakat Pembinaan terhadap kelompok masyarakat guna mendukung operasionalisasi kegiatan KPH
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 119
No Stakeholder Terkait Peran Keterangan
3 LSM Mendukung kegiatan community development
4 Universitas Mmbantu peningkatan kapasitas dan introduksi teknologi tepat guna/baru
5 Pemerintah (BPKH, BP2HP, BPDAS, BKSDA, Balitbanghut)
Mendukung regulasi anggaran, teknis dan operasional KPHP
5.10. Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas SDM
Persoalan utama bagi organisasi yang baru dibentuk adalah penyediaan (rekrutmen)
sumber daya manusia atau personalia pengelola organisasi. Hal ini juga berlaku pada
KPHP Madapangga Rompu. Sebagai lembaga yang baru dibentuk, personalia pengelola
KPHP Madaapangga Rompu haruslah sesuai dengan kebutuhan tugas organisasi. Oleh
karena itu, rekrutmen pegawai KPHP harus memenuhi kriteria kompetensi yang sudah
ditetapkan oleh pemerintah.
Penyediaan pengelola yang terdapat dalam struktur organisasi (Kepala, Kasubbag TU,
Pejabat Fungsional, dan Kepala Resort) harus berstatus pegawai negeri sipil (PNS),
karena berkaitan dengan kompetensi dan penjenjangan PNS. Untuk itu, pengadaan
personalia pengelola inti ini dapat dilakukan melalui rekrutmen internal di kalangan
PNS dinas atau eksternal yang bersumber dari dinas/instansi lain yang dipandang
cocok dengan bidang tugas yang ada. Jika, terdapat kandidat pengelola yang dipandang
belum mencukupi standar kompetensi sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, maka
dapat dipilih personalia yang memiliki kompetensi paling dekat dengan standar
kompetensi yang ada dan selanjutnya kandidat personalia tersebut diupayakan untuk
selalu ditingkatkan kompetensinya untuk memenuhi standar kompetensi tersebut.
Untuk pegawai yang berstatus staf dapat direkrut dari PNS yang sudah ada
sebagaimana pengelola inti atau sumber eksternal yang direkrut melalui seleksi
penerimaan CPNS yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bima atau
Pemerintah Provinsi NTB. Selain itu, staf dapat juga direkrut dari kalangan eksternal
sebagai tenaga honorer yang diangkat sesuai dengan kebutuhan. Pada saat KPHP
Madapangga Rompu sudah berkembang dan mampu mandiri dalam arti dapat
menjaring pendanaan sendiri, maka tenaga honorer tersebut dapat ditingkatkan
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 120
statusnya menjadi tenaga kontrak (outsourcing) yang pemanfaatannya sesuai dengan
kebutuhan.
Penyediaan kebutuhan SDM pengelola KPHP Madapangga Rompu berdasarkan analisa
beban kerja adalah sebagaimana tersaji pada.
Tabel 5. 17 Penyediaan Kebutuhan SDM Pengelola KPHP Madapangga Rompu
No. Jabatan/Kedudukan
Jumlah Rencana
Pemenuhan
dan Tahun
Pelaksanaan
Keterangan SDM
Saat ini
Kebutuhan
SDM
Kekurangan
SDM
1 Kepala KPH 1 orang 1 orang -
2 Kasub Bagian TU - 1 orang 1 orang 2017
3 Kepala Seksi - 2 orang 2 orang 2017
4 RKPH - 5 orang 5 orang 2017
5 Staf Administrasi - 2 orang 2 orang 2017
Staf Teknis :
- Pemanfaatan Hutan
- Pembinaan Hutan
- Pemberdayaan
Masyarakat
- Operator GIS
-
2 orang
2 orang
2 orang
2 orang
2 orang
2 orang
2 orang
2 orang
2017
5. Jabatan Fungsional :
- Perencanaan
- Polhut
- Penyuluh Kehutanan
- Pengendali
Ekosistem Hutan
-
2 orang
10 orang
5 orang
2 orang
2 orang
10 orang
5 orang
2 orang
2017 Polhut :
Diasumsikan 2
orang Polhut
pada setiap
resort
Penyuluh :
Diasumsikan 1
resort
ditempatkan 1
orang
penyuluh
6. Mandor - 376 orang 376 orang 2017-2026 Direkrut dari
masyarakat
sekitar/lingkar
kawasan hutan
Jumlah 1 orang 414 orang 413 orang
Sebagai organisasi yang baru terbentuk, KPHP Madapangga Rompu belum memiliki
personil dengan kapasitas internal yang tinggi. Sehingga guna meningkatkan kapasitas
personil yang akan berperan sebagai pengelola KPHP, perlu adanya program untuk
mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan pengelolaan hutan tingkat tapak.
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 121
Tabel 5. 18 Rencana Pendidikan dan Pelatihan Personil KPHP Madapangga Rompu
No Rencana Pelatihan Tahun
Pelaksanaan Biaya (Rp) Keterangan
1 Pelatihan Perencanan Hutan
Lestari
2017 25.000.000 Pelatihan sebagian
dilaksanakan
sendiri di KPHP
Madapangga Rompu
dan sebagian lagi
dengan
mengirimkan tenaga
untuk mengikuti
pelatihan yang
dilaksanakan oleh
pihak lain
2 Pelatihan Kewirausahaan 2018 10.000.000
3 Pelatihan GIS 2017 30.000.000
4 Pelatihan Pendampingan
HKm/Kemitraan
2017 20.000.000
5 Pelatihan Penanganan Resolusi
Konflik
2017 12.000.000
6 Pelatihan tehnik pembibitan 2017 10.000.000
7 Pelatihan tehnis pengelolaan
HHBK Kemiri
2018 10.000.000
8 Pelatihan teknis pengelolaan
HHBK Madu
2018 20.000.000
9 Pelatihan teknis agroforestry
dan perhutanan sosial
2018 10.000.000
10 Pelatihan teknis pemetaan
(Pengukuran)
2017 25.000.000
11 Pelatihan teknis inventarisasi
hutan
2019 10.000.000
Jumlah 182.000.000
5.11. Penyediaan Pendanaan
Pendanaan untuk pembangunan KPH sebagaimana telah diatur dalam PP. 6 Tahun
2007 Jo, PP. 3 Tahun 2008 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan
Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Pasal 10 poin 1 dan 2 disebutkan bahwa
Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya
bertanggung - jawab terhadap pembangunan organisasi KPH dan infrastrukturnya.
Oleh karena itu, sumber pendanaan untuk KPHP Madapangga Rompu Kabupaten Bima
dapat dan berasal dari antara lain; 1) APBN, 2) APBD Provinsi NTB dan Kabupaten
Bima, serta 3) dana lain yang tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Potensi penggalian sumber pendanaan yang bukan berasal dari APBN dan APBD akan
diupayakan melalui pengembangan kerjasama dengan pihak swasta, lembaga donor,
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 122
LSM maupun perguruan tinggi. Skema pendanaan dari pihak ketiga tersebut dapat
berupa dalam bentuk in cash, in kind maupun co-sharing disesuaikan dengan kegiatan
kerjasama yang nantinya akan dikembangkan.
Beberapa sumber pendanaan yang potensial untuk dapat mendukung operasionalisasi
KPHP Madapangga Rompu Kabupaten Bima yang memungkinkan untuk diperoleh,
diantaranya; 1) APBN yang berasal dari konvergensi BUK, BPDAS-PS, BP2SDMK,
LitbangKementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), 2) Kemitraan dengan
para pemegang ijin, 3) Usaha lain yang sah, dan 4) Kerjasama dengan pihak lainnya
yang tidak mengikat mengingat banyaknya lembaga donor dan LSM yang memiliki
fokus perhatian terhadap pengelolaan sumberdaya hutan.
Secara umum, pendanaan operasional KPHP Madapangga Rompu Kabupaten Bima
Provinsi NTB baik yang bersumber dari APBN, APBD maupun pihak ketiga akan
diarahkan untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang telah tertuang dalam dokumen
rencana pengelolaan hutan jangka panjang selama kurun waktu 10 tahun (Tahun 2017
- 2026). Penyediaan pendanaan termasuk dalam kegiatan pembangunan kelas
perusahaan yang terlampir dalam tabel 5. 20.
5.12. Pengembangan Database
Database atau pangkalan data merupakan salah satu hal penting keberhasilan kegiatan
pengelolaan hutan. Keakuratan dan ketelitian data adalah inti dari perencanaan
pengelolaan hutan. Oleh karena itu, untuk menjadi sebuah organisasi yang kuat yang
dapat mengelola kawasannya dengan efektif dan efisien, keberadaan pangkalan data
yang terpelihara dan ter-up date secara periodik merupakan salah satu prasyarat
penting bagi keberhasilan pengelolaan hutan di tingkat tapak.
Sesuai misi yang telah ditetapkan bahwa kedepan KPHP Madapangga Rompu
Kabupaten Bima harus membangun sistem informasi berbasis Informasi Teknologi
(IT) untuk menuju akuntabilitas pengelolaan hutan di tingkat tapak. Oleh karena itu,
langkah-langkah yang akan dilakukan antara lain: (1) pengembangan sistem database,
(2) penyusunan SOP penggunaan database, (3) diklat pengelolaan database, dan (4)
pemantauan pengelolaan database. Selain itu, pengembangan database diarahkan juga
untuk menunjang pengembangan organisasi KPH berbasis ilmu pengetahuan dan seni
(ipteks) sehingga ketersediaan petak ukur permanen (PUP), arboretum/kebun koleksi,
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 123
kebun sumber benih dan sarana prasarana yang berstandar nasional/internasional
harus dimiliki oleh KPHP Madapangga Rompu Kabupaten Bima Provinsi NTB dimasa
mendatang.
Dalam organisasi KPHP Madapangga Rompu, sebaiknya dibuat unit khusus yang
mengelola data base yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, penyimpanan,
pengolahan dan penyajian data menjadi informasi yang siap digunakan. Data dan
informasi dapat dikumpulkan dari unit-unit pengelola di lapangan dan juga dari luar.
Tentu saja tidak setiap data dapat begitu saja diberikan untuk pihak luar. Dalam
pemberian atau pertukaran data dan informasi khususnya dengan pihak luar harus
diikat oleh Standar Operasional Prosedur (SOP). Data yang dikumpulkan dapat berupa
analog atau manual (peta, dokumen, laporan, data penelitian dan lain-lain), juga dapat
berupa data digital (dokumen-dokumen, data GIS dan data digital lainnya). Unit yang
secara khusus mengelola data base ini merupakan division support system atau
pendukung sistem organisasi KPHP Madapangga Rompu yang diperlukan untuk
pengambilan keputusan dari tingkat KPH hingga unit terkecil.
Beberapa kegiatan pendukung dalam membangun program ini antara lain:
1. Pelatihan staf data base.
2. Penyiapan perangkat data base
3. Penyusunan dan pengelolaan sistem data base
4. Membangun manajemen sistem pusat informasi
Dalam kerangka publikasi data dan informasi tentang KPHP Madapangga Rompu,
selain dilakukan publikasi melalui buku statistik KPHP Madapangga Rompu, juga akan
dilakukan pembuatan website yang dapat diakses oleh para pihak. Secara lebih rinci
penjelasan terdapat di matriks kegiatan tabel 5. 20.
5.13. Rasionalisasi Wilayah Kelola
Kegiatan rasionalisasi wilayah kelola KPHP Madapangga Rompu Kabupaten Bima
Provinsi NTB sesungguhnya telah mulai dilakukan pada tahun 2015 melalui kegiatan
analisa luasan menggunakan Peta Tata Batas yang dilaksanakan oleh pihak BPKH
Wilayah VIII Denpasar Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan
sinkronisasi dengan batas administrasi wilayah Kabupaten Bima dan Kabupaten
Dompu. Hasil dari analisa luasan menggunakan Peta Tata Batas dan batas wilayah
Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu tersebut, luas wilayah kelola KPHP
Madapangga Rompu adalah seluas 46.687,02 Ha yang sebelumnya adalah 49.722 Ha
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 124
sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.337/Menhut-VII/2009
tanggal 15 Juni 2009 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan
Produksi (KPHP) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Provinsi NTB,
maka luas KPHP Madapangga Rompu , yang terletak di Kabupaten Bima adalah seluas
± 46.687,02 Ha.
Wilayah kelola KPHP Madapangga Rompu Kabupaten Bima seluas 46.687,02 Ha
memiliki wilayah tertentu seluas 19.841,88 Ha yang dibagi kedalam 6 (enam) arahan
blok. Seperti diketahui bersama, bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan
hutan di lapangan bersifat sangat dinamis maka kegiatan rasionalisasi wilayah kelola
KPHP Madapangga Rompu Kabupaten Bima akan dilakukan dalam rangka
penyesuaian - penyesuaian terhadap berbagai perkembangan yang terjadi dalam
pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan. Kegiatan rasionalisasi wilayah kelola KPHP
Madapangga Rompu Kabupaten Bima paling lambat akan dilaksanakan pada tahun
kelima (Tahun 2020) bersamaan dengan kegiatan inventarisasi berkala dan review
rencana pengelolaan. Kegiatan rasionalisasi ini dilakukan dalam rangka memastikan
kondisi terkini pemanfaatan hutan khususnya pada wilayah tertentu KPHP
Madapangga Rompu Kabupaten Bima Provinsi NTB.
5.14. Review Rencana Pengelolaan
Berdasarkan ketentuan yang ada, review rencana pengelolaan akan dilaksanakan
secara perodik dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sekali. Penyusunan rencana
pengelolaan sejak awal telah membuka ruang untuk dilakukannya penyesuaian -
penyesuaian dengan kondisi yang terjadi di lapangan dalam setiap pelaksanaan
kegiatan yang direncanakan. Kegiatan review ini yang dilakukan setiap 5 (lima) tahun
sekali ini dimaksudkan untuk mandapatkan informasi terkini (up to date) yang akurat
tentang perkembangan pelaksanaan kegiatan maupun capaian kegiatan di masing-
masing blok dan petak wilayah kelola KPHP Madapangga Rompu Kabupaten Bima.
Selain itu juga dimaksudkan untuk memastikan apakah pelaksanaan kegiatan
dilapangan berjalan sesuai dengan arahan kebijakan pengelolaan hutan yang telah
ditetapkan.
Pelaksanaan kegiatan review rencana pengelolaan KPHP Madapangga Rompu
Kabupaten Bima periode 2017 - 2026 diarahkan untuk mengkaji lebih cermat tentang
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 125
sejauhmana pencapaian misi. Oleh karena itu, review yang dilakukan adalah dalam
rangka menjawab beberapa pertanyaan berikut ini:
1. Sudah mantapkah areal kerja KPHP Madapangga Rompu Kabupaten Bima seluas
46.687,02 Ha ?;
2. Apakah sudah terbangun mekanisme koordinasi dan kerjasama dengan para pihak
yang terkait dengan pengelolaan hutan di KPH Madapangga Rompu ?;
3. Apakah kondisi DAS yang terdapat di wilayah KPHP Madapangga Rompu berada
dalam kondisi dengan daya dukung yang dipertahankan ?;
4. Sejauh mana kelembagaan KPHP Madapangga Rompu yang berdaya saing dan
mandiri didukung oleh kuantitas dan kualitas SDM yang memadai ?;
5. Sejauh mana pengembangan skema pemberdayaan masyarakat dan pelibatan para
pihak dalam kegiatan pengelolaan hutan KPHP Madapangga Rompu ?;
6. Sejauh mana perkembangan investasi dalam pengelolaan hutan di wilayah tertentu
KPHP Madapangga Rompu ?;
7. Sejauhmana perkembangan core business yang ditetapkan dan dilaksanakan
mampu mendorong terwujudnya kemandirian lembaga dalam pengelolaan hutan ?;
8. Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan dalam mendukung praktik
pengelolaan hutan yang berkelanjutan;
5.15. Pengembangan Investasi
Kegiatan pengembangan investasi oleh KPHP Madapangga Rompu Kabupaten Bima
dapat dimulai dengan melakukan penyusunan business plan untuk setiap kelas
perusahaan yang menjadi prioritas pembangunan. Kemudian KPHP Madapangga
Rompu Kabupaten Bima dapat membuka akses investasi dengan bantuan Badan
Penanaman Modal Daerah/Nasional, komunikasi dengan perusahaan kehutanan besar
yang reputabel, kerjasama investasi skala kecil dengan Kementerian Koperasi dan
UKM.
Arahan kebijakan untuk pengelolaan/industri kehutanan KPHP Madapangga Rompu
Kabupaten Bima meliputi; (1) stabilisasi pemenuhan kebutuhan hasil hutan untuk
memenuhi kebutuhan industri, pencegahan illegal logging dan peningkatan
kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan pemanfaatan hutan tanaman,
peningkatan pengelolaan hutan yang tidak dibebani hak/ijin, dan HKm, (2)
peningkatan upaya pemanfaatan dan diversifikasi produk hasil hutan kayu dan bukan
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 126
kayu, dan (3) pengembangan usaha - usaha pengolahan hasil hutan skala kecil dan
menengah bersama masyarakat dan pihak swasta.
Alternatif investasi yang akan dirintis pada tahap awal operasionalisasi di KPHP
Madapangga Rompu adalah pengelolaan HHBK kemiri, baik berupa penjualan kemiri
gelondongan maupun pengembangan variasi produk. Hal ini sesuai dengan arah
pengembangan kelas perusahaan HHBK kemiri pada blok HP Pemberdayaan
Masyarakat dan blok HL Pemanfaatan.
Selain pengembangan kelas perusahaan HHBK kemiri, terdapat prioritas
pembangunan usaha pada blok HP Pemanfaatan HHK-HT. Komoditi yang dijadikan
prioritas adalah jati dan mahoni dengan luas total 5. 052,68 ha.
Berikut gambaran umum mengenai rencana kegiatan pengelolaan hutan jangka
panjang KPHP Madapangga Rompu Kabupaten Bima Provinsi NTB periode tahun 2017
– 2026.
Tabel 5. 19 Rencana Kegiatan Pengembangan Investasi KPHP Madapangga Rompu
No Rencana Kegiatan
Lokasi dan Luas (ha)
Biaya (Rp) Sumber
Dana Tahun
Pelaksanaan Stakeholder/ Investor
Keterangan
1 Jati
a. Pembuatan Demplot Jati
Woha (10) 50.000.000 APBD dan APBN
2017 Kelompok tani kemitraan
b. Pembuatan Bibit
Blok Pemanfaatan HHK- HT (256,09)
557.764.000 APBD dan APBN
2017-2026
Kelompok tani kemitraan dan swasta
Dengan asumsi setiap tahun luasan akan meningkat
c. Penanaman
dan Pemeliharaan
Blok Pemanfaatan HHK- HT (256,09)
1.280.450.000
APBD dan APBN
2017-2026
Kelompok tani kemitraan dan swasta
Dengan asumsi setiap tahun luasan akan meningkat
2 Mahoni
a. Pembuatan
Demplot Mahoni
Parado (10) 50.000.000 APBD dan APBN
2017
Kelompok tani kemitraan dan swasta
b. Pembuatan Bibit
Blok Pemanfaatan HHK- HT (249,18)
542.709.000
APBD dan APBN
2017-2026
Kelompok tani kemitraan dan swasta
Dengan asumsi setiap tahun luasan akan meningkat
c. Penanaman
dan Pemeliharaan
Blok Pemanfaatan HHK- HT
1.245.900.000
APBD dan APBN
2017-2026 Kelompok tani kemitraan
Dengan asumsi setiap tahun luasan akan
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 127
No Rencana Kegiatan
Lokasi dan Luas (ha)
Biaya (Rp) Sumber
Dana Tahun
Pelaksanaan Stakeholder/ Investor
Keterangan
(249,18) dan swasta meningkat
3 Kemiri
a. Pembuatan Bibit
Blok HL Pemanfaatan, HP Pemanfaatan HHBK, HP Pemberdayaan Masyarakat (1104, 09)
874.442.000
APBD dan APBN
2017-2026 Kelompok tani kemitraan
Dengan asumsi setiap tahun luasan akan meningkat
b. Penanaman
dan Pemeliharaan
Blok HL Pemanfaatan, HP Pemanfaatan HHBK, HP Pemberdayaan Masyarakat (1104, 09)
5.520.450.000
APBD dan APBN
2017- 2026 Kelompok tani kemitraan
Dengan asumsi setiap tahun luasan akan meningkat
c. Penanaman Pengkayaan Kemiri (areal kemiri eksisting)
Blok HP Pemberdayaan Masyarakat (300)
600.000.000 APBD dan APBN
2017 – 2020 Kelompok tani kemitraan
d. Pembangunan Unit Pengolahan Produksi Kemiri
Blok HP Pemberdayaan Masyarakat
300.000.000 APBD dan APBN
2017 – 2018 Kelompok tani kemitraan
4 Madu
a. Pengembangan Kelompok Pengelola Madu
3 Desa 9.000.000 APBD dan APBN
2017 – 2018 Kelompok tani kemitraan
b. Pembuatan
Demplot Madu
Blok HL Pemanfaatan (50 stup)
200.000.000 APBD dan APBN
2017 Kelompok tani kemitraan
c. Budidaya Lebah Madu
HL Pemanfaatan dan HP Pemberdayaan
50.000.000 APBD dan APBN
2017 – 2021 Kelompok tani kemitraan
d. Pengembangan Sistem Pengolahan da Kemasan Produk Madu
3 Desa 100.000.000 APBD dan APBN
2019 – 2020 Kelompok tani kemitraan
e. Pengakayaa
n Variasi Produk Madu
3 Desa 50.000.000 APBD dan APBN
2022 Kelompok tani kemitraan
f. Pengemban
gan Sistem Sertifikasi
KPHP MR 100.000.000 APBD dan APBN
2023 Kelompok tani kemitraan, Pemda,
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 128
No Rencana Kegiatan
Lokasi dan Luas (ha)
Biaya (Rp) Sumber
Dana Tahun
Pelaksanaan Stakeholder/ Investor
Keterangan
Kemen LHK dan NGO
g. Pengemban
gan Jaringan Pasar
Sesuai Network
20.000.000 APBD dan APBN
2023 - 2024
Kelompok tani kemitraan, Pemda, Kemen LHK dan NGO
RPHJP –KPHP MADAPANGGA KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 BAB IV - 123
Tabel 5. 20 Matriks Rencana Tata Waktu Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Hutan KPHP Madapangga Rompu Kabupaten Bima Periode Tahun 2017-2026.
No. Rencana Kegiatan
Tahun Pelaksanaan (Volume, Dana (Rp. X 1000), Lokasi)
Sumber Dana
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Volume Volume Volume Volume Volume Volume Volume Volume Volume Volume
Dana Dana Dana Dana Dana Dana Dana Dana Dana Dana
Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
I.
Penyiapan Pra Kondisi Operasional KPHP Madapangga Rompu
I.1. Penyiapan Sarana dan Prasarana
1 Pembangunan kantor KPHP Madapangga Rompu
1 unit/ 300 m2
APBN
900,000
Bima
2 Pemasangan
instalasi listrik 1 paket
APBD
Bima
3 Pengadaan
sarana komputasi (desktop, laptop, printer, LCD)
1 Paket 1 Paket
DAK dan APBN
75,000 150,000
Bima Bima
4 Pengadaan alat
survey dan pengukuran
1 paket 1 paket
100,000 150,000
Bima Bima
5 Pengadaan
bahan dan ATK 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket
APBD 10,000 11,000 12,000 13,000 14,000 15,000 16,000 17,000 18,000 19,000
Bima Bima Bima Bima Bima Bima Bima Bima Bima Bima
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 124
No. Rencana Kegiatan
Tahun Pelaksanaan (Volume, Dana (Rp. X 1000), Lokasi)
Sumber Dana
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Volume Volume Volume Volume Volume Volume Volume Volume Volume Volume
Dana Dana Dana Dana Dana Dana Dana Dana Dana Dana
Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
6 Pengadaan
kendaraan operasional roda 2
2 unit 7 unit
DAK dan APBN
62,000 217,000
Bima Bima
7 Pengadaan
kendaraan operasional roda 4
1 unit
APBN 500,000
Bima
8 Renovasi Kantor
Resort 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit
APBD dan APBN
120,000 60,000 60,000 60,000 60,000
Bolo Madapangga
Woha Monta Parado
9 Pembangunan
SPAS 1 unit
APBN 200,000
Pela
10 Pengadaan
Perlengkapan Kantor (mebelair, AC, dll)
1 Paket 1 Paket
APBD dan APBN
100,000 75,000
Bima Bima
11 Pembangunan Persemaian permanen dan operasional rutin persemaian permanen
1 unit/ 100.000
btg
1 unit/ 100.000 btg
2 unit/ 300.000 btg
2 unit/ 300.000
btg
2 unit/ 300.000
btg
2 unit/ 300.000
btg
2 unit/ 300.000
btg
2 unit/ 300.000
btg
2 unit/ 300.000
btg
2 unit/ 300.000 btg
APBD dan APBN
50,000 150,000 350,000 150,000 165,000 180,000 195,000 210,000 225,000 240,000
Bolo Bolo Bolo, Parado
Bolo, Parado
Bolo, Parado
Bolo, Parado
Bolo, Parado
Bolo, Parado
Bolo, Parado
Bolo, Parado
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 125
No. Rencana Kegiatan
Tahun Pelaksanaan (Volume, Dana (Rp. X 1000), Lokasi)
Sumber Dana
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Volume Volume Volume Volume Volume Volume Volume Volume Volume Volume
Dana Dana Dana Dana Dana Dana Dana Dana Dana Dana
Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Jumlah I.1 1,417,000
1,513,000 422,000 223,000 239,000 195,000 211,000 227,000 243,000
259,000
I.2. Pemantapan Kawasan dan Areal Kerja
1 Orientasi Pal
Batas 6 km 4 km 4 km 6 km 4 km 4 km
APBN
50,000 35,000 35,000 50,000 35,000 35,000
Madapangga, Woha
Monta, Parado
Monta, Parado
Madapangga, Woha
Monta, Parado
Monta, Parado
2 Rekonstruksi
tata batas 10 km 10 km 10 km 10 km 10 km 10 km 10 km
APBN
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
HL Pemanf
aatan
HP Pemberday
aan
HP HHK HT HL Pemanfaata
n
HL Pemanfaat
an
HP HHK HT
HP Pemberd
ayaan
3 Pemeliharaan
batas luar kawasan hutan
10 km 10 km 10 km 10 km
APBD dan
APBN
10,000 10,000 10,000 10,000
Parado, Madapa
ngga
Bolo, Madapangg
a
Monta, Parado
Parado
4 Penataan batas
blok dan petak 2000 ha 1261 ha 2000 ha 2000 ha 2000 ha 2000 ha 2000 ha 2000 ha 2000 ha 2000 ha
APBD dan
200,000 126,100 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 126
No. Rencana Kegiatan
Tahun Pelaksanaan (Volume, Dana (Rp. X 1000), Lokasi)
Sumber Dana
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Volume Volume Volume Volume Volume Volume Volume Volume Volume Volume
Dana Dana Dana Dana Dana Dana Dana Dana Dana Dana
Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
HP Pembed
ayaan
HP Pembedaya
an
HL Pemanfaata
n
HL Pemanfaata
n
HL Pemanfaat
an
HL Pemanfaa
tan
HP HHK HT
HP HHK HT
HP HHK HT
HP HHK HT dan HP Jasling/ HHBK
APBN
Jumlah I.2 310,000
221,100 295,000 260,000 300,000 285,000 285,000 200,000 200,000
200,000
I.3. Perlengkapan Data dan Informasi
1 Penggandaan
dokumen RPHJP KPHP Madapangga Rompu
10 Eksp APBD dan
APBN
5,000
Bima
2 Pemutakhiran
dan Penggandaan peta-peta
1 paket 1 paket APBD dan
APBN
15,000 20,000
Bima Bima
3 Pengumpulan
dokumen-dokumen pendukung
1 paket 1 paket
APBD dan
APBN
10,000 10,000
Bima/NTB/Bali/Jakarta
Bima/NTB/Bali/Jakart
a
4 Pembuatan
Website KPHP Madapangga Rompu
1 paket APBD dan
APBN
20,000
Bima
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 127
No. Rencana Kegiatan
Tahun Pelaksanaan (Volume, Dana (Rp. X 1000), Lokasi)
Sumber Dana
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Volume Volume Volume Volume Volume Volume Volume Volume Volume Volume
Dana Dana Dana Dana Dana Dana Dana Dana Dana Dana
Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
5 Penyusunan
Statistik KPHP Madapangga Rompu
1 buku 1 buku 1 buku 1 buku 1 buku 1 buku 1 buku 1 buku 1 buku 1 buku APBD dan
APBN
9,085 9,085 9,085 9,085 9,085 9,085 9,085 9,085 9,085 9,085
Bima Bima Bima Bima Bima Bima Bima Bima Bima Bima
6 Sosialisasi RPHJP
KPHP Madapangga Rompu
3 kali 3 kali
APBD dan
APBN
45,000 45,000
Madapangga,
Woha, Monta
Madapangga, Woha,
Monta
Jumlah I.3 89,085 64,085 9,085 9,085 9,085 9,085 9,085 9,085 9,085 9,085
I.4. Perlengkapan Kelembagaan
1 Penyusunan SOP 3 SOP 2 SOP
APBD dan
APBN
9,285 10,000
KPHP MR KPHP MR
2 Rekruitmen SDM 40 org (Pamhu
t)
40 org (Pamhut)
40 org (Pamhut)
40 org (Pamhut)
40 org (Pamhut)
40 org (Pamhut)
40 org (Pamhut)
40 org (Pamhut)
40 org (Pamhu
t)
40 org (Pamhut)
APBD dan
APBN
672,000 672,000 672,000 672,000 672,000 672,000 672,000 672,000 672,000 672,000
5 resort 5 resort 5 resort 5 resort 5 resort 5 resort 5 resort 5 resort 5 resort 5 resort
3 Penetapan dan penempatan personil di tingkat resort
1 kegiatan
APBD dan
APBN
5,000
5 Resort
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 128
No. Rencana Kegiatan
Tahun Pelaksanaan (Volume, Dana (Rp. X 1000), Lokasi)
Sumber Dana
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Volume Volume Volume Volume Volume Volume Volume Volume Volume Volume
Dana Dana Dana Dana Dana Dana Dana Dana Dana Dana
Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Jumlah I.4 677,000
681,285 682,000 672,000 672,000 672,000 672,000 672,000 672,000
672,000
I.5.
Penyusunan Business Model dan Business Plan
1 Penyusunan
dokumen business plan
1 dokumen APBD dan
APBN
6,500
Bima
2 Konsultasi
publik draft dokumen business plan
1 kali APBD dan
APBN
15,000
Bima
3 Pengesahan dan
perbanyakan dokumen business plan
10 ekspl APBD dan
APBN
1,500
Bima
4 Sosialisasi
dokumen business plan
2 kali APBD dan
APBN
30,000
Bima
Jumlah I.5 53,000
Jumlah I
2,493,085 2,532,470 1,408,085 1,164,085 1,220,085
1,161,085
1,177,085
1,108,085
1,124,085 1,140,085
II. Kegiatan Pengelolaan Hutan KPHP Madapangga Rompu
II.1 Inventarisasi berkala 5 Tahunan
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 129
No. Rencana Kegiatan
Tahun Pelaksanaan (Volume, Dana (Rp. X 1000), Lokasi)
Sumber Dana
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Volume Volume Volume Volume Volume Volume Volume Volume Volume Volume
Dana Dana Dana Dana Dana Dana Dana Dana Dana Dana
Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
A HL INTI
1) Inventarisasi potensi flora dan fauna
1 Blok 1 Blok APBD dan
APBN
100,000 100,000
HL Inti HL Inti
B HL PEMANFAATAN
1)
Inventarisasi potensi jasa lingkungan (air, ekowisata, karbon) dan HHBK
4 Blok 4 Blok
APBD dan
APBN
150,000 150,000
HL
Pemanfaatan
HL
Pemanfaatan
2)
Inventarisasi area yang perlu direhabilitasi
1 Paket
APBD dan
APBN
50,000
HL Pemanf
aatan
3) Inventarisasi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat
1 Paket APBD dan
APBN
50,000
5 Kec.
C HP PERLINDUNGAN
1) Inventarisasi kualitas dan kuantitas mata
1 Paket APBD dan
APBN 75,000
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 130
No. Rencana Kegiatan
Tahun Pelaksanaan (Volume, Dana (Rp. X 1000), Lokasi)
Sumber Dana
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Volume Volume Volume Volume Volume Volume Volume Volume Volume Volume
Dana Dana Dana Dana Dana Dana Dana Dana Dana Dana
Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
air dan aliran sungai
HP Perlindung
an
2) Inventarisasi
areal yang perlu direhabilitasi
1 Paket APBD dan
APBN
50,000
HL Pemanf
aatan
3) Inventarisai
sosial, ekonomi dan budaya masyarakat
1 Paket APBD dan
APBN
50,000
2 Kec.
D HP PEMANFAATAN HHK-HT
1) Inventarisasi jenis dan potensi tegakan kayu pada berbagai potensi tutupan hutan
1 Paket
APBD dan
APBN
75,000
HP Pemanfaatan HHK HT
2)
Inventarisasi areal yang perlu direhabilitasi
1 Paket
APBD dan
APBN
50,000
HP Pemanf
aatan HHK HT
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 131
No. Rencana Kegiatan
Tahun Pelaksanaan (Volume, Dana (Rp. X 1000), Lokasi)
Sumber Dana
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Volume Volume Volume Volume Volume Volume Volume Volume Volume Volume
Dana Dana Dana Dana Dana Dana Dana Dana Dana Dana
Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3) Inventarisasi sosial ekonomi dan budaya masyarakat
1 Paket APBD dan
APBN
50,000
3 Kec.
E HP PEMANFAATAN KAWASAN, JASA LINGKUNGAN HHBK
1) Inventarisasi
potensi jasa lingkungan (air, ekowisata, karbon) dan HHBK
1 Paket
APBD dan
APBN
75,000
HP Pemanfatan Kaw HHBK
2) Inventarisasi area yang perlu direhabilitasi
1 Paket
APBD dan
APBN
50,000
HP Pemanf
atan Kaw
HHBK
3) Inventarisasi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat
1 Paket APBD dan
APBN
50,000
2 Kec.
F HP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1) Inventarisasi jenis dan potensi tegakan kayu
1 Paket APBD dan APBN
75,000
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 132
No. Rencana Kegiatan
Tahun Pelaksanaan (Volume, Dana (Rp. X 1000), Lokasi)
Sumber Dana
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Volume Volume Volume Volume Volume Volume Volume Volume Volume Volume
Dana Dana Dana Dana Dana Dana Dana Dana Dana Dana
Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
pada berbagai tutupan hutan.
HP Pemberday
aan
2) Inventarisasi potensi HHBK
1 Paket
APBD dan APBN
75,000
HP Pemberday
aan
3) Inventarisasi areal yang perlu direhabilitasi
1 Paket
APBD dan APBN
50,000
HP Pemberdayaan
4)
Inventarisasi kelompok-kelompok/kelembagaan masyarakat
1 Paket APBD dan
APBN
50,000
2 Kec.
5) Inventarisasi sosial ekonomi dan budaya masyarakat
1 Paket APBD dan
APBN
50,000
2 Kec.
Jumlah II. 1 550,00
0 375,000 250,000 250,000
II. 2 Pemanfaatan Hutan Wilayah Tertentu
1 Penyediaan
sarana dan 1 Paket APBD dan
APBN
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 133
No. Rencana Kegiatan
Tahun Pelaksanaan (Volume, Dana (Rp. X 1000), Lokasi)
Sumber Dana
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Volume Volume Volume Volume Volume Volume Volume Volume Volume Volume
Dana Dana Dana Dana Dana Dana Dana Dana Dana Dana
Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
prasarana pembangunan core business
200,000
Parado
2 Inventarisasi hutan pada wilayah tertentu dengan prioritas area yang akan dibangun menjadi core bussines
1 Paket
APBD dan APBN
50,000
Parado
3 Penataan hutan
dan penetapan areal kelola pemanfaatan wilayah tertentu
1 Paket
APBD dan APBN
200,000
Parado dan
Monta
4 Prakondisi
Pembangunan core bussines KPHP Madapangga Rompu
1 Paket
APBD dan APBN
50,000
5 kec
5
Penguatan kelembagaan dan SDM KPHP Madapangga Rompu
1 paket APBD dan APBN
75,000
5 kec
6 Penerapan Pola Pengelolaan
1 paket
APBD
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 134
No. Rencana Kegiatan
Tahun Pelaksanaan (Volume, Dana (Rp. X 1000), Lokasi)
Sumber Dana
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Volume Volume Volume Volume Volume Volume Volume Volume Volume Volume
Dana Dana Dana Dana Dana Dana Dana Dana Dana Dana
Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Keuangan (PPK)
Badan Layanan Umum Daerah
100,000
Bima
7 Pembuatan Demplot Pengembangan Jati
10 ha APBD dan
APBN
50,000
Woha
8 Pembuatan Demplot Pengembangan Mahoni
10 ha APBD dan
APBN
50,000
Parado 9 Opersionalisasi Kelas Perusahaan HHK (Jati dan Mahoni) :
a. Pembuatan bibit tanaman jati
309.869 btg
371.843 btg 371.843 btg 371.843
btg 371.843
btg 371.843
btg 371.843
btg 371.843
btg 371.843
btg 371.843 btg
APBD dan
APBN
557,764 669,317 669,317 669,317 669,317 669,317 669,317 669,317 669,317 669,317
KPH MR KPH MR KPH MR KPH MR KPH MR KPH MR KPH MR KPH MR KPH
MR KPH MR
b. Penanaman dan Pemeliharaan
256,09 Ha
512,18 ha 512,18 ha 512,18 ha 512,18 ha 512,18 ha 512,18 ha
512,18 ha 512,18 ha
512,18 ha APBD dan
APBN
1,280,45
0 1,536,540 1,536,540 1,536,540 1,536,540 1,536,540 1,536,54
0 1,536,540 1,536,5
40 1,536,540
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 135
No. Rencana Kegiatan
Tahun Pelaksanaan (Volume, Dana (Rp. X 1000), Lokasi)
Sumber Dana
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Volume Volume Volume Volume Volume Volume Volume Volume Volume Volume
Dana Dana Dana Dana Dana Dana Dana Dana Dana Dana
Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
HPT-1, HPT-2, HPT-3, HPT-4,
HPT-27, HP-1, HP-3,
HP-29, HP-32, HP-35
HPT-5, HPT-6, HPT-7,
HPT-8, HP-6, HP-7, HP-11, HP-36, HP-37, HP-34, HP-33
HPT-9, HPT-10, HPT-11, HPT-12,
HP-15, HP-22, HP-37, HP-26, HP-28, HP-30,
HP-31
HPT-13, HPT-14, HPT-18, HPT-20,
HP-25, HP-24, HP-23,
HP-18, HPT-32, HPT-33, HPT-34
HPT-16, HPT-17, HPT-15,
HP-17, HP-16, HP-12,
HPT-35, HPT-36, HPT-37
HPT-26, HPT-25, HPT-22, HP-21, HP-20, HP-19,
HPT-38, HPT-42, HPT-43
HPT-19, HPT-21, HPT-30,
HP-8, HP-9, HPT-
31, HPT-47, HPT-
46
HPT-23, HPT-28, HPT-24, HPT-29, HPT-44, HPT-45
HP-4, HP-5, HP-2,
HPT-40, HPT-39, HPT-41
HP-14, HP-13, HP-10
d. Pembuatan bibit tanaman mahoni
301.505 btg
361.806 btg 361.806 btg 361.806 btg
361.806 btg
361.806 btg
361.806 btg
361.806 btg
361.806 btg
361.806 btg
APBD dan
APBN
542,709 651,251 651,251 651,251 651,251 651,251 651,251 651,251 651,251 651,251
HP-38, HP-39, HP-41, HP-42, HP-89, HP-88, HP-87
HP-47, HP-48, HP-54, HP-66, HP-65, HP-90, HP-91, HP-92, HP-93
HP-55, HP-64, HP-63, HP-59, HP-60, HP-94, HP-99, HP-
100, HP-102, HP-
103
HP-62, HP-61, HP-51, HP-44, HP-
107, HP-106, HP-104, HP-
105
HP-40, HP-45, HP-43,
HP-101
HP-46, HP-49, HP-50
HP-52, HP53,
HP-56,HP-95,
HP-98
HP-57, HP-58, HP-85, HP-86
HP-84, HP-83, HP-97, HP-96
HP-82, HP-81, HP-80
e. Penanaman dan Pemeliharaan Mahoni
249,18 ha
498,36 ha 498,36 ha 498,36 ha 498,36 ha 498,36 ha 498,36 ha
498,36 ha 498,36 ha
498,36 ha APBD dan
APBN
1,245,90
0 1,495,080 1,495,080 1,495,080 1,495,080 1,495,080 1,495,08
0 1,495,080 1,495,0
80 1,495,080
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 136
No. Rencana Kegiatan
Tahun Pelaksanaan (Volume, Dana (Rp. X 1000), Lokasi)
Sumber Dana
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Volume Volume Volume Volume Volume Volume Volume Volume Volume Volume
Dana Dana Dana Dana Dana Dana Dana Dana Dana Dana
Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
HP-38, HP-39, HP-41, HP-42, HP-89, HP-88, HP-87
HP-47, HP-48, HP-54, HP-66, HP-65, HP-90, HP-91, HP-92, HP-93
HP-55, HP-64, HP-63, HP-59, HP-60, HP-94, HP-99, HP-
100, HP-102, HP-
103
HP-62, HP-61, HP-51, HP-44, HP-
107, HP-106, HP-104, HP-
105
HP-40, HP-45, HP-43,
HP-101
HP-46, HP-49, HP-50
HP-52, HP53,
HP-56,HP-95,
HP-98
HP-57, HP-58, HP-85, HP-86
HP-84, HP-83, HP-97, HP-96
HP-82, HP-81, HP-80
8 Pembangunan
Kelas Perusahaan Kemiri
a. Pembuatan bibit kemiri
485.801 btg 582.961 btg 582.961 btg
582.961 btg
582.961 btg
582.961 btg
582.961 btg
582.961 btg
582.961 btg 582.961 btg
APBD dan
APBN
874,442 1,049,330 1,049,330 1,049,330 1,049,330 1,049,330 1,049,330
1,049,330 1,049,330
1,049,330
KPH MR KPH MR KPH MR KPH MR KPH MR KPH MR KPH MR KPH MR KPH MR
KPH MR
b. Penanaman dan Pemeliharaan Kemiri
1104,09 ha
2.208,18 ha 2.208,18 ha 2.208,18 ha 2.208,18 ha 2.208,18 ha
2.208,18 ha
2.208,18 ha
2.208,18 ha
2.208,18 ha
APBD dan
APBN
5,520,450
6,624,540 6,624,540 6,624,540 6,624,540 6,624,540 6,624,540
6,624,540 6,624,540
6,624,540
HPT-48, HPT-
49,HL-1, HL-2, HL-3,
HL-69, HL-68, HL-66, HL-40,
HPT-50 HL-4, HL-5, HL-
6, HL-10, HL-67, HL-64, HL-63,
HL-41
HPT-51 HL-13, HL-14, HL-15, HL-58, HL-57, HL-55, HL-
51
HPT-52, HPT-53 HL-17, HL-16, H-18, HL-19, HL-54, HL-53, HL-
49
HPT-54 HL-20, HL-22, HL-23, HL-48, HL-46, HL-45, HL-84, HL-
56
HPT-55 HL-24, HL-25, HL-21, HL-83, HL-82, HL-81, HL-61, HL-59
HPT-56 HL-8, HL-7, HL-78,
HL-79, HL-75, HL-74, HL-77, HL-76, HL-80
HPT-57 HL-9, HL-
11, HL-12, HL-26, HL-28, HL-73, HL-72, HL-
71, HL-70
HPT-58 HL-38, HL-27, HL-32, HL-33, HL-39, HL-37, HL-30, HL-34,
HPT-59 HL-29, HL-42, HL-50, HL-35, HL-36, HL-43, HL-44, HL-52, HL-47, HL-
65
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 137
No. Rencana Kegiatan
Tahun Pelaksanaan (Volume, Dana (Rp. X 1000), Lokasi)
Sumber Dana
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Volume Volume Volume Volume Volume Volume Volume Volume Volume Volume
Dana Dana Dana Dana Dana Dana Dana Dana Dana Dana
Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
HL-85 HL-31, HL-62, HL-60
c. Penanaman Pengkayaan
Tanaman kemiri (areal kemiri
eksisting)
300 ha 300ha 300 ha 300 ha APBD dan
APBN
600,000 600,000 300,000 300,000
Parado Parado
d. Pembangunan
Unit Pengolahan Produksi Kemiri
1 Paket 1 Paket APBD dan
APBN
300,000 300,000
Bima Bima
9 Pembangunan Kelas Perusahaan Madu
a. Pengembangan Kelompok Pengelola Madu
3 Desa 3 Desa
APBD dan
APBN
9,000 9,000
Parado Parado
b. Pembuatan Demplot Madu
50 Stup
APBD dan
APBN
200,000
HL Pemanfaatan
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 138
No. Rencana Kegiatan
Tahun Pelaksanaan (Volume, Dana (Rp. X 1000), Lokasi)
Sumber Dana
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Volume Volume Volume Volume Volume Volume Volume Volume Volume Volume
Dana Dana Dana Dana Dana Dana Dana Dana Dana Dana
Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
c. Budidaya Lebah Madu
50 Stup 50 Stup 50 Stup 50 Stup 50 Stup
APBD dan
APBN
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
HL Pemanfaatan dan
HP Pemberdayaan
HL Pemanfaata
n dan HP Pemberday
aan
HL Pemanfaata
n dan HP Pemberday
aan
HL Pemanfaata
n dan HP Pemberday
aan
HL Pemanfaatan dan HP
Pemberdayaan
d. Pengembangan Sistem Pengolahan da Kemasan Produk Madu
3 desa 3 desa APBD dan
APBN
100,000 100,00
Parado Parado
e. Pengakayaan Variasi Produk Madu
3 desa
APBD dan
APBN
50,000
Parado
f. Pengembangan Sistem Sertifikasi
50 Stup
APBD dan
APBN
100,000
KPHP MR
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 139
No. Rencana Kegiatan
Tahun Pelaksanaan (Volume, Dana (Rp. X 1000), Lokasi)
Sumber Dana
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Volume Volume Volume Volume Volume Volume Volume Volume Volume Volume
Dana Dana Dana Dana Dana Dana Dana Dana Dana Dana
Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
g. Pengembangan Jaringan Pasar
1 Keg 1 Keg
20,000 20,000
Sesuai Network
Sesuai Network
9 Operasionalisasi Usaha Jasa Lingkungan
1 paket
APBD dan
APBN
100,000
KPH MR
10 Penyusunan aturan-aturan hukum untuk mendorong terciptanya unit-unit bisnis yang menguntungkan dengan skema kerjasama dan kemitraan
1 paket APBD dan
APBN
50,000
KPH MR
11 Pengembangan
jejaring pasar produk hasil bisnis KPHP
1 Paket APBD dan
APBN
50,000
KPH MR
12 Peningkatan kapasitas 1 Paket
APBD dan
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 140
No. Rencana Kegiatan
Tahun Pelaksanaan (Volume, Dana (Rp. X 1000), Lokasi)
Sumber Dana
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Volume Volume Volume Volume Volume Volume Volume Volume Volume Volume
Dana Dana Dana Dana Dana Dana Dana Dana Dana Dana
Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
petugas KPH dan masyarakat dalam pengelolaan bisnis
100,000
APBN
KPH MR
Jumlah II. 2 11,446,
715 12,876,05
8 12,326,05
8 12,326,05
8 12,026,05
8 12,026,0
58 12,026,0
58 12,026,0
58 12,026,
058 12,026,058
II.3 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1 Prakondisi kegiatan pemberdayaan 1 paket APBD
dan APBN
100,000
KPH MR
2
Sosialisasi KPHP Madapangga Rompu 1 paket APBD
dan APBN
100,000
KPH MR
3
Penguatan kelembagaan masyarakat
5 KTH 5 KTH 5 KTH APBD dan
APBN
50,000 50,000 50,000
KPH MR KPH MR KPH MR
4
Peningkatan kapasitas masyarakat
5 KTH 5 KTH 5 KTH APBD dan
APBN
150,000
150,000
150,000
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 141
No. Rencana Kegiatan
Tahun Pelaksanaan (Volume, Dana (Rp. X 1000), Lokasi)
Sumber Dana
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Volume Volume Volume Volume Volume Volume Volume Volume Volume Volume
Dana Dana Dana Dana Dana Dana Dana Dana Dana Dana
Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
KPH MR KPH MR KPH MR
5
Operasionalisasi kemitraan bersama masyarakat
5 KTH 5 KTH 5 KTH APBD dan
APBN
150,000
150,000 150,000
KPH MR KPH MR KPH MR
Jumlah II. 3 400,000 350,000 350,000 150,000
II.4 Pembinaan dan Pemantauan (Monitoring) Pada Areal KPHP Yang Telah Ada Ijin Pemanfaatan Maupun Penggunaan Kawasan Hutan
1
Pengembangan instrument dan standard operasional prosedur (SOP) untuk pembinaan dan pemantauan area yang berijin
1 paket 1 paket
APBD dan
APBN
50,000 50,000
KPH MR
KPH MR
2
Inventarisasi ijin - ijin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan
1 paket APBD dan
APBN
50,000
KPH MR
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 142
No. Rencana Kegiatan
Tahun Pelaksanaan (Volume, Dana (Rp. X 1000), Lokasi)
Sumber Dana
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Volume Volume Volume Volume Volume Volume Volume Volume Volume Volume
Dana Dana Dana Dana Dana Dana Dana Dana Dana Dana
Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3
Pembinaan, monitoring dan evaluasi pemanfaatan hutan pada hutan lindung dalam hal :
a Pemanfaatan kawasan (IUPHKm)
2 klp 2 klp 2 klp 2 klp 2 klp 2 klp 2 klp 2 klp 2 klp 2 klp
APBD dan
APBN
50,000
50,000 50,000 50,000 50,000
50,000
50,000
50,000
50,000 50,000
Monggo dan
Parado
Monggo dan Parado
Monggo dan Parado
Monggo dan Parado
Monggo dan Parado
Monggo dan
Parado
Monggo dan
Parado
Monggo dan
Parado
Monggo dan
Parado
Monggo dan Parado
b Pemanfaatan
jasa lingkungan 2 lokasi 2 lokasi 2 lokasi 2 lokasi 2 lokasi 2 lokasi 2 lokasi 2 lokasi 2 lokasi
APBD dan
APBN
100,000 100,000 100,000 100,000
100,000
100,000
100,000
100,000 100,000
KPH MR KPH MR KPH MR KPH MR KPH MR KPH MR KPH MR KPH MR KPH MR
c
Pemungutan hasil hutan bukan kayu
1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket APBD dan
APBN
50,000
50,000 50,000 50,000 50,000
50,000
50,000
50,000
50,000 50,000
KPH MR
KPH MR KPH MR KPH MR KPH MR KPH MR KPH MR KPH MR KPH MR KPH MR
d Peningkatan
kapasitas pemegang ijin dalam MONEV
1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket APBD dan
APBN
50,000
50,000 50,000 50,000 50,000
50,000
50,000
50,000
50,000 50,000
KPH MR
KPH MR KPH MR KPH MR KPH MR KPH MR KPH MR KPH MR KPH MR KPH MR
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 143
No. Rencana Kegiatan
Tahun Pelaksanaan (Volume, Dana (Rp. X 1000), Lokasi)
Sumber Dana
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Volume Volume Volume Volume Volume Volume Volume Volume Volume Volume
Dana Dana Dana Dana Dana Dana Dana Dana Dana Dana
Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4
Pembinaan, monitoring dan evaluasi pemanfaatan hutan pada hutan produksi dalam hal:
a
Pemanfaatan kawasan
1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket APBD dan
APBN
30,000
30,000 30,000 30,000 30,000
30,000
30,000
30,000
30,000 30,000
KPH MR
KPH MR KPH MR KPH MR KPH MR KPH MR KPH MR KPH MR KPH MR KPH MR
b Pemanfaatan jasa lingkungan
1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket APBD dan
APBN
20,000 20,000 20,000 20,000
20,000
20,000
20,000
20,000 20,000
KPH MR KPH MR KPH MR KPH MR KPH MR KPH MR KPH MR KPH MR KPH MR
c Pemanfaatan
hasil hutan kayu dalam hutan tanaman
1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket APBD dan
APBN
30,000
30,000 30,000 30,000 30,000
30,000
30,000
30,000
30,000 30,000
KPH MR
KPH MR KPH MR KPH MR KPH MR KPH MR KPH MR KPH MR KPH MR KPH MR
d Pemanfaatan
hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman
1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket APBD dan
APBN
30,000
30,000 30,000 30,000 30,000
30,000
30,000
30,000
30,000 30,000
KPH MR
KPH MR KPH MR KPH MR KPH MR KPH MR KPH MR KPH MR KPH MR KPH MR
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 144
No. Rencana Kegiatan
Tahun Pelaksanaan (Volume, Dana (Rp. X 1000), Lokasi)
Sumber Dana
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Volume Volume Volume Volume Volume Volume Volume Volume Volume Volume
Dana Dana Dana Dana Dana Dana Dana Dana Dana Dana
Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
5 Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penggunaan kawasan hutan untuk sarana perhubungan/jalan, sarana telekomunikasi/radio, pinjam pakai kawasan hutan, transmigrasi
1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket
APBD dan
APBN
20,000
20,000 20,000 20,000 20,000
20,000
20,000
20,000
20,000 20,000
KPH MR
KPH MR KPH MR KPH MR KPH MR KPH MR KPH MR KPH MR KPH MR KPH MR
Jumlah II. 4 360,000
430,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000
380,000
II. 5 Penyelenggaraan Rehabilitasi Pada Areal Di Luar Ijin
1 Prakondisi rehabilitasi lahan kritis
1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket
APBD dan APBN
150,00
0 150,000 150,000 150,000 150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
KPH MR
KPH MR KPH MR KPH MR KPH MR KPH MR KPH MR KPH MR KPH MR KPH MR
2
Penyediaan sarana dan prasarana rehabilitasi
1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket
APBD dan APBN
100,00
0 100,000 100,000 100,000 100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
KPH KPH MR KPH MR KPH MR KPH MR KPH MR KPH MR KPH MR KPH MR KPH MR
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 145
No. Rencana Kegiatan
Tahun Pelaksanaan (Volume, Dana (Rp. X 1000), Lokasi)
Sumber Dana
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Volume Volume Volume Volume Volume Volume Volume Volume Volume Volume
Dana Dana Dana Dana Dana Dana Dana Dana Dana Dana
Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
MR
3 Kegiatan Penanaman
190 ha 380 ha 380 ha 380 ha 380 ha 380 ha 380 ha 380 ha 380 ha 380 ha
APBD dan APBN
950,00
0 1,140,000
1,140,000
1,140,000
1,140,000
1,140,000
1,140,00
0
1,140,000
1,140,0
00
1,140,000
KPH MR
KPH MR KPH MR KPH MR KPH MR KPH MR KPH MR KPH MR KPH MR KPH MR
4
Monitoring dan evaluasi kinerja dan kesehatan DAS
1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket
APBD dan APBN
150,00
0 150,000 150,000 150,000 150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
KPH MR
KPH MR KPH MR KPH MR KPH MR KPH MR KPH MR KPH MR KPH MR KPH MR
5
Peningkatan kapasitas SDM dalam monev DAS
1 paket 1 paket
APBD dan APBN
100,00
0 100,000
KPH MR
KPH MR
Jumlah II. 5 1,450,000
1,640,000 1,540,000 1,540,000 1,540,000 1,540,000
1,540,000
1,540,000
1,540,000
1,540,000
II. 6
Pembinaan dan Pemantauan (Monitoring) Pelaksanaan Rehabilitasi dan Reklamasi Pada Areal Yang Sudah Ada Ijin Pemanfaatan Dan Penggunaan Kawasan Hutan
1 Menyusun rencana pembinaan, pemantauan, dan
1 paket APBD dan
APBN
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 146
No. Rencana Kegiatan
Tahun Pelaksanaan (Volume, Dana (Rp. X 1000), Lokasi)
Sumber Dana
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Volume Volume Volume Volume Volume Volume Volume Volume Volume Volume
Dana Dana Dana Dana Dana Dana Dana Dana Dana Dana
Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
evaluasi pelaksanaan rehabilitasi hutan oleh pemegang ijin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan
10,000
KPH MR
2 Pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi hutan oleh pemegang ijin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan
1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket
APBD dan
APBN
20,000
20,000 20,000 20,000 20,000
20,000
20,000
20,000
20,000 20,000
KPH MR KPH MR KPH MR KPH MR KPH MR KPH MR KPH MR KPH MR KPH MR
KPH MR
3 Menyusun rencana pembinaan, pemantauan, dan evaluasirehabilitasi dan reklamasi hutan oleh pemegang ijin
1 paket
APBD dan
APBN
10,000
KPH MR
4
Pembinaan, pemantauan dan evaluasi
1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket APBD dan
APBN
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 147
No. Rencana Kegiatan
Tahun Pelaksanaan (Volume, Dana (Rp. X 1000), Lokasi)
Sumber Dana
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Volume Volume Volume Volume Volume Volume Volume Volume Volume Volume
Dana Dana Dana Dana Dana Dana Dana Dana Dana Dana
Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi oleh pemegang ijin/hak
20,000
20,000 20,000 20,000 20,000
20,000
20,000
20,000
20,000 20,000
KPH MR KPH MR KPH MR KPH MR KPH MR KPH MR KPH MR KPH MR
KPH MR
KPH MR
5 Pembinaan penyelenggaraan pengelolaan DAS terpadu
1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket APBD dan
APBN
20,000
20,000 20,000 20,000 20,000
20,000
20,000
20,000
20,000 20,000
KPH MR KPH MR KPH MR KPH MR KPH MR KPH MR KPH MR KPH MR KPH MR
KPH MR
Jumlah II. 6 80,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000
II. 7 Penyelenggaraan Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam
1 Deliniasi areal
perlindungan setempat
1 paket
APBD dan APBN
50,000
KPH MR
2
Penyusunan SOP perlindungan hutan dan konservasi alam
1 paket
APBD dan APBN
30,000
KPH MR
3 Upayakonservasi
High Conservation Value Forest
1 paket APBD dan
APBN
200,000
KPH MR
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 148
No. Rencana Kegiatan
Tahun Pelaksanaan (Volume, Dana (Rp. X 1000), Lokasi)
Sumber Dana
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Volume Volume Volume Volume Volume Volume Volume Volume Volume Volume
Dana Dana Dana Dana Dana Dana Dana Dana Dana Dana
Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
(HCVF).
3 Patroli/operasi Pengamanan hutan (Rutin dan terpadu, dll)
1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket
APBD dan APBN
300,000
300,000
300,000 300,000 300,000
300,000
300,000
300,000
300,000 300,000
KPH MR KPH MR KPH MR KPH MR KPH MR KPH MR KPH MR KPH MR KPH MR
KPH MR
3
Penanganan konflik tenurial (Pelatihan, Identifikasi dan penanganan)
1 paket 1 paket 1 paket
APBD dan APBN
200,000
50,000
50,000
KPH MR KPH MR KPH MR
Jumlah II. 7 500,000 430,000 550,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000
300,000
II. 8 Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi antar Pemegang Ijin
1 Identifikasi perijinan, permasalahan dan koordinasi dengan instansi terkait
1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket
APBD dan
APBN
30,000
30,000
30,000 30,000 30,000
30,000
30,000
30,000
30,000 30,000
KPH MR KPH MR KPH MR KPH MR KPH MR KPH MR KPH MR KPH MR KPH MR KPH MR
2 Penyusunan grand design tata kelola perijinan di wilayah kelola KPHP Madapangga Rompu
1 paket
APBD dan
APBN
100,000
KPH MR
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 149
No. Rencana Kegiatan
Tahun Pelaksanaan (Volume, Dana (Rp. X 1000), Lokasi)
Sumber Dana
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Volume Volume Volume Volume Volume Volume Volume Volume Volume Volume
Dana Dana Dana Dana Dana Dana Dana Dana Dana Dana
Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3 Sinkronisasi Rencana Kerja Usaha Pemegang Ijin mengacu pada Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang/Jangka Pendek KPHP Madapangga Rompu
1 paket 1 paket
APBD dan
APBN
20,000
20,000
KPH MR KPH MR
4 Koordinasi,
Evaluasi, Pembinaan dan Pengendalian
1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket APBD dan
APBN
40,000
40,000
40,000 40,000 40,000
40,000
40,000
40,000
40,000 40,000
KPH MR KPH MR KPH MR KPH MR KPH MR KPH MR KPH MR KPH MR KPH MR KPH MR
Jumlah II. 8 90,000 170,000 70,000 70,000 90,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000
II.9 Pengembangan Database
1 Pelatihan staf
data base. 3 org
APBD dan
APBN
15,000
KPH MR
2 Penyiapan
perangkat data base
1 paket APBD dan
APBN
100,000
KPH MR
3 Penyusunan dan 1 paket APBD
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 150
No. Rencana Kegiatan
Tahun Pelaksanaan (Volume, Dana (Rp. X 1000), Lokasi)
Sumber Dana
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Volume Volume Volume Volume Volume Volume Volume Volume Volume Volume
Dana Dana Dana Dana Dana Dana Dana Dana Dana Dana
Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
pengelolaan sistem data base
100,000
dan APBN
KPH MR
4 Membangun
manajemen sistem pusat informasi
1paket APBD dan
APBN
100,000
KPH MR
Jumlah II. 9 315,000
Jumlah II
14,876,715
16,646,058 15,526,058
14,826,058
14,396,058
14,376,058
14,376,058
14,626,058
14,376,058 14,376,058
III.
Kegiatan Pendukung
1 Penyusunan
rencana pengelolaan hutan jangka pendek (1 tahun)
1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket APBD dan
APBN
15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000
KPHP
MR KPHP MR KPHP MR KPHP MR KPHP MR KPHP MR KPHP MR KPHP MR
KPHP MR
KPHP MR
2 Peningkatan
kapasitas SDM pengelola KPHP Madapangga Rompu (diklat, studi banding, magang, kursus)
1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali
APBD dan
APBN
pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm
Lokasi diklat/S
tudi banding
Lokasi diklat/Studi
banding
Lokasi diklat/Stud
i banding
Lokasi diklat/Stud
i banding
Lokasi diklat/Stud
i banding
Lokasi diklat/Stu
di banding
Lokasi diklat/St
udi banding
Lokasi diklat/Stu
di banding
Lokasi diklat/S
tudi banding
Lokasi diklat/Studi
banding
3 Review RPHJP
KPHP Madapangga Rompu
1 paket APBD dan
APBN
100,000
KPHP MR
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 151
No. Rencana Kegiatan
Tahun Pelaksanaan (Volume, Dana (Rp. X 1000), Lokasi)
Sumber Dana
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Volume Volume Volume Volume Volume Volume Volume Volume Volume Volume
Dana Dana Dana Dana Dana Dana Dana Dana Dana Dana
Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Jumlah III 15,000 15,000 15,000 15,000 115,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000
TOTAL
17,384,800
19,193,528 16,949,143
16,005,143
15,731,143
15,552,143
15,568,143
15,749,143
15,515,143 15,531,143
RPHJP –KPHP MADAPANGGA KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 BAB IV - 154
BAB 6PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 155
BAB 6 PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN
6.1 Pembinaan
Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman dalam perencanaan,
pelaksanaan, dan pengendalian agar organisasi KPHP Madapangga RompuKabupaten
Bima Provinsi NTB dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara berdaya guna dan
berhasil guna. Pembinaan dilakukan terhadap sumberdaya manusia pelaksana
pengelolaan hutan dan masyarakat di sekitar kawasan KPHP Madapangga Rompu
Kabupaten Bima Provinsi NTB. Dalam rangka pembinaan tersebut perlu dilakukan
upaya - upaya sebagai berikut:
Tabel 6. 1 Upaya Pembinaan dan Indikator Pencapaian KPHP Madapangga Rompu
No Upaya Pembinaan Indikator Pencapaian Keterangan
1 Meningkatkan kemampuan
sumberdaya manusia (SDM)
pengelola KPHP Madapangga Rompu
dalam penyelenggaraan kegiatan
pengelolaan hutan, baik berupa
pendidikan formal ke jenjang yang
lebih tinggi maupun pendidikan non
formal berupa pendidikan dan
pelatihan (diklat) lainnya yang dapat
meningkatkan penguasaan ilmu
pengetahuan dan keahlian guna
mendukung jalannya pengelolaan
hutan;
a. Tersedianya SDM
pengelola KPHP
Madapangga Rompu yang
cukup dan memiliki
kualifikasi sesuai
kebutuhan organisasi
KPHP Madapangga Rompu
b. Adanya SDM masyarakat
yang memiliki keahlian
teknis dan managerial
pengelolaan hutan dan
usaha
Perhitungan kebutuhan
SDM secara kuantitas
disesuaikan dengan
analisis beban kerja.
2 Terbentuknya suatu kondisi yang
dapat menguatkan kerangka
semangat kerjasama diantara pihak
pengelola, pemerintah, pemerintah
daerah, mitra dan masyarakat dalam
pelaksanaan pengelolaan hutan di
a. Adanya MOU antara KPHP
Madpangga Rompu
dengan pihak terkait
dalam kegiatan
pembinaan,
b. Adanya peran aktif pihak
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 156
No Upaya Pembinaan Indikator Pencapaian Keterangan
wilayah KPHP Madapangga Rompu; terkait dalam melakukan
pembinaan yang
mendukung pengelolaan
hutan,
c. Adanya peningkatan
kapasitas masyarakat
sekitar wilayah KPHP
Madapangga Rompu
3 Pengembangan sistem informasi
yang baik agar dapat menyajikan hal
- hal baru yang bermanfaat bagi
semua pihak di dalam pengelolaan
hutan;
a. Adanya database
pengeloaan KPHP
Madapangga Rompu
b. Adanya publikasi statistik
KPHP Madapangga Rompu
c. Adanya website KPHP
Madapangga Rompu
Pembinaan dalam rangka meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat
mengenai arti pentingnya pengelolaan hutan KPHP Madapangga Rompu, mengingat
masyarakat di sekitar wilayah KPHP Madapangga Rompu merupakan bagian penting
dari kegiatan pengelolaan hutan. Hal ini dapat dilhat dari adanya pembagian peran
terhadap masyarakat.
6.2 Pengawasan
Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap kinerja KPHP
Madapangga Rompu Kabupaten Bima Provinsi NTB agar dapat melaksanakan tugas
dan fungsi (tupoksi)-nya dengan baik. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan
hutan KPHP Madapangga Rompu dilakukan oleh pihak internal pengelola maupun
para pihak yang berkompeten dan dilakukan secara langsung agar pelaksanaan
pengelolaan hutan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun. Maksud dan tujuan
pengawasan adalah untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan
sesuai dengan arahan rencana pengelolaan hutan yang tertuang dalam dokumen
RPHJP.
Fungsi dari pengawasan dalam hal ini adalah sebagai penghimpun informasi yang
nantinya bermanfaat dalam penilaian, sehingga dapat diketahui perubahan-perubahan
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 157
yang terjadi terhadap fungsi dan kelestarian kawasan hutan KPHP Madapangga
Rompu serta perubahan pada aspek sosial ekonomi masyarakat. Disamping sebagai
penghimpun informasi, pengawasan juga dapat berfungsi dalam rangka melakukan
pemeriksaan terhadap ketepatan dan kesesuaian sasaran pengelolaan hutan. Pada
pemeriksaan dimungkinkan dilakukannya perubahan-perubahan terhadap sasaran
dan kegiatan yang dinilai sudah tidak relevan pada kondisi tertentu.
6.3 Pengendalian
Pengendalian adalah segala upaya untuk menjamin dan mengarahkan agar kegiatan
yang dilaksanakan dapat mencapai sasaran sesuai dengan rencana yang telah
ditetapkan. Didalam instansi pemerintahan, pengaturan pengendalian terdapat dalam
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah. Sistem Pengendalian Intern (SPI) menurut peraturan ini adalah
proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus
oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas
tercapainya tujuan organisasi yang efektif dan efisien, kehandalan pelaporan
keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-
undangan. Sedangkan yang dimaksud dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP) adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di
lingkungan pemerintah dan pemerintahan daerah. Unsur Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan
pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan pengendalian intern.
Kegiatan pengendalian yang diterapkan dalam suatu instansi pemerintah dapat
berbeda dengan pengendalian yang diterapkan pada instansi pemerintah lain.
Perbedaan penerapan ini antara lain disebabkan oleh perbedaan visi, misi, lingkungan,
sejarah dan latar belakang budaya dan resiko yang dihadapi oleh instansi itu sendiri.
Untuk menjadikan pengelolaan hutan KPHP Madapangga Rompu Kabupaten Bima
berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan, tersedianya informasi yang terbuka
pada tingkat manajemen KPHP Madapangga Rompu, mitra pengelolaan, pemerintah
daerah dan masyarakat, maka perlu dilakukan pengendalian pada unit pengelola
sehingga tujuan dari pengelolaan hutan dapat tercapai dan menjamin seluruh proses
pengelolaan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Lingkup pengendalian
dilakukan pada tingkat pimpinan manajemen KPHP Madapangga Rompu Kabupaten
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 158
Bima sampai kepada pelaksana dilapangan sehingga tanggung-jawab didalam
pelaksanaan pengelolaan hutan KPHP Madapangga Rompu Kabupaten Bima berjalan
berdasarkan prosedur operasional dan tata kerja organisasi KPHP Madapangga
Rompu Kabupaten Bima Provinsi NTB.
RPHJP –KPHP MADAPANGGA KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 BAB IV - 159
BAB 7PEMANTAUAN, EVALUASI DAN
PELAPORAN
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 160
BAB 7 PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
7.1 Pemantauan
Pemantauan adalah kegiatan pengamatan secara terus menerus terhadap pelaksanaan
suatu tugas dan fungsi satuan organisasi. Kegiatan pemantauan yang dilanjutkan
dengan evaluasi dapat dilakukan oleh unsur internal KPHP Madapangga Rompu
maupun unsur eksternal baik oleh instansi pemerintah maupun masyarakat.
Pemantauan atau monitoring terhadap jalannya pengelolaan hutan dilaksanakan oleh
KPHP Madapangga Rompbersama-sama dengan instansi terkait dan pihak lembaga
swadaya masyarakat (LSM) sebagai mitra. Pemantauan dilaksanakan dengan
melakukan penilaian terhadap seluruh komponen pengelolaan hutan. Hasil yang
diperoleh dari pemantauan akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam
evaluasi pengelolaan hutan. Jangka waktu pemantauan dapat dilakukan secara
berkala.
8.2 Evaluasi
Evaluasi dilakukan dengan melihat ukuran kuantitatif dan kualitatif yang
menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan, yang dikategorikan kedalam
kelompok masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), dan manfaat
(benefits). Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi mencakup ; (1) pemantauan dan
evaluasi oleh internal KPHP Madapangga Rompu, (2) pemantauan dan evaluasi oleh
institusi lain, dan (3) pemantauan dan evaluasi oleh masyarakat. Evaluasi
keberhasilan program pengelolaan hutan KPHP Madapangga Rompu Kabupaten Bima
dapat diukur dari:
Tingkat ketergantungan masyarakat terhadap kawasan KPHP Madapangga
Rompusemakin menurun;
Timbulnya kesadaran dan meningkatnya peran aktif masyarakat terutama yang
disekitar kawasan untuk menjaga dan melindungi kawasan KPHP Madapangga
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 161
Rompudari gangguan keamanan kawasan serta berkembangnya nilai-nilai kearifan
lokal masyarakat dalam mendukung pengelolaan kawasan;
Berhasilnya program pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan sebagai upaya
alternatif dalam peningkatan perekonomian masyarakat;
Meningkatnya pengelolaan kawasan oleh seluruh stakeholder terkait yang memiliki
kepedulian terhadap kawasan KPHP Madapangga Rompu, yang dimulai dari
Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Dinas Kehutanan dan
Perkebunan Kabupaten Bima, KPHP Madapangga Rompu, dan pihak mitra
pendukung;
Tersedianya data dan informasi mengenai potensi kawasan.
8.3 Pelaporan
Pelaporan merupakan bentuk pertanggung-jawaban kegiatan mulai dari perencanaan,
pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi. Pada instansi pemerintah, pelaporan
seluruh kegiatan yang dilaksanakan disampaikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP). Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan
capaian kinerja dari suatu instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran, yang dikaitkan
dengan pencapaian tujuan dan sasarannya. Penyampaian laporan disampaikan kepada pihak
yang memiliki hak atau yang berkewenangan meminta keterangan atau pertanggung-jawaban.
Pada kegiatan pelaporan, KPHP Madapangga Rompu Kabupaten Bima melaporkan
hasil akhir dari seluruh kegiatan - kegiatan yang dilaksanakan oleh KPHP Madapangga
Rompusesuai dengan fungsi dan tugasnya secara berkala. Acuan yang digunakan
dalam pelaporan adalah berdasarkan standar prosedur operasional yang berlaku pada
lingkup Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bima. Pelaporan disusun
dengan mengacu kepada Prosedur Kerja KPHP Madapangga Rompu. Tahapan dari
penyampaian laporan dimulai dari penyiapan format laporan, penyusunan bahan
laporan dan resume telaahan bahan laporan sampai kepada tahap penyusunan
Laporan Bulanan, Laporan Triwulan, Laporan Semester, dan Laporan Tahunan.
Seluruh laporan yang telah tersusun ditandatangani oleh Kepala KPHP Madapangga
Rompu Kabupaten Bima dan disampaikan kepada Kepala Dinas Kehutanan dan
Perkebunan Kabupaten Bima.
RPHJP –KPHP MADAPANGGA KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 BAB IV - 162
BAB 8PENUTUP
RPHJP –KPHP MADAPANGGA ROMPU KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 163
BAB 8 PENUTUP
Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP Madapangga
Rompu Kabupaten Bima Provinsi NTB Tahun 2017 - 2026 merupakan arahan makro
dan menjadi landasan utama serta pedoman bersama dalam pelaksanaan setiap
kegiatan pembangunan kehutanan di wilayah kelola KPHP Madapangga Rompu
Kabupaten Bima untuk jangka waktu10 (sepuluh) tahun dalam rangka mewujudkan
visi KPHP Madapangga Rompu Kabupaten Bimayaitu: “Terwujudnya Pengelolaan
Hutan KPHP Madapangga Rompu Yang Berkelanjutan Untuk Kesejahteraan
Masyarakat”.
Pengelolaan hutan KPHP Madapangga Rompu dilaksanakan mengacu kepada fungsi
hutan yang kemudian menjadi dasar pembagian blok pengelolaan yang meliputi:HL
Blok Inti; HL Blok Pemanfaatan; HP Blok Perlindungan; HP Blok Pemanfaatan HHK-HT;
HP Blok Pemanfaatan Kawasan, Jasa Lingkungan, HHBK; HP Blok Pemberdayaan
Masyarakat;dan HP Blok Khusus. Secara teknis, nantinya kegiatan pengelolaan hutan
KPHP Madapangga Rompu Kabupaten Bima dilaksanakan berbasis pada blok dan
petak.
Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP Madapangga Rompu
Kabupaten Bima Tahun 2017 - 2026 akan menjadi acuan untuk penyusunan rencana
pengelolaan hutan jangka pendek KPHP Madapangga Rompu Kabupaten Bima Provinsi
NTB.
RPHJP –KPHP MADAPANGGA KABUPATEN BIMA TAHUN 2017-2026 BAB IV - 133
LAMPIRAN