2012 Perda sot satpol

BUPATI KLATEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN

NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN KLATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

Menimbang : a. bahwa hasil monitoring dan evaluasi kelembagaan

perangkat daerah terdapat ketidaksesuaian dan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi ada yang belum

terwadahi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten;

b. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, maka kelembagaan Satuan

Polisi Pamong Praja sudah tidak sesuai dengan perkembangan kelembagaan perangkat daerah dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Satuan Polisi Pamong Praja perlu diganti dengan Peraturan yang baru;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu membentuk

Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;


Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

2

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);


Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4593);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);

10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang

Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Kewenangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran

Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten

Nomor 11);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun

2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Klaten Nomor 17);

3

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN

Dan

BUPATI KLATEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN KLATEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Klaten.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten.

5. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah,

penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut kepala adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten.

7. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta

perlindungan masyarakat.

8. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan

dinamis yang memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur.

9. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten yang diangkat sebagai pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan

memiliki tugas pokok, fungsi dan kewenangan di bidang penyidikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat UP Satpol PP adalah Unit Pelaksana Satpol PP yang melaksanakan

tugas Satpol PP di tingkat Kecamatan.

11. Eselonering adalah tingkatan jabatan struktural.

12. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut

jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam

suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

4

13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah himpunan jabatan fungsional yang mempunyai fungsi dan tugas yang berkaitan erat satu sama lain

dalam melaksanakan salah satu tugas umum pemerintahan.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten.

Pasal 3

Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan Perangkat Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, memelihara dan

menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satpol

PP menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah,

Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;

b. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan

Bupati;

c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan

ketenteraman masyarakat;

d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;

e. pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik

Indonesia, PPNS dan/atau aparatur lainnya;

f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur dan/atau badan hukum

agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

5

BAB III

WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Polisi Pamong Praja berwenang:

a. melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur dan/atau badan hukum yang melakukan

pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;

b. menindak warga masyarakat, aparatur dan/atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

c. fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;

d. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur dan/atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran

atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;

e. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur dan/atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas

Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;

f. melaksanakan operasi yustisi bersama PPNS dan instansi terkait;

Pasal 7

(1) Polisi Pamong Praja mempunyai hak sarana dan prasarana serta fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(2) Polisi Pamong Praja dan Kepala UP Satpol PP Kecamatan diberikan

tunjangan khusus sesuai dengan keuangan daerah dan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

(3) Polisi Pamong Praja yang memenuhi syarat dapat ditetapkan menjadi PPNS dan dapat langsung mengadakan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati yang

dilakukan oleh warga masyarakat, aparatur dan/atau badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya Polisi Pamong Praja wajib:

a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di

masyarakat;

b. menaati disiplin pegawai negeri sipil dan kode etik Polisi Pamong

Praja;

c. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat

mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

d. melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana;

e. menyerahkan kepada PPNS atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan/atau Peraturan

Bupati.

6

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 9

(1) Susunan Organisasi Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

terdiri dari:

a. Kepala; b. Sekretariat:

1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan; 2. Subbagian Keuangan;

3. Subbagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati:

1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; 2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.

d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat:

1. Seksi Pembinaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;

2. Seksi Operasi dan Pengendalian. e. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas:

1. Seksi Perlindungan Masyarakat; 2. Seksi Pengembangan Kapasitas.

f. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh

seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

(4) Subbagian dan Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, angka 2 dan angka 3, huruf c angka 1 dan angka 2, huruf d

angka 1 dan angka 2, huruf e angka 1 dan angka 2, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian dan Kepala Seksi yang berada

di bawah dan bertanggung jawab kepada atasan langsung. (5) UP Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f

berkedudukan di kecamatan dan dipimpin oleh seorang Kepala Satuan

yang secara ex-officio dijabat oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, berada di bawah dan secara teknis administrasi

bertanggungjawab kepada Camat, serta secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Kepala Satpol PP.

(6) Bagan Organisasi Satpol PP sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat

(1) huruf g mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sesuai bidang keahliannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Kepala.

7

Pasal 11

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

ayat (1) huruf g terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang keahliannya, diangkat

dari Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati diantara tenaga fungsional yang ada.

(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit organisasi dan

Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Kantor maupun antar

satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 13

Setiap pimpinan unit organisasi wajib membimbing, mengawasi dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila

terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 14

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab untuk memimpin,

mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan, serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya.

Pasal 15

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk, serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 16

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan

laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 17

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan masing-masing, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada unit organisasi lain yang secara

fungsional mempunyai hubungan kerja.

8

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan dibantu kepala unit

organisasi di bawahnya dalam rangka pemberian bimbingan, serta petunjuk teknis pelaksanaan tugas.

BAB VII

ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 19

(1) Kepala Satpol PP adalah Eselon II.b. (2) Sekretaris dan Kepala Bidang adalah Eselon III.b.

(3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah Eselon IV.a.

Pasal 20

Kepala, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diangkat dan diberhentikan oleh

Bupati berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini bagi Pegawai Negeri Sipil

yang memangku Jabatan Struktural Eselon III dan IV di Lingkungan Satpol PP, masih tetap berlaku sebagai pemangku jabatan struktural

sesuai dengan jabatan strukturalnya, sampai dengan dilantiknya Pejabat Struktural pada Satpol PP berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah

Kabupaten Klaten Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008 Nomor 30) dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku.

Pasal 23

Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Satpol PP diatur lebih lanjut dengan

Peraturan Bupati.

9

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten pada tanggal

pada tanggal 5 Januari 2012 pada tanggal

BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

SUNARNA

Diundangkan di Klaten

pada tanggal 5 Januari 2012

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

Cap

ttd

INDARWANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2011 NOMOR 3

10

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN

NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN KLATEN

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan

Kewenangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten, dan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 30 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Kabupaten Klaten.

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dimana terdapat penambahan fungsi perlindungan masyarakat pada tugas Satpol PP yaitu

menegakkan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat, maka

perlu penataan kembali kelembagaan pada Satpol PP.

Sehubungan dengan hal tersebut, Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun

2001 Nomor 21 Seri D) dipandang tidak sesuai maka perlu diganti dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : cukup jelas


Pasal 3 : Pertanggungjawaban Kepala Satpol PP kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban

administratif yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan

pelaporan pelaksanaan tugas. Pengertian ”melalui” bukan berarti Kepala Satpol PP merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara struktural Kepala Satpol PP

berada langsung di bawah Bupati.




11



















TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 77

12

BAGAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KLATEN

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG

PRAJA KABUPATEN KLATEN

KEPALA

SEKRETARIAT

SUB.BAGIAN UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

SUB.BAGIAN KEUANGAN

SUB.BAGIAN PERENCANAAN DAN

PELAPORAN

BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN

KETENTRAMAN MASYARAKAT

BIDANG PERLINDUNGAN

MASYARAKAT DAN

PENGEMBANGAN KAPASITAS

BIDANG PENEGAKAN

PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN BUPATI

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

SEKSI PERLINDUNGAN

MASYARAKAT

SEKSI PENGEMBANGAN

KAPASITAS

SEKSI PEMBINAAN KETERTIBAN

UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

SEKSI OPERASI DAN

PENGENDALIAN

SEKSI PEMBINAAN

PENGAWASAN DAN PENYULUHAN

SEKSI PENYELIDIKAN DAN

PENYIDIKAN

UNIT PELAKSANA

SATPOL PP

BUPATI KLATEN,

SUNARNA

Documents

2012 Perda sot satpol