• Home

  • Documents

  • Banjarbarujdih.banjarbarukota.go.id/upload/perda/2014/09-2014.pdf · 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun...
30

Banjarbarujdih.banjarbarukota.go.id/upload/perda/2014/09-2014.pdf · 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981

  • Upload
    others

  • View
    58

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Banjarbarujdih.banjarbarukota.go.id/upload/perda/2014/09-2014.pdf · 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Page 2: Banjarbarujdih.banjarbarukota.go.id/upload/perda/2014/09-2014.pdf · 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Page 3: Banjarbarujdih.banjarbarukota.go.id/upload/perda/2014/09-2014.pdf · 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Page 4: Banjarbarujdih.banjarbarukota.go.id/upload/perda/2014/09-2014.pdf · 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Page 5: Banjarbarujdih.banjarbarukota.go.id/upload/perda/2014/09-2014.pdf · 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Page 6: Banjarbarujdih.banjarbarukota.go.id/upload/perda/2014/09-2014.pdf · 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Page 7: Banjarbarujdih.banjarbarukota.go.id/upload/perda/2014/09-2014.pdf · 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Page 8: Banjarbarujdih.banjarbarukota.go.id/upload/perda/2014/09-2014.pdf · 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Page 9: Banjarbarujdih.banjarbarukota.go.id/upload/perda/2014/09-2014.pdf · 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Page 10: Banjarbarujdih.banjarbarukota.go.id/upload/perda/2014/09-2014.pdf · 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Page 11: Banjarbarujdih.banjarbarukota.go.id/upload/perda/2014/09-2014.pdf · 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Page 12: Banjarbarujdih.banjarbarukota.go.id/upload/perda/2014/09-2014.pdf · 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Page 13: Banjarbarujdih.banjarbarukota.go.id/upload/perda/2014/09-2014.pdf · 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Page 14: Banjarbarujdih.banjarbarukota.go.id/upload/perda/2014/09-2014.pdf · 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Page 15: Banjarbarujdih.banjarbarukota.go.id/upload/perda/2014/09-2014.pdf · 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Page 16: Banjarbarujdih.banjarbarukota.go.id/upload/perda/2014/09-2014.pdf · 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Page 17: Banjarbarujdih.banjarbarukota.go.id/upload/perda/2014/09-2014.pdf · 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Page 18: Banjarbarujdih.banjarbarukota.go.id/upload/perda/2014/09-2014.pdf · 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Page 19: Banjarbarujdih.banjarbarukota.go.id/upload/perda/2014/09-2014.pdf · 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Page 20: Banjarbarujdih.banjarbarukota.go.id/upload/perda/2014/09-2014.pdf · 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Page 21: Banjarbarujdih.banjarbarukota.go.id/upload/perda/2014/09-2014.pdf · 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Page 22: Banjarbarujdih.banjarbarukota.go.id/upload/perda/2014/09-2014.pdf · 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Page 23: Banjarbarujdih.banjarbarukota.go.id/upload/perda/2014/09-2014.pdf · 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Page 24: Banjarbarujdih.banjarbarukota.go.id/upload/perda/2014/09-2014.pdf · 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Page 25: Banjarbarujdih.banjarbarukota.go.id/upload/perda/2014/09-2014.pdf · 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Page 26: Banjarbarujdih.banjarbarukota.go.id/upload/perda/2014/09-2014.pdf · 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Page 27: Banjarbarujdih.banjarbarukota.go.id/upload/perda/2014/09-2014.pdf · 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Page 28: Banjarbarujdih.banjarbarukota.go.id/upload/perda/2014/09-2014.pdf · 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Page 29: Banjarbarujdih.banjarbarukota.go.id/upload/perda/2014/09-2014.pdf · 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Page 30: Banjarbarujdih.banjarbarukota.go.id/upload/perda/2014/09-2014.pdf · 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981

· Web viewPeraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor

· Web viewPeraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor

Documents
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1981

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1981

Documents
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia · 2013-04-03 · Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia · 2013-04-03 · Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981

Documents
TESIS - core.ac.uk · iii telaah kritis sistem pembuktian menurut undang-undang nomor 8 tahun tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana dengan undang-undang nomor

TESIS - core.ac.uk · iii telaah kritis sistem pembuktian menurut undang-undang nomor 8 tahun tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana dengan undang-undang nomor

Documents
PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN€¦ · Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Rebublik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran

PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN€¦ · Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Rebublik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran

Documents
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR ......Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR ......Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor

Documents
 · Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Repubfik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ... jenis perijinan

 · Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Repubfik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ... jenis perijinan

Documents
TESIS · i telaah kritis sistem pembuktian menurut undang- undang nomor 8 tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana dengan undang-undang nomor 25 tahun 2003 tentang

TESIS · i telaah kritis sistem pembuktian menurut undang- undang nomor 8 tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana dengan undang-undang nomor 25 tahun 2003 tentang

Documents
Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang : Kitab Undang ... No. 8 Tahun 1981 Tentang... · 3. Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik ... Penyerahan berkas perkara

Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang : Kitab Undang ... No. 8 Tahun 1981 Tentang... · 3. Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik ... Penyerahan berkas perkara

Documents
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG DENGAN …€¦ · - 2 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG DENGAN …€¦ · - 2 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor

Documents
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Banjarbarujdih.banjarbarukota.go.id/upload/perda/2018/perda_3...Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-tJndang

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Banjarbarujdih.banjarbarukota.go.id/upload/perda/2018/perda_3...Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-tJndang

Documents
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP) … · KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Bab I Ketentuan Umum Bab II Ruang Lingkup Berlakunya

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP) … · KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Bab I Ketentuan Umum Bab II Ruang Lingkup Berlakunya

Documents
fileReklame, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

fileReklame, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

Documents
Undang Undang No. 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal

Undang Undang No. 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal

Documents
TENTANG · Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undangan-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan

TENTANG · Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undangan-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan

Documents
Banjarbarujdih.banjarbarukota.go.id/upload/perda/2016/02-2016.pdf · Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, ... Naskah

Banjarbarujdih.banjarbarukota.go.id/upload/perda/2016/02-2016.pdf · Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, ... Naskah

Documents
RAYA... · Web view4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

RAYA... · Web view4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Documents
jdih.pemalangkab.go.id€¦ · 2. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Rept blik Indonesia Tahun 1981 Nomor 75, Tambahan Lembaran

jdih.pemalangkab.go.id€¦ · 2. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Rept blik Indonesia Tahun 1981 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Documents
Scanned by CamScanner - kemenkumham.go.id dengan... · Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan ... New Doc

Scanned by CamScanner - kemenkumham.go.id dengan... · Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan ... New Doc

Documents
BAB II · Web viewUndang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); Undang-Undang

BAB II · Web viewUndang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); Undang-Undang

Documents
Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1981

Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1981

Documents
WALIKOTA MADIUN SALINAN PERATURAN DAERAH KOTA … · Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan

WALIKOTA MADIUN SALINAN PERATURAN DAERAH KOTA … · Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan

Documents
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan · 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan · 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,

Documents
Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang : Kitab Undang Undang … · 2019-11-06 · Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin

Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang : Kitab Undang Undang … · 2019-11-06 · Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin

Documents
pdamtirtakhatulistiwa.compdamtirtakhatulistiwa.com/uploads/dokumen/Perda... · Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981

pdamtirtakhatulistiwa.compdamtirtakhatulistiwa.com/uploads/dokumen/Perda... · Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981

Documents
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN€¦ · 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN€¦ · 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran

Documents
UU No 8 Thn 1981 HUKUM ACARA PIDANA...HUKUM ACARA PIDANA Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tanggal 31 Desember 1981 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang

UU No 8 Thn 1981 HUKUM ACARA PIDANA...HUKUM ACARA PIDANA Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tanggal 31 Desember 1981 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang

Documents
Mengingat : 1. Undang-UndangNomor 8 Tahun 1981 tentang ...jdih.babelprov.go.id/sites/default/files/produk-hukum/PERDA NO. 3... · Undang-UndangNomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Mengingat : 1. Undang-UndangNomor 8 Tahun 1981 tentang ...jdih.babelprov.go.id/sites/default/files/produk-hukum/PERDA NO. 3... · Undang-UndangNomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Documents
PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS · Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor ... Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi

PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS · Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor ... Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi

Documents
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 … file1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 … file1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Documents