2011-11-30-11-20-31 bikon

7/17/2019 2011-11-30-11-20-31 bikon

http://slidepdf.com/reader/full/2011-11-30-11-20-31-bikon 1/18

176

TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

BAB X

BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSIBAGIAN PERTAMA

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 721

Badan Pembinaan Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan

konstruksi.

Pasal 722

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 721, BadanPembinaan Konstruksi menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pembinaan konstruksi daninvestasi di bidang infrastruktrur meliputi usaha dan kelembagaan,penyelenggaraan konstruksi, sumber daya investasi serta kompetensi danpelatihan konstruksi;

b. pelaksanaan pembinaan konstruksi meliputi usaha dan kelembagaan,penyelenggaraan konstruksi, sumber daya investasi serta kompetensi danpelatihan konstruksi;

c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembinaan konstruksi daninvestasi di bidang infrastruktur meliputi usaha dan kelembagaan,penyelenggaraan konstruksi, sumber daya investasi serta kompetensi danpelatihan konstruksi; dan

d. pelaksanaan administrasi Badan Pembinaan Konstruksi.

BAGIAN KEDUA

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 723

Badan Pembinaan Konstruksi, terdiri atas :

a. Sekretariat Badan Pembinaan Konstruksi;b. Pusat Pembinaan Usaha dan Kelembagaan;c. Pusat Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi;

d. Pusat Pembinaan Sumber Daya Investasi;e. Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi; danf. Kelompok Jabatan Fungsional

BAGIAN KETIGA

SEKRETARIAT BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI

Pasal 724

7/17/2019 2011-11-30-11-20-31 bikon


177

Sekretariat Badan Pembinaan Konstruksi mempunyai tugas menyelenggarakanpelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan BadanPembinaan Konstruksi.

Pasal 725

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 724, SekretariatBadan Pembinaan Konstruksi menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran,serta kerjasama antar lembaga;

b. pengelolaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, administrasi jabatan fungsional, dan urusan hukum;

c. pengelolaan keuangan di lingkungan Badan;d. pengelolaan urusan rumah tangga, inventarisasi barang milik negara,

penyelenggaraan tata usaha, dokumentasi dan perpustakaan sertapenyebarluasan informasi konstruksi; dan

e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 726

Sekretariat Badan Pembinaan Konstruksi terdiri dari :

a. Bagian Perencanaan;b. Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Hukum;c. Bagian Keuangan;d. Bagian Umum; dane. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 727

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana,program, anggaran, evaluasi dan pelaporan serta kerja sama antar lembaga.

Pasal 728

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 727, BagianPerencanaan menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana, program dan anggaran satuan kerja;b. penyiapan pelaksanaan urusan kerja sama dan administrasi bantuan dalam

dan luar negeri; danc. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran

serta pemantauan sasaran akhir tahun.

Pasal 729

Bagian Perencanaan terdiri dari :

a. Subbagian Program dan Anggaran;b. Subbagian Kerja Sama; danc. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan;

Pasal 730

7/17/2019 2011-11-30-11-20-31 bikon


178

(1) Subbagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapanbahan penyusunan rencana, program dan anggaran Badan.

(2) Subbagian Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan

kerja sama dan administrasi bantuan dalam dan luar negeri.

(3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapanbahan monitoring dan evaluasi sasaran akhir tahun dan penyiapan bahanlaporan tahunan.

Pasal 731

Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Hukum mempunyai tugas melaksanakanpengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan organisasi dan tata laksana,dan pembinaan jabatan fungsional, serta urusan hukum.

Pasal 732

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 731, BagianKepegawaian, Organisasi dan Hukum menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan urusan tata usaha kepegawaian, data dan informasikepegawaian, penghargaan, serta administrasi jabatan struktural, sertaadministrasi jabatan fungsional;

b. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana, penyusunan rencana formasipegawai, penyusunan rencana kebutuhan akan pendidikan dan pelatihan,serta pengembangan pegawai; dan

c. pelaksanaan urusan penelaahan, penyusunan dan penyebarluasan peraturanperundang-undangan, pemberian bantuan hukum, dokumentasi produkhukum, serta urusan disiplin pegawai dan urusan perceraian pegawai.

Pasal 733

Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Hukum terdiri dari :

a. Subbagian Tata Usaha Kepegawaian;b. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana; danc. Subbagian Hukum.

Pasal 734

(1) Subbagian Tata Usaha Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapanbahan urusan tata usaha kepegawaian, pengangkatan, pemindahan,

pemberhentian pegawai, penyiapan data dan informasi pegawai,penghargaan, serta pemrosesan administrasi jabatan struktural danadministrasi jabatan fungsional.

(2) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukanpenyiapan bahan penyusunan organisasi dan tata laksana, analisis jabatan,formasi, karir pegawai, pengadaan pegawai, identifikasi, perumusan, danpengusulan kebutuhan akan pendidikan dan pelatihan, program pembinaandan pengembangan pegawai, serta administrasi jabatan fungsional.

7/17/2019 2011-11-30-11-20-31 bikon


179

(3) Subbagian Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan

peraturan perundang-undangan, penyusunan dan penyebarluasan peraturanperundang-undangan, pemberian bantuan hukum, dokumentasi produkhukum, pemberian saran/pertimbangan pembuatan dan penyelesaian masalahhukum, serta urusan disiplin pegawai dan urusan perceraian pegawai.

Pasal 735

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dilingkungan Badan.

Pasal 736

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 735, BagianKeuangan menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan dan pengelolaan anggaran;b. pelaksanaan urusan perbendaharaan;c. pelaksanaan verifikasi dan pembukuan serta penerbitan Surat Perintah

Membayar (SPM) di tingkat Badan; dand. penyelesaian laporan hasil pemeriksaan dan pengawasan masyarakat di

tingkat Badan.

Pasal 737

Bagian Keuangan terdiri dari :

a. Subbagian Pembiayaan;b. Subbagian Perbendaharaan; danc. Subbagian Verifikasi dan Pembukuan.

Pasal 738

(1) Subbagian Pembiayaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahanpenyusunan dan pengelolaan anggaran operasional Badan dan melakukanbimbingan pengembangan Pendapatan Negara Bukan Pajak.

(2) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahanbimbingan tata laksana keuangan, pembayaran gaji pegawai, administrasiganti rugi, serta penyiapan bahan laporan hasil pemeriksaan, laporan

pengawasan masyarakat dan memberikan bimbingan akuntansi di tingkatBadan.

(3) Subbagian Verifikasi dan Pembukuan mempunyai tugas melakukan verifikasidan pembukuan pertanggungjawaban anggaran serta penerbitan SuratPerintah Membayar (SPM).

Pasal 739

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, kearsipan,

7/17/2019 2011-11-30-11-20-31 bikon


180

dokumentasi, kepustakaan, rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan daninventarisasi barang milik negara, pengolahan data dan informasi, sertapenyebarluasan informasi konstruksi.

Pasal 740

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 739, BagianUmum menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, tata persuratan, tata kearsipan dankeprotokolan pimpinan;

b. pelaksanaan urusan rumah tangga dan penyediaan inventaris sertaperlengkapan kantor;

c. pelaksanaan pengelolaan, pemeliharaan inventaris kantor serta pengelolaandan inventarisasi barang milik negara; dan

d. pelaksanaan kegiatan pengolahan data dan informasi, buletin, dan hubunganmasyarakat.

Pasal 741Bagian Umum terdiri dari :

a. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga;b. Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara; danc. Subbagian Data dan Informasi.

Pasal 742

(1) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukanpenyiapan urusan ketatausahaan, tata persuratan, kearsipan dan urusankeprotokolan, urusan rumah tangga, pemeliharaan inventaris kantor danpemeliharaan kendaraan dinas serta penyediaan fasilitas rapat dan pelayanantelekomunikasi.

(2) Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukanpenyiapan bahan inventarisasi dan pengelolaan barang milik kekayaan negara.

(3) Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

publikasi dan media informasi, hubungan masyarakat, sistem informasi,buletin, serta dokumentasi dan perpustakaan.

BAGIAN KEEMPAT

PUSAT PEMBINAAN USAHA DAN KELEMBAGAAN

Pasal 743

Pusat Pembinaan Usaha dan Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakanpembinaan di bidang usaha dan kelembagaan konstruksi berdasarkan kebijakanyang ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 744

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 743, Pusat

7/17/2019 2011-11-30-11-20-31 bikon


181

Pembinaan Usaha dan Kelembagaan menyelenggarakan fungsi :

a. pembinaan bidang pengembangan usaha;

b. pembinaan bidang regulasi usaha dan perizinan;c. pembinaan bidang kelembagaan;d. fasilitasi pelaksanaan tugas Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi

Nasional; dane. pelaksanaan urusan tata usaha Pusat.

Pasal 745

Pusat Pembinaan Usaha dan Kelembagaan terdiri dari :

a. Bidang Pengembangan Usaha;b. Bidang Regulasi dan Perijinan;c. Bidang Kelembagaan;

d. Subbagian Tata Usaha; dane. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 746

Bidang Pengembangan Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapanpembinaan di bidang pengembangan usaha.

Pasal 747

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 748, BidangPengembangan Usaha menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan penyiapan fasilitasi penyelenggaraan penyiapan kapasitaspenyedia jasa konstruksi dan akses pasar jasa konstruksi;

b. pelaksanaan penyiapan pembinaan dan pengembangan kemitraan usahaserta kinerja penyedia jasa;

c. pelaksanaan penyiapan pembinaan terhadap akses material dan peralatankerja konstruksi; dan

d. pelaksanaan penyiapan pembinaan terhadap akses modal usaha dan sistempenjaminan.

Pasal 748

Bidang Pengembangan Usaha terdiri dari :

a. Subbidang Manajemen Usaha; dan

b. Subbidang Pendukung Usaha.

Pasal 749

(1) Subbidang Manajemen Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahanpelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan peningkatan kapasitas penyedia jasakonstruksi dan akses pasar jasa konstruksi.

(2) Subbidang Pendukung Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahanpembinaan kemitraan penyedia jasa konstruksi antar klasifikasi dan kualifikasi,

7/17/2019 2011-11-30-11-20-31 bikon


182

dan pengembangan akses terhadap peralatan dan material, serta akses modalusaha dan sistem penjaminan.

Pasal 750

Bidang Regulasi dan Perijinan mempunyai tugas melaksanakan penyiapanpembinaan di bidang regulasi usaha dan perijinan.

Pasal 751

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 750, BidangRegulasi dan Perijinan menyelenggarakan fungsi :

a. pengembangan produk pengaturan konstruksi, klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi;

b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi produk-produk pengaturan lembaga;c. pelaksanaan penyiapan pembinaan dan bantuan teknik perijinan usaha jasa

konstruksi;d. pelaksanaan administrasi perijinan penyedia jasa konstruksi asing; dane. pelaksanaan pengembangan Sistem Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi

Nasional.Pasal 752

Bidang Regulasi dan Perizinan terdiri dari :

a. Subbidang Regulasi; danb. Subbidang Perijinan.

Pasal 753

(1) Subbidang Regulasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

penyusunan dan pengembangan produk pengaturan konstruksi, pengaturanklasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi, serta pemantauan danevaluasi produk-produk pengaturan lembaga.

(2) Subbidang Perijinan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahanpembinaan dan bantuan teknik perijinan usaha jasa konstruksi, pelaksanaanadministrasi perijinan penyedia jasa konstruksi asing, pemantauan danevaluasi perijinan usaha jasa konstruksi, pelaksanaan pengembangan SistemInformasi Pembinaan Jasa Konstruksi Nasional dan sosialisasi SistemInformasi Pembina Jasa Konstruksi Nasional.

Pasal 754

Bidang Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaankelembagaan pengembangan jasa konstruksi.

Pasal 755

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 754, BidangKelembagaan menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan pembinaan tata laksana dan kinerja kelembagaan jasa konstruksi;b. penyiapan pembinaan kelembagaan unsur-unsur masyarakat jasa konstruksi;

7/17/2019 2011-11-30-11-20-31 bikon


183

c. pengembangan kerjasama dan koordinasi antar instansi terkait pembinaankelembagaan jasa konstruksi.

d. penyiapan pembinaan kinerja Sekretariat Lembaga Pengembangan JasaKonstruksi; dan

e. pengembangan kinerja kelembagaan penyedia jasa konstruksi (badan usaha

dan tenaga kerja);Pasal 756

Bidang Kelembagaan terdiri dari :

a. Subbidang Tata Laksana; danb. Subbidang Kinerja.

Pasal 757

(1) Subbidang Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahanpembinaan kelembagaan unsur-unsur mayarakat jasa konstruksi, dan fasilitasipelaksanaan forum jasa konstruksi nasional serta bantuan teknik forum jasakonstruksi daerah, pengembangan organisasi dan tata laksana Lembaga

Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional dan Daerah, pengembangan kerjasama dan koordinasi antar instansi terkait pembinaan kelembagaan jasakonstruksi.

(2) Subbidang Kinerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahanpelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas LembagaPengembangan Jasa Konstruksi Nasional dan Daerah serta penyiapan bahanpembinaan kinerja Sekretariat Lembaga Pengembangan Jasa KonstruksiNasional, pelaksanaan pengawasan kinerja Unit Sertifikasi Badan UsahaJasa Konstruksi dan Tenaga Kerja, pelaksanaan pengembangan kinerjakelembagaan penyedia jasa konstruksi (badan usaha dan tenaga kerja).

Pasal 758

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian,keuangan, perlengkapan, rumah tangga, administrasi barang milik negara, dantata persuratan serta kearsipan Pusat.

BAGIAN KELIMA

PUSAT PEMBINAAN PENYELENGGARAAN KONSTRUKSI

Pasal 759

Pusat Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi mempunyai tugas melaksanakanpembinaan penyelenggaraan konstruksi berdasarkan kebijakan yang ditetapkanoleh Kepala Badan.

Pasal 760

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 759, PusatPembinaan Penyelenggaraan Konstruksi menyelenggarakan fungsi :

a. pembinaan pemilihan penyedia barang dan jasa;b. pembinaan administrasi kontrak;

7/17/2019 2011-11-30-11-20-31 bikon


184

c. pembinaan teknik konstruksi berkelanjutan; dand. pelaksanaan urusan tata usaha Pusat.

Pasal 761

Pusat Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi terdiri dari :

a. Bidang Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa;b. Bidang Administrasi Kontrak;c. Bidang Teknik Konstruksi Berkelanjutan;d. Subbagian Tata Usaha; dane. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 762

Bidang Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa mempunyai tugas melaksanakanpenyiapan penyusunan rekomendasi yang terkait proses pemilihan, dantanggapan atas sanggah banding penetapan pemenang yang merupakan

kewenangan Menteri.

Pasal 763

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 762, BidangPemilihan Penyedia Barang dan Jasa menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan penyusunan rekomendasi proses pemilihan;b. penyiapan penyusunan rekomendasi tanggapan atas sanggahan banding;c. penyiapan pembinaan dan bantuan teknis pemilihan penyedia barang / jasa;

dand. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemilihan.

Pasal 764

Bidang Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa terdiri dari :

a. Subbidang Wilayah I; danb. Subbidang Wilayah II.

Pasal 765

(1) Subbidang Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahanpenyusunan rekomendasi penyelenggaraan pemilihan, tanggapan atassanggahan banding, dan pembinaan dan bantuan teknis pemilihan penyediabarang dan jasa, penyiapan standard dan pedoman penyelenggaraan

pemilihan di Wilayah Sumatera dan Jawa.

(2) Subbidang Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahanpenyusunan rekomendasi penyelenggaraan pemilihan, tanggapan atassanggahan banding, dan pembinaan dan bantuan teknis pemilihan penyediabarang dan jasa, penyiapan standard dan pedoman penyelenggaraanpemilihan di Wilayah Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku danPapua.

7/17/2019 2011-11-30-11-20-31 bikon


185

Pasal 766

Bidang Administrasi Kontrak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan danpengembangan sistem administrasi kontrak.

Pasal 767

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 766, Bidang Administrasi Kontrak menyelenggarakan fungsi :a. penyiapan standar dan pedoman administrasi kotrak;b. bantuan penyelesaian hukum dan permasalahan kontrak;c. pengembangan sistem administrasi kontrak;d. pembinaan teknis sistem dan administrasi kontrak;e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan administrasi kontrak;

danf. pemberian opini hukum kontrak.

Pasal 768

Bidang Administrasi Kontrak terdiri dari :

a. Subbidang Pengaturan Administrasi Kontrak; danb. Subbidang Pemberdayaan Administrasi Kontrak.

Pasal 769

(1) Subbidang Pengaturan Administrasi Kontrak mempunyai tugas menyusunpedoman, standar, dan petunjuk pelaksanaan administrasi kontrak,memberikan bantuan penyelesaian permasalahan pelaksanaan kontrak, sertamengembangkan sistem administrasi kontrak barang dan jasa.

(2) Subbidang Pemberdayaan Administrasi Kontrak mempunyai tugasmenyelenggarakan pembinaan teknis sistem administrasi kontrak, melakukanmonitoring dan evaluasi kontrak/penelitian perjanjian kontrak barang dan jasa,memberikan opini hukum kontrak, serta memberikan rekomendasi penerapanprosedur pelaksanaan kontrak.

Pasal 770

Bidang Teknik Konstruksi Berkelanjutan mempunyai tugas melaksanakanpembinaan dan pengembangan di bidang teknik konstruksi, sistem manajemenmutu, sistem manajemen keselamatan konstruksi, dan sistem manajemenlingkungan.

Pasal 771

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 770, BidangTeknik Konstruksi Berkelanjutan menyelenggarakan fungsi :

a. pengembangan sistem manajemen mutu, sistem manajemen keselamatankonstruksi dan sistem manajemen lingkungan serta teknik konstruksiberkelanjutan;

b. penyiapan pedoman, standar, dan petunjuk pelaksanaan teknik konstruksi,sistem manajemen mutu, sistem manajemen keselamatan konstruksi sertasistem manajemen lingkungan dan teknik konstruksi berkelanjutan;

7/17/2019 2011-11-30-11-20-31 bikon


186

c. bimbingan teknis dan bantuan teknis sistem manajemen mutu, sistemmanajemen keselamatan konstruksi dan sistem manajemen lingkungan danteknik konstruksi berkelanjutan; dan

d. diseminasi, monitoring dan evaluasi penerapan sistem manajemen mutu,sistem manajemen keselamatan konstruksi serta sistem manajemen

lingkungan dan teknik konstruksi berkelanjutan.

Pasal 772

Bidang Teknik Konstruksi Berkelanjutan terdiri dari :

a. Subbidang Teknik Konstruksi; danb. Subbidang Pemberdayaan Konstruksi.

Pasal 773

(1) Subbidang Teknik Konstruksi mempunyai tugas menyiapkan norma, standar,pedoman, kriteria, dan petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, diseminasi sertamelakukan monitoring dan evaluasi penerapan sistem manajemen mutu,

sistem manajemen keselamatan dan sistem manajemen lingkungan sertateknik konstruksi berkelanjutan.

(2) Subbidang Pemberdayaan Konstruksi mempunyai tugas menyelenggarakanbantuan teknis dan bimbingan teknis, penerapan sistem manajemen mutu,sistem manajemen keselamatan konstruksi dan sistem manajemen lingkunganserta teknik konstruksi berkelanjutan.

Pasal 774

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian,keuangan, perlengkapan, rumah tangga, administrasi barang milik negara, tatapersuratan, kearsipan dan koordinasi penyusunan program serta monitoring dan

evaluasi kegiatan Pusat.

BAGIAN KEENAM

PUSAT PEMBINAAN SUMBER DAYA INVESTASI

Pasal 775

Pusat Pembinaan Sumber Daya Investasi mempunyai tugas merumuskankebijakan sumber daya investasi infrastruktrur berdasarkan kebijakan yangditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 776

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 776, PusatPembinaan Sumber Daya Investasi menyelenggarakan fungsi :

a. pengembangan pola investasi infrastruktur;b. pembinaan sumber daya material dan peralatan;c. pembinaan pasar dan daya saing; dand. pelaksanaan urusan tata usaha Pusat.

Pasal 777

7/17/2019 2011-11-30-11-20-31 bikon


187

Pusat Pembinaan Sumber Daya Investasi terdiri dari :

a. Bagian Tata Usaha;b. Bidang Pengembangan Pola Investasi;c. Bidang Material dan Peralatan;

d. Bidang Pasar dan Daya Saing; dane. Kelompok Jabatan Fungsional.Pasal 778

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan penyusunan programdan anggaran tahunan, penerapan sistem manajemen mutu, tata usaha danrumah tangga Pusat.

Pasal 779

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 778, BagianTata Usaha menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan urusan program dan anggaran, keuangan, pengelolaan sarana

kantor, sistem manajemen informasi dan produksi bahan publikasi, sertainventarisasi barang milik negara; dan

b. pelaksanaan urusan kepegawaian, tata persuratan, kearsipan, rumah tangga,kesejahteraan pegawai, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor sertapenerapan sistem manajemen mutu.

Pasal 780

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

a. Subbagian Program, Keuangan dan Sarana; danb. Subbagian Kepegawaian dan Rumah Tangga.

Pasal 781

(1) Subbagian Program, Keuangan dan Sarana mempunyai tugas melakukanpenyusunan program dan anggaran, administrasi keuangan, pembayaran gajipegawai, pengadaan sarana dan prasarana, sistem manajemen informasi,produksi bahan publikasi, serta melakukan inventarisasi barang milik negara,koordinasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pusat sertapembinaan dan pengembangan PNBP.

(2) Subbagian Kepegawaian dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukanurusan administrasi kepegawaian, tata persuratan, kearsipan, dan rumahtangga, kesejahteraan pegawai, pemeliharaan sarana dan prasarana kantorserta penerapan sistem manajemen mutu.

Pasal 782

Bidang Pengembangan Pola Investasi mempunyai tugas merumuskan kebijakanpengembangan pola investasi infrastruktur.

Pasal 783

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 782, BidangPengembangan Pola Investasi menyelenggarakan fungsi :

7/17/2019 2011-11-30-11-20-31 bikon


188

a. pengembangan strategi investasi infrastruktur; danb. pelaksanaan fasilitasi investasi infrastruktur.

Pasal 784

Bidang Pengembangan Pola Investasi terdiri dari :

a. Subbidang Pengembangan Strategi Investasi; danb. Subbidang Fasilitasi Investasi.

Pasal 785

(1) Subbidang Pengembangan Strategi Investasi mempunyai tugas merumuskankebijakan dan strategi pengembangan investasi infrastruktur, menyusunnorma, standar, pedoman dan kriteria investasi infrastruktur, danmengembangkan pola-pola investasi dan pemetaan sumber daya investasi.

(2) Subbidang Fasilitasi Investasi mempunyai tugas melaksanakan sosialisasi dandiseminasi kebijakan, strategi dan pola-pola investasi yang telah

dikembangkan, dan melaksanakan fasilitasi investasi di bidang infrastruktur.

Pasal 786

Bidang Material dan Peralatan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakankebijakan pembinaan sumber daya material dan peralatan untuk mendukungpengembangan investasi infrastruktur.

Pasal 787

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 786, BidangMaterial dan Peralatan menyelenggarakan fungsi :

a. pembinaan sumber daya material; dan

b. pembinaan sumber daya peralatan.

Pasal 788

Bidang Material dan Peralatan terdiri dari :

a. Subbidang Sumber Daya Material; danb. Subbidang Sumber Daya Peralatan.

Pasal 789

(1) Subbidang Sumber Daya Material mempunyai tugas menyiapkan perumusandan melaksanakan kebijakan dan strategi pembinaan sumber daya materialuntuk mendukung pengembangan investasi infrastruktur.

(2) Subbidang Sumber Daya Peralatan mempunyai tugas menyiapkan perumusandan melaksanakan kebijakan dan strategi pembinaan sumber daya peralatanuntuk mendukung pengembangan investasi infrastruktur.

Pasal 790

Bidang Pasar dan Daya Saing mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakankebijakan pembinaan pasar dan daya saing.

7/17/2019 2011-11-30-11-20-31 bikon


189

Pasal 791

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 790, Bidang

Pasar dan Daya Saing menyelenggarakan fungsi :

a. pembinaan peningkatan daya saing;b. pembinaan pasar; danpelaksanaan perundingan liberalisasi perdagangan jasa konstruksi.

Pasal 792

Bidang Pasar dan Daya Saing terdiri dari :

a. Subbidang Peningkatan Pasar; danb. Subbidang Peningkatan Daya Saing.

Pasal 793

(1) Subbidang Peningkatan Pasar mempunyai tugas menyiapkan perumusan,melaksanakan dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategipembinaan peningkatan pasar serta pelaksanaan perundingan liberalisasiperdagangan jasa konstruksi.

(2) Subbidang Peningkatan Daya Saing mempunyai tugas menyiapkanperumusan, melaksanakan dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan danstrategi peningkatan daya saing untuk mendukung pengembangan investasiinfrastruktur.

BAGIAN KETUJUH

PUSAT PEMBINAAN KOMPETENSI DAN PELATIHAN KONSTRUKSI

Pasal 794

Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi mempunyai tugasmerumuskan dan melaksanakan pembinaan kompetensi dan pelatihan konstruksiberdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 795

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 794, PusatPembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana dan program pembinaan kompetensi, dan pelatihankonstruksi;

b. penyiapan bakuan kompetensi dan pengembangan metode pelatihankonstruksi;

c. penyiapan dan pengembangan materi pelatihan;d. penyusunan pedoman penyelenggaraan pelatihan;e. pengembangan bimbingan lembaga pelatihan dan instruktur serta assesor;f. penyusunan laporan dan evaluasi hasil pelatihan konstruksi;

7/17/2019 2011-11-30-11-20-31 bikon


190

g. penyiapan pelaksanaan penyetaraan kompetensi keahlian regional;h. pengembangan manajemen unit pelaksana tugas kompetensi dan pelatihan

konstruksi; dani. pelaksanaan urusan tata usaha Pusat.

Pasal 796

Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi terdiri dari :

a. Bagian Tata Usaha;b. Bidang Kompetensi Konstruksi;c. Bidang Pengembangan Keahlian Konstruksi;d. Bidang Pelatihan Keterampilan Konstruksi; dane. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 797

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan penyusunan program

dan anggaran tahunan, penerapan sistem manajemen mutu, tata usaha danrumah tangga Pusat.

Pasal 798

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 797, BagianTata Usaha menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan urusan program dan anggaran, keuangan, pengelolaan saranakantor, sistem manajemen informasi dan produksi bahan publikasi sertainventarisasi barang milik negara; dan

b. pelaksanaan urusan kepegawaian, tata persuratan, kearsipan, rumah tangga,kesejahteraan pegawai, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor serta

penerapan sistem manajemen mutu.

Pasal 799

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

a. Subbagian Program, Keuangan dan Sarana; danb. Subbagian Kepegawaian dan Rumah Tangga.

Pasal 800

(1) Subbagian Program, Keuangan dan Sarana mempunyai tugas melakukanpenyusunan program dan anggaran, administrasi keuangan, pembayaran gajipegawai, pengadaan sarana dan prasarana, sistem manajemen informasi,

produksi bahan publikasi, serta melakukan inventarisasi barang milik negara,koordinasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pusat sertapembinaan dan pengembangan PNBP.

(2) Subbagian Kepegawaian dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukanurusan administrasi kepegawaian, tata persuratan, kearsipan, dan rumahtangga, kesejahteraan pegawai, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor serta penerapan sistem manajemen mutu.

7/17/2019 2011-11-30-11-20-31 bikon


191

Pasal 801

Bidang Kompetensi Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan penyusunanbakuan kompetensi keahlian dan keterampilan konstruksi.

Pasal 802

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 801, BidangKompetensi Konstruksi menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan bakuan kompetensi keterampilan konstruksi;b. penyusunan bakuan kompetensi keahlian konstruksi;c. penyiapan dan fasilitasi pengembangan bakuan kompetensi keterampilan dan

keahlian konstruksi; dand. penyiapan pelaksanaan penyetaraan kompetensi keahlian regional.

Pasal 803

Bidang Kompetensi Konstruksi terdiri dari :

a. Subbidang Bakuan Kompetensi Keterampilan; danb. Subbidang Bakuan Kompetensi Keahlian.

Pasal 804

(1) Subbidang Bakuan Kompetensi Keterampilan mempunyai tugas menyiapkandan memfasilitasi pengembangan bakuan kompetensi keterampilan.

(2) Subbidang Bakuan Kompetensi Keahlian mempunyai tugas menyiapkan danmemfasilitasi pengembangan bakuan kompetensi keahlian serta penyiapanpelaksanaan penyetaraan kompetensi keahlian regional.

Pasal 805

Bidang Pengembangan Keahlian Konstruksi mempunyai tugas melaksanakanpenyusunan program pelatihan serta melaksanakan pengendalian dan evaluasihasil pelatihan di bidang keahlian konstruksi.

Pasal 806

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 805, BidangPengembangan Keahlian Konstruksi menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana dan pelatihan;b. penyusunan pedoman penyelenggaraan pelatihan;c. pelaksanaan pengendalian pelatihan keahlian dan evaluasi hasil pelatihan;

d. penyiapan standar pelatihan keahlian; dane. pelaksanaan bimbingan terhadap lembaga pelatihan dan instruktur sertaasesor.

Pasal 807

Bidang Pengembangan Keahlian Konstruksi terdiri dari :

a. Subbidang Program Pengembangan Keahlian; danb. Subbidang Pengendalian Pelatihan Keahlian.

7/17/2019 2011-11-30-11-20-31 bikon


192

(1) Subbidang Program Pengembangan Keahlian mempunyai tugas menyiapkanpedoman, program rencana serta materi pelatihan keahlian konstruksi dan

evaluasi pelatihan keahlian konstruksi

(2) Subbidang Pengendalian Pelatihan Keahlian mempunyai tugas melaksanakanpengorganisasian pelaksanaan, pengawasan pelaksanaan pelatihan keahliankonstruksi dan pelaporan hasil pelatihan keahlian konstruksi sertamelaksanakan bimbingan terhadap lembaga pelatihan dan instruktur sertaasesor.

Pasal 808

Bidang Pelatihan Keterampilan Konstruksi mempunyai tugas melaksanakanpenyusunan program pelatihan serta melaksanakan pengendalian dan evaluasihasil pelatihan di bidang keterampilan konstruksi.

Pasal 809

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 809, BidangPelatihan Keterampilan Konstruksi menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana dan program pelatihan keterampilan;b. penyusunan pedoman penyelenggaraan pelatihan keterampilan;c. pelaksanaan pengendalian pelatihan keterampilan dan evaluasi hasil

pelatihan;d. penyiapan standar pelatihan keterampilan; dane. pelaksanaan bimbingan terhadap lembaga pelatihan dan instruktur serta

asesor.

Pasal 810

Bidang Pelatihan Keterampilan Konstruksi terdiri dari :

a. Subbidang Program Pelatihan Keterampilan; danb. Subbidang Pengendalian Pelatihan Keterampilan.

Pasal 811

(1) Subbidang Program Pelatihan Keterampilan mempunyai tugas menyiapkanpedoman, program, rencana serta materi pelatihan keterampilan konstruksidan evaluasi pelatihan keterampilan konstruksi.

(2) Subbidang Pengendalian Pelatihan Keterampilan mempunyai tugasmelaksanakan pengorganisasian pelaksanaan, pengawasan pelaksanaanpelatihan keterampilan konstruksi dan pelaporan hasil pelatihan keterampilankonstruksi, serta melaksanakan bimbingan terhadap lembaga pelatihan daninstruktur serta asesor.

7/17/2019 2011-11-30-11-20-31 bikon


193

BAGIAN KEDELAPANKELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 812

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuaidengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 813

(1) Kelompok Jabatan Fungsional Instruktur Latihan Kerja dan Jabatan Fungsionallainnya terdiri dari berbagai kelompok Jabatan Fungsional sesuai denganbidang keahliannya.

(2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud padaayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjukoleh Kepala Badan.

(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukanberdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Documents

2011-11-30-11-20-31 bikon