2€¦ · Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara

QANUN ACEH

NOMOR 12 TAHUN 2019

TENT ANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH TAHUN ANGGARAN 2020

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAG! MAHA PENYAYANG

Menimbang

Mengingat

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Gubernur mempunyai tugas dan wewenang menyusun dan mengajukan Rancangan Qanun Aceh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2020 yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) untuk dibahas, disetujui dan ditetapkan bersama;

b . bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 235 ayat (6) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Gubernur Aceh bersama DPRA telah menyempurnakan Rancangan Qanun Aceh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-5347 Tahun 2019 tentang Evaluasi Rancangan Qanun Aceh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Gubernur Aceh tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2020;

c. bahwa Rancangan Qanun Aceh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2020 yang dijabarkan ke dalam Rancangan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud pada huruf a, huruf b , dan huruf c, perlu menetapkan Qanun Aceh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2020;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2 . Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lemb.aran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4 . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang .. .

- 2 -

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 4438);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali tera.khir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 , Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nom or 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Penvakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47 , Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4712);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Tahun 20 12 Nomor 171, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5340) ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dan a Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

14. Peraturan ...

- 3 -

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 11 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 19)·

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Pen:vakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Da erah serta Pelaksanaan dan Pertanggung J awaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15) ;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 t en tang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanj a Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655) ;

24. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2002 tentang Dana Perimbangan Antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 23);

25. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan a tas Qanun Aceh Nomor 0 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70) ;

26 . Qanun ...

- 4 -

26. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2 008 Nom or 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 12) sebagaimana telah diu bah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Nom or 10 Tahun 20 18 ten tang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nom or 2 Tahu n 2008 t entang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 20 18 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 102);

27. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 20 17 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2017 Nomor 6 , Tambahan Lembaran Aceh Nomor 91);

28. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 20 19 tentang Retribu s i Aceh (Lem baran Aceh Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nom or 113);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH clan

GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: QANUN ACEH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJ A ACEH TAHUN ANGGARAN 2020 .

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2020, sebagai berikut :

( 1) Pendapatan Aceh

(2) Belanja Aceh

Surplus/ (Defisit)

(3) Pembiayaan Aceh :

a. Penerimaan Rp . 1,822,307,878,7 7 9.-

b. Pengeluaran Rp . 0 .-

Pembiayaan Netto

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan:

Pasal 2

Rp .

Rp.

Rp .

Rp .

Rp.

(- )

15 ,457 ,220 ,4 6 1,974. -

17,279,52 8 ,340,753. -r-1

(1,822,3 07 ,878,779)

1,822,307,878,779.

-l 0. -

( 1) Pendapatan Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pas al 1 t erdiri dari:

a. Pendapatan Asli Aceh sejumlah Rp .2 .624. 349 .66 1.274,-

b . Dana Perimbangan sejumlah Rp.3 .994.320 .0 16 .700,-

c . Lain-lain Pendapatan Aceh Yang Sah sejumlah Rp.8.838.550.784 .000 ,-

(2) Pendapatan Asli Aceh sebagaimana dimaksu d pada aya t (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan: a. Pajak Aceh sejumlah Rp .1.617.438.860 .000 ,-

b . Retribusi Aceh sejumlah Rp.33 .793.140 .000 ,-

c. Hasil .. .

- 5 -

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh Yang Dipisahkan sejumlah Rp.202 .386.465.655,-

d. Lain-lain Pendapatan Asli Aceh Yang Sah sejumlah Rp. 770.731.195.619 ,-

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurnf b terdiri dari jenis pendapatan:

a . Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak sejumlah Rp.211.048.613 . 700 ,-

b. DanaAlokasi Umum sejumlah Rp .2 .1 26.193.327 .000,-

c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 1. 657.078.076.000 ,-

(4) Lain-lain Pendapatan Aceh Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan Hi bah sejumlah Rp . 0 , -

b . Dana darurat sejumlah Rp .0 ,-

c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Aceh Lainnya sejumlah Rp .0,-

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp.8.838.550 . 784.000 ,-

e . Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Aceh Lainnva sejumlah Rp .0,-

Pasal 3

(1) Belanja Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp .7 .563.418 .756.923,-

b. Belanja Langsung sejumlah Rp.9.716 .109 .583.830,-

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp.2 .823.244.637.4 77 ,-

b. Belanja Bunga sejumlah Rp .0 ,-

c. Belanja Subsidi sejumlah Rp .0 ,-

d. Belanja Hibah sejumlah Rp.712 .362 .675 .022,-

e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp.15 .818 .350.000,-

f. Belanja bagi hasil Kepada Pr ovinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa sejumlah Rp .912.951.642.027,-

g. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Des a dan Partai Politik sejumlah Rp .2 .980.215.904.489 ,-

h. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 118.825 .547.908 ,-

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurnf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp.1.270.770.604.879,-

b . Belanja Barang danjasa sejumlah Rp.5 .719.711.520.446,-

c. Belanja Modal sejumlah Rp.2.725 .627.458.505,-

Pasal 4

(1) Pembiayaan Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan Aceh sejumlah Rp .1.822.307 .878.779 ,-

b. Pengeluaran Pembiayaan Aceh sejumlah Rp.0 ,-

(2) Penerimaan Pembiayaan Aceh sebagaimana dimaksud pada aya t (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a . Sisa .. .

r,,

- 6 -

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnva (SiLPA) sejumlah Rp.1.822.307 .878.779 ,-

b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp .0 ,-

c. Hasil Penjualan Kekayaan Aceh Yang Dipisahkan sejumlah Rp.0 ,-

d. Penerimaan Pinjaman Aceh sejumlah Rp.0 ,-

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp .0 ,-

f. Penerimaan Piutang Aceh sejumlah Rp.0 ,-

(3) Pengeluaran Pembiayaan Aceh sebagaimana dimaksud pada aya t (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp.0 ,-

b. Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Aceh sejumlah Rp.0 ,-

c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp.0 ,-

d . Pemberian Pinjaman Aceh sejumlah Rp.0 ,-

e . Pembayaran Kegiatan Lanjutan sejumlah Rp.0 ,-

Pasal 5

(1) Belanja untuk kepentingan pendanaan.keadaan darurat dalam APBA Tahun Anggaran 2020 dapat dilaksanakan untuk membiayai kegiatan yang paling kurang memenuhi kriteria sebagai berikut:

a . bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Aceh dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Aceh; dan

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

(2) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksu d pada ayat (1) mencakup:

a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan

b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Aceh dan masyarakat.

Pasal 6

(1) Dalam hal Qanun Aceh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2020 tidak dilakukan perubahan, Pemerintah Aceh dapat melakukan pergeseran anggaran antar objek belanja dalam jenis belanja.

(2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2020 , yang selanjutnya diformulasikan dalam Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh sebagai dasar pelaksanaannya.

(3) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan aya t (2) ditampung dan disampaikan dalam laporan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2020.

Pasal 7

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini, terdiri dari :

a . Lampiran I. ..

,r(kf

- 7 -

a. Lampiran I Ringkasan APBA;

b. Lampiran II Ringkasan APBA menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

c. Lampiran III Rincian APBA menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Unit Organisasi, Urusan Pemerintah Daerah, Program dan Kegiatan;

e . Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

f. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

g. Lampiran VII Daftar Piutang Aceh;

h. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

i. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Aceh;

J· Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain;

k. Lampiran XI Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Ini;

1. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Aceh; dan

m. Lampiran XIII Daftar pinjaman Aceh dan obligasi Aceh.

Pasal 8

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh sebagai landasan operasional pelaksanaan APBA.

Pasal 9

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh Pada tanggal 23 Oktober 2019 M

24 Shaf ar 1441 H

~ Plt. GUBERNUR ACEH, Ji_

--><JR~ -Diundangkan di Banda Aceh NOVA IRIANSYAH

Pada tanggal 23 Oktober 2019 M 24 Shafar 1441 H

~SEKRETARIS DAERAH ACEH,~

~ TAQWALLAH

LEMBARAN ACEH TAHUN 2019 NOMOR 20

NOREG QANUN ACEH (17-332/2019)

Lampiran I : Qanun AcehNomor : 12 Tahun 2019Tanggal : 23 Oktober 2019Tentang : ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH

TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH ACEHRINGKASAN APBA

TAHUN ANGGARAN 2020

Kode Uraian Jumlah

4 PENDAPATAN

4.1 PENDAPATAN ASLI ACEH (PAA) 2.624.349.661.274

4.1.1 Pendapatan Pajak Aceh 1.617.438.860.000

4.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah 33.793.140.000

4.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 202.386.465.655

4.1.4 Lain-lain PAA Yang Sah 770.731.195.619

4.2 DANA PERIMBANGAN 3.994.320.016.700

4.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 211.048.613.700

4.2.2 Dana Alokasi Umum 2.126.193.327.000

4.2.3 Dana Alokasi Khusus 1.657.078.076.000

4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 8.838.550.784.000

4.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 8.838.550.784.000

4.4 PENDAPATAN TRANSFER 0

Jumlah Pendapatan 15.457.220.461.974

5 BELANJA

5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.563.418.756.923

5.1.1 Belanja Pegawai 2.823.244.637.477

5.1.4 Belanja Hibah 712.362.675.022

5.1.5 Belanja Bantuan Sosial 15.818.350.000

5.1.6 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 912.951.642.027

5.1.7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik 2.980.215.904.489

5.1.8 Belanja Tidak Terduga 118.825.547.908

5.2 BELANJA LANGSUNG 9.716.109.583.830

5.2.1 Belanja Pegawai 1.270.770.604.879

5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.719.711.520.446

5.2.3 Belanja Modal 2.725.627.458.505

Jumlah Belanja 17.279.528.340.753

Total Surplus/(Defisit) (1.822.307.878.779)

6 PEMBIAYAAN

6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 1.822.307.878.779

6.1.1 Penggunaan SiLPA 1.822.307.878.779

Jumlah Penerimaan Pembiayaan 1.822.307.878.779

6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 0

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 0

Pembiayaan Netto 1.822.307.878.779

6.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (0)

1

Lampiran II : Qanun AcehNomor : 12 Tahun 2019Tanggal : 23 Oktober 2019Tentang : ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH

TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH ACEHRINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

TAHUN ANGGARAN 2020

KodeUrusan Pemerintahan

Daerah PendapatanBelanja

Tidak Langsung Langsung Jumlah Belanja

0.00. NON URUSAN

0.00. 00 NON BIDANGURUSAN

0 0 946.577.258.804 946.577.258.804

0.00. 00 01 DINAS PENDIDIKANACEH

0 0 60.653.040.270 60.653.040.270

0.00. 00 02 DINAS KESEHATANACEH

0 0 16.961.869.341 16.961.869.341

0.00. 00 02BLUD RUMAH SAKITUMUM DAERAH dr.ZAINOEL ABIDIN

0 0 31.630.858.470 31.630.858.470

0.00. 00 02 BLUD RUMAH SAKITJIWA

0 0 6.164.618.021 6.164.618.021

0.00. 00 02 BLUD RUMAH SAKITIBU DAN ANAK

0 0 9.955.720.923 9.955.720.923

0.00. 00 03

DINAS PEKERJAANUMUM DANPENATAAN RUANGACEH

0 0 12.209.107.500 12.209.107.500

0.00. 00 03 DINAS PENGAIRANACEH

0 0 26.779.944.260 26.779.944.260

0.00. 00 04

DINAS PERUMAHANRAKYAT DANKAWASANPERMUKIMAN ACEH

0 0 20.399.716.816 20.399.716.816

0.00. 00 05

SATUAN POLISIPAMONG PRAJADAN WILAYATULHISBAH ACEH

0 0 7.309.906.908 7.309.906.908

0.00. 00 05BADANPENANGGULANGANBENCANA ACEH

0 0 6.652.622.174 6.652.622.174

0.00. 00 06 DINAS SOSIAL ACEH 0 0 9.290.335.271 9.290.335.271

0.00. 00 01

DINAS TENAGAKERJA DANMOBILITASPENDUDUK ACEH

0 0 6.473.801.415 6.473.801.415

0.00. 00 02

DINASPEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK ACEH

0 0 3.406.284.601 3.406.284.601

0.00. 00 03 DINAS PANGANACEH

0 0 3.724.017.575 3.724.017.575

0.00. 00 04 DINAS PERTANAHANACEH

0 0 4.693.022.465 4.693.022.465

0.00. 00 06DINAS REGISTRASIKEPENDUDUKANACEH

0 0 7.178.954.270 7.178.954.270

0.00. 00 07

DINASPEMBERDAYAANMASYARAKAT DANGAMPONG ACEH

0 0 5.987.838.188 5.987.838.188

0.00. 00 09DINASPERHUBUNGANACEH

0 0 30.528.736.872 30.528.736.872

0.00. 00 10DINAS KOMUNIKASI,INFORMATIKA DANPERSANDIAN ACEH

0 0 20.152.243.125 20.152.243.125

2

Lampiran II : Qanun Aceh Nomor : 12 Tahun 2019 Tanggal : 23 Oktober 2019 Tentang : ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH

TAHUN ANGGARAN 2020


TAHUN ANGGARAN 2020




0.00. 00 11DINAS KOPERASI,USAHA KECIL DANMENENGAH ACEH

0 0 5.595.292.607 5.595.292.607

0.00. 00 12

DINAS PENANAMANMODAL DANPELAYANANTERPADU SATUPINTU ACEH

0 0 27.651.057.566 27.651.057.566

0.00. 00 13DINAS PEMUDADAN OLAH RAGAACEH

0 0 8.965.491.247 8.965.491.247

0.00. 00 16DINAS KEBUDAYAANDAN PARIWISATAACEH

0 0 20.607.837.158 20.607.837.158

0.00. 00 18

DINASPERPUSTAKAANDAN KEARSIPANACEH

0 0 55.445.449.825 55.445.449.825

0.00. 00 01 DINAS PENDIDIKANDAYAH ACEH

0 0 18.333.806.430 18.333.806.430

0.00. 00 01SEKRETARIATMAJELISPENDIDIKAN ACEH

0 0 5.438.785.337 5.438.785.337

0.00. 00 02

KEURUKON KATIBULWALI/ SEKRETARIATLEMBAGA WALINANGGROE ACEH

0 0 17.862.597.379 17.862.597.379

0.00. 00 02 SEKRETARIATMAJELIS ADAT ACEH

0 0 5.611.980.110 5.611.980.110

0.00. 00 03 DINAS SYARIATISLAM ACEH

0 0 11.068.232.890 11.068.232.890

0.00. 00 03

SEKRETARIATMAJELISPERMUSYAWARATANULAMA ACEH

0 0 11.637.324.365 11.637.324.365

0.00. 00 03 SEKRETARIAT BAITULMAL ACEH

0 0 13.163.654.288 13.163.654.288

0.00. 00 04 SEKRETARIAT BADANREINTEGRASI ACEH

0 0 5.212.830.281 5.212.830.281

0.00. 00 01DINAS KELAUTANDAN PERIKANANACEH

0 0 12.610.173.204 12.610.173.204

0.00. 00 03DINAS PERTANIANDAN PERKEBUNANACEH

0 0 28.376.402.184 28.376.402.184

0.00. 00 03 DINAS PETERNAKANACEH

0 0 11.082.447.372 11.082.447.372

0.00. 00 04

DINASLINGKUNGANHIDUP DANKEHUTANAN ACEH

0 0 12.282.766.406 12.282.766.406

0.00. 00 05DINAS ENERGI DANSUMBER DAYAMINERAL ACEH

0 0 6.542.850.219 6.542.850.219

0.00. 00 07

DINASPERINDUSTRIANDANPERDAGANGANACEH

0 0 6.695.601.112 6.695.601.112

0.00. 00 01 INSPEKTORAT ACEH 0 0 14.090.951.128 14.090.951.128

3


TAHUN ANGGARAN 2020


TAHUN ANGGARAN 2020




0.00. 00 02

BADANPERENCANAANPEMBANGUNANDAERAH ACEH

0 0 11.383.317.227 11.383.317.227

0.00. 00 03BADANPENGELOLAANKEUANGAN ACEH

0 0 101.609.987.333 101.609.987.333

0.00. 00 04BADANKEPEGAWAIANACEH

0 0 11.182.539.164 11.182.539.164

0.00. 00 05

BADANPENGEMBANGANSUMBER DAYAMANUSIA ACEH

0 0 28.667.834.782 28.667.834.782

0.00. 00 07BADANPENGHUBUNGPEMERINTAH ACEH

0 0 17.440.490.626 17.440.490.626

0.00. 00 01 SEKRETARIATDAERAH ACEH

0 0 134.360.276.808 134.360.276.808

0.00. 00 02 SEKRETARIAT DPRA 0 0 47.059.392.485 47.059.392.485

0.00. 00 01BADAN KESATUANBANGSA DANPOLITIK ACEH

0 0 6.445.250.806 6.445.250.806

1.01. URUSAN WAJIBPELAYANAN DASAR

1.01. 01 PENDIDIKAN 120.000.000 1.508.749.280.550 1.697.052.975.923 3.205.802.256.473

1.01. 01 01 DINAS PENDIDIKANACEH

120.000.000 1.508.749.280.550 1.697.052.975.923 3.205.802.256.473

1.01. 01 KESEHATAN 592.881.525.770 262.956.877.201 1.483.562.449.279 1.746.519.326.480

1.01. 01 02 DINAS KESEHATANACEH

1.470.000.000 48.515.438.325 768.485.029.634 817.000.467.959

1.01. 01 02BLUD RUMAH SAKITUMUM DAERAH dr.ZAINOEL ABIDIN

532.226.514.670 139.207.527.184 616.065.038.388 755.272.565.572

1.01. 01 02 BLUD RUMAH SAKITJIWA

30.900.870.100 41.029.253.792 45.893.055.764 86.922.309.556

1.01. 01 02 BLUD RUMAH SAKITIBU DAN ANAK

28.284.141.000 34.204.657.900 53.119.325.493 87.323.983.393

1.01. 01 PEKERJAAN UMUMDAN PENATAANRUANG

1.727.160.000 88.632.294.366 1.242.508.429.122 1.331.140.723.488

1.01. 01 03

DINAS PEKERJAANUMUM DANPENATAAN RUANGACEH

1.727.160.000 54.176.412.624 826.607.896.670 880.784.309.294

1.01. 01 03 DINAS PENGAIRANACEH

0 34.455.881.742 415.900.532.452 450.356.414.194

1.01. 01 PERUMAHAN RAKYATDAN KAWASANPERMUKIMAN

15.050.000 24.216.208.150 1.187.417.074.381 1.211.633.282.531

1.01. 01 04

DINAS PERUMAHANRAKYAT DANKAWASANPERMUKIMAN ACEH

15.050.000 24.216.208.150 1.187.417.074.381 1.211.633.282.531

1.01. 01

KETENTERAMAN,KETERTIBAN UMUMDAN PERLINDUNGANMASYARAKAT

10.000.000 19.152.699.882 113.595.067.735 132.747.767.617

4


TAHUN ANGGARAN 2020


TAHUN ANGGARAN 2020




1.01. 01 05

SATUAN POLISIPAMONG PRAJADAN WILAYATULHISBAH ACEH

0 11.867.912.324 28.314.534.358 40.182.446.682

1.01. 01 05BADANPENANGGULANGANBENCANA ACEH

10.000.000 7.284.787.558 85.280.533.377 92.565.320.935

1.01. 01 SOSIAL 5.100.000 24.652.607.958 142.528.268.764 167.180.876.722

1.01. 01 06 DINAS SOSIAL ACEH 5.100.000 24.652.607.958 142.528.268.764 167.180.876.722

1.02. URUSAN WAJIB NONPELAYANAN DASAR

1.02. 02 TENAGA KERJA 371.400.000 26.789.674.815 43.794.716.681 70.584.391.496

1.02. 02 01


371.400.000 26.789.674.815 43.794.716.681 70.584.391.496

1.02. 02

PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK

0 7.977.051.642 11.542.665.404 19.519.717.046

1.02. 02 02

DINASPEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK ACEH

0 7.977.051.642 11.542.665.404 19.519.717.046

1.02. 02 PANGAN 332.500.000 12.188.172.109 35.675.302.962 47.863.475.071

1.02. 02 03 DINAS PANGANACEH

332.500.000 12.188.172.109 35.675.302.962 47.863.475.071

1.02. 02 PERTANAHAN 5.500.000 6.571.337.219 3.911.005.215 10.482.342.434

1.02. 02 04 DINAS PERTANAHANACEH

5.500.000 6.571.337.219 3.911.005.215 10.482.342.434

1.02. 02 LINGKUNGAN HIDUP 0 0 60.253.364.617 60.253.364.617

1.02. 02 04


0 0 60.253.364.617 60.253.364.617

1.02. 02 ADMINISTRASIKEPENDUDUKAN DANPENCATATAN SIPIL

0 7.528.068.895 8.040.825.325 15.568.894.220

1.02. 02 06DINAS REGISTRASIKEPENDUDUKANACEH

0 7.528.068.895 8.040.825.325 15.568.894.220

1.02. 02 PEMBERDAYAANMASYARAKAT DANDESA

9.000.000 12.913.800.209 31.338.394.406 44.252.194.615

1.02. 02 07

DINASPEMBERDAYAANMASYARAKAT DANGAMPONG ACEH

9.000.000 12.913.800.209 31.338.394.406 44.252.194.615

1.02. 02 PERHUBUNGAN 3.047.300.000 23.474.161.084 223.029.972.523 246.504.133.607

1.02. 02 09DINASPERHUBUNGANACEH

3.047.300.000 23.474.161.084 223.029.972.523 246.504.133.607

1.02. 02 KOMUNIKASI DANINFORMASI

10.000.000 14.260.335.241 39.147.589.382 53.407.924.623

1.02. 02 10DINAS KOMUNIKASI,INFORMATIKA DANPERSANDIAN ACEH

10.000.000 14.260.335.241 39.147.589.382 53.407.924.623

5


TAHUN ANGGARAN 2020


TAHUN ANGGARAN 2020




1.02. 02 KOPERASI, USAHAKECIL DANMENENGAH

3.000.000 13.592.138.617 67.916.363.827 81.508.502.444

1.02. 02 11DINAS KOPERASI,USAHA KECIL DANMENENGAH ACEH

3.000.000 13.592.138.617 67.916.363.827 81.508.502.444

1.02. 02 PENANAMAN MODAL 0 17.615.511.000 13.599.205.008 31.214.716.008

1.02. 02 12

DINAS PENANAMANMODAL DANPELAYANANTERPADU SATUPINTU ACEH

0 17.615.511.000 13.599.205.008 31.214.716.008

1.02. 02 KEPEMUDAAN DANOLAH RAGA

1.770.000.000 16.153.857.154 133.167.698.767 149.321.555.921

1.02. 02 13DINAS PEMUDADAN OLAH RAGAACEH

1.770.000.000 16.153.857.154 133.167.698.767 149.321.555.921

1.02. 02 KEBUDAYAAN 1.200.000.000 24.215.800.572 56.216.880.205 80.432.680.777


1.200.000.000 24.215.800.572 56.216.880.205 80.432.680.777

1.02. 02 PERPUSTAKAAN 0 0 37.771.969.129 37.771.969.129

1.02. 02 18


0 0 37.771.969.129 37.771.969.129

1.02. 02 KEARSIPAN 5.000.000 21.152.339.558 6.569.821.464 27.722.161.022

1.02. 02 18


5.000.000 21.152.339.558 6.569.821.464 27.722.161.022

1.03. URUSAN KEISTIMEWAANDAN KEKHUSUSANACEH

1.03. 03 PENDIDIKAN 0 12.787.932.380 490.555.186.204 503.343.118.584

1.03. 03 01 DINAS PENDIDIKANDAYAH ACEH

0 8.713.725.580 485.800.231.531 494.513.957.111

1.03. 03 01SEKRETARIATMAJELISPENDIDIKAN ACEH

0 4.074.206.800 4.754.954.673 8.829.161.473

1.03. 03 KEBUDAYAAN 52.100.000 11.016.009.162 8.856.537.618 19.872.546.780

1.03. 03 02

KEURUKON KATIBULWALI/ SEKRETARIATLEMBAGA WALINANGGROE ACEH

50.000.000 6.860.395.000 5.626.094.721 12.486.489.721

1.03. 03 02 SEKRETARIATMAJELIS ADAT ACEH

2.100.000 4.155.614.162 3.230.442.897 7.386.057.059

1.03. 03 KEAGAMAAN 60.383.000.000 23.597.486.569 149.067.548.355 172.665.034.924

1.03. 03 03 DINAS SYARIATISLAM ACEH

10.075.000.000 11.394.703.210 55.049.869.764 66.444.572.974

1.03. 03 03

SEKRETARIATMAJELISPERMUSYAWARATANULAMA ACEH

60.000.000 6.378.493.359 15.971.970.061 22.350.463.420

1.03. 03 03 SEKRETARIAT BAITULMAL ACEH

50.248.000.000 5.824.290.000 78.045.708.530 83.869.998.530

1.03. 03 KESATUAN DANPERDAMAIAN

0 4.907.078.460 13.497.927.429 18.405.005.889

6


TAHUN ANGGARAN 2020


TAHUN ANGGARAN 2020




1.03. 03 04 SEKRETARIAT BADANREINTEGRASI ACEH

0 4.907.078.460 13.497.927.429 18.405.005.889

2.00. URUSAN PILIHAN

2.00. 00 KELAUTAN DANPERIKANAN

2.058.521.000 28.882.696.332 255.358.398.294 284.241.094.626

2.00. 00 01DINAS KELAUTANDAN PERIKANANACEH

2.058.521.000 28.882.696.332 255.358.398.294 284.241.094.626

2.00. 00 PARIWISATA 0 0 58.641.587.274 58.641.587.274


0 0 58.641.587.274 58.641.587.274

2.00. 00 PERTANIAN 11.450.400.000 123.340.922.598 438.462.735.996 561.803.658.594

2.00. 00 03DINAS PERTANIANDAN PERKEBUNANACEH

2.345.000.000 93.366.276.388 302.838.608.562 396.204.884.950

2.00. 00 03 DINAS PETERNAKANACEH

9.105.400.000 29.974.646.210 135.624.127.434 165.598.773.644

2.00. 00 KEHUTANAN 9.015.000.000 93.819.700.000 120.268.478.622 214.088.178.622

2.00. 00 04


9.015.000.000 93.819.700.000 120.268.478.622 214.088.178.622

2.00. 00 ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL

102.000.000 18.066.950.607 44.381.312.595 62.448.263.202

2.00. 00 05DINAS ENERGI DANSUMBER DAYAMINERAL ACEH

102.000.000 18.066.950.607 44.381.312.595 62.448.263.202

2.00. 00 PERDAGANGAN 0 0 42.793.586.236 42.793.586.236

2.00. 00 07


0 0 42.793.586.236 42.793.586.236

2.00. 00 PERINDUSTRIAN 40.000.000 16.460.836.064 72.258.594.796 88.719.430.860

2.00. 00 07


40.000.000 16.460.836.064 72.258.594.796 88.719.430.860

2.00. 00 TRANSMIGRASI 0 0 52.903.049.466 52.903.049.466

2.00. 00 01


0 0 52.903.049.466 52.903.049.466

3.00. PENUNJANG URUSAN

3.00. 00 INSPEKTORAT 0 20.433.988.947 17.529.269.924 37.963.258.871

3.00. 00 01 INSPEKTORAT ACEH 0 20.433.988.947 17.529.269.924 37.963.258.871

3.00. 00 PERENCANAAN 5.000.000 30.113.981.974 35.422.141.296 65.536.123.270

3.00. 00 02

BADANPERENCANAANPEMBANGUNANDAERAH ACEH

5.000.000 30.113.981.974 35.422.141.296 65.536.123.270

3.00. 00 KEUANGAN 14.761.687.796.204 4.833.146.200.006 76.052.592.667 4.909.198.792.673

3.00. 00 03BADANPENGELOLAANKEUANGAN ACEH

14.761.687.796.204 4.833.146.200.006 76.052.592.667 4.909.198.792.673

7

Lampiran II : Qanun AcehNomor : 12 Tahun 2019Tanggal : 23 Oktober 2019Tentang : ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH

TAHUN ANGGARAN 2020


TAHUN ANGGARAN 2020




3.00. 00 KEPEGAWAIAN 8.073.000 14.951.584.416 12.899.890.376 27.851.474.792

3.00. 00 04BADANKEPEGAWAIANACEH

8.073.000 14.951.584.416 12.899.890.376 27.851.474.792

3.00. 00 PENDIDIKAN DANPELATIHAN

9.966.636.000 16.709.614.730 104.827.165.696 121.536.780.426

3.00. 00 05

BADANPENGEMBANGANSUMBER DAYAMANUSIA ACEH

9.966.636.000 16.709.614.730 104.827.165.696 121.536.780.426

3.00. 00 PENUNJANG LAINNYA 180.000.000 7.950.391.181 4.536.891.134 12.487.282.315

3.00. 00 07BADANPENGHUBUNGPEMERINTAH ACEH

180.000.000 7.950.391.181 4.536.891.134 12.487.282.315

4.00. PENDUKUNG

4.00. 00 SEKRETARIAT DAERAH 704.000.000 99.229.133.184 74.290.832.220 173.519.965.404

4.00. 00 01 SEKRETARIATDAERAH ACEH

704.000.000 95.046.802.700 74.290.832.220 169.337.634.920

4.00. 00 01KEPALA DAERAHDAN WAKIL KEPALADAERAH

0 4.182.330.484 0 4.182.330.484

4.00. 00 SEKRETARIAT DPRD 17.400.000 65.917.373.139 48.489.073.160 114.406.446.299

4.00. 00 02 SEKRETARIAT DPRA 17.400.000 55.753.150.064 48.489.073.160 104.242.223.224

4.00. 00 02DEWANPERWAKILANRAKYAT ACEH

0 10.164.223.075 0 10.164.223.075

5.00. URUSAN KESATUANBANGSA DAN POLITIK

5.00. 00 KESATUAN BANGSADAN POLITIK

38.000.000 9.294.660.952 9.799.485.549 19.094.146.501

5.00. 00 01BADAN KESATUANBANGSA DANPOLITIK ACEH

38.000.000 9.294.660.952 9.799.485.549 19.094.146.501

TOTAL 15.457.220.461.974 7.563.418.756.923 9.716.109.583.830 17.279.528.340.753

8

Documents

2€¦ · Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara