P U T U S A NNomor 025 K/N/2005

DEMI KEADILAN BERDASARKANKETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara niaga dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara kepailitan antara :

H. TAFRIZAL HASAN GEWANG, SH. MH., Kurator PT. Dwima Manunggal Raksa Wood Industries (dalam Pailit), beralamat di Ruko Sentra Menteng Blok MN No. 88 M, Sektor VII, Bintaro Jaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Rusdah I. Syarif, SH., dan kawan-kawan, para Advokat dan Pengacara, berkantor di Sentra, Salemba Mas Blok U, Jalan Salemba Raya No. 34-36, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Agustus 2005 sebagai Pemohon Kasasi dahulu Pemohon;

m e l a w a n

1. BUDI SANTOSO SAROJO, beralamat di Jalan Marga-satwa No. 123 RT. 004/003, Pondok Labu, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hans Pardamean Siagian, SH dan kawan-kawan Advokat berkantor di Gedung Dwima Plaza Lt. 4 Ruang 401 Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 67 Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 September 2005 sebagai Termohon Kasasi I dahulu Termohon I;

2. BUDI PRAKOSO SAROJO, beralamat di Lapangan Roos Raya 2, RT. 005/001, Tebet Timur, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: N. Pininta Ambuwaru, SH. MM. MH. LL.M., Advokat dan konsultan hukum, beralamat di Jalan Mandala Raya No. 16, Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 September 2005 sebagai Termohon Kasasi II dahulu Termohon II ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan dimuka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

bahwa PT. Dwima Manunggal Raksa Wood Industries (selanjut-nya disebut "DMR") telah dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 04/Pailit/2005/PN.Niaga.Jkt. Pst. tanggal 14 April 2005 dan untuk tindakan hukum Pemohon telah mendapat izin dari Hakim Pengawas;

bahwa para Termohon guna menjamin hutang DMR telah menandatangani masing-masing Surat Perjanjian Penanggungan (Borgstelling) No. 2000.004 tanggal 1 Maret 2000 dan No. 2000.005 tanggal 1 Maret 2000 (bukti P-3 dan P-4);

bahwa dalam Surat Perjanjian Penangguhan tersebut ditegas-kan bahwa para Termohon menjamin seluruh hutang DMR dengan melepaskan hak-hak utama sebagaimana dimaksud dalam KUH-Perdata, disamping juga DMR berdasarkan Putusan No. 04/Pailit/ 2005/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 14 April 2005 telah dinyatakan pailit dan karenanya berlaku ketentuan Pasal 1832 dan Pasal 1832 ayat (4) dari KUHPerdata;

bahwa dengan pailitnya DMR berdasarkan bukti P-1, maka menurut hukum para Termohon harus memenuhi kewajiban penjaminan mereka sesuai bukti P-3 dan P-4, dimana penyelesaian yang berkaitan dengan kewajiban DMR dan Penjamin (guarantor) harus dalam koridor kepailitan; satu dan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 299 jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan;

bahwa menurut ketentuan Pasal 26 jo. Pasal 60 jo. Pasal 98 Undang-Undang Kepailitan Pemohon berwenang melakukan segala tindakan yang berkaitan dengan pengamanan serta pengurusan dan pemberesan harta pailit;

1

- Bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung R.I No. 39 K/N/ 1999 dinyatakan bahwa apabila Penjamin telah melepaskan hak-hak istimewanya berarti Kurator (in casu Pemohon) dapat langsung menuntut Penjamin untuk memenuhi kewajibannya;

- Bahwa Putusan Mahkamah Agung R.I No. 43 K/N/1999 menentukan bahwa Penjamin yang telah melepaskan hak-hak istimewanya berarti ia menggantikan kedudukan Debitur sehingga ia (in casu para Termohon) dapat dikategorikan sebagai Debitur Pailit;

- Bahwa dengan demikian menurut hukum para Termohon yang berdasarkan bukti P-3 dan P-4 adalah Penjamin atas hutang DMR, statusnya juga adalah Debitur Pailit yang dapat dituntut agar memenuhi kewajiban mereka sesuai undang-undang dan karena DMR telah pailit maka berlaku ketentuan Pasal 229 Undang-Undang Kepailitan;

bahwa para Termohon secara itikad buruk tidak mau melaksanakan kewajiban mereka selaku Debitur pailit dan ada tanda-tanda para Termohon akan mengajukan gugatan pembatalan akta penjaminan mereka melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana terjadi dalam perkara No. 144/PDT.G/2005/PN.JKT. PST tanggal 13 Mei 2005, dimana Pemohon digugat sebagai Turut Tergugat I (bukti P-5);

bahwa dalam rangka mengamankan harta pailit supaya tugas Pemohon tidak sia-sia dikemudian hari kiranya Pengadilan Niaga berkenan meletakkan sita jaminan terlebih dahulu atas barang-barang tetap dan tidak tetap milik Termohon I dan Termohon II yang diketemukan dikemudian hari oleh Pemohon dalam kapasitas selaku Kurator DMR (dalam pailit) dan karenanya tidak terbatas pada :

- Sebidang tanah berikut rumah tinggal yang berdiri diatasnya serta hak yang melekat atasnya yang dikenal dengan Jalan Margasatwa No. 123, Rt. 004/003, Pondok Labu, Jakarta Selatan;

- Kendaraan-kendaraan mobil yang type/merek dan nomor polisinya akan dirinci kemudian;

- Sebidang tanah berikut rumah tinggal yang berdiri diatasnya serta hak yang melekat atasnya yang dikenal dengan lapangan Roos Raya 2, Rt. 005/001, Tebet Timur, Jakarta Selatan;

- Kendaraan-kendaraan mobil yang type/merek dan nomor polisi-nya akan dirinci kemudian;

Dan apabila telah diletakkan mohon dinyatakan sah dan berharga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon Pailit mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;

2. Menyatakan bahwa Surat Perjanjian Penanggungan (Borgstelling) No. 2000.004 tanggal 1 Maret 2000 dan No. 2000.005 tanggal 1 Maret 2000 sebagai hukum;

3. Menyatakan bahwa asset-asset milik Termohon I dan Termohon II yang diketemukan oleh Pemohon dalam kapasitas selaku Kurator PT. Dwima Manunggal Raksa Wood Industries (dalam pailit), dan karenanya tidak terbatas pada :

3.1. Sebidang tanah berikut rumah tinggal yang berdiri diatas-nya serta hak yang melekat atasnya yang dikenal dengan Jalan Margasatwa No. 123, Rt. 004/003, Pondok Labu, Jakarta Selatan;

3.2. Kendaraan-kendaraan mobil yang type/merek dan nomor polisinya akan dirinci kemudian; Sebagai bagian dari harta pailit yang akan diselesaikan menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas :

4.1. Sebidang tanah berikut rumah tinggal yang berdiri diatas-nya serta hak yang melekat atasnya yang dikenal dengan Jalan Margasatwa No. 123, Rt. 004/003, Pondok Labu, Jakarta Selatan;

4.2. Kendaraan-kendaraan mobil yang type/merek dan nomor polisinya akan dirinci kemudian;

4.3. Sebidang tanah berikut rumah tinggal yang berdiri diatas-nya serta hak yang melekat atasnya yang dikenal dengan lapangan Roos Raya 2, Rt. 005/001, Tebet Timur, Jakarta Selatan;

4.4. Kendaraan-kendaraan mobil yang type/merek dan nomor polisinya akan dirinci kemudian;

5. Menghukum para Termohon untuk mematuhi isi putusan ini;

6. Menghukum para Termohon untuk membayar biaya perkara ini;

2

Subsidair:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, oleh Termohon I dan Termohon II Mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Termohon I :

I. Pengadilan Niaga Tidak Mempunyai Kewenangan Mengadili Tuntutan Kurator.

- Bahwa tuntutan Kurator dalam perkara a quo adalah meng-enai tuntutan pemenuhan hak dan kewajiban Termohon I atas Perjanjian Penanggungan (Borgstelling) Nomor : 2000.004 tertanggal 1 Maret 2000 yang dibuat Pemohon terhadap hutang PT. Dwima Manunggal Raksa Wood Industries kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., yang tertuang dalam Perjanjian Kredit No. 97/110 tertanggal 24 Juli 1997 dan Perjanjian Kredit No. 99/KPI/40 tertanggal 27 Oktober 1999;

- Bahwa pranata hukum "Penanggungan" diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Bab XVII tentang "Penanggungan", Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850, dimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut diatur mengenai hak dan kewajiban Penanggung baik terhadap Debitur maupun Kreditur termasuk cara mengajukan tuntutan terhadap Penanggung sebagaimana diatur secara implisit dalam :

- Pasal 1842 ayat 2 yang menyatakan: "Jika si penanggung telah membayar tanpa digugat untuk itu,...." dan;

- Pasal 1843 butir (1) yang menyatakan : "apabila ia digugat di muka Hakim untuk membayar";

- Bahwa adanya kata-kata "digugat" secara eksplisit dalam ketentuan kedua pasal tersebut telah menunjukkan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara implisit telah mengatur untuk menuntut Penanggung maka Penanggung harus digugat dimuka Hakim yang berarti terhadap Penanggung harus diajukan gugatan untuk memenuhi penanggungannya dan untuk mengajukan gugatan berarti harus ditujukan ke Pengadilan Negeri;

- Bahwa hal ini dapat dibenarkan secara hukum karena dalam Perjanjian Penanggungan (Borgstelling) terdapat unsur sengketa secara partai yang membutuhkan pem-buktian yang rumit dan harus diperiksa secara contradictoir sehingga menjadi jurisdiksi contentiosa yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, sedangkan Pengadilan Niaga sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 hanya mengadakan pembuktian secara sumir dan walaupun pihak lawan hadir sebagai pihak serta mengajukan tanggapan namun dalam pelaksa-naan hukum acara bersifat voluntair dan para pihak juga disebut sebagai "Pemohon" dan "Termohon";

- Bahwa kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadili perkara ini juga didukung oleh Pemohon sebagaimana didalilkan Pemohon dalam posita point (5.3) yang menyatakan :"Bahwa dengan demikian menurut hukum para Termohon yang berdasarkan bukti P-3 dan P-4 adalah Penjamin atas hutang DMR, statusnya juga adalah debitur pailit yang dapat dituntut agar memenuhi kewajiban mereka sesuai undang-undang dan karena DMR telah pailit maka berlaku ketentuan Pasal 299 Undang-Undang Kepailitan yang berbunyi :

"Kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini maka hukum acara yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata";

- Bahwa adanya pernyataan dari Pemohon yang menyata-kan hukum acara yang berlaku dalam perkara ini adalah Hukum Acara Perdata maka berlakulah proses secara contradictoir yaitu adanya gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan kemudian putusan yang merupa-kan kewenangan Pengadilan Negeri dalam proses pemeriksaan perkara perdata biasa (ordinary court atau judicature);

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pengadilan Niaga harus menyatakan tidak berwenang mengadili perkara a quo;

II. Tuntutan Pemohon Tidak Dikenal Dalam Hukum Acara Di Indonesia.

3

- Bahwa "tuntutan" yang diajukan Pemohon tidak dikenal dalam hukum acara di Indonesia baik yang diatur dalam Herziene Indonesische Reglement (HIR) maupun Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, karena dalam praktek peradilan perdata yang berlaku di Indonesia untuk mengajukan tuntutan adalah dalam bentuk "Gugatan" atau "Permohonan";

- Bahwa walaupun tuntutan Pemohon diajukan berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyebutkan kata "tuntutan" namun dalam penerapannya harus diajukan dalam bentuk gugatan atau permohonan sebagaimana diatur dalam HIR maupun Undang-Undang Kepailitan;

- Bahwa apabila "tuntutan" Pemohon ini dikabulkan maka akan menjadi preseden buruk bagi dunia peradilan di Indonesia karena akan mengacaukan tatanan hukum yang telah berjalan secara sistematis dalam praktek peradilan, oleh karenanya Pengadilan harus menolak tuntutan Pemohon ini;

III. Kurator Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum Sebagai Pemohon (Disqualifikasi in Person).

- Bahwa dalam perjanjian penanggungan terdapat 2 (dua) pihak yang aktif yaitu Penanggung (Pemberi Jaminan) dan Kreditur, sedangkan Debitur (Tertanggung) hanyalah sebagai pihak yang pasif yang artinya Pertanggungan adalah Pemberian Jaminan dari Penanggung kepada Kreditur atas hutang Debitur yang dapat diberikan Penanggung tanpa persetujuan Debitur bahkan tanpa sepengetahuan Debitur (vide Pasal 1823 KUH Perdata);

- Bahwa perjanjian penanggungan memberikan kekuasaan kepada Kreditur untuk menuntut pembayaran dari Penanggung apabila Debitur lalai membayar utangnya kepada Kreditur (vide Pasal 1831 KUHPerdata) dengan demikian yang dapat menuntut Penanggung untuk memenuhi Perjanjian Penanggungannya hanyalah Kreditur sedangkan Debitur tidak dapat menuntut Penanggung untuk memenuhi Perjanjian Penanggungannya karena dalam Pasal 1820 sampai Pasal 1850 yang mengatur mengenai Penanggungan tidak satu pasal pun yang menyebut Debitur dapat menuntut Penanggung:

- Bahwa Pemohon selaku Kurator PT. Dwima Manunggal Raksa Wood Industries (Dalam Pailit) yang menjadi Debitur dalam Perjanjian Penanggungan (Borgstelling) Nomor : 2000.004 tertanggal 1 Maret 2000 adalah bertugas untuk melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit (vide Pasal 69 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004) (in casu asset PT. Dwima Manunggal Raksa Wood Industries) sehingga Pemohon selaku Kurator identik sebagai Debitur dalam Perjanjian Penanggungan (Borgstelling) Nomor : 2000.004 tertanggal 1 Maret 2000, dengan demikian Kurator tidak mempunyai kedudukan hukum untuk menuntut Penanggung memenuhi hak dan kewajibannya terhadap Perjanjian Penanggungan yang dibuat Penanggung tersebut;

- Bahwa adanya tuntutan Pemohon selaku Kurator dalam perkara a quo berarti Pemohon selaku Kurator telah mengidentikkan dirinya sebagai Kreditur (in casu PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk) dalam Perjanjian Penanggungan (Borgstelling) Nomor : 2000.004 tertanggal 1 Maret 2000, serta mengambil-alih kedudukan Kreditur untuk menuntut Penanggung, hal mana merupakan per-buatan yang tidak berdasar dan tidak mempunyai alasan hukum serta bertentangan dengan tugas-tugas Kurator sebagaimana diatasi dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

- Bahwa tuntutan Pemohon selaku Kurator dalam perkara a quo juga hanya untuk membela kepentingan Kreditur PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., karena Perjanjian Penanggungan yang dilakukan oleh Termohon I selaku Penanggung hanyalah untuk menjamin utang PT. Dwima Manunggal Raksa Wood Industries terhadap Kreditur PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan bukan Kreditur lain, padahal dalam proses verifikasi Kepailitan PT. Dwima Manunggal Raksa Wood Industries, Kreditur yang mendaf-tarkan tagihannya kepada Kurator ada 44 Kreditur, dengan demikian tindakan Kurator dalam pengajuan perkara ini telah melanggar standar profesi kurator butir 210 mengenai Objektivitas, Independensi, yang menyatakan :

"Kurator dan pengurus harus independen, tidak memiliki benturan kepentingan dengan debitur atau kreditur dan bertindak objektif;

01. Keberadaan dan kelangsungan profesi kurator atau pengurus bergantung sepenuhnya pada kepercayaan masyarakat pada objektivitas dan independensi profesi kurator atau pengurus.

4

Kepercayaan masyarakat atas kredibilitas profesi kurator atau pengurus akan menu-run, atau bahkan hilang, jika tidak terbukti atau secara wajar patut diduga bahwa kurator atau pengurus telah kehilangan objektivitasnya serta independensinya;

02. Untuk memelihara objektivitas dan independennya dalam bertindak, kurator atau pengurus harus bebas dari pengaruh siapapun dan apapun serta tidak memiliki benturan kepentingan dengan pihak manapun yang terlibat dalam kepailitan atau penundaan pembayaran";

- Bahwa apabila Pemohon mendasarkan tuntutannya dalam perkara a quo adalah berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang menyatakan: "Tuntutan mengenai hak dan kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap Kurator", maka Pemohon telah keliru melakukan penafsiran terhadap ketentuan Pasal tersebut, karena yang di maksud "harta pailit" dalam pasal tersebut adalah harta milik Debitur Pailit (in casu PT. Dwima Manunggal Raksa Wood Industries) dan bukan harta dari pihak ketiga;

- Walaupun Termohon I adalah Penanggung terhadap hutang PT. Dwima Manunggal Raksa Wood Industries serta melepaskan hak-hak istimewanya, namun Kurator tidak dapat serta merta menuntut Termohon I untuk memenuhi hak dan kewajibannya dalam Perjanjian Penanggungan (Borgstelling) Nomor: 2000.004 tertanggal 1 Maret 2000, karena Penanggungan yang diperjanjikan oleh Termohon I dengan melepaskan hak-hak istimewanya hanyalah terhadap Kreditur PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., dan bukan kepada Kurator sehingga yang dapat menuntut Termohon I hanyalah PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ;

- Bahwa Putusan Mahkamah Agung R.I No. 39 K/N/1999 tertanggal 2 Nopember 1999 adalah dalam perkara kepailitan antara PT. Bank Kesawan selaku Kreditur/ Pemohon Pailit/Termohon Kasasi melawan PT. Deemte Sakti Indo selaku Penangggung/Termohon Pailit/Pemohon Kasasi, jadi yang mengajukan permohonan kepailitan adalah Kreditur (bukan Kurator) terhadap Penanggung dan dalam pertimbangan hukumnya judex juris menyatakan :

"Menimbang, bahwa i.c Termohon sebagai Guarantor telah melepaskan hak-hak istimewanya maka kreditur dapat secara langsung menuntut Termohon untuk memenuhi kewajibannya;

Bahwa dalam pertimbangan hukum Mahkamah Agung tersebut, yang dapat secara langsung menuntut penjamin adalah Kreditur dan bukan Kurator, sehingga dalam pengajuan tuntutan Pemohon tertanggal 13 Juni 2005 yang didaftarkan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Kepailitan hal-hal lain No. 03/Pailit.LL/2005/PN.Niaga.Jkt.Pst., Pemohon telah me-lakukan penyesatan hukum dan posita point (5.1) dengan mengganti kata-kata "kreditur" menjadi "Kurator" dalam pertimbangan hukum Mahkamah Agung R.I No. 39 K/N/ 1999 tertanggal 2 Nopember 1999;

- Bahwa Putusan Mahkamah Agung R.I No. 43 K/N/1999 tertanggal 3 Desember 1999, adalah dalam perkara per-mohonan kepailitan antara PT. Bank Artha Graha dan PT. Bank Pan Indonesia selaku para Kreditur/para Pemohon/ para Pemohon Kasasi melawan Cheng Basuki dan Aen Siswoyo selalu para Penanggung/para Termohon/para Termohon Kasasi, dimana judex juris dalam pertimbangan hukumnya menyatakan :"Menimbang, bahwa Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut :- bahwa dengan perjanjian penjaminan Nomor 50 dan perjanjian jaminan Nomor 51 (bukti P-2

dan P-3) yang diantaranya menyatakan bahwa para Termohon Kasasi selaku penjamin melepaskan segala hak-hak yang diberikan oleh Undang-Undang kepada seorang Penjamin, berarti para Termohon Kasasi sebagai para penjamin adalah menggantikan kedudukan Debitur (PT. Tensindo) dalam melaksanakan kewajiban Debitur (PT. Tensindo) terhadap para Pemohon (para Pemohon Kasasi), sehingga para Termohon (Ter-mohon Kasasi) dapat dikategorikan sebagai Debitur";

Bahwa dalam pertimbangan hukum Mahkamah Agung tersebut di atas, Penanggung dikategorikan adalah sebagai Debitur dan bukan Debitur Pailit, oleh karenanya dalam posita point (5.2) Pemohon telah kembali melakukan penyesatan hukum dengan mengganti kata-kata Debitur menjadi Debitur Pailit;

5

- Bahwa Pemohon selaku Kurator yang bertugas dalam ruang lingkup kepailitan seharusnya tahu bahwa status hukum pailit tidak dapat dinyatakan secara serta merta kepada seseorang ataupun badan hukum tanpa adanya suatu Putusan Pengadilan yang menyatakan seseorang atau badan hukum itu pailit, karena baik didalam Undang-Undang Kepailitan maupun didalam KUHPerdata tidak ada satu pasalpun yang menyatakan kalau Debitur menjadi Pailit maka Penanggungnya menjadi Pailit juga,

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah terbukti Kurator tidak mempunyai kewenangan ataupun kedudukan hukum sebagai Pemohon untuk mengajukan tuntutan hak dan kewajiban kepada Termohon I untuk memenuhi Perjanjian Penanggungan (Borgstelling) Nomor : 2000.004 tertanggal 1 Maret 2000, oleh karenanya tuntutan Pemohon a quo harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

IV. Tuntutan Pemohon Prematur.- Bahwa tuntutan Pemohon dalam perkara a quo adalah merupakan improvisasi Pemohon sebagai

bagian dari proses kepailitan PT. Dwima Manunggal Raksa Wood Industries (Dalam Pailit) yang diputus Majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam perkara No. 04/Pailit/2005/PN. Niaga.Jkt.Pst tanggal 14 April 2005 dan saat ini masih dalam proses kasasi di Mahkamah Agung RI terdaftar dalam register perkara No. 11 K/N/2005;

- Bahwa dalam proses verifikasi kepailitan PT. Dwima Manunggal Raksa Wood Industries (Dalam Pailit), daftar piutang tetap belum ada karena Debitur Pailit masih mengajukan bantahan terhadap 20 (dua puluh) Kreditur dan Daftar Pertelaan Asset juga belum dibuat Kurator sehingga belum dapat diketahui berapa jumlah hutang dan berapa jumlah harta Debitur Pailit dalam proses verifikasi tersebut harta Debitur Pailit juga belum dinyatakan insolvensi oleh Hakim Pengawas, sehingga tuntutan Pemohon dalam perkara a quo sangat prematur karena belum diketahui apakah harta Debitur Pailit cukup untuk membayar seluruh piutang Debitur Pailit;

- Bahwa Termohon selaku Penanggung baru dapat dituntut apabila harta Debitur Pailit tidak mencukupi untuk membayar piutang para Kreditur. Dalil ini dapat dikemuka-kan oleh Termohon I dalam perkara a quo karena tuntutan kepada Termohon I untuk memenuhi Perjanjian Penanggungan (Borgstelling) Nomor : 2000.004 tertanggal 1 Maret 2000 diajukan oleh Kurator sedangkan Kreditur PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. selaku Penerima Jaminan Termohon telah terlebih dahulu mengajukan permohonan pailit terhadap Debitur Utama yaitu PT. Dwima Manunggal Raksa Wood Industries (Dalam Pailit) dan tidak mengajukannya langsung kepada Termohon I, dengan demikian pelepasan hak-hak istimewa Termohon I dalam Perjanjian Penanggungan tersebut tidak berlaku terhadap tuntutan Kurator;

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pengadilan harus menolak tuntutan Kurator karena tuntutan tersebut masih prematur;

V. Debitur Pailit Sedang Mengajukan Rencana Perdamaian Dengan Para Kreditur.

- Bahwa dalam rapat verifikasi pada tanggal 28 Juni 2005, Debitur Pailit telah mengajukan permohonan untuk mengajukan Rencana Perdamaian kepada para Kreditur melalui Hakim Pengawas dan pada saat itu para Kreditur dan Hakim Pengawas termasuk Kurator telah menyetujui permohonan Debitur Pailit untuk mengajukan Rencana Perdamaian tersebut, dan pada saat itu Hakim Pengawas dan Kurator telah menetapkan Debitur Pailit harus menyerahkan Rencana Perdamaian pada tanggal 11 Juli 2005 dan selanjutnya pada tanggal 1 Agustus akan diada-kan rapat Kreditur untuk membahas Rencana Perdamaian yang diajukan Debitur Pailit tersebut;

- Bahwa pada tanggal 11 Juni 2005, Debitur Pailit telah menyerahkan Rencana Perdamaian dimaksud kepada Kurator PT. Dwima Manunggal Raksa Wood Industries (Dalam Pailit) dan saat ini masih dalam proses perundingan dan dalam tahap ini Debitur Pailit masih mempunyai kesempatan untuk mengubah Rencana Perdamaian ter-sebut untuk dapat disetujui oleh para Kreditur (vide Pasal 150 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004) (bukti Tl-1);

- Bahwa dengan adanya Rencana Perdamaian yang telah diajukan Debitur Pailit tersebut, maka terbuka kemungkinan untuk mengakhiri kepailitan PT. Dwima Manunggal Raksa Wood Industries (dalam pailit) (vide Pasal 166 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004), sehingga dengan ber-akhirnya kepailitan maka akan berakhir pula tugas Kurator dan tuntutan Kurator ini akan terjadi gugur;

6

- Bahwa oleh karena proses verifikasi sementara telah dihentikan dan saat ini sedang terjadi proses Perdamaian antara Debitur Pailit dengan para Kreditur maka untuk tidak mengganggu jalannya proses perdamaian, maka tuntutan Kurator ini harus dinyatakan tidak dapat diterima karena apabila tuntutan Kurator ini diteruskan dan dikabulkan Pengadilan padahal Perdamaian antara Debitur Pailit dengan para Kreditur akhirnya terjadi maka akan membawa akibat hukum yang sulit dirubah sehingga akan menimbulkan kerugian bagi Termohon I;

VI. Tuntutan Pemohon Mengandung Praduga Yang Tidak Beralasan.

- Bahwa dalam posita point (6) tuntutan Pemohon, Pemohon telah mengajukan dalil yang mengandung praduga tidak beralasan dengan menyatakan "…Termohon secara itikad buruk tidak mau melaksanakan kewajiban mereka selaku Debitur pailit dan ada tanda-tanda para Termohon akan mengajukan gugatan pembatalan akta penjaminan mereka... ";

- Bahwa dalil Pemohon tersebut sangat absurd tidak didukung bukti-bukti, bahkan upaya Kurator untuk secara baik-baik meminta kepada Termohon I untuk memenuhi Perjanjian Penanggungannya tidak pernah ada, namun langsung mengajukan tuntutan ke Pengadilan;

- Bahwa tindakan Pemohon yang mengajukan dalil yang mengandung praduga tidak beralasan tersebut telah menunjukkan adanya itikad tidak baik Pemohon dalam mengajukan tuntutannya, oleh karenanya tuntutan Pemohon ini harus ditolak untuk menegakkan fair trial bagi semua pihak;

Termohon II

I. Tuntutan Pemohon Prematuur :

Bahwa berdasarkan pada bukti-bukti yang ada maka dapat ditemukan fakta-fakta bahwa tuntutan yang diajukan Pemohon adalah prematuur, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

a. Berdasarkan fakta bahwa saat ini mengenai jumlah yang riil dan pasti atas kewajiban DMR kepada para krediturnya masih dalam proses sengketa sebagaimana ternyata dalam perkara perdata tentang gugatan Pembatalan atas Perjanji-an Kredit dengan Register Perkara No. 373/PDT.G/2003/ PN.JKT.PST dan saat ini sedang dalam proses pemeriksa-an banding sebagaimana ternyata dalam register perkara No. 273/PDT/2004/PT.DKI pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

b. Bahwa selain itu pula atas Penjaminan tersebut, Termohon II sedang mengajukan Gugatan Pembatalan atas Penjamin sebagaimana telah terdaftar dengan register perkara No. 144/Pdt.G/2005/PN.JKT.PST, tanggal 13 Mei 2005;

c. Bahwa pengajuan gugatan sebagaimana tersebut dalam butir a dan b tersebut di atas adalah bukan dalam rangka menghalangi proses kepailitan yang sedang berjalan, akan tetapi lebih dari itu adalah guna mencari keadilan yang hakiki yang berdasarkan pada prinsip-prinsip kepatutan dan kewajaran, karena yang menjadi permasalahan adalah tindakan kesewenang-wenangan dari Bank yang telah menetapkan jumlah kewajiban yang telah mengesamping-kan faktor force majeure dan tidak memperhitungkan itikad baik dari DMR yang telah melakukan pembayaran-pembayaran terhadap kewajiban-kewajibannya;

d. Bahwa bukti dari kesewenangan Bank yang telah mengesampingkan faktor force majeure dapat dilihat dari jumlah kewajiban yang diklaim oleh Bank terhadap DMR yang secara serta merta mengalami fluktuasi sejalan dengan terjadinya krisis ekonomi yang menyebabkan nilai tukar rupiah terhadap dollar menjadi sangat rendah serta tingkat suku bunga yang tinggi, sehingga menyebabkan jumlah kewajiban dibayar DMR kepada pihak bank menjadi sangat tinggi diluar nilai kewajaran;

Bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut di atas sudah sewajarnya dan patut kiranya apabila Pemohon tidak mengajukan tuntutan terlebih dahulu sebelum seluruh sengketa yang diajukan menjadi jelas dan mempunyai kekuatan hukum yang pasti atau setidak-tidaknya mengadakan upaya-upaya perdamaian terlebih dahulu sebagaimana telah digariskan dalam Pasal 109 Undang-Undang Kepailitan;

II. Tuntutan Pemohon Obscuur Libels :

Bahwa Pemohon telah tidak cermat dalam membuat tuntutan sehingga dalil tuntutannya tidak jelas dan kabur (obscuur libels), hal mana dapat dibuktikan sebagai berikut :

a. Fundamentum Petendi Tuntutan Pemohon tidak jelas.

7

Bahwa senyatanya Pemohon telah tidak menguraikan kejadian dan hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis tuntutannya secara jelas dan terang, hal mana dapat dibuktikan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR, yang mengajukan tuntutan kewajiban untuk membuktikan kejadian materiil yang merupakan dasar dari tuntutan-nya;

"Barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya untuk membantah hak orang lain harus membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut";

- Bahwa dalam dalil-dalil Pemohon tidak secara jelas dan nyata menguraikan jumlah kewajiban yang harus ditanggung oleh Termohon II, karena memang senyatanya belum ada jumlah yang pasti dan riil atas kewajiban yang masih terutang sejalan dengan sengketa antara DMR dengan Bank sebagaimana ternyata dalam Perkara Perdata tentang gugatan Pembatalan atas Perjanjian Kredit dengan Register Perkara No. 373/PDT.G/2003.PN.JKT.PST dan saat ini sedang dalam proses pemeriksaan banding sebagai-mana ternyata dalam Register perkara No. 273/Pdt./ 2004/PT.DKI pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan gugatan Pembatalan atas penjamin sebagaimana telah terdaftar dengan register perkara No. 144/PDT.G/2005/ PN.JKT.PST tanggal 13 Mei 2005 yang hingga saat ini masih dalam proses pemeriksaan dan belum mempunyai kekuatan hukum yang pasti;

- Bahwa dengan demikian karena Pemohon tidak secara jelas dan terang menjelaskan dan menentukan ke-wajiban Termohon II maka sudah sepatutnya tuntutan Pemohon dinyatakan obscuur libels dan harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

b. Dalil Posita dan Petitum Tuntutan Pemohon yang saling bertentangan.Bahwa dinyatakan dalam posita/dalil dalam halaman I tun-tutannya ditegaskan bahwa Pemohon dengan ini mengaju-kan tuntutan mengenai hak dan kewajiban menurut Pasal 26 ayat 1 jo. Pasal 299 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, sehingga dengan demikian seharusnya yang diminta oleh Pemohon dalam petitumnya adalah agar Majelis Hakim mengabulkan tuntutannya atau permohonannya;Bahwa akan tetapi senyatanya Pemohon dalam butir 1 pe-titumnya telah meminta "mengabulkan gugatan Pemohon" yang jelas dan nyata telah bertentangan dengan apa yang telah dinyatakan dalam dalilnya tersebut; Sehingga dengan demikian telah terjadi hal yang saling bertentangan dimana Pemohon telah tidak konsisten dalam menguraikan dalil-dalilnya karena dalam petitumnya menggunakan istilah "gugatan" padahal dalam positanya tersebut menggunakan istilah tuntutan, sehingga terbukti antara posita dan petitumnya saling bertentangan. Hal ini tentu saja mengaburkan maksud dan tujuan dari tuntutan Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan tanggal 29 Agustus 2005 Nomor : 03/PAILIT.LL/2005/PN. NIAGA.JKT.PST yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan sebagian eksepsi Termohon II;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah);

Bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka umum dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon I dan Kuasa Termohon II tanggal 29 Agustus 2005, kemudian terhadapnya oleh Pemohon dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Agustus 2005 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 September 2005, sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 20/Kas/Pailit/2005/PN. Niaga.Jkt.Pst jo. 03/Pailit.LL/2005/PN.NIAGA.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera Pengadilan

8

Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan mana disertai memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada hari itu juga;

Bahwa setelah itu Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II yang masing-masing pada tanggal 07 September 2005 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 13 September 2005 dan 14 September 2005;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohon-an kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa pertimbangan judex facti didalam putusan No. 03/Pailit. LL/2005/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 29 Agustus 2005 pada halaman 22 baris 4 dari atas sudah tepat dan mohon dikuatkan;

- Bahwa Pemohon Kasasi sependapat dengan pertimbangan judex facti dalam putusan a quo, karena pemikiran yang mendasari timbulnya pertimbangan tersebut adalah pertimbangan yang rational dan sesuai dengan philosofi revisi/perbaikan Undang-Undang Kepailitan yang meng-hendaki penyelesaian hutang-piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif;

- Bahwa judex facti telah membuat suatu terobosan baru dengan menyetujui pendapat Pemohon Kasasi bahwa permohonan dalam kasus a quo adalah dalam kerangka Pasal 26 ayat (1) jo. Pasal 229 Undang-Undang Kepailitan dalam kaitan tugas kurator guna melakukan pemberesan budel pailit, dan karenanya mohon pertimbangan hukum ini dikuatkan;

2. Bahwa judex facti dalam putusan a quo pada halaman 23 baris 1 dari bawah tidak tepat dan bertentangan dengan pertimbang-an judex facti pada halaman 22 baris 4 dari atas sebagaimana Pemohon Kasasi uraikan dalam angka I di atas;

- Pertimbangan dalam putusan a quo tersebut berbunyi :

"Menimbang, bahwa didalam ketentuan hukum perdata, bahwa tentang penjaminan adalah bersifat accesoir, yaitu mengikat perjanjian pokok oleh karenanya perjanjian pokok yang menjadi sandaran perjanjian penjaminan/borg harus diuraikan dalam dalil posita, juga dalam petitumnya harus dimohonkan untuk dinyatakan sah dan mengikat, dan dimohonkan agar pihak-pihak melaksanakan isi perjanjian-nya; sehingga nantinya menjadi jelas dalam proses verifikasi tersebut harus memenuhi isi perjanjian selaku penjamin/borg kepada kreditur siapa, karena dalam proses verifikasi tersebut kreditur-kreditur lain yang mendaftarkan tagihannya kepada Debitur pailit melalui Kurator adalah banyak pula";

- Bahwa pertimbangan a quo tersebut tidak tepat dan bertentangan dengan Undang-Undang Kepailitan;

- Bahwa gugatan a quo bersumber dan bermuara dari putusan No. 04/Pailit/2005/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 14 April 2005 yang menyatakan PT. Dwima Manunggal Raksa Wood Industries pailit dengan segala akibat hukumnya (vide bukti P-1) dan karenanya menurut hukum gugatan a quo dan putusan No. 04/Pailit/2005/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 14 April 2005, adalah satu kesatuan yang bulat dan utuh dimana pembuktian-pembuktian yang telah diper-timbangkan oleh judex facti dalam rol No. 04/Pailit/2005/ PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 14 April 2005 harus juga menjadi acuan bagi judex facti dalam perkara a quo;

- Bahwa Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan berbunyi :

"Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederha-na bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi"; Dan dengan demikian putusan No. 04/Pailit/2005/PN.Niaga.Jkt. Pst. di atas dikeluarkan dengan acuan fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan;

- Bahwa bukti :- Vide P-10 tentang Perjanjian Kredit No. 97/110 tanggal 24 Juli 1997;

9

dan- Vide P-11 tentang Perjanjian Kredit No. 99/KPI/40 tanggal 27 Oktober 1999;

Yang menjadi sumber/acuan dari bukti P-3 dan P-4 tentang Penjaminan Penanggungan dalam kasus a quo telah dipertimbangkan dalam putusan No. 04/Pailit/2005/PN. Niaga.Jkt.Pst tanggal 14 April 2005 (vide bukti P-1), pada halaman 36 baris 4 dari atas yang berbunyi :

"Menimbang, bahwa mencermati bukti-bukti P-1a, P-1b, P-1c, P-1d, P-1e, P-1f, P-2a, P-2b, P-3, P-4a, P-4c, P-4d, P-4e, P-5a, P-5c, P-5d, P-6a, P-6b, P-7, P-8, P-9a, P-10, P-11, bukti-bukti tersebut dihubungkan pula dengan bukti T-1a, T-1b, T-1c, T-2a, T-2b, T-3, T-5, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-14a, T-14b, T-14b, T-16b, T-16c, T-23a, dan T-23b, ternyatalah telah terbukti bahwa diantara Pemohon dengan Termohon terdapat hubungan hukum Perjanjian Kredit, yang dalam hubungan ini Pemohon berkedudukan sebagai Kreditor, serta Termohon berkedudukan sebagai Debitor"

Dan karenanya pertimbangan judex facti yang meng-hendaki uraian yang jelas tentang penjaminan pokok (in casu vide bukti P-10 dan P-11), dalam petitum harus dimohonkan untuk dinyatakan sah dan mengikat dan dimohonkan agar pihak-pihak melaksanakan isi perjanjian, menurut hemat Pemohon Kasasi adalah terlampau berlebihan dan bertentangan dengan :

1. Pasal 26 ayat (1) jo. Pasal 229 Undang-Undang Kepailitan yang semula oleh judex facti telah diterima sebagai dasar hukum Pemohon Kasasi mengajukan gugatan a quo, dimana perkara a quo sesungguhnya menurut hukum adalah kelanjutan dari perkara No. 04/Pailit/2005/PN.Niaga.Jkt.Pst yang telah diputus pada tanggal 14 April 2005;

2. Bahwa sebagai kelanjutan dari perkara No. 04/Pailit/ 2005/PN.Niaga.Jkt.Pst diatas dengan acuan Pasal 229 jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan berarti menurut undang-undang hukum acara yang dipakai adalah Hukum Acara Kepailitan;

3. Bahwa dalam verifikasi kepailitan menurut hemat dan pengetahuan Pemohon Kasasi tidak menjadi masalah karena menurut ketentuan Pasal 115 ayat (1), Pasal 116, Pasal 117 maupun Pasal 118 dari Undang-Undang Kepailitan, Kurator sudah dapat memfilter jenis-jenis tagihan berikut hak tanggungan maupun terhadap siapa hutang debitur dijamin oleh guarantor atau kepada kreditur mana guarantor memberikan jaminan;

4. Bahwa penjelasan atas Undang-Undang Kepailitan menyebutkan bahwa:

"Untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif, sangat diperlukan perangkat hukum yang mendukungnya"; Dan hal ini sejalan dengan bunyi Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan/Kehakiman;

5. Bahwa berkaitan dengan uraian-uraian diatas, saat ini debitur pailit in casu PT. Dwima Manunggal Raksa Wood Industries (Dalam Pailit) berada dalam keadaan insolvensi dan atas hutang debitur telah disahkan dalam rapat verifikasi terakhir tanggal 29 Agustus 2005 "Daftar Piutang Para Kreditur PT. Dwima Manunggal Raksa Wood Industries (Dalam Pailit) Yang Diakui" yang ditandatangani oleh Hakim Pengawas, Eddy Tjahjono, SH. MH., dan Kurator PT. Dwima Manunggal Raksa Wood Industries (Dalam Pailit), Tafrizal Hasan Gewang, SH. MH., (bukti K-1);

6. Bahwa menurut ketentuan Pasal 178 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan;"Jika dalam rapat pencocokkan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi";Maka dengan keadaan insolvensinya debitur pailit in casu PT. Dwima Manunggal Raksa Wood Industries (Dalam Pailit), maka tingkatan pengurusan kepailitan berada dalam posisi pemberesan, yakni asset-asset debitur pailit harus dijual menurut ketentuan Undang-Undang Kepailitan vide Pasal 57 ayat (1) jo. Pasal 185 ayat (1):

10

7. Bahwa dari uraian di atas maka pertimbangan judex facti di atas pada angka II.1 tidak dapat dibenarkan menurut Undang-Undang Kepailitan satu dan lain karena dapat merusak tatanan Undang-Undang Kepailitan dimana tersebut terakhir :- Adalah Lex Specialis dari hukum umum;- Hukum Acara yang tercantum dalam Undang-Undang Kepailitan yang harus diterapkan;- Pembuktian maupun uraian yang diinginkan oleh judex facti sebagaimana tercantum

dalam pertim-bangan pada angka II 1 di atas sudah dipertim-bangkan oleh judex facti dalam rol No. 04/Pailit/ 2005/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 14 April 2005;

- Hal yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan kerja Kurator sudah diatur dalam Pasal 15 ayat (1), Pasal 116, Pasal 117 maupun Pasal 118 Undang-Undang Kepailitan yang melahirkan produk hukum berupa Daftar Piutang yang telah disetujui/disahkan oleh Hakim Pengawas, Kurator dan para Kreditur vide bukti K-1;

Menimbang, mengenai keberatan ad. 1 s/d ad. 7;

bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan judex facti/Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah tepat yakni tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :a. Bahwa PT. Dwima Manunggal Raksa Wood Industries (D.M.R) telah dinyatakan pailit berdasarkan

putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 04/Pailit/2005/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 14 April 2005, dan sekarang ini masih di dalam taraf proses verifikasi dan dalam rapat verifikasi Debitur Pailit telah mengaju-kan permohonan untuk mengajukan Rencana Perdamaian kepada para Kreditur melalui Hakim Pengawas serta telah disetujui oleh para Kreditur dan Hakim Pengawas termasuk Kurator telah menyetujui permohonan Debitur Pailit tersebut;

b. Bahwa Termohon I dan II adalah Penanggung (borgtocht) atas hutang-hutang PT. D.M.R hanya terhadap Kreditur PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. dan tidak terhadap Kreditur-kreditur lain yang mana dalam kepailitan ini terdapat 44 Kreditur;

c. Bahwa Termohon I dan II sebagai Penjamin baru dapat dituntut apabila harta Debitur tidak cukup untuk membayar piutang Kreditur;

d. Masih terdapat perkara perdata yang sedang berjalan antara Termohon II dan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., dengan Register Perkara No. 144/Pdt.G/2005/PN.JKT.PST tanggal 13 Mei 2005 sehingga belum terdapat jumlah pasti, berapa yang harus dibayar oleh Debitur, maupun Termohon sebagai Penjamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, lagi pula tidak ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh H. TAFRIZAL HASAN GEWANG, SH. MH., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagai-mana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 serta Undang-Undang lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : H. TAFRIZAL HASAN GEWANG, SH. MH kurator PT. Dwima Manunggal Raksa Wood Industries tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Pemohon untuk mem-bayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat, tanggal 16 Desember 2005 oleh Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH., Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Harifin A. Tumpa, SH. MH., Ketua Muda, dan Susanti Adi Nugroho, SH. MH. Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan

11

dihadiri oleh Harifin A. Tumpa, SH. MH., dan Susanti Adi Nugroho, SH. MH. Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Reza Fauzi, SH. CN., Panitera-Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Harifin A. Tumpa, SH. MH.

ttd.

Susanti Adi Nugroho, SH. MH.

K e t u a,

ttd.

Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH.

Panitera Pengganti,

ttd.

Reza Fauzi, SH. CN.

Biaya-biaya :1. Meterai----------------------Rp. 6.000,- 2. Redaksi----------------------Rp. 1.000,- 3. Administrasi Kasasi-------Rp. 4.993.000,- +

Jumlah----------------------Rp. 5.000.000,-

12