2. LANDASAN TEORI 2.1 Organisasi Nirlaba

5 Universitas Kristen Petra

2. LANDASAN TEORI

Sesuai dengan rumusan masalah tentang proses penyajian dan

pengungkapan akuntansi serta perhitungan pajak terutang yayasan pendidikan,

dasar teori yang menjadi acuan dari penelitian ini antara lain:

2.1 Organisasi Nirlaba

Organisasi nirlaba adalah suatu organisasi yang bersasaran pokok untuk

mendukung suatu isu atau perihal didalam menarik perhatian publik untuk suatu

tujuan yang tidak komersil, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat

mencari laba (moneter). Organisasi nirlaba meliputi gereja, sekolah, derma publik,

rumah sakit dan klinik publik, organisasi politis, bantuan masyarakat dalam hal

perundang-undangan, organisasi jasa sukarelawan, serikat buruh, asosiasi

profesional, institut riset, museum, dan beberapa para petugas pemerintah.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia no 16 tahun 2001

tentang Yayasan, yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang

dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial,

keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.

Sifat Yayasan :

a. Yayasan mempunyai organ yang terdiri atas Pembina, Pengurus, dan

Pengawas

b. Anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan dilarang merangkap

sebagai Anggota Direksi atau Pengurus dan Anggota Dewan Komisaris

atau Pengawas dari badan usaha.

c. Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian

maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut

serta dalam suatu badan usaha.

d. Kegiatan usaha dari badan usaha sebagaimana harus sesuai dengan

maksud dan tujuan Yayasan serta tidak bertentangan dengan ketertiban

umum, kesusilaan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada Pembina,

Pengurus, dan Pengawas.

http://www.petra.ac.id

http://digilib.petra.ac.id/help.html

http://dewey.petra.ac.id/dgt_directory.php?display=classification


Universitas Kristen Petra

6

f. Yayasan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik

Indonesia yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.

g. Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang

diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-undang ini, dilarang dialihkan

atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada Pembina,

Pengurus, Pengawas, karyawan, atau pihak lain yang mempunyai

kepentingan terhadap Yayasan.

h. Yayasan wajib membayar segala biaya atau ongkos yang dikeluarkan oleh

organ Yayasan dalam rangka menjalankan tugas Yayasan.

i. Yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan

maksud dan tujuan yayasan.

j. Yayasan dapat melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha yang

bersifat prospektif dengan ketentuan seluruh penyertaan tersebut paling

banyak 25 % (dua puluh lima persen) dari seluruh nilai kekayaan Yayasan.

Maksud dan Tujuan Yayasan :

a. Untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan sosial, agama, dan

kemanusiaan.

b. Mencapai tujuan dalam peningkatan pada bidang sosial, agama, dan

kemanusiaan.

c. Penyusunan anggaran digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang

berhubungan dengan maksud dan tujuan yayasan.

Yayasan pendidikan adalah sebuah yayasan yang bergerak pada lingkup

pendidikan, baik yang bergerak pada sektor formal maupun pada sektor non-

formal yang dalam hal ini termasuk sebagai salah satu subjek pajak badan yang

diharuskan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

2.2 Akuntansi Organisasi Nirlaba

Karakteristik organisasi nirlaba berbeda dengan organisasi bisnis.

Perbedaan utama yang mendasar terletak pada cara organisasi memperoleh

sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasinya.

Organisasi nirlaba memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan



7

para penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi

tersebut.

Tujuan utama dari pembuatan laporan keuangan adalah menyediakan

informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan para donatur, anggota

lembaga, kreditur, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi lembaga

nirlaba termasuk di sini adalah yayasan.

Dalam proses pembuatan laporan keuangan peran kerangka konseptual

diperlukan untuk membatasi perlakuan-perlakuan tertentu agar informasi

keuangan dapat menjadi lebih berguna karena dapat dibandingkan satu dengan

yang lainnya, kerangka konseptual menjaga agar prinsip akuntansi yang

diterapkan masih berada dalam suatu bingkai dengan memberikan konsep yang

jelas, fleksibel, serta dapat dimengerti. Dalam hal ini apa yang ingin dicapai

adalah agar informasi keuangan yang dibuat dari berbagai transaksi dapat

dibandingkan antaorganisasi, antarperiode, dan sebagainya serta pada akhirnya

dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan.

Dalam pembuatan laporan keuangan memiliki batasan-batasan yang harus

dipenuhi antara lain adalah:

a. Efektifitas biaya, yaitu berkaitan dengan manfaat yang akan diperoleh

harus lebih besar dibandingkan dengan biaya yang digunakan untuk

membuat laporan keuangan tersebut;

b. Materialitas, yaitu berkaitan dengan suatu kondisi yang dengan adanya

informasi tersebut dapat berpengaruh signifikan terhadap proses

pengambilan keputusan.

Ketika informasi yang dihasilkan dari pembuatan laporan keuangan, itu

harus dapat dimengerti (understandable) oleh pemakainya. Untuk dapat

dimengerti, kualitas informasi yang dihasilkan adalah informasi yang relevan

(relevance) dan dapat diandalkan (reliable), suatu informasi yang relevan

memperhatikan kebutuhan pemakai sebagai fokus utama. Ukuran relevan sebuah

informasi adalah informasi yang dapat mencerminkan atau mengandung nilai

informasi dari masa lalu (feed back value), namun juga dapat dapat dipakai

sebagai acuan untuk perkiraan masa depan (predictive value) serta diberikan pada

waktu yang tepat (timeliness).



8

Informasi yang dapat diandalkan (reliable) dapat diperoleh jika informasi

tersebut dapat diverifikasi (verifiability) kembali dengan hasil yang sama tanpa

terpengaruh waktu serta situasi dan mencerminkan tingkat kepercayaan yang

tinggi dari pemakai (representational faithfulness).

Konsep lain yang juga mempengaruhi kualitas dari suatu informasi adalah

disajikan sesuai dengan fakta yang terjadi (neutrality) tanpa maksud untuk

menguntungkan pihak tertentu. Konsep daya banding (comparability) juga

mempengaruhi kualitas suatu informasi, dan tentunya untuk dapat memperoleh

informasi yang dapat dibandingkan harus diikuti dengan penyajian dengan data

yang konsisten (consistency).

Dalam pengaturan mengenai laporan keuangan termasuk hal-hal apa saja

yang harus disajikan, dipakai model akuntansi. Model ini merupakan suatu

konsep yang mendasari pengaturan ataupun kebijakan–kebijakan akuntansi.

Model akuntansi yang dipakai sebagai asumsi adalah :

a. Entitas bisnis yang terpisah;

b. Asumsi kelanjutan (going concern)

c. Harga yang wajar;

d. Pencatatan dalam satuan moneter;

e. Ketepatan waktu (timeliness) dan periodisasi;

f. Proses penanding antara pendapatan dan biaya (matching process);

g. Kehati-hatian (conservatism).

Dalam sebuah pembuatan laporan keungan juga perlu diketahui adanya

asumsi dasar yang digunakan baik itu dasar kas ataupun dasar akrual. Dalam hal

ini yang membedakan dasar tersebut adalah pencatatan yang dilakukan pada

dasar kas dilakukan menurut transaksi dalam bentuk tunai atau kas, sedang pada

dasar akrual dilakukan berdasarkan transaksi yang terjadi tanpa memperhatikan

transaksi kas pada saat terjadinya transaksi.

Laporan keuangan organisasi nirlaba meliputi :

a. Laporan posisi keuangan pada akhir periode laporan.

b. Laporan aktivitas.

c. Laporan arus kas untuk suatu periode pelaporan.

d. Catatan atas laporan keuangan.



9

2.2.1 Laporan Posisi Keuangan.

Tujuan laporan posisi keuangan adalah untuk menyediakan informasi

mengenai aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih dan informasi mengenai hubungan

di antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Informasi dalam laporan

posisi keuangan yang digunakan bersama pengungkapan dan informasi dalam

laporan keuangan lainnya, dapat membantu para penyumbang, anggota

organisasi, kreditur, dan pihak-pihak lain untuk menilai:

a. Kemampuan organisasi untuk memberikan jasa secara berkelanjutan; dan

b. Likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi

kewajibannya, dan kebutuhan pendanaan eksternal.

Laporan posisi keuangan menyajikan jumlah masing-masing kelompok

aktiva bersih berdasarkan ada atau tidaknya pembatasan oleh penyumbang, yaitu:

terikat secara permanen, terikat secara temporer, dan tidak terikat.

a. Pembatasan permanen terhadap aktiva, seperti tanah atau karya seni, yang

disumbangkan untuk tujuan tertentu, untuk dirawat dan tidak untuk dijual,

atau aktiva yang disumbangkan untuk investasi yang mendatangkan

pendapatan secara permanen dapat disajikan sebagai unsur terpisah dalam

kelompok aktiva bersih yang penggunaannya dibatasi secara permanen atau

disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Pembatasan permanen

kelompok kedua tersebut berasal dari hibah atau wakaf dan warisan yang

menjadi dana abadi (endowment).

b. Pembatasan temporer terhadap sumbangan berupa aktivitas operasi tertentu,

investasi untuk jangka waktu tertentu, penggunaan selama periode tertentu

di masa depan, atau pemerolehan aktiva tetap, dapat disajikan sebagai unsur

terpisah dalam kelompok aktiva bersih yang penggunaannya dibatasi secara

temporer atau disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Pembatasan

temporer oleh penyumbang dapat berbentuk pembatasan waktu atau

pembatasan penggunaan, atau keduanya.

c. Aktiva bersih tidak terikat umumnya meliputi pendapatan dari jasa,

penjualan barang, sumbangan, dan dividen atau hasil investasi, dikurangi

beban untuk memperoleh pendapatan tersebut. Batasan terhadap

penggunaan aktiva bersih tidak terikat dapat berasal dari sifat organisasi,



10

lingkungan operasi, dan tujuan organisasi yang tercantum dalam akte

pendirian, dan dari perjanjian kontraktual dengan pemasok, kreditur, dan

pihak lain yang berhubungan dengan organisasi. Informasi mengenai

batasan-batasan tersebut umumnya disajikan dalam catatan atas laporan

keuangan.

Contoh Laporan Posisi Keuangan :

Organisasi Nirlaba Laporan Posisi Keuangan

31 Desember 2006 dan 2007

2006 2007 Aktiva: Aktiva lancar xxx xxx Aktiva tetap xxx xxx Investasi jangka panjang xxx xxx Jumlah Aktiva xxx xxx Kewajiban dan Aktiva Bersih: Hutang janka pendek xxx xxx Hutang jangka panjang xxx xxx Jumlah Kewajiban xxx xxx Aktiva Bersih: Tidak terikat xxx xxx Terikat temporer xxx xxx Terikat permanen xxx xxx Jumlah Aktiva Bersih xxx xxx Jumlah Kewajiban dan Aktiva Bersih xxx xxx

2.2.2 Laporan Aktivitas

Tujuan utama laporan aktivitas adalah menyediakan informasi mengenai

pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aktiva

bersih, hubungan antar transaksi, dan peristiwa lain, dan bagaimana penggunaan

sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa, Informasi dalam

laporan aktivitas, yang digunakan bersama dengan pengungkapan informasi

dalam laporan keuangan lainnya, dapat membantu para penyumbang, anggota

organisasi, kreditur dan pihak lainnya untuk mengevaluasi kinerja dalam suatu

periode, menilai upaya, kemampuan, dan kesinambungan organisasi dan

memberikan jasa, dan menilai pelaksanaan tanggung jawab dan kinerja manajer.



11

Laporan aktivitas meliputi :

a. Penyajian perubahan jumlah aktiva bersih selama suatu periode.

Perubahan aktiva bersih dalam laporan aktivitas tercermin pada aktiva

bersih atau ekuitas dalam laporan posisi keuangan.

b. Penyajian jumlah perubahan aktiva bersih terikat permanen, terikat

temporer, dan tidak terikat dalam suatu periode.

c. Penyajian pendapatan sebagai penambah aktiva bersih tidak terikat,

kecuali jika penggunaannya dibatasi oleh penyumbang, dan menyajikan

beban sebagai pengurang aktiva bersih tidak terikat.

d. Penyajian keuntungan dan kerugian yang diakui dari investasi dan aktiva

lain (atau kewajiban) sebagai penambah atau pengurang aktiva bersih

tidak terikat, kecuali jika penggunaannya dibatasi.

e. Penyajian informasi mengenai beban menurut klasifikasi fungsional,

seperti menurut kelompok program jasa utama dan aktivitas pendukung.

f. Penyajian jumlah pendapatan dan beban secara bruto. Namun demikian

pendapatan investasi dapat disajikan secara neto dengan syarat beban-

beban terkait, seperti beban penitipan dan beban penasihat investasi,

diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

g. Penyajian jumlah neto keuntungan dan kerugian yang berasal dari

transaksi insidental atau peristiwa lain yang berada di luar pengendalian

organisasi dan manajemen. Misalnya, keuntungan atau kerugian

penjualan tanah dan gedung yang tidak digunakan lagi.

h. Penyajian informasi mengenai beban menurut klasifikasi fungsional,

seperti menurut kelompok program jasa utama dan aktivitas pendukung.

Contoh laporan aktivitas :



12

Organisasi Nirlaba Laporan Aktivitas

Untuk Tahun Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2007

Perubahan Aktiva Bersih Tidak Terikat: Pendapatan dan Penghasilan: Sumbangan xxx Pendapatan Jasa xxx Penghasilan investasi Jangka panjang xxx Penghasilan bersih investasi jangka panjang belum direalisasi xxx Jumlah Pendapatan dan Penghasilan Tidak Terikat xxx

Aktiva Bersih yang Berakhir Pembatasannya: Pemenuhan program pembatasan xxx Pemenuhan pembatasan pemerolehan peralatan xxx Berakhirnya pembatasan waktu xxx Jumlah aktiva yang telah berakhir pembatasannya xxx Jumlah Pendapatan, Penghasilan, dan Sumbangan lain xxx Beban dan Kerugian: Program xxx Manajemen dan umum xxx Jumlah Beban xxx Kerugian xxx Jumlah Beban dan Kerugian (xxx) (Naik/Turun) Jumlah Aktiva Bersih Tidak Terikat xxx

Perubahan Aktiva Bersih Terikat Temporer: Sumbangan xxx Penghasilan investasi jangka panjang xxx Penghasilan bersih investasi jangka panjang belum direalisasi xxx Kerugian dan beban (xxx) Aktiva bersih terbebaskan dari pembatasan (xxx) (Naik/Turun) Jumlah Aktiva Bersih Terikat Temporer xxx Perubahan Aktiva Bersih Terikat Permanen: Sumbangan xxx Penghasilan dari investasi jangka panjang xxx Penghasilan bersih investasi jangka panjang belum direalisasi xxx Kerugian dan beban (xxx) (Naik/Turun) Jumlah Aktiva Bersih Terikat Permanen xxx

(Kenaikan / Penurunan) Jumlah Aktiva Bersih xxx Aktiva Bersih Pada Awal Tahun xxx Total Aktiva Bersih Pada Akhir Tahun xxx



13

2.2.3 Laporan Arus Kas

Tujuan utama laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai

penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Laporan aliran kas

menerangkan bagaimana perubahan saldo kas awal lembaga dengan adanya

penambahan dan pengurangan hingga mencapai saldo akhir per tanggal neraca.

Laporan arus kas terkait dengan surplus atau defisit yang dibukukan dalam

laporan aktivitas. Laporan arus kas disajikan sesuai PSAK 2 tentang Laporan

Arus Kas dengan sumber aliran kas dari tiga golongan besar, yaitu:

a. Kelompok Operasi (Operating Activities)

Dalam kelompok ini mencakup penambahan dan pengurangan arus kas

yang terkait dengan operasional lembaga.

b. Kelompok Investasi (Investing Activities)

Dalam kelompok ini mencakup semua transaksi yang terkait dengan

investasi lembaga berupa pembelian aktiva tetap atau aktiva lainnya.

c. Kelompok Pendanaan (Financing Activities)

Termasuk dalam kelompok ini adalah perkiraan yang terkait dengan

transaksi penciptaan utang lembaga dan aktiva bersih

Tambahan laporan aliran kas lembaga nirlaba pada aktivitas pendanaan

yaitu:

1. Penerimaan kas dari penyumbang yang penggunaannya dibatasi

untuk jangka panjang.

2. Penerimaan kas dari sumbangan dan penghasilan investasi yang

penggunaannya dibatasi untuk pemerolehan, pembangunan dan

pemeliharaan aktiva tetap, atau peningkatan dana abadi

(endowment).

3. Bunga dan dividen yang dibatasi penggunaannya untuk jangka

panjang.

4. Pengungkapan informasi mengenai aktivitas investasi dan

pendanaan nonkas: sumbangan berupa bangunan atau aktiva

investasi.

Contoh laporan aliran kas :



14

Organisasi Nirlaba Laporan Arus Kas

Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2007

Aliran Kas dari Aktivitas Operasi: Kas dari pendapatan jasa xxx Kas dari penyumbang xxx Bunga dan deviden yang diterima xxx Bunga yang dibayarkan (xxx) Kas yang dibayarkan kepada karyawan dan suplier (xxx) Hutang lain-lain yang dilunasi (xxx) Kas bersih yang diterima (digunakan) untuk aktivitas operasi xxx

Aliran Kas dari Aktivitas Investasi: Pembelian peralatan (xxx) Penerimaan dari penjualan investasi xxx Pembelian investasi (xxx) Kas bersih yang diterima (digunakan) untuk aktivitas investasi xxx Aliran Kas dari Aktivitas Pendanaan: Penerimaan dari kontribusi berbatas dari: Investasi dalam endowment berjangka xxx Investasi bangunan xxx Total xxx Aktivitas pendanaan lain: Pembayaran kewajiban tahunan (xxx) Pembayaran kewajiban jangka panjang (xxx) Total (xxx) Kas bersih yang diterima (digunakan) untuk aktivitas pendanaan xxx Kenaikan (Penurunan) bersih dalam kas dan setara kas xxx Kas dan setara kas pads awal tahun xxx Kas dan setara kas pada akhir tahun xxx Rekonsiliasi perubahan dalam aktiva bersih menjadi kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi: Perubahan dalam aktiva bersih xxx Penyesuaian untuk rekonsiliasi perubahan dalam aktiva bersih menjadi kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi: Depresiasi xxx Kerugian xxx Penurunan / kenaikan dalam persediaan dan biaya dibayar dimuka xxx Penurunan / kenaikan dalam hutang dagang xxx Penurunan / kenaikan dalam hutang lain-lain xxx Sumbangan terikat untuk investasi ja ngka panjang xxx Bunga dan deviden terikat untuk investasi jangka panjang xxx Penghasilan bersih terealisasikan dan belum terealisasikan dari



15

investasi jangka panjang xxx Kas bersih diterima (digunakan) untuk aktivitas operasi xxx

Data tambahan untuk aktivitas investasi dan pendanaan nonkas: Peralatan yang diterima sebagai hibah xxx Pembebasan premi asuransi kematian, nilai kas yang diserahkan xxx 2.2.4 Catatan atas Laporan Keuangan

Merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan lain yang bertujuan

memberikan informasi tambahan tentang perkiraan-perkiraan yang dinyatakan

dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan ini berupa perincian dari

suatu perkiraan yang disajikan.

Catatan atas laporan keuangan juga difungsikan untuk memberikan

informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan seperti kebijakan

pemakaian metode penyusutan aktiva. Dan untuk pendapatan atau aktiva bersih,

catatan laporan keuangan berfungsi untuk memberikan keterangan tentang

pembatasan yang dikenakan pada aktiva bersih serta jangka waktu pembatasannya

jika ada.

Contoh catatan atas laporan keuangan :

Organisasi Nirlaba Catatan Laporan Keuangan

Per 31 Desember 2007 Atas Catatan X (mengenai perihal penerimaan hibah) : Organisasi menyajikan hibah berupa kas atau aktiva lain sebagai sumbangan terikat jika hibah tersebut diterima dengan persyaratan yang membatasi penggunaan aktiva tersebut. Jika pembatasan dari penyumbang telah kadaluwarsa, yaitu pada saat masa pembatasan telah berakhir atau pembatasan tujuan telah dipenuhi, aktiva bersih terikat temporer digolongkan kembali menjadi aktiva bersih tidak terikat dan disajikan dalam laporan aktivitas sebagai aktiva bersih yang dibebaskan dari pembatasan. Organisasi menyajikan hibah berupa tanah, bangunan, dan peralatan sebagai sumbangan tidak terikat kecuali jika ada pembatasan yang secara eksplisit menyatakan tujuan pemanfaatan aktiva tersebut dari penyumbang. Hibah untuk aktiva tetap dengan pembatasan eksplisit yang menyatakan tujuan pemanfaatan aktiva tersebut dan sumbangan berupa kas atau aktiva lain yang harus digunakan untuk memperoleh aktiva tetap disajikan sebagai sumbangan terikat. Jika tidak ada pembatasan eksplisit dari pemberi sumbangan mengenai pembatasan jangka waktu penggunaan aktiva tetap tersebut, pembebasan pembatasan dilaporkan pada saat aktiva tetap tersebut dimanfaatkan.



16

2.2.5 Pendapatan

Pendapatan dalam organisasi nirlaba merupakan salah satu hal yang

berbeda secara signifikan dibandingkan dengan pandapatan pada perusahaan

komersial. Pendapatan pada organisasi nirlaba diperoleh dari berbagai sumber

yang dimana penggunaanya tergantung pada jenis pembatasan atas pendapatan

tersebut.

Pada PSAK no 45 prndapatan yayasan terbagi menjadi dua yaitu

pendapatan yang bersumber dari sumbangan dan pendapatan non-sumbangan.

Pendapatan sumbangan adalah penerimaan yayasan yang dalam pemakaiannya

tidak perlu menghasilkan barang atau jasa kepada pemberinya, namun atas

sumbangan yang diberikan dipertanggung jawabkan melalui pemberian jasa atau

produk berdasarkan program yang telah didesain oleh yayasan.

Jenis pendapatan yayasan adalah :

a. Pendapatan Tidak Terikat (Unrestricted)

Pendapatan yang sama dengan pendapatan dalam perusahaan komersial

yang dimana penggunaan atas pendapatan ini tergantung pada kebjakan

manajemen atau internal yayasan. Contohnya sumbangan atau donasi yang

diterima dan tidak menyebutkan limitasi atau pembatasan dari pihak

pemberi sumbangan tersebut.

b. Pendapatan Terikat Sementara (Temporary Restricted)

Pendapatan yang didapatkan dengan pembatasan dan jangka waktu

penggunaan. Contohnya sumbangan yang didapatkan ditujukan untuk

mendanai korban bencana alam pada pengungsian untuk dapat kembali ke

tempat masing-masing, dan jika pada saat program pengembalian

pengungsi selesai, dana yang tersisa dapat digunakan untuk program lain.

c. Pendapatan Terikat Permanen (Restricted)

Pendapatan yang diperoleh dengan batasan permanen dan jelas disertai

jangka waktu penggunaan yang diasumsikan selamanya. Contohnya

sumbangan kepada yayasan dalam bentuk gedung yang mana hanya boleh

digunakan untuk kegiatan operasional yayasan dan tidak boleh diperjual

belikan baik sekarang maupun masa depan dengan alasan apapun.



17

2.2.6 Biaya

Penggolongan biaya yayasan berdasarkan keterkaitannya dengan jasa atau

barang yang dihasilkan adalah :

a. Biaya tetap (Fixed Cost)

Biaya yang timbul sepanjang kegiatan yayasan yang jumlahnya senantiasa

tetap, tidak bergantung kepada banyak nya kegiatan yayasan. Contohnya :

biaya sewa kantor yayasan, dimana biaya ini tidak akan berpengaruh

kepada banyaknya kegiatan yayasan. Demikian juga dengan biaya gaji

karyawan tetap yayasan.

b. Biaya variabel (Variable Cost)

Biaya ysng memiliki kecenderungan meningkat ketika terdapat

peningkatan kegiatan yayasan. Contohnya : biaya listrik, biaya bahan

bakar, biaya fotokopi dan lainnya.

c. Biaya tetap yang berubah (Steep Fixed Cost)

Biaya yang pada kegiatan sehari-harinya jumlahnya tetap, namun pada

tingkatan tertentu akan menjadi biaya variabel. Contohnya : biaya gaji

karyawan tetap yayasan, namun pada saat kondisi tertentu dimana terdapat

banyaknya kegiatan yang dilakukan yayasan maka pada saat itu

membutuhkan waktu kerja lebih lama yang untuk kemudian timbul biaya

kerja lembur karyawan yayasan.

Penggolongan biaya-biaya yang akan dilaporkan dalam laporan aktivitas

digolongkan menjadi:

a. Biaya Program

Semua jenis biaya yang dapat dikaitkan dengan program yang dilakukan

dalam yayasan. Contohnya : biaya pembelian inventaris komputer dan

biaya fotokopi untuk kegiatan operasional yayasan.

b. Biaya Pendukung Program (Overhead Cost)

Biaya yang tidak dapat diidentifikasi kepada satu atau lebih program, yang

umumnya merupakan biaya pendukung program. Diartikan dalam hal ini

biaya tersebut akan tetap muncul tanpa berkaitan dengan ada atau tidaknya

program kegiatan. Contohnya : biaya listrik, biaya gaji karyawan tetap.



18

2.2.7 Aktiva dan Penyusutan

Aktiva dicatat dalam laporan keuangan yayasan berdasarkan urutan

likuiditas atau kecepatannya dicairkan menjadi uang tunai atau kas. Penggolongan

tersebut adalah berdasarkan periode waktu. Aktiva lancar adalah aktiva yang

membutuhkan waktu kurang dari satu tahun untuk mengubahnya menjadi uang

tunai atau kas. Aktiva tidak lancar adalah kelompok aktiva yang membutuhkan

waktu lebih dari satu tahun untuk proses pencairannya. Dalam sebuah pelaporan

yayasan aktiva yang dibatasi penggunaanya oleh penyumbang harus disajikan

terpisah dari kas atau aktiva lain yang tidak terikat penggunaanya dan tidak boleh

dikategorikan sebagai aktiva lancar.

Aktiva tidak lancar atau aktiva tetap dapat didefinisikan sebagai harta

atau aset yayasan yang digunakan untuk operasional yayasan untuk menghasilkan

pendapatan dalam rangka pencapaian tujuan yayasan. Harta yang dimaksudkan di

sini memiliki usia pakai (useful life) atau umur ekonomis lebih dari satu tahun.

Nilai aktiva tetap dalam pembukuan yayasan adalah sebesar nilai perolehan

historis (historical cost) yang mencakup semua biaya yang dikeluarkan dalam

rangka perolehan aktiva tetap tersebut hingga dapat digunakan untuk operasional.

Aktiva tetap yang digunakan dalam kegiatan yayasan akan mengalami

pengurangan nilai dengan pengecuaian pada beberapa jenis aktiva tetap.

Penurunan nilai ini akan membuat aktiva yang dimiliki yayasan semakin turun

nilainya, yang pada saat yang sama akan mengalami panurunan daya guna

sehingga memerlukan penggantian. Bersamaan dengan proses penurunan nilai

dari aktiva tetap ini timbul biaya depresiasi yang dimana dalam menentukan

besarnya, pihak manajemen yayasan diberikan keleluasaan untuk menentukan

metode depresiasi dan perkiraan usia pakai dari aktiva tersebut oleh Standar

Akuntansi Indonesia.

Komponen dari depresiasi sebuah aktiva tetap adalah:

a. Harga perolehan (acquisition cost), yang merupakan semua biaya yang

dikeluarkan untuk memperoleh suatu aktiva tetap sampai dapat

dioperasikan.

b. Nilai sisa (salvage value), suatu nilai yang diperkirakan masih tersisa

setelah umur ekonomis aktiva tetap tersebut habis.



19

c. Umur ekonomis (useful life), jangka waktu pemakaian sebuah aktiva tetap

yang ditentukan berdasarkan kebijakan yayasan sendiri.

Metode depresiasi merupakan cara perhitungan yang digunakan untuk

mendapatkan jumlah besarnya biaya depresiasi setiap tahun. Metode depresiasi

yang digunakan merupakan kebijakan dari yayasan kecuali dalam kepentingan

penghitungan pajak. Metode depresiasi yang dipilih haruslah diterapkan secara

konsisten. Perubahan metode yang terpaksa dilakukan, harus diungkapkan dalam

catatan atas laporan keuangan.

Beberapa jenis metode penyusutan antara lain adalah :

a. Garis lurus (straight line)

b. Jumlah angka tahun (sum of the years digit)

c. Saldo menurun (declining balance)

d. Saldo menurun berganda (double declining balance)

e. Depresiasi berdasarkan jam pemakaian

f. Depresiasi berdasarkan unit yang diproduksi

2.2.8 Kewajiban

Kewajiban atau utang adalah klaim pihak ketiga atas aktiva yayasan.

Dalam sebuak pelaporan yang dilakukan klaim dari pihak ketiga tersebut disusun

menurut urutan jatuh tempo saat kewajiban tersebut harus dipenuhi. Sama halnya

dengan pengelompokan aktiva, kelompok kewajiban yang akan jatuh tempo

kurang dari satu tahun akan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendekatau

kewajiban lancar. Sebaliknya untuk klaim yang jatuh tempo lebih dari satu tahun

disebut sebagai kewajiban jangka panjang atau kewajiban tidak lancar.

2.3 Subjek Pajak

Secara umum definisi dari subjek pajak adalah segala sesuatu yang

mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk

dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Menurut Undang-undang pajak penghasilan nomor 17 tahun 2000 pasal 2 ayat 1,

yang termasuk subjek pajak adalah :



20

a. Orang pribadi

b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang

berhak.

c. Badan.

d. Bentuk Usaha Tetap.

Berdasarkan Undang-undang perpajakan definisi dari badan adalah

sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang

melakukan usaha ataupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan

terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan

nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,

perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi

yang sejenis, lembaga,bentuk usaha tetap,dan bentuk badan lainnya.

2.4 Wajib Pajak

Berdasarkan Undang-undang perpajakan yang berlaku, wajib pajak adalah

orang pribadi atau badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan,

termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Beberapa contoh wajib

pajak badan yaitu firma, perseroan terbatas, perseroan komanditer, BUMN,

BUMD, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang

sejenis, lembaga,bentuk usaha tetap,dan bentuk badan lainnya. Kewajiban yang

harus dipenuhi wajib pajak badan antara lain adalah :

a. Mendaftarkan diri dan mendapatkan NPWP.

b. Mengisi SPT PPh / PPN dan SPOP PBB

c. Membayar, melunasi dan melaporkan pajak terutang.

d. Menyelenggarakan pembukuan dengan baik dan benar serta melaporkan

penggunaan tahun buku yang berbeda dari tahun takwim.

e. Memperlancar pemeriksaan pajak.

2.5 Objek Pajak

2.5.1 Penghasilan yang Termasuk Objek Pajak

Menurut pasar pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan no 17

tahun 2000, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan



21

kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang

berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Penghasilan ini nantinya dapat

digunakan untuk konsumsi ataupun untuk menambah kekayaan wajib pajak yang

bersangkutan dengan nama dan bentuk apapun. Objek pajak tersebut dapat

berupa:

a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang

diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium,

komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk

lainnya;

b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan;

c. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta termasuk:

1. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan,

persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau

penyertaan modal;

2. Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan

lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu,

atau anggota;

3. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan,

pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha atau

reorganisasi dengan nama dan bentuk apapun;

4. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau

sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam

garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau

badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk

koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak

ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau

penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;

5. Keuntungan dari penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh

hak penambangan atau tanda turut serta dalam pembiayaan atau

permodalan dalam perusahaan pertambangan.

d. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai

biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;



22

e. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan

pengembalian utang;

f. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari

perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil

usaha koperasi;

g. Royalti;

h. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;

i. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;

j. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah

tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

k. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;

l. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;

m. Premi asuransi;

n. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang

terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;

o. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum

dikenakan pajak.

Penghasilan yayasan yang merupakan Objek Pajak berdasarkan Surat

Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 34/PJ.4/1995 adalah semua

penghasilan yang diterima atau diperoleh yayasan atau organisasi yang sejenis

sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun

1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun

1994 antara lain adalah :

a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari usaha, pekerjaan, kegiatan,

atau jasa;

b. Bunga deposito, bunga obligasi, diskonto SBI dan bunga lainnya;

c. Sewa dan imbalan lain sehubungan dengan penggunaan harta;

d. Keuntungan dari pengalihan harta, termasuk keuntungan pengalihan harta

yang semula berasal dari bantuan, sumbangan atau hibah;

e. Pembagian keuntungan dari kerja sama usaha.

Dari ketentuan secara umum yang diatur dalam undang-undang perpajakan

dan surat edaran yang dikeluarkan, tidak semua yang dianggap sebagai



23

penghasilan sebuah yayasan pendidikan yang termasuk sebagai objek pajak.

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 34/PJ.4/1995,

sebuah yayasan pendidikan dapat mengakui penghasilannya yang termasuk

sebagai objek pajak antara lain adalah:

a. Uang pendaftaran dan uang pangkal;

b. Uang seleksi penerimaan siswa / mahasiswa / peserta pendidikan;

c. Uang pembangunan gedung/pengadaan prasarana atau pembayaran

lainnya dengan nama apapun yang berkaitan dengan keberadaan siswa/

mahasiswa/peserta pendidikan;

d. Uang SPP, uang SKS, uang ujian, uang kursus, uang seminar/lokakarya,

dan sebagainya;

e. Penghasilan dari kontrak kerja dalam bidang penelitian dan sebagainya;

f. Penghasilan lainnya yang dikaitkan dengan jasa penyelenggaraan

pengajaran / pendidikan / pelatihan dengan nama dan dalam bentuk

apapun.

2.5.2 Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak

Adapun penghasilan yang tidak termasuk sebagai objek pajak menurut

pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan no 17 tahun 2000 ialah :

a. 1. Bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil

zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh

Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak;

2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis

keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan

pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi

yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan; sepanjang tidak ada

hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan

antara pihak-pihak yang bersangkutan;

b. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau

sebagai pengganti penyertaan modal;



24

c. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang

diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari

Wajib Pajak atau Pemerintah;

d. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh yayasan atau badan nirlaba yang

bergerak dalam bidang pendidikan formal, yang ditanamkan kembali

paling lama dalam jangka waktu 4 (empat) tahun yang ketentuannya

diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan;

e. Bantuan iuran dari pemerintah yang diterima Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan

Menteri Keuangan.

Penerimaan atau penghasilan yayasan berdasarkan Surat Edaran Direktur

Jenderal Pajak Nomor SE - 34/PJ.4/1995 yang bukan merupakan Objek Pajak

berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 antara lain:

a. 1) Bantuan atau sumbangan;

2) Harta hibahan yang diterima oleh yayasan atau organisasi yang

sejenis sebagai badan keagamaan atau badan pendidikan atau

badan sosial sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri

Keuangan Nomor : 604/KMK.04/1994 tanggal 21 Desember 1994;

Sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan,

kepemilikan, atau penguasaan antara pihak yang memberi dengan

pihak yang menerima. Apabila bantuan, sumbangan atau hibah

tersebut berupa harta yang dapat disusutkan atau diamortisasi,

harta tersebut harus dibukukan oleh pihak yang menerima sesuai

dengan nilai sisa buku pihak yang memberikan.

b. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh yayasan atau

organisasi yang sejenis dari penyertaan modal pada badan usaha yang

didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia.

c. Bantuan atau sumbangan dari Pemerintah.



25

2.5.3 Biaya yang Diperkenankan Sebagai Pengurang Penghasilan

Menurut pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan no 17 tahun

2000, biaya-biaya yang diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto

sebuah yayasan pendidikan antara lain :

a. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan,

termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau

jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan

yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan,

biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak

kecuali Pajak Penghasilan;

b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan

amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain

yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A;

c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri

Keuangan;

d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan

digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan,

menagih, dan memelihara penghasilan;

e. Kerugian selisih kurs mata uang asing;

f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di

Indonesia;

g. Biaya beasiswa, magang dan pelatihan;

h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat:

1. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;

2. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri

atau Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) atau

badan lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan; atau adanya

perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang

antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah

dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya



26

pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk

jumlah utang tertentu;

3. Wajib pajak telah mempublikasikan dalam penerbitan umum atau

khusus; dan

4. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat

ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak, yang pelaksanaannya

diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Dari ketentuan yang diatur oleh undang-undang perpajakan secara umum,

berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 34/PJ.4/1995

terdapat tambahan biaya yang dapat dikurangkan sebagai pengurang penghasilan

sebuah yayasan pendidikan yang antara lain adalah:

a. Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan usaha, pekerjaan,

kegiatan atau pemberian jasa untuk mendapatkan, menagih, dan

memelihara penghasilan atau biaya yang berhubungan langsung dengan

operasional penyelenggaraan yayasan atau organisasi yang sejenis

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan dengan memperhatikan

Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah

diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994;

b. Penyusutan atau amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta yang

mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 11 dan Pasal 11A Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10

Tahun 1994.

c. Subsidi/bea siswa yang diberikan kepada siswa yang kurang mampu

ataupun biaya pendidikan siswa yang kurang mampu yang dipikul oleh

yayasan.

2.5.4 Biaya yang Tidak Diperkenankan Sebagai Pengurang Penghasilan

Biaya-biaya yang tidak diperkenankan untuk dikurangkan pada

penghasilan sebuah yayasan pendidikan berdasarakan pasal 9 ayat 1 Undang-

Undang Pajak Penghasilan no 17 tahun 2000 adalah sebagai berikut :



27

a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen,

termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada

pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;

b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi

pemegang saham, sekutu, atau anggota;

c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:

1. Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha

lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi,

perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang;

2. Cadangan untuk usaha asuransi;

3. Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;

4. Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;

5. Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; atau

6. Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan

limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang

ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan Keputusan

Menteri Keuangan;

d. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang

diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan

makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau

imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang

berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan

Keputusan Menteri Keuangan;

e. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang

saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai

imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;

f. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali

zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak

orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak badan dalam

negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat

atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah;



28

g. Pajak Penghasilan;

h. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib

Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;

i. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana

berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di

bidang perpajakan.

2.6 Fasilitas Khusus Perpajakan Yayasan Pendidikan

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-87/PJ/1995,

bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia perlu

ditingkatkan kualitas pendidikan serta pengadaan prasarana pendidikan yang

memadai; penghasilan yang merupakan objek Pajak Penghasilan yang diterima

atau diperoleh yayasan atau organisasi yang sejenis yang bergerak di bidang

pendidikan dapat dipergunakan untuk keperluan biaya operasional sehari-hari

yayasan atau untuk dana pembangunan gedung dan prasarana pendidikan.

Keputusan yang telah ditetapkan antara lain adalah: :

a. Yayasan adalah yayasan atau organisasi yang sejenis yang bergerak di

bidang pendidikan formal mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan

perguruan tinggi;

b. Dana pembangunan gedung dan prasarana pendidikan adalah dana yang

akan digunakan untuk pembangunan gedung dan prasarana pendidikan

yang berasal dari sisa lebih, yaitu selisih dari seluruh penerimaan yang

merupakan obyek Pajak Penghasilan selain penghasilan yang dikenakan

Pajak Penghasilan tersendiri, dikurangi dengan pengeluaran untuk biaya

operasional sehari-hari yayasan;

c. Pembangunan gedung dan prasarana pendidikan adalah pembangunan

fisik sarana pendidikan seperti :

1. Pembelian tanah untuk pembangunan prasarana pendidikan;

2. Gedung sarana pendidikan;

3. Asrama mahasiswa;

4. Rumah dinas guru, dosen, atau karyawan;

5. Peralatan laboratorium, perpustakaan termasuk buku-buku;



29

6. Sarana olah raga;

7. Inventaris kantor.

2.6.1 Ketentuan Penggunaan Fasilitas Yayasan Pendidikan

Dalam ketentuan yang berlaku secara umum hanya wajib pajak yayasan

pendidikan yang telah melaksanakan seluruh kewajiban perpajakannya dengan

baik dan benar, dapat menggunakan fasilitas khusus yang ditetapkan berdasarkan

Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-87/PJ/1995.

Dalam penggunaan fasilitas yang diberikan kepada yayasan pendidikan

terdapat ketentuan yang harus dipenuhi antara lain adalah sebagai berikut :

a. Yayasan melakukan pemberitahuan rencana penggunaan dana untuk

pembangunan sarana dan prasarana pendidikan kepada Kantor Palayanan

Pajak setempat dengan tindasan kepada Direktur Jenderal Pendidikan

tinggi dan/atau Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah atau

yang ditunjuk.

b. Dana pembangunan gedung dan prasarana pendidikan wajib digunakan

untuk pembangunan gedung dan prasarana pendidikan dalam jangka

waktu 4 (empat) tahun setelah berakhirnya tahun pajak diterimanya dana

tersebut.

c. Melaksanakan proses pembukuan untuk pertanggung jawaban dana selisih

lebih yang digunakan untuk kegiatan pembangunam sarana dan prasarana

dengan cara :

1. Pengalihan dana selisih lebih yayasan ke rekening khusus dana

pembangunan sarana dan prasarana.

2. Pembukuan atas penggunaan dana pembangunan gedung dan

prasarana pendidikan pada tahun digunakannya dana tersebut

dilakukan dengan mendebet rekening aktiva dan rekening dana

pembangunan gedung dan prasarana pendidikan serta mengkredit

rekening kas atau hutang dan rekening modal yayasan.

3. Melakukan pencatatan tersendiri atas dana pembangunan gedung dan

prasarana pendidikan yang diterima dan yang digunakan setiap

tahun.



30

4. Membuat pernyataan bahwa dana pembangunan gedung dan

prasarana pendidikan yang tidak digunakan pada tahun diterimanya

tersebut akan digunakan untuk pembangunan gedung dan prasarana

pendidikan selambat-lambatnya 4 (empat) tahun setelah berakhirnya

tahun Pajak yang bersangkutan.

5. Membuat laporan mengenai penyediaan dan penggunaan dana

pembangunan gedung dan prasarana pendidikan dan

menyampaikannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak setempat

dalam lampiran Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak

Penghasilan.

Atas dasar pembangunan gedung dan prasarana dengan dana selisih lebih,

diperkenankan melakukan pinjaman bank untuk mendanai kekurangan dana dan

atas bunga atas pinjaman tersebut dapat dibebankan sebagai biaya yayasan.

Namun, adanya biaya penyusutan atas aktiva yang didapatkan dari penggunaan

selisih lebih tidak dapat dibebankan sebagai biaya yayasan.

Penggunaan dana selisih lebih yang melebihi jangka waktu yang telah

ditetapkan akan dikenakan pajak penghasilan berserta dengan sanksi administrasi

yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perpajakan.

Setelah dilakukan penyusunan laporan aktivitas fiskal yayasan, maka akan

diketahui jumlah selisih lebih hasil kegiatan yayasan berdasarkan fiskal. Sesuai

dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 87/PJ./1995 dan Surat

Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 34/PJ.4/1995 yang mengatur tentang

fasilitas yang dapat diperoleh sebuah yayasan pendidikan yang bergerak pada

bidang formal. Maka yayasan perlu melakukan pencatatan khusus dan

penganggaran terhadap total biaya yang akan dikeluarkan untuk pembangunan

sarana dan prasarana tersebut. Contoh sajian pencatatan anggaran pembangunan

dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1 Rincian rencana anggaran sederhana investasi Yayasan Pendidikan ”X”

Jenis Investasi Perkiraan Keterangan

Pembangunan gedung

sarana pendidikan

Rp. xxxxxx,xx Dimulai tahun



31

Dari rincian rencana anggaran sederhana investasi yayasan maka dapat

dilihat bahwa terdapat rencana melakukan investasi di bidang pendidikan.

Kemudian anggaran investasi tersebut disertai dengan surat pernyataan dari

yayasan yang bersangkutan bahwa selisih lebih kegiatan tersebut akan

dipergunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dilaporkan ke

KPP setempat dan selisih lebih hasil kegiatan periode tersebut harus dimasukkan

dalam rekening khusus.

Atas selisih lebih yang diinvestasikan, yayasan harus menyajikan juga

laporan realisasi pembangunan dengan dana selisih lebih tersebut, untuk

kemudian dilaporkan lagi kepada KPP setempat. Sajian laporan realisasi dapat

dilihat pada tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2 Laporan realisasi investasi Yayasan Pendidikan ”X”

Jenis Investasi Perkiraan Dana Yang

Tersedia

Kekurangan

Dana

Pembangunan

gedung sarana

pendidikan

Rp. xxxxx,xx Rp.xxx,xx Rp.xxx,xx

Jika atas pembangunan sarana dan prasarana pendidikan yang dilakukan

belum terselesaikan pengerjaannya harus dianggarkan lagi untuk tahun depan.

Berikut adalah anggaran tahun 2009 atas pembangunan sarana dan prasarana

Yayasan Pendidikan ”X” yang belum terselesaikan pada tabel 2.3 :

Tabel 2.3 Anggaran Yayasan Pendidikan ”X” tahun berikutnya

Jenis Investasi Perkiraan Keterangan

Pembangunan gedung

sarana pendidikan

Rp.xxx,xx Selesai xx %

Setelah laporan realisasi hasil investasi disajikan maka langkah

selanjutnya ialah penyajian dana pembangunan dalam laporan posisi keuangan.



32

Penyajian dalam laporan posisi keuangan harus terjadi pemisahan antara aktiva

yang diperoleh dari hasil kegiatan operasional dengan aktiva yang diperoleh dari

dana pembangunan. Untuk aktiva yang diperpoleh dari hasil kegiatan operasional

disajikan dalam laporan posisi keuangan menambah nilai aktiva tetap dan nilai

aktiva bersih tidak terikat. Sedangkan untuk aktiva yang diperoleh dari dana

pembangunan akan menambah nilai aktiva tetap dan nilai aktiva bersih terikat

permanen. Pada saat periode diperolehnya, selisih lebih yang akan digunakan

sebagai dana pembangunan disajikan pada laporan posisi keuangan masih sebagai

penambah aktiva bersih tidak terikat. Pengakuan timbulnya aktiva bersih terikat

permanen terjadi pada saat pembangunan dengan dana selisih lebih tersebut

terealisasi, sehingga dilakukan penjurnalan sebagai berikut:

Aktiva tetap terikat permanen xxx

Kas xxx

(untuk membukukan pengeluaran kas atas perolehan aktiva tetap)

Aktiva bersih tidak terikat xxx

Aktiva bersih terikat permanen xxx

(untuk membukukan munculnya aktiva bersih terikat permanen)

Faktor lain yang perlu dipertimbangkan adalah depresiasi atas aktiva

tetap yang dimiliki. Aktiva tetap yang diperoleh dari penggunaan dana

pembangunan tidak boleh didepresiasikan. Hal ini merupakan kompensasi atas

pemberian fasilitas berupa pembebasan pajak yang diberikan. Untuk menghindari

kesalahan dalam melakukan pembukuan, maka diperlukan pemisahan pada neraca

untuk dapat memudahkan membedakan aktiva tetap mana yang diperoleh dari

dana pembangunan atau dari aktivitas operasional yayasan.

Pada kondisi tidak terdapat selisih lebih hasil dari operasional yayasan

namun muncul kompensasi kerugian, maka perlakuan atas timbulnya kompensasi

kerugian, yayasan tidak dapat memunculkan dana pembangunan dalam pencatatan

yang dilakukan. Atas kompensasi kerugian yang timbul akan mendapat perlakuan

yang sama seperti pada organisasi profit, yaitu akan diperhitungkan untuk

mengurangi selisih lebih hasil operasional fiskal Yayasan untuk periode



33

selanjutnya, dan jika kompensasi kerugian masih tersisa maka masih dapat

diperlakukan sebagai pengurang selisih lebih Yayasan periode selanjutnya lagi

sampai dengan batas waktu 5 tahun seperti yang ditentukan pada Undang-Undang

Pajak Penghasilan pasal 6 ayat 2.

2.7 Hubungan Akuntansi dan Perpajakan pada Yayasan Pendidikan

Laporan aktivitas komersial merupakan laporan aktivitas yang disusun

berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, sedangkan laporan aktivitas fiskal

adalah laporan aktivitas yang disusun secara khusus untuk memenuhi kepentingan

perpajakan dan disusun berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

Kesimpulannya, perbedaan akuntansi komersial dan fiskal terletak pada tujuan

penyusunan laporan keuangannya dan pengguna dari laporan keuangan itu sendiri.

Tujuan utama dari laporan keuangan fiskal adalah untuk memberikan

informasi. Informasi tersebut yang akan dijadikan dasar untuk menghitung

besarnya penghasilan yang terutang pajak berdasarkan ketentuan peraturan

perundangan Indonesia. Sedangkan tujuan dari pelaporan keuangan komersial

adalah untuk menyediakan informasi bagi pihak internal maupun eksternal

perusahaan dalam proses pengambilan keputusan.

Berdasarkan orientasi yang berbeda antara komersial dan fiskal akan

menimbulkan perbedaan dalam penghitungan jumlah laba. Perbedaan ini

disebabkan karena laba yang dihitung pada akuntansi fiskal berdasarkan pada

perundang-undangan pajak, sedangkan laba yang dihitung pada akuntansi

komersial berdasarkan pada standar akuntansi keuangan. Dengan adanya

perbedaan yang timbul tersebut maka perlu diadakannya rekonsiliasi fiskal

terhadap laporan akuntansi komersial. Koreksi fiskal yang dilakukan bertujuan

untuk mengetahui jumlah pajak yang terhutang. Dalam hal ini, proses koreksi

fiskal yang dilakukan pada yayasan pendidikan formal tidak berbeda dengan

subjek pajak badan yang lainnya. Koreksi fiskal yang dilakukan meliputi

penghasilan yang dikecualikan dan biaya yang dikecualikan menurut undang-

undang perpajakan yang berlaku.



34

2.7.1 Penghitungan Selisih Lebih berdasarkan Laporan Keuangan Fiskal

Perhitungan selisih lebih berdasarkan fiskal dilakukan dengan penggunaan

laporan aktivitas fiskal sebagai dasarnya. Proses penghitungan dilakukan dengan

mengkoreksi laporan keuangan komersial sesuai ketentuan fiskal. Koreksi fiskal

yang dilakukan meliputi seluruh penghasilan yang bukan merupakan objek pajak

dan biaya-biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang penghasilan sesuai

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian hasil dari koreksi fiskal

yang telah dilakukan pada laporan keuangan komersial diperoleh selisih lebih

hasil kegiatan yayasan pendidikan tersebut. Terdapat beberapa manfaat dalam

melakukan penghitungan selisih lebih berdasarkan laporan laba rugi fiskal, yaitu:

a. Koreksi fiskal atas penghasilan dan biaya yang dikecualikan berdasarkan

ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku telah dilakukan.

b. Selisih lebih hasil penghitungan laporan laba rugi fiskal dapat dijadikan

dasar perhitungan pajak yang terhutang pada tahun tersebut.

Dampak dari penggunaan laporan aktivitas fiskal sebagai dasar dalam

proses penghitungan selisih lebih, antara lain:

a. Penghitungan selisih lebih tidak mencerminkan hasil investasi yang

dilakukan yayasan pendidikan tersebut.

b. Timbul kesulitan dalam penentuan aktiva tetap yang disusutkan. Hal ini

disebabkan karena tidak diketahuinya secara pasti aktiva tetap yang

diperoleh dari selisih lebih ataupun aktiva tetap yang diperoleh dari

sumbangan yang dikecualikan menurut ketentuan pajak yang berlaku.

Dalam hal ini istilah selisih lebih yang ada pada laporan keuangan fiskal

yayasan pendidikan berbeda dengan penghasilan kena pajak. Hal ini disebabkan

karena yayasan pendidikan menggunakan fasilitas penundaan penghasilan itu

yang diberikan oleh pemerintah. Kompensasi yang diterima oleh yayasan

pendidikan dari pemanfaatan fasilitas tersebut adalah dibebaskannya pajak

penghasilan badan yang ditanggung. Namun, istilah selisih lebih dapat berubah

kembali menjadi penghasilan kena pajak apabila yayasan pendidikan tersebut

tidak memenuhi ketentuan dan syarat tentang fasilitas penundaan penghasilan

netto tersebut.



35

Berikut ini adalah format sederhana penghitungan selisih lebih yayasan

pendidikan:

⇒ Jumlah penghasilan bruto yang merupakan objek pajak

berdasarkan SURAT EDARAN DIRJEN PAJAK

No SE - 34/PJ.4/1995 = xxxxx

⇒ Pengurang penghasilan bruto

Berdasarkan undang-undang perpajakan dan

SURAT EDARAN DIRJEN PAJAK

No SE - 34/PJ.4/1995 = (xxxxx)

⇒ Jumlah selisih lebih yayasan pendidikan = xxxxx

2.7.2 Biaya Depresiasi

Pengertian dari penyusutan adalah pengalokasian secara sistematik jumlah

yang disusutkan dari suatu aktiva tetap sepanjang masa manfaat. Dalam hal ini

aktiva tetap yang dimaksud adalah aktiva berwujud yang diperoleh atau dibangun

untuk digunakan dalam melakukan kegiatan operasional yayasan dan tidak

dimaksudkan untuk diperjual-belikan serta memiliki masa manfaat lebih dari satu

tahun.

Tujuan dari penetapan biaya penyusutan ini adalah untuk mengalokasikan

biaya secara wajar dan rasional. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam

melakukan penyusutan adalah:

a. Nilai sisa yaitu nilai aktiva yang masih dapat direalisasikan setelah

dipergunakan selama beberapa periode tertentu untuk mendukung kegiatan

operasional. Namun dalam ketentuan perpajakan tidak mengenal adanya

nilai sisa atas aktiva.

b. Masa manfaat yaitu suatu periode atau jangka waktu penggunaan atas

aktiva untuk dapat mendukung kegiatan operasional yayasan. Dalam

ketentuan pajak, klasifikasi masa manfaat digolongkan dalam beberapa

kelompok yang mempunyai kemungkinan perbedaan dengan klasifikasi

yang dilakukan oleh pihak internal yayasan.



36

Pada tabel 2.4 Kelompok Harta Berwujud, Masa Manfaat, dan Tarif penyusutan

Tarif Penyusutan

Kelompok Harta Berwujud Masa Manfaat

GarisLurus Saldo menurun

I. Bukan Bangunan Kelompok I Kelompok II Kelompok III Kelompok IV II. Bangunan Permanen Non Permanen

4 tahun 8 tahun 16 tahun 20 tahun

20 tahun 10 tahun

25 % 12.5% 6.25%

5%

5% 10%

50% 25%

12.5% 10%

- -

Menurut ketentuan surat edaran dirjen pajak Nomor SE/34/PJ.4/1995

tanggal 4 Juli 1995, nomor SE/39/PJ/1995 tanggal 19 Juli 1995 dan keputusan

Dirjen Pajak Nomor KEP/87/PJ/1995 tanggal 10 Oktober 1995, aktiva yang

diperoleh hasil dari selisih lebih tidak diperkenankan didepresiasi. Tetapi apabila

sebuah aktiva diperoleh dari hasil selisih lebih dan dana operasional maka aktiva

tersebut dapat disusutkan berdasarkan prosentase besarnya dana operasional yang

dikeluarkan untuk mendapatkan aktiva tersebut.

2.7.3 Kompensasi Kerugian Fiskal

Dalam menjalankan kegiatannya, suatu yayasan pendidikan mungkin akan

mengalami suatu kerugian. Faktor-faktor sebuah yayasan pendidikan mengalami

kerugian antara lain adalah tidak adanya calon murid yang mendaftar di yayasan

tersebut, wali murid yang menunggak SPP dan hal-hal lainnya. Sesuai dengan

ketentuan pajak, yayasan pendidikan merupakan salah satu bentuk badan yang

merupakan wajib pajak yang dapat melakukan kompensasi atas kerugiannya

selama 5 tahun terhitung sesudah tahun terjadinya kerugian.


Documents

2. LANDASAN TEORI 2.1 Organisasi Nirlaba