Upload
ahmad-abdul-haq
View
223
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
8/14/2019 20091007 01 Materi Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (Untuk Sosisalisasi Paket Peraturan)
1/26
DISAMPAIKAN PADA:DISAMPAIKAN PADA:SOSIALISASI PAKET PERATURAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGANSOSIALISASI PAKET PERATURAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
DISAMPAIKAN PADA:DISAMPAIKAN PADA:SOSIALISASI PAKET PERATURAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGANSOSIALISASI PAKET PERATURAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
SISTEM AKUNTANSIPEMERINTAH PUSAT
PMK No. 171/PMK.05/2007
8/14/2019 20091007 01 Materi Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (Untuk Sosisalisasi Paket Peraturan)
2/26
DISAMPAIKAN PADA:DISAMPAIKAN PADA:SOSIALISASI PAKET PERATURAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGANSOSIALISASI PAKET PERATURAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
DISAMPAIKAN PADA:DISAMPAIKAN PADA:SOSIALISASI PAKET PERATURAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGANSOSIALISASI PAKET PERATURAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
LATAR BELAKANGLATAR BELAKANG
Pengaturan Fungsi Menteri Keuangan sebagai
Kuasa BUN yang belum banyak diatur dalam
PMK No.59/PMK.06/2005 Penyempurnaan Sistem dan Prosedur
Penyusunan LK sebagai akibat hasil temuan
BPK terhadap LKPP
Penyesuaian Sistem dan Prosedur terhadap
peraturan-peraturan perundangan yang
mempengaruhi Sistem Akuntansi
8/14/2019 20091007 01 Materi Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (Untuk Sosisalisasi Paket Peraturan)
3/26
DISAMPAIKAN PADA:DISAMPAIKAN PADA:SOSIALISASI PAKET PERATURAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGANSOSIALISASI PAKET PERATURAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
DISAMPAIKAN PADA:DISAMPAIKAN PADA:SOSIALISASI PAKET PERATURAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGANSOSIALISASI PAKET PERATURAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
FUNGSI MENTERI KEUANGANFUNGSI MENTERI KEUANGANFUNGSI MENTERI KEUANGANFUNGSI MENTERI KEUANGAN
UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan NegaraUU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
pasal 51:pasal 51:
1.1. Menteri Keuangan selaku BUNMenteri Keuangan selaku BUN menyelenggarakanmenyelenggarakan
akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitasakuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas
dana, termasuk pembiayaan dan perhitungannya.dana, termasuk pembiayaan dan perhitungannya. (SA(SA--
BUN)BUN)
2.2. Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna AnggaranMenteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran
menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset,menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset,
utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pendapatanutang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pendapatan
dan belanjadan belanja (SAI)(SAI)
3.3. Akuntansi digunakan untuk menyusunAkuntansi digunakan untuk menyusun LKPPLKPP sesuai dengansesuai dengan
Standar Akuntansi PemerintahanStandar Akuntansi Pemerintahan
8/14/2019 20091007 01 Materi Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (Untuk Sosisalisasi Paket Peraturan)
4/26
DISAMPAIKAN PADA:DISAMPAIKAN PADA:SOSIALISASI PAKET PERATURAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGANSOSIALISASI PAKET PERATURAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
DISAMPAIKAN PADA:DISAMPAIKAN PADA:SOSIALISASI PAKET PERATURAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGANSOSIALISASI PAKET PERATURAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
KEWENANGAN MENTERI KEUANGANKEWENANGAN MENTERI KEUANGANKEWENANGAN MENTERI KEUANGANKEWENANGAN MENTERI KEUANGAN
1.1. Presiden selaku kepala pemerintahan memberikan kuasa kepadaPresiden selaku kepala pemerintahan memberikan kuasa kepadaMenteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintahMenteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintahdalamdalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkankepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan (UU 17 pasal(UU 17 pasal6 ayat 2 huruf a).6 ayat 2 huruf a).
2.2. MelaksanakanMelaksanakan Fungsi Bendahara Umum NegaraFungsi Bendahara Umum Negara (UU 17 pasal 8(UU 17 pasal 8huruf f)huruf f)
3.3. MenyusunMenyusun Laporan KeuanganLaporan Keuangan yang merupakanyang merupakanpertanggungjawaban pelaksanaan APBNpertanggungjawaban pelaksanaan APBN (UU 17 pasal 8 huruf g).(UU 17 pasal 8 huruf g).
4.4. MenetapkanMenetapkan sistem Penerimaan dan pengeluran kas negarasistem Penerimaan dan pengeluran kas negara (UU 1(UU 1pasal 7 ayat 2 huruf d)pasal 7 ayat 2 huruf d)
5.5. Menempatkan uang negara danMenempatkan uang negara dan mengelola/menatausahakanmengelola/menatausahakaninvestasiinvestasi (UU 1 pasal 7 ayat 2 huruf h)(UU 1 pasal 7 ayat 2 huruf h)
6.6. MelakukanMelakukan pinjaman dan memberikan jaminan atas namapinjaman dan memberikan jaminan atas namapemerintahpemerintah (UU 1 pasal 7 ayat 2 huruf j)(UU 1 pasal 7 ayat 2 huruf j)
7.7. MelakukanMelakukan pengelolaan utang dan piutang negarapengelolaan utang dan piutang negara (UU 1 pasal 7(UU 1 pasal 7ayat 2 huruf l)ayat 2 huruf l)
8/14/2019 20091007 01 Materi Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (Untuk Sosisalisasi Paket Peraturan)
5/26
DISAMPAIKAN PADA:DISAMPAIKAN PADA:SOSIALISASI PAKET PERATURAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGANSOSIALISASI PAKET PERATURAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
DISAMPAIKAN PADA:DISAMPAIKAN PADA:SOSIALISASI PAKET PERATURAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGANSOSIALISASI PAKET PERATURAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
8.8. MenetapkanMenetapkan sistem akuntansi dan pelaporansistem akuntansi dan pelaporankeuangan negarakeuangan negara (UU 1 pasal 7 ayat 2 huruf o)(UU 1 pasal 7 ayat 2 huruf o)
9.9. MenetapkanMenetapkan kebijakan dan pedoman pengelolaankebijakan dan pedoman pengelolaanserta penghapusan barang milik negaraserta penghapusan barang milik negara (UU 1 pasal(UU 1 pasal7 ayat 2 huruf q)7 ayat 2 huruf q)
10.10. Menunjuk pejabatMenunjuk pejabat Kuasa Bendahara Umum NegaraKuasa Bendahara Umum Negara(UU 1 pasal 7 ayat 2 huruf s).(UU 1 pasal 7 ayat 2 huruf s).
11.11. Menteri Keuangan/Pejabat Pengelola KeuanganMenteri Keuangan/Pejabat Pengelola KeuanganDaerah selaku Bendahara Umum Negara/DaerahDaerah selaku Bendahara Umum Negara/Daerahmenyelenggarakan akuntansi atas transaksimenyelenggarakan akuntansi atas transaksikeuangan, aset, utang, dan ekuitas dana,keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuktermasuktransaksi pembiayaan dan perhitungannyatransaksi pembiayaan dan perhitungannya. (UU 1. (UU 1
pasal 51 ayat 1)pasal 51 ayat 1)
KEWENANGAN MENTERI KEUANGANKEWENANGAN MENTERI KEUANGANKEWENANGAN MENTERI KEUANGANKEWENANGAN MENTERI KEUANGAN
8/14/2019 20091007 01 Materi Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (Untuk Sosisalisasi Paket Peraturan)
6/26
DISAMPAIKAN PADA:DISAMPAIKAN PADA:SOSIALISASI PAKET PERATURAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGANSOSIALISASI PAKET PERATURAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
DISAMPAIKAN PADA:DISAMPAIKAN PADA:SOSIALISASI PAKET PERATURAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGANSOSIALISASI PAKET PERATURAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARAPENGELOLAAN KEUANGAN NEGARAPENGELOLAAN KEUANGAN NEGARAPENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
PRESIDENPemegang kekuasaan PKN
MENTERI
PENGGUNA
ANGGARAN
MENTERI
PENGGUNA
ANGGARAN
MENTERI KEUANGAN
PENGGUNA
ANGGARAN
MENTERI KEUANGAN
SELAKU PENGELOLA FISKAL
(BUN DAN PENGGUNA ANGGARAN
BAPP)
UTANG
DAN HIBAH
PENERUSAN
PINJAMANINVESTASI
SUBSIDI
BELANJA
LAIN-LAIN
TRANSFER
KE DAERAH
BADAN
LAINNYA
TRANSAKSI
KHUSUS
8/14/2019 20091007 01 Materi Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (Untuk Sosisalisasi Paket Peraturan)
7/26
DISAMPAIKAN PADA:DISAMPAIKAN PADA:SOSIALISASI PAKET PERATURAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGANSOSIALISASI PAKET PERATURAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
DISAMPAIKAN PADA:DISAMPAIKAN PADA:SOSIALISASI PAKET PERATURAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGANSOSIALISASI PAKET PERATURAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
STANDAR & SISTEM AKUNTANSISTANDAR & SISTEM AKUNTANSI
Standar Akuntansi
SISTEM AKUNTANSI
Transaksi- Keuangan
- Kekayaan- Kewajiban
Proses Akuntansi- Analisa Transaksi
- Jurnal / Entries- Posting
Lap. Keuangan- LRA
- Neraca- LAK- CaLK
-Relevan
-Andal
-
Dpt dibandingkan-Dpt dipahami
Input Process Output
FormulasiProsedurTransaksi
BaganAkun
Standar
PengaturanKelembagaan
HardwareDan
Software
PersonilTerampil
8/14/2019 20091007 01 Materi Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (Untuk Sosisalisasi Paket Peraturan)
8/26
DISAMPAIKAN PADA:DISAMPAIKAN PADA:SOSIALISASI PAKET PERATURAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGANSOSIALISASI PAKET PERATURAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
DISAMPAIKAN PADA:DISAMPAIKAN PADA:SOSIALISASI PAKET PERATURAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGANSOSIALISASI PAKET PERATURAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
KERANGKA UMUM SAPPKERANGKA UMUM SAPP
SAPP
SAI SA-BUN999
SAKSIMAK-
BMNSiAP
SAUP&H
01,02
SA-IP
03
SA-PP
04
SAKUN SAU
061,096,
097,101
102
099 098
SA-TD
05
070,071
SA-BL
Kemayoran,
Bungkarno,
TMII
SA-BSBL
06
062,069
DJKN
Utang yangditeruspinjamkan Piutang PenerusanPinjaman (RDI/RPD?)
SA-TK
99
Jasa
Perbendah
araan; PFK;
Koreksi
kesalahan
8/14/2019 20091007 01 Materi Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (Untuk Sosisalisasi Paket Peraturan)
9/26
DISAMPAIKAN PADA:DISAMPAIKAN PADA:SOSIALISASI PAKET PERATURAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGANSOSIALISASI PAKET PERATURAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGANDISAMPAIKAN PADA:DISAMPAIKAN PADA:SOSIALISASI PAKET PERATURAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGANSOSIALISASI PAKET PERATURAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
Pengelolaan Fungsi
Bendahara Umum Negara (PMK 171/PMK.05/2007)
Pengelolaan Fungsi
Bendahara Umum Negara (PMK 171/PMK.05/2007)
MENTERI KEUANGAN
Selaku PimpinanDepartemen Keuangan
(PA)
SelakuBendahara Umum
Negara (SA-BUN)
Dilaksanakan olehSetjen Depkeu
(SAI)
Pengelola
BAPP
Pengelola Barang(DJKN)
SIMAK-BMN
BUN
(SiAP)
Pengelola UtangPemerintah dan Hibah
PengelolaInvestasi Pemerintah
PengelolaPenerusan Pinjaman
PengelolaTransfer ke Daerah
PengelolaBelanjaSubsidi dan
Belanja Lain-lain
PengelolaBadan Lain
PengelolaTransaksi Khusus
Dilaksanakan
DJPU
Dilaksanakan
DJKN
Dilaksanakan
DJPBN
Dilaksanakan
DJPK
Dilaksanakan
DJA
Dilaksanakan
DJPBN
DilaksanakanMasing-masing
Eselon I Depkeu
SA-UPH061,096,097,
101,102
SA-IP099
SA-PP098
SA-TD070,071
SA-BSBL062,069
SA-BL SA-TK
UA-BUN
Lender vs BUMN/ Pemda(Utang) (Piutang)
8/14/2019 20091007 01 Materi Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (Untuk Sosisalisasi Paket Peraturan)
10/26
DISAMPAIKAN PADA:DISAMPAIKAN PADA:SOSIALISASI PAKET PERATURAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGANSOSIALISASI PAKET PERATURAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGANDISAMPAIKAN PADA:DISAMPAIKAN PADA:SOSIALISASI PAKET PERATURAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGANSOSIALISASI PAKET PERATURAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
DJPBN
BABUN
999
DJASA-BSBL
999.06
DJPBNSA-PP
999.04
DJPKSA-TD
999.05
DJKNSA-IP
999.03
DJPBNSA-TK
999.99
Satker Pembayaran
Subsidi
Satker
Belanja Lain-lain
Satker Kerjasama
Internasional
Satker
Pembayaran
Penyertaan
Modal Pemerintah
DJPUSA-UP/SIKUBAH
999.01999.02
Satker Pembayaran
Bunga Utang
DN dan LN
Satker Pembayaran
Cicilan Pokok Utang
DN dan LN
Satker Penerusan
Pinjaman
Sebagai Hibah
Satker Penerusan
Hibah
SatkerTransfer
Ke Daerah
Satker Penerusan
Hibah dan Pinjaman
Ke PEMDA
Satker Perjanjian
Hukum
Internasional
Satker PNBP
Keuangan
Satker Koreksidan
Pengembalian
Satker PFK
Satker Penerusan
pinjaman
ke BUMN
Satker Penerusan
Hibah dan Pinjaman
Ke PEM
DA
Satker Jasa
Perbendaharaan
DESIGN BABUNDESIGN BABUN
8/14/2019 20091007 01 Materi Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (Untuk Sosisalisasi Paket Peraturan)
11/26
DISAMPAIKAN PADA:DISAMPAIKAN PADA:SOSIALISASI PAKET PERATURAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGANSOSIALISASI PAKET PERATURAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGANDISAMPAIKAN PADA:DISAMPAIKAN PADA:SOSIALISASI PAKET PERATURAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGANSOSIALISASI PAKET PERATURAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
UNIT AKUNTANSI BUN
1)UABUN
SAPP
2)UAPBUN
SiAP
3)UAPBUN
SA-UPH
4)UAPBUN
SA-IP
5)UAPBUN
SA-PP
6)UAPBUN
SA-BSBL
7)UAPBUN
SA-TD
8)UAPBUN
SA-TK
10)
UAKBUN-P
11)
UAKBUN-D
9)UAPBUN
SA-BL
Ket.UABUN = Unit Akuntansi Bendahara Umum Negara
UAPBUN = Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum NegaraUAKBUN-P = Unit Akuntansi Kuasa Bendahara Umum Negara PusatUAKBUN-D = Unit Akuntansi Kuasa Bendahara Umum Negara Daerah
1) DJPBN Dit. APK
2) DJPBN Dit. APK
3) DJPU Dit. EAS4) DJPBN Dit. PDI
5) DJKN
6) DJA Dit. Anggaran III
7) DJPK Dit. DP& PHKD
8) Masing- masing Eselon I
9) DJPBN Dit. APK
10) DJPBN Dit. PKN
11) DJPBN KPPN
8/14/2019 20091007 01 Materi Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (Untuk Sosisalisasi Paket Peraturan)
12/26
DISAMPAIKAN PADA:DISAMPAIKAN PADA:SOSIALISASI PAKET PERATURAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGANSOSIALISASI PAKET PERATURAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGANDISAMPAIKAN PADA:DISAMPAIKAN PADA:SOSIALISASI PAKET PERATURAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGANSOSIALISASI PAKET PERATURAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
HUBUNGAN SAPP DENGAN SISTEM LAINHUBUNGAN SAPP DENGAN SISTEM LAINHUBUNGAN SAPP DENGAN SISTEM LAINHUBUNGAN SAPP DENGAN SISTEM LAIN
PENGAWASAN
PERTANGGUNG
JAWABAN
PELAKSANAAN
ANGGARAN
PERENCANAAN
ANGGARAN
SAPP
DIPA
SPM
SP2D
MPN
APBN
RKA-K/L
SIMAK-BMNSAKSA-BUN
BaganAkunStandar
8/14/2019 20091007 01 Materi Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (Untuk Sosisalisasi Paket Peraturan)
13/26
DISAMPAIKAN PADA:DISAMPAIKAN PADA:SOSIALISASI PAKET PERATURAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGANSOSIALISASI PAKET PERATURAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGANDISAMPAIKAN PADA:DISAMPAIKAN PADA:SOSIALISASI PAKET PERATURAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGANSOSIALISASI PAKET PERATURAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
PELAPORAN KEUANGAN BABUNPELAPORAN KEUANGAN BABUN
BABUN (999)
UABUN
SEKJEN (999.0x)
UAPBUN
DJA (999.0x)
UAPBUN
DJPB (999.0x)
UAPBUN
DJPK (999.0x)
UAPBUN
DJKN(999.0x)
UAPBUN
BKF(999.0x)
UAPBUN
DJPU(999.0x)
UAPBUN
Satker
UAKPABUN
Satker
UAKPABUN
Satker
UAKPABUN
Satker
UAKPABUN
Satker
UAKPABUN
Satker
UAKPABUN
Satker
UAKPABUN
Satker
UAKPABUN
Satker
UAKPABUN
Satker
UAKPABUN
Satker
UAKPABUN
Satker
UAKPABUN
Satker
UAKPABUN
Satker
UAKPABUN
MENKEU
LKPP
8/14/2019 20091007 01 Materi Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (Untuk Sosisalisasi Paket Peraturan)
14/26
DISAMPAIKAN PADA:DISAMPAIKAN PADA:SOSIALISASI PAKET PERATURAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGANSOSIALISASI PAKET PERATURAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGANDISAMPAIKAN PADA:DISAMPAIKAN PADA:SOSIALISASI PAKET PERATURAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGANSOSIALISASI PAKET PERATURAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
PELAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN
NEGARA/LEMBAG
PELAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN
NEGARA/LEMBAG
UAPA/B
Eselon I
UAPPA/B-E1
Eselon I
UAPPA/B-E1
Eselon I
UAPPA/B-E1
Eselon I
UAPPA/B-E1
Eselon I
UAPPA/B-E1
Satker
UAKPA/B
Satker DK/TP
UAKPA/B
MENKEU
LKPP
Eselon I
UAPPA/B-E1
Eselon I
UAPPA/B-E1
Satker BLU
UAKPA
Satker
UAKPA/B
Satker DK/TP
UAKPA/B
Satker BLU
UAKPA
Satker
UAKPA/B
Satker DK/TP
UAKPA/B
Satker BLU
UAKPA
Satker
UAKPA/B
Satker DK/TP
UAKPA/B
Satker BLU
UAKPA
Satker
UAKPA/B
Satker DK/TP
UAKPA/B
Satker BLU
UAKPA
Satker
UAKPA/B
Satker DK/TP
UAKPA/B
Satker BLU
UAKPA
Satker
UAKPA/B
Satker DK/TP
UAKPA/B
Satker BLU
UAKPA
8/14/2019 20091007 01 Materi Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (Untuk Sosisalisasi Paket Peraturan)
15/26
DISAMPAIKAN PADA:DISAMPAIKAN PADA:SOSIALISASI PAKET PERATURAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGANSOSIALISASI PAKET PERATURAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGANDISAMPAIKAN PADA:DISAMPAIKAN PADA:SOSIALISASI PAKET PERATURAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGANSOSIALISASI PAKET PERATURAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
MENTERI KEUANGAN SELAKU BUN
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
PROSES AKUNTANSI SAPPPROSES AKUNTANSI SAPP
GL SA-BUN
ASET
(SIMAK-BMN)
DJKN
Budget
(APBN)
RKA-K/LDIPAGL SAI
GL SAPP
LK
K/L
LK
BUN
LKPP
Transaksi
Persediaan
AnggaranTransaksi
Aset
Transaksi
Realisasi
Transaksi
Piutang
SIMAK-BMN SAK
Transaksi
Lainnya
Transaksi
BLU
SAUP SA-IP SA-PP
SA-BUN
SA-TD SA-BSBL SA-BL
Transaksi Realisasi, Anggaran dan Non Anggaran
MENTERI KEUANGAN SELAKU PENGELOLA FISKAL
SiAP
SAKUN SAU
BPK
SA-TK
8/14/2019 20091007 01 Materi Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (Untuk Sosisalisasi Paket Peraturan)
16/26
8/14/2019 20091007 01 Materi Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (Untuk Sosisalisasi Paket Peraturan)
17/26
DISAMPAIKAN PADA:DISAMPAIKAN PADA:SOSIALISASI PAKET PERATURAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGANSOSIALISASI PAKET PERATURAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGANDISAMPAIKAN PADA:DISAMPAIKAN PADA:SOSIALISASI PAKET PERATURAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGANSOSIALISASI PAKET PERATURAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
21.952
Satker
WilayahEselon I
K/L
KEMENTERIAN NEGARA /LEMBAGA
SEBAGAI COO
REKONSILIASI REALISASI ANGGARAN ANTARA COO VS CFO
178
KPPN/PKN
30
Kanwil
DJPBN1
DJPBN-
DAPK
SA-BL
SIAP
UAKPA
UAPPA/B-W UAPPA/B-E1 UAPA/B
38
Satker
BLU
1.486 282 73
S-AUP &
HSA-IP
SA-
BSBL
SA-
TK
SA-
TD
SA BUN
1
PKNMENTERI KEUANGAN
SEBAGAI CFO
MENTERI KEUANGAN SEBAGAI COO - BAPP
SAI
8/14/2019 20091007 01 Materi Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (Untuk Sosisalisasi Paket Peraturan)
18/26
DISAMPAIKAN PADA:DISAMPAIKAN PADA:SOSIALISASI PAKET PERATURAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGANSOSIALISASI PAKET PERATURAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGANDISAMPAIKAN PADA:DISAMPAIKAN PADA:SOSIALISASI PAKET PERATURAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGANSOSIALISASI PAKET PERATURAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
KORELASI PERENCANAAN DANKORELASI PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN DENGANPENGANGGARAN DENGAN
PERTANGGUNGJAWABANNYAPERTANGGUNGJAWABANNYA
KORELASI PERENCANAAN DANKORELASI PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN DENGANPENGANGGARAN DENGAN
PERTANGGUNGJAWABANNYAPERTANGGUNGJAWABANNYA
APBN
DIPA
PELAKSANAAN
PENGAWASAN
PERTANGGUNGJAWABA
N
PEMERIKSAAN
APPROPRIATION
ALLOTMENT
JURNAL ENTRY
REVIU
LAPORAN KEUANGAN
AUDIT LKPP
Apakah semuaappropriation sudah diallotment
BAS
Apakah semuaAllotment/DIPA sudah dipertanggungjawabkan
8/14/2019 20091007 01 Materi Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (Untuk Sosisalisasi Paket Peraturan)
19/26
DISAMPAIKAN PADA:DISAMPAIKAN PADA:SOSIALISASI PAKET PERATURAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGANSOSIALISASI PAKET PERATURAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGANDISAMPAIKAN PADA:DISAMPAIKAN PADA:SOSIALISASI PAKET PERATURAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGANSOSIALISASI PAKET PERATURAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
Sistem Akuntansi Pusat (SiAP)Sistem Akuntansi Pusat (SiAP)
Sistem Akuntansi Kas Umum Negara (SAKUN)yang menghasilkan Laporan Arus Kas (LAK) dan
Neraca KUN
Bertindak selaku penyedia data CFO untukdilakukan rekonsiliasi dengan COO (K/L dan
BUN)
KPPN selaku UAKBUN-D dan Dit.PKN selaku
UAKBUN-P;
Kanwil DJPBN selaku UAP-BUN;
Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
(DAPK) selaku UA-BUN .
8/14/2019 20091007 01 Materi Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (Untuk Sosisalisasi Paket Peraturan)
20/26
DISAMPAIKAN PADA:DISAMPAIKAN PADA:SOSIALISASI PAKET PERATURAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGANSOSIALISASI PAKET PERATURAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGANDISAMPAIKAN PADA:DISAMPAIKAN PADA:SOSIALISASI PAKET PERATURAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGANSOSIALISASI PAKET PERATURAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
Sistem Akuntansi Utang (SA-UP)Sistem Akuntansi Utang (SA-UP)
SA-UP dilaksanakan oleh oleh DJPU dengan
Kode BA. 999.01
Transaksi dalam SA-UP mencakup
Penerimaan pembiayaan utang jangka
panjang dalam dan luar Negeri
Pembayaran cicilan pokok utang
Pembayaran bunga dan biaya utang
8/14/2019 20091007 01 Materi Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (Untuk Sosisalisasi Paket Peraturan)
21/26
DISAMPAIKAN PADA:DISAMPAIKAN PADA:SOSIALISASI PAKET PERATURAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGANSOSIALISASI PAKET PERATURAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGANDISAMPAIKAN PADA:DISAMPAIKAN PADA:SOSIALISASI PAKET PERATURAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGANSOSIALISASI PAKET PERATURAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
Sistem Akuntansi Hibah (Sikubah)Sistem Akuntansi Hibah (Sikubah)
Sikubah dilaksanakan oleh DJPU dengan BA.
999.02
Pendapatan Hibah dan Belanja Hibah dicatat
oleh Menteri Keuangan sebagai BUN
(dilaksanakan oleh DJPU)
Belanja yang didanai dari Hibah dicatat oleh
Kementerian Negara/Lembaga Pendapatan Hibah yang diterima langsung oleh
K/L dicatat melalui mekanismen SPM
Pengesahan
8/14/2019 20091007 01 Materi Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (Untuk Sosisalisasi Paket Peraturan)
22/26
DISAMPAIKAN PADA:DISAMPAIKAN PADA:SOSIALISASI PAKET PERATURAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGANSOSIALISASI PAKET PERATURAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGANDISAMPAIKAN PADA:DISAMPAIKAN PADA:SOSIALISASI PAKET PERATURAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGANSOSIALISASI PAKET PERATURAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
Sistem Akuntansi Investasi
Pemerintah (SA-IP)
Sistem Akuntansi Investasi
Pemerintah (SA-IP)
SA-IP dilaksanakan oleh DJKN dengan kode BA
999.03
Transaksi SA-IP mencakup : Penyertaan Modal Pemerintah pada BUMN
Penyertaan Modal Pemerintah pada Lembaga
Keuangan Internasional Dana bergulir yang dikeluarkan oleh APBN
Menghasilkan Laporan Neraca dan LRA-
Pembiayaan dan CaLK
8/14/2019 20091007 01 Materi Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (Untuk Sosisalisasi Paket Peraturan)
23/26
DISAMPAIKAN PADA:DISAMPAIKAN PADA:SOSIALISASI PAKET PERATURAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGANSOSIALISASI PAKET PERATURAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGANDISAMPAIKAN PADA:DISAMPAIKAN PADA:SOSIALISASI PAKET PERATURAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGANSOSIALISASI PAKET PERATURAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
Sistem Akuntansi Penerusan
Pinjaman (SA-PP)
Sistem Akuntansi Penerusan
Pinjaman (SA-PP)
SA-PP dilaksanakan oleh DJPBN dengan kode
BA 999.04
Transaksi SA-PP mencakup : Penyaluran Pinjaman kepada BUMN (RDI)
Penyaluran Pinjaman kepada Pemda (RPD)
Menghasilkan Laporan Neraca dan LRA-Pembiayaan dan CaLK
8/14/2019 20091007 01 Materi Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (Untuk Sosisalisasi Paket Peraturan)
24/26
DISAMPAIKAN PADA:DISAMPAIKAN PADA:SOSIALISASI PAKET PERATURAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGANSOSIALISASI PAKET PERATURAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGANDISAMPAIKAN PADA:DISAMPAIKAN PADA:SOSIALISASI PAKET PERATURAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGANSOSIALISASI PAKET PERATURAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
Sistem Akuntansi Transfer ke
Daerah (SA-TD)
Sistem Akuntansi Transfer ke
Daerah (SA-TD)
SA-TD dilaksanakan oleh DJPKdengan kode
BA 999.05
Transaksi SA-TD mencakup :
Transfer Dana Bagi Hasil
Transfer Dana Perimbangan
Menghasilkan Laporan Neraca dan LRA dan
CaLK
8/14/2019 20091007 01 Materi Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (Untuk Sosisalisasi Paket Peraturan)
25/26
DISAMPAIKAN PADA:DISAMPAIKAN PADA:
SOSIALISASI PAKET PERATURAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGANSOSIALISASI PAKET PERATURAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
DISAMPAIKAN PADA:DISAMPAIKAN PADA:
SOSIALISASI PAKET PERATURAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGANSOSIALISASI PAKET PERATURAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
Sistem Akuntansi Belanja Subsidi dan
Lain-Lain (SA-BSBL)
Sistem Akuntansi Belanja Subsidi dan
Lain-Lain (SA-BSBL)
SA-BSBL dilaksanakan oleh DJA dengan kode
BA 999.06
Transaksi SA-BSBL mencakup :
Belanja Lain-Lain
Belanja Subsidi
Menghasilkan Laporan Neraca dan LRA dan
CaLK
8/14/2019 20091007 01 Materi Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (Untuk Sosisalisasi Paket Peraturan)
26/26
DISAMPAIKAN PADA:DISAMPAIKAN PADA:
SOSIALISASI PAKET PERATURAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGANSOSIALISASI PAKET PERATURAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
DISAMPAIKAN PADA:DISAMPAIKAN PADA:
SOSIALISASI PAKET PERATURAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGANSOSIALISASI PAKET PERATURAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
Sistem Akuntansi Transaksi KhususSistem Akuntansi Transaksi Khusus
Menangani transaksi berupa :
Penerimaan dan Pengeluaran Jasa
Perbendaharaan, Jasa Giro KPPN/BUN,
Koreksi Pembukuan, Transaksi PFK,
Keanggotaan dengan lembaga internasional
yang dikelola oleh BKF atau Setjen Depkeu Dicatat oleh masing-masing unit E1 lingkup
Depkeu dengan kode BA. 999.99