200525984 Bab III Etika Bisnis Pembangunan Berkelanjutan Dan Corporate Governance

8/16/2019 200525984 Bab III Etika Bisnis Pembangunan Berkelanjutan Dan Corporate Governance

http://slidepdf.com/reader/full/200525984-bab-iii-etika-bisnis-pembangunan-berkelanjutan-dan-corporate-governance 1/26

BAB III ETIKA BISNIS, PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, DAN CORPORATE GOVERNANCE

PENDAHULUAN Kegiatan bisnis sampai sekarang dilakukan dengan paradigma manajemen bisnis yang menekankan pada efisiensi dan efektivitas, didalam suatu sistem ekonomi dengan paradigma ekonomi yang menyarankan sistem pasar bebas telah mendatangkan kemajuan ekonomi, sosial, budaya dalam kehidupan manusia. Akan tetapi kemajuan peradaban dunia yang sangat pesat tersebut juga ditandai dengan menonjolnyasifat manusia yang cenderung mementingkan diri sendiri serta mengabaikan norma-norma moral,yang menyebabkan terjadinya praktek manajemen bisnis yang tidak bermoral, kesenjangan sosial yang makin melebar dalam masyarakat, maupun antar negara, serta kerusakan lingkungan hidup yang sangat besar. Berbagai paradigma manajemen bisnis kemudian disarankan, yang antara lain dimulai dengan paradigma manajemen yang beretika yang berpendapat bahwa pengelolaan bisnis haruslah didasarkan pada nilai-nilai moral. Etika bisnis berkembang menjadi norma yang diharapkan berlaku dalam kegiatan bisnis, dan dipraktekkan oleh para pelaku bisnis. Kegiatan bisnis juga telah menyebabkan kerusakan lingkungan hidup sehingga menimbulkan paradigma manajemen lingkungan hidup, yaitu bahwa pengelolaan bisnis haruslah dilakukan dengan tidak merusak lingkungan. Tidak hanya kegiatan bisnis yang menghancurkan lingkungan hidup didunia, akan tetapi berbagai kegiatan manusia juga memberikan kontribusi yang kesemuanya menyebabkan kelangsungan hidup manusia dibumi ini terancam. Hal ini kemudian melahirkan paradigma pembangunan berkelanjutan, yaitu bahwa segala kegiatan manusia terutama kegiatan bisnis haruslah dilakukan dengan memastikan bahwa kehidupan manusia dapat terus berlanjut di dunia ini. Sejak lama telah disadari bahwa bisnis dilakukan dalam suatu organisasi, dan bahwa se

gala kegiatan berkelompok tersebut sangat ditentukan oleh pemimpin-pemimpin di organisasi tersebut. Kehancuran berbagai organisasi bisnis besar dan kerusakan yang ditimbulkan oleh pengelolaan oleh para pemimpin organisasi yang mementingkankepentingan sendiri, dan bukan demi kepentingan organisasi telah mendorong lahirnya paradigma corporate governance. Corporate governance tidak hanya merupakan paradigma, akan tetapi juga telah dijabarkan dalam prinsip-prinsip, tahapan proses serta kebijakan dan aturan untuk mengelola organisasi yang harus ditaati olehpimpinan perusahaan. Keseluruhan paradigma yang diuraikan tersebut dalam skala berbeda telah mendasari pemikiran paradigma corporate responsibility, bahkan etika bisnis telah menjadi alasan normatif untuk membenarkan semua paradigma yang lain, termasuk membenarkan perlunya corporate social responsibility. Karena popularitas diterimanya gerakan corporate social responsibility, maka beberapa paradigma yang lain telah diadopsi maupun mengadopsi diri sendiri ke ruang lingkup corp

orate social responsibility. Dengan demikian banyak pihak yang berpendapat bahwa etika bisnis, manajemen lingkungan hidup, pembangunan berkelanjutan dan corporate governance termasuk dalam ruang



lingkup corporate social responsibility. Dengan mengenal paradigma etika bisnis, pembangunan berkelanjutan, dan corporate governance, maka corporate social responsibility yang dipraktekkan sekarang ini akan dapat dipahami dengan lebih bijaksana.

ETIKA BISNIS Pengertian Etika Dalam kehidupan manusia bermasyarakat, maka telahdisadari pentingnya norma-norma yang memberi pedoman tentang bagaimana seharusnya orang hidup dan berprilaku yang dianggap baik dan benar. Keberlangsungan masyarakat dunia sampai sekarang mengindikasikan bahwa manusia telah berhasil dalam mengembangkan norma-norma etika tersebut. Normal moral atau moralitas dapat didefinisikan sebagai standard yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang tentangapa yang benar dan apa yang salah, tentang apa yang baik dan apa yang jahat, yaitu standard seseorang atau suatu kelompok tentang etika. Norma moral memiliki karakteristik yang berbeda dari berbagai norma lain dalam kehidupan bermasyarakat. Pertama, norma moral bersangkutan dengan hal-hal yang memberikan dampak yang besar bagi kehidupan dan kesejahteraan manusia pribadi maupun kelompoknya. Kedua,norma moral memiliki karakteristik untuk didahulukan dari nilai-nilai lain, termasuk kepentingan pribadi. Ketiga, norma moral diharapkan dapat dipatuhi oleh setiap orang tanpa mempedulikan apakah dengan mematuhi norma tersebut akan memperoleh sanksi atau hukuman. Norma moral ditaati hanya karena nilai-nilai yang terkandung dalam norma itu, dan karena kesadaran dari orang atau masyarakat yang memahami akan nilai-nilai yang ingin dicapai dengan adanya norma tersebut. Keempat, norma moral tidak ditetapkan dan/atau diubah oleh keputusan suatu badan tertentuatau penguasa tertentu. Norma moral tidak dituliskan, tidak dijadikan peraturan,

tidak ditetapkan atau diubah oleh pemerintah atau badan apapun. Norma ini merupakan aturan tak tertulis dalam hati setiap anggota masyarakat yang berpendapat bahwa norma tersebut benar adanya. Kelima, norma moral selalu melibatkan suatu perasaan khusus, yaitu perasaan moral (moral sense). Perasaan moral ini timbul bila seseorang melakukan suatu tindakan yang secara moral salah, ataupun bila melihat tindakan orang lain yang tidak sesuai dengan nilai moral. Norma moral dengandemikian adalah norma yang bersangkutan dengan hal-hal yang membawa dampak yangberat dan berarti bagi kehidupan manusia dan masyarakat, yang tidak didasarkan pada suatu wewenang tertentu yang lebih tinggi, akan tetapi didasarkan pada alasan yang jelas dan benar, dan pada pertimbangan yang tidak memihak. Norma ini diperoleh oleh tiap individu dalam proses kehidupan bermasyarakatnya serta nalar dan perasaannya. Etika tidak mendasarkan diri pada otoritas yang dapat memaksa orang melakukan aturan-aturan moral. Pemahaman bahwa suatu tindakan benar secara mor

al itu sendiri pertama-tama tidak dapat dipaksakan. Keyakinan akan kebenaran suatu norma moral itu sendiri hanya dapat datang dari diri sendiri secara otonom. Mematuhi aturan moral yang diyakini kebenarannya itu juga hanya dapat atas



keinginan diri sendiri. Hanya diri sendiri yang dapat memaksakan norma moral tersebut. Moralitas hanya dapat diyakini bila diri sendiri memang menginginkan untuk itu, dan bila diri sendiri yang menginginkan untuk melakukan kewajiban yang diyakini tersebut. Bila kita bermoral, maka kita memaksakan suatu cara bertingkahlaku pada diri kita sendiri oleh karena kita mengetahui apa yang dimaksud dengan bermoral, dan kita mengetahui prilaku yang sesuai untuk orang yang bermoral. Pengertian Etika Bisnis Etika bisnis adalah penerapan etika dalam kegiatan bisnis. Penerapan tersebut dapat dikategorikan dalam level makro, mikro, level indidvidu, dan level internasional. Pada level etika makro, etika bisnis berkaitan dengan aspek-aspek moral dari sistem ekonomi secara keseluruhan, serta kemungkinan alternatif dan modifikasinya. Pada level mikro, etika bisnis bersangkutan dengan masalah etika dalam kegiatan organisasi, yang terutama perusahaan, akan tetapi organisasi juga dapat berarti serikat buruh, lembaga, perhimpunan profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan lain-lain. Pada level individu, berkaitan dengan moralindividu dalam hubungan dengan kegiatan ekonomi dan bisnisnya. Pada level internasional, etika bisnis berkaitan dengan itndakan-tindakan individu dan perusahaan dalam bisnis internasional, serta kegiatan lain yang mempengaruhi lingkungan dunia dan manusia di bumi ini secara keseluruhan. Kegiatan bisnis adalah untuk kepentingan pemilik perusahaan, sehingga dipertanyakan perlunya etika bisnis. Pandangan seperti ini tidak dapat diterima, karena segalanya demi keuntungan perusahaan selalu dibatasi oleh kepentingan masyarakat. Selain itu, terdapat pula argumentasi bahwa kegiatan bisnis telah diatur oleh hukum di tiap negara, yang memastikan bahwa kegiatan bisnis tidak akan merugikan masyarakat. Hal ini memang mengundang pertanyaan mengapa etika bisnis tetap diperlukan? Perlunya pertimbangan mor

al selain pertimbangan hukum dalam bisnis didasarkan pada beberapa alasan. Alasan tersebut antara lain adalah bahwa banyak hal yang bersifat tidak bermoral, sedangkan menurut hukum tidak dilarang, Hukum tidak perlu dan bahkan tidak dapat mengatur segala sesuatu demikian rupa sehingga tidak akan terjadi perilaku yang tidak bermoral. Tidak ada aturan hukum yang dapat melakukan cakupan seperti itu. Hukum juga tidak akan mengatur segala hal sampai terperinci. Alasan lainnya adalah mengenai proses terbentuknya undang-undang atau peraturan hukum lazimnya memakan waktu yang lama, sehingga masalah-masalah baru tidak segera dapat diatur secara hukum. Hal ini wajar, karena hukum harus dibuat dengan banyak pertimbangan untuk menghindari dikeluarkannya hukum yang justru merugikan masyarakat. Sebelum undang-undang berlaku, maka banyak prilaku yang tidak bermoral, belum dilarang menurut hukum. Tertinggalnya hukum tidak terbatas pada masalah-masalah baru (misalnya perkembangan teknologi), akan tetapi bahkan untuk masalah-masalah yang jelas

tidak bermoral sering juga tidak atau belum diatur oleh hukum. Tidak adanya hukum sering bukan karena proses pembuatannya yang lama, akan tetapi justru karenakemungkinan pihak-pihak yang berwenang membuat hukum itu sendiri sering tidak bermoral dan tidak ingin membuat hukum yang mengatur hal tersebut. Selain itu, pembuatan hukum itu sendiri adalah proses politik, sehingga hasil yang terjadi, yaitu undang-undang adalah hasil dari proses politik, yang merupakan kemenangan dari suatu kelompok politik, yang sering membawakan



agenda kelompoknya dan bukan demi kepentingan seluruh masyarakat, ataupun sesuai dengan norma moral. Kesemua itu tidak berarti bahwa etika tidak ada hubungannya sama sekali dengan hukum. Standard moral sering merupakan dasar dari pembentukan hukum. Hukum sering juga diamandemen atau diganti, bila dipandang tidak sesuai dengan standard moral. Hubungan etika dan etika bisnis dengan hukum lebih tepatnya adalah hubungan saling melengkapi.

Teori Etika Bisnis Norma moral sebetulnya telah dikembangkan manusia sejak berkembangnya kehidupan manusia di dunia. Ketentuan umum tentang moral tidak selalu cukup untuk pedoman dalam kehidupan dan kegiatan bisnis, baik karena mungkin aturan-aturan moral konvensionil tersebut tidak dapat memberikan jawaban yang jelasuntuk permasalahan kehidupan yang terus berkembang ini, atau karena penerapan satu norma moral untuk suatu permasalahan kemungkinan konflik dengan norma moral yang lain. Dengan pemikiran tersebut berkembanglah teori etika bisnis yang menjelaskan mengapa suatu tindakan benar atau salah, dan memberikan prosedur untuk pengambilan keputusan. Sejak awal perkembangan filsafat etika bisnis, maka terdapat dua pendekatan dasar dalam analisis dan pembahasan moral. Satu pendekatan mendasarkan argumentasi pada hasil akhir yang terjadi. Pendekatan ini disebut teleological approach, dimana yang paling menonjol adalah versi consequentialism, yangberpendapat bahwa apakah suatu tindakan benar atau salah tergantung pada konsekuensi yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut. Bentuk yang umum dari versi consequentialism adalah utilitarianisme. Pendekatan yang lain disebut deontological approach, yang berpendapat bahwa tugas dan kewajiban adalah kategori moral dasar dan bahwa kewajiban tidak tergantung pada konsekuensi yang ditimbulkannya. Suatu

tindakan benar bila memiliki karakteristik tertentu dan salah kalau memiliki karakteristik yang lain. Termasuk dalam pendekatan deontological adalah yang mendasarkan pada pertimbangan akan kewajiban, hak(rights), keadilan(justice), serta pada perhatian(care).

Pendekatan Utilitiarian Menurut pandangan utilitarianisme, maka kebijakan atau prilaku haruslah dinilai berdasarkan konsekuensinya. Tindakan atau prilaku itu sendiri tidak ada yang baik atau buruk. Tindakan atau prilaku hanya mempunyai nilai moral bila dipertimbangkan dengan dampak yang ditimbulkannya. Sebagai kriteria dalam menilai suatu prilaku atau tindakan, maka teori ini berpendapat bahwa dasar yang paling obyektif adalah dengan melihat apakah suatu prilaku atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna dan sebaliknya, kerugian bagiorang-orang yang terkena dampak dari kebijakan tersebut. Kriteria selanjutnya ad

alah manfaat terbanyak. Suatu prilaku atau tindakan benar secara moral, bila prilaku atau tindakan tersebut memberikan manfaat terbanyak dibandingkan dengan prilaku



atau tindakan yang lain. Kriteria selanjutnya adalah tentang untuk siapa manfaat terbanyak tersebut. Dalam hal ini,maka kriteria utilitarianisme adalah bagi sebanyak mungkin orang. Dengan demikian, kriteria obyektif dalam etika utilitarianisme didasarkan pada konsep bahwa suatu prilaku atau tindakan yang benar dari segi moral atdalah yang membawa manfaat terbanyak bagi sebanyak mungkin orang. Pendekatan utilitarian sesuai dengan bagaimana orang yang rasionil sesungguhnya melakukan keputusan moral. Utilitarianisme memberikan dasar yang jelas dan langsunguntuk formulasi maupun menguji kebijakan atau tindakan. Dengan standard utilitarian, maka tiap tindakan baik bila mengarah pada kesejahteraan umum lebih dari pada alternatif yang lain. Konsep yang ditawarkan oleh utilitarianisme sesuai dengan pendapat umum bahwa tindakan atau kebijakan yang baik adalah yang memberikantotal manfaat terbesar bagi masyarakat dengan biaya yang paling rendah. Konsep ini juga tidak asing bagi pelaku bisnis. Dalam sistem pasar yang berkompetisi, maka semua pihak diharapkan untuk maksimumkan manfaat bagi mereka. Konsep ini dapat dinyatakan dalam manfaat dan biaya ekonomi yang dapat diukur dalam nilai matauang. Utilitarianisme juga sesuai dengan nilai yang dihargai pelaku bisnis, yaitu efisiensi. Konsep utilitarian juga sesungguhnya diterapkan disini, yaitu suatu tindakan yang menghasilkan manfaat terbesar pada biaya serendah mungkin.

Pendekatan Deontologi Pendekatan deontologi berbeda dalam prinsipnya dengan utilitarianisme yang berpendapat bahwa moralitas suatu tindakan atau prilaku tergantung pada konsekuensi yang ditimbulkan oleh tindakan atau prilaku tersebut. Dalam pendekatan deontologI, maka konsekuensi tidak menentukan apakah suatu tindakanbermoral atau tidak. Kebenaran moral dan kesalahan moral dari suatu tindakan ata

u prilaku merupakan pengertian dasar yang tidak dinilai berdasarkan konsekuensiyang ditimbulkan oleh tindakan tersebut. Dalam pendekatan ini tidak diperhitungkan apakah suatu tindakan menghasilkan kebaikan atau gagal menghasilkan kebaikan. Pendekatan deontologi melepaskan moralitas dari konsekuensi suatu tindakan. Dasar dari baik buruknya, benar salahnya suatu prilaku atau tindakan adalah tugas,kewajiban, hak, keadilan, atau perhatian moral. Suatu tindakan tidak menjadi baik, karena hasilnya baik, melainkan hanya karena harus dilakukan. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa pendekatan deontologi selalu menekankan bahwa perbuatan tidak dapat dibenarkan karena tujuannya. Tujuan yang baik tidak menjadikan suatu tindakan menjadi baik. Didalam pendekatan deontologi itu sendiri, terdapat beberapa pendekatan yang berbeda dasarnya. Suatu pendekatan adalah yang mendasarkan diri bahwa suatu prilaku atau tindakan baik atau benar bila wajib dilakukan, bilatindakan tersebut merupakan tugas, merupakan kewajiban. Suatu prilaku atau tinda

kan baik atau benar, bila dilakukan berdasarkan âimperatif kategorisâ. Imperatif kais berarti mewajibkan yang tidak tergantung pada kondisi atau syarat apapun. Untuk suatu tindakan bermoral, maka diperlukan tiga kondisi formal yang harus dimiliki suatu tindakan atau prilaku oleh orang yang rasional untuk merupakan tindakan bermoral. Prinsip imperatif kategoris tersebut adalah : (1). Harus





pendekatan, kerangka untuk membahas keadilan dari sistem ekonomi, berbagai struktur sosial di masyarakat, dan praktek-praktek sosial, termasuk masalah-masalah yang melibatkan keadilan. Kesemua pendekatan etika deontologi yang telah dibahasmengandaikan etika seharusnya tidak memihak dan sebagai konsekuensinya, setiap hubungan khusus yang dimiliki seseorang, seharusnya dikesampingkan dalam menentukan apa yang seharusnya dilakukan. Suatu pendekatan deontologi yang lain, the ethics of care, berpendapat bahwa setiap orang memiliki hubungan khusus, khususnyahubungan ketergantungan dengan orang-orang tertentu. Oleh karena itu, menurut ethics of care, kita memiliki kewajiban untuk memberikan perhatian khusus kepada orang-orang dengan siapa kita memiliki hubungan khusus. Berdasarkan pandangan ini, maka moral tidak berarti mengikuti prinsip yang universal dan tidak memihak, akan tetapi seharusnya memberikan lebih banyak perhatian demi kebaikan orang tertentu dengan siapa kita memiliki hubungan yang dekat dan bernilai. Etika perhatian (the ethics of care) menekankan pada dua tuntutan moral, yaitu : (1) setiap orang berada dalam suatu jaringan hubungan dan seharusnya menjaga dan memelihara hubungan yang konkret dan bernilai dengan orang-orang yang berkaitan dengan kita, (2) setiap orang seharusnya memberikan perhatian khusus pada mereka yang memiliki hubungan khusus dengannya dengan memperhatikan kebutuhannya, nilai-nilainya,keinginan dan kesejahteraan konkret berdasarkan perspektif pribadi, dan dengan menanggapi secara positif kebutuhan, keinginan, nilai-nilainya, keinginan dan kebutuhan konkret dari mereka yang memiliki hubungan khusus dan tergantung pada kita tersebut. Tidak semua hubungan memiliki nilai, sehingga tidak semuanya menimbulkan kewajiban untuk perhatian. Hubungan dimana satu pihak berusaha untuk mendominasi,menekan, atau melukai orang yang lain, hubungan yang dicirikan oleh kebenc

ian,kekerasan, kekejaman, dan hubungan yang dicirikan oleh ketidak adilan, eksploitasi, merugikan orang lain adalah hubungan yang kekurangan nilai dari apa yang dibutuhkan oleh etika perhatian. Hubungan yang menunjukkan ciri kasih sayang, persahabatan, loyalitas, memiliki nilai yang dibutuhkan oleh etika perhatian danperlu dijaga dan dirawat. Kelebihan etika perhatian adalah memaksa kita untuk memfokuskan diri pada nilai moral yang memihak pada mereka yang memiliki hubungankhusus dan berharga dengan kita, dan pentingnya untuk memberikan perhatian kepada mereka sebagai individu dengan karakteristik yang memerlukan perhatian khususdibandingkan dengan orang lain. Dengan pandangan seperti ini, maka etika perhatian memberikan kontribusi penting pada pendekatan lain yang menekankan pada pandangan yang tidak memihak dan universal. Merupakan suatu aspek moralitas yang tidak dapat diabaikan. Pendekatan-pendekatan yang telah dibahas, baik uitilitarian maupun deontologi kewajiban, deontologi hak, deontologi keadilan, dan deontologi

perhatian, semuanya memfokuskan terutama pada satu prinsip atau norma. Kalau sesuai dengan norma, suatu tindakan adalah baik, kalau tidak sesuai, tindakan itu buruk. Dalam konteks utilitarianisme, suatu tindakan baik bila membawa manfaat sebesar-besarnya bagi jumlah orang terbanyak. Dalam konteks deontologi, suatu tindakan adalah benar , jika sesuai dengan kewajiban, dengan hak manusia, dengan prinsip keadilan, pada mereka yang perlu diperhatikan.



Teori Keutamaan Disamping teori-teori tersebut, ada suatu pendekatan lain yang tidak melihat tindakan, akan tetapi memfokuskan pada manusia sebagai pelaku moral. Teori ini adalah teori keutamaan (the virtue of ethics), yang berdasarkan karakter moral orang. Menurut pendekatan ini, suatu pendekatan yang tepat untuk etika seharusnya menggunakan keutamaan orang (kejujuran, keberanian, integritas, kepedulian, kesabaran, pengendalian diri), dan kejelekan orang (ketidakjujuran, keserakahan, kekejaman, dan sebagainya sebagai awal untuk mengambil keputusan tentang moralitas. Dari perspektif etika keutamaan, maka pertanyaannya adalah karakter apa saja yang menjadikan keutamaan moral? Menurut Aristoteles (384 â 322 SM), keutamaan moral adalah kebiasaan yang memungkinkan manusia untuk bertindak yang sesuai dengan tujuan spesifik sebagai manusia. Yang membedakan manusia dengan mahluk hidup lainnya adalah kemampuan untuk menggunakan akal, dan tujuan manusia yangpaling membedakan dengan mahluk hidup lainnya adalah kebiasaan yang memungkinkan manusia untuk hidup sesuai akal. Seseorang hidup berdasarkan akal bila orang tersebut mengetahui dan memilih sesuai akalnya, tindakannya, emosinya dan keinginannya. Tujuan dari kehidupan yang bermoral adalah mengembangkan karakter yang disebut karakter moral dan menerapkannya dalam berbagai situasi yang dihadapi dalam kehidupan. Keutamaan (virtue) dengan demikian dapat didefinisikan sebagai watak yang dimiliki seseorang dan yang memungkinkannya untuk bertingkah laku baik secara moral. Beberapa keutamaan antara lain : bijaksana, adil, rendah hati, suka bekerja keras, kejujuran, dan sebagainya. Seseorang adalah orang baik, yang bermoral, jika memiliki keutamaan. Suatu keutamaan moral diperoleh dari usaha orang itu sendiri, dan bukan diperoleh dari kelahiran. Dengan demikian suatu keutamaanmoral patut dihargai karena merupakan suatu pencapaian melalui usaha dan pengemb

angan diri yang tidak mudah.

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Pendahuluan Sepanjang sejarah peradaban manusia telah disadari bahwa ada yang disebut barang umum. Barang umum adalah suatu sumber daya yang digunakan bersama,seperti tanah, udara, air yang digunakan secara kolektif oleh manusia. Paradoksdari barang umum adalah bila seluruh individu berusaha maksimumkan barang umum tersebut bagi kepentingan dirinya, maka barang umum tersebut dapat rusak, dan seluruh penggunanya, baik sekarang maupun di masa mendatang, akan kehilangan barang umum tersebut. Sekarang ini makin menguat pemahaman bahwa manusia di dunia berbagi suatu sistem ekologi yang satu dan bersatu. Menjadi suatu keharusan untuk melestarikan barang umum, sistem ekologi tersebut dan memastikan dapat digunakan s

eterusnya. Konsep pembangunan berkelanjutan pertama kali dikenal pada waktu diadakannya UN Conference on the Human Environment pada tahun 1972, dimana terjadi perdebatan antara negara-negara



berkembang dengan negara maju mengenai mana yang lebih penting : perlindungan lingkungan atau perkembangan ekonomi. Dalam perdebatan tersebut timbul konsep bahwa kedua hal tersebut, yaitu perlindungan lingkungan hidup dan perkembangan ekonomi bukanlah dua hal yang bertolak belakang dan merupakan pilihan, akan tetapi semestinya dapat dicapai keduanya, perkembangan ekonomi yang sekaligus melindungilingkungan hidup. Komisi Brudtland, yang dibentuk oleh United Nations akhirnya mengeluarkan definisi pembangunan berkelanjutan, yaitu pembangunan yang memenuhikebutuhan sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang memenuhi kebutuhan mereka. Sejak itu, berbagai definisi terus disarankan oleh berbagai organisasi. International Institute for Sustainable Development (IISD) mendefinisikan pembangunan berkelanjutan adalah bila organisasi mengadopsi strategi bisnis dan kegiatan operasionalnya untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan pemangku kepentingannya sekarang ini, sambil melindungi, melestarikan dan meningkatkan sumber daya alam dan manusia yang diperlukan di masa mendatang. Forum For the Future, U.K. berpendapat bahwa suatu organisasi yang melakukan kegiatan berkelanjutanadalah yang secara aktif mengelola dan meningkatkan tersedianya lima tipe asset, yaitu : (1). Modal alam (lingkungan hidup), (2). Modal manusia (sumber daya manusia), (3). Modal sosial (hubungan sosial dan struktur sosial), (4). Modal produksi (asset tetap), (5). Modal keuangan (keuntungan dan kerugian, penjualan, saham, uang tunai, dan sebagainya). Keberlanjutan dicapai dengan membelanjakan hanya kelebihan pendapatan dari modal-modal, dengan tidak mengurangi setiap modal tersebut. Pemerintah U.K. mendefinisikan bahwa tujuan dari pembangunan berkelanjutan adalah memungkinkan seluruh orang di dunia ini memenuhi kebutuhan dasarnya dan menikmati kualitas hidup yang lebih baik, tanpa mengurangi kualitas hidup dari

generasi berikutnya. Tujuan tersebut hendaknya dicapai terintegrasi melalui ekonomi yang berkelanjutan, inovatif dan produktif yang memberikan lapangan kerja yang tinggi dan suatu masyarakat adil yang mendorong kehidupan sosial yang harmonis dan kesejahteraan individu, dan yang dicapai dengan cara yang melindungi dan meningkatkan lingkungan fisik dan alam, serta penggunaan sumber daya dan enersi seefisien mungkin. Berbagai definisi tentang pembangunan berkelanjutan tersebut akhirnya diartikan secara tidak langsung menyarankan aspek-aspek penting dalam konsep berkelanjutan yang perlu diperhatikan pada waktu merancang dan melaksanakan pembangunan berkelanjutan dalam kegiatan organisasi. Aspek-aspek tersebut antara lain adalah : (1). Bila keberlanjutan ingin dicapai,maka hal ini harus dilakukan melalui orang dan organisasi pada level lokal, regional, dan global, (2). Keberlanjutan dari masyarakat dan lingkungan hidup adalah suatu target yang terus berkembang, sehingga memerlukan perhatian terus menerus, (3). Kegagalan dalam usa

ha mencapai keberlanjutan akan selalu lebih mudah dilihat dari pada keberhasilan, (4). Konsep berkelanjutan tidak berarti menghentikan pembangunan, akan tetapilebih berupa antisipasi, perencaan, dan membantu pengarahan perubahan, (5). Keberlajutan ekonomi memang lebih mendesak, akan tetapi tidak lebih penting dari keberlanjutan sosial ataupun keberlanjutan lingkungan hidup, (6). Adanya saling ketergantungan antar unsur-unsur keberlanjutan, sehingga usaha keberlanjutan tidakdapat dilakukan terpisah antara unsur-unsur tersebut, (7). Pembangunan berkelanjutan tidaklah merupakan tanggung jawab pemerintah saja, atau bisnis saja, atau lembaga swadaya masyarakat saja, akan tetapi memerlukan kerjsama antar seluruh komponen masyarakat dan kerjasama antar regara di dunia.



Keberlanjutan Lingkungan Hidup Semua definisi yang telah diungkapkan sebelumnyatersebut mengandung dua konsep, yaitu : (1). Melindungi lingkungan berarti membutuhkan pembangunan ekonomi. Kemiskinan adalah sebab mendasar dari degradasi lingkungan. Orang yang kekurangan makanan, rumah, dan kebutuhan dasar lainnya akan menggunakan sumber daya alam dengan tidak tepat hanya supaya dapat hidup. Perlindungan lingkungan hidup memerlukan tercapainya standard hidup yang layak bagi seluruh manusia di dunia (2). Pembangunan ekonomi harus dicapai dengan berkelanjutan, yaitu dengan cara yang mempertahankan sumber daya alam bagi generasi yang akan datang. Pertumbuhan tidak dapat tercapai dengan biaya merusak hutan, tanah, air, dan udara yang diperlukan untuk mendukung kehidupan di dunia ini. Konsep pembangunan berkelanjutan dengan demikian memberikan tantangan bagaimana menghilangkan kemiskinan dan tercapainya standard kehidupan yang layak dengan mengembangkan ekonomi dunia tetapi yang tidak merusak lingkungan atau menghabiskan sumber daya alam. Pembangunan berkelanjutan dalam konteks keberlanjutan lingkungan hidup adalah paradigma yang bagus, akan tetapi juga mengandung kontraversi dalam usahamelaksanakannya. Agar pembangunan berkelanjutan dapat terjadi, maka negara-negara maju harus mengkonsumsi lebih sedikit sumber daya alam dan secara dramatis mengurangi polusi kegiatan bisnis dan kehidupan manusianya. Negara-negara berkembang harus menggunakan cara-cara mengembangkan ekonominya dengan cara yang tidak mungkin dilakukannya sendiri, yaitu dengan lebih sedikit mengkonsumsi sumber dayaalam dan melaksanakan pembangunan tanpa menimbulkan polusi. Kegiatan manusia mempengaruhi tiga bentuk utama sumber daya alam, yaitu air, udara, dan tanah. Sumber daya alam tersebut dapat dibedakan dalam sumber daya yang dapat diperbaharui,seperti air tawar, atau hutan, dan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui, se

perti bahan bakar fosil (minyak, gas, dan batu bara), yang sekali digunakan, akan lenyap. Semua sumber daya alam tersebut (air tawar, bahan bakar fosil, tanah pertanian) sekarang ini telah digunakan atau terpolusi pada kecepatan yang jauh melebihi tingkat keberlanjutannya. Tekanan pada keberlanjutan sumber daya alam makin meningkat, dan terutama disebabkan oleh faktorfaktor pertumbuhan penduduk, kesenjangan pendapatan, dan industrialisasi yang cepat dari banyak negara berkembang. Pada abad terakhir ini penduduk dunia telah meningkat pesat sekali dan diperkirakan mencapai 10 milyar pada tahun 2150 . Pertumbuhan tersebut tidak terdistribusikan merata, pertambahan penduduk di negara-negara maju/kaya cenderung menurun, sebaliknya di negaranegara berkembang atau negara-negara miskin, pertambahan penduduk cenderung meningkat pesat. Penduduk dunia yang demikian banyak akan menekan keberlanjutan tersedianya sumber daya alam, baik karena konsumsi ataupunkarena polusi. Kesenjangan pendapatan antara mereka yang miskin dengan kaya di d

unia makin melebar. Diperkirakan bahwa 40% penduduk dunia hidup tidak layak sebagai manusia, sedangkan dilain pihak, terdapat sebagian penduduk dunia yang sangat kaya. Kesenjangan tersebut juga makin melebar antara negara kaya dengan negara miskin. Memang sebagian negara berkembang berhasil memajukan ekonominya dengansangat cepat, akan tetapi hal ini juga memberikan tekanan pada keberlanjutan sumber daya alam.



Beberapa permasalahan lingkungan hidup telah menjadi issu dunia sekarang ini, yaitu yang menyangkut barang umum. Permasalahan global yang memberikan konsekuensi yang besar terhadap bisnis dan masyarakat adalah kerusakan ozon, pemanasan global, menurunnya biodiversitas, dan ancaman terhadap sistem ekologi lautan. Dibanyak negara, pemerintah telah secara aktif mengatur kegiatan bisnis dalam rangka melindungi lingkungan hidup. Perlindungan lingkungan terutama diatur dengan regulasi oleh pemerintah di banyak negara dalam perlindungan lingkungan hidup terhadap polusi udara, air, dan penanganan limbah. Selain dengan regulasi, pemerintah dapat menggunakan berbagai pendekatan kebijakan untuk mengendalikan polusi udara, air dan tanah. Suatu cara adalah dengan menggunakan standard lingkungan hidup.Bisnis diwajibkan untuk mematuhi standard polusi yang ditimbulkannya. Selain itu, sering pula digunakan mekanisme pasar, antara lain dengan memungkinkan jual beli hak untuk polusi lingkungan, atau mengenakan biaya pada level polusi yang dihasilkan oleh industri. Cara lain yang digunakan adalah dengan information disclosure, yaitu mengumumkan kinerja tiap bisnis yang bersangkutan dengan penangananpolusinya. Konsep Pembangunan Berkelanjutan Konsep pelestarian lingkungan hidup(environmental sustainability) telah lebih dahulu muncul dalam aspek lingkunganhidup. Konsep ini menuntut bahwa masyarakat menggunakan sumber daya alam dan barang umum dengan cara yang dapat digunakan berlanjut sampai seterusnya. Konsep ini dipandang terlalu sempit membatasi hanya pada komponen lingkungan hidup saja,sedangkan konsep pembangunan berkelanjutan atau sustainable development sering diartikan sebagai bersangkutan dengan 4 komponen, yaitu : (1). Komponen sosial, (2). Komponen ekonomi, (3). Komponen lingkungan hidup, dan (4). Komponen budaya.Komponen sosial bersangkutan dengan tindakan dan kondisi yang mempengaruhi selur

uh anggota masyarakat dalam kehidupannya, yaitu mengenai issu kemiskinan, kekerasan, ketidakadilan, pendidikan, kesehatan masyarakat, pekerja, dan hak asasi manusia. Komponen ekonomi bersangkutan dengan tindakan yang memepengaruhi bagaimana orang dan organisasi usaha memenuhi kebutuhan ekonominya, misal issu tersedianya makanan, hunian, dan kenyamanan bagi orang dan keuntungan bagi bisnis sehingga dapat terus memberikan kontribusi bagi masyarakat. Komponen lingkungan hidup bersangkutan dengan issu melindungi dan merestorasi sistem ekologi, yaitu menyangkut semua tindakan yang mempengaruhi ekologi bumi, misal perubahan iklim, pelestarian sumber daya alam, dan pencegahan penyebaran limbah yang berbahaya. Komponen budaya bersangkutan dengan issu melindungi dan menghargai perbedaan budaya, yaitu tindakan dengan mana komunitas menyampaikan identitasnya dan membudayakan tradisi dari generasi ke generasi. Definisi bahwa pembangunan berkelanjutan adalahpembangunan yang memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi

yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya belum dapat memberikan arah untukpelaksanaannya, terutama bagi perusahaan. Usaha operasionalisasi konsep pembangunan berkelanjutan oleh berbagai pihak terutama didasarkan pada konsep triple bottom line, yaitu bahwa perusahaan harusnya memiliki tanggung jawab ekonomi, tanggung jawab sosial dan tanggung jawab lingkungan hidup.



Dalam hal operasionalisasi definisi keberlanjutan tersebut bagi organisasi perusahaan, maka perlu dijawab beberapa pertanyaan, yaitu : 1. Pertanyaan tentang keberhasilan ekonomi, yaitu apakah perusahaan bertanggung jawab akan keberhasilan ekonominya sendiri, atau juga akan keberhasilan global? 2. Pertanyaan tentang tanggung jawab sosial, yaitu apakah perusahaan melakukan kegiatan usahanya dengan cara yang memberikan kontribusi pada kesejahteraan karyawannya, atau juga akan kesejahteraan komunitas global? 3. Pertanyaan tentang tanggung jawab lingkungan hidup, yaitu apakah perusahaan mengelola operasional perusahaan dengan cara yang melindungi lingkungan hidup untuk myakinkan lingkungan hidupnya dapat menjaga keberlanjutan generasi yang akan datang dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kebutuhannya di masa mendatang, atau juga untuk lingkup global? Konsep triple bottom line tersebut memberikan implikasi bahwa pembangunan berkelanjutan berarti bahwa tanggung jawab perusahaan adalah tanggung ekonomi, tanggung jawab sosial dantanggung jawab terhadap lingkungan hidup. Bertanggung jawab ekonomi berarti perusahaan haruslah menggunakan sumber daya keuangannya secara bijaksana, yaitu agar perusahaan dapat berhasil secara ekonomi, serta membantu agar komunitas juga dapat berhasil secara ekonomi. Bertanggung jawab sosial berarti perusahaan harus menghargai karyawan, para pemangku kepentingannya, jujur dan adil dalam hubungandengan konsumennya, melaukan pengelolaan bisnis dengan bertanggung jawab. Bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup berarti perusahaan berusaha agar tercapaikonservasi sumber daya alam dalam penggunaannya, bertanggung jawab dalam pengelolaan limbah usaha, mengendalikan resiko lingkungan hidup serta restorasi lingkungan hidup karena dampak kegiatan usahanya, yang dilakukan dengan bekerja sama dengan komunitas dan pemangku kepentingan lainnya. Konsep keberlanjutan yang didas

arkan pada tanggung jawab ekonomi, tanggung jawab sosial dan tanggung jawab terhadap lingkungan hidup menunmukkan dua hal penting pada organisasi. Pertama adalah bahwa tiap tanggung jawab tersebut memiliki aspek internal dan aspek eksternal. Tiap organisasi haruslah mencapai keberlanjutan diri sendiri serta keberlanjutan masyarakat umum. Keberhasilan organisasi dalam jangka panjang ditentukan oleh keberhasilan masyarakat dimana organisasi berada. Kedua, luasnya permasalahan dalam tiap tanggung jawab tersebut menunjukkan bahwa keberlanjutan mencapai semua kegiatan organisasi maupun masyarakat. Manfaat Menerapkan Konsep KeberlanjutanSuatu konsep bagi kegiatan perusahaan hanya dapat diterima bila adopsi konsep tersebut oleh perusahaan memberikan manfaat ekonomi bagi perusahaan. Banyak penelitian mencoba meneliti secara empiris manfaat tersebut. Sampai sekarang praktis hasil penelitian masih menunjukkan hasil yang bertentangan, yaitu ada penelitianyang memperkuat argumentasi bahwa penerapan konsep keberlanjutan bagi perusahaan

memberikan manfaat ekonomi, akan tetapi tidak kurang banyaknya penelitian yangmenunjukkan bahwa penerapan konsep keberlanjutan tidak memberikan manfaat ekonomi apapun juga bagi perusahaan.



Argumentasi bahwa konsep keberlanjutan bagi perusahaan memberikan manfaat ekonomi pada perusahaan dapat dinilai dari faktor-faktor utama yng mempengaruhi penjualan, keuntungan, harga saham, dan dividen suatu perusahaan. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah dalam hal : (1). Reputasi dan kekuatan merek, (2). Produkdan jasa yang kompetitif, efektif, dan diinginkan konsumen, (3). Produktivitas,(4). Beban dan interferensi operasional, (5). Biaya rantai pasokan, (6). Biaya modal, serta (7). Kewajiban legal. Kinerja perusahaan dalam keberlanjutan diperkirakan akan mempengaruhi positif reputasinya serta meningkatkan kekuatan mereknya, yang menjadi asset yang sangat bernilai bagi perusahaan. Penelitian Satu penelitian menunjukkan bahwa perusahaan dengan reputasi yang positif dan merek yang kuat akan lebih mampu untuk memperoleh dan menjaga loyalitas karyawannya, lebih mampu untuk meningkatkan penjualannya, lebih mampu dalam memfasilitasi transaksibisnis dan membina kerjasama dengan perusahaan lain, lebih mampu untuk menerapkan strtegi diferensiasi dalam bisnisnya, dan meningkatkan kinerja harga sahamnya. Selanjutnya, perusahaan dengan konsep keberlanjutan dalam pengelolaan usahanyaakan mampu melakukan inovasi dengan pertimbangan keberlanutan, sehingga akan melahirkan produk, proses yang kompetitif dan diinginkan oleh konsumen. Hal ini akan mendorong peningkatan penjualan dan keuntungan perusahaan. Diharapkan bahwa akan terjadi peningkatan preferensi konsumen akan produk dan jasa yang dihasilkansecara berkelanjutan, serta peningkatan preferensi oleh pemerintah maupun perusahaan lain untuk memperoleh pasokan dari produk dan jasa yang berkelanjutan tersebut. Berbagai aspek keberlanjutan dari kegiatan bisnis yang ditangani dengan benar juga diperkirakan akan membantu peningkatan produktivitas bisnis, sehingga berdampak pada peningkatan keuntungan perusahaan dalam jangka panjang. Argumentasi

akan hal ini antara lain didasarkan pada pemahaman bahwa proses bisnis yang produktif akan menghasilkan sedikit limbah, mengurangi terjadinya kecelakaan kerja, dan menghasilkan pekerja yang terlatih dan bertanggung jawab. Polusi dan penggunaan energi yang tidak produktif berarti kerugian dalam sumber daya alam serta kerugian ekonomi. Kecelakaan kerja dan karyawan yang tidak bertanggung jawab menimbulkan usaha yang tidak berguna, yang menghambat produksi, dan akhirnya kerugian ekonomi juga. Sebaliknya, perusahaan yang mengabaikan keberlanjutan diperkirakan akan menimbulkan ketidaksukaan masyarakat yang dapat mendorong dikeluarkannya regulasi yang makin ketat oleh pemerintah, yang akan membebani operasional perusahaan dan meningkatkan biayanya. Dengan secara proakatif menangani masalah-masalah keberlanjutan, perusahaan akan dapat menghindari timbulnya dampak tersebut.Perusahaan yang secara proaktif menangani usaha keberlanjutan dengan para pemasok dan kontraktornya, akan membantu meyakinkan bahwa pasokan yang penting sekali

bagi perusahaan akan selalu tersedia secara berkelanjutan, dan biaya rantai pasokan akan terkendalikan dengan layak. Kerjasama antara perusahaan dengan para pemasoknya akan menghasilkan bahan baku dan rancangan



produk yang lebih memperhatikan lingkungan hidup dan mengurangi resiko serta biaya dalam pembuatannya. Walaupun masih belum cukup signifikan, di banyak negara maju makin banyak investor dan lembaga peminjam dana melakukan investasi ataupunmengambil keputusan peminjaman yang didasarkan tidak hanya pada analisis keuangan saja, akan tetapi juga pada evaluasi akan kinerja perusahaan dalam tanggung jawab sosial dan lingkungan hidupnya. Dengan demikian, agar tetap menarik bagi penyedia modal tersebut serta membuat biaya modal rendah, perusahaan perlu untuk mengelola resiko keberlanjutannya juga. Perusahaan yang dengan sungguh-sunggauh mengelola usahanya dengan dasar keberlanjutan lingkungan hidup dalam prinsipnya akan tidak banyak menghadapi kewajiban legal karena masalah lingkungan, kondisi yang bila sering terjadi akan menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi perusahaan. Hal ini wajar karena perusahaan dengan dasar berkelanjutan akan tidak membuat kesalahan dalam aspek lingkungan hidup yang dapat menyebabkan permasalahan hukum. Strategi Perusahaan Menyikapi Keberlanjutan Kondisi eksternal lingkungan hidup yang dihadapi oleh setiap perusahaan dalam melakukan kegiatan bisnisnya adalah merupakan salah satu dasar dalam merumuskan strategi bisnis yang didasarkan pada konsep keberlanjutan. Dalam abad ini, maka beberapa fakta kondisi eksternal lingkungan hidup telah berubah drastic dan menunjukkan kecenderungan perubahan yang patut dikenal, karena sangat besar dampaknya bagi kegiatan perusahaan. Faktor yang paling mendasar bagi keberlanjutan kegiatan usaha adalah ketersediaan sumber daya alam. Sumber daya alam diperkirakan akan makin langka dan mahal. Pola kehidupan dan kegiatan bisnis telah menggunakan sumber daya alam dalam kecepatan penggunaannya yang membuat makin lama makin disadari bahwa sumber daya alam tersebut bukan merupakan sumber daya yang dapat diperbarui dengan mudah, atau bahkan

merupakan sumber daya yang tidak dapat diperbarui. Fakta demografi penduduk dunia telah mengalami perubahan drastis. Perubahan tersebut terutama pada jumlah penduduk, kesenjangan kesejahteraan, dan dalam distribusi umur. Negara-negara majucenderung untuk menurun pertambahan jumlah penduduknya, sedangkan negara-negaraberkembang justru mengalami peningkatan drastis dalam jumlah penduduknya. Demikian pula dalam distribusi umur. Negara-negara maju menghadapi kenyataan penduduknya makin tua, sedangkan negara berkembang cenderung penduduknya makin muda. Orang tua tidak mati-mati di negara maju, sedangkan anak tidak banyak dihasilkan. Sebaliknya di negara berkembang, orang tua cepat mati, dan anak makin banyak yangdilahirkan. Dengan praktis seluruh negara di dunia menganut sistem kapitalisme,maka kesenjangan kesejahteraan makin melebar di tiap negara, khususnya di negara-negara berkembang, dan antar negara maju dengan negara berkembang. Kecuali beberapa negara yang masuk dalam kelopok BRIC (Brazil, Rusia, India, China), maka ke

banyakan negara berkembang makin ketinggalan dari negara-negara maju.



Walaupun telah lama diperkenalkan pemikiran bahwa sumber daya manusialah yang paling utama dalam tercapainya keberhasilan kegiatan perusahaan, akan tetapi bahkan sampai sekarang masih banyak yang tidak yakin akan hal tersebut. Dengan faktabahwa keruntuhan banyak perusahaan ataupun ketidakberhasilan ternyata disebabkan oleh dampak dari tidak dihayatinya konsep bahwa sumber daya manusialah yang paling penting dalam kegiatan bisnis, maka sekarang ini berkembang kesadaran bahwamanusia merupakan sumber daya yang dapat diperbaharui yang paling penting bagi kegiatan bisnis. Fakta yang lain adalah bahwa pimpinan perusahaan makin menyadari bahwa cash flow merupakan ukuran yang lebih penting dari pendapatan. Memang pendapatan menunjukkan keberhasilan, akan tetapi sering tidak disadari bahwa ukuran pendapatan tidak berkaitan dengan nilai perusahaan. Pendapatan tidak mempertimbangkan biaya modal, dan standard akuntansi sering dapat dibuat untuk memberikanbesaran pendapatan yang berbeda dan yang sering menyesatkan. Selain itu, pendapatan tidak mempertimbangkan modal tambahan yang diperlukan oleh perusahaan di masa mendatang. Fakta yang lain adalah bahwa lingkungan bisnis tiap perusahaan sekarang ini akan selalu berubah, dan berubah secara drastis dalam waktu pendek. Bisnis di masa sekarang perlu memahami bahwa strateginya harus sesuai dengan kondisi perubahan lingkungan bisnisnya, yang cenderung untuk berubah cepat dan seringtidak linear. Lingkungan eksternal yang berubah drastis tersebut memberikan konsekuensi bahwa perusahaan memerlukan terciptanya persatuan internal yang memungkinkan untuk tercapainya fleksibilitas organisasi. Selain itu, perusahaan tidak lagi dapat mengabaikan lingkungan eksternal internasional, dan ini memerlukan persatuan perusahaan-perusahaan di dalam negeri untuk dapat memiliki fleksibilitas yang diperlukan untuk menghadapi persaingan internasional sekarang ini. Fakta lai

n dalam kekuatan eksternal adalah bahwa transparansi merupakan faktor utama untuk perusahaan dapat bertahan dalam persaingan bisnis sekarang ini. Ketidaksediaan informasi sering merupakan faktor yang paling menghambat komunikasi dalam organisasi, serta merupakan kondisi yang mendukung penyalahgunaan wewenang manajer dalam merugikan perusahaan.

CORPORATE GOVERNANCE

Pendahuluan Istilah corporate governance tidak begitu dikenal sampai munculnya skandal keruntuhan perusahaanperusahaan besar seperti Enron dan Worldcom di U.S.A.. Walaupun demikian sebetulnya issu yang dipermasalahkan dalam corporate governance telah sejak lama dibahas. Secara resmi diakui bahwa Cardbury Report 1992 di UK adalah kelahiran dari konsep corporate governance dan merupakan landasan bag

i pengembangan standard atau kode tata laksana. Sejak itu, banyak standard ataukode corporate governance telah dikembangkan oleh lembaga-lembaga internasionalseperti OECD (Organization for Economic Cooperation and Development), dan ADB (Asian Development Bank). Banyak



negara telah mengadopsi konsep corporate governance dan mengembangkan pedoman sendiri, serta sebagian bahkan memaksakan ketentuan tersebut dalam kegiatan bisnis di negaranya. Seperti lazimnya semua konsep dalam ilmu sosial, maka tidak ada definisi tunggal tentang corporate governance. Perbedaan tersebut terutama karena perbedaan dalam teori tentang perusahaan yang digunakan, dan pada interpretasitentang konflik kepentingan dari shareholder, manajemen korporasi dan pemberi hutang. Dalam pengertian yang sempit, corporate governance diartikan sebagai suatu sistem pengelolaan yang bersangkutan dengan pengendalian korporasi dan sistem akuntabilitas oleh manajemen perusahaan. Dalam pengertian yang luas, corporate governance termasuk seluruh jaringan hubungan formal dan informal yang meliputi sektor korporasi dan konsekuensinya untuk masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, dalam pengertian luas, maka corporate governance termasuk mekanisme baik internal maupun eksternal. Suatu definisi fungsional dari corporate governancediberikan oleh OECD, yaitu bahwa corporate governance adalah sistem dengan manakorporasi bisnis diarahkan dan dikendalikan. Struktur corporate governance memspesifikasi distribusi hak dan tanggung jawab diantara berbagai peserta dalam korporasi, seperti dewan komisaris, dewan direksi, manajer, pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, serta menguraikan aturan dan prosedur pengambilan keputusan dalam kegiatan korporasi. Dengan demikian, juga memberikan struktur denganmana obyektif perusahaan ditentukan, dan cara-cara untuk mencapai obyektif tersebut dan monitor kerjanya. Dalam perekonomian modern sekarang ini integritas bisnis dan pasar adalah pusat bagi vitalitas dan stabilitas ekonomi. Skandal korporasi telah membuat fokus pemikiran para pemerintah, regulator, perusahaan, investor dan masyarakat umum menyadari kelemahan dalam sistem corporate governance dan

perlunya untuk menangani hal tersebut. Good corporate governance, aturan dan praktek yang mengatur hubungan antara manajer dengan pemegang saham korporasi, serta dengan pemangku kepentingan, seperti karyawan dan kreditor, memberikan kontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas keuangan dengan menunjukkan kepercayaan pasar, integritas pasar keuangan, dan efisiensi ekonomi.

OECD Pinciples of Corporate Governance, 2004 OECD Principles of Corporate Governance memberikan pedoman yang spesifik bagi pembuat kebijakan, regulator dan peserta pasar dalam menyempurnakan kerangka legal, institutional, dan regulasi yangmengatur corporate governance, dengan fokus pada perusahaan terbuka. Pedoman ini juga memberikan saran-saran praktis bagi pelaku perdagangan saham, investor, korporasi dan pihak-pihak lain yang memiliki peran dalam proses pengembangan goodcorporate governance. OECD Principles of Corporate Governance pertama dikeluarka

n pada tahun 1999, dan sejak itu telah menjadi tolok ukur internasional untuk corporate governance. Prinsip-prinsip ini telah diperbaharui pada tahun 2004. Prinsip-prinsip OECD mencakup enam pokok corporate governance, yaitu : (1). Meyakinkan dasar untuk kerangka corporate governance yang efektif, (2). Hak pemegang saham dan fungsi kepemilikan yang utama, (3) perlakuan yang sama bagi tiap pemegang saham, (4). Peran pemangku kepentingan dalam



corporate governance, (5). Keterbukaan informasi dan transparansi, (6). Tanggung jawab dewan direksi dan komisaris. Selain itu juga OECD juga menyatakan bahwa asas umum dari corporate governance adalah : (1). Tanggung jawab (responsibility), (2). Transparansi (transparency), (3). Akuntabilitas (accountability), (4). Kesetaraan dan kewajaran (fairness), (5). Independensi (independency). Kerangka corporate governance yang efektif berarti pasar yang transparan dan efisien, konsisten dengan hukum dan secara jelas menguraikan pembagian tanggung jawab diantara berbagai otoritas pengawasan, regulator, dan petugas hukum. Kerangka corporategovernance haruslah melindungi dan memfasilitasi pelaksanaan hak pemegang saham, dan meyakinkan perlakuan yang sama untuk tiap pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan luar negeri, serta memperoleh peluang untuk mendapatkan hak melawan pelanggaran hak mereka. Kerangka corporate governance haruslah mengakui hak pemangku kepentingan yang ditentukan oleh hukum atau yang disetujui bersama dan mendorong kerjasama aktif antara korporasi dan pemangku kepentingan dalam menghasilkan kekayaan, kerja, dan keberlanjutan perusahaan yang sehat keuangannya. Kerangka corporate governance tersebut perlu meyakinkan bahwa laporan yang tepat waktu dibuat mencakup seluruh hal yang menyangkut korporasi, termasuk situasi keuangan, kinerja, kepemilikan, dan pengelolaan perusahaan. Kerangka corporategovernance perlu meyakinkan pengarahan strategik, pengawasan yang efektif dari dewan komisaris dan direksi, serta akuntabilitas dari dewan pada perusahaan dan pemegang saham. Corporate governance adalah sistem yang merupakan bagian dari konteks ekonomi yang jauh lebih luas dimana perusahaan berada, yang termasuk kebijakan ekonomi dan derajat kompetisi dalam pasar produk dan pasar faktor produksi.Kerangka corporate governance yang tepat tergantung juga pada lingkungan legal,

regulasi, dan institutional. Selain itu, faktor-faktor yang lain seperti etika bisnis, dan kesadaran perusahaan akan lingkungan hidup dan sosial dari komunitaslokal juga mempengaruhi keberhasilan jangka panjang penerapan corporate governance tersebut. Walaupun berbagai faktor mempengaruhi pengelolaan dan pengambilan keputusan oleh perusahaan, perlu disadari bahwa prinsip-prinsip corporate governance yang disarankan tersebut memfokuskan pada permasalahan pengelolaan korporasi sebagai akibat dari pemisahan antara kepemilikan dengan control. Oleh karena itu, prinsip-prinsip tersebut perlu dipandang hanya sebagai bagian kecil saja dari pendekatan yang seharusnya lebih luas dalam penyeimbangan pengelolaan perusahaan. Berbagai issu yang relevan pada proses pengambilan keputusan perusahaan, seperti masalah lingkungan, etika bisnis, tanggung jawab sosial tidak termasuk dalam prinsip-prinsip ini. Dalam prakteknya, corporate governance dipengaruhi oleh hubungan diantara peserta sistem pengelolaan. Pemegang saham mayoritas dapat mempe

ngaruhi prilaku korporasi secara signifikan. Pemilik ekuitas seperti investor institusi makin menuntut keikutsertaan dalam corporate governance. Pemegang sahamindividu mungkin tidak berusaha ikut dalam pengelolaan perusahaan, akan tetapi menginginkan perlakuan yang adil dari manajemen dan pemilik mayoritas. Kreditor berperan penting dalam berbagi sistem pengelolaan, dan dapat bertindak sebagai pengawas eksternal terhadap kinerja korporasi. Karyawan dan pemangku kepentinan yang lain berperan penting dalam kontribusi terhadap sukses jangka panjang dan kinerja perusahaan, sedangkan pemerintah memberikan perangkat



institusional dan legal untuk corporate governance. Peran dari para peserta tersebut dan interaksinya berbeda diantara negara-negara, karena beda hukum dan regulasi, adapatasi dan tekanan pasar. Implikasi dari Prinsip-prinsip Corporate Goverance Prinsip-prinsip corporate governance OECD yang telah diuraikan diatas tidak bertujuan untuk memberikan resep terperinci tentang apa yang harus dilakukan oleh tiap negara, atau tiap perusahaan. Tujuan dari dokumen OECD tersebut adalahsebagai referensi. Diharapkan digunakan oleh pembuat kebijakan negara dalam merumuskan kerangka legal dan regulasi untuk corporate governance yang merefleksikan kondisi ekonomi, sosial, legal dan budaya negara masing-masing, serta digunakan oleh peserta pasar untuk mengembangkan dan implementasi tata kelola perusahaanyang baik sesuai dengan kebijakan yang disusun oleh negara. Prinsip pertama adalah meyakinkan adanya dasar untuk kerangka corporate governance yang efektif adalah dengan pandangan akan dampaknya terhadap keseluruhan kinerja ekonomi, integritas pasar dan insentif yang ditimbulkan bagi peserta pasar dan promosi pasar yang transparan dan efisien. Regulasi yang dikeluarkan dalam rangka corporate governance harus konsisten dengan aturan hukum, transparan dan dapat diterapkan. Pembagian wewenang diantara otoritas harus jelas diuraikan dan meyakinkan bahwa kepentingan masyarakat dilayani. Otoritas pengawas, regulator dan pelaksana harus memiliki otoritas, integritas dan sumber daya yang cukup untuk memenuhi tugas mereka dengan obyektif dan professional. Prinsip kedua menuntut proteksi dan fasilitasi pelaksanaan hak-hak pemegang saham yang menguraikan hak-hak dasar pemegang saham yaitu : hak untuk partisipasi dan memperoleh informasi akan keputusan yangmenyangkut perubahan fundamental dari korporasi; jaminan untuk dapat berpartisipasi secara efektif dan memberikan suara dalam rapat pemegang saham dan memperole

h informasi tentang aturan dan prosedur dalam rapat pemegang saham; memperoleh informasi tentang struktur modal dan pengaturannya yang memungkinkan pemegang saham tertentu memperoleh kontrol yang tidak proporsional dengan kepemilikan sahamnya. Selain itu, hak dasar juga mencakup keyakinan bahwa pengendalian perusahaanharus dapat berfungsi secara efisien dan transparan; penggunaan hak kepemilikanoleh seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham institusi harus difasilitasi; serta bahwa pemegang saham, termasuk pemegang saham institusi harus diperbolehkan untuk berdiskusi sendiri akan issu mengenai hak dasar pemegang saham. Prinsip ketiga memastikan perlakuan yang sama bagi seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan luar negeri. Seluruh pemegang saham harus memiliki kesempatan untuk memperoleh penanganan yang efektif bila terjadi pelanggaran haknya. Untuk itu, maka insider trading dan perdagangan sendiri harus dilarang. Anggota dewan dan eksekutif kunci harus menyampaikan ke dewan bila mereka langsung a

tau tidak langsung, atau atas nama pihak lain, memiliki kepentingan pada tiap transaksi yang mempengaruhi korporasi secara langsung. Prinsip keempat menghargaihak dari pemangku kepentingan yang diatur dalam undang-undang atau melalui persetujuan bersama dan mendorong kerjasama aktif antara korporasi dengan pemangku kepentingan dalam menciptakan kekayaan, pekerjaan, dan keberlangsungan perusahaanyang layak



keuangannya. Mekanisme untuk meningkatkan kinerja dalam partispasi karyawan harus ditingkatkan. Bila pemangku kepentingan berpartisipasi dalam proses pengelolaan perusahaan, maka akses terhadap informasi yang relevan, cukup dan benar harustersedia secara tepat waktu dan rutin. Pemangku kepentingan seharusnya bebas untuk mengkomunikasikan keraguan mereka akan praktek illegal atau yang tidak bermoral kepada dewan. Hak kreditor harus dihargai dengan pengelolaan keuangan yang tepat. Prinsip kelima meyakinkan bahwa pengungkapan tepat dan tepat waktu harus dilakukan untuk seluruh hal yang menyangkut korporasi, termasuk kondisi keuangan,kinerja, kepemilikan, dan pengelolaan perusahaan. Informasi harus disiapkan dengan standard akuntansi yang tinggi untuk pengungkapan baik fakta keuangan maupunnon-keuangan. Audit tahunan harus dilakukan oleh auditor yang independen, kompeten, dan memenuhi kualifikasi yang tepat untuk memberikan keyakinan obyektif daneksternal pada dewan dan pemangku kepentingan. Laporan tersebut harus komplemendengan pendekatan efektif yang menyangkut tersedianya analisis atau saran dari analisis, broker, lembaga rating, dan sebagainya yang relevan bagi investor dan bebas dari konflik kepentingan yang mungkin merugikan integritas analisis ataupun saran. Prinsip keenam mengatur tanggung jawab dewan dalam arahan strategik bagi perusahaan, pengawasan yang efektif pada manajemen perusahaan, dan akuntabilitas dewan pada perusahaan dan pemegang saham. Prinsip ini menuntut agar anggota dewan bertindak dengan informasi yang lengkap, dengan kehati-hatian dan demi kepentingan perusahaan dan pemegang saham. Anggota dewan dituntut untuk adil bagi seluruh pemegang saham, menerapkan standard moral yang tinggi dalam prilakunya danmempertimbangkan kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Dewan harus memenuhiseluruh fungsi utamanya dan bertindak atas dasar pertimbangan yang independen da

lam semua masalah.

Manfaat Penerapan Corporate Governance Penerapan corporate governance oleh perusahaan diharapkan akan memberikan manfaat ekonomi langsung bagi perusahaan, antara lain : kemudahan memperoleh modal; biaya modal yang lebih rendah; perbaikan kinerja bisnis dan kinerja ekonomi; serta dampak positif pada harga saham perusahaan. Prinsip-prinsip corporate governance yang dikeluarkan oleh OECD diharapkan bermanfaat bagi pemerintah negara-negara di dunia dalam usaha untuk mengevaluasidan menyempurnakan kerangka legal, institusional dan regulasi corporate governance di negara mereka, dan memberikan pedoman dan saran pada bursa efek, investor, koporasi, dan pihak-pihak lain yang memiliki peran dalam proses mengembangkan good corporate governance di negara mereka masing-masing. Walaupun demikian, perlu disadari bahwa prinsip-prinsip tersebut terfokus pada perusahaan-perusahaan te

rbuka yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek, baik perusahaan keuangan maupun nonkeuangan. Corporate governance diyakini sebagai satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomi dan pertumbuhannya sambil meningkatkan keyakinan investor. Corporate governance mencakup suatu set hubungan antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, pemegang saham, serta pemangku



kepentingan yang lain. Corporate governance juga memberikan struktur dengan mana obyektif perusahaan ditentukan, dan cara untuk mencapai obyektif serta monitorkinerjanya. Good corporate governance memberikan imbalan dan insentif yang layak bagi dewan dan manajemen untuk mencapai obyektif yang merupakan kepentingan perusahaan dan sekaligus pemegang sahamnya dan harus memfasilitasi pengawasan yangefektif. Hadirnya suatu sistem corporate governance yang efektif dalam suatu perusahaan dan ekonomi secara keseluruhan, akan membantu memberikan derajat keyakinan yang perlu agar suatu ekonomi pasar berfungsi dengan benar. Sebagai hasilnya, biaya modal akan menurun, dan perusahaan didorong untuk menggunakan sumber daya lebih efisien, sehingga pada akhirnya akan menimbulkan pertumbuhan.

Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia, 2006 Pada umumnya telah dipahami bahwa good corporate governance merupakan salah satu pilar yag menunjang sistem ekonomi pasar, dan bahwa penerapan GCG akan mendorong terciptanya persainganyang sehat dan iklim usaha yang kondusif. Diterapkannya GCG oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia dipandang sangat penting untuk menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, maka Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), yang didirikan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2004, melalui Sub-Komite Korporasi, telah merumuskan pedoman GCG bagi dunia usaha diIndonesia. Pedoman ini dapat merupakan panduan bagi perusahaan Indonesia dalam membangun, melaksanakan, dan mengkomunikasikan praktek GCG kepada pemangku kepentingannya. Pedoman GCG merupakan acuan bagi perusahaan untuk melaksanakan GCG dalam rangka mendorong kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan bisnis yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, se

rta kewajaran dan kesetaraan. Selain itu juga mendorong pemberdayaan fungsi dankemandirian masing-masing organ perusahaan, mendorong pemegang saham, anggota dewan komisaris dan anggota direksi perusahaan agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan, dan mendorong agar mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya, dan meningkatkan daya saing perusahaan. Perusahaan yang sahamnya telah tercatat di bursa efek, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, dan perusahaan yang peroduk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap kelestarian lingkungan, diharapkan menerapkanpedoman GCG tersebut. Prinsip dan Asas Good Corporate Governance Pasar yang efis

ien, tansparan dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan dapat didorongdengan penerapan GCG yang didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan, yaitu negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna



produk dan jasa dunia usaha. Tiap pilar tersebut perlu melaksanakan prinsip-prinsip dasar sesuai dengan peran masing-masing. Negara perlu menciptakan peraturanperundang-undangan yang menunjang iklim usaha yang sehat, efisien, dan transparan; melaksanakan peraturan perundang-undangan dan penegakan hokum secara konsisten. Dunia usaha sebagai pelaku pasar perlu menerapkan GCG sebagai pedoman dasar pelaksanaan usaha. Masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa menunjukkan kepedulian dan melakukan kontrol sosial secara obyektif dan bertanggug jawab. Selai penciptaan situasi kondusif untuk melaksanakan good corporate governance, maka agar pelaksanaan good corporate governance dapat berlangsung sesuai dengan pedomanyang diberikan, setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis, dan disemua jajaran perusahaan. Asas GCG yaitu transparan, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan diperlukan untuk mencapai kesnimbangunan usaha perusahaan. Prinsip dasar dari asas transparansi adalah bahwa untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Informasi ini tidak hanya yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditor dan pemangku kepentingan lainnya. Prinsip dasar asas akuntabilitas adalah bahwa perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Dengan asasresponsibilitas, perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Dalam asas independensi, maka perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak

lain. Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Pelaksanaan Good Corporate Governance Pelaksanaan GCG perlu dilandasi oleh integritas yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan pedoman prilaku atau kode prilaku atau Code of Conduct, yang dapat menjadi acuan bagi organ perusahaan dan semuakaryawan dalam menerapkan nilai-nilai dan etika bisnis sehingga dapat menjadi bagian dari budaya perusahaan. Prinsip dasar nilai-nilai perusahaan yang menggambarkan sikap moral perusahaan, dan rumusan etika bisnis yang disepakati oleh organ perusahaan dan seluruh karyawannya perlu dituang dan dijabarkan lebih lanjut dalam pedoman prilaku agar dapat dipahami dan diterapkan. Pedoman prilaku mencakup panduan tentang benturan kepentingan, pemberian dan penerimaan hadiah atau sumb

angan, kepatuhan terhadap peraturan, kerahasiaan informasi, dan pelaporan terhadap prilaku yang tidak bermoral. Organ perusahaan, yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi, mempunyai peran penting dalam pelaksanaan GCG secara efektif. Organ perusahaan harus menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas dasar prinsip



bahwa masing-masing organ mempunyai independensi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya semata-mata untuk kepentingan perusahaan. RUPS sebagai organ perusahaan merupakan wadah para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan modal yang ditanam dalam perusahaan, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan. Keputusan yangdiambil dalam RUPS harus didasarkan pada kepentingan usaha perusahaan dalam jangka panjang. Pengambilan keputusan RUPS harus dilakukan secara wajar dan transparan dengan memperhatikan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga kepentingan usahaperusahaan dalam jangka panjang. RUPS harus diselenggarakan sesuai dengan kepentingan perusahaan dan dengan memperhatikan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, serta dengan persiapan yang memadai, sehingga dapat mengambil keputusan yang sah. Kepengurusan perseroan terbatas di Indonesia menganut sistem dua badan, yaitu Dewan Komisaris dan Direksi yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan fungsinya masingmasing sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan. Keduanya mempunyai tanggung jawab untuk memelihara kesinambungan usaha perusahaan dalam jangka panjang. Oleh karenaitu, Dewan Komisaris dan Direksi harus memiliki kesamaan persepsi terhadap visi, misi dan nilai-nilai perusahaan. Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG Agar Dewan Komisaris dapat berjalan secara efektif, perlu dipenuhi prinsip-prinsip antara lain : (1) komposisi dewan harus memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen, (2) anggota dewan harus professional, yaitu memiliki integritas dan kemampuan, serta bahwa (3) fu

ngsi pengawasan dan pemberian nasehat dewan mencakup tindakan pencegahan, perbaikan, sampai pada pemberhentian. Dalam melakukan tugasnya, dewan komisaris dapatmembentukkomite penunjang kerja dewan, antara lain komite audit, komite nominasi dan remunerasi, komite kebijakan resiko, komite kebijakan corporate governance. Direksi sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolegial dalam mengelola perusahaan. Agar pelaksanaan tugas Direksi dapat berjalan secara efektif, perlu dipenuhi prinsip-prinsip antara lain : (1) komposisi direksi sedemikian rupa, hingga pengambilan keputusan dapat efektif, tepat dan cepat, serta independen, (2) professional, yaitu memiliki integritas dan pengalaman serta kecakapan, (3) bertanggung jawab akan profitabilitas dan kesinambungan usaha, dan (4) mempertanggung jawabkan dalam RUPS. Fungsi pengelolaan perusahaan oleh direksi mencakup tugas utama dalam hal kepengurusan, manajemen resiko, pengendalianinternal, komunikasi, dan tanggung jawab sosial. Pemegang saham sebagai pemilik

modal, memiliki hak dan tanggung jawab atas perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perusahaan. Dalam melaksanakan hak dan tanggung jawabnya, pemegang saham perlu memperhatikan prinsip memperhatikan kelangsungan hidup perusahaan, dan bahwa perusahaan wajib menjamin dapat terpenuhi hak dan tanggung jawabnya



atas asas kewajaran dan kesetaraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perusahaan. Pemangku kepentingan selain pemegang saham adalah mereka yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan dan mereka yang terpengaruhsecara langsung oleh keputusan strategis dan operuasional perusahaan, yang antara lain terdiri dari karyawan, mitra bisnis dan masyarakat terutama sekitar tempat usaha perusahaan. Agar hubungan antara perusahaan dengan pemangku kepentingannya berjalan dengan baik, maka perlu diperhatikan prinsip-prinsip tidak terjadinya diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan dan gender serta terciptanya perlakuan yang adil dan jujur dalam mendorong pengembangan karyawan sesuai potensi, kemampuan, pengalaman dan ketrampilan masing-masing. Prinsip hubungan perusahaan dengan mitra bisnisnya adalah kerjasama untuk kepentingan kedua belah pihak dan atas dasar prinsip saling menguntungkan. Dalam hubungan dengan para pemangku kepentingan lainnya, perusahaan harus berprinsip memperhatikan kepentinganumum, terutama masyarakat sekitar, serta pengguna produk dan jasa perusahaan. Setiap perusahaan harus membuat pernyataan tentang kesesuaian penerapan GCG dengan pedoman GCG dalam laporan tahunannya. Pernyataan tersebut harus disertai laporan tentang struktur dan mekanisme kerja organ perusahaan serta informasi pentinglain, yang berkaitan dengan penerapan GCG. Pernyataan tentang penerapan GCG beserta laporannya, merupakan bagian dari laporan tahunan perusahaan. Pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk regulator, dapat menilai sejauh mana pedoman GCG telah diterapkan, serta dapat pula digunakan untuk memenuhi ketentuan pelaporan dari otoritas terkait.

Pedoman Umum Good Public Governance, 2010 Penerapan good corporate governance di

Indonesia dipandang belum efektif, karena good governance belum dijalankan secara seimbang oleh ketiga pilar, yaitu negara, dunia usaha dan masyarakat. Good public governance merupakan salah satu prasyarat utama dalam keberhasilan penerapan good corporate governance. Selain itu, penerapan good public governance diperlukan untuk dapat meningkatkan daya saing negara. Dengan dasar pemikiran tersebut, maka Komite Nasional Kebijakan Governance, sub-komite Publik menyusun pedomanumum public governance tahun 2010. Pedoman umum GPG memuat prinsip dasar dan pedoman pokok pelaksanaan yang merupakan standard minimal bagi semua lembaga negara dan penyelenggara negara beserta jajarannya. Pedoman ini berlaku bagi semua lembaga negara, baik di ranah legislative dan pengawasan, eksekutif, yudikatif maupun lembaga non-struktural. Pedoman umum good public governance merupakan acuan bagi lembaga-lembaga negera untuk melaksanakan GPG dalam rangka : (1) mendorong efektivitas penyelenggaraan negara yang didasarkan pada asas demokrasi, transpara

nsi, akuntabilitas, budaya hukum serta kewajaran dan kesetaraan, (2) mendorong terlaksananya fungsi legislatif dan pengawasan eksekutif, yudikatif dan lembaga-lembaga non-struktural sesuai dengan tugas dan wewenangnya dengan dilandasi nilai moral yang tinggi dan



kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, (3) mendorong penyelenggara negara untuk meningkatkan kompetensi dan integritas yang diperluakn untuk melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya, (4) mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab untuk memajukan dan mengutamakan kesejahteraan rakyat dengan mempertimbangkan hak asasi dan kewajiban warga negara, (5) meningkatkan daya saing yang sehat dan tinggi bagi Indonesia baik secara regional maupun internasional dengancara menciptakan pasar bagi Indonesia yang inovatif dan efisien sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan. Peran negara dalam mewujudkan GPG adalah dalam hal : (1) peraturan perundang-undangan dan kebijakan public yang disusun berorientasi pada pelayanan dan perlindungan kepentingan masyarakat dan dunia usaha, dandalam proses penyusunan didasari pada kajian yang mendalam, serta diseminasi dan sosialisasi terhadap perundang-undangan yang telah ditetapkan, (2) sistem sosial politik yang sehat dan terbuka, (3) memastikan penyelenggara negara mematuhi dan memberdayakan sistem hukum nasional, (4) menerapkan etika penyelenggara negara, (5) kesejahteraan yang memadai bagi penyelenggara negara, (6) membangun iklim persaingan usaha yang sehat, dan (7) menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien. Setiap lembaga negara harus memastikan bahwa asas GPG diterapkan dalam setiap aspek pelaksanaan fungsinya. Asas GPG adalah demokrasi, transparansi, akuntabilitas, budaya hokum serta kewajaran dan kesetaraan. Demokrasi mengandung tiga unsur pokok, yaitu partisipasi, pengakuan adanya perbedaan pendapat dan perwujudan kepentingan umum. Asas ini harus diterapkan baik dalam proses memilih dan dipilih sebagai penyelenggara negara maupun dalam proses penyelenggaraan negara. Transparansi mengandung unsur pengungkapan (disclosure) dan penyediaan informa

si yang memadai dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan. Transparansi diperlukan agar pengawasan oleh masyarakat dan dunia usaha terhadap penyelenggaraan negara dapat dilakukan secara obyektif. Akuntabilitas mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggung jawabkannya. Akuntabilitas diperlukan agar setiap lembaga negara dan penyelenggara negara melaksanakan tugasnya secara jujur dan terukur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan kebijakan publik yang berlaku serta menghindarkan penyalahgunaan wewenang. Budaya hukum mengandung unsur penegakan hukum secara tegas tanpa pandang bulu dan ketaatan terhadap hukum oleh masyarakat berdasarkan kesadaran. Budaya hukum harus dibangun agar lembaga negara dan penyelengara negara dalam melaksanakan tugasnya selalu didasarkan pada keyakinan untuk berpegang teguh pada ketentuan perundang-undanganyang berlaku. Untuk itu, setiap lembaga negara dan penyelenggara negara berkewajiban untuk membangun sistem dan budaya hukum secara berkelanjutan baik dalam pro

ses penyusunan dan penetapan perundang-undangan serta kebijakan publik maupun dalam pelasanaan dan pertanggungjawabannya.



Kewajaran dan kesetaraan mengandung unsur keadilan dan kejujuran sehingga dalampelaksanaannya dapat diwujudkan perlakuan setara terhadap pemangku kepentingan secara bertanggung jawab. Kewajaran dan kesetaraan diperlukan untuk dapat pola kerja lembaga negara dan penyelenggara negara yang lebih adil dan bertanggung jawab. Kewajaran dan kesetaraan juga diperlukan agar pemangku kepentingan dan masyarakat menjadi lebih mentaati hukum dan dihindari terjadinya benturan kepentingan. Etika Dalam GPG dan Hubungan dengan Pemangku Kepentingan Untuk mewujudkan dan menjaga kredibilitas negara dan lembaga negara, pelaksanaan GPG harus dilandasi oleh nilai-nilai sebagai pegangan moral bagi penyelenggara negara. Untuk itu, diperlukan etika dan pedoman prilaku yang dapat menjadi acuan bagi penyelenggara negara dalam menerapkan nilainilai yang disepakati. Etika penyelenggara negara harus diterapkan secara konsisten dan berkelanjutan agar dapat menjadi bagian daribudaya penyelenggara negara. Nilai-nilai bermakna sebagai prilaku yang dijunjung tinggi akan merupakan kekuatan organisasi mencapai tujuannya. Nilai-nilai yangmenjadi pegangan moral penyelenggara negara adalah integritas, professional, mengutamakan kepentingan masyarakat dan negara, serta berwawasan kedepan. Etika harus diterapkan oleh setiap penylenggara negara, baik yang menjalankan fungsi legislatif, eksekutif, yudikatif maupun lembaga non-struktural. Etika penyelenggaranegara mencakup prilaku individu, perlindungan terhadap harta milik negara, penyelenggaraan negara serta kepentingan pribadi. Setiap lembaga negara perlu menyusun pedoman prilaku bagi penyelenggara negara yang bersangkutan. Pedoman prilakumencakup panduan tentang benturan kepentingan, pemberian dan penerimaan hadiah,kepatuhan terhadap peraturan, kerahasiaan informasi, pelaksanaan kewenangan serta hak dan kewajiban dalam pengungkapan tindakan penyimpangan. Agar dapat direali

sasikan, maka perlu disusun pula Pedoman Aktualisasi Good Public Governance yang dikelompokkan dalam fungsi dari penyelenggara negara, yaitu dalam penyelenggaraan fungsi legisltif dan pengawasan, dalam fungsi eksekutif, dalam fungsi yudikatif, dan dalam lembaga-lembaga nonstruktural. Asas GPG yaitu demokrasi, transparansi, akuntabilitas, budaya hukum serta kewajaran dan kesetaraan menjadi pedomanbagi aktualisasi GPG untuk semua lembaga negara dan penyelenggara negara.



Documents

200525984 Bab III Etika Bisnis Pembangunan Berkelanjutan Dan Corporate Governance