• Home

  • Documents

  • ortala.dkn.go.id · 2017-12-08 · dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana...
29

ortala.dkn.go.id · 2017-12-08 · dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 yang dituangkan detilnya

  • Upload
    others

  • View
    9

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ortala.dkn.go.id · 2017-12-08 · dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 yang dituangkan detilnya
Page 2: ortala.dkn.go.id · 2017-12-08 · dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 yang dituangkan detilnya
Page 3: ortala.dkn.go.id · 2017-12-08 · dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 yang dituangkan detilnya
Page 4: ortala.dkn.go.id · 2017-12-08 · dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 yang dituangkan detilnya
Page 5: ortala.dkn.go.id · 2017-12-08 · dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 yang dituangkan detilnya
Page 6: ortala.dkn.go.id · 2017-12-08 · dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 yang dituangkan detilnya
Page 7: ortala.dkn.go.id · 2017-12-08 · dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 yang dituangkan detilnya
Page 8: ortala.dkn.go.id · 2017-12-08 · dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 yang dituangkan detilnya
Page 9: ortala.dkn.go.id · 2017-12-08 · dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 yang dituangkan detilnya
Page 10: ortala.dkn.go.id · 2017-12-08 · dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 yang dituangkan detilnya
Page 11: ortala.dkn.go.id · 2017-12-08 · dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 yang dituangkan detilnya
Page 12: ortala.dkn.go.id · 2017-12-08 · dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 yang dituangkan detilnya
Page 13: ortala.dkn.go.id · 2017-12-08 · dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 yang dituangkan detilnya
Page 14: ortala.dkn.go.id · 2017-12-08 · dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 yang dituangkan detilnya
Page 15: ortala.dkn.go.id · 2017-12-08 · dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 yang dituangkan detilnya
Page 16: ortala.dkn.go.id · 2017-12-08 · dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 yang dituangkan detilnya
Page 17: ortala.dkn.go.id · 2017-12-08 · dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 yang dituangkan detilnya
Page 18: ortala.dkn.go.id · 2017-12-08 · dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 yang dituangkan detilnya
Page 19: ortala.dkn.go.id · 2017-12-08 · dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 yang dituangkan detilnya
Page 20: ortala.dkn.go.id · 2017-12-08 · dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 yang dituangkan detilnya
Page 21: ortala.dkn.go.id · 2017-12-08 · dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 yang dituangkan detilnya
Page 22: ortala.dkn.go.id · 2017-12-08 · dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 yang dituangkan detilnya
Page 23: ortala.dkn.go.id · 2017-12-08 · dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 yang dituangkan detilnya
Page 24: ortala.dkn.go.id · 2017-12-08 · dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 yang dituangkan detilnya
Page 25: ortala.dkn.go.id · 2017-12-08 · dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 yang dituangkan detilnya
Page 26: ortala.dkn.go.id · 2017-12-08 · dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 yang dituangkan detilnya
Page 27: ortala.dkn.go.id · 2017-12-08 · dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 yang dituangkan detilnya
Page 28: ortala.dkn.go.id · 2017-12-08 · dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 yang dituangkan detilnya
Page 29: ortala.dkn.go.id · 2017-12-08 · dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 yang dituangkan detilnya

ortala.dkn.go.id · Keputusan Presiden RI Nomor 101 Tahun 1999 tanggal 31 Agustus 1999 tentang ... A. Kesimpulan B. Rekomendasi ii I EVALUASI KELEMBAGAAN SETJEN WANTANNAS TAHUN 2017

ortala.dkn.go.id · Keputusan Presiden RI Nomor 101 Tahun 1999 tanggal 31 Agustus 1999 tentang ... A. Kesimpulan B. Rekomendasi ii I EVALUASI KELEMBAGAAN SETJEN WANTANNAS TAHUN 2017

Documents
ortala.dkn.go.id · 2019-11-13 · 5. Kampanye gratifikasi dilingkungan Setjen Wantannas dengan pembuatan media banner, poster, brosur yang berisi pesan-pesan gratifikasi. 6. Sosialisasi

ortala.dkn.go.id · 2019-11-13 · 5. Kampanye gratifikasi dilingkungan Setjen Wantannas dengan pembuatan media banner, poster, brosur yang berisi pesan-pesan gratifikasi. 6. Sosialisasi

Documents
TAHUN 1 TAHUN 6

TAHUN 1 TAHUN 6

Documents
PA 1 UAS 2014 MOJAKOE - SPA FEB UIspa-febui.com/wp-content/campus-supplement/first-year/...jurnal atas transaksi ini, sertakan perhitungan detilnya dengan jelas. SOAL III- INVENTORY

PA 1 UAS 2014 MOJAKOE - SPA FEB UIspa-febui.com/wp-content/campus-supplement/first-year/...jurnal atas transaksi ini, sertakan perhitungan detilnya dengan jelas. SOAL III- INVENTORY

Documents
 · Molar ke tiga 16.5 Tahun 17.5 Tahun 18.5 Tahun 19.5 Tahun 20.5 Tahun 21.5 Tahun 22.5 Tahun ... gigi berakar tunggal dan ganda Apeks tertutup dengan ketebalan Periodontal Li amen

 · Molar ke tiga 16.5 Tahun 17.5 Tahun 18.5 Tahun 19.5 Tahun 20.5 Tahun 21.5 Tahun 22.5 Tahun ... gigi berakar tunggal dan ganda Apeks tertutup dengan ketebalan Periodontal Li amen

Documents
ortala.dkn.go.id · SOP-OI/BIRO PSP/02/2019 13 Februari 2019 13 Februari 2019 Kepala Biro Persidangan, Sisfo dan P ngawasan Internal Isaac Marcus P Brigadir Jenderal TNI Penyelenggaraan

ortala.dkn.go.id · SOP-OI/BIRO PSP/02/2019 13 Februari 2019 13 Februari 2019 Kepala Biro Persidangan, Sisfo dan P ngawasan Internal Isaac Marcus P Brigadir Jenderal TNI Penyelenggaraan

Documents
ortala.dkn.go.id...Daftar Nama Terlampir Tempat Dasar 2. 3. a. b. c. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 1999 tanggal 31 Agustus 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional

ortala.dkn.go.id...Daftar Nama Terlampir Tempat Dasar 2. 3. a. b. c. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 1999 tanggal 31 Agustus 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional

Documents
Skema Pertengahan Tahun 2015 - Tahun 1 hingga Tahun 6.pdf

Skema Pertengahan Tahun 2015 - Tahun 1 hingga Tahun 6.pdf

Documents
ortala.dkn.go.id · 2017-12-08 · SUSPA BINTAL TNI SUSGANTI BINTAL PENA TARAN POLA TERPADU PNS DIKLAT ARSIPARIS PENA TARAN POLA 120 JAM Pengalaman KASIBINTAL DISPERS LANUD ATS ps

ortala.dkn.go.id · 2017-12-08 · SUSPA BINTAL TNI SUSGANTI BINTAL PENA TARAN POLA TERPADU PNS DIKLAT ARSIPARIS PENA TARAN POLA 120 JAM Pengalaman KASIBINTAL DISPERS LANUD ATS ps

Documents
Ortala.dkn.go.id · 2018. 11. 6. · B- IAMenko/Polhukam/De-lll/HK 00 00M 18/2017 Segera Satu berkas Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, ... dilakukan oleh kementerian dan/ atau

Ortala.dkn.go.id · 2018. 11. 6. · B- IAMenko/Polhukam/De-lll/HK 00 00M 18/2017 Segera Satu berkas Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, ... dilakukan oleh kementerian dan/ atau

Documents
Ortala.dkn.go.id · 2017. 12. 8. · APLIKASI LAPORAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS (e-lapkin) c elapkin-asn.ún.go,ld Logout APUKASI Home C elapkin-asrïbkn.go.id O APLIKASI E-LAPKiN

Ortala.dkn.go.id · 2017. 12. 8. · APLIKASI LAPORAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS (e-lapkin) c elapkin-asn.ún.go,ld Logout APUKASI Home C elapkin-asrïbkn.go.id O APLIKASI E-LAPKiN

Documents
ortala.dkn.go.id · kementerian saja, contoh: kasus TKI yang dipancung di Arab, siapa yang bela mereka, apakah Kemhan ? tentunya sesuai tugas dan fungsinya adalah Kemenlu. Mengenai

ortala.dkn.go.id · kementerian saja, contoh: kasus TKI yang dipancung di Arab, siapa yang bela mereka, apakah Kemhan ? tentunya sesuai tugas dan fungsinya adalah Kemenlu. Mengenai

Documents
ortala.dkn.go.id · 2020. 5. 26. · TIM POKJA PEMBENTUKAN DEWAN KEAMANAN NASIONAL (DKN) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL, Menimbang

ortala.dkn.go.id · 2020. 5. 26. · TIM POKJA PEMBENTUKAN DEWAN KEAMANAN NASIONAL (DKN) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL, Menimbang

Documents
BALAI BESAR PULP DAN KERTAS Jl. Raya ... - bbpk.go.id file2 tahun 5 tahun 2 tahun 5 tahun No INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT waktu I tahun 1 tahun I tahun 1 tahun 1 tahun

BALAI BESAR PULP DAN KERTAS Jl. Raya ... - bbpk.go.id file2 tahun 5 tahun 2 tahun 5 tahun No INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT waktu I tahun 1 tahun I tahun 1 tahun 1 tahun

Documents
ortala.dkn.go.id · Latar Belakang Kehadiran suatu struktur atau bentuk organisasi/lemba dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu permasalahan ataupt memberikan pelayanan kepada pelanggan

ortala.dkn.go.id · Latar Belakang Kehadiran suatu struktur atau bentuk organisasi/lemba dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu permasalahan ataupt memberikan pelayanan kepada pelanggan

Documents
ortala.dkn.go.id · Deputi Bidang Poiitik dan Strategi Ketahanan Nasional dan Bela Negara Pasal 15 (1) Deputi Bidang Politik dan Strategi Ketahanan Nasional dan Bela Negara, yang

ortala.dkn.go.id · Deputi Bidang Poiitik dan Strategi Ketahanan Nasional dan Bela Negara Pasal 15 (1) Deputi Bidang Politik dan Strategi Ketahanan Nasional dan Bela Negara, yang

Documents
ortala.dkn.go.id · Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Kepala Biro Persidangan, Sistem Informasi dan Pengawasan Internal Laporan Kegiatan Penganugerahan Pemeringkatan Keterbukaan

ortala.dkn.go.id · Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Kepala Biro Persidangan, Sistem Informasi dan Pengawasan Internal Laporan Kegiatan Penganugerahan Pemeringkatan Keterbukaan

Documents
DANA ITS TAHUN 2020 (TAHUN PERTAMA DARI TIGA TAHUN)

DANA ITS TAHUN 2020 (TAHUN PERTAMA DARI TIGA TAHUN)

Documents
Page 1 Analysis/One Up On Wall... · Sharing ini hanyalah sebagian kecil berupa ringkasan bagian yang saya rasa menarik, untuk detilnya kita ... mungkin hidup kita menuju ke atas

Page 1 Analysis/One Up On Wall... · Sharing ini hanyalah sebagian kecil berupa ringkasan bagian yang saya rasa menarik, untuk detilnya kita ... mungkin hidup kita menuju ke atas

Documents
267031578 Skema Pertengahan Tahun 2015 Tahun 1 Hingga Tahun 6

267031578 Skema Pertengahan Tahun 2015 Tahun 1 Hingga Tahun 6

Documents
Ortala.dkn.go.id...kertas kerja audit (KKA); 6) Telah menyusun laporan untuk mengkomunikasikan hasil penugasan pengawasan dan pemantauan tindak lanjut rekomendasi namun belum menerapkan

Ortala.dkn.go.id...kertas kerja audit (KKA); 6) Telah menyusun laporan untuk mengkomunikasikan hasil penugasan pengawasan dan pemantauan tindak lanjut rekomendasi namun belum menerapkan

Documents
ortala.dkn.go.id...2019/01/15  · Laporan kegiatan UPG dan Evaluasi Semester Il TA 2018 15 Januari 2019 a. b. c. Keputusan Presiden RI Nomor 101 Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan

ortala.dkn.go.id...2019/01/15  · Laporan kegiatan UPG dan Evaluasi Semester Il TA 2018 15 Januari 2019 a. b. c. Keputusan Presiden RI Nomor 101 Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan

Documents
$QDOLVLV -DEDWDQ - ortala.dkn.go.id · +dvlo .humd 7huvxvxqq\d uhqfdqd nhumd wdkxqdq 6xe %djldq %dudqj 0loln 1hjdud 7huvxvxqq\d vdvdudq nhumd 6xe %djldq %dudqj 0loln 1hjdud 'rnxphq

$QDOLVLV -DEDWDQ - ortala.dkn.go.id · +dvlo .humd 7huvxvxqq\d uhqfdqd nhumd wdkxqdq 6xe %djldq %dudqj 0loln 1hjdud 7huvxvxqq\d vdvdudq nhumd 6xe %djldq %dudqj 0loln 1hjdud 'rnxphq

Documents
ortala.dkn.go.id · Sisfokamnas hanya pada IMM. Namun hingga saat ini belum ada data seberapa bermanfaatnya computer software ini untuk mendukung tugas dan fungsi Setjen Wantannas

ortala.dkn.go.id · Sisfokamnas hanya pada IMM. Namun hingga saat ini belum ada data seberapa bermanfaatnya computer software ini untuk mendukung tugas dan fungsi Setjen Wantannas

Documents
tahun 4-tahun 6

tahun 4-tahun 6

Documents
ortala.dkn.go.id file924/Karoum/11/2017 tentang Tim Evaluasi Kelembagaan Setjen Wantannas Tahun 2017, Surat Undangan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor Und- 976/Sesjen/12/2017

ortala.dkn.go.id file924/Karoum/11/2017 tentang Tim Evaluasi Kelembagaan Setjen Wantannas Tahun 2017, Surat Undangan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor Und- 976/Sesjen/12/2017

Documents
ortala.dkn.go.id...Secara umum SOP-AP yang telah dibuat pada dasarnya sudah dipedomani sebagai proses penyelenggaraan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja, namun dalam praktiknya

ortala.dkn.go.id...Secara umum SOP-AP yang telah dibuat pada dasarnya sudah dipedomani sebagai proses penyelenggaraan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja, namun dalam praktiknya

Documents
ortala.dkn.go.id · SOP-02/BlRO PSP/02/2019 13 Februari 2019 13 Februari 2019 Kepala Biro Persidangan, Sisfo dan Pengawasan Internal Isaac Marcu Brigadir Jenderal TNI Penyelenggaraan

ortala.dkn.go.id · SOP-02/BlRO PSP/02/2019 13 Februari 2019 13 Februari 2019 Kepala Biro Persidangan, Sisfo dan Pengawasan Internal Isaac Marcu Brigadir Jenderal TNI Penyelenggaraan

Documents
ortala.dkn.go.id...Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah; 5. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional

ortala.dkn.go.id...Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah; 5. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional

Documents
ortala.dkn.go.id · 2. Memiliki Kemampuan untuk mencatat dan menyusun notulen rapat dan laporan hasil rapat Peralatan/Perlen ka an 1. Ruangan rapat 2. Sound system 3. LCD 4. Daftar

ortala.dkn.go.id · 2. Memiliki Kemampuan untuk mencatat dan menyusun notulen rapat dan laporan hasil rapat Peralatan/Perlen ka an 1. Ruangan rapat 2. Sound system 3. LCD 4. Daftar

Documents