20110817371751

5/10/2018 20110817371751

1/15

T IN J A U U L A N G F U N G S ! P P S ADALAM RANGKA KELANCARAN ARUS KAPAL

D A N B A R A N G D I P E L A B U H A NE dw ard M a rp au ng * )

ABSTRAKPusa t pe lm Janan sa tu a tap (PPSA ) m erupakan Po la pe lauanan . d isin i d ila kukan seca ra i e rpadu padasa tu ins tan si pem erin tah yang bersangku ian sesua i kew enangan m asing-m asing dan saa t in i m asihd iper lukan d ik aren dk an u niu k m e m ud ah ka n p en gu ru sa n (lJ iro kra si m in im u m ) serta da lam ha l aspekke se la ma ia n. d an k ea m an an di pe labuhan . nam un ten tu sa ja p erlu a d a p erb aik an -p erb aik an a garp ela ua na n d ap at di t ingkatktm. Tetka i i d en ga n b erla ku ny a UU No . 17tahun 2008 te nia ng p elm J ara n,maka organ isa si P PSA haru s d isesua ikan dengan UU No . 17Tahun 2 00 8. D im a n a n an tin ya fo ru mPPSA haru s d iiku ti o leh O to rita s Pe l a b uhan , Syahbandar serta badan u sa ha p e ld b uhan yangm engusahakan term ina l-term ina l yang ada d i p ela bu ha n.Da lam m endukung ke lan ca ran aru s kapa l dan barang , un tuk penguru san dokum en kepabeananakan d i l akukan mela lu i National Single Window (N SW ),nam un sem en ta ra h lnya ber l aku dipe labuJum -pe labuhan u iam a sa ja . Un tuk pe labuhan yang be lum m enerapkan National Single Win-dow ( NSW ) mdka PPSA dapa i m erupakan langka lt aw al yang nan tinya b isa di lanjutkan un tukpenerapan National Single Window (NSW) , sedang un tuk pelabuhan yang sudah menerapkanNational Single Window (NSW) , maka peran PPSA a da la h le bih banyak di a sp e k k es ela m a ta ndan keamanan d i p ela bu ha n.Ka ta Ku n c i : Tin jauan , PPSAPENDAHULUANPelabuhan adalah tempat yang terdiri alas daratan dan perairan dengan batas-batas tertentusebagai tempat pemerintahan dan kegiatan perusahaan yang mempergunakannya sebagaitempat sandar, naik turun penumpang, bongkar muat barang, berupa terminal temp atberIabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keseIamatan dan keamanan pelayaran dankegiatan penuniang pe1abuhan serta tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi(UU No. 17 Tahun 2008)Saat ini kualitas pe1ayanan di pe1abuhan dinilai masih rendah hal ini tidak terlepas darikebijakan sistem pengeIoIaan kepelabuhanan yang mengakibatkan terjadinyaketidakefisienan serta terkesan sentralistik dan monopolitik.Kualitas kinerja pelayanan peIabuhan sebagai toIok ukur keberhasilan bagi penyelenggaraanpelabuhan tidak terIepas dari adanya koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan perandan fungsimasmg-masing instansi yang bersangkutan, Dalamkenyataanya fungsikoordinasiini masih perIu ditingkatkan mengingat banyaknya kendala yang dihadapi oleh penggunajasa meskipun penye1engara pelabuhan telah berupaya mendptakan sistem pelayanan yangterpadu seperti yang dibentuk mela1ui PPSA. Unit PPSA ini dibentuk dengan tujuan agarpelayanan secara efisien dapat diberikan kepada pengguna jasa, akan tetapi dalam

Volume 20, Nomor 11, Tahun 2008 1737

5/10/2018 20110817371751

2/15

kenyataannya sistem yang eliciptakan oleh penye1enggara pelabuhan be1um terintegrasidengan instansi lain, salah satu diantaranya adalah dengan Adpe1 sebagai pemegang fungsikoorclinator di pelabuhan tidak diikutsertakan dalam pengambilan keputusan dalam rap at-rapat PPSA. Hal inilah yangmengakibatkan belum maksimalnya penegakan aturan clibidangkese1amatan dan keamanan pelabuhan. Salah satu fungsi pemer: intah sebagai penegak hukumdibidang ini belum berjalan secara maksimal sehingga akhir-akhir ini begitu sering terjadikecelakaan laut yang mernberi kesan carut marutnya sistem pe1ayanan di pela:buhan Olehsebab itu perlu diadakan evaluasi kembali hal-hal yang terkait denga pusat pelayanan yangte1ah ada se1ama ini sehingga dapat memberikan j aminan terhadap sistem keselamatan dankeamanan eli pelabuhan.Selain dari aspek Keslematan dan keamanan eli pelabuhan, pemerintah selalu berupayameningkatkan pe1ayanan untuk kelancaran flow of document dan flow of goods, denganpenyederhanaan sistem dan prosedur dengan menerapkan PPSA maka diharapkanpengurusan dokumen menjadi Iebih mudah dikarenakan birokrasi minimum.Mengingat penegakan keselem.atan dan keamanan elipelabuhan serta kelancaran arus kapaldan barang sangat penting, maka perlu dilakukan penelitian mengenai fungsi PPSA clitinjaudariaspek penegakan keselematan dan keamanan di pelabuhan dan aspek pe1ayanan kapaldan barang.Maksud kajian ini adalah untuk mengetahui sejauhmana kualitas pe1ayanan sistem PPSAditinjau dari fungsinya dalam penegakan keselamatan dan keamanan di pelabuhan.Tujuannya adalah memberikan rekomendasi mengenai fungsi dan keberadaan PPSAsehingga penegakan keselamatan dan keamanan di pe1abuhan serta kelancaran arus barangdapat tercapai.LANDASAN TEORI1. Pola Pe1ayanan Publik

Pelayanan satu atap adalah merupakan salah satu pola dari pe1ayanan publik. Polape1ayanan publik dapat dibedakan dalam 5 macam pola, diantaranya adalah sebagaiberikuta. Pola Pe1ayanan Teknis Fungsional

adalah pola pelayanan masyarakat yang diberikan oleh satu instansi pemerintahsesuai dengan tugas, fungsi dan kewe...nangannya.

b. Pola Pe1ayanan Satu PintuMerupakan pola pelayanan masyarakat yang diberikan secara tunggal oleh satuinstansi pemerintah berdasarkan pelimpahan wewenang dari instansi pemerintahterkait lainnya yang bersangkutan.

c. Pola Pelayanan Satu AtapPola pelayanan disini dilakukan secara terpadu pada satu mstansi pemerintah yangbersangkutan sesuai kewenangan masing-masing.

1738 Volume 20, Nomor 11, Tahun 2008

5/10/2018 20110817371751

3/15

d. Pola Pelayanan TerpusatAdalah pola pelayanan masyarakat yang d:ilakukan oleh satu instansi pemerintahyang bertindak se1aku koordinator terhadap pelayanan instansi pemerintah lainnyayang terkait dengan bidang pelayanan rnasyarakat yang bersangkutan.

e. Pola Pelayanan elektrorrikAdalah pola pelayananyang menggunakan teknologi informasi dan komunikasiyang merupakan otomasi dan otomatisasi pemberian layanan yang dan bersifat online sehingga dapat menyesuaikan diri dengan keinginan dan kapasitas pelanggan.

2. Peraturan-Peraturan yang Terkait Dengan PPSA di PelabuhanBeberapa peraturan-peraturan yang terkait dengan PPSA adalah sebagai berikuta. Instruksi Menteri Perhubungan Nomor : AL.003/PHB-96 Tentang Penyederhanaandan Penertiban Pemberian Pelayanan diBidang Pelayaran.

b. InstruksiMenteriPerhubunganNomor.IM.3/ AL.3014/Ph1:r95TentangPeIaksanaanSistemSatu Amp Pe1ayanan Kapal dan Bongkar Muat Barang di PeIabuhan Tanjung Priok

c. Instruksi Menteri Perhubungan Nomor:IJV1.4/AL.3014/Phb-95 Tentang Pemantapandan Perpanjangan Masa Uji Coba Pelaksanaan Sistem Satu Atap Pelayanan Kapaldan Bongkar Muat Barang di Pe1abuhan Tanjung Priok.

d. Instruksi Menteri Perhubungan Nomor:IJV1.7/AL.3014/Phb-95 Tentang PemantapanPelaksanaan Sistem Satu Atap Pelayanan Kapal dan Bongkar Muat Barang diPelabuhan Tanjung Priok.

e. Instruksi Menteri Perhubungan Nomor:IJV1.6/AL.3014/Phb-96 Tentang PelaksanaanSistemSatu Atap Pelayanan Kapal dan Bongkar Muat Barang diPelabuhan Belawan/Medan, Tanjung Emas/Semarang, Tanjung Perak/ Surabaya dan MakassarrufungPandang.

f. Instruksi Menteri Perhubungan Nomor:IJV1.9/AL.3014/Phb-96 Tentang PemantapanPelaksanaan Sistem Satu Atap Pelayanan Kapal dan Bongkar Muat Barang diPelabuhan Belawan/Medan, Tanjung Emas/Semarang, Tanjung Perak/ Surabayadan Makassar/ Ujung Pandang.

g. Instruksi Menteri Perhubungan Nomor: 1JV1.7Tahun 2001 Tentang PelaksanaanSistem satu Atap Pe1ayanan kapal dan Bongkar Muat Barang di Pelabuhan Dumai.

3. Tupoksi PPSASecara umum tugas pokok dan fungsi Pusat Pelayanan Satu Atap adalah perangkatkerja Pf.(persero) Pe1abuhanIndonesia yangtidak tennasuk unsurpemerintahan bertugasmemadukan rencana dan menetapkan penggunaan dermaga untuk sandar kapal,penggunaan lapangan penumpukan atau gudang untuk penumpukan barang sertadelivery / receiving barang, dengan melibatkan perusahaan pelayaran/ agen danperusahaan bongkar muat atau perusahaan bongkar muat terminal operator.

Volume 20, Nornor 11, Tahun 2008 1739

5/10/2018 20110817371751

4/15

4. Sistem dan Prosedur Pe1ayanan Satu AtapSistem dan prosedur pe1aksanaan sistem satu atap terdiri dari pelayanan kapal danbongkar muat Tata cara pelayanan menurut Instruksi Menteri Perhubungan No IM.3jAL.30l4jphb-95, dapat dijabarkan sebagai berikuta. Tata Cara PeIayanan Kapal, diIaksanakan sebagai berikut

1) Se1ambat-Iambatnya 24-(dua puIuh empat ) jam sebelum kapal tiba (berlabuh) dipe1abuhan, perusahaan peIayaranj agen menyampaikan Permintaan PelayananKapal Dan Barang (PPKB) asli yang merupakan satu-satunya dokumen untukpelayanan kapal dan barang.

2) Dalam hal tidak dipenuhinya persyaratan tekrris dan administrat if dari instansipemerintah terkait, pelayanan kapal dan barang oleh PI (persero) Pe1abuhanIndonesia tidak dapat diIaksanakan.

3 ) Berdasarkan permintaan Pelayanan Kapal Dan Barang (PPKB), Pusat Pe1ayananSatu A tap (pPSA ) merencanakan dan menetapkan penggunaan dennaga untuksandarkapal, penggunaan gudang atau lapangan penumpukan untukpenumpukan barang serta delivery dan receiving barang, yang selanjutnyamenyampaikan laporan kepada administrator pelabuhan dan informasi kepadainstansi pemerintah terkait

4) Administrator Pelabuhan melalui PPSA dapat menetapkan prioritas pelayanankapal dan barang antara lain terhadap kapal perang, kapal penumpang, kapalturis, kapal tamu negara, kapal yang mengangkut barang strategis.

b. Perusahaan bongkar muatj perusahaan Bongkar Muat Terminal Operator setelahmendapat penunjukan dari pemilik barang atau perusahaan pelayaranj agen yangteIah mengajukan PPKB kepada Pf.(persero) Pelabuhan Indonesia dan sete1ahmendapatkan penetapan pelayanan kapal dan barang dapat me1akukan kegiatanbongkar muat, dengan berpedoman kepada target produktivitas, ship output danalokas i waktu sandar kapal e li derrnaga daIam rangka mempercepat waktu kapal dipelabuhan,

c. DaIam rangka keIancaran peIaksanaan kegiatan bongkar muat barang, Pf(persero)PeIabuhan Indonesia menunjuk Supervisi Operasi (SO) dengan tugas:1} Mengawasi kegiatan bongkar muat2) Dalam hal terjadi hambatan, me1akukan pengarahan pelaksanaan kegiatan

bongkar muat, penumpukan barang di gudang dan lapangan serta kegiatandelivery dan receiving barang.

3) Me1aksanakan penyempurnaan langsung dilapangan terhadap penyimpanganketentuan pe1aksanaan bongkar muat

4} Mengawasi pelaksanaan kerja dan perlengkapan kerja tenaga kerja bongkarmuat daJam kaitan dengan kese1amatan dan pencapaian produktivitas kerja


5/10/2018 20110817371751

5/15

d. Pe1ayanan barang eli dermaga konvensional di laksanakan sebagai berilcut1) Barang-barang umum (generalcargo) atau peti kemas yang elibongkar dari kapaldidel'magakonvensionaldiwajibkanditumpukdigudanglapangan penumpukankemudian diserahkan (delivery) melalui pintu darat gudang/lapanganpenumpukan selanjutnya dimuat ke kapal.2) Barang-barang umum (general cargo) atau peti kemas yang dimuat ke kapal elidennaga konvensional diwajibkan ditumpuk di gudang'lapangan penumpukan

kemudiandihtmpukdigudang/lapanganpenumpukanse1anjutnyadimuatkekapal3 ) Pelayanan angkutan bongkar langsung (truck lossing) dan angkutan muatlangsung (truck loading) hanya diperuntukan bagi barang-barang pangan/ se-men, barang berbahaya/ mengganggu dan baran-barang yang memerlukanpenanganan khusus.4) Penumpukan barang di gudang dan kegiatan stevedooring/ cargodooringdiharuskan mempergunakan palletjunitisasi. 5) Untuk barang-barang yang akan dikeluarkan dari temp at penumpukan,perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal LautjPerusahaan J asa PengurusanTransportasijPemilik Barangmengarnbil DeliveryOrder (D/O) dari perusahaan

pelayararr/ agen yang bersangkutan, untuk kemudian menyelesaikankewajibannya pada PT(persero) Pelabuhan Indonesia6) Berdasarkan bukti pembayaran uang penumpukan dan uang dermaga \perusahaan Bongkar Muat/Perusahaan Bongkar Muat Terminal Operator

menerbitkan Surat J a l a n untuk pengeluaran barang.e. Pelayanan peti kemas di terrrrina1 peti kemas sebagai berikut

1) Pelayanan bongkar/ muat peti kemas dari dan kekapal diwajibkan elitumpuk dilapangan penumpukan2) Pelayanan penerimaan/ penyerahan peti kemas ekspor/ impor elidasarkan padapemberitahuan ekspor barang (PEB)/Delivery Order (DO) yang telah dilihatoleh bea cukai3) Pelayanan angkutan bongkar langsung (truck losing) dan angkutan muat

langsung (truck loading) hanya diperuntukkan bagi barang-barang berbahayakelas satu dan tujuh kualifikasi IMO serta barang-barang militer dan barangstrategis.

4) Peti kemas ekspor yang diangkut melalui kereta api dari terminal peti kernasGede Bage Bandung hams menyelesaikan dokumen ekspor barang (PEB) diBandung.f. Pelayanan perpindahan kapal dilaksanakan sebagai berikut.. 1) Perpindahan kapal dari dermaga ke dermaga lain dan atau dari dermaga ke

Iuar kolam pelabuhan hams diberitahukan oleh perusahaan pelayaran/ Agenkepada PPSA.


5/10/2018 20110817371751

6/15

2) Perpindahan kapal dari dermaga ke dennaga lainnya danatau dari dennagakeluar kolam pelabuhan atas perintah administratur pe1abuhan atau PPSAdibebaskan maya pandu dan tunda.

3) Perpindahan kapal dari dermaga ke dennaga lainnya dan atau dari derrnagakeluar kolam pelabuhan atas permintaan Perusahaan Pealayaranf Agendikenakan biaya pandu dan tunda.

4 ) Perpindahan kapal dati dennaga lainnya yang disebabkan oleh penurunandraught kapal (lightening) atas perintah PPSA dikenakan biaya tunda sebesar50% dan dibebaskan dati biaya pandu,

METODOLOGI PENELITIANMetodologi penelitian terdiri dari aIur pikir penye1esaian masalah, pengumpulan data, danproses analisa dan evaluasi1. AIur Pikir Penyelesaian Masalah

Proses penyelesaianmasalah, diawalidariidentifikasi variabel-variabel yangdisusun berdasarbeberapa aspek yaitu organisasi PPSA S ISPRO PPSA mengenai pe1ayanan terhadap barangdanpenegakankese1amatandankeamnandipe1abuhanSe1anjutnyadlsusundesa:inkuesioneruntukmengetahui seberapa besar bobot kepentingan dan kinerja dari PPSA

oIdentifikasi organisasi Identifikasi Variabel:oIdentifikasi Tupoksi oOrganisasi danoldentifikasi Sispro anggota;oIdentifikasi mekanisme oTupoksi;kerja .Sispro;oIdentifikasi Aspek Legal Mekaisme Kerja I Opini Pengguna [asa r

I I[ Data Primer II Data Sekunder J . .r Analisis J ,mportant PerhitunganPerformance

I1I Rekomendasi r

Gambar 1. AIm Pikir Penyelesaian Masalah

\

2. Tahap pelaksanaan kajian :a. Tahap persiapan

Tahap inimerupakan awal pelaksanaan kajian, kegiatan yang diIakukan adalahmenyusun deskripsi penyelenggaraan jasa kepelabuhan me1a1ui studi pustaka.Disamping itu akan dilakukan penyusunan desain yang berisikan metodologipenilaian dan susunan kuesioner pengumpulan data.


5/10/2018 20110817371751

7/15

b. Tahap survei lapangankegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah pengumpulan dan dan informasi dilapangan mengenai tingkat pelayanan di pelabuhan. Survei dilakukan pada limalokasi, yaitu Pelabuhan Belawan di Medan, Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya,Pelabuhan Balikpapan, Pelabuhan Banjarmasin, Pelabuhan Panjang.

c. Tahap pengolahan dataPada tahap ini dilakukan proses pengolahan data yang telah dikumpulkan, balkdata primer maupun data sekunder melalui kegiatan tabulasi dan inputing data.

d. Tabap analisisData yang telah diperoleh, dioIah dianalisis dan dievaluasi, sehingga dapatmenyusunrekomendasi terhadap tinjau uIang fungsi PPSA di pelabuhan ditinjau dari aspekpenegakan keselarnatan dan kearnanan di pelabuhan dan aspek kelancaran kapaldan barang.

ANALISISPada proses analisis, dilakukan perhitungan dan pernetaan konclisi aktual kualitas pelayananyang diberikan oleh PPSA ditinjau dari aspek penegakan keselamatan dan aspek peIayanankapal dan barang. berdasarkan hasil opini Responden. Dari hasil pemetaan tersebut,diharapkan terlihat variabel pelayanan apa saja yang sudah dianggap bagus oleh penggunajasa dan variabelapa saja yang perlu diperbaiki agar kepuasan pengguna jasa dapatterpenuhi.Sedangkan dari hasil opni responden mengenai hal-hal yang perlu ditingkatkan agarpelayanan PPSA lebih baik.1. Aspek Penegakan Keselamatan

Menurut opini responden diperoleh ni1ai CSI (Customer Satisfaction Index) terhadapkualitas pelayanan yang diberikan oIehPPSA untuk aspek penegakankeselamatanadaIahsebesar 67.9 % (poor) yang berarti dinilai rnasih kurang oleh responden. Sedang untukpernetaankuadran dari variabel-variabel dari aspek penegakan keselamatan dapat dilihatpada gambar 2.Dari gambar dapat dilihat bahwa variabel-variabel yang berada pada kuadran I ataumempunyai tingkat kepentingan tinggt narnun kualitas pelayanannya dinilai kurangoleh responden, sehingga perlu dilakukan perbaikan. Variabel tersebut adalah keterkaitandan sinergi organisasi PPSA dengan instansi lain dalam rangka penegakan keselamatandan keamanan kapal dan pe1abuhanKeterangan:Dll Pengorganisasian Di PPSA Terkait Dengan Penegakan Keselamatan dan

Keamanan Kapal dan Pelabuhan;D12 Keterkaitan dan sinergi organisasi PPSA dengan instansi lain dalam rangka

penegakan keselamatan dan keamanan kapal dan pelabuhan;


5/10/2018 20110817371751

8/15

Gambar 2 Kuadran Important-Performanceuntuk Aspek Penegakan Keselamatan

D13 Keanggotaan da lam PPSA da lam Mendukung Penegakan KeseIamatan danKeamanan Kapal dan Pelabuhan;D21 Tupoksi PPSA terkait dengan keselamatan dan keamanan kapal danPelabuhan;D22 Keterkaitan dan Sinergi TUPOKSI PPSA dengan Instansi Terkait da1am HalPenegakan Keselamatan Dan Keamanan Kapal dan Pe1abuhan;D23 Tingkat dukungan tupoksi PPSA terhadap pelaksanaan fungsi keselamatan

dan keamanan kapal dan pelabuhan;D31 Mekanisme KerjaPPSA terkaitdengan penegakankese1amatan dankemanankapal dan pelabuhan;D32 TanggungJawab dan Integritas Petugas PPSAdalam penegal

5/10/2018 20110817371751

9/15

Sedang untuk variabel yang berada di kuadran illyaitu tingkat kepentingan rendahdan kualitas dinilai rendah oleh responden. Variabel-variabe1 tersebut adalah :a. Keanggotaan dalam PPSA dalam Mendukung Penegakan Keselamatan dan

Keamanan Kapal dan Pelabuhan;b. Keterkaitan dan Sinergi TUPOKSI PPSA dengan Instansi Terkait dalam Hal

Penegakan Keselamatan Dan Keamanan Kapal dan Pelabuhanc. Tanggung Jawab dan Integritas Petugas PPSA dalam penegakan keseIamatan dan

keamanan kapal dan pelabuhand, Keterkaitan SISPRO PPSA dengan Instansi laindalam hal penegakan keselamatan

dan keamanan kapal dan pelabuhanUntuk variabel-variabel yang berada dikuadranN yaitu mempunyai tingkatkepentinganrendah namun kualitas dinilai baik adalah variabel Tingkat dukungan tupoksi PPSAterhadap pelaksanaan fungsi keselamatan dan keamanan kapal dan pelabuhan.

2. Aspek Pelayanan Kapal Dan BarangMenurut opini responden diperoleh nilai CSI (Customer Satisfaction Index) terhadapkualitas pelayanan yang diberikan oleh PPSA untuk aspek pelayanan kapal dan barangadalah sebesar 69.25% ( poor ) yang berarti dinilai masih kurang oleh responden. Sedanguntuk pemetaan kuadran dari variabel-variabel dari aspek pelayanan kapal dan barangdapat dilihat pada gambar 3.Dari gambar dapat dilihat bahwa variabel-variabel yang berada pada kuadran I ataumempunyai tingkat kepentingan tinggi, namun kualitas pelayanannya dinilai kurangoleh responden, sehingga perlu dilakukan perbaikan. Variabel-variabel tersebut adalaha. pe1ayanan diPPSA terkait dengan pengorganisasian proses yang singkat (birokrasi

minimum) untuk m.emudahkan pengguna jasa dalam pengurusan pelayanan kapaldan barang; i

b. kecepatan proses untuk mendapatkan fasilitas dermaga, waktu tambat danpemanduan;

c. kepastian waktu da1am pelayanan kapal dan barang untuk mendapatkan fasilitasderrnaga, waktu tambat dan pemanduan;

d, kejelasan hak dan kewajiban perusahaan pengguna jasa terkait dengan PPSA untukmendapatkan fasilitas dermaga, waktu tambat dan pemanduan.

Keterangan gambar 3Ell pelayanan e li PPSA terkait dengan pengorganisasian proses yang singkat

(birokrasi minimum) untuk memudahkan pengguna jasa dalam pengurusanpelayanan kapal dan barang

E12 keterkaitan dan sinergi organisasi PPSA dengan instansi terkait (mis, AdpelJBidang Lala dan Syahbandar, Imigrasi, Karantina dan Bea Cukai) da lam halpengurusan pelayanan kapal dan barang

Volume 20, Nornor 11, Tahun 2008 1745

5/10/2018 20110817371751

10/15

Gambar 3 : Kuadran Im p o rt an t- P e rfo rm a n c euntuk Aspek PeIayanan Kapal dan Barang

E13 Keanggotaan PFSA dalam mendukung terciptanya ke1ancaran arus kapaldan barang

E21 TUPOKSI PPSA terkait peIayanan kapal dan barangE22 Keterkaitan dan sinergi TUPOKSI PPSA dengan instansi terkait dalam halpe1ayanan kapal dan barangE23 Tingkat dukungan PFSA terhadap pe1aksanaan pe1ayanan kapal danbarangE31 Mekanisme kerja PPSA terkait dengan pe1ayanan kapal dan barangE32 Petugas PFSA dalam memperlihaikan tanggung jawab dan integritas da lampe1ayanan kapal dan barangE33 Tingkat keahlian d an ketrampilan petugas PPSA da lam pe1ayanan kapal

dan barangE34 Keterkaitm dan sinergi mekanisme kerja PPSA dengan instansi terkait (mis.

Adpel/Bidang La1a dan Syahbandar, Imigrasi, Karantina dan Bea Cukai)da lam hal pelayanan kapal dan barang

E35 Kemudahan da1am pengmusan PPKB dan mendapatkan fasilitas dermaga,waktu tambat dan pemanduanE36 Kecepatan proses untuk mendapatkan fasilitas dermaga, waktu tambat da npemanduanE37 Kepastian waktu dalam peJayanan kapal dan barang untuk mendapatkan

fasilitas dermaga, waktu tambat dan pemanduanE38 Kejelasanhak dan kewajiban perusahaan pengguna jasa terkait dengan PPSAuntuk mendapatkan fasilitas dermaga, waktu tambat dan pemanduanKeterkaitan dan sinergi organisasi Sedang untuk variabel yang berada pada kuadran Il,yaitu variabel-variabel yang mempunyai t ingkat kepentingan tinggi dan kualitas dini1aibaik oleh responden. Variabel-variabel tersebut adalah


5/10/2018 20110817371751

11/15

a. Tingkat keahlian danketrampilan petugas PPSA dalam pelayanan kapal dan barangb . Keterkaitan dan sinergi mekanisme kerja PPSA dengan instansi terkait (mis. Adpelj

Bidang Laia dan Syahbandar, Imigrasi, Karantina dan Bea Cukai) dalam halpelayanan kapal dan barang

Sedang untuk variabel yang berada di kuadran illyaitu tingkat kepentingan rendahdan kualitas dini1ai rendah oleh responden. Variabel-variabel tersebut adalah :a. PPSA dengan instansi terkait (mis. AdpelfBidang Lala dan Syahbandar, Imigrasi,Karantina dan Bea Cukai) dalam hal pengurusan pe1ayanan kapal dan barangb . Keanggotaan PPSA dalam mendukung terciptanya kelancaran arus kapal dan

barangUntuk variabel-variabel yang berada dikuadran IVyaitu mempunyai tingkatkepentinganrendah namun kualitas dinilai baik adalah variabel-variabel sebagai berikuta. TUPOKSI PPSA terkait pelayanan kapal dan barangb . Keterkaitan dan sinergi TUPOKSI PPSA dengan instansi terkait da1am hal pe1ayanan

kapal dan barangc. Tingkat dukungan PPSA terhadap pelaksanaan pelayanan kapal dan barangd. Mekanisme kerja PPSA terkait dengan pelayanan kapal dan barange. Petugas PPSA dalam memperlihatkan tanggung jawab dan integritas dalampelayanan kapal dan barangBeberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan peningkatan pelayanan PPSAdalam hal penegakan keselamatan adalah sebgai berikuta. Seharusnya PPSA berada dibawah dan dikendalikan oleh regulator sehingga semuainstansi dapat diberdayakan dalam aspek keselamatan dan keamanan kapal yang

akan masuk/keluar peIabuhan;b. Tupoksi PPSA sudah mendukung dalam menciptakan keselamatan,keamanan,

namun di lapangan peran serta, petugas sangat kurang dimana peralatan yangkurang memadai sehingga keselamatan masih diabaikan.

c. Mekanisme kerja PPSA sudah baik, namun yang periu ditekankan janganmempersulit dalam mengurus dokumen, berantas pungli.

d. MekanismekljaPPSA sudah cukup baik,namun mas ih banyak pihak-pihak tertentudalam bekerja hanya menguntungkan diri sendiri, sehingga pelayanan terhadappemakai jasa kurang maksimal

e. Mekanisme kerja dan sispro sudah baik namun instansi yang dilibatkan dalam mee t -in g PPSA tidak semuanya dilibatkan,

Selain itu beberapa hal secara umum yang perlu diperhatikan terkait dengan aspekpelayanan kapal dan barang adalah sebagai berikuta. Organisasi PPSA masih kurang mendukung pelayanan kapal dan barang, karena

masih banyak kapal yang hams antri baik saat menurunkan barang maupunmenaikkanbarang;


5/10/2018 20110817371751

12/15

b. Unsur pemerintahan tidak diIibatkan dalam PPSA;c. Periu adanya koordinasi d~ masing-masing instansi;d. Mekanisme kerja yang sangat baik tidak ada artinya bila sarana dan prasaranasehingga perlu dibenahi sarana dan prasana sehingga mekanisme kerja berjalansebagaimana mestinya sesuai dengan keinginan pengguna jasa.Keberadaan PPSA masih diperlukan dikarenakan untuk memudahkan pengurusan(birokrasi minimum) serta terkait dengan penegakan keselamatan dan keamanan dipeIabuhan, namun tentu sajaperiu beberapa hal diperbaiki seperti yang teIah disebutkandiatas.Terkait dengan berlakunya UU no 17 tahun 2008 tentang pe1ayaran, maka organisasiPPSA harus disesuaikan dengan UU no 17 Tahun 2008.Dimana nantinya forum PPSA

f hams diikuti oleh Otoritas Pe1abuhan, Syahbandar serta.badan usaha pelabuhan yangmengusahakan terminal-terminal yang ada di pelabuhan.Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri.danmemiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasanterhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjaminkeselamatan dan keamanan pelayaran.Didalam UU no 17 tahun 2008 tentang Pelayaran tidak diatur adanya AdministratorPelabuhan, meskipun disebutkan bahwa kegiatan pemerintahan dan kegiatanpenyediaan jasa kepelabuhanan harus dikoorclinasikan dalam hal iniyang mempunyaiwewenang mengkoorclinasikan adalah syahbandar.Tupoksi Syahbandar adalah sebagai berikuta. Mengawasi kelaiklautankapal, kese1arnatan,keamanan dan ketertiban di pelabuhan;b. Mengawasi tertib lalu lintas kapal di perairan peIabuhan dan alur-pelayaran;c. Mengawasi kegiatan alih muat di perairan pelabuhan;d, Mengawasi kegiatan pekerjaan bawah air dan salvage;e. Mengawasi kegiatan penundaan kapal;f. Mengawasi pemanduan;g. Mengawasi bongkar muat barang berbahaya serta limbah bahan berbahaya danberacun;h. Mengawasi pengisian bahan bakar:i Mengawasi ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang;J . Mengawasi pengerukan dan reklamasi;k. Mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas peIabuhan;1 Melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan;


5/10/2018 20110817371751

13/15

m, Memimpin penangguJangan pencernaran dan pemadaman kebakaran elipelabuhan;n, Mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim;Sedangkan wewenang Syahbandar adalah sebagai berikuta. Mengkoordinasikan se1uruh kegiatan pemerintahan di pe1abuhan;b. Memeriksa dan menyimpan surat, dokumen, dan warta kapal;c. Menerbitkan persetujuan kegiatan kapal di pelabuhan;d, Me1akukan pemeriksaan kapal;e. Menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar,f. Me1akukan pemeriksaan kecelakaan kapal,g. Menahan kapal atas perintah pengadi1an; danh. Me1aksanakan sijil Awak Kapal,Sela in ita pada UU no 17 tahun 2008 tentang Pelayaran juga terdapat PenyelenggaraPelabuhan yaitu Otoritas Pe1abuhan, Tugas dan tanggung jawab otoritas pelabuhan(pasal83):a. Menyediakan laban daratm dan perairan pelabuhan:b. Menyediakan dan memelihara penahan gelombang, kolam pelabuhan, aIur

pelayaran, dan jaringan jalan;c. Menyediakan dan memelihara sarana bantu navigasi-pelayaran;d. Menjamin keamanan dan ketertiban di pelabuhan;e. Menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan e li pe1abuhan;f. Menyusun rencana induk pelabuhan, serta daerah lingkungan kerja dan daerahlingkungan kepentingan pe1abuhan;g. MengusuIkan tarif untuk ditetapkan menteri, atas penggunaan perairan dan/ atau

daratan, dan fasilitas pelabuhan yang disediakan oleh pemerintah serta jasakepelabuhanan yang diselenggarakan oleh otoritas pelabuhan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan; dan

h. Menjamin kelancaran arus barang.Pasal84 menyebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab OtoritasPe1abuhan mempunyai wewenang:a. Mengatur dan mengawasi penggunaan lahan daratan dan perairan pe1abuhan;b. Mengawasi penggunaan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan;c. Mengatur laIu lintas kapal keluar masuk pelabuhan melalui pemanduan kapal; dand, Menetapkan standar kinerja operasional pelayanan jasa kepelabuhananMengingat tugas dan wewenang Syahbandar dan Otoritas pelabuhan seperti yangdisebutkan diatas, maka nantinya harus diikutkan daIam forum PPSA. Selain itudikarenakan PI (persero) Pelindo hanya sebagai badan usaha pengelola terminal makaPPSA merupakan struktur organisasi pada Otoritas Pelabuhan yang melibatkanSyahbandar dan operator-operator terminal,


5/10/2018 20110817371751

14/15

Terkait dengan penerapan National Single Window (NSW), maka PPSA merupakanlangkah awal yang nantinya bisa dilanjutkan untuk penerapan NSW. Namun denganberbagai perbaikan-perbaikan terutama pada sistem teknologi informasinya,

PENUlUPDari hasi l anaJisis dan evaluasi maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikutA. Kesimpulan1. VariabeI-variabei dari aspek penegakan keselamatan yang perlu diperbaiki adalah

Keterkaitan dan sinergi organisasi PPSA dengan instansi lain dalam rangka penegakankeselamatan dan keamanan kapal dan pelabuhan

2. Beberapa hal yang periu diperhatikan terkait dengan peningkatan pelayanan PPSAdalam hal penegakan keselamatan adalah seharusnya berada dibawah dan dikendalikanoleh regulator sehingga semua instansi dapat diberdayakan dalam aspek keselamatandan keamanan kapal yang akan masuk/keluar pelabuhan; serta Tupoksi PPSA sudahmendukung dalam menciptakan keselamatan.kemanan, namun di Iapangan peranserta,petugas sangat kurang dimana peralatan yang kurang memadai, sehingga keselamatanmasih diabaikan. Mekanisme kerja PPSA sudah baik, yang patut diperhatikan adalahbebe.rapa hal: anatara lain Perlu ditekankan untuk tidak mempersulit daIam mengurusdokumen; danmasih banyak pihak-pihak tertentu dalam bekerjahanya menguntungkandiri sendiri, sehingga pelayanan terhadap pemakai jasa kurang maksimal, Jnstansi yangdilibatkan daIam meeting PPSAtidak se.muanya dilibatkan.

3. Untuk variabel-variabel dari aspek pelayanan kapal dan barang yang perlu diperbaikiantara lain pelayanan di PPSA terkait dengan pengorganisasian proses yang singkat(birokrasi minimum) untuk memudahkan pengguna jasa dalam pengurusan pelayanankapal dan barang; kecepatan proses untuk mendapatkan fasilitas dermaga, waktu tarnbatdan pemanduan; kepastian waktu dalam pelayanan kapal dan barang untukmendapatkan fasilitas dermaga, waktu tambat dan pemanduan; kejelasan hak dankewajiban perusahaan pengguna jasa terkait dengan PPSA untuk mendapatkan fasilitasdermaga, waktu tambat

4. Selain itu beberapa hal secara umum yang periu diperhatikan terkait dengan aspekpe1ayanan kapal dan barang: menganai Organisasi PPSA masih kurang mendukungpelayanan kapal dan barang, karena masih banyak kapal yang harus antri baik maumenurunkan barang maupun menaikkan barang; Unsur pemerintahan tidak dilibatkandalam PPSA; perIu adanya koordinasi dari masing-masing instansi; dan mekanismekerja yang sangat baik tidak ada artinya bila sarana dan prasarana sehingga perludibenahi sarana dan prasana sehingga mekanisme kerja ber ja lan sebagaimana mestinyasesuai dengan keinginan pengguna jasa.

B. Saran1. Keberadaan PPSA masih diperlukan terkait untuk aspek keselamatan dan kemanan eli

pelabuhan, namun tentu saja periu beberapa hal yang eliperbaiki seperti yang telahdisebutkan diatas,


5/10/2018 20110817371751

15/15

2. Terkait dengan berlakunya UU No. 17 tahun 2008 tentang pe1ayaran, maka organisasiPPSA barns disesuaikan dengan UU No. 17 Tahun 2008. Dimana nantinya organisasiPPSA terdiri dari otoritas peIabuhan, syahbandar serta badan usaha pelabuhan yangmengusahakan terminal-terminal yang ada di pe1abuhan.

3. UU No. 17 tahun 2008 tentang peIayaran diharapkan dapat menjamin penataanpe1abuhan yang lebih baik dan profesional, menghilangkan sistem monopoli, dan dapatmen imbu lkan persaingan yang sehat daIam pengelo1aan terminal.

4. Terkait dengan penerapan-National Single Window (NSW), NSW lebih ditujukan untukpengurusan dokumen ekspor dan impor, dan lebih bersifat komersil,namun untuk aspekkeselamatan dan keamanan di pelabuhan maka peran PPSA masih diperlukan danditingkatkan, selain itu untuk pemberlakuanNSW hanya masih terbatas pada pe1abuhan-pe1abuhan utama saja,sehingga untuk pe1abuhan-pe1abuhan lainnya tentu saja masihmemerlukan PPSA.

DAFfAR PUST AKAUndang-Undang ReImblik Indonesia Nomor 17, tentang pe1ayaran tahun 2008.Oentoro Surya, Peran Bea Cukai, Pe1abuhan diMata Pengusahaan Pelayaran, Bahan semi-

nar, Jakarta, 2008.Direktur Fasilitas Ekspor dan Impor, Ditjen Perdagangan Luar negeri, Departemen

Perdagangan, Bahan Seminar, Jakarta, 2008.Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut N0.72/2/1999, tentang Standar Kineria

Pelayanan Operasional Pe1abuhan LautParasuraman, A, Zeithami, Valeria A Berry, Leonard, 1989. A C oncep tua l M od e l o f S ero ice

Quality a n d Its Im p lic atio n f o r F u tu re R e se ar ch , New York,The Free Press;Parasuraman, A, Zeitharni, Valeria A, Berry, Leonard, 1989. Delivering Qual i t lJ Serv ice:B a la nc in g C usto m er P erc ep tio ns a nd E xp ec ta tio n, New York.The Free Press;Rangkuti, Freddy, 1997. R is et P em a sa ra n , Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama;Supranto, J., 1992. P en gu ku ra n Tin glm t Kep ua sa n Pelanggan, Cetakan Kedua, Jakarta, PI

Rineka Gpta;Taaffe, Gauthier, and O'Kelly, 1996, G e o g r a p h y c f ' I tanspona t ion , 2nd ed., New Jersey, PrenticeHall;htpp./ /www.leadershipfactors.com/forum/ cs/mnt/ csm4.html.* ) S2Megister Manajemen,Peneliti Madya Bidang'Iransportasi Laut

http://www.leadershipfactors.com/forum/http://www.leadershipfactors.com/forum/

Documents

20110817371751