1986_DPU_Informasi Pekerjaan Umum DKI Jakarta.pdf

In your quest for

BETTER ROADS

--ESSO PBR MANUFACTURERS AND STOCKIST OF:

-EMULSIFIED ASPHALT (EMULSION I

-STRAIGHT ASPHALT CEMENT ( 60/70 - 80! 100)

-CUTBACK ASPHALT ( RC , MC, SC)

-MASTIC ASPHALT (ROOFING . FLOORING, PIPE)

-HOT MIXED ASPHALT (PREMIX, RECYCLING)

- WATERPROOFING AGENT & SLURRY SEALING

ulten:;ucafilcmn

/7elanzal dtati f/Jalcte·

FOR DETAILS CALL:

P.T. AEMPE PLUIT BATACO RAYA JLPLUIT RAYA 2- JAKARTA TEl. 6611571-66!1571-&113511

TELEX :1011)42&64 CABLE; HOlLOW BLOCK . JAKARTA

MILIK PERPUSTAKA_\N BALJTBANG J!U

EDISI KE: 1 DESEMBER 1986

INFORMASI PEKERJAAN UMUM DKI JAKARTA

Diterbitkan Oleh

Penanggung Jawab

Penanggung Jawab Harian

Pengelola/Mcmagement.·

Alarnat Redaksi

Alamat Tata Usaha

Kantor Wilayah Departemen Pekerjaan Umum D K I Jakarta bekerja sam a dengan YAYASAN KARYA PANCA BHAKTI PUSAT

Kepala Kanwil Departemen Pekerjaan Umum DKI Jakarta.

Ka. Bag. TU. Kanwil Departemen Pekerjaan Umum DKI Jakarta.

Humas Kanwil Dep. PU. DKI Jakarta

Yayasan Karya Panca Bhakti.

Jl. Kramat Raya 15. Telp. 348176. Jakarta Pusat.

Jl. Pembina No. 40. Telp. 8580203

ｊ｡ｫ｣ｩｾＡ｡＠ Timur

KETERANGAN GAMBAR SAMPUL DEPAN :

1. Penandatanganan prasasti peresmian jalan tol Jakarta-Tangerang ｯｬ･ｩｾ＠ Bapak Presiden Soeharto disaksikan Bapak Menteri PU Dr. lr. Suyono Sosrodarsono

2. lnstalasi penjernihan air Pulogadung. 3. Tebet fly over. 4. Pintu air Cengkareng drain. 5. Bangunan gedung SMP di Cengkareng.

KETERANGAN GAMBAR SAMPUL BELAKANG ;

Gedung Kanwil Departemen PU DKI Jakarta Jl. Kramat Raya no. 15 Jakarta Pusat.

I

.·_;DAFTifli is ｉﾷＭﾷｾ＠.• . ｾ＠ -· :t ｊｾ＠ • • ... ｾﾷ＠ • ..,. .

KATA PENGANTAR Kepala Kanwil Departemen Pekerjaan Umum DKI Jakarta

I. DEPARTEMEN PEKE RJAAN UMUM

1. Sambutan Menteri PU pada hari Kebaktian PU 2. Sejarah 3 Desember ............................................... . 3. Tokoh-tokoh yang pernah menjabat menteri di lingkungan Departemen Pekerjaan

Umum ......................................................... .

II. DIREKTORAT JENDRAL BINA MARGA

Halaman

9 - 11

13- 16

17-25

1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 1980 tentang jalan . . . . . . . . 27- 38 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no. 26 tahun 1985 ................ 41 _ 65 3. a. Pembagian jalan menurut peranan : Jalan Arteri, Jalan Kolektor, Jalan Lokal

b. Bagian dari suatu jalan secara umum : Daerah manfaat jalan, Daerah milik jalan, Daerah pengawasan jalan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66- 67

c. Penjelasan secara gambar bagian-bagian jalan d. Lebar manfaat jalan

4. Penanganan ｪｾｬ｡ｮ＠ non tol di Jakarta dan Sekitarnya ................................................ 68

Bagian proyek pembangunan jalan lingkar luar DKI !:>arat Bagian proyek pembangunan jalan lingkar luar DKI Selatan Bagian proyek pembangunan jalan lingkar luar DKI Timur Bagian proyek pembangunan jalan Kuningan-Lingkar DKI Bagian proyek pembangunan jalan Pondok P!nang-Pejompongan Bagian proyek pembangunan jalan Pasar Minggu - Depok Bagian proyek pembangunan jalan layang Harmoni

_..: Proyek peningkatan jalan Arteri DKI Jakarta Proyek Rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan DKI Jakarta

5. Program pembangunan jalan non tol dalam pelita IV .............................................. 71 Selesai Rencana

- Sedang dalam pelaksanaan. - Dalam perencanaan

6. Program peningkatan jalan dalam pelita IV ............................................................. 71 Selesai Rencana

- Sedang dalam pelaksanaan - Dalam perencanaan

7. Program Rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dalam pelita IV ................................. 72 Selesai Rencana

- Sedang dalam pelaksanaan - Dalam perencanaan

8. Proyek Jalan Tol di Jakarta dan Sekitarnya ........................................................... 73 Selesai Rencana Sedang dalam pelaksanaan Dalam perencanaan

Ill. DIREKTORAT JENDERAL PENGAIRAN

1. PENANGGULANGAN MASALAH BANJI R Dl DKI JAKARTA ............................. 80-86 Pendahuluan Problema banjir di DKI Jakarta Usaha penanggulangan _ Master plan pengendalian banjir DKI Jakarta Masalah-masalah khusus Cakung drain Cengkareang drain Penutup

2. URAIAN SINGKAT PROGRAM DAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN, BANJIR Dl WI LA YAH DKI JAKARTA................................................................ 87-92

Pendahuluan Pelaksanaan tahun anggaran 1984/1985 Pelaksanpan tahun anggaran 1985/1986 Program: kerja anggaran tahl•n 1986/1987 Program kerja Pelita IV Program: kerja jangka panjang

I • Harap.an dan h1mbauan ｲｾ･ｮｵｴｵｯ＠

3. GENANGAN BANJIR Dl WI LA YAH DKI JAKARTA ........................................... 93-96, Pendahuluan Data tempat-tempat/lokasi-lokasi yang diperkirakan tergenang banjir Akibat yang mungkin 'erjadi Usaha-usaha yang dilaksanakan oleh proyek

4. PROYEK PENANGGULANGAN BANJIR DENGAN BANTUAN PANITIA DANA GOTONG ROYONG KEMANUSIAAN ................. ..................................... 97-98

Dana Teknis Sistem kerja Penjelasan lokasi pekerjaan

5. AKAN DIRESMIKAN OLEH BAPAK MENTER! PEKERJAAN UMUM PENG-GUNAAN GEDUNG POMPA PLUIT (JAKARTA UTARA) DAN GEDUNG POMA RAWA KEPAH (JAKARTA BARAT) ........................................................ 99---104 SISTEM POLDER PLUIT

Data sistem polder pluit Pelaksanaan proyek Manfaat proyek r .. gkat lanjut dimasa yang akan datang

SISTEM POLDER RAWA KEPAH

Data sistem polder Rawa Kepah Manfaat proyek Tindak lanjut dimasa yang akan datang

IV. DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

1. PETUNJUK TENTANG PENYUSUNAN PROGRAM TATA RUANG DALAM 105-106, RANGKA PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA KOTA TERPADU .

Rencana umum tata ｲｵｾｮｧ＠ kota Rencana umum tata ruang bagian kota Rencana detail tata ruang kota Rencana teknik ruang kota

2. PPPKT MERUPAKAN PENDEKATAN PEMBANGUNAN PERKOTAAN 107- 108 3. DKI JAKARTA TELAH MEIYIULAI PEMBANGUNAN PERUMAHAN

DENGAN PENDEKATAN PPPKT ANTARA LAIN : ................................................... 109

4 .. HASI L PEMBANGUNAN l:itLJUNG SMP/SMA Dl WI LA YAH DKI JAKARTA. 110- 114 - Bangunan SMP yang dikerjakan dalam tahun anggaran 1986/1987 - Bangunan gedung SMA yang dikerjakan dalam tahun anggaran 1986/1987

5 PEMBANGUNAN SISTEM JARINGAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH DAN SANITASI Dl JAKARTA ....................................................................................... 115- 118

Pendahuluan Lokasi proyek Tujuan proyek Uraian proyek

6 RENCANA PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SUMBER AIR ............................... 119- 121 7 RINGKASAN AIR MINUM JAKARTA ................................................................. 122- 127

Umum Pelayanan Management

- Masalah-masalah pokok Usulan pengembangan sistem air minum Jakarta

V. LAIN- LAiN

1. INFORMASI PELAKSANAAN PRAKWALIFIKASI PROPINSI DKI JAKARTA 128-139

Jadwal prakualifikasi DRM DKI Jakarta tahun 1986/1987 Surat Keputusan Gubernur KDH DKI Jakarta nomor 10 tahun 1986 tanggal 1 September 1986 Surat Keputusan Gubernur KDH DKI JAKARTA nomor 11 tahun 1986 tanggal 4 Nopember 1986 Ketentuan bagi Rekanan yang hilang TOR bidang pekerjaan Pemborongan Konsultansi, dan Pengadaan barang & Jasa Daftar bidang dan sub. bidang pekerjaan pemborongan tahun 1986 s/d 1988 Klasifikasi bidang/sub bidang pekerjaan dan lingkup pekerjaan konsultan tahun 1986 sampai dengan 1988

2. DAFTAR DAN ALAMAT PROYEK BIDANG PEKERJAAN UMUM Dl DKI JAKARTA .................................................. , ........................................................... 140-141

- Proyek Fisik dengan Atlas Ka.kanwil Departemen PU DKI - Proyek Fisik bukan Atlas Kakanwil Departemen PU DKI

3. DAFTAR DAN ALAMAT ASOSIASI DAN ASTEK DKI JAKARTA..................... 142

AKI, GAPENSI. INKINDO. AKLI. KADIN-DKI JAKARTA. APMI. ASTEK.

4. DAFTAR DAN ALAMAT BUMN Dl LINGKUNGAN DEPARTEMEN PU . . . . . . 143 5. DAFTAR DAN ALAMAT DPU/KANWIL DEPARTEMEN PU SELURUH

INDONESIA . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 6. DAFTAR SPONSOR ....................................................................... ,........................... 154

KATA PENGANTAR

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pekerjaan Umum DKI Jakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dirgahayu Departemen Pekerjaan Umum

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat -Allah Subhanahu Wataalla, pada hari ini tanggal 3 De sember 1986, tepat pada hari peringatan Kebaktian -Pekerjaan Umum ke 41, alhamdulillah Kanwil Dep PU DKI Jakarta telah dapat menerbitkan Edisi Perda na buku INFORMASI PEKERJAAN UMUM DKI JA KARTA •

Maksud dari penerbitan buku tersebut adalah untuk dapat memberikan informasi kepada masyara kat .luas, para instansi yang terkait dan peminat ya-ng ingin tahu tentang Peraturan peraturan/ketentuan ketentuan kegiatan tentang berbagai proyek bidang-Pekerjaan Umum (jalan dan jembatan;genangan/ban jir; air baku; air minum ; air limbah dan sanitasi; pem ukiman dan lain sebagainya) yang berlokasi di wilay-ah DKI Jakarta dan sekitarnya.

Dengan diketahuinya kegiatan t::erbagai proyek bidang PU tersebut diharapkan : 1. Mas'Ycrakat khususnya penduduk DKI Jakarta dapat mengetahui program-program pem-

bangunan bidang PU di DKI ｊ｡ｫ･ｾｲｴ｡＠ secara luas.

2. Para rekanan ( Konsultan,Kontraktor,Supleir dan Usahawan lainnya ) dapat meningkatkan dan ｭ･ｮｧ｡ｲ｡ｩｬｫ｡ｾ＠ usahanya sesuai dengan kemampuan ｭ｡ｳＺｮｾＭｭ｡ｳｩｮｧ＠ (tehnis,keuangan,mana

jemen dan lain sebagainya ) .

3. lnstansi yang terkait antara lain PLN, Gas, Telkom, PAM dapat menyesuaikan programnya dengan pembangunan jalan, sehingga mengurangi adanya penggalian-penggalian yang silih berganti diatas perkerasan jalan yang baru selesai dikerjakan.

4. Secara tidak langsung menciptakan wadah koordinasi instansi terkait yang kiranya dapat dikembangkan IE.bih lanjut.

Akhirnya kepada Saudara-saudara, Rekan-rekan yang telah ikut memberikan dorongan baik moril maupun materiel khususnya kepada yayasan Karya Par.ca Bhakti sehingga buku ini dapat diterbitkan secara swadaya, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, semoga Tuhan Yang Maha Esa senar.tiasa melimpahkan rachmad dan karunianya kepada kita sekalian.

Wabilahi Taufiq wal Hidayah, Wasalan;u'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 3 DesembPr 1986.

DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM Kepala Kantor Wilayah DKI Jakarta

ＭＺＺＺ［ＺＺＺｾ＠ｾ＠ｾ＠lr. H. SOEOJARWOKO

NIP: 110006678

REPUBUK INDONESIA MENTER' PEKERJAAN UMUM

PIDATO

SAMBUTAN MENTER! PEKERJ AAN UMUM

PADA

UPACARA BENDERA

MEMPERINGA11 HARI KEBAK11AN PEKERJAAN UMUM

KE- 41 TANGGAL 3 DESEMBER 1986

DI SELURUH INDONESIA

Saudara-saudara, para Pejabat, Pegawai dan segenap karyawan Departemen Pekerjaan Umum, yang saya hormati.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Pada hari ini, tanggal 3 Desem-ber 1986, kita bersama segenap warga Pekerjaan Umum di selu-ruh Indonesia memperingati Hari Kebaktian Pekerjaan Umum yang ke 41 dalam suasana yang seder-hana tapi khidmat. Kita adakan peringatan ini di-iringi rasa syukur yang sedalam-dalamnya kehadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya dengan rahmat, ridho dan bimbingan-Nya lah kita semua masih men-dapatkan nikmat Kemerdekaan dan hasil-hasil Pembangunan, ser-ta dalam keadaan sehat wal-afiat mendapatkan kesempatan berkarya dan berbakti dalam per-juangan meng1s1 kemerdekaan dengan pembangunan yang nyata untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat banyak.

Kita memperingati hari yang bersejarah ini dengan rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada semua pahlawan bangsa, terma-suk para pemuda pegawai Sapta Taruna kita, para pegawai dan petugas yang gugur di medan karya, yang telah mendahului kita semua. Doa kita yang se-khusuk-khusuknya kita tujukan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga arwah mereka mendapat-

lnformasi Pekerjaan Umum

REPUBLIK INDONESIA MENTERI PEKERJAAN UMUM

Sambutan 3 Desember 1986 oleh Bapak Menteri PU Dr.lr.Soeyono Sosrodarsono.

kan tempat yang layak di sisi-Nya sepadan dengan perjuangan dan pengorbanan serta jasa-jasa mereka kepada pembangunan nusa dan bangsa kita.

Saudara-saudara sekalian yang terhomat,

Setiap kali kita memperingati Hari Kebaktian Pekerjaan Umum, marilah kita sadari tugas ke-wajiban kita sebagai pengabdi masyarakat dan pelaksana pem-bangunan, terutama tugas sejarah yang dibebankan kepada kita di masa depan dengan rasa tanggung jawab bersama yang sebesar-besarnya.

Bersamaan dengan itu, kita perlu menengok sejenak ke bela-

kang, membuat renungan me-ngenai makna dan apa yang telah kita perbuat dan apa yang telah kita berikan kepada masya-rakat banyak dan kepada nusa dan bangsa kita. Hakekat dari Hari Kebaktian Pekerjaan Umum ialah untuk mengadakan penilai-an dan'mengkaji kembali karya dan bakti kita kepada masya-rakat, nusa dan bangsa kita, apakah telah seirama dengan cita-cita perjuangan para pah !a-wan, yang telah mendahului kita.

Saudara-saudara sekalian,

Menjelang akh ir Pelita IV, berbagai kegiatan pembangunan telah kita lakukan dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasio-

.t

nal secara konsepsional, beren· cana, bertahap dan sambung-menyambung dengan penuh ke-sungguhan.

Hasil kerja keras kita ber-sama, sebagai abdi negara, abdi masyarakat dan sebagai aparat pembangunan, sekurang-kurang-nya telah banyak memperbaiki, membangun dan meningkatkan keandalan prasarana di bidang Pekerjaan Umum, yang pada hakekatnya telah menunjang pembangunan di sektor-sektor strategis lainnya dan yang pada gilirannya ikut menentukan ke-berhasilan pembangunan dan me-ningkatkan kemakmuran serta ke-sejahteraan masyarakat.

Kegiatan pembangunan itu meskipun di sana-sini masih ter-dapat kekurangan, namun secara umum telah memberikan hasil-hasil yang positip dan meng-gembirakan, berupa: swasembada P.angan, peningkatan kesehatan rakyat, peningkatan mobilitas barang, jasa serta manusia, pe-ningkatan pendapatan nasional, peningkatan tarap hidup, kese-jahteraan dan kecerdasan ke-hidupan bangsa, yang pada hakekatnya menjadi komponen penting dalam menciptakan ke-rangka landasan yang makin mantap dan kokoh untuk melan-jutkan pembangunan nasional menuju ke tercapainya cita-cita nasional kita. Hasil pembangunan dan cara-cara kerja kita yang kurang baik, kita perbaiki dan yang sudah baik, kita tingkat-kan dan sempurnakan.

Saya menyadari sepenuhnya bahwa pelaksanaan tuas peme-rintahan dan pembangunan di waktu yang lalu terutama tahun-tahun ·belakangan ini tidak se-luruhnya dapat dilakukan secara "mulus". Banyak sekali tantang-an, hambatan dan kesulitan yang dialami, terutama kendala dalam

10

penyediaan anggaran dana pem-bangunan mengingat keadaan ke-uangan negara yang tidak secerah seperti yang kita inginkan ber-sama. Namun, keberhasilan kita dalam menangani tugas peme-rmtahan dan pembangunan di masa yang lalu, dengan dapat mengatasi segala tantangan dan kendala yang dihadapi, sungguh merupakan pengalaman dan pela-jaran yang sangat berharga untuk dapat digunakan dalam meman-tapkan pelaksanaan tugas kita di masa depan.

Sampai akhir tahun ini dan mungkin beberapa tahun yang akan datang, masih merupakan tahun-tahun yang penuh tan-tangan dan hambatan-hambatan, yang sulit dan berat. Berbagai tantangan dan ujian masih harus kita hadapi, termasuk keterbatas-an anggaran, padahal Pelita IV harus sukses dalam arti dan demi terwujudnya kerangka lan-dasan untuk tahap berikutnya dan tahap tinggal landas.

Meski bagaimanapun, keadaan yang sulit dan terbatas yang demikian itu, hendaknya tidak membuat kita menjadi lemah semangat. Justru sebalinya, se-bagai bangsa pejuang, kita hadapi dan atasi semua tantangan dan ujian itu dengan tekad mem-baja dan dengan semangat me-nyala. Tantangan kesulitan dan keterbatasan itu bahkan harus menjadi cambuk dan pendorong bagi usaha dan tanggung jawab kita dalam membangkitkan ke-mampuan dan kreativitas kita, mendorong kita untuk bekerja lebih keras lagi secara berencana serta berdisiplin, untuk mening-katkan pelaksanaan tugas melan-jutkan pembangunan.

Untuk mengatasi tantangan dan kesulitan itu, jawaban yang paling tepat, seperti berulang kali ditekankan oleh Bapak Presiden

ialah: men ingkatkan efisiensi dan produktivitas di segala kegiatan pembangunan, terutama dibidang produksi dan jasa. Di samping itu sangat perlu mengadakan penghematan, menajamkan pe-nentuan prioritas dan menghin-dari kebocoran dan pemborosan serta bekerja lebih keras lagi.

Pengalaman dari bangsa-bangsa lain menunjukkan bahwa hanya dengan menjaga persatuan dan ke-satuan, bekerja keras, berdisiplin dan berencanalah, bangsa itu da-pat mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapinya; bukan dengan keluh kesah, bukan dengan be-kerja santai apalagi bertopang dagu.

Pembangunan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila memang memerlukan perjuangan, kerja keras dan pe-ngorbanan, karena masyarakt Pancasila yang kita cita-citakan itu tidak akan datang begitu saja laksana embun jatuh di waktu pagi.

Disamping tugas dan tantang-an yang besar itu, ada satu tugas sejarah yang amat penting yang akan kita hadapi dalam waktu dekat ini dan harus dapat kita laksanakan bersama secara baik, yaitu mensukseskan Pemilihan Umum 1987 untuk kemenangan Orde Baru demi kesinambungan

· pembangunan dan kelestarian Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Untuk itu, perlu diadakan per-siapan sebaik-baiknya, baik fisik maupun mental. Sebagai pegawai negeri, yang seyogianya menjadi panutan bagi masyarakat banyak, hendaknya kita mempunyai teng-gang rasa dan peka terhadap lingkungan serta mempunyai tanggung jawab kemasyarakatan yang tinggi. Kita harus dapat membuktikan kepada masyara-

. kat, bahwa sebagai abrli masya-

lnformui Pekerjun Umum

rakat, kita bukan minta untuk dilayani, melainkan melayani masyarakat rdengan sebaik-baik-nya; kita bukan mengharapkan apa yang diberikan Negara ke-pada kita melainkan mengutama-kCJn apa yang dapat kita ｬ｡ｾｵｫ｡ｮ＠tlntuk perbaikan peri kehidupan masyarakat banyak melalui pem-bangunan.

Kita telah menjadi Pegawai Negri Pegawai Daerah ataupun Petuga!' Proyek secara sukarela; tidak ada yang memaksa kita untuk menjadi Pegawai atau Petugas dalam lingkungan Departemen Pekerjaan Umum. Kita mengeta-hui dan menyadari apa konsek-wensi-konsekwensi menjadi Pega-wai Negeri, Pegawai Daerah atau Petugas Proyek dan lapangan kerja ini telah kita pilih dengan sukarela. Cara kerj ayang baik akan melahirkan simpati masya-rakat serta citra yang baik ter-hadap Pemerintahan Orde Baru, dengan aspirasi, kebijaksanaan dan program-programnya.


Pada kesempatan ini, terima-lah ucapan selamat saya yang se-hangat-hangatnya atas nama pim-pimnan Departemen Pekerjaan Umum kepada seluruh warga Pekerjaan Umum yang pada saat ini memperingati Hari Kebaktian Pekerjaan Umum yang ke-41. Terimalah pula ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya dan penghargaan yang setinggi-tinggi· nya atas segala kerya dan jerih payah Saudara-saudara sekalian, terutama kepada mereka yang merupakan ujung tombak pem-bangunan di daerah-daerah ter-pencil di tengah hutan, di rawa-rawa, di lembah dan lereng gunung atas karya dan jasanya serta pengabdiannya kepada pe-laksanaan tugas pernbangunan.

Saya menvadari sepenuhnya,

lnfotmeei Peltert-n Umum

bahwa tanpa jerih payah dan dedikasi para petugas itu, mus-tahil kita dapat merampungkan tugas membangun meningkatkan keandalan prasarana di bidang Pekerjaan Umum dengan ke-berhasilan yang membanggakan. Dalam hal ini kita boleh ber-bangga hati, namun kita tidak perlu berpuas diri secara ber-lebihan, apalagi menepuh dada, karena tugas perjuangan untuk melaksanakan pembangunan nasional dan pengabdian kepada masyarakat masih belum selesai.

Untuk menghadapi tugas-tugas yang berat dengan banyak tan-tangan itu, kita harus terus berusaha untuk selalu meningkat-kan kemampuan tenaga dan apa-rat Pekerjaan Umum, baik tek-nikal maupun manajerial dan yang pflling utama ialah sikap mental kita sebagai abdi negara, abdi masyarakat dan sebagai pelaksana pembangunan. Kita harus memantapkan semangat dan tekad serta kes1apan kita sebagai salah satu kekuatan apa-rat pembangunan yang men-dukung Orde Baru untuk ikut meningkatkan disiplin nasional, produktivitas nasional dalam me-wujudkan cita-cita nasional.


Pada kesempatan ini, ingin saya sampaikan pula terima kasih dan penghargaan kepada Saudara para Gubernur, Bupati, Walikota, dengan segenap aparat Pemerin-

. tah Daerah atas pengertian, ban-tuan dan peransertanya dalam pelaksanaan proyek pembangun-an sarana dan prasarana Pekerja-an Umum, yang apda umumnya berlokasi di darah-daerah. Dan merupakan salah satu unsur Pembangunan Daerah, Tanpa pe-ngertian, bantuan dan peranserta itu, mustahil tugas pembangunan yang kita laksanakan itu dapat

berjalan lancar dan berhasil de_. ngan baik. Terima kasih dan penghargaan juta saya sampai-kan kepada instansi-instansi yang ada di daerh serta semua saja yang telah memberikan bantuan dan kerjasamanya yang baik da-lam melaksanakan pembangunan Pekerjaan Umum. Dan kepada masyarakat pemakai Jasa Pekerja-an Umum saya mengucap terima kasih atas segala kritik mem-bangun serta peransertanya, dan menghimbau untuk bersama Pe-merintah memelihara prasarana ke-PU-an yang telah dibangun dengan susah payah serta biaya yang besar, agar dapat tetap berfungsi secara lestai memberi manfaat dan nikmat kepada ma-syarakat banyak.

Akhirnya, sekali lagi saya ucap-kan selama berhari bakti dan 'terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya atas se-gala karya, jerih payah dan peng-abdian Saudara dalam melaksana-kan tugas pembangunan di bi-dang Pekerjaan Umum.

Sekian, selamat bekerja ! Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

11

12

ｳ･ｴｩ｡ｾ＠､･ｴｩｾ＠ menimba ｾ･ｮｧ｡ｬ｣ｭ｡ｮ＠ｄ･ｮｾＺ｡ｮ＠ .. ｾｊｊａｄａｬａ＠ kan1i dapat n1elttksanakan penerhitan :

• AGEADA • BL 'KU H.U.T • BUKU l\FORJl/ASJ • LWAJAIAH • ｂｕｌｌｅｾｔｬｬｖ＠

Oleh karena itu k'ami senang menerima kedatangan Anda di kantor kaml.

S-ekretariat: WISMA MARDI US Jln. Pembina No. 40 Telp. 8580203 -· 8580567 JAKARTA- TIMUR.

I nformasi Pekerjaan Umum

BATU PERINGATAN .MERUPAKAN BUKTI SEJARAH

KEPAHLAWANAN WARGA DEPARTE.MEN PU

3 Desember 1945

Sejarah dan Perkembangannya

Peristiwa ini terjadi pada hari tanggal 3 Desember 1945 di Kota Bandung pada waktu memuncak-nya perjoangan F isik Bangsa Indonesia melawan tentara seku-tu untuk mempertahankan Ke-merdekaan yang telah diprokla-masikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dalam pertempuran yang dahsyat yang terjadi pada hari tanggal tersebut di atas telah gugur 7 orang pemuda/pegawai PU untuk . mempertahankan Gedung "V & W" (terkenal) dengan nama Gedung Sate) yang


terletak di Jalan Diponegoro Nomor 22. Gedung ini diper-tahankan mati-matian sampai titik darah yang penghabisan oleh para pemuda/pegawai De-partemen PU, karen a mereka sadar, bahwa gedung terse but pada waktu itu dipergunakan se-bagai Kantor Pusat Departemen Pemerintah. Republik Indonesia.

Setelah Kemerdekaan Bangsa dan Negara Republik Indonesia diproklamasikan, para pemuda/ pegawai Departemen PU tidak mau ketinggalan dari pemuda-

pemuda lainnya di kota Bandung. Mereka mempersiapkan diri dalam menghadapi segala ke-mungkinan yang sekiranya akan dapat merintangi serta meng-ganggu Kemerdekaan yang telah diproklamasikan.

J iwa dan semangat perjoangan yang menyala-nyala dari patriot-patriot muda ini, kemudian di-himpun dan disalurkan dalam suatu gerakan yang teratur dalam bentuk organisasi dengan nama Gerakan Pemuda PU.

13

Gedung Sate: Di sinilah peristiwa 3 Oesember 1945 terjadi. Paristiwa itu sekarang diabadikan sebagai Hari Kebaktian Departemen PU.

Gerakan Pemuda ini di dalam perjoangannya bekerjasama de· ngan Gerakan-gerakan Pemuda dari Jawatan-jawatan/Kantor-kantor lainnya yang ada di kota Bandung, seperti: Gerakan-gerak-an Pemuda Jawatan PTT, Kereta Api, Dana Pensiun, Pertambang-an dan Gerakan Mahasiswa Seko-lah Tehnik Tinggi. Dalam bentuk kerjasama ini telah terjalin suatu program bersama, dimana kepada tiap-tiap Gerakan Pemuda diberi keleluasaan pula untuk meng-utamakan perjoangan mereka me-nurut sifat bidang lapangannya masing-masing.

Sebagai tindakan oertama di-ｬ｡ｫｵｫｾｮ＠ pengambil alihan Jawat-an-jawatan/Kantor-kantor yang ada di kota Bandung dari ke-kuasaan Jepang, untuk kemudian diserahkan kepada Pemerintah Rl.

14

Adakalanya tindakan tegas dari Gerakan-gerakan Pemuda itu disambut dengan sikap keragu-raguan dari sementara Pimpinan Jawatan/Kantor yang bersang-kutan namun sikap demikian itu akhirnyahilang dengan sendiri-nya, disebabkan memuncaknya semangat perjoangan yang men-jiwai Gerakan-gerakan Pemuda pada waktu itu yang tak dapat dibendung oleh siapapun. Mereka bersemboyan "Rawe-rawe ran-tas, malang-malang putung".

Gedung Sate telahdiambil alih oleh Gerakan Pemuda DPU dari Jepang dankewajiban mereka se-lanjutnya, mempertahankan dan memelihara segala apa yang telah diambil alih itu, jangan sampai direbut kembali oleh musuh.

Guna dapat menyusun per-tahanan yang kompak, maka

Gerakan Pemuda ini lalu mem-bentuk suatu Seksi Pertahanan yang dipersenjatai dengan granat, beberapa pucuk bedil dan senjata api lainnya yang dapat mereka rebut dari tentara Jepang.

pada permulaan kegiatannya, Gerakan-gerakan Pemuda hanya menghadapi satu kekuatan lawan bersenjata, yaitu tentara Jepang. Tetapi menjelang akhir Bulan September 1945, disana-sini di Tanah Air Kita mulailah mengalir tentara Pendudukan Sekutu yang katanya ditugaskan untuk rpen-jaga keamanan dan menyelesai-kan tawanan perang akibat ber-tekuk lutunya Jepang kepada Sekutu.

Pad a tanggal; 4 Oktober 1945 kota Bandung dimasuki tentara Sekutu yang diikuti oleh serdadu Belanda dan NICA. Semenjak itu

I nformesi Pekerj .. n Umum

keadaan Kota Bandung semakin menjadi tidak aman, semenjak itu pula perjoangan Gerakan-gerakan Pemuda disatu fihak di-hadapkan kepada Ten tara Jepang dan T entara Sekutu/Belanda/ NICA difihak lain. Dengan per-senjataan yang serba kuran·g dan serba sederhana tetapi dengan semangat perjoangan yang tinggi para Pemuda tidak gentar meng-hadapi kekuatan musuh yang per-senjataannya jauh lebih lengkap dan modern.

Dari hari ke hari suasana kota Bandung menjadi semakin tegang, pertempuran-pertempuan mulai meletus, mula-mula kecil-kecilan kemudian menghebat, propokasi-propokasi musuh semakin men-jadi-jadi.

Pada tanggal 20 Oktober 1945, di bawah Pimpinan Menteri Muda Perhubungan dan Pekerja-an Umum I r. Pangeran Moh. Noor, Pegawai-Pegawai dari Kan-tor Pusat Departemen PU, meng-angkat Sumpah Setia kepada Pemerintah Republik Indonesia.

Tentara Sekutu/Belanda/NICA mendirikan Markas di bag ian utara kota Bandung letaknya tak jauh dari Kantor Pusat Departemen Perhubungan dan PU di Gedung Sate. Di gedung inilah segala kegiatan dari Gerakan Pemuda PU · dipusatkan. Hampir setiap hari kantor Departemen Per-hubungan dan PU dikacau oleh tntara Sekutu/Belanda/N ICA, se-h ingga para pegawai tak dapat menunaikan tugasnya dengan tenang. Oleh karena itu, pada permulaan bulan Nopember 1945 dengan persetujuan Men-teri, semua pegawai Departemen Perhubungan dan PU selama sua-sana belum aman, diperkenankan untuk ｴｩ､｡ｾ＠ masuk kantor, ter-kecuali pegawai-pegawai yang muda-muda. kepada mereka itu


diserahi tugas untuk memper-tahankan kantor serta milik nega-ra yang terdapat di dalamnya. Tugas yang berat ini diterima oleh mereka sebagai suatu kewa-jiban .Yang mulia yang akan di-laksanakan dengan taruhan jiwa dan raga.

Pada tanggal 24 Nopember 1945 di bagian utara kota, me-letus suatu pertempuran yang hebat. Penduduk-penduduk se-kitarnya banyak yang telah meng-ungsi ke bagian kota lain yang keadaannya masih a man. Pad a waktu itu Gedung Sate diper-tahankan oleh Gerakan "Pemuda PU yang diperkuat oleh satu Pasukan Badan Perjoangan yang terdiri lebih kurang 40 orang dengan persenjataan yang agak lengkap. Tetapi bantuan yang di-berikan itu tidak lama, karena

pada tanggal 29 Nopember 1945,

berikan itu tidak lama, karena pada tanggal 29 Nopember 1945, pasukan tersebut lalu ditarik dari Markas Pertahankan Departemen Perhubungan dan PU.

3 Desember 1945. Jam 11.00 pagi. Pada waktu itu Kantor Departemen Perhubungan dan PU hanya dipertahankan oleh 21 orang yang tergabung dalam Gerakan Pemuda PU. Tiba-tiba datanglah menyerbu sepasukan tentara Sekutu/Belanda dengan persenjataan yang berat dan modern. Walaupun demikian Pemuda-pemuda yang bermarkas di gedung Departemen Perhu-bungan dan PU tidak mau me-nyerah begitu saja. Mereka me-lawan mati-matian dengan segala kekuatan yang ada pada mereka. Mereka dikepung rapat dan di-serang dari segala penjuru. Per-tempuran yang dahsyat dan tak seimbang itu berubah berakhir pada jam 2 siang.

Dalam pertempuran tersebut, diketahui kemudian, bahwa dari 21 orang pemuda diantaranya 7 orang hilang, satu orang luka-luka berat dan beberapa orang lainnya luka-luka ringan. Sesudah diadakan penelitian ternyata 7 orang pemuda/pegawai yang hi-lang gugur itu adalah : Didi Hardianto Kamarga, Muchtarud-din, Soenodo, Rio Soesilo, Soe-bengat, Ranu, dan Saerjono.

Semula belum diketahui de-ngan pasti. dim ana jenasah-jena-sah dari 7 orang pemuda itu dikebumikan. Barulah pada bulan Agustus 1952 oleh bebe-rapa bekas kawan seperjuangan mereka, dicarinya di sekitar Gedung Sate, dan hasilnya hanya diketemukan 4 jenasah yang sudah berupa kerangka. 4 kerang-ka ini kemudian dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan Cikutra.

Sebagai penghargaan atas jasa-jasa dari 3 orang pemuda lain-

nya yang kerangka-kerangkanya tak dapat diketemukan, lalu di-buatlah 2 tanda peringatan, yang satu dipasang di dalam Gedung Sate dan yang lainnya ber-wujud sebuah Batu Alam yang besar yang ditandai dengan tulis-an-tulisan nama-nama 7 orang pe-muda yang gugur tersebut, di-taruh di belakang halaman Ge-dung Sate.

Sebelum itu, yakni padc. tang-gal 3 Desember 1951 oleh J.M. Menteri PUT yaitu lr. Ukar Bratakusumah, ketujuh pemuda tersebut dinyatakan dan dihor-mati sebagai "Pemuda yang ber-jasa" dan tanda penghargaan itu telah pula disampaikan kepada para keluarga merekayang diting-galkan.

Menjelang genap Dwiwindu usia 3 Desember 1945 itu yaitu pada tanggal 2 Desember 1961,

Hi

Menteri Pertama lr. H. Djuanda almarhum telah berkenan mem-beri "Pernyataan Penghargaan" tertulis kepada mereka para Pemuda/Pegawai yang gugur pacta tanggal 3 Desember 1945 dalam mempertahankan Gedung yang pertama dari Departemen Pekerjaan Umum Republik Indo-nesia di Jalan Diponegoro Nomor 22 Bandung.

Demikianlah Peristiwa 3 Desember 1945 telah tercatat dalam sejarah perjoangan Kerner-

AKTIFITAS:

1._ PEMBANGUNANJALAN

dekaan Republik Indonesia dan sejarah perkembangan Pekerjaan Umum pada khususnya, dan telah mempersembahkan "Sapta Taruna Kesatiranya" keharibaan lbu Pertiwi.

Peristiwa 3 Desember 1945 telah melahirkan suatu Korps Pemuda/Pegawai Pekerjaan Umum yang mempunyai kesadar-an sosial, jiwa kesatuan (Corp-geest), rasa kesetiakawanan (Solidaritas) serta kebanggaan akan tugasnya sebagai Abdi

Masyarakat khususnya dalam bidang Pekerjaan Urn urn.

Peristiwa 3 Desember 1945 akan dikenang dan diperingati sebagai Hari Kebaktian Pekerja-an Umum dan dengan kebulatan tekad untuk meneruskan per-joangan dan pengabd ian "Sa pta Taruna Kesatriaannya Warga Pe-kerjaan Umum berjoang dan bekerja mengabdikan diri, untuk mengisi Kemerdekaan Republik Indonesia.

P.T. LAMPIRI DJAYA ABADI Contractors

SETIABUDI BUILDING 1, Lt.1BLOCK C6-7-8 Jln. H.R. Rasuna Said, Kuningan Jakarta Selatan (12920) Telp. : !?17591, 517447,517482,516135 Telex: : 62110 DARMA Jkt.

4. BANGUNANPERUMAHAN 5. PROYEK PEN GAl RAN

2. PEMBANGUNANJEMBATAN 6. PENYIAPAN LAHAN PEMUKIMAN TRANSMIGRASI

3. BANGUNAN GEDUNG

MENGUCAPKAN SELAMAT HARI KEBAKTIAN

DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM KE 41

TANGGAL 3 DESEMBER 1986

16 I nformasi Pekerjaan Umum

Tokoh-Tokoh yang pernah/ M.enjabat M.enteri di lingkungan Dep. PU


I r. Sdyono Sosrodarsono. KABINET PEMBANGUNAN IV 19 Maret 1983-Sekarang.

- - - - -- - -- -- ---- - -- - --

19

20

1. ABIKUSNO TJOKROSUJOSO

PRESIDENTEEL KABINET 19 Agustus 1945-14 Nopember 1945

2. PUTUHENA

KABINET SJAHRJL KE I 14 Nopember 1945-12 Maret 1946

3. MOCH ENOCH

KABINET SJARJFL'DIN KE I 3 Juli 1947-11 Nopember 1947 tanggal 11 Agustus 1947 ber-henti sebagai Menteri PUT dan diganti oleh Jr. H. LAOH.

I nformeai Pekerj8en Umum .

lnformeli PRe,._.. Umum

4. lr . H. LAOH

KABINET SJARJFUDIN KE I 11 Agustus 1947-11 Nopember 1947 KABINET SJARIFUDIN KE II 11 Nopember 1947-29 Januari 1948 KABINET HA TT A KE I ( Presidentee/ Kabinet) 13 April 1948-4 Agustus 1949 KABINET HA TTA KE II ( Presidenteel Kabinet) Menjabat Menteri: 4 AgUstus 1949-20 Desember 1949 KABINET RIS (pertama dan ter-akhir)

· 20 Desember 1949-6 September 1950.

S. Ir. DJUANDA

KABINET HA TTA KE I (Presidenteel Kabinet) 29 Januari 1948-4 Agustus 1949 tangga/ 13 April 1949 diberhenti-kan dengan honnat sebagai Men-teri PUT dan diganti oleh Jr. H. LAOH.

6. Ir. SITOMPUL

KABINET DARURA T 19 Desember 1948-13 Juli 1949 KABINET HALIM ( Kabinet Rl) 21 Januari 1950-27 Apri/1951

21

22

7. Prof. Jr. H. JOHANNES

KAB/NET MOH. NA TSIR ( Kabinet Rl Kesatuan ke I) 6 September 1950-27 Apri//951 6 September /950-27 Apri/1951

8. lr . UKAR BRATAKUSUMAH

KABINET SUKIMAN ( Kabinet Rl Kesatuan ke II) 27 April 1951- 3 April 1952.

9. lr . SOEWARTO

KABINET WILOPO ( Kabinet Rl Kesatuan ke Ill) 3 April 1952-30 Juli 1953.

I nformasi Pekerjun Umum

I nformasi Pekerj88n Umum

10. Prof.lr. ROOSSENO

KABINET ALI-WONGSO ( Kabinet RI Kesatuan ke IV) 30 Ju/i 1953-12 Agustus 1955 terhitung tanggal 12 Oktober 1953 Prof. Jr. Roosseno dirobah ke-dudukannya sebagai Menteri PUT menjadi menteri Perhubungan dan diganti oleh Moh. Hassan sebagai Menteri PUT.

11. MCOH. HASSAN

KABINET ALI- WONGSO ( Kabinet RI Kesatuan ke IV) Menjabat Menterz· : 12 Oktober 1953-12 Agustus 1955.

12. RADEN PANJI SOEROSO

KABINET RI KESATUAN KE V 12 Agustus 1955-3 Maret 1956

23

\

,.

24

13. lr. PANGERAN MOH. NOOR

KABINET ALI SASTROAMI-DJOJO !4 Maret 1956-14 Maret 1957 KABINET KAR Y A 9Aprii1957-10Juli 1959

14. lr. SARDJONO DIPOKUSUMO

KABINET KERDJA 10 Juli 1959-18 Pebruari 1960 KABINET KERDJA 18 Pebruari 1960-6 Maret 1962

IS. Majoor Jenderal SOEPRAJOGI

KABINET KERDJA 6 Maret 1962-13 Nopember 1963 KABINET KERDJA 13 Nopember 1963-17 Agustus 1964 KABINET DWIKORA 27 Agustus 1964....:.21 Maret 1966


16. Prof. Dr. Ir. SOETAMI

Kabinet Dwikora yang disempur-nakan 21 Pebruaril966-27 Maret 1966. Kabinet Dwikora yang disempur-nakan /agi, 27 Maret 1966-25 Juli 1966. Kabinet Ampera, 25 Ju/i 1966 11 Oktober 1967. Kabinet Ampera yangdisempurna-kan 11 Oktober 1967- 6 Juni 1968. Kabinet Pembangunan I dan II 1968-1978.

17. Dr.lr. POERNOMOSIDI HADJISAROSA

KABJNET PEMBANGUNAN III '078-1983

18. Drs. COSMAS BATUBARA

Menteri Muda Urusan Perumahan Rakyat Pada Kabinet Pembangunan III 1978-1983

25

A v

AKAR NASIONAL

.. _ ........ --:,

CAKRAWALA INTERNASIONAL

Akarnya: H;Jrnpir Jiscluruh kota dan tempat di seluruh Indonesia.

Dari penabung anak sckolah, pctani, pedagang kecil, pegawai negeri, sampai ke nasabah industri besar dan perusahaan raksasa. Cakrawalanya: dari Barat sampai ke Timur.

Dengan cabang scrta koresponden di setiap negara. L>itunj-ang oleh jasa dan sarana yang ditingkatkan untuk membantu anda.

Bank Negara Jndonesia 1946 Kantor Besor: Jolon Lada No. 1 P.O. Box19.ttl KBIJAK. JAKARTA ＱＱＰＰＱｾｎｏｏｎｅｓｉａＮ＠ Kawai: KANTOR BESAR. Telex: CZ102. 42703 a .&2721. let 677D75

(20 soluran). Cobang Luar Negerl: HONG-KONG: GIF Far Eos1 Finance Centre 16 Harcourt rOOd. HONG-KONG. Alornot kawol: Bonknegoro

Hongkong. Telel<: Ｗｾ＠ BANEG HX-71755 BNIFX HX. SINGAPORE: • 01-{)() to, ()5..00 No. 158 Cecil Street Singapore 0106, P.O. Box 2260. Alomal

kowat: Bonknegora Singapore. Telex: liS 217*1- 28040 a 26253 BNISING, TOKYO: Kokusol Building. Room 117·118, 3-1·1 Chome Marunouchl

Chlyodaku, Tokyo P.C . 100 Japon. Alamo! kawat: Bonknegora Tokyo. Telex: ｾ＠ J BNI TKO. NEW YORK AGENCY: 56, ltoodwoy, New Yolk, N.Y. 10006. Alomot kawol: Bonknegora New York. Telex: RCA 235638 BNIUI!. OFFSHORE BANKING UNIT BAHRAIN: Manama Centre Entrance

1. suite 60/X:IJ7 Government rood, P.O.Box 20715 Manama State Bohroln. Telex: 8208 INI BAH BN-7509 BNI FXM BN. PEI!WAIQI.AN LONDON:

20 Connon Street. London EC4MXD-I:ngland. Alomat kawat: Bonknegara London. Telex: 887758 Negoro G.

•

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TA.HUN 1980

TEN TANG

JALAN

ｾ＠ DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM ｾ＠ DIIEITORAT JEIDERAL Bill •ARiiA

Menimbang

Meqinpt

UNDANG-UNDANG REPUBUK INDONDIA NOMOR 13 TAHUN 1910

TENTANG

JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa jalan sebqai salah satu pra · sarana perhubungan hakekatnya merupakan unsur penting dalam usaha pengembangan kehidupan bangsa dan . pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa untuk men-capai Tujuan ｎ｡ｾｩｯｮ｡ｬ＠ berdasarkan Pancasila, seperti termaktub dl dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 194.5 ;

b. bahwa jalan mempunyai peranan penting terutama yang menyangkut pewujudan perkembangan antar daerah yang seimbang dan peme-rataan hasil pembangunan serta pemantapan pertahanan dan kea-manan nasional dalam rangka me-wujudkan sasaran pembangunan Nasional;

c. bahwa untuk terpenuhinya peran-an jalan sebapimana mestinya, Pemerintah mempunyai hak dan kewajiban mcmbina jalan ;

d. bahwa untuk menjamin terscleng-pranya peranan jalan serta pem-binaannya secara konscpsional dan mialyduruh, perlu adanya Undani-undang untuk lllalptur hal ikhwal jalan.

I. Pasal .S ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Da-sar 194.5 ;

2. Undang-undang Nomor .S Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Po-kok-pokok Agraria (Lembaran Ne-gara Tahun 1960 Nomor 104, Tam-bahan Lembaran Nepra Nomor 2043);

3. Undan&-undani Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda yang ada di atasnya (Lembaran Nepra Tabun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Nepra Nomor 2324) ;

4. Undana-undan& Nomor 3 Tabun 1965 tentaq Lalu Untas dan Aq-

kutan Jalan Raya (Lembaran Nqa-ra Tabun 196.5 Nomor 2.5, Tam-bahan Lembaran Nepra Nomor 2742) ;

.5. Undang-undang Nomor .S Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Peme-rintaban Di Daerah (Lembaran Ne-gara Tabun 1974 Nomor 38, Tam-baban Lembaran Nepra Nomor 3037);

· Denpn penetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan :

MEMUTUSKAN:

UNDANG-UNDANG TENTANG JALAN.

B.AB I KETENTUAN UMUM

ｐ｡ｴｾｾ＠ I

DaJam Undan&-undana ini >'*II dimaksud denpn :

a. Ncpra adalab Nepra Republik Indonesia ;

b. Pemerintab adalab Peraqkat Ncpra KesatUIUl Re-publik IDdonesil yaaa terdiri dari . PresideD baeria semua panbantamya ; '

c. Menteri adalab Meoteri ,... bertanguaajawab da-Wn bidana panbiaua ;.Jan ;

d. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah, dan De-wan Perwakilan Rakyat Daerah ;

e. Jalan adalah suatu prasarana perhubunpn darat cia-lam bentuk apapun, meliputi sepia bqian jalan ter-masuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bqi lalu-lintas ;

f. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bqi lalu-lintas umum ;

g. Jalan Khusus adalah jalan selain daripada yang ter-masuk dalam huruf f ;

h. Jalan Tol adalah jalan umum yang kepada para pe-makainya dikenakan kewajiban membayar tol ;

i. Tol adalah sejumlah uang tertentu yang dibayarkan

lnformMi Pekerj•n Umum 29

30

untuk pemakaian Jalan Tol ;

J. Pembinaan jalan adalab kqiatan penanpnan ja-rinpn jalan yana meliputi penentuan sasaran dan pewujudan sasaran.

BABD

JARINGAN JALAN

Bagian Pertama

Peranan Jalan

Paso/1

(I) Jalan mempunyai peranan penting dalam bid&DJ ekonomi, politik, sosial budaya, dan pertahanan-keamanan serta dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

(2) Jalan mempunyai peranan untuk mendorong pengembangan semua Satuan Wilayah Pengem-bangan, dalam usaha mencapai tingkat perkem-bangan antar daerah yang semakin merata.

(3) Jalan merupakan suatu kesatuan sistem jaringan jalan yang mengikat dan menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah Y&nl berada dalam penpruh pelayanannya dalam satu hubuna-an hirarki.

Paso/ J

( 1) Sistem jarinpn jalan denpn peranan pelayanan ja-sa distribusi untuk pengembangan semua wilayah d.i tingkat nasional denpn semua simpul jasa distribusi yang kemudian berwujud kota, membentuk sistem jarinpn jalan primer.

(2) Sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan ja-sa distribusi untuk masyarakat d.i dalam kota mem-bentuk sistem jarinpn jalan sekunder.

(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud da-lam ayat (l) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua

Pengelompokan Jalan Menurut Peranan

Paso/4

(1) Jalan yang melayani angkutan utama dengan ciri-ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata ting-gi, daD jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien disebut Jalan Arteri.

(2) Jalan Y&nl melayani angkutan pengumpulan/pem-bagian dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang, ke-cepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk d.ibatasi, disebut Jalan Kolektor.

(3) Jalan yaDJ melayani angkutan setempat dengan c,i-ri-ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi, di-sebut Jalan Lokal.

(4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud da-lam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih ian-jut denpn Peraturan Pemerintah.

BABUI

BAGIAN-BAGIAN JALAN

Prlsal j

(I) Bagian-bqian jalan mdiputi o.erah Manfaat Ja-lan, o.m.h Milik Jalan, dan Derrah Penpwasan Jalan.

(2) Daerah Manfaat Jalan mdiputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan amban& penpmannya.

Pl Qaerah Milik Jalan mdiputi Daerah Manfaat Jalan dan Jejalur tanah tertentu, di luar Daerah Manfaat lalall.

(4) uaerah Penpwasan Jalan merupalr.an sejalur tanah tertentu di luar Daerah Milik Jalan yang ada di ba-wah pengawasan pembina jalan.

(.5) Pelaksanaan ketentuan sebqaimana dimaksud da-lam ayat (I), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur le-bih lanjut denpn Peraturan Pemerintah.

BABIV

ｈａｾ＠ PENGUASAAN DAN WEWENANG

Prlsa/6

( 1) Hak Pet18uasaan atas jalan ada pada Nqara.

(2) Hak menguasai oleh Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) memberi wewenang kepada Pemerin-tah uatuk melaksanakan pembinaan jalan.

Pasal 7

(I) Wewenang Pemerintah sebagaimana dimaksud da-lam Pasal 6 ayat (2) dapat dilimpahkan dan atau di-serahkan kepada instansi-instansi Pemerintah baik di Pusat maupun di Daerah.

(2) Wewenang sebagaim'!na dimaksud dalam ayat (I) dapat diserahkan kepada Radan Hukum atau Per-orangan. dengan mempcrhatikan scbesar-besar ke-pentingan umum.

( 3) S\·arat-syarat dan cara-cara pelimpahan dan a tau penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) dan ayat (2) · diaiUr lebih Ian jut dengan Peraturan

Pemerintah.

BAR V

Wt:W .. :NAN<; P .. :MRINAAN JAI.A"

Bagian Pertama

Pengelompokan Jalan Menurut Wewenang Pcmbinaan

Pasa/8

(I) Jalan Umuin yang pembinaannya dilakukan oleh Menteri dikelompokkan dalam Jalan Nasional.

(2) Jalan Umum yang pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah dikelompokkan dalam Jalan Daerah.

(3) Jalan Khusus yang pembinaannya tidak dilaku'tr.an oleh sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) dan ayat (2) disebut sesuai dengan: - lnstansi, - Badan Hukum, - Perorangan, yang bersangkutan.

(4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana d.imaksud da-lam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lao-jut densan.Peraturan Pemerintah.

lnformeai PekerjMn Umum

BagianKcdua

Wcwcnang Pcnyusunan Kcncana Umum Jangka Panjang, Rcncana Jangka Mcncngah, Program,

Pcngadaan, dan Pcmeliharaan.

PIISil/9

(I) Pcmbinaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pa-

sal 6 ayat (2) mcliputi pcnyusunan rcncana umum jangka panjang, pcnyusunan rcncana jangka ｭｾﾭnengah, pcnyusunan program, pcngadaan, dan pc-meliharaan.

2) Pengadaan scbagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pcrencanaan teknik, pcmbangunan, pcne-rimaan, pcnyerahan', dan pcngambilalihan.

Pasw!O

I) Wewenang penyusunan rencana umum jangka pan-jang jaringan ja' .n primer, ada pada Pemerintah.

2) Wewenang penyusunan rencana umum jangka pan-jar:g jaringan jalan sekunder, discrahkan kepada Pemerintah Daerah atau dilimpahkan kepada Peja-bat atau lmtansi di Pusat atau di Daerah.

3) Wewenang renyusunan rencana umum jangka pan-jang Jalan Khusus dapat discrahkan kepada : - Pemerintah Daerah, - Badan Hukum, - Perorangan, atau dilimpahkan kepada Pejabat atau Instansi di Pusat atau di Daerah.

4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud da-lam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih Jan-jut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal I 1

I) Wewenang penyusunan rencana jangka menengah dan program pewujudan jaringan Jalan Arteri, Jalan Kolektor, dan Jalan Lokal pada jaringan ja-Jan primer ada pacta Pemerintah.

2) Wewenang penyusunan rencana jangka menengah dan program pewujudan Jalan Arteri, Jalan Ko-lektor, dan Jalan Lokal pada jaringan jalan sckun-der diserahkan kepada Pemerintah Daerah atau di-limpahkan kepada Pejabat atau Instansi di Pusat atau di Daerah.

3) Wcwenang penyusunan rencana jangka menengah dan program pcwujudan Jalan Khusus dapat disc-rahkan kepada : - Pemerintah Daerah, - Badan Hukum, - Perorangan, atau dilimpahkan kcpada Pejabat atau Instansi di Pusat atau di Daerah.

4) Pclaltsanaan ketcntuan scbagaimana dimaksud da-lam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur lcbih lanjut denpn Peraturan Pcmerintah.

Pasal /2

(1) Wewenang perencanaan teknik dan pcmbangunan scrta wewenang pemeliharaan Jalan Arteri, Jalan Kolek tor, dan Jalan Lokal pada jaringan jalan pri-mer, dapat discrahkan kepada Pemerintah Dacrah atau Badan Hukum atau dapat dilimpahkan kepada


Pejabat atau Instansi di Pusat atau di Dacrah.

(2) Wewenang pcrencanaan teknik dan pcmbangunan scrta wewenang pemeliharaan Jalan Arteri, Jalan Kolektor, dan Jalan Lokal pada jaringan jalan sc-kunder, diserahkan kepada Pemerintah Daerah atau· dilimpahkan kepada Pejabat atau Instansi di Pusat atau di Daerah.

(3) Wewenang perencanaan teknik dan pcmbangunan scrta wewenang pcmeliharaan Jalan Khusus dilim-pahkan kepada Pejabat atau Instansi di Pusat atau di Daerah atau diserahkan kepada : - Badan Hukum, - Perorangan.

(4) Wewenang penerimaan, penyerahan, dan pengam-bil-alihan Jalan Arteri, Jalan Kolektor, dan Jalan Lokal pada jaringan jalan primer ada pada Peme-rintah.

(5) Wewenang penerimaan, penyerahan, dan pcngam-bil-alihan Jalan Arteri, Jalan Kolektor, dan Jalan Lokal pada jaringan jalan sekunder discrahkan ke-pada Pemerintah Daerah.

(6) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud da-lam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI

PENYELENGGARAAN JALAN TOL

Bagian Pertama

Jalan Tol

Paso/ /3

Pemilikan dan hak pcnyelenggaraan Jalan tol ada pada Pemerintah.

Paso/ /4

Atas usul Menteri, Presiden menetapkan suatu ruas ja-lan scbagai Jalan Tol.

Paso/ 15

Jalan Tol merupakan altematif lintas jalan umum yang ada.

Bagian Kedua

Syarat-syarat Jalan Tol

Pasal /6

(1) Jalan Tol harus mempunyai spesifikasi yang lebih tinggi daripada lintas jalan umum yang ada.

(2) Jalan Tol harus memberikan keandalan yang lebih tinggi kepada para pemakainya daripada lintas jalan umum yang ada.

(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud da-lam ayat (I) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Ba&ian Ketiga

Wewenang Penyelenggaraan Jalan Tol

Paso/ 17

(I) Bcrdasarkan hak penyelcnggaraan Jalan Tol scba-gaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pcmerintah IJlCL

31

32

nyerahkan wewenana penyelengaraan Jalan Tol kepada Badan Hukum Usaha Negara Jalan Tol.

(2) Badan Hukum Usaha Negara Jalan Tol sebapi-mana dimaksud dalam ayal (I) didirikan berdasar-kan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Penyerahan wewenang penyelenggaraan Jalan Tol tidak melepaskan tanggung jawab Pemerintah ler-hadap jalan yang diserahkan penyelenggaraannya.

(4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud da· lam ayat (I). ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjul dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian ｋ･･ｭｾｴ＠

Pemakaian Jalan Tol

Pasal 18

(I) Jalan Tol hanya diperuntukkan bagi pemakai jalan yang menggunakan kendaraan bermotor dengan membayar tol.

(2) Jenis kendaraan bermotor clan besarnya tol sebagai-mana dimaksud dalam ayat (I) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

(3) Pemakaian Jalan Tol selain sebapirnana dirnaksud dalam ayat (1), dapal dilakukan dengan persetu-juan PresideD.

Pasa/19

(I) Pemakai Jalan Tol wajib menaati peraturan perun-dang-undangan telllang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, peraturan perundang-undangan tentang Jalan serta peraturan perundang-undangan lainnya.

(2) Badan Hukum Usaha Negara Jalan Tol wajib meng-ganti kerugian yang diderita oleh Pemakai Jalan Tol sebagai akibat kesalahan dalam penyelenggara-an Jalan Tol.

(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud da-lam ayat (I) dan ayat (2) diatur lebih !an jut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII

PERBUAT AN-PERBUAT AN YANG DILARANG

Pasa/20

(I) Dilarang melakukan perbuatan yang dapat menga-kibatkan terganggunya peranan jalan di dalam Daerah Milik Jalan dan Daerah Pengawasan Jalan.

(2) Dilarang menyelenggarakan wewenang pembinaan jalan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) DiJarang menyelengsarakan suatu ruas jalan sebagai JaJari·Tol tanpa Keputusan Presiden.

(4) Dilarang memasuki Jalan Tol, kecuali Pemakai Ja-lan Tol dan Petugas Jalan Tol.

BAB VIII

IETENTU!aN PIDANA

Pastl/21

(I) Barangsiapa melanqar ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2). dipid8na kurungan selama-lamanya 3 (tiu) bulan atau denda setingi ... tingil:lya

Rp. ISO.OOO,--(Seratus lima puluh ribu rupiah).

(2) Barangsiapa melangar ketentuan Pasal 20 ayat (4) dipidana kurungan selama-lamanya 7 (tujuh) hari atau denda setinggi-tingginya Rp. 15.000,-- (lima belas ribu nipiah).

(3) Barangsiapa melanggar ketentuan Pasal 20 ayat (3) dipidana penjara selama-lamanya l 5 (lima belas) I a-hun atau denda setinggi-tingginya Rp. SO.OOO.OOO,-(lima puluh juta rupiah).

(4) Barang milik terpidana yang diperoleh dari atau yang sengaja digunakan untuk mdakukan tindak pidana sebapimana dimaksud dalam ayal (3) dapal dirampas.

(5} Perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

(6} Perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (3} adalah kejahata':'·

Pasa/11

Dalam Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-undang ini dapat dicantumkan ancaman pida-na kurungan selama-lamanya J (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. I 50.000,-- (seratus lima puluh ribu rupiah).

BABIX

KETENTUAN PERAUHAN

Pasa/23

Peraturan perundang-undangan yang telah ada dan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang ini, dinyatakan tetap berlaku sampai diubah atau diatur kembali berdasarkan Undang-undang ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasa/24

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diun-dangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Re-publik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 29 Dcsember 1980.-


ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Dcsember 1980

MENTERI/SEKRET ARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDHARMONO. SH.

LEMBARAN NBGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1910 .NOMOR 83.

lnformasi Pekerj..-. Umum

Jalan Daan Mooot sebelum dibenahi

Jalan. Daan Mogot, sesudah dibenahi sesuai dengan Undang-undang Jalan .

I nformasi Pekerjaan Umum 33

PENJELASAN ATAS

UNDANG-UNDANG Rt:PUBLIK INI)()Nt:SIA NOMOR IJ TAHUN 1910

Tt:NTAN(;

JAI.AN

UMUM

I. Jalan sebqai salah satu prasarana perhubungan ha-lteltatnya merupaltan unsur penting dalam usaha pengembangan ltehidupan bangsa dan pembinaan ltesatuan dan persatuan bangsa untuk mencapai Tujuan Nasional, yang hendak diwujudkan melalui serangltaian progr;ur pembangunan yang menye-luruh, terarah dan terpadu serta berlangsung secara terus 111enerus. Dalam lteranglta itu malta jalan mempunyai peranan yang penting dalam mewujudkan sasaran pem-bangunan nasional, seperti pemerataan pembangun-

.an dan hasil-hasilnya yang menuju pada terciptanya lteadilan sosial bagi seluruh rakyat, pertumbuhan eltonomi yang cultup linggi dan stabilitas nasional yang sehal dan dinamis, serta dalam jangka pan-jang lerciptanya landasan yang kuat untuk tumbuh dan berltembang alas lteltuatan sendiri, menuju suatu masyaraltat Indonesia yang maju, adil dan makmur berdasarltan Pancasila.

2. Tumbuh dan berkembangnya suatu masyarakat bangsa dan nega.ra pada lthususnya dan manusia pada umumnya, jelas memerlukan peranan jasa angkutan yang mendultung berlangsungnya kegiatan usaha masyaraltal dan manusia pada umumnya. Dalam proses kehidupan manusia untuk men-capai tujuannya, maka lcumpulan kegiatan usaha manusia dikatagorikan sebagai proses u tama, karena memberikan produk yang identik dengan sasaran pokok kehidupan manusia. Untuk itu, diperlukan pengembangan dalam kehidupan manu-sa, yang dirnungkinkan terjadi oleh adanya pola efiSiensi pada segenap kegiatan usahanya.

Dalam memenuhi ltebutuhan hidup manusia altan lerjadi arus orang dan barang. Arus barang hanya dimungltinltan terjadi oleh adanya jasa dislribusi yailu jasa perdagangan dan jasa angltulan sebagai bagian yang talt terpisahkan, yang bermula dari lokasi sumber alam dan berhenli pada konsumen akhir.

3. Tersebarnya lokasi, baik sumber alam maupun lton-sumen akhir, menunlul diiltulinya pola efasiensi dalam menghubungltan lteduanya, yang digambar-ltan dengan terbentultnya simpul jasa distribusi. Menurut perlimbangan eltonomi simpul jasa distri-busi lersebutlah yang merupaltan titilt tumpu bagi tumbuh dan berkembangnya kota. Dalam hubungan itu, setiap ltota akan berperan melayani wilayah pengaruhnya dan saling terikat satu dengan lainnya dalam hubungan hirarki ter-tentu. Semua kota bescrta wilayah penpruhnya )'8111

berada dalam pengaruh pelayanan suatu kota orde

tertinggi akan membentuk suatu satuan wilayah yang menggambarkan Satuan Wilayah Ekonomi. Dalam pada itu kehidupan manusia yang meliputi kehidupan ekonomi, politik, sosial budaya, dan per-tahanan-keamanan harus dicakup secara keseluruhan dalam mekanisme pengembangan. Da-lam pengertian itu suatu wilayah yang pengembang-annya dikendalikan oleh mekanisme pengembangan atas dasar kaidah-kaidah kehidupan ekonomi dengan memperhatikan masalah polilik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan menggambarkari suatu Satuan Wilayah Pengembangan yang selanjut· nya dijadikan landasan dalam rumusan usaha pengemban&an wilayah. Sejalan dengan pengertian terikatnya kola dalam satu hubungan hirarki, pada dasarnya jaringan jalan yang ｾ･ｲｳ｡ｮｧｫｵｬ｡ｮ＠ akan menunjukkan slruktur ler-tentu. Dengan struktur tersebut, bagian-bagian ja-ringan jalan akan memegang peranan masing-masing sesuai dengan hirarkinya dalam Satuan Wilayah Pengembangan yang t-ersangkutan. Dengan gambaran tersebul, jelaslah kedudultan jalan sebagai salah satu prasarana perhubungan daral, mengikal semua kola dalam hubungan hirar-ki, dan membentuk sistem jaringan tertentu dalam suatu Satuan Wilayah Pengembangan.

4. Dalam pada itu disadari, bahwa tingkat perltem-bangan antar daerah yang seimbang mempunyai arti yang penting bagi terjaminnya sasaran pemcrataan pertumbuhan, sebqai usaha untult mewujudkan berbagai tujuan pembangunan. Tingkat perkem-

bangan suatu daerah (wilayah dalam batasan ad-ministratiO akan dipengaruhi oleh Satuan Wilayah Pengembangan yang bersangltutan. Bertolak pada gejala bahwa sistem sosial cenderung untuk menolak berlakunya hultum keseimbangan (seperti terlihat pada gejala maltin menajamnya perbedaan dalam tingkat perltembangan daerah apabila prosesnya berlangsung tanpa diltendaliltan) malta pada prinsipnya perkembangan semua ｓ｡ｴｾ＠Wilayah Pengembangan perlu dikendaliltan; apabila· ingin dicapai tingkat perkembangan antar daerah yang seimbang. Usaha pengendalian dimaltsud pada dasarnya merupakan salah satu langkah penyeirnbangan da-lam pengembangan wilayah, yang dapat dilakukan secara ｾｵｮｧ＠ maupun tidak Jan&sung. Misalnya, dengan Jalan memberikan kesempatan kepada beberapa Satuan Wilayah Penaembangan yang ter-golong kccil dan lemah untuk mengelompokkan diri menjadi lebih besar dan kuat.

5. Proses ー･ｮ｡･ｬｯｭｰｯｫｾ｡ｮ＠ terscbut akan membawa implikasi pada perpbinaan sistem distribusi yang ｾ＠


nunjanpya. Sejalan denpn pcnaertian struktur wi-layah, proses penaelompokkan dijalankan denpn meninakatkan kemampuan pelayanan pemasaran dari salah satu kola yana menduduki hirarki ler· lingi. Oi dalam sistem dislrib,.asi, sistem jarinaan jalan memqang peranan pentrng, karena peningkalan pe-layanan pemasaran lidak lain adalah peningkatan kepadalan ja'la dislribusi, yana menuntut penaem-bangan prasarana perhubungan anlara lain jaringan jalan. Dalam ranaka berfungsinya bagian-bagian jaringan jalan dengan baik, unluk peninakalan pertumbuhan ekonomi di wilayah pengaruh sebagai unsur pentina guna lerwujudnya pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya perlu dibangun jalan-jalan berspesi-fikasi bebas hambalan justru di daerah-daerah yana sudah tingi perkembanpnnya. Dengan memper-hatikan rasa keadilan, pembaqunan jalan-jalan lersebut di atas diselenagarakan dengan pem-bangunan Jalan Tol.

6. Dalam kehidupan banasa kedudukan dan peranan jarinsan jalan seperti uraian terdahulu memberikan ketegasan bahwa jaringan jalan pada hakekatnya menyanakul hajat hidup orana banyak serta menaendalikan pembentukkan Struklur Penaem-banaan Wilayah pada Tin&kat Nasional, lerutama )'8111 men)'8Jllkul pewujudan perkembangan antar daerah yang seimbang dan pemcrataan hasil-hasil pembangunan, serta pemantapan pertahanan dan keamanan nasional, dalam rangka mewujudkan sasaran-sasaran pcmbangunan ｮ｡ｾｩｯｮ｡ｬ＠ mcnuju ｭ｡ｾｹ｡ｲ｡ｫ｡ｴ＠ Indonesia yang adil dan makmur hcr-dasarkan Pancasila. Uraian dt atas mcnunjukkan relcvansi yang spcsifik pada pcranan jalan, yaitu langsung hubungannya dengan Struktur Pcngembangan Wilayah, maka pengcrtian pcmcrataan pembangunan ､ｩｰ･ｲｴ｣ｧ｡ｾ＠kaitannya dengan struktur tersehut serta tujuan yang spesifik pula yakni pcwujudan perkembangan antar daerah yang seimbang. Jadi pewujudan dan perkembangan antar dacrah yang seimbang dan pemerataan hasil pembangunan adalah identik dengan pengertian pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Dari seluruh uraian di atas sudah selayaknya apabila Negara menguasai jaringan jalan.

7. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan Pcmc-rinlahan Negara, mempunyai hak membina jalan. Dalam hal ini setiap usaha pembinaan jalan harus dilandasi oleh jiwa pengabdian kepada Bangsa dan Negara. Pembinaan jalan, sebagai salah satu bagian dari pembinaan prasarana perhubungan melibatkan un-sur Rakyat dan Pemerintah, sehingga usaha penga-lurannya ditujukan baik kepada Rakyat maupun Pemerintah. Dalam hubungan ini diperlukan adanya kesepakalan atas pengenalan masalah sasaran pokok pembinaan jalan. Karena Pemerin-lah pada hakekatnya menjalankan tugas yang menurut ukuran wajar tidak dapat dilangani sen-diri oleh Rakyal, maka usaha pengaturan kecuali mengandung maleri pokok berupa pengenalan masalah sasaran pokok pembina jalan, juga pene-gasan lentang hak dan kewajiban Pemerinlah mau-pun Rakyal serta pedoman bagi usaha pengaluran-

I ntormasi Pekerjaan Umum

nya lebih lanjut.

8. Sehubungan denpn hal tersebul di alas pengaluran hal ikhwaJ jaJan perlu segera dimantapkan dalam bentuk Undang-undang, yang menyangkut materi pokok lenlang pengenalan masalah sasaran pokok pembinaan jalan, penegasan tenlang hak dan kewa-jiban dan pedoman bagi usaha pengaluran l•:bih Ian-jut.

PASAI. IU:MI PASAI.

Pusu/1 lstilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar supaya terdapat keseragaman pengertian atas isi Undang-undang ini serta peraturan-peraluran pelaksa-naannya.

Huruf a Cukup jelas

Huruf h Yang dimaksud dengan Pemerintah ialah Pemerin-tah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

Huruf c Cukup jelas.

Huruf d Yang dimaksud dengan Pcmerintah Daerah ialah Pcmerintah Daerah sebagaimamana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ten-tang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

Huruf e Yang dimaksud dengan Jalan ialah prasarana perhubungan darat yang diperuntukkan bagi lalu lintas kendaraan, orang, dan hewan. Tidak ler-masuk dalam pengertian ini adalah jalan rei misalnya jalan kereta api, jalan Iori, dan jalan kabel. Dengan anak kalimat "dalam bentuk apapun" dimaksudkan pengertian jalan tidak terbatas pada bentuk jalan yang konvensional (pada permukaan tanah), akan tetapi termasuk juga jaJan yang melin-tasi sungai besar/danau/laut, di bawah permukaan tanah dan air (terowongan), dan di atas permukaan tanah (jalan layang). Yang termasuk bangunan pelengkap jalan ialah bangunan yang tidak dapal dipisahkan dari jalan, antara lain jembalan, ponton, lintas alas ("over-pass"), lintas · bawah ("underpass"), lempat parkir, gorong-gorong, tembok penahan, dan saluran air jalan. Yang termasuk perlengkapan jalan anlara lain rarnbu-rambu jalan, rambu-rambu lalu-lintas, landa-landa jalan, pagar pengamanan lalu linlM', pagar Daerah Milik JaJan, dan patok-patok Daerah Milik Jalan.

Huruf f Cukup jelas.

Huruf g Yang dimakiud dengan Jalan Khusus adalah jalan yang tidak diperuntukkan bagi lalu lintas umum, antara lain jalan inspeksi pengairan, jalan inspeksi saJuran minyak atau gas, jalan perkebunan, jalan pertambanaan, jalan kehutanan, jalan komplek ｢ｵｾ｡ｮ＠ untuk umum, jalan untuk keperluan per-

35

36

tahanan dan keamanan Negara. Dalam hal suatu ruas jalan khusus berdasarkan pcraturan perundang-undangan yang berlaku atau oleh pemiliknya dinyatakan terbuka bagi lalu lintas umum, malta terhadap ruas jalan dan lalu lintas tersebut berlaku peraturan perundang-undangan tentang Jalan dan tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya.

Huruf h Cukup jelas.

Huruf i Cukup jelas.

Huruf j

Pasa/2

Penentuan sasaran meliputi penyusunan rencana umum jangka panjang, penyusunan rencana jangka menengah, dan program pewujud'in sasaran. Pewujudan sasaran meliputi kegiatan penyusunan rencana teknik, pembangunan, dan pemeliharaan.

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (I) Yang dimaksud dengan kota dalam ayat ini, adalah dalam kaitannya dengan jaringan jalan, bukan pengertian kota dalam adrninistrasi pemerimahan. Yang dimaksud dengan simpul jasa distribusi, adalah suatu simpul yang terjadi ak.ibat berlak.unya pola-pola efisiensi pada arus barang atau orang yang menjadi titik tumpu bagi tumbuh dan berkembangnya kota menurut pertimbangan ekonomi. Jaringan jalan primer berkaitan erat dengan Struktur Pengembangan Wilayah pada Tingkat Nasional, yang menurut peranan pelayanannya ter-d.iri dari Jalan Arteri, Jalan Kolektor, dan Jalan Lokal.

Ayat (2) Jarict.m jalan sekunder berkaitan erat dengan

Struktur Wilayah Pengembangan Kota, yang menurut peranan pelayanannya terdiri dari Jalan Arteri, Jalan Kolektor, dan Jalan Lokal. Jalan Arteri Primer dan Kolek tor Primer tidak terputus walaupun memasuki suatu kota.

Ayat (3) Cukup jelas.

Pasa/4

Ayat (I) Cukup jelas.




PtiSD/5


Ayat (2) Daerah Manfaat Jalan adalah suatu daerah yang d.imanfaatkan untuk konstruksi jalan terdiri dari badan jalan, saluran tepi jalan, dan arnbang pengarnannya. Badan jalan meliputi jalur lalu lintas, dengan atau tanpa jalur pemisah dan bahu jalan. Ambang pengarnan jalan terletak di bagian paling luar dari Daerah Manfaat Jalan, dan dirnaksudkan untuk mengarnankan bangunan jalan.

Ayat (3) Daerah Milik Jalan ("right of way") dibatasi dengan tanda batas Daerah Milik Jalan. Sejalur tanah tertentu di luar Daerah Manfaat Jalan tetapi di Daerah Milik Jalan dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keluaasan kearnanan penggunaan jalan antara lain untuk keperluan pelebaran Daerah Manfaat Jalan di kemudian hari.

Ayat (4) Daerah Pengawasan Jalan adalah sejalur tanah terteutu yang terletak di luar Daerah Milik Jalan, yang penggunaannya d.iawasi oleh pembina jalan, dengan rnaksud agar tidak. mengganggu pandangan pengemudi dan konstruksi bangunan jalan, dalam hal tidak cukup luasnya Daerah Milik Jalan.

A\at ('i) ('ukup j<:la,.

l'u.wl f>

l'usul 7

Sccara umum wewcnan!( pembinaan jalan ada pada Pcrnerintah di sarnping itu karena adanya kekhusu,an di bidang pengairan, pcrkcbunan, pcrtarnbangan, kehutanan, pelabuhan, pertahanan dan kcarnanan, dan lain-lain, rnaka pelaksanaan pcrnbinaan jalan pcrlu memperhatikan pcraturan perundang-undangan di bidang masing-masing. Pelimpahan dan atau penycrahan wewenang scbagaimana dimaksud dalam pasal ini bcrarti bahwa hak dan kekuasaan untuk melakukan pembinaan beralih pada instansi yang bersangkutan. Penyerahan wewenang kepada Badan Hukum dan atau Perorangan dilakukan dengan memperhatikan kepen-tingan dan kemakmuran masyarakat sekitarnya. Tapi dalam pada itu karena pembinaan dan pengurusan jalan adalah beban Badan Hukum atau Perorangan, penerima penyerahan itu, Pemerintah tidak akan mengabaikan kepentingannya.

Pasa/8

Ayat (I) Jalan umum yang dikelompokkan dalam Jalan Na-sional disebut Jalan Nasional.

Ayat (2) Jalan Umum yang dikelompokkan dalam Jalan Daerah: - yang dibina oleh Pemerintah Daerah

Tingkat I dapat disebut Jalan Propinsi; - yang dibina oleh Pemerintah Daerah

Tingkat II dapat disebut Jalan Kabu-paten/Kotamadya;

- yang dibina oleh Pemerintah Desa da-pat disebut Jalan Desa.

lnformes• t'ekerjean Umur:n

fwat (3) Jalan Khusus yang dibina oleh lnstansi/Badan Hukum antara lain dapat disebut jalan instansi pengairan, jalan perkebunan, jalan pertambangan, jalan kehutanan, jalan komplek yang bukan jalan umum, jalan pelabuhan dan lain-lain.


Pusul 9

Ayal (I)

Pcmbinaan jalan pada hakekalnya melipuli penen-luan sasaran dan perwujudan sasaran. Tcrmasuk dalam pencntuan sasaran adalah kegiatan-kcgiatan penyusunan rencana umum jangka panjang, penyusunan renl:ana jangka menengah, dan penetapan program untuk mewu-judkan rencana-rencana tersebut. Termasuk dalam pewujudan sasaran adalah kegiatan-kegiatan pengadaan dan pemeliharaan.

Ayat (2) Pengertian pengadaan tida)( terbatas hanya pada perencanaan teknik dan pembangunan saja, akan tetapi meliputi pula penerimaan, penyerahan, dan pengambilalihan. Contoh dari penerimaan dan penyerahan misalnya, Pemerintah menerima penyerahan Jalan Khusus dari Badan Hukum/lnstansi dan kemudian dinyatakan sebagai Jalan Umum. Contoh dari pengambilalihan misalnya, Pemerintah mengambilalih Jalan Khusus dari Badan Hukum/lnstansi dan kemudian dinyatakan sebagai Jalan Umum.

Pusul/0





Paso/ II





Pasa/12




Ayat (4)


Cukup jelas.

Ayat (S) Cukup jelas.


Pasa/13

Mengingat bahwa Jalan Tol merupakan jaringan jalan umum yang menyangkut hajat hidup orang banyak, sudah selayaknya apabila pemilikan dan penyeleng-garaannya ada pada Pemerintah. Penyelenggaraan Jalan Tol, meliputi semua kegiatan pewujudan sasaran pembinaan Jalan Tol, dan ｫ･ｧｩ｡ｾ＠operasinya. Kegiatan operasi dimaksud melipuu pengumpulan tol, pengaturan pemakaian dan pengarnanan Jalan Tol, usaha lain yang sesuai dengan maksud dan tujuan penyelenggaraan Jalan Tol.

Pasal/4

Usul Menteri untul menetapkan suatu ruas jalan sebagai Jalan To! didasarkan atas rencana umum jangka menengah dan program pewujudan jaringan jalan Pemerintah. Pembangunan Jalan Tol diselenggarakan tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan biaya operasi kendaraan melalui Jalan Tol ditam-bah dengan pembayaran tol harus lebih rendah daripada biaya operasi kendaraan melalui lintas alter-natif jalan umum yang ada.

Pasal/5

Yang dimaksud dengan merupakan altematif adalah bahwa selain Jalan Tol, harus ada lintas jalan umum lain yang mempunyai asal dan tujuan yang sama sehingga para pemakai jalan bebas menentukan pilihan untuk menggunakan atau tidak menggunakan Jalan Tol. Dalam hallintas altematif jalan umum tidak ber-fungsi sebagaimana mestinya, maka Jalan Tol dengan ｾｮ､ｩｲｩｮｹ｡＠ menjadi jalan lintas umum tanpa tol.

Pasal 16

Ayat (I) Yang dimaksud dengan spesifilc:asi khusus Jalan

To! adalah spesifikasi jalan bebas hambatan, an-tara lain : a. tidak mempunyai persilangan yang se-

bidang dengan jalan lain; b. tidak mempunyai jalan masuk secara

langsung, kecuali yang terkendali; c. biaya operasi kendaraan melalui Jalan

Tol ditambah pembayaran to! masih lebih ren-dah daripada biaya operasi kendaraan melalui lintas altematif jalan umum yang ada. Biaya operasi kendaraan meliputi antara lain bahan bakar, pelumas, keausan, dait nilai waktu.

Ayat (2) Yang dimaksud dengan memberikan keandalan adalah memberilcan pelayanan dan keamanan yang man tap.


Pasal 17

37

38

Ayat (I) Men&inpt bahwa Jalan Tol merupakan Jalan Umwnlterbuka bagi lalu lintas umum dan mem-punyai sifat khusus, sudah selayaknya pengusahaan Jalan Tol diselenggarakan oleh Badan Hukum Usaha Negara. Yang dimaksud deDJ&n Badan Hukum Usaha Negara, adalah sebapimana dimaksud dalam ｕｮ､ＦｮｾＭｵｮ､｡ｮｧ＠ Nomor 9 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara. Kekhususan tersebut disebabkan oleh karena obyek usahanya berupa jalan yang kepada para pemakainya dikenakan tol akan tetapi mempunyai tujuan untuk pemerataan pengembangan wilayah basi tawujudnya perkembanpn antar daerah yang seimbang, dan pemerataan hasil-hasil pem-bangunan, serta pemantapan pertahanan dan kearnanan Bangsa dan Negara.



Ayat (4) Cukup jclas.

Pasa/18

A;-:! {I) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jetas.

Ayat (3) Yang dimaksud dengan pemakaian Jalan Tot setain sebagaimana dimaksud datam ayat (I) an tara lain kegiatan-kegiatan yang ditaksanakan untuk kepen-tingan nasional, kepentingan pertahanan dan keamanan di Jatan Tot, sehingga Jatan Tot tidak dapat digunakan untuk kendaraan bermotor. Persetujuan Presiden dikeluarkan atas usut Menteri.

Pasa/19

Ayat ( 1) Cukup jetas.

Ayat (2) Hal ini dimaksudkan agar Pemakai Jatan Tot berhak menuntut dan memperoteh ganti rugi dari Badan Hukum Usaha Negara Jatan Tot alas kerugian yang nyata-nyata merupakan akibat kesalahan dari Badan Hukum Usaha Negara Jalan Tol dalam menyelenggarakan Jalan Tottersebut.


Pasa/10

Ayat (I) Terganggunya peranan jatan dapat diakibatkan oleh pemakaian jalan yang tidak pada tempatnya, misalnya berlari-Iari, mengendarai sepeda, atau memakai jalan sebagai tempat bermain sepatu roda, dan skate-board di Jalan Tol serta menem-patkan batu-batu besar, menumpuk pasir, mem-buat hambatan-hambatan di Daerah Manfaat

Jalan di Jalan Umum.


Ayat (3) Penydenggaraan suatu ruas jalan sebapi Jalan Tot ditetapkan dengan Keputusan Presiden ber-dasarkan usut Menteri, sehingga apabila terdapat penyelenggaraan suatu ruasjalan sebagai Jalan Tot tidak ditetapkan dengan Keputusan Presiden, adalah bertentansan dengan Undang-undang ini.

Ayat (4) Yang dimaksud dengan memasuki Jatan Totter-batas pada pejatan kaki yang tidak mengganggu

peranan jalan dan tidak mcngakibatkan kerusakan Jalan Tol.

Pasal 21

ａｾﾷ｡ｴ＠ (ll Cul..up jclas.

ａｾﾷ｡ｴ＠ (1)

Cul..up jclas.

Ayat (3)

Kctentuan pasal m1 dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bagi penuntutan alas kejahatan dalam pengusahaan jatan dan merupakan tambahan terhadap ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Bab VII Pasatl92 dan Pasat 193.



Ayat (6) Perbuatan pidana ini dinilai sebagai kejahatan oteh karena akibat dari perbuatan tersebut dapat menimbutkan bahaya bagi keamanan umum, orang, maupun barang.

Pasa/22

Untuk menjamin pelaksanaan yang sebaik-baiknya dari peraturan-peraturan atau tindakan yang merupakan petaksanaan Undang-undang ini, maka dipertukan sanksi pidana sebagai yang dicantumkan datam pasal ini. Sanksi pidaria tersebut hanya menyangkut hal-hal yang bersifat petanggaran.

Pasa/23.

Maksud ketentuan ini adalah agar tidak terjadi kekosongan hukum ("rechtsvacuum") dalam bidang jalan.

Pasa/24

Cukup jetas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3186.

lnformasi Pekerjun Umum

a . 8CC8SI8 ENGINEERING INC.LTD. JALAN PRAPATAN N0.24 e 0 356980 e JAKARTA 10410

MENGUCAPKAN SELAMAT HARI KEBAKTIAN

DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM KE 41

TANGGAL 3 DESEMBER 1986

P .T. Sumurung Raya CONTACTOR- PERDAGANGAN UMUM- ANGKUTAN DARAT

Head Office. Jl. Cempaka Putih Tengah 26 No.2, Taman Solo Phone : 414505 - 416183-Jakarta 10510

MENGUCAPKAN SELAM'AT HARI KEBAKTIAN PUKE 41

P.T. SANTYAYA BHAKTI PERDAGANGAN UMUM & KONTRAKTOR Jl. Raya Cipinang Jaya, Komplek Cipinang Elok II

Blok AF No. 18, Jakarta Timur Telp. 8194989

MENGUCAPKAN SELAMAT

H A R I K E 8 A K T IAN P lJ K E 41

PT. TELAGA PALMA KENCANA Jl. Jatinegara Barat 166 K, Telp. 8195862, Jakarta Timur

MENGUCAPKAN SELAMAT

HARI KEBAKTIAN PUKE 41

lnformasi Pekerjaan Umum 39

40

KORPRI SUKU DINAS PEKERJAAN UMUM

JAKARTA BARAT

Jalan. Let. Jend. S. Parman No.2- Tslp. 592366

PIM'INAN BESERTA KARYAWAN

MENGUCAPKAN :

SELAMAT HARI KEBAKTIAN DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM KE- 41

PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PROYEK PENGEMBANGAN LINGKUNGAN PLUIT

II. Pluit No. 1 - Telpon 662300-662301 Jakarta

PIMPINAN BESERTA KARYAWAN PPL . PLUIT DKI JAKARTA

MENGUCAPKAN :

SELAMAT HARI KEBAKTIAN DEPARTEMEN PEK.ERJAAN UMUM KE- 41

PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

SUKU DINAS PEKERJAAN UMUM JAKARTA TIMUR

Jalan Raya Jatinegara Barat 142

Tilpon, 8191009-8191597-8192172.

JAKARTA

MENGUCAPKAN SELAMAT

HARI KEBAKTIAN DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM KE-41

KORRA ANTARBUANA P.T. QUANTITY SURVEYORS • PROJECT MANAGERS • CONSTRUCTION MANAGERS

Jl. Dwijaya 111/10 Radio Dalam, Telp. 771397 - 711246, Jakarta Selatan

PI MPI NAN BESERTA KARYAWAN

MENGUCAPKAN :

SELAMAT HARI KEBAKTIAN DEPARTEMEN PEKERJAAN UMLM KE- 41


•

PERATURAN PEMERINTAH

REPUBLIK INDONESIA '

NOMOR : 26 TAHUN : 1985

TEN TANG

JALAN

ｾ＠ DEPARTEIEN PEKERJAAI UMUI ｾ＠ DIREKTORAT JENDERAL BIIA MARGA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

PERA TIJRAN PEMERINT AH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 26 TAHUN 1985 TENTANG

JALAN


Menimbang

Mengingat

Menetapkan

a. bahwa dengan Undang-undang nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan pokok mengenai jalan;

b. bahwa untuk melaksanakan keten-tuan ｳ･｢｡ｧ｡ｩｭ｡ｾ｡＠ dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan peraturan pemerintah tentang Ja-lan;

I. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 33 Un-dang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang No_mor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara no-mor 3186);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN PEMERINTAH REPU-BLIK INDONESIA TENTANG JA-LAN.

BABI KETENTIJAN UMUM

Pasall

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud de-ngan:

1. Pembinaan Jalan adalah kegiatan-kegiatan pena-nganan jaringan jalan terdiri dari penentuan sasaran yang meliputi penyusunan rencana umum jangka panjang, penyusunan rencana jangka menengah dan penyusunan program, serta pe-wujudan sasaran yang meliputi pengadaan dan pemeliharaan;

2. Pembina Jalan adalah Instansi atau Pejabat atau Badan Huk:um atau Perorangan yang ditunjuk untuk melaksanakan sebagian atau seluruh we-wenang pembinaan jalan;

3. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang pembinaanjlllan;

lnformasi Pakerjaan Umum

4. Pembina Jalan Nasional adalah Menteri atau Pejabat yang ditunjuknya untuk menyelenggara-kan pembinaan jalan di tingkat nasional dan me-laksanakan pembinaan Jalan Nasional;

5. Pembina Jalan Propinsi adalah Pemerintah Da-erah Tingkat I atau Instansi yang ditunjuknya untuk melaksanakan pembinaan Jalan Propinsi;

6. Pembina Jalan Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten atau Instansi yang ditunjuknya untuk melaksanakan Pembinaan Ja-lan Kabupaten;

7. Pembina Jalat1 Kotamadya adalah Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya atau Instansi yang ditunjuknya untuk melaksanakan Pem-binaan Jalan Kotamadya;

8. Pembina Jalan Desa adalah Pemerintah Desa/ Kelurahan;

9. Pembina Jalan Khusus adalah Pejabat atau orang yang ditunjuk oleh dan bertindak untuk dan atas nama pimpinan lnstansi atau Badan Hukum atau Perorangan untuk melaksanakan Pembina-an Jalan Khusus;

10. Leger adalah dokumen yang memuat catatan me-ngenai perkembangan suatu ruas jalan.

BAB II JARINGANJALAN

Bagian Pertama Pennan J alan

Pasa/2

(1) Pengadaan jalan diselenggarakan dengan meng-utamakan pembangunan jaringan jalan di pusat-pusat produksi serta jalan-jalan yang menghu-bungkan pusat-pusat produksi dengan daerah pemasaran.

(2) Pengadaan jalan diarahkan untuk memperkokoh kesatuan wilayah nasional sehingga menjangkau daerah-daerah terpencil.

(3) Pengadaan jalan diarahkan untuk mewujudkan:

41

42

a. peri kehidupan rakyat yang serasi dengan tingkat kemajuan yang sama, merata, dan seimbang.

b. daya guna dan basil guna upaya pertahanan keamanan Negara.

Ptual J

(1) Pembina jalan wajib mengusahakan agar jalan dapat digunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat, terutama untuk meningkatkan pertum-buhan ekonomi nasional, dengan mengusahakan agar biaya operasi kendaraan menjadi serendah-rendahnya.

(2) Pembina jalan wajib mengusahakan agar jalan dapat mendorong ke arah terwujudnya keseirn-bangan antar daerah dalam hal tingkat pertum-buhannya dengan mempertimbangkan satuan wilayah pengembangan dan oreientasi geografis pemasaran sesuai dengan struktur pengembangan wilayah tingkat nasional yang dituju.

(3) Dalam usaha mewujudkan pelayanan jasa distri-busi ｶ｡ｮｾ＠ｳ･ｩｭ｢｡ｮｾＮ＠ Pembina Jalan waiib mem-perhatikan bahwa jalan merupakan satu kesatu-an sistem jaringan jalan terdiri dari sistern jaring· an jalan primer dz.n sistem jaringan jalan sekun-der yang terjalin dalam hubungan hirarki.

Pasa/4

(I) Sistem Jaringan Jalan Primer disusun mengikuti ketentuan pengaturan tata ruang dan struktur pengembangan wilayah tingkat nasional, yang menghubungkan sirnpul-simpul jasa distribusi sebagai berikut:

a. Dalam satu Satuan Wilayah Pengembangan menghubungkan secara menerus kota jenjang kesatu. kota jenjang kedua, kota jenjang keti· ga, dan kota jenjang di bawahnya sampai ke Persil.

b. Menghubungkan kota jenjang kcsatu dengan kota jenjang kesatu. an tar Satuan Wilayah Pengembangan.

(2) J alan Arteri Primer mcnghubungkan kota jenjang kesatu yang terletak berdampingan atau meng· hubungkan kota jenjang kesatu dengan kota jenjang kedua.

(3) J alan Kolek tor Primer menghubungkan kota jen-jang kedua dengan kota jenjang kedua a tau meng-hubungkan kota jenjang kedua dengan kota jen-jang ketiga.

( 4) J alan Lokal Primer menghubungkan kota jenjang kesatu dengan Persil atau menghubungkan kota

jenjang kedua dengan Persil atau menghubungkan kola jenjang ketiga dengan kota jenjang ketlga, kola jenjang keliga dengan kota jenjang di ba· wahnya, kola jenjang ketiga dengan Perail-; atau kola di bawah jenjang ketiga sampai Persil.

PaiQ/.S

(I) Sistem jaringan Jalan Sekunder disusun mens· ikuli ketentuan pengaturan tata ruang kota yang menghubngkan kawasan-kawasan yang mempu· nyai fungsi primer. fungsi sekunder kesatu, fung·

si sekunder kedua, fungsi sekunder ketiga dan se-terusnya sampai ke perumahan.

(2) Jalan Arteri Sekunder menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu atau menghubungkan kawasan sekunder kesatu de-ngan kawasan sekunder kesatu atau menghubung-kan kawasan sckundcr kcsatu dengan kawasan sekunder kedua.

(3) Jalan Kolektor Sekunder menghubungkan kawas-an sekunder kedua dengan kawasan sekunder ke-dua atau menghubungkan kawasan sekunder ke-dua kawasan sekunder ketiga.

(4) Jalan Lokal Sekunder menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, menghu-bungkan kawasan sekunder kedua dengan peru-mahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.

Pasa/6

(I ) Penetapan ruas-ruas jalan menu rut peranannya da-lam sistern jaringan jalan primer dan J alan Arteri Sekunder dilakukan secara berkala oleh Menteri setelah rnendengar pendapat Menteri Perhubung-an sesuai dengan tingkat perkembangan wilayah yang telah dicapai.

(2) Penetapan ruas-ruas jalan menu rut peranannya dalam sistem. jaringan jalan sekunder kecuali Jalan Arteri Sekunder dilakukan secara berkala oleh Gubernur Kepala Daeral1 Tingkat I, atas usul Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Ting-kat II yang bersangkutan dengan memperhati-kan Petunjuk Menteri dan Menteri Perhubungan sesuai dengan tingkat perkembangan kawasan kota yang telah dicapai.

Bagian Kedua Persyuatan jalan menurut peranan

Paml 7

(I) Jalan Arteri Primer didesain berdasarkan kecepat-an rencana paling rendah 60 (enam puluh) km/

si sekunder kedua, fungsi sekunder ketiga dan se-

lnformesi PekerjMn Umum

terusnya sampai ke perumahan.

(2) Jalan Arteri Sekunder menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu atau menghubungkan kawasan sekunder kesatu ·de-ngan kawasan sekunder kesatu atau menghubung-kan kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.

(3) Jalan Kolektor Sekuniler menghubungkan kawas-an sekunder kedua dengan kawasan sekunder ke-dua atau menghubungkan kawasan sekunder ke-dua kawasan sekunder ketiga.

(4) Jalan Lokal Sekunder menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, menghu-bungkan kawasan sekunder kedua dengan peru-mahan, kawasan sekunder ketiga dan scterusnya sampai ke perumahan.

Pasa/6

(l ) Penetapan ruas-ruas jalan menu rut peranannya da-lam sistem jaringan jalan primer dan Jalan Arteri Sekunder dilakukan secara berkala oleh Menteri setelah mendengar pendapat Menteri Perhubung-an sesuai dengan tingkat perkembangan wi)ayah yang telah dicapai.

(2) Penetapan ruas-ruas jalan menurut peranannya dalam sistem jaringan jalan sekunder kecuali Jalan Arteri Sekunder dilakukan secara. berkala oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, atas usul Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Ting-kat II yang bersangkutan dengan memperhati-kan Petunjuk Menteri dan Menteri Perhubungan sesuai dengan tingkat perkembangan kawasan kota yang telah dicapai.

Bagian Kedua Persyaratan jalan menurut pennan

Pasa/ 7

(I) Jalan Arteri Primer didesain berdasarkan kecepat-an rencana paling rendah 60 (enam puluh) km/

(2) Jalan Lokal Primer tidak terputus walaupun memasuki desa.

Pasa/10

(I) Jalan Arteri Sekunder didesain berdasarkan ke-cepatan rencana paling rendah 30 (tiga puluh) km/jam dan dengan Iebar badan jalan tidak kurang dari 8 (de Iapan) meter.

(2) Jalan Arteri Sekunder mempunyai kapasitas yang sama atau lebih besar dari volume lalu lintas rata.rata.

(3) Pada Jalan Arteri Sekunder lalu lintas cepat ti-

lnformasi Pekerjean Umum

dak boleh terganggu oleh lalu lintas lambat.

(4) Persimpangan pada Jalan Arteri Sekunder, de-ngan pengaturan tertentu harus dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) dan ayat (2).

Pasa/11

Jalan Kolektor Sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 ( dua puluh) km/jam dan dengan Iebar badan jalan tidak kurarig dari 7 (tujuh) meter.

Pasa/12

( 1 ) J alan Lokal Sekunder didesain berdasarkan ke-cep11tan rencana paling rendah I 0 (sepu1uh) km/jam dan dengan Iebar badan jalan tidak kurang dari 5 (lima) meter.

(2) Persyaratan teknik Jalan Lokal Sekunder sebagai-mana dimaksud dalam ayat ( 1) diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) atau lebih.

(3) Jalan Lokal Sekunder yang tidak diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda 3 ( tiga) a tau le-bih harus mempunyai Iebar badan jalan tidak kurang dari Jlh (tiga setengah) meter.

Pasa/13

Ketentuan teknik jalan bagi jalan sebagaimana di-maksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 ditetapkan oleh Menteri.

Pasa/14

(I) Bangunan pelengkap jalan harus disesuaikan de-ngan peranan jalan yang bersangkutan.

(2) Ketentuan-ketentuan teknik bangunan pelengkap jalan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (I ) ditetapkan oleh Menteri.

Pasa/15

Perlengkapan jalan yang berkaitan langsung de-ngan pemakai jalan harus memenuhi ketentuan tek-nik perlengkapan jalan yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan dengan memperhatikan pendapat Men-teri.

.Pasa/16

Perlengkapan jalan yang berkaitan tidak langsung dengan pemakai jalan harus memenuhi ketentuan tek-nik perlengkapan jalan yang ditetapkan oleh Menteri.

43

44

BAB Ill BAGIAN-BAGIAN JALAN

Bagian Pertama Daerah Manfaat J alan

Pasa/17

(I) ｾ｡･ｲｾ＠ Manfaat Jalan merupakan ruang srpan-Jang Jalan yang dibatasi oleh Iebar. tinggi. dan ke-dalaman ruang bebas tertentu yang ditetapkan oleh Pembina Jalan.

(2) Ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1)

hanya . diperuntukkan bagi median. perkerasan jalan. jalur pemisah. b:!lw jalan. saluran lt'pi ja-lan, trotoar. lereng. ambang pengaman. timhun-an dan ｧ｡ｬｩ｡ｮＬｧｯｲｮｮｧＭｾｷｲｯｮｧ＠ perlengkapan ｪ［ｾｬ｡ｮＮ＠dan bangunan ｰ･ｬ･ｮｧｫ［ｾｰ＠ｬ［ｾｩｮｮｶ｡Ｎ＠

Pasa/18

(I) Badan jalan hanya diperuntukkan bagi arus lalu lintas dan pengamanan terhadap konstruksi jalan.

(2) Lebar, tinggi, dan kedalaman ruang be bas dite-tapkan lebih lanjut oleh Pembina Jalan.

(3) Tinggi ruang bebas bagi Jalan Arteri dan Jalan Kolektor paling rendah 5 (lima) meter dengan ke-dalaman lebih dari Jlh ( satu setengah) meter.

(4) Dilarang menggunakan badan jalan dan ruang bebas untuk keperluan yang dapat mengganggu peruntukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1 ).

PaSil/19

(I) Saluran tepi jalan, hanya diperuntukkan bagi penampungan dan penyaluran air, agar badan ja-lan bebas dari pengaruh air.

(2) Ukuran sa luran tepi jalan ditetapkan sesuai de-ngan Iebar permukaan jalan dan keadaan ling-kungan.

(3) Dalam hal tertentu dan dengan syarat-syarat ter-tentu yang ditetapkan oleh Menteri saluran tepi jalan dapat diperuntukkan sebagai saluran ling-kungan.

(4) Dilarang menggunakan saluran tepi jalan untuk keperluan yang dapat mengganggu peruntukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) dan ayat (3).

PaSil/20

(I) Ambang pengaman jalan hanya diperuntukkan bagi pengamanan konstruksi jalan.

(2) Dilarang menggunakan ambang pengaman jalan untuk keperluan yang dapat mengganggu perun-

. tukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1 ).

PaSil/21

(I) Bangunan utilitas yang mempunyai sifat pela-yanan wilayah pada sistem jarin!!.an jalan primer

di luar kotJ. harus ditrmpatkan di luar Daerah Milik hbn.

ＨｾＩ＠ Bangunan utilitas yang mrmpunyai sifat pelayan-an lokal pada sistem jaringan jalan primer di luar kotJ. dapat ditt•mpatkan di luar Daerah Manfaat J alan sejauh mungkin mendekat ke bat as Daerah Milik J alan.

(3) BangunJn utilitas pada sistem jaringan jalan pri-mer di ､［ｾｬ｡ｭ＠ J...nu dJn sistemjaringan jalan sekun-dt•r d3p3t ditt•mpatkan di dalam Daerah Manfaat JaiJn ､･ｮｧ［ｾｮ＠ ketentuan:

a. untuk yang ｢ｴｲＺＮｾ､ＺＮｾ＠ di alas tanah ditcmpatkan di luar jarJk tertentu dari tepi paling luar balm plan atau perkerasan jalan. sehingga tidak menimhulkan hambatan samping bagi pemakai jalan:

b. untuk yang berada di bawah tanah ditempat-kan d'i luar jarak tertentu dari tepi paling luar balm jalan atau perkerasan jalan, sehj.ngga tidak akan mrngganggu keamanan konstruksi jalan.

(4) Jarak sebagaim:111a dimaksud dalam ayat (3) hu-ruf a dan huruf :1 ditentukan oleh Pembina Jalan yang bersangkutan berdasarkan ketentuan teknik jalan yang ditetapkan oleh Menteri.

(5) Penempatan. pemuuatan, dan pemasangan ba-ngunan utilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus direncanakan dan dikerjakan se-suai dengan persyaratan berdasarkan ketentuan teknik jalan yang ditetapkan oleh Menteri.

(6) Rencana kerja, jadwal kerja, dan cara-<:ara pe-ngerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus disetujui oleh Pembina Jalan yang ber-sangkutan.

(7) Hal-hal di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (I). ayat (2). dan ayat (3) harus men-dapat persetujuan terlebih dahulu dari Pembina Jalan yang bersangkutan.

Pasa/22

( 1) Pohon-pohon J 1da sis tern jaringan jalan primer di

luar kota harus ditanam di luar Daerah Manfaat Jalan.

(2) Pohon-pohon pada sistem jaringa:n jalan primer di dalam kota dan pada sistem jaringan jalan sekunder dapat ditanam di batas Daerah Manfaat Jalan, median atau di jalur pemisah.

(3) Hal-hal di luar ketentuan sebagaimana dimaksud

lnformesi Pekerj•n Umum

dalam ayat (I) dan ayat (2) harus ｾ･ｮ､｡ｰ｡ｴ＠ per-setujuan dari Pembina Jalan yang bersangkutan.

Pasa/23

Menteri menetapkan persyaratan dalam hal me-masang, membangun, memperbaiki. mengganti baru, memindahkan, dan merelokasi bangunan utilitas yang terletak di dalam, pada, sepanjang, melintas, dan di bawah Daerah Manfaat Jalan.

Pasa/24

(I) Menteri Perhubungan mengatur pengadaan, pe-nempatan, pemasangan, perbaikan, penggantian baru, pemindahan, dan pemeliharaan rambu-rambu lalu-lintas dan tanda-tanda jalan setelah mendengar pendapat Menteri.

(2) Pembina Jalan melaksanakan pengadaan, penem-patan, dan pemasangan perlengkapan jalan di Daerah Manfaat J alan pad a pembangunan jalan baru termasuk peningkatan jalan setelah mende-ngar pendapat Menteri Perhubungan.

(3) Menteri mengatur pengadaan, pemasangan, per-baikan, penggantian baru, pemindahan, dan pe-meliharaan perlengkapan jalan selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (I).

Pasa/25

Pembina Jalan mengambil segala upaya agar Da-erah Manfaat Jalan dapat digunakan sesuai dengan fungsinya apabila terjadi gangguan dan hambatan da-lam penggunaan Daerah Manfaat Jalan.

Pallll26

Dalam hal Daerah Manfaat Jalan benUanpn, ber· potongan, berhimpit, melintaa, a tau di bawah banaun· an utUitu maka perayaratan teknik dan penpturan pelakl&l1aannya, ditetapkan benama oleh Pembina Jalan dan pemUik banaunan utUita1 yana berui1J)cut· an, densan mengutamakan kepentlnpn umum dan memperhatikan plhak yana memUiki banaunan yana telah adalebih dahulu.

BIPnKedua D..UMaJalan

Ptual27 (1) Daerah MWk Jalan merupakan ruana 1epanjanr

jalan yana dlbatul oleh Iebar dan tlngi tertentu yana dikuual oleh Pembina Jalan denaan 1uatu hak · tertentu NIUal denpn peraturan perun· ctana-undanpn yana berlaku.


(2) Daerah MUik Jalan dlperuntukkan bali Daerah Manfaat Jalan dan pelebaran jalan rnaupun pe· nambahan jalur lalu-llntu dl kemudlan harl aerta kobutuhan ruanpn untuk penaarnan jalan.

Pallll28

(1) Pengunaan Daerah Millk Jalan Nlain darl perun· tukan ｾ･｢｡ｧ｡ｩｲｮ｡ｮ｡＠ dlmak1ud dalam Paul27 ayat (2), han11 denaan lzin Pembina Jalan Nrta me· menuhil)'arat-lyarat tortentu.

(2) Apablla Daerah MUik Jalan ｾ･｢｡ｧ｡ｩｭ｡ｮ｡＠ dlmak· 1ud dalam ayat (1 ), diperlukan untuk Pembinaan jalan, maka pemepna lzin yana berunakutan wajib menaemballkan keadaan Durah Millk Jalan aepertl keadaan 1emula, ata1 beban blaya pemesana lzin yana benanakutan.

(3) Dalam hal pemepna lzin tldak menaembalikan keadaan Daerh MUik Jalan Nbaaalmana dlntak· 1ud dalam ayat {2), maka Pembina Jalan dapat menaembalikan keadaan aeperti ｾ･ｭｵｬ｡Ｌ＠ at11 btaya dtbebankan kepada pemeaana izln yang berlanakutan.

·Ptual29

Pensgunaan Daerah Milik J alan sebagaimana di-maksud dalam Pasal 28, yang mengakibatkan keru-sakan jalan dapat dikenakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (I ) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980.

Pasa/30

Pembina Jalan mengambil segala upaya agar Dacrah Milik Jalan dapat digunakan sesuai dengan fungsinya, apabila terjadi gangguan dan hambatan dalam penggunaan Daerah Milik Jalan.

PQSQ/31

Menteri menetapkan persyaratan dalam hal me-masang, membangun, memperbaiki, mengganti baru, memindahkan dan merelokasi bangunan utilitas yang bersilangan, berpotongan, berhimpit, melintas dengan atau di bawah Daerah Milik Jalan.

Pasal32

Dalam hal Daerah Milik Jalan bersilangan, berpo-tongan, berhimpit, melintas dan di bawah bangunan utilitas, maka persyaratan teknik dan pengaturan pelaksanaannya ditetapkan bersama oleh Pembina Jalan dan pemilik bangunan utilitas yang bersangkut-an dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan pihak yang memiliki bangunan yang telah ada lebih dahulu.

45

46

Bagian Ketiga D.enh Peng.wasan J alan

Pull JJ

(I) Daerah Pengawasan J alan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 5 ayat (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 merupakan ruang sepanjang jalan di luar Daerah Milik Jalan yang dibatasi oleh le-bar dan tinggi tertentu. yang ditetapkan oleh Pembina Jalan. dan diperuntukkan bagi pandang-an bebas pengemudi dan pengamanan konstruk-si jalan.

e. Jalan Kolcktor Sdwnder tidak kurang dari 7 (tu-juh) meter;

f. Jalan Lokal Sekundl'r tidak kurang dari 4 (em-pat) meter;

g. Jembatan tiJ;.tk kur:wg dari I 00 (scratus) meter ke arah hilir atau huht.

BAB IV PEUMPAHAN DAN PENYERAHAN WEWENANG

PEMBINAAN JALAN

Sekitar Tebet Fly Over

(2) Dalam pengawasan penggunaan Daerah Pengawas an Jalan, Pembina Jalan berhak mengeluarkan la-rangan terhadap kegiatan tcrtentu yang dapat mengganggu pandangan bebas pengemudi dan kontruksi jalan, atau memerintahkan dilakukan perbuatan tertentu untuk menjamin peruntukan Daerah Pengawasan Jalan.

Pasa/34

Pembina Jalan mcnetapkan batas luar Daerah Pengawasan Jalan yang diukur dari as jalan dengan ja-rak berdasarkan ketentuan tersebut di bawah ini :

a. Jalan Arteri Primer tidak kurang dari 20 (dua pu-luh) meter;

b. Jalan Kolektor Primer tidak kurang dari 15 (lima betas) meter;

c. Jalan Lokal Primer tidak kurang dari 10 (sepu-luh) meter;

d. Jalan Arteri Sekunder tidak kurang dari 20 (dua puluh) meter;

Pasal 35

Wewenang pembinaan jalan ada pada Menteri.

Pasa/36

(I) Wewcnang pcnyusunan rencana umum jangka panjang. rr:n..:ana jangka menengah. dan penyu-sunan program pewujudan jaringan jalan primer ada pada Mcnteri.

(2) Wewenang penyusunan rent:ana umum jangka panjang rencana jangka menengah. dan penyu-sunan program pewujudan jaringan jalan se-kunder diserahkan kepada Pemerintah DaeJah dengan perincian sebagai berikut:

a . untuk kota-kota yang merupakan ibukota propinsi kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten atau Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya yang bersangkutan dengan men-dapat petunjuk dari Gubernur Kepala Daerah;

b. untuk kota-kota yang bukan merupakan Kotamadya dan bukan sebagaimana dimaksud

lnformui Pekert-n Umum

dalam huruf a kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten;

c. untuk kota-kota yang merupakan Kotama-dya dan bukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya;

d. untuk Daerah Khusus lbukota Jakarta kepa-da Pemerintah . Daerah Khusus lbukota Ja-karta.

(3) Wewenang penyusunan rencana umum jangka panjang. rencana jangka menengah, dan pro-gram pewujudan Jalan Khusus ada pada Peja-bat/Instansi di pusat atau di daerah atau Badan Hukum atau Perorangan yang bersangkutan.

Pasa/37

(I) Wewenang perencanaan teknis dan pembangun-an Jalan Arteri pada jaringan jalan primer ada pada Menteri atau diserai}kan kepada badan usaha negara yang diserahi tugas pengelolaan jalan tol.

(2) Wewenang perencanaan teknis dan pembangun-an Jalan Kolek tor pada jaringan jalan primer ada pada Menteri atau diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I atau Pemerintah Daerah Ting-kat II Kabupaten sesuai dengan pengelompokan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Pasal 44. dan Pasal45.

(3) Wewenang perencanaan teknis dan pembangunan Jalan Lokal pada jaringan jalan primer dilerahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten.

(4) Wewenang perencanaan teknis dan pembafliUnan jalan pada jaringan jalan sekunder ada pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).

(5) Wewenang perenc:anaan teknis dan pembangun-an jalan sebagaimana dimabud dalam Pasal 43 ayat (I) huruf c, Pasal 44 ayat (I) huruf c, dan Pasal 45 ayat (I) huruf d ada pada Menteri atau Pemerintah Daerah yang benangkutan.

(6) Wewenang perencanaan teknis dan pembangunan Jalan Khusus ada pada ｐ･ｪ｡｢｡ｴＯｬｾｴ｡ｮｬｩ＠ di pusat atau di daerah atau Badan Hukum atau Perorang-an yang benangkutan.

Prual38

(I) Wewenang pemeliharaan I alan Arteri pada ja· ringan Jalan Primer ada pada Menteri atau di-limpahkan dalam rangka tugas pembantuan ke-pada Pemerintah Daerah Tingkat I atau diaerah-kan kepada badan usaha nepra yana dilerahi tups penaelolaan jalan tol.

lnforn.l P.Urt-n Umum

(2) Wewenang pemeliharun Jalan Kolektor pada jaringan jalan primer ada pada Menteri atau di-Umpahkan kepada Pejabat/lnstansi di daerah atau diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I atau Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten sesuai dengan pengelompokan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, pasal 44; dan Pasal 45.

(3) Wewenang pemeliharaan I alan Lokal pada jaring· an jalan primer diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten.

(4) Wewenang pemeliharaan jalan pada jaringan jalan sekunder ada pada Pemerintah Daerah · sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).

(S) Wewenang pemeliharaan jalan sebagaimana di-maksud dalam Pasal 43 ayat (I) huruf c, Pasal

44 ayat (I) huruf c, dan Pasal 45 ayat (I) huruf d ada pada Menteri atau Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

(6) Wewenang pemeliharaan Jalan Khusus ada pada Pejabat/lnstansi di pusat atau di daerah atau Badan Hukum atau Perorangan yang bersangkut-an.

Pasa/39

(I) Wewenang "pembinaan jalan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagairnana di-maksud dalam Pasal 36 ayat (2), Pasal 37 ayat (2), dan ayat (3) menjadi urusan rumah tangga Daerah yang bersangkutan, dan dilaksanakan dengan syarat:

a. perangkat pelaksanaannya adalah perangkat Pemerintah Daerah;

b. alat perlengkapannya adalah alat perlengkapan Pemerintah Daerah;

c. pembiayaannya dibebankan kepada Pemerin-tah Daerah.

(2) Penyerahan wewenang pembinaan jalan sebapi· mana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (I) dan Pual 38 ayat (I) kepada badan usaha nepra yang diserahi tugas pengelolaan jalan tol, dilakukan dengan syarat bahwa urusan sepenuhnya menjadi tanggUng jawab badan usaha negara yang diserahi tugas pengelolaan jalan tol meliputi:

a. perangkat pelaksanaannya adalah perangkat badan usaha negara yang diserahi tugas penge-lolaan jalan tol;

b. alat perlengkapannya adalah alat perlengkapan badan usaha negara yang diserahi tugas pe-ngelolaanjalan tol;

c. sumber pembiayaannya dari badan usaha negara yang diserahi tugas pengelolaan jalan tol.

47

48

Pa1i1140

Pelimpahan wewenang pembinaan jalan sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) kepada Pe-

jabat Pusat di daerah dilaksanakan dengan syarat:

a. tanggung jawab tetap ada pada Menteri:

b. perangkat pelaksanaannya adalah perangkat pelaksanaan pusat di daerah;

c. alat perlengkapannya adalah alat perlengkapan pusat di daerah;

waktu terbatas dengan tidak mengubah status jalan se• :ula dari segi wewenang pembinaannya, kecuali ditetapkan tersendiri oleh Menteri.

BABV PEMBINAAN JALAN

Bagian Pertama Pengelompokan jalan menurut wewenang

pembinaannya

d. pembiayaannya dari Departemen yang bertang- Pasa/ 43 gung jawab di bidang pembinaan jalan. ( 1) T ermasuk kt'lnmpok J alan Nasional adalah:

Pasa/41

Pelimpahan wewenang pemeliharaan Jalan Arteri pada jaringan jalan primer kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dalam rangka tugas pembantuan sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (I) dilaksanakan dengan syarat:

a. tanggung jawab tetap ada pada Menteri:

b. perangkat pelaksanaannya adalah perangkat Pe-merintah Daerah yang bersangkutan:

c. alat perlengkapannya adalah alat perlengkapan Pemerintah Daerah Tingkat I yang bersangkutan;

d. pembiayaannya dari Departemen yang bertang-gung jawab di bidang pembinaan jalan.

Pasa/42

(I) Sesuai dengan ketentuan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 35 Menteri setelah mendengar Men-teri yang bersangkutan dan Gubemur Kepala Daerah yang bersangkutan dapat:

a. mengambil alih sementara wewenang pembi-naan suatu ruas jalan;

b. langsung menangani secara fisik suatu ruas jalan;

c. menutup semen tara suatu ruas jalan. (2) Pengambilalihan, penanganan fisik, dan penutup-

an suatu ruas jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) dapat didasarkan pada salah satu a tau beberapa pertimbangan di bawah ini: ·

a. ruas jalan dipandang sangat strategis terhadap pertahanan dan keamanan nasional;

b. ruas jalan dipandang sangat penting dilihat da-ri segi ekonomi nasional;

c. ruas jalan tertentu yang diusulkan oleh Pem-bina Jalan yang bersangkutan dengan pertim-bangan sosial, politik, dan budaya masyarakat setempat.

(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) bersifat darurat untuk jangka

a. Jalan Arteri Primer:

h. Jalan f..:l,lekt•'r Primer ｾﾷ｡ｮｧ＠ menghubungkan an tar ibuk,lla prPpinsi:

c. J alan st?lain d:.Hl]1Jda yang termasuk dalam huruf a dan huruf b. yang mempunyai nilai strategis terhadap kepcntingan nasional.

(2) Penetapan status suatu jalan sebagai Jalan Na-sional. dilakukan dengan Keputusan Menteri.

Pasa/44

(I) Tennasuk kelompok Jalan Propinsi adalah:

a. Jalan Kolektor Primer yang menghubungkan ibukota propinsi dengan ibukota Kabupaten/ Kotamadya;

b. Jalan Kolektor Primer yang menghubungkan an tar ibukota kabupaten/kotamadya:

c. Jalan selain daripada yang termasuk dalam huru( a dan huruf b. yang mempunyai nilai strategis terhadap kepentingan propinsi:

d. Jalan dalam Daerah Khusua Jbukota Jakarta, kecuali jalan aebagabnana dimaklud claJam Pual43.

(2) Penetapan status suatu jalan aebagal jalan Propin· si dDakukan dengan Keputuaan Menterl DaJam Negeri atas usul Pemerintah Daerah Tln&kat I yang bersangkutan, denpn memperhatlkan pen· dapat Menteri.

Pllltll45 (1) Tennasuk ｫｾｬｯｭｰｯｫ＠ Jalan Kabupaten adalah:

a. Jalan Kolektor Primer Yllll tlclak termuuk dalam Pua143 dan Pllal 44;

b. Jalan Loka1 Primer;

.:. Jalan Sekunder 1lln tellln tebaplmana dlmak· IUd clalam Pua143 dan Pua144;

d. Jalan tellln darlpada YIDI termiiUk da1am huruf a. huruf b. clan huruf c Y•l mempu·

I nforn.i Pekerjeen Umum

nyai nllai stratep terlulclap kepentinpn ka-bupaten.

(2) Penetapan status suatu jllan sebaplmana diJnak. sud dalam ayat (I) hurufa, hurufb, dan hurufc, sebapi Jalan Kabupaten cWakukan denpn Ke-putusan Gubemur Kepala Daenh Tlnabt I, atu usul Pemerintah Daerah Tlnabt II yana ber· sangkutan dengan memperhatikan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

(3) Penetapan status suatu ruu jalan sebapi Jalan Kabupaten sebapimana dimalcaud dalam ayat (I) huruf d, dilakukan dengan Keputusan Gubemur Kepala Daerah Tingkat I atu usul Pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan, denpn memperhatikan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

PaS11146

(1) Termasuk kelompok Jalan Kotamadya adalahja-ringan jalan sekunder di dalam kotamadya.

(2) Penetapan status suatu ruu Jalan Arterl Sekun-der sebagai Jalan Kotamadya dilakukan denpn Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atas usul Pemerintah Dacrah Kotamadya yang bersangkutan dengan memperhatikan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

(3) Penetapan status suatu ruas Jalan Kolektor Se· kunder sebagai Jalan Kotamadya dilakukan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atas usul Pemerintah Daerah Kotama· dya yang bersangkutan dengan memperhatikan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

(4) Penetapan status suatu ruas Jalan Lokal Sekun. der sebagai Jalan Kotamadya dilakukan dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Ting-kat II.

Pasa/47

(l) Termasuk kelompok J alan Desa adalah jaringan jalan sekunder di dalam desa.

(2) Penetapan status suatu ruas jalan sebagai J alan Desa dilakukan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II dengan memperhatikan pedo· man yang ditetapkan oleh Menteri.

(l)

(2)

Pasa/48

Termasuk kelompok Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun dan dipelihara oleh Instansi/ Badan Hukum/Perorangan untuk melayani ke-pentingan masing-masing.

Penetapan status suatu ruas Jalan Khusus dilaku-kan oleh Instansi/Badan Hukum/Perorangan yang memiliki ruas jalan khusus tersebut dengan mem-

lnformni Pelcerjun Umum

perhatikan pedoman yang ditetapkan oleh Men-teri.

Pasa/49

( 1) Suatu ruas jalan dapat ditingkatkan statusnya menjadi tebih tinggi apabila dipenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. ruas jalan tcrscbut bcrperan penting dalam pelayanan tcrhadap witayah yang lehih luas dari wilayah semula;

b. ruas jalan tersebut makin dibutuhkan masya-rakat dalam rangka pengembangan sistem transportasi.

(2) Suatu ruas jalan dapat diturunkan statusnya men-jadi lebih rendah apabila dipenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. ruas jalan tersebut oleh sebab-sebab tertentu, menjadi berkurang peranannya dan menjang-kau wilayah terbatas, lebih sempit dari wila-yah semula;

b. ruas jalan tersebut lebih banyak melayani masyarakat dalam wilayah wewenang Pem-bina J alan yang baru.

(3) Peralihan status sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diusulkan dari Pembina J alan yang statusnya lebih rendah kepada Pembina Jalan yang statusnya lebih tinggi.

(4) Peralihan status sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat disarankan dari Pembina J alan yang statusnya lebih tinggi kepada pembina Jalan yang statusnya lebih rendah.

(5) Atas usulan ataupun saran sebagaimana dimak-sud dalam ayat (3) dan ayat (4) Pembina Jalan yang menerima usulan atau saran tersebut mem-

P.T. SUBUR BROTHERS BANKERS: B.N•I• I ... I•BP'D JAYA•CITI BANK

Pemborong Jalan, .,lo!mbatan, Pengairan, Bangunan dan Pembukaan lahan

Jl. Pemandangan 11/21 Gunung Sahari Ancol J A K A R T A 14420

TELEX: 41383 SUBUR lA Telp. 680387-681021

MENGUCAPKAN SELAMAT HARI KEBAK"TIAN PUKE 41

49

50

berikan pendapatnya kepada pejabat yang me-netapkan status semula dari ruas jalan yang bersangkutan.

(6) Penetapan status ruas jalan menurut proses peralihan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini ditetapkan oleh pejabat yang berwenang mene-tapkan status baru dari ruas jalan yang bersang-kutan, setelah mendengar pendapat pejabat yang menetapkan status semula.

BqianKedua Peoentuan Sasaran

Pangraf 1 Rencana umum jangka panjang jaringan jalan

Pasal50

Rencana umum jangka panjang jaringan jalan berisi gambaran wujud jaringan jalan yang ingin di-capai untuk sekurang-kurangnya mencakup tahap 10 (sepuluh) tahun mendatang.

Pasa/51

(I) Rencana umum jangka panjang Janngan jalan primer disusun dengan memperhatikan rencana pembangunan nasional jangka panjang, rencana umum tata ruang, rencana tata guna tanah, dan rencana umum transportasi.

(2) Rencana umum jangka panjang jaringan jalan se-kunder disusun berdasarkan ketentuan sebagai-mana dimaksud dalam ayat (I) dan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

(3) Rencana umum jangka panjang Jalan Khusus disusun dengan memperhatikan rencana umum jangka panjang jaringan jalan primer dan sekun-der seria p.;dGmar. yaitg ditetapkan oleh Menteri.

Pangraf 2 RencanaJangka Menengah Jaringan JaJan

Paso/52

Rencana jangka menengah jaringan jalan berisi kumpulan rencana individual, merupakan kuantifi-kasi dari sasaran fungsional yang ingin dicapai, dalam bentuk jumlah satuan fisik untuk jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang disertai perkiraan pembiaya-annya.

Pasal53

(l) Rencana jangka menengah jaringan jalan primer disusun dengan memperhatikan Garis-garis Besar Haluan Negara.

(2) Rencana jangka menengah jaringan jalan sekun-der disusun dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) dan pe-

tunjuk Pembina Jalan Nasional.

(3) Rencana jangka mcncngah Jalan Khusus disusun dengan memperhatikan rcncana jangka mcncngah jaringan jalan primer dan sckundcr dan pcdnrnan yang dikcluarkan olch Mcntcri.

P.,..nf3 Program Pewujudan Jaringan Jalan

Pasal54

Program pewujudan jaringail jalan merupakan gabungan susunan jadwal waktu pe!aksanaan untuk masing-masing rencana individual diSt:.rtai perkiraan biaya vang diperlukan setiap tahunnya sebagai pe-domlsn evaluasi dana dan kegiatan. pelaksanaan tahun-an.

Paso/55

( l) Program pewujudan jaringa.n jalan prin1er disusun dengan memperhatikan Renc2na Pembangunan Lima Tahun, dan peraturan perundang-undanga.n yang berlaku.

(2) Program pewujudan jaringan jalan sekunder di-susun dengan mempcrhatikan Rencana Pemba· ngunan Lima Tahun, peraturan perundang-un-dangan yang berlaku, dan pedoman yang ditetap· kan oleh Menteri.

(3) Program pewujudan J alan Khusus disusun dengan memperhatikan program pewujudan jaringan jalan primer dan sekunder setta pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Ketiga Pengadaan

Pat1i1af 1 RenCMa Teknit Jalan

Paso/56

(1) Rencana teknik jalan merupakan suatu kumpulan dokumen teknik yang memberikan gambaran produk yang ingin diwujudkan, yang terdiri dari gambar teknik, syarat-syarat, dan spesiftkasi pekerjaan.

(2) Rencana teknik jalan harus mempematikan ke-adaan serta faktor pengaruh' lingkungan dan harus mewujudkan basil optimal :;esuai dengan kebutuhan pemakai jalan dan penghematan ｾ＠ .. ..,hPr davs.

(3) Rencana teknik jalan sebagaimana dimaksud da-lam ayat (I) sekurang-kurangnya harus meme-nuhi ketentuan teknik mengenai:

a. Daerah Manfaat Jalan; b. Daerah Milik Jalan; c. Daerah ｐｾｮｧ｡ｷ｡ｳ｡ｮ＠ Jalan;

lnformesl Pekerj•n Umum

d. Dimensi Jalan; e. Beban Rencana dan Volume Lalu-lintas dan

Kapasitas; f. Persyaratan Gcometrik Jalan; g. Konstruksi Jalan; h. Kelestarian Lingkungan Hidup.

(4) Ketentuan-ketentuan teknik jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur oleh Menteri.

Pasa/57

(I) Perencanaan teknik jemhatan diperhitungkan un-tuk mampu mcncrima muatan rcncana sumbu terberat dan konfigurasi rencana sumbu kendara· an yang diizinkan lewat, sesuai dengan ketcntuan teknologi alat transpor yang berlaku.

(2) Ketentuan mengenai muatan rencana sumbu ter-berat dan konfigurasi rencana sumbu kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) ditetapkan oleh Mcnteri setelah mendengar Menteri Perhu-bungan.

Pasa/58

(1) Rencana teknik jalan dari jaringan jalan primer harus disetujui oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk olehnya.

(2) Rencana teknik jalan dari jaringan jalan sekunder harus disetujui oleh Pemerintah Daerah yang ber-sangkutan dengan ketentuan:

a. untuk jaringan jalan sekunder di kabupaten/ kotamadya oleh Pemerintah Daerah Tingkat I atau Pejabat yang ditunjuk olehnya;

b. untuk jaringan jalan sekunder di desa oleh Pemerintah Daerah Tingkat II atau Pejabat yang ditunjuk olehnya.

(3) Rencana teknik jalan sebagaimana dimaksud da-lam ayat {l) sekurang-kurangnya harus meme-nuhi ketentuan teknik mengenai:

a. Daerah Manfaat Jalan; b. Daerah Milik Jalan: c. Daerah Pengawasan Jalan: d. Dimensi Jalan; e. Beban Rencana dan Volume Lalu-lintas dan

Kapasitas; f. Persyaratan Geometrik Jalan: g. Konstruksi Jalan; h. Kelestarian Ungkungan Hidup.

(4) Ketentuan-ketentuan teknik jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur oleh Menteri.

Pasol57

(1) l»erencanaan teknik jembatan diperhitungkan un-tuk mampu menerima muatan rencana sumbu

I nforrMSi Pekerjaen Umum

terberat dan konfigurasi rencana sumbu kendara-an yang diizinkan lewat, sesuai dengan ketentuan teknologi alat transpor yang berlaku.

(2) Ketentuan mengenai muatan rencana sumbu ter-berat dan konfigurasi rencana sumbu kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) ditetapkan oleh Menteri setelah mendengar Menteri Perhu-bungan.

Pasa/58

(I) Rencana teknik jalan dari jaringan jalan primer harus disetujui oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk olehnya.

(2) Rencana teknik jalan dari jaringan jalan sekunder harus disetujui oleh Pemerintah Daerah yang ber-sangkutan dengan ketentuan:

a. untuk jaringan jalan sekunder di kabupaten/ kotamadya oleh Pemerintah Daerah Tingkat I atau Pejabat yang ditunjuk olehnya;

b. untuk jaringan jalan sekunder di desa oleh Pemerintah Daerah Tingkat II atau Pejabat yang ditunjuk olehnya.

Pasa/62

( 1) Dalam hal pelaksanaan pembangunan jalan akan mengganggu jalur lalu-lintas yang telah ada, Pem-bina Jalan harus mengusahakan agar lalu-lintas pada jalur tersebut tctap berlangsung dengan am an dan Ia ncar.

(2) Untuk pelaksanaan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) perlu meminta dan/atau memper-hatikan pendapat Pejabat yang bertanggung ja-wab di bidang yang bersangkutan.

Pasa/63

Dalam hal pelaksanaan pembangunan jalan akan mengganggu bangunan utilitas. Pembina Jalan harus mengusahakan agar bangunan utilitas tersebut dapat tetap berfungsi dan tidak merugikan masyara-kat pemakainya.

Pasa/64

Dalam hal rencana pembangunan suatu Jalan Khusus dipandang dapat memenuhi kebutuhan per-kembangan jaringan jalan umum, sepanjang tidak merugikan kepentingan Jalan Khusus maka Pembina Jalan Nasional/Propinsi/Kabupaten/Kotamadya, da-pat menetapkan Jalan Khusus yang akan dibuat oleh Pembina Jalan Khusus dibangun sesuai dengan per-syaratan jalan umum.

Paragraf 3 Penyerahan, Penerimaan, dan Pengambilalihan

51

ｐ｡ｊｾｊＯＶＵ＠

Pemerintah dapat mencrima Jalan Khusus untuk dinyatakan sebagai jalan umum dari Pcjabat lnstansi Pemerintah atau Badan Hukum atau Perorangan. apa bila hal tersebut sesuai dengan program pengembang-an jaringan jalan dan pcwujudan sasaran.

Pasa/66

(I) Pcmcrintah dapat mcngambil alih suatu ruas Ja-lan Khusus tcrtcntu untuk dijadikan jalan umum dcngan pcrtimbangan:

a. untuk kepentingan pertahanan dan keamanan Negara;

b. untuk kepentingan pembangunan ekonomi nasion a) dan perkembangan suatu daerah:

c. untuk Jebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

(2) Pengambilalihan sebagain1ana dimaksud dalam ayat (I) dilakukan berdasarkan peraturan per-undang-undangan yang berlaku.

Pasa/67 Tata cara dan pelaksanaan penerimaan. penyerahan. dan pengambilalihan Jalan Khusus sebagaimana di-maksud dalam Pasal 65 dan Pasal 66 ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Keempat Pemeliharaan

Paragraf 1 Umum

Pam/68 Pembina Jalan wajib memelihara jalan yang ada di bawah wewenang dan tanggung jawabnya.

Pam/69 Pemeliharaan jalan meliputi perawatan, rehabilitasi, penunjangan, dan peningkatan jalan.

Paml 70 (I) Pemeliharaan jalan dilaksanakan menurut renca-

na teknik pemeliharaan jalan yang sekurang-kurangnya terdiri dari gambar rencana serta syarat-syarat dan spesifikasi pekeljaan.

(2) Pelaksanaan pemeliharaan jalan diusahakan agar tidak menimbulkan gangguan terhadap masyara-kat sekitarnya, kelestarian alam dan lingkungan hidup, serta tidak merugikan pemakai jalan.

sud dalam ayat (2) diatur olch Mcnteri dengan meminta dan/atau memperhatikan pendapat Menteri yang bcrsangkutan atau pejabat yang di-tunjuk olchnya.

Paragr:af 2 Pelaksanaan Pemeliharaan di Daerah Manfaat Jalan

Pasal 71

(I) P.:laksanaan pcmcliharaan jalan di Daerah Man-faat Jalan harus dilakukan tanpa menimbulkan gangguan tcrhadap kdancaran, keamanan, dan kctcrtihan lalu-lintas.

(2) 1\.ctentuan tcntang lata cara pcmcliharaan di Darrah Manfaat Jalan guna memenuhi ketentuan scbagaimana dimaksud dalam ayat (1 ). diatur olch Menteri.

Pam! 72

ｐ･ｬ｡ｫｳ｡ｮｾ｡ｮ＠ pcmeliharaan jalan harus memperhatikan keselamatan pemakai jalan. dengan pcnempatan ram-t>u-rambu lalulintas secara jelas scsuai dengan per-aturan perundang-undangan yang herlaku.

Paragraf 3 Pelaksanaan Pemeliharaan Jalan

di Daerah-MDik Jalan

Pam! 73

Pelaksanaan pemeliharaan jalan di Daerah Milik Jalan yang terletak di luar Daerah Manfaat Jalan tetap harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu peranan Daerah Manfaat Jalan.

Pasal 74

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (I) dan Pasal 73, berlaku pula terhadap setiap kegiatan pemdiharaan bangunan utilitas yang meng-gunakan atau mengganggu Daerah Manfaat Jalan, Dacrah Milik Jalan, dan Daerah Pengawasan Jalan.

Bagian Kelima Penilikan

Pam! 75

Pembina Jalan berwenang mengadakan penilikan yang berhubungan dengan jalan yang bersangkutan.

(3) Ketentuan tentang tata cara pemeliharaan jalan Paml 76

ｾｵｮ｡＠ memenuhi ketentuan sebagaimana dimak- Menteri mengatur tata cara penilikan Daerah Manfaat

52 lnforl'l*i Pekert-n Umum

Jalan, Daerah Milik Jalan, dan Daerah Pengawasan Jalan dengan memperhatikan pendapat Menteri Da-lam Negeri dan Menteri Perhubungan.

PaStll 77

Untuk pelaksanaan penilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Pembina Jalan dapat mengangkat se-orang atau leobih Penilik Jalan.

PaJal 78

Penilik Jalan bertugas:

a. mcngawasi segala kcjadian di Daerah Manfaat Jalan. Dacrah Milik Jalan, dan Daerah Peng-awasan Jala11 yang dapat mengganggu peranan jalan:

b. menyampaikan usul tindakan turun _tangan krpada Pembina Jalan atau lnstansi yang bcr-wcnang;

c. menyampaikan laporan hasil pengawasan ke-pada Pembina Jalan.

BAB VI DOKUMEN JALAN

Pasal 79

Di sctiap kantor Pembina .lalan dibuat, disimpan. dan dipclihara Leger.

l'asal 80

Leger digunakan untul-..:

a. penyusunan rencana dan program pembinaan jalan;

b. memberikan catatan ten tang data jalan.

PaJa/81

(l) Suatu Leger sekurang-kurangnya memuat data sebagai berikut: a. nomor ruas jalan; b. nama pengenal jalan; c. titik-titik pangkal dan ujung scrta jurusan

!ain;

d. peranan jalan; e. sistem jaringan jalan; f. status jalan menu rut wcwenang pembinaan; g. Iebar daerah milik jalan dan data perolehan-

nya; h. Iebar dacrah pengawasan jalan; i. Iebar daerah manfaat jalan; j. jenis perkerasan disertai Iebar, tebal, dan

panjang bcrikut scjarah tekniknya;

k. jenis dan jumlah bangunan pelengkap jalan

I nforrNSi Pekerjun Umum

serta bangunan-bangunan lain yang berada dalam ruas jalan tersebut dengan disertai ukuran-ukuran pokok susunannya;

l. perlengkapan jalan;

m. pembina jalan yang bertanggung jawab ｡ｴｾ＠ruas jalan termasuk bangunan pelengkapnya;

n. tanggal diwujudkannya, dibuka, dan ditutup-nya ruas jalan;

o. nilai jalan yang terdiri dari biaya desain, biaya pembangunan, dan biaya pemetiharaan yang bisa dikapitalisir.

(2) Leger di samping memuat data sebagaimana di-maksud dalam ayat (J ), mcmuat pula pcta lokasi jalan tcrscbut.

Pasal82

Di samping Ieger, Pembina Jalan mcmbuat pula kartu jalan. kartu jembalan. dan karlu bangunan pelengkap lainnya yang harus memuat dala leknik dan konstruk-si.

Pasa/83

Pelaksanaan lcetentuan-ketentuan sebagaimana dimak-sud dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 82 diatur oleh Menteri.

BAB VII KETENlUAN PIDANA

Pasa/84

Barangsiapa melanggar ketentuan sebagaimana di-maksud dalam Pasal 18 ayat (4), Pasal 19 ayat (4), dan Pasal 20 ayat (2), dipidana dengan pidana ku-rungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan, atau denda setinggi-tingginya Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

Paml85

Barangsiapa melanggar ketentuan sebagaimana di-maksud dalam Pasal 28 ayat (l ), dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 2 (dua) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah).

PaJa/86

Barangsiapa melanggar larangan atau perintah yang dikeluarkan secara tertulis berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), di-pidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan atau denda setinggi-tingginya RplOO.OOO (seratus ribu rupiah).

53

54

PaJtJ/87

Perbuatan aebagaimana dirnaksud dalam Pasal 84. Pa-sal8_S, dan Pasal 86 adalah pelanggaran.

BAB VIII KETENnJAN-KETENnJAN LAIN

Pasa/88

( 1) Pembina Jalan dapat menyerahkan pemeliharaan sebagian atau seluruh ruas Jalan Umum tertentu kepada Instansi, Badan Hukum, atau Perorangan sepanjang tidak merugikan kepentingan umum. atas pertirnbangan bahwa lnstansi. Badan Hukum atau Perorangan mendapat manfaat lebih dari pemakaian Jalan Umum yang bersangkutan.

(2) Pelaksanaan pemeliharaan ruas jalan sebagaimana dirnaksud dalam ayat t I) dapat sepenuhnya di-lakukan oleh lnstansi, Badan Hukum. atau Per-orangan yang bersangkutan atau dapat dilaksana-kan oleh Pembina Jalan atas biaya dari lnstansi. Badan Hukum. atau Perorangan yang bersang-kutan.

Pasa/89

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini berlaku pula untuk pembinaan Jalan To!, kecuali diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undang-an lain berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Ta-hun 1980 tentang Jalan.

BAB IX KETENnJAN PERALIHAN

Pasa/90

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, peratur-an perundang-undangan yang telah ada berkaitan de-ngan Jalan yang tidak bertentangan dengan ketentuan

dalam Peraturan Pemerintah ini. dinyatakan tetap berlaku sampai diubah atau diatur kcmbali bcrdasar-kan Peraturan Pcmcrintah ini.

BAB X KETENTUAN PENUI1.JP

PaJtJ191

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan pe-nempatannya dalam Lembaran Negara Republik In-donesia.

Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 31 Mei 1985.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta, pada tanggal 31 Mei 1985

MENTERI / SEKRET ARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDHARMONO, SH

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA T AHUN 1985 NOM OR 3 7

China Engineering Consultants Inc. TRANSPORTATION, WATER RESOURCES & ENVIRONMENT ENGINEERS

7th Floor, No. 280 Chung-Hsio East Road, Sec. 4 Taipei, Taiwan 105, Republic Of China

Mail Address: P.O. Box 22629, Taipei, R.O.C. Cable Address: CECONSULT TAIPEI, telephone: 7814151, Telex 2235 CECI

INDONESIA: n. Lirnau 11/2 Kebayoran Baru Jakarta Selatan Phone: 772848-773989

I nformesi Pekerjun Umum

PENJELASAN ATAS

PERATURANPEMERINTAH REPUBUK INDONESIA

NOM OR 26 T AHUN 1985 TENTANG JALAN

I. UMUM

1. Sebagai salah satu prasarana perhubungan dalam kehidupan bangsa, kedudukan dan peranan jaringan jalan pada hakikatnya me-nyangkut hajat hidup orang banyak serta mengendalikan struktur pengembangan wila-yah pada tingkat nasional, terutama yang menyangkut pewujudan perkembangan antar daerah yang seimbang dan pemerataan hasil· hasil pembangunan, serta peningkatan perta· hanan dan keamanan negara, dalam rangka mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan nasional menuju masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

2. Dalam kedudukan dan peranan jalan seperti itu, sudah selayaknya apabila negara mengu-asai jaringan jalan. Dengan hak penguasaan jalan ada pada negara, pemerintah sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan negara, mempunyai hak membina jalan. Pembinaan jalan yang menjamin terseleng-garanya peranan jalan harus berdasarkan landasan pembinaan jalan yang konsepsional dan menyeluruh.

3. Pembinaan jalan sebagai salah satu bagian dari pembinaan prasarana perhubungan me-libatkan unsur rakyat dan pemerintah, se-hingga pelaksanaan pengaturannya ditujukan baik kepada rakyat maupun pemerintah. Da· lam hubungan itu setiap usaha pem_binaan ja-lan memerlukan kesepakatan atas pengenal-an masalah sasaran pokok yangJ}arus di· landasi oleh jiwa pengabdian kepada dan tanggung jawab terhadap bangsa dan negara.

4. Pengenalan masalah pokok jalan memberi petunjuk bahwa pembinaan jalan yang kon-sepsional dan menyeluruh perlu melihat ja· Ian sebagai suatu kesatuan sistem jaringan jalan yang mengikat dan menghubungkan

· pusat-pusat pertumbuhan yaitu kota-kota. Dalam hubungan ini dikenal sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan se-


kunder. Pada setiap sistem jaringan jalan di· adakan pengelompokan jalan menurut peran-an. Di samping pengelompokan jalan me-nurut peranan, pertimbangan pelaksanaan

· masih dipcrlukan pengelompokan jalan me· nurut wewenang pembinaan yang harus te· tap berpegang pada ketentuan peranan jalan.

5. Penegasan tentang hak dan kewajiban pe-merintah maupun rakyat memberi petunjuk bahwa wewenang pemerintah dalam pembi-naan jalan dapat dilimpahkan dan/atau di-serahkan kepada instansi-instansi pemerintah tingkat pusat maupun tingkat daerah atau diserahkan kepada badan hukum atau per-orangan. Penyerahan wewenang pembinaan jalan ter-sebut tidak melepas tanggung jawab peme-rintah atas pembinaan jalan tersebut.

6. Bertolak pada pengertian jalan menyangkut hajat hidup orang banyak, maka jalan pada hakikatnya mempunyai fungsi sosial yang sa-ngat menonjol. Oleh karena itu setiap wewenang pembinaan jalan harus dijalan-kan dengan memperhatikan sebesar-besar keper.tingan umum.

7. Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan un-tuk mengatur pelaksanaan lebih lanjut Un-dang-undang Nomor 13 Tahun 1980 ter-utama untuk pembinaan jalan umum. Ada pun untuk penyelenggaraan jalan tol dan pembinaan jalan khusus, pelaksanaan ke-tentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerin-tah ini berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan jalan tol atau prinsip-prinsip pemilikan/peruntuk-an jalan khusus dan dengan memperhatikan sebesar-besar kepentingan umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasall:

lstilah-istilah yang dirumuskan dalarn pasal ini

55

56

cliJMbadbn apr aupaya terdapat keseragaman pen&ertitn atu iii Peraturan Pemerintah ini, se-hin• dapat menghindarkan kesllahpahaman da-lam penafsirannya. Huruf a sampai dengan huruf j:

Cukupjelu.

l'tutll2: Ayat (1):

Cukupjelu.

Ayat (2) Cukupjelu.

Ayat (3} Cukup jelas.


ｐｴｵｴｾｬ＠ J: Ayat (1)

Biaya operasi kendaraan meliputi an tara lain bahan bakar, ｰ･ｬｵｭｾＮ＠ keausan. dan nilai waktu.

Ayat (2) Keseimbangan antar daerah dalam tingkat pertumbuhannya. bukanlah sesuatu yang ter-

jadi dengan sendirinya. Yang Jihadapi sehari-hari justru adanya sistem sosial yang cende-rung untuk mengarah kepada meningkatnya ketidakseimbangan antar-daerah dalam hal tingkat perkembangannya. Daerah dengan tingkat kemudahan yang tinggi akan lebih cepat pula berkembang dan keadaan akan menjadi lebih menarik lagi bagi manusia untuk datang dan melakukan kegiatan usaha. Sebaliknya, daerah dengan tingkat kemu-dahan yang rendah, klnang menarik bagi manusia untuk melakukan kegiatan usaha. bahkan mungkin ditinggalkan. Kesempatan untuk berkembang tidak sebesar yang per-tama. ApabUa dibiarkan terus berlangsung maka keadaan akan makin jauh dari ke-seimbangan.

Suatu usaha pengendalian perlu diadakan misalnya dengan jalan memberikan kesem-patan kepada beberapa satuan wilayah pe-ngembangan yang tergolong kecU dan lemah untuk pengelompokan diri · menjadi lebih besar dan kuat. Usaha pengelompokan di-dasarkan pada daya tarik harga pasar dari kota ｾ･＠ satu yang telah ada.

Ayat {3} Pelayanan jasa distribusi terdiri dari pelayan-an jasa perdagangan dan pelayanan jasa ang-

Pasa/4:

kutan sebagai bagian yang tak dapat dipisah-kan. Sebagai sllah satu pruarana di dalam sistem angkutan. perlu diusahakan agar dapat melayani dengan lancar arus barang yang bermula dari lokasi sumber alam dan berhenti pada konsumen akhir. Gangguan atau ketidak lancaran arus barang pada salah satu ruas jalan. akan berakibat pula gangguan pada jasa distribusi, karena itu dalam pem-binaan jalan. perlu kiranya jalan dipandang sebagai salah satu kesatuan jaringan jalan.

Dengan penJenJangan kota. yaitu kota jenjang kesatu, kota jenjang kedua, kota jenjang ketiga, kota di bawah jenjang ketiga.adalah pengelom-pokan kota ditinjau dari segi pembinaan jaringan jalan. Jadi tidaldah dimaksudkan untuk menge-lompokkan dalam kelas-kelas atau golongan-golongan kota yang berkaitan dengan pembagian wilayah atau daerah sebagaimana dimaksud da-lam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ten-tang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Bagi satu Satuan Wilayah Pengembangan berlaku satu hirarki kota, yaitu satu kota jenjang kesatu, kota jenjang kedua, kota jenjang ketiga, kota di bawah jenjang ketiga, dan seterusnya sampai ke persil. Yang dimaksud dengan kota jenjang kesatu ialah kota yang berperan melayani seluruh satu-an wilayah pengembangannya, dengan kemam-puan pelayanan jasa yang paling tinggi dalam satuan wilayah pengembangannya serta memiliki orientasi ke luar wilayahnya. Yang dimaksud dengan kota jenjang kedua ialah kota yang berperan melayani sebagian dari satu-an wilayah pengembangannya dengan kemampu-an pelayanan jasa yang lebih rendah dari kota jenjang kesatu dalam satuan wilayah pengem-bangannya dan terikat jangkauan jasa ke kota jenjang· kedua serta memiliki orientasi ke kota jenjang kesatu. Yang dimaksud dengan kota jenjang ketiga ialah kota yang berperan melayani !>ebagian dari satu-an wilayah pengembangannya, dengan kemampu-an pelayanan jasa yang lebih rendah dari kota jenjang kedua dalam satuan wilayah pengeRibang-annya dan terikat jangkauan jasa ke kota jenjang kedua serta memiliki orientasi ke kota jenjang kedua dan ke kota jenjang kesatu. Yang dimaksud · dengan kota di bawah jenjang ketiga ialah kota yang berperan melayani sebagi-an dari satuan wilayah pengembangannya, de-ngan kemampuan pelayanan jasa yang lebih rendah dari kota jenjang ketiga dan terikat jang-kauan • serta orientasi yang mengiku ti prinsip-

lnfornwsi Pekerjun Umum

prinsip di atas.

Makin tinggi hirarki suatu kota menggambarkan

makin besar manfaat ruang kota dan mak.in ting-gi pemanfaatan ruang kotanya.

Pasa/5:

Ayat (I) Kawasan adalah wilayah yang dibatasi oleh lingkup pengarnatan fungsi tertentu. Kawasan primer adalah kawasan kota yang mempunyai fungsi primer. Kawasan sekunder adalah kawasan kota yang mempunyai fungsi sekunder. Fungsi primer suatu kota adalah sebagai titik simpul jasa distribusi bagi daerah jang-kauan peranannya. Sedangkan fungsi sekunder sebuah kota di-hubungkan dengan pelayanan terhadap warga kota itu sendiri yang labih berorientasi ke dalam dan jangkauan lokal. Kedua fungsi tersebut harus beJjalan teratur dan tidak terbaurkan. Yang dimaksud dengan perumahan dalam. ayat ini ialah bangunan atau bagiannya ter-masuk h:1larnannya dan jalan keluar masuk yang dianggap perlu untuk tempat tinggal. Fungsi primer, fungsi sekunder kesatu, dan fungsi sekunder kedua serta seterusnya ter-ikat dalan1 satu hubungan hirarki.

Ayat (2} Cukup jelas.


Ayat (4)

Pasa/6:

Jalan Lokal Sekunder yang menghubungkan kawasan kota yang mempunyai fungsi sekun-der kesatu dengan perumahan pada umum-nya terdapat di pusat kota.

Penetapan ruas-ruas jalan diselenggarakan secara berkala disesuaikan dengan kebutuhan atas usul Pembina Jalan yang bersangkutan. Dibutuhkan penetapan barn apabila teJjadi per-ubahan yang mendasar terhadap Struktur Wila-yah Pengem bangan. Perubahan Struktur Wilayah Pengembangan ini dirnungkinkan terjadi teruta-ma oleh faktor pertumbuhan ekonorni.

ｐｴｵｾｾｬＷＺ＠

Ayat (1) · Yang dimaksud dengan kecepatan rencana ("design speed") adalah kecepatan kendara-an yang dapat dicapai bila beJjalan tanpa

I nformesi Pekerjaan Umum

gangguan dan aman. Jalan dengan kecepatan rencana paling ren-dah 60 (enam puluh) krn/jam adalah jalan yang didesain dengan persyaratan-persyarat-an geometrik yang diperhitungkan terbadap kecepatan minimum 60 (enam puluh) km/ jam, sehingga pada volume jam perencanaan ("design hourly volume") kendaraan her-motor dapat menggunakan kecepatan 60 (enam puluh) km/jam dengan aman. Persyaratan kecepatan rencana diambil ang-ka paling rendah dengan maksud untuk memberikan kebebasan bagi perencana jalan dalam menetapkan kecepatan rencana yang paling tepat, disesuaikan dengan kondisi

lingkungannya, sama atau lebih besar dari persyaratan tersebut, agar dicapai kapasitu jalan yang paling tinggi. Meskipun batas paling tinggi tidak disebut-kan, namun penetapan rencana yang tinggi tidak dianjurkan terutama bila akan meng-akibatkan peningkatan biaya pembangunan jalan secara berlebihan.

Ayat (2) a. Volume lalu-lintas adalah jumlah ken-

daraan yang melewati suatu penampang tertentu pada suatu ruas jalan tertentu dalam satuan waktu tertentu. Volume lalu-lintas rata-rata adalah jum-lah kendaraan rata-rata dihitung menu-rut satu satuan waktu tertentu.

b. Kapasitas jalan adalah jumlah maksi-mum kendaraan yang dapat melewati suatu penampang tertentu pada suatu ruas jalan tertentu dalam satuan waktu tertentu pada keadaan jalan dan lalu-lintas dengan tingkat kepadatan yang di-tetapkan.

c. Kapasitas lebih besar dari volume lalu-lintas rata-rata. adalah kepadatan lalu-lintas yang tidak menimbulkan kelam-batan, gangguan ataupun pembatasan bagi kebebasan gerakan pengemudi pada keadaan lalu-lintas dengan tingkat ke-padatan yang ditetapkan.

Ayat (3) a. Lalu-lintas ulang-alik adalah lalu-lintl!

yang ditirnbulkan pemakai jalan yang

berdomisili di pinggiran kota dan pusat-pusat pemukiman di luar kota yang mempunyai ketergantungan kehidupan sehari-hari di kota.

b. Lalu-lintas lokal adalah lalu-lintas yang

57

58

ditimbulkan oleh pemakai jalan yang mempunyai asal dan tujuan lokal (se-tempat).

c. Lalu-lintas jarak jauh adalah lalu-lintas yang mempunyai asal dan tujuan antar wilayah pengembangan parsial atau an . tar Satuan Wilayah Pengembangan.

d. Lalu-lintas jarak jauh terganggu oleh la-lu-lintas lokal dan ulang-alik, kalau ke-cepatan perjalanannya terpaksa meng-ikuti kecepatan perjalanan lalu-lintas lokal dan ulang-alik. Pembebasan lalu-lintas jarak jauh dari gangguan lalu-lintas lokal dan ulang-alik, secara prinsip dilakukan dengan meng-hilangkan pembauran dengan jalan_pene-gasan klasitlkasi fung.sional jalan dan pengaturan lalu-lintas. Pengaturan Ialu-lintas antara lain berupa:

- Pengurangan/pembatasan hubungan langsung ke jalan Arteri Primer;

- Penambahan jalur lambat; Penyediaan jembatan peayeberangan;

- Pemisah jalur oleh marka atau oleh pemisah tertentu; Pengurangan/pembatasan peruntukan parkir.



Ayat (6) Maksud dari ayat ini ialah untuk menjaga agar kepentingan lintas ekonomi tingkat nasional tidak dirugikan.


PallB:


Ayat(2) Kondisi volume lalu-lintas sama dengan ka-pasitas adalah kondisi arus lalu-lintas dengan ciri sebagai berikut:

a. Kebebasan gerakan, mendahului, memi-lih jalur, memilih kecepatan, keny• manan, dan pengeluaran biaya operasi kendaraan bagi pengemudi berada pada titik yang mulai tidak menguntungkan.

b. Arus lalu-Untas tidak stabil dan/atau tertekan, sehingga terjadi kongesti (ken-

Ayat (3)

daraan berjalao perlahan tetapi tidak sampai berhenti) maupun sampai de-ngan kemacetan (kendaraan terpaksa berhenti dan menunggu di luar keingin-an pengemudi).

Cukup jelas.

Ayat (4} Lihat penjelasan Pasal 7 ayat (6)!

Pasa/9:

Ayat {I) Cukup jelas.

Ayat (2) Lihat penjelasan Pasal 7 ayat (6).

Pasol 10:

Ayat (l) Cukup jelas.


Ayat (3) Pemecahan keadaan sebagaimana tercantum pada ayat (3) ini, secara prinsip sama dengan pemecahan yang tercantum pada Pasal 7 ayat (3). Namun kadar pemecahan terikat pada ketentuan ayat (l) dan ayat (2) pasal ini. Di samping itu, karena sifat arus lalu-lintas dan prasarana berbeda, maka pemecahan yang tercantum pada Pasal 7 ayat (3) perlu ditambah atau diikuti oleh manajemen lalu-lintas.

Ayat (4)

Pasa/11:

Yang dimaksud dengan persimpangan adalah pertemuan sebidang. Pada persimpangan, ｰ･ｮｧ｡ｴｵｲ｡ｾ＠ dapat berupa pengaturan dengan

petugas, marka, rambu lalu-lintas termasuk di dalamnya lampu lalu-lintas.

Cukup jelas.

Pasa/12:

Ayat (l) Cukup jelas.

Ayat (2) Dalam hal kondisi setempat tidak memung-kinkan persyaratan tersebut Pasal 12 ayat (I), penurunan persyaratan harus masih me-menuhi persyaratan bagi kendaraan bermo-tor maupun tidak bermotor yang beroda dua.

1 ntormaai Pekerjun Umum

Ayat (3)

Pasa/13:

Kebutuhan Iebar badan jalan minimum Ｓｾ＠(tiga sctengah) meter ini dikandung maksud

agar Iebar jalur lalu-lintas dapat mencapai 3 (tiga) meter dengan demikian pada keadaan

darurat, dapat dilewati mobil ambulance,

pemadam kebakaran, dan kendaraan khusus

lainnya.

Cukup jelas.

PtntJ/14:

Yang dimaksud scsuai dengan peranan jalan yang bersangkutan adalah agar jalan dapat melayani lalu-lintas dan kecepatan sesuai dengan peranan

jalan sehingga keadaannya selalu dipertahankan untuk maksud tersebut misalnya:

ｐ｡ｾ｡ＯＱＵＺ＠

permukaan jalan selalu dalam keadaan utuh dan rata;

mengurangi sebanyak mungkin faktor-faktor

kecelakaan lalu-lintas yang diakibatkan oleh

kondisi jalan (licin, pandangan pengemudi terganggu, debu, dan sebagainya);

tanda-tanda lalu-lintas dapat dibaca, selalu dalam keadaan utuh dan bersih;

bangunan pelengkap jalan an tara lain; jem-batan, ponton, lintas atas, lintas bawah,

tempat parkir, gorong-gorong, tembok pena-

han, dan saluran tepi jalan dibangun sesuai dengan persyaratan teknik.

Yang dimaksud dengan perlengkapan jalan dalam pasal ini ialah rambu-rambu lalu-lintas dan marka jalan yang mempunyai fungsi sebagai sarana un-tuk mengatur kelancaran, keamanan. dan ke-tertiban lalu-lin tas.

ｐ｡ｳｴｾｬＱＶＺ＠

Yang dimaksud dengan perlengkapan jalan dalam pasal ini ialah patok kilometer, batas seksi, dan pagar pengaman jalan ("guard rail"), yang mem-

punyai fungsi sebagai sarana untuk keperluan memberikan perlcngkapan dan pengaman jalan.

PtntJl17:

Ayat (1) Daerah Manfaat Jalan dalam pengertian hi-

dang datar adalah sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 5 ayat (2) Undang-undang nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan.

lnformesi Pekerjun Umum

Daerah Manfaat Jalan dalam pengertian ru-

ang adalah dibatasi dengan Iebar, tinggi, dan

kedalaman tertentu sesuai dengan ketentuan teknik yang akan ditetapkan oleh Menteri

sebagai pedoman.

Ayat (2)

Pasa/18:

Yang dimaksud dengan trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi dari permukaan per-kerasan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki yang bersangkutan.

Ayat (1) Badan jalan meliputi: jalur lalu-lintas, de-ngan atau tanpa jalur pemisah, dan bahu

jalan. Pengcrtian peruntukan bagi arus lalu-lintas

adalah penggunaan badan jalan yang di-maksud untuk mcmpertahankan kecepatan lalu-lintas sesuai dengan yang direncanakan, tcnnasuk antara lain pcnggunaan bahu jalan

untuk berhenti bagi kcndaraan dalam keada-

an darur'at agar tidak mengganggu arus lalu-lintas yang lewat pcrkerasan jalan.

Pengertian pengamanan terhadap konstruksi jalan adalah melindungi konstruksi jalan ter-

hadap kerusakan yang diakibatkan oleh pe-makai laban dekat dengan konstruksi jalan yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis mengenai hukum keseimbangan berat, peng-aruh air, dal} pengaruh lingkungan lainnya. Penggunaari badan jalan yang dapat diarti-kan mengurangi Iebar manfaat jalan dan da-pat mengganggu arus lalu-lintas, antara lain:

menumpuk barang/benda/material di bahu jalan, berjualan di badan jalan, parkir, ber-

henti untuk keperluan lain selain kendaraan

dalam keadaan darurat. Namun untuk maksud pelayanan terhadap pcmakaian jalan, Pembina Jalan dengan memperhatikan pendapat Menteri Perhu-bungan dan lnstansi-instansi lain yang ber-sangkutan akan menunjuk/menetapkan tem-pat-tcmpat tcrtentu misalnya: tempat parkir,

jalan masuk ke komplek orang-orang ber-jualan, tempat penjualan bensin, atau tern-

pat semacam itu yaitu pada bagian jalan

yang tidak menimbulkan gangguan terhadap

keselamatan dan kelancaran arus lalu-fintas.

Ayat (2) Tinggi dan kedalam ruang bebas diukur

dari permukaan jalur lalu-lintas.


59

60


PaS/1119:

Ayat (I) Saluran tepi jalan dimali.sudkan tl•rutama un-tuk menampung dan menyalurkan air hujan yang jatuh lli Darrah Manfaat Jalan.

Ayat (2) Cu kup jrlas.

Ayat (3) Dalam hal t<•rt,·ntu misalnya di dalam dal·rah prrkllt:lan. J'l'llYl'diaan ruan!! untuk pl'llg-

adaan saluran lingkungan terbatas dan untuk efisiensi pengadaan saluran lingkungan ter-sebut. maka dengan syarat-syarat teknik ter-tentu saluran tepi jalan dapat ｨ･ｲｦｵｮｾｩ＠ juga sebagai saluran lingk•mgan. Syarat-syarat tertentu yang akan ditetapkan oleh Menteri antara lain meliputi perizinan. ketentuan teknik dan pembebanan biaya.


PaS/1120:


Ayat (2) Cukup jelas

PaS/1121:

Ayat (I) Penambahan jalur perkerasan jalan dilakukan pada Daerah Milik Jalan. Oleh karena itu penempatan bangunan utilitas harus dilaku-kan di luar Daerah Manfaat Jalan.

Ayat (2) Hal tersebut pada ayat (I) dimungkinkan dan dipermudah, khususnya pada sistem jaringan jalan primer di luar kota meng-ingat biaya pembebasan tanah di luar kota relatif murah, dibandingkan dengan di dalam kota. Untuk wilayah kota mengingat terba-tasnya penempatan bangunan utilitas pada sistem jaringan jalan primer dapat dilakukan pada batas Daerah Milik Jalan apabila tidak ada cara lain yang lebih baik. Pengadaan dan pemasangan bangunan utili-tas memerlukan biaya yang sangat besar. Untuk menghindari pembongkaran bangun-an utilitas yang ditempatkan pada Daerah Milik Jalan, sebagai akibat digunakannya Daerah Milik Jalan untuk penambahan jalur perkerasan jalan, bangunan utilitas harus di-

tempatkan di luar Dacrah Milik Jalan, atau dapat ditempatkan pada hatas Daerah Milik Jalan.

Ayat (3) Cukup _jelas.

Ayat (4) Cukup jl·las.

Ayat (5) ('ukup jl•las.

Ayat(h) Cukup jdas.

Ayat ( 7) ('ukup jdas.

Pasat ＺＡｾＺ＠

Dalam hal pl'nanaman pohon, masih dapat di-lakukan pada Daerah Milik Jalan. oleh karena apabila saatnya tiba untuk menggunakan Daerah Milik Jalan hagi penambahan jalur perkeras-an jalan. biaya penebangan pohon jauh lebih murah dan mudah dibandingkan dengan pem-bongkaran dan pemasangan kembali bangunan utilitas yang ditempatkan pada Daerah Milik Jalan.

Pasa/23:

Cukup jclas.

PaS/1124:

Pelaksanaan penempatan, pcmasangan, dan pe· mindahan perlengkapan jalan, rambu-rambu lalu-lintas, dan tanda-tanda jalan dilakukan dengan mendengar pendapat/saran dari Kepolisian, Per-hubungan, atau Pembina Jalan.

Pasa/25:

Scgala upaya !!Cbagaimana dimaksud dalam pasal ini adalah suatu penanganan berupa antara lain tindakan secara langsung untuk meniadakan gangguan atau hambatan terhadap penggunaan Daerah Manfaat Jalar>

PaS11126:

Pengertian bangunan utilitas dalam pasal ini, me-liputi daerah manfaat bangunan utilitas tersebut.

Ptutl/27:



Ptutl/28:

lnformeal Pekerjeen Umum

Ayat (I) Penggunaan Daerah Milik Jalan selain dari-pada peruntukan sebagaimana dimaksud da-

lam Pasal 27 ayat (2) adalah misalnya:

a. pemasangan papan iklan, hiasan, gapura, dan benda-benda sejenis yang bersifat semen tara;

b. pembuatan bangunan-bangunan semen-tara atau semi permanen untuk kepen-tingan umum yang mudah dibongkar se-telah fungsinya selesai misalnya: gardu jaga, Direksi kit, dan sebagainya.

c. penanaman pohon-pohon dalam rangka penghijauan, keindahan ataupun kete-duhan lingkungan yang berkaitan de-ngan kepentingan umum;

d. penempatan bangunan utilitas misalnya: tiang telepon, tiang.listrik, air minum, pipa gas dan lainnya yang bersifat me-layani kepentingan umum.



PtlSil/29:

Cukup jelas.

ｐ｡ｳｴｾＯＳＰＺ＠

Cukup jelas.

PtlSil/31:

Cukup jelas.

ｐｴｵｾｾＯＳＲＺ＠

Cukup jelas.

Pa./33: Ayat (1)

Pandangan bebas pengemudi adalah istilah

yang digunakan dalam kaitan dengan ham-

batao terhadap keamanan pengemudi ken-daraan misalnya: pada sisi dalam dari ti-

kungan tajam pandangan bcbas terganggu karena tertutup bangunan, sehingga jarak untuk melihat ke samping tidak cukup bebas atau asap yang menutup pandangan atau permukaan yang menyilaukan. Pengamanan terhadap konstruksi jalan ada-lah pembatasan penggunaan lahan sedemiki-

an untuk tidak membahayakan konstruksi jalan misalnya air yang dapat meresap masuk

ke bawah jalan atau keseimbangan berat di

lereng galian/timbunan atau erosi yang di-

lnformai Pllkerjaan Umum

akibatkan oleh kegiatan manusia.

Ayat (2)

PtlSil/34:

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini tidak berlaku bagi Jalan Khusus.

Perbuatan tertentu misalnya: membongkar,

menghentikan, dan menghilangkan benda-

benda.

Batas luar Daerah Pengawasan Jalan sebagaimana

dimaksud dalam pasal ini diukur dengan jarak ke

setiap sisi dari as jalan sesuai dengan persyaratan klasifikasi fungsional jalan yang bersangkutan.

Dalam hal jembatan, Iebar Daerah Pengawasan

Jalan diukur dari tepi luar pangkal jembatan.

Pasal 35:

Wewenang pembinaan jalan sebagairnana dima.k-sud dalam pasal ini, dapat diserahkan atau dilim-pahkan namun tanggung jawab tetap ada pada Menteri.

ｐ｡ｳｴｾＯＳＶＺ＠

Cukup jelas.

Pasa/37:

Cukup jelas.

PtlSill 38:

Cukup jelas.

Pasa/39:

Cukup jelas.

PtlSil/40:

Cukup jelas.

Pasa/41:

Cukup jelas.

Pasa/42:

Ayat (I) Pelaksanaan penutupan sementara suatu ruas jalan dilakukan sesuai dengan peraturan per-undang-undangan lalu-lintas.



Pasa/43:

61

82

Ayat (I) Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b Apahila terdapat ｾ＠ ( dua) a tau lebih Jalan Kolektor Primer yang menghu-hungkan antar ihukota pfl)pinsi maka pada dasamya !tanya satu ｹ｡ｮｾ＠ ditetap-kan statusnya sehagai J alan Nasiona.l.

Huruf c Yang dimaksud ､･ｮｾ｡ｮ＠ JJIJn dalam ayat (I) huruf c ia.lah jalan yang tidak domi-nan tl'rhadap pl'ngembangan ekonomi. tetapi mempunyai p.:-ranan menjamin kesatuan dan k.:-utuhan nasi,mal. me-layani daerah-da•?r:lh y<lng rawa.n. dan lain-lain.


Pasa/44:

Ayat (I) Huruf a

Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih Ja-lan Kolektor Primer yang menghuhung-kan ibukota propinsi dengan ibuk,)ta kabupaten/kotamadya. maka pada da-sarnya hanya I (satu) yang ditetapkan statusnya sebagai Jalan Propinsi.

Hurufb Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih Ja-

"lan kolektor Primer yang menghubung-kan antar ibukota kabupaten/kotama-dya, maka pada dasamya hanya I (satu) yang ditetapkan statusnya sebagai Jalan Propins!.

Huruf c Yang dimaksud dengan Jaian daiam ayat (I) huruf c ialah jalan yang tidak domi-nan terhadap pengembangan ekonomi, tetapi mempunyai peranan tertentu da-lam meniamin terselenggaranva oeme-rintahan yang baik dalam Pemerintah Daerah Tingkat I dan terpenuhi kebu-tuhan-kebutuhan sosiallainnya.


PIUill45:

Ayat (I)

Yang dimaksud dengan J alan dalam ayat (I) huruf d iala.h jalan yang tidak dominan ter-hadap pengembangan ekonomi, tetapi mem-punyai peranan tertentu dalam menjamin terselenggaranya pemerintahan dalam Peme-rintah Daerah.


Ayat (J)

Cukup jelas.

Pasa/46: Cukup jelas.

Pasa/47: Ayat (I)

Jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini adalah jalan hasil swadaya masyarakat, baik yang ada di Desa maupun di Kelurahan.

Ayat (2).

Cukup jelas.


Pasa/49: Ayat (I)

Dengan pengalihan status ruas jalan tersebut ke tingkat yang lebih tinggi, dimaksudkan untuk lebih meningkatkan mutu pembina. annya agar lebih mampu melayani kebutuh-an lalu-lintas umum.

Ayat (2) Dengan pengalihan status ruas jalan tersebut ke tingkat yang lebih rendah tidak berarti menurunkan mutu pembinaan jalan, bahkan diharapkan dapat semakin ditingkatkan ka-rena ｬ･｢ｩｾ＠ dekat dengan kepentingan pihak yang membutuhkan.





Pasa/50: Perkembangan jaringan dipengaruhi faktor-faktor yang tidak pasti, sehingga perencanaan umum jangka panjang dijangkaunya terlalu jauh tidak akan sesuai dengan perkembangan lalu-lintas

I nformesl Pekerj•n Umun:]

yang sebcnarnya. Olch karcna itu untuk jaringan jalan, jangka waktu 10 (scpuluh) tahun dianggap wajar guna mcncakup tahapan jangka panjang, kecuali ada data yang lcbih pasti untuk jangkauan yang lebih jauh.

Paso/51; Ayat (I)

Cukup jclas.


Ayat (3) Cukup jclas.

Paso/52:

Yang dimaksud dengan kumpulan rencana indi-vidual adalah struktur program pembinaan jalan yang memberikan petunjuk ti"ngkat penanganan masing-masing ruas jalan sesuai ｡ｾｮｧ｡ｮ＠ sasaran ｦｵｮｧｳｩｾｮ｡ｬ＠ yang ingin dicapai, meliputi baik ting-kat pelayanan struktural jalan maupun tingkat pelayanan geometrik jalan.

Paso/53:

Ayat (1) Ketentuan ini dimaksud menjamin sasaran fisik maupun fungsional yang telah ditetap-kan dalam jangka waktu 5 Oima) tahun se-bagaimana dimaksud dalam Pasal 55.

Ayat (2) Lihat penjelasan ayat (1 ).

Ayat (3)

Paso/54:

Pedoman dari Menteri selalu diperlukan de-ngan maksud untuk mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya/efisiensi dalam ke-rangka satu kesatuan sistem jaringan jalan.

Cukup jelas.

Paso/55: Cukup jelas.



Paso/58: Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)


Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.


Pasol60:

Ketentuan ini dimaksudkan agar tetjadi keseim-bangan prasarana transportasi dari satu propinsi ke propinsi lain, dari satu kabupaten ke kabupa ten lain, dari satu wilayah desa ke wilayah desa lain sehingga memberikan manfaat yang paling optimal.

Paso/61: Cu.kup jelas.





Paso/66: Ayat (I)

Pengambilalihan suatu ruas Jalan K husus menjadi Jalan Sekunder dilakukan oleh Pe-merintah Daerah, sedangkan untuk Jalan Primer oleh Pemerintah.



Paso/68: Cukup jclas.

Paso/69; Perawatan jalan merupakan kegiatan merawat serta memperbaiki kerusakan-kerusakan yang ter-jadi pada ruas-ruas jalan dengan kondisi pelayan-an mantap. Jalan dengan kondisi pelayanan man-tap adalah ruas-ruas jalan dengan umur rencana ("design life") yang dapat diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu. Rehabilitasi jalan merupakan kegiatan penangan-an terhadap setiap kerusakan yang tidak diper-hitungkan dalam desain, yang berakibat me-

63

64

nurunnya kondisi kemantapan pada bagian/tem-pat tcrtentu dari suatu ruas jalan dengan kondisi pclayanan mantap, agar penurunan kondisi ke-mantapan tersebut dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana. Pcnunjangan jalan merupakan kegiatan pena-nganan untuk dapat meningkatkan kemampuan pclayanan ruas-ruas jalan dengan kondisi kemam-puan pclayanan tidak mantap atau kritis, agar ruas-ruas jalan terscbut tetap dapat berfungsi me-layani lalu-iintas dan agar kondisi jalan pada se-tiap saat tiJak sunakin menurun. Jalan dcnvan kondisi pclayanan tidak mantap aualah ruas-ruas jalan yang dalam kenyaltan se-hari-hari masih dapat berfungsi melayani lalu-lintas, namun tidak dapat diperhitungkan umur rcncan:mya serta tidak mengikuti suatu standar tcrtentu. Pcningkatan jalan merupakan kegiatan pena-nganan untuk dapat meningkatkan keptampuan ruas-ruas jalan dalam kondisi tidak mantap atau kritis. agar ruas-ruas jalan tersebut mempunyai kondisi pelayanan mantap sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan.


Pasal 71: Cukup jelas.

Pasa/72: Cukup jelas

Pasal 73: Cukup jclas.


Pasa/75: Yang dimaksud dengan penilikan jalan ialah ke-giatan pengamatan jalan dari segi pemanfaatan jalan oleh pemanfaat jalan ("road beneficiaries"). Dalam hubungan ini pemanfaatan jalan dapat berupa pemakai jalan ("road user") yaitu pihak-pihak yang nyata-nyata menggunakan jalan misalnya kendaraan dan pejalan kaki, dan bukan pemakai jalan ("non-road user") yaitu pihak-pihak yang tidak nyata-nyata menggunakan jalan seperti toko dan pedagang di jalan.


Pasa/77:

· Jumlah penilik jalan ditent-.kan berdasarkan alas panjang ruas jalan yang bersangkutan.

Pasa/78: Adanya penilik jalan tidak mengurangi wewe-nang penegak hukum untuk mengawasi setiap kegiatan di jalan.

Pasa/79: Leger jalan dimaksud untuk tempat mencatat segala sesuatu mengenai jalan yang akan dapat dipakai bilamana ada hal-hal yang akan timbul selama jalan terse but berfungsi. Dengan sendirinya Ieger senantiasa berada dalam keadaan mutakhir untuk dapat dipakai sebagai-mana diharapkan.

Pasa/80: Cukup jelas..

Pasa/81: Ayat (I)

Data sebagaimana dimaksud dalam ayat lni mcrupakan hal-hal yang sekurang-kurangnya harus tercanturn dalam leger,agar dapat ber-fungsi sebagaimana mestinya. Di samping itu dapat ditambahkan ketcrang-an-keterangan yang dapat menjelaskan hal-hal dalam masing-masing pcrincian bilamana diperlukan, misalnya untuk nama pengenal jalan pada huruf b untuk satu ruas tertentu dapat dikenallebih dari satu nama. Pada huruf g tentang data perolehan lahan Daerah Milik Jalan dapat ditambah keterang-an bahwa surat-surat tanah aslinya berada pada Pembina Jalan yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan Sejarah Teknik Per-kerasan pada huruf j misalnya dalam hal perkerasan jalan tersebut rusak terkena bencana alam, lalu diperbaiki untuk dikem-balikan kepada keadaan semula. Yang terrnasuk dalam Perlengkapan Jalan pada huruf 1, umpamanya: patok-patok, pagar pelindung (''guard rail").


Pasa/82:

Dari pasal ini jelas bahwa Ieger jalan mencakup juga jembatan dan bangunan pelengkap lainnya pada ruas jalan yang bersangkutan. Kartu jalan, kartu jembatan, dan kartu bangunan pelengkap lainnya berisi hal-hal teknik dan di-gunakan oleh Pembina Jalan yang bersangkutan untuk keperluan pembuatan rencana dr.n pro-

lnformasi Pekerjean Umum

gram.


Pasa/84: Sanksi pidana sebaga,imana dimaksud dalam pasal pasal Bab ini dimaksud untuk menjamin pe-laksanilan yang sebaik-baiknya atas ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini se-ｨｩｮｾ｡＠ dapat tercapai pcranan jalan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan.

ｐｴｵｴｾＯＸＵＺ＠

Lihat penjelasan Pasal84.

ｐｴｵｴｾＯＸＶＺ＠

Lihat penjelasan Pasal84.

ｐｴｵｴｾＯＸＷＺ＠

Cukup jelas.

ｐｴｵｴｾＯＸＸＺ＠

• Ayat (I) Contoh:

Jalan PERT AMINA, jalan-jalan yang digunakan untuk bahan-bahan bangunan ("quarry")





T AMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOM OR 3 293

p.t. MODERN SURVA JAVA

I ｮｾｯｲｭ｡Ｑｩ＠ Pekerjaen Umum

GENERAL CONTRACTOR & SUPPLIER Jalan Tanjung Karang No. 6A Jakarta Pusat- Phone: 323823-3101313

MENGUCAPKAN SELAMAT HARI KEBAKTIAN PUKE 41

DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM

DIREKTORAT JENDERAL PENGAIRAN

PROYEK SERBAGUNA JATILUHUR n. H.R. Rasuna Said Kav. B. 5 P.O. Box: 480 Telp: 514429, 514348, 514653 Jakarta

MENGUCAPKAN SELAMA T HARI KEBAKTIAN PUKE 41

65

CD CD

a. i. -: 7f," CD

1' ｾ＠3

JALAN" ARTER I

Jalan yang melayani angkutan utama dengan ciri·<:iri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata..-ata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien.

1 DAERAH MANFAAT JALAN

Meliputi baden jalan, saluran tepi jalan' dan ambang pengamannya.

------v I

Jalur ｬ｡ｭ｢ｾｴ＠. Ambang Trotoar

pengamao

I

DAERAH PENGAWASAN JALAN IDAWASJA) ｾＭ

PEMBA CSIAN JALAN :

MENURUT PERANAN

JALAN KOLEKTOR JALAN LOKAL

Jalan yang melayani angkutan pengum-Jalan yang melayani ｾｮｧｫｵｴ｡ｮ＠ setempat pulan/pembagian dengan ciri-ciri per-

jalanan jarak sedang, kecepatan rata- dengan ciri-ciri perjalanan jarak dekat,

rata sedang dan jalan-jalan masuk di- kecepatan rata..-ata rendah dan jumlah

batasi. jalan masuk tidak dibata5i

BAGIAN DARI SUATU JALAN SECARA UMUM

I

1 ' l DAERAH MILIK JALAN DAERAHPENGAWASANJALAN

Meliputi Daerah Manfaat jalan dan Merupakan sejalur tanah tertentu diluar sejalur tanah tertentu, diluar Daerah Daerah Mil ik Jalan yang ada dibawah l Manfaat Jalan,' pengawasan pembina jalan

PENJELASAN SECARA GAMBAR BAGIAN-BAGIAN JALAN'

n r=:1 n ｾ＠ ... . ... ｾｩ＠Jalur pemisah Median Jalur pemisah

t------1 ｾ＠ r----Jalur lalu-lintas Jalur lambat

I Sir spg 1-

Trotoar Aml:lang Badan Jalan pengaman

DAERAH MANFAAT JALAN (DAMAJA) I

DAERAH MILIK JALAN (DAMIJA) . DAERAH PENGAWASAN JALAN (OAWASJAI

..

e DAERAH MANFAAT JALAN

r--• Lalu Lintas Cepat

ll:egiatan Non Lalu Lintas

Pejalan Kald

• Parkir dan Bongkar Huat

'--• Utili tas/Drainase

ｾ＠ Lalu Lint:as Lambat

1). ll:onflik antara lalu lintas cepat dengan lalu lintas J.ambat: 2) Konflik ant:ara lalu lintas Jcendaraan dengan pejalan kaki,

parkir, bongkar muat:.

3) Konflik antara kegiatan lalu lint:as dengan kegiat:an non

lalu lintas.

1 nformasi Pekerjaan Umum

PENANGANAN JALM NON TOL Dl JAKARTA DAN SEKITARNYA

1. Pendahuluan

88.

Pertumbuhan lalu lintas yang merupakan konsekwensi dari perkembangan ekonomi yang pesat, tidak diimbangi dengan pertum-buhan prasarana jalan yang memadai; sebagai akibatnya timbul kemacetan-kemacetart di ras-ruas Jalan Kota. Beberapa pemecahan untuk mengurangi terjadinya kemacetan-keinacetan tersebut adalah dengan cara :

membangun jalan baru men ingkatka jalan yang telah ada melakukan pemeliharaan secara terus me-nerus.

6. Pembangunan Jalan Pasar Minggu-Dep<*. 7. Pembangunan Jafan Layang Harmoni

Peningkatan Jalan ditangani oleh Proyek Peningkatan Arteri Jakarta, dan DPU DKI Jakarta Pemeliharaan Jalan ditangani oleh Proyek Rehabilitas dan Pemeliharaan Jatar dan Jembatan DKI Jakarta, dan DPU DKI Jakarta.

II.PROYEK PEMBANGUNAN JALAN JAKARTA DAN SEKITARNYA

Kakanwil Dep. PU. DKI Jakarta menjelaskan program Pembangunan jaringan jalan DKI Jakarta

Pemoangunan Jalan Baru di Jakarta ditangani oleh Proyek Pembangunan Jalan Jakarta dan Sekitarnya dengan Bagian-bagian Proyek :

L Pembangunan Jalan Lingkar Luar DKI Bar at

2. Pembangunan Jalan Lingkar Luar OKI Selatan

3. Pembangunan Jalan Lingkar Luar OKI Timur

4. Pembangunan Jalan Kuningan-Lingkar· OKI

6. Pembangunan Jalan Pondok Pi nang-Pejompongan

11.1 BAGIAN PROYEK PEMBANGUNAN

JALAN LINGKAR LUAR DKI BARAT. Jalan ini merupakan bagian dari Jalan Lingkar Luar DKI yang lokasinya di Jakarta Ut.ara, Barat dan Selatan. Jalan ini merupakan jalan alternatip yang menghubungkan Bandarc;

Soekarno-Hatta dengan Jakarta Selatan dan Barat, tanpa melalui daerah kota, Grogol, dan Jalan S. Parman. Awal Proyek mulai dari jalan Sedyatmo menyusur ke arah Selatan, memotong Jalan Daan Mogot, Jalan Tol Jakarta-Tan!ferang, melalui Ciledug dan ber-akhir di Jalan Ciputut Raya.

ｬｮｦｯｲｭ･ｾｩ＠ Pekerj_.. Umum

Pembangunan ruas Jalan Kuningan Lingkar DKI ( Buncit- Ragunan)

Linykup Pekerjaan :

a. Pembebasan tanah selebar minimum 70 meter sepanjang 20 km.

b. Pembangunan Jalan Baru sepanjang 20 km dengan Iebar 2 x 11 meter (tahap sekarang 2 x 6 meter), yang kelak merupakan (frontage road) dari Jalan Tol.

c. Pembangunan 2 buah simpang susun (Interchange) masing-masing sepanjang 200 meter dan jembatan layang (fly over) sepanjang 25 meter.

11.2,BAGIAN PROYEK PEMBANGUNAN _ Ｉａｌａｎｾ＠ LINGKAR LUAR DKI SELATAN.

Jalan ini merupakan bagian dari Jalan Lingkar Luar DKI yang lokasinya di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Jalan ini menghubungkan Jalan Selatan dan Jakarta Timur bagian Selatan tanpa harus melalui Jalan Gatot Subroto. Awal Proyek, mulai dari Ciputut Raya (Ujung dari Lingkar Timur), menyusur ke Timur, memotong Jalan Fatmawati, Ragunan, Len-teng Agung, Jalan Raya Bogor dan berakhir di Jalan Jagorawi. Jalan ini memotong 3 buah Sungai, Grogol Krukut dan Ciliwung.

Lingkup Pekerjaan : a. Pembebasan tanah selebar minimum 70

meter sepanjang 13 meter ditambah


untuk Jalan Sejajar Fatmawati selebar 20 meter sepanjang 4,25 km.

b. Pembangunan Jalan Baru : Sepanjang 13,5 km Iebar 2 x 11 meter (tahap sekarang 2 x 6 meter), yang kelak akan menjadi (frontage road) dari Jalan Tol. Sepanjang 4,25 km Iebar 12 meter.

c. Pembangunan Jembatan 3 buah sepanjang 135 meter, dan disetiap pertemuan dengan Jalan Arteri dibuat Jalan Layanq.

11.3Pembangunan Jalan Lingkar Luar DKI Timur

Jalan ini merupakan bagian dari Jalan Lingkar Luar DKI yang lokasinya di Jakarta Timur, merupakan Jalan Alternatip yang meng-hubungkan Tanjung Priok dan Cililitan tanpa melalui Jalan A. Yani dan Yos ｓｵ､｡ｮｾｯＮ＠Awal Proyek mulai dari Jagorawi (ujung Timur Lingkar Luar Selatan) menyusur ke Timur, berbelok ke Utara, memotong Jalan Tol Jakarta-Cikampek, Jalan Raya Bekasi berakhir di Jalan Cilincing Rya.

Lingkup Pekerjaan :

a. Pembebasan tanah sepanjang 22 km se-lebar minimum 70 meter.

b. Pembangunan Jalan Baru, peningkatan Jalan Lama, pembangunan 3 buah Inter-change dan pembangunan jembatan-jem-batan.

11.4 BAGIAN PROYEK PEMBANGUNAN )ALAN KUNINGAN LINGKAR DKI.

69

Jalan ini merupakan salah satu jalan yang menghubungkan Jalan Lingkar Luar (Selatan) dengan Jalan Gatot Subroto. Awal Proyek dimulai dari Lingkar Luar Selatan di daerah Ragunan, ke Utara sampai Jembatan Layang Kuningan. Jalan ini sebagian besar merupakan pelebaran dari Jalan Warung Buncit Raya.

Lingkup Pekerjaan :

a. Pembebasan tanah sepanjang 6,1 km, Iebar 30 meter.

b. Pembangunan Jalan Baru sepanjang 0,61<m Iebar 2 x 10 meter. Pelebaran Jalan sepanjang 4 km, Iebar menjadi 13 meter ditambah jalur lambat 2 x 5,5 meter. Peningkatan Jalan Lama 2,1 km.

Lingkup Pekerjaan :

a. Pembebasan tanah sepanjang 7,8 km Iebar 30 meter.

b . Pembangunan Jalan Baru dan peningkatan Jalan Lama sepanjang 7,8 km menjadi 2 x 10 meter.

c. Pembuatan Jalan Layang 3 buah se-panjang 520 meter.

11.6 BAG IAN PROYEK PEMBANGUNAN JALAN PASAR MINGGU--DEPOK.

Jalan ini lokasinya di Jakarta Selatan dan daerah Adm inistratip Depok (Jawa Barat). Proyek dimulai dari Pasar Minggu (Bangunan

Bengkel Volvo) menyusur ke arah Selatan kiri-kanan Jalan Kereta Api sampai Pondok Cina, dari Pondok Cina sampai Depok me-nyusur sebelah Timur Jalan Kereta Api.

11.5 BAGIAN PROYEK PEMBANGUNAN JALAN

Jalan ini dibuat untuk menghilangkan per-silangan dengan Jalan Kereta Api, dimana nantinya frequensi Kereta Api yang lewat

70

PONDOK PINANG- PEJOMPONGAN

Jalan ini merupakan Jalan Alternatip yang menghubungkan daerah Pondok Pinang dengan daerah Utara tanpa melalui Kebayoran Baru dan Jalan Sudirman . Awal Proyek adalah Pondok Pi nang, .menyu-sur ke Utara memotong Jalan Kebayoran Baru terus menyusur Jalan Kereta Api dan berakhir di ujung Jalan Pejompongan.

akan sangat tinggi.

L.ingkup Pekerjaan :

a. Pem bebasan tanah sepanjang 16 km dengan Iebar antara 12-30 meter.

b . Pembuatan Jalan Baru dan pelebaran Jalan Lama sepanjang 16 km menjadi Iebar 13 meter.

Peningkatan Ruas Pasar Minggu Ragunan


11.7 BAGIAN PROYEK PEMBANGUNAN JALAN LAY ANG HARMON I.

Jalan Layang ini terletak di persimpangan jalan yang merupakan pertemuan Jalan Gajah Mada, Jalan Hayam Wuruk, Jalan Juanda, Jalan Veteran, Jalan Majapahit dan I. Jalan Suryopranoto. Pada persimpangan ·ini pada jam-jam sibuk selalu terjadi kemacetan lalu-lintas.

Lingkup Pekerjaan :

a. Pembebasan tanah b. Pembuatan Jalan Layang sepanjang 300

meter Iebar 17 meter.

PROGRAMPEMBANGUNANJALAN (NON- TOL) dalam Pelita IV

SELESAI DILAKSANAKAN.

1. Ruas Jalan Cakung-Cilincing (9 Km) 2. Ruas Jalan Tembus ｋｵｮｩｮｧ｡ｮｾ＠ Buncit

(0,6 Km) 3. Jalan Arteri Cawang - Semanggi 4. Jalan Arteri Grogoi-Piuit-Muara Karang 5. Jembatan Layang Angke tahap I 6. Jembatan Layang Teluk Gong tahap II

Ill. PROYEK PENINGKATAN JALAN ARTERI 11. SEDANG DALAM PELAKSANAAN. JAKARTA.

Proyek ini merupakan peningkatan Jalan yang telah ada untuk tahun 1984/1-985 dan tahun 1985/1986 berupa pelapisan aspal pada jalan-

jalan :

1. Jalan Martadinata sepanjang 7,3 km, Iebar 12 meter.

2. Jalan Perintis Kemerdekaan, sepanjang 3,9 km, Iebar 2 x 7 meter.

3. Jalan Simpang Tiga Pasar Minggu, panjang 1 ,25 km Iebar 2 x 7 meter.

4. Jalan Akses Ul, Pondok Cina, Panjang 3,0 km, Iebar 8,00 meter, dengan pem-buatan jembatan Ciliwung bentang 90 m.

5. Jalan Bekasi Raya panjang 2,25 km, Jalan Rasuna Said, panjang 4,3 km.

IV. Proyek Rehabi I itasi dan Pemel iharaan Jalan dan Jembatan DKI

Proyek ini melaksanakan pemeliharaan ruas-ruas jalan yang ada yang dananya dari APBN. Untuk tahun 1985/1986 melaksanakan peker-jaan pada jalan-jalan :

1. Jalan Asia Afrika sepanjang 1,6 km, Iebar 2 x 9 meter.

2. Jalan KH. Mansyur, sepanjang 3,1 km, Iebar 2 x 6 meter.

3. Jalan Lebak Bulus, sepanjang 2 km, Iebar 9 meter.

4. Jalan Fatmawati sampai Pondok Labu sepanjang 3 km Iebar 9 meter.


1. ｒｵ＼ｾｳ＠ Jalan Kayu Besar-Penggilingan (9 Km) dalam taraf pembebasan tanah.

2. Ruas Jalan Pasar Jum'at Jagorawi (13,5 Km) dalam taraf pembasan tanah & konstruksi Jl. Arteri (frontageroad).

3. Ruas Jalan Jagorawi-Cikunir (13 Km) taraf pembebasan tanah.

4. Jatiwaringin Intersection (0,7 Km) taraf pembebasan tanah.

5. ｋｬ･ｮ｣ｾｲ＠ interchange (0,8 Km) taraf pem-bebasan tanah.

6. Warung Buncit-Ragunan (6;7 Km) taraf pekerjaan konstruksi.

7. Pondok Pinang-Pejompongan ( 12,6 Km) taraf pekerjaan konstruksi.

8. Penyempurnaan jalan Thamrin 9. Pembangunan jalan dikawasan Marunda

Ill. DALAM PERENCANAAN :

1. Jembatan Layang Harmoni. 2. Jembatan Layang Senen. 3. Jembatan Layang Senayan. 4. Jembatan Layang Kebayoran lama. 5. Jembatan Layang Simprug. 6. Jembatan Layang Pal Merah.

PROGRAM PENINGKATAN JALAN dalam Pelita IV

I. SELESAI DILAKSANAKAN.

1. Jl. Martadinata. 2. Jl. Perintis Kemerdekaan. .3. Jl. Rasuna Said. 4. J I. Latu men ten. 5. Jl. Bekasi Timur Raya.

71

II. SEDANG DALAM PELAKSANAAN.

1. Ruas Jalan Pasar Minggu-Depok. 2. Ruas Jalan Pasar Minggu-Ragunan.

3. Ruas jalan Access U.l

Ill. DALAM PERENCANAAN.

Merupakan pekerjaan lanjutan.

PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN J ALAN DALAM PELIT A IV

'· Selesai dilaksanakan.

1. Jalan Cep.t i\l.H. Tllarnrin. 2. Jalan Cep Jl. Sudirman. 3. Jalan Asia Afrika ( 1,6 Km). 4. Jalan. K.H. Mansyur 2 x 6 m sepanjang

3,1 Km.

5. Jalan Fatmawati 6. Jalan Lebak Bulus

II. SEDANG DALAM PELAKSANAAN.

II. BAG. PROYEK REHAB & PEMELIHARAAN JALAN UPCA DKI

1. Jalan Penjernihan 2,54 ton 2. Jalan Suryopranoto 0,45 ton 3. Jalan Kramat Raya/Tmr 0,38 ton 4. Jalan Kramat Raya/Brt 0,38 ton 5. Jalan H. Sarnanhudi 0,34 ton 6. Ja Jan Su h..H jo W i ryopranoto 0,34 ton 7. Jalan Matraman Raya Timur 0,26 ton 8. Jalan Matraman Raya Barat 1,71 ton 9. Jalan Pal Merah Barat 0,80 ton

10. Jalan Latumetten 0,91 ton 11 . Jalan Jembatan Teluk Gong 0,02 ton 12. Jalan Gerbang Pemuda 0,23 ton 13. Jalan RS. Fatmawati 0,14ton 14. Jalan Raya Pasar Minggu 0,18 ton 15. ·Jalan Utan Panjang 0,16 ton 16. Jalan Pangkalan Jati 0,10 ton 17. Jalan Prapanca Raya 0,04 ton

Ill. DALAM PERENCANAAN.

I. PROYEK REHAB & PEME-LIHARAAN JALAN & JEMBATAN DKI JAKARTA

Sesuai urutan-urutan prioritas penanganan.

1. 2. ., oJ.

4. 5.

72

Jalan Senopati 0,26 ton Jalan TMII 0,83 ton Ja:an Ciputat Raya 3,00 ton Jalan Darmawangsa 1,50 ton Jalan Teluk Gong-Angke 0,40 ton

ruJ PT. MULTI STRUCTURE GENERAL CONTRACTOR & GENERAL SUPPLIER

CASE BUILDING, JL. GATOT SUBROTO KAV. 12 1st FLOOH PHONE : 511809 (15 Lines) JAKARTA

BANDUNG BALIKPAPAN UJUNG PANDANG Jl. Cipaganti No. 158, phone: 81425 Jl. P. Antasari No.1, phone : 21503 Jl. Sulawesi No. 22, phone : 7698

SURABAVA SAMARINDA KENOARI Jl. Ngapel Jaya Barat 44, phone: 67664 Jl. Bhayangkara No. 46, phone : 22343 Jl. Halu Oleo No. 127, phone : 21046

lnformasi Pekerj•n Umum

kan sendiri oleh Perusahaan/Calon Rekanan tanpa melalui perantara/Oknum siapapun juga. (Pengumuman GUB/KOKI Jakarta No. 10/1986, BUTIR B.7.)

2. Mengikuti dengan tertib ketentuan-ketentuan yang berlaku antara fain :

Jadwal Proses Prakwalifikasi (Tanggal 1/12-1986 sampai dengan 15/1-1987 memasukkan Formulir di PRJ). Pengumuman-pengumuman yang berhu-bungan dengan Prakwalifikasi di PRJ. Catatan yang ada pada Formulir supaya memasukkan Formulir tanggal sekian dapat dipenuhi. Menyimpan TOR dengan baik, jangan

Rekanan peserta penataran.


sampai hilang. Bila memiliki lebih dari I TOR agar me-lapor kepada Panitya untuk dirobah dalam satu TOR. Mengikuti Tender Pekerjaan dengan sek-sama.

Mengajukan Penawaran Pekerjaan dengan harga wajar dan dapat dilaksanakan (Jangan Ngedrop harga penawaran yang akhirnya penyelesaian terlambat).

Setelah Pekerjaan selesai meminta Pim-pro untuk menuliskan data-data pada TOR. (TOR jangan di Laminating).

129

JADWAL PRAKUALIFIKASI DRII DKI JAKARTA

1986/1987 I. Waktu Penyetoran : perubahanl beserta kelengkapan dokumen

penunjangnyal jarak waktunya antara Waktu penyetoran untuk memperoleh Tanda Bukti Setor I pad a : Tanggal 1 September s/d 30 Oktober

19861 pada jam kerjal Tempat Di Kantor Cabang Kas Daerah

DKI yang ada di tiap wilayah kota Jakarta.

II. Waktu Pengambilan Formulir lsian : Untuk memperoleh Formulir lsianl calon rekanan baru atau formulir isian guna per-ubahanl harus menyerahkan Tanda 8ukti Setor sebagai dimaksud butir I di atasl ke-pada Panitia Prakualifikasil pada :

Tanggal 1 September s/d diperpanjang dari Tgl 17-22Nop 1986 pada Jam kerja

Tempat Loket-loket Pintu Utama PRJ-Monas Jakarta.

Ill. Waktu Pengisian Forulir: Pengisian Formulir lsian oleh para Calon Rekanan untuk permohonan baru maupun

Tanggal 15 September s/d 15 Nopember 1986.

IV. Waktu Penyerahan Formulir lsian : Tanggal 1 Desember 1986 s/d 15 Januari

1987 I pada jam kerja. Tempat Loket-loket Pintu Utama PRJ-

Mnas Jakarta.

V. Waktu Penyerahan Tanda Daftar Rekanan/ TOR:

Tanggal 1 April s/d akhir April 1987. Tempat Gedung 8hineka Tunggal lka

Komplek PRJ) VI . Waktu Pencetakan Daftar Rekanan Mampu/

DRM; Pencetakan serta penyebarluasan DRM ke Departemenl Lembaga Pemerintah dan lain-lainnya. Tanggal 1 April s/d pertengahan Mei

1987.

130 Penyerahan Formulir Prakualifikasi di PRJ Jakarta I nformasi Pekerjaan Umum

GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS I BUKOTA JAKARTA

PENGUMUMAN PRAKUALIFIKASI Nomor : 10 Tahun 1986.

Berdasarkan Keputusan Presiden No. 29 tahury 1984, serta dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Sekretaris Negara selaku Ketua Tim Pengendali Pengadaan Barang/Peralatan Pemerintah No. 354 7 /TPPBPP /X IV 1985 sebagai pengganti dari No. 912/TPPBPP/VIII/1984, lntruksi Mendagri No. 1 tahun 1985 yang merupakan petunjuk Pelaksanaan Prakualifikasi, telah diterbitkan surat·surat Keputusan Gubernur KOKI Jakarta No. 2616 tahun 1984, dan No. 299 tahun 1985.

Oengan demikian secara lengkap telah dibentuk Panitia Prakualifikasi OKI Jakarta yang akan bertugas menyelenggarakan prakualifikasi untuk ｭｾｮｹｵｳｵｮ＠ Oaftar Rekanan Mampu (DRM) yang masa berlakunya sampai dengan tanggal 31 Maret 1988.

Oisamping melakukan prakualifikasi bagi Calon Rekanan Baru yang ingin masuk dalam ORM Propinsi OKI Jakarta, Panitia Prakualifikasi OKI juga melakukan penyempur-naan dalam bentuk perobahan kualifikasi (naik/turun) dan klasifikasi di bidang pekerjaan (bertambah/berkurang) maupun data administrasi berupa perobahan alamat, pimpinan perusahaan dan lain-lain.

Perobahan kualifikasi dan klasifikasi tersebut di atas dilakukan oleh Panitia berdasar-kan hasil evaluasi terhadap peran serta rekanan dalam pelaksanaan proyek serta dapat pula berdasarkan usul dari rekanan yang bersangkutan.

Oaftar Rekanan Mampu (ORM) tetap merupakan satu-satunya ORM yang dikeluarkan oleh Panitia dan berlaku untuk semua Oepartemen/Lembaga, lnstansi Pemda OKI Jakarta, Kantor-kantor, Satuan-satuan Kerja dan Proyek-proyek, maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Perusahaan Oaerah yang berdomisili di Wilayah OKI Jakarta.

Oisamping itu tiap perusahaan dibolehkan hanya memiliki satu TOR untuk satu Bidang Pekerjaan yaitu Pemborongan, Konsultansi serta Pengadaan Barang dan Jasa lain yang berdomisili di Oaerah Khusus lbukota Jakarta, sebagai berikut :

A. Bagi Perusahaan yang sudah masuk dalam 0 RM dan telah memiliki TOR tetapi ingin merobah data TOR -nya agar menyampaikan permohonan dan data penunjang gun a perobahan tersebut, dan hasil perobahan yang disetujui akan berlaku mulai 1 April 1987.

Pengajuanpermohonan perubahan data tersebut di atas diatur dengan mengisi formulir isian dan petunjuk pengisian yang akan diperoleh dengan menyerahkan tanda Bukti Setor. Selanjutnya penyetoran, pengambilan formulir dan penyerahan formulir diatur sesuai dengan butir 82, 83, 84 dan 85 lebih lanjut.

B .. Bagi Pengusaha yang ingin menjadi Rekanan Pemerintah dan Perusahaannya masuk di dalam ORM 1987/1988 agar memenuhi syarat-syarat serta mengikutr jadwal seperti berikut:

I nformasi Pekerjaan Umum 131

132

1. Persyaratan Administrasi dan persyaratan Keuangan yang harus dipenuhi adalah : a. Persyaratan Administrasi :

1) Nama Perusahaan; 2) Akte/Surat Pendirian Perusahaan/Akte-akte Perubahan/Akte Perusahaan ter-

akhir. 3) Alamat Kantor Perusahaan yang jelas dan nyata; 4) Status Perusahaan (lnduk/Pusat atau Cabang); 5) Surat Pernyataan bahwa Pemilik/Pimpinan Perusahaan tidak berstatus Pegawai

Negeri; 6) 13agi Perusahaan Cabang harus disertai dengan Akte Notaris Pendirian dan

semua akte-akte perubahan serta Surat Kuasa Pengelolaan Perusahaan Cabang dari Pimpinan Pusat kepada Pimpinan Cabang (yang diterangkan dalam bentuk Akte Notaris);

7) Surat lzin Usaha Perdagangan (SIUP); 8) Surat Wajib Daftar Perusahaan (WOP).

b. Persyaratan Keuangan : 1) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 2) Susunan Pemilik Saham dan Modal Usaha; 3) Kekayaan bersih Perusahaan; 4) Referensi Bank Pemerintah/Bank lainnya yang ditunjuk oleh Menteri Keuang-

an.

2. Biaya Formulir lsian : Biaya untuk memperoleh satu set Formulir lsian bagi Calon Rekanan maupun untuk Usul Perubahan adalah sebesar Rp. 25.000,00 (duapuluh lima ribu rupiah) yang harus disetorkan terlebih dahulu pada Kantor Kas Daerah Pemerintah Daerah Khusus lbukota Jakarta, dimana sebagai buktinya kepada penyetor akan diberikan Tanda Bukti Setor.

3. Waktu Penyetoran : Waktu penyetoran untuk memperoleh Tanda Bukti Setor adalah pada : Tanggal 1 September s/d 30 Oktober 1986 pada jam kerja. Tempat Di Kantor Cabang Kas Daerah DKI yang ada di tiap Wilayah Kota

Jakarta . . 4. Waktu Pengambilan Formulir lsian :

Untuk memperoleh Formulir lsian Calon Rekanan baru atau formulir isian guna usul perubahan harus menyerahkan Tanda bukti Setor sebagai dimaksud pada butir 3 di atas, kepada Panitia Prakualifikasi pada : Tanggal 11 September s/d 31 Oktober 1986 pada jam kerja. Tempat Loket-loket Pintu Utama PRJ-Monas Jakarta.

5. Waktu Penyerahan Formulir lsian : Tanggal 1 Desember 1986 s/d 15 Januari 1987 pada jam kerja. Tempat Loket-loket Pintu PRJ-Monas Jakarta.

6. Perusahaan yang akan dinilai adalah perusahaan yang data/persyaratan adminis-trasi dan data/persyaratan keuangannya lengkap, jelas, nyata serta sah.

7. Dalam mengurus Prakualifikasi DRM Propinsi DKI Jakarta agar masing-masing perusahaan (tanpa perantara) mengurusnya langsung kepada petugas-petugas Panitia dan ditempat yang telah ditentukan.

C. Sesuai dengan SK Mensekneg No. 3547/TPPBPP/XII/1985 tanggal 31 Desember 1985 ditetapkan bahwa bagi Rekanan yang lulus prakualifikasi maupun perubahan data


TOR, pada waktu mengambil Data Daftar Rekanan. akan dipungut biaya yang besar-nya adalah :

a. Ro 150.000,00 (seratus limapuluh ribu rupiah) untuk Kualifikasi A; b. Rp. 100.000,00 (sen3tus ribu rupiah) untuk Kualifikasi B1; c. Rp. 75.000,00 (tujuhpuluh lima ribu rupiah) untuk Kualifikasi B; d. Rp. 50.000,00 (limapupuh ribu rupiah) untuk Kualifikasi B2; e. Untuk Kualifikasi C tidak dipungut Biaya Tambahan.

Demikian untuk menjadi maklum dan perhatian para calon rekanan.

KONTRAKTING

PERDAGANGAN

REALTY & DEVELOPER

INDUSTRI


Jakarta, 1 September 1986 GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA, selaku

Ketua Panitia Prakualifikasi DAM Propinsi D.K.I. Jakarta.

PT. WIJAVA KARVA JL. 0.1. PANJAITAN KAV. 9 P 0 BOX 174/JATINEGARA TLP 8192808.TLX.48317-48112 PT WIKA lA JAKARTA 13340

133

134

GUBERNJR KEPAI.A DAERAH IO«JSUS

IElJKOTA JAKARTA

PENGUMUMAN No. 11 Tahun 1986

PERPANJANGAN WAKTU PENYETORAN UNTUK PENGAMBILAN FORMULIR PRAKUALIFIKASI DRM PROPINSI DKI JAKARTA.

Batas waktu penyetoran untuk pengambilan ｦｯｲｭｾｬｩｲ＠ Prakualifikasi DRM OKI Jakarta, sesuai dengan Pengumuman Gubernur KDKI Jakarta No. 10 tahun 1986 tanggal 1 Sep-tember 1986 telah ditutup pada tanggal 30 Oktober 1986.

Sampai saat ini ternyata masih banyak saja Rekanan yang terlambat, dan diantaranya memohon secara tertulis kepada Ketua Panitia Prakualifikasi untuk diberi kesempatan perpanjangan waktu.

Sehubungan dengan itu, bersama ini diumumkan kepada para rekanan, hal-hal sebagai berikut :

1. Kesempatan untuk me_nyetor di Cabang Kantor Kas Daerah yang ada di setiap Wilayah Kota, akan dibuka mulai tanggal 17 s/d 24 Nopember 1986.

2. Kesempatan pengambilan Formulir Prakualifikasi di loket-loket pintu utama PRJ-Monas, dengan menyerahkan bukti stor tersebut butir 1, dibuka kembali mulai tang-gal 18 s/d 25 Nopember 1986.

3. J<esempatan serupa ini tidak akan diberikan lagi. 4. jadwalwaktu pengembalian formulir yang telah diisi, yaitu mulai tanggal 1 Desember

1986 s/d 15 Januari 1987 tidak ada perobahan.

Demikian agar para Rekanan memanfaatkan kesempatan perpanjangan ini dengan sebaik-baiknya.

Dikeluarkan di : JAKARTA Pada tanggal : 4 Nopember 1986

GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

selaku KETUA PANITIA PRAKUALIFIKASI

DRM PROPINSI DKI JAKARTA,

ttd.

R. SOEPRAPTO.

KETENTUAN BAGI REKANAN YANG HI LANG TOR BIDANG PEKERJAAN PEMBORONGAN. KONSULTANSI DAN PENGAOAAN BARANG DAN JASA

1. Membuat iaporan dan permohonan kepada Ketua Panitia PRAKUALIFIKASI DKI Jakarta dengan memberikan penjelasan mengenai :

Sebab-sebab hilangnya TOR (jelaskan kronologis) Bukti-bukti yang mendukung atau sebab hilangnya TOR tersebut (dari lnstansi-instansi resmi) Upaya yang telah dilakukan untuk menemukan kembali TOR tersebut (disertai bukti-bukti).

2. Membuat pernyataan diatas kertas bermeterai cukup mengenai : Hilangnya TOR dari Perusahaan yang bersangkutan Bertanggung jawab atas kemungkinan penyalahgunaan TOR yang hilang tersebut Berjanji akan mengembalikan TOR yang hilangjika mendapat penggantian TOR baru dan tidak akan menggunakan/menyalahgunakan TOR yang lama. Bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan yang dibuat dan bersedia dituntut menurut ketentuan hukum yang berlaku, bila pernyataan tersebut ternyata tidak benar.

3. Laporan permohonan dan pernyataan disertai dengan lampiran-lampiran :

Keterangan domisili perusahaan (dari lurah yang bersangkutan) Sur at keterangan dari Pol isi Guntingan koran mengenai pengumuman kehilangan TOR yang bersangkutan. Copy TOR yang hilang Dan lain-lain yang mendukung.

4. Sangsi-sangi : - Jangka waktu yang ditentukan untuk mendapat penggantian TOR - Harus membayar (jumlah akan ditentukan kemudian).

5. Semua berkas dibuat dalam rangkap 4 (empat).

Sekretaris 1/ Ketua Tim Teknis I,

ttd

lr. H. SOEDJARWOKO

lnform811 PekerjAn Umum

Jakarta, 8 Oktober 1986

PANITIA PRAKUALIFIKASI PROPINSI DKI JAKARTA

Sekretari s II/ Ketua Tim Teknis II

ttd

Drs. INDRAYATNO

135

136

DAFTAR BIDANG DAN SUB BIDANG PEKERJAAN PEMBORONG

BIDANG

1. Sipil

2. Mekanikal Elektrikal Pabrikasi dan lnstalasi

3. Logam, kayu, plastik

4. Pertanian

TAHUN 1986 s/d 1988

KODE

101 102 103 104

105 106

107 108 109 110 111 201

207 208

209

210 211 212 213 214 215 216 217

218

219

220 301 203

305 306 401 402 403 413 423 433

SUB BIDANG PEKERJAAN

Pengairan Jalan jembatan dan landasan Bangunan gedung dan pabrik Bangunan pengolahan air bersih, air limbah dan perpipaan Pengerukan Dermaga penallan gelombang dan tanah (Break water & Talud) Pengeboran air tanah Bangunan bawah air Pertamanan Pemukiman transmigrasi Jalan dan jembatan kereta api Meteorologi dan Geofi!lika

Pekerjaan mekanikal Telekomunikasi Sarana Bantu Navigasi laut, rambu sungai dan peralatan SAR Telekomunikasi navigasi udara dan peralatan SAR Sinyal dan Telekomunikasi kereta api Sentral Telekomunikasi Transmisi telekomunikasi Jaringan telekomunikasi Kelistrikan dan pembangkit Tata Udara/AC Pemasangan lnstrumentasi Pemasangan fasilitas produksi lepas pantai Pabrikasi, platform quarter, SBM,DBM, structure, pile Pabrikasi vessels heat ex hanger, heaters, boilers tanks, tabular goods Pemasangan alat" angkut Pembangunan kapal Salvage dan pembesi tuaan

Karoseri Pengeboran dan pembentukan Pembukaan areal/lahan Pencetakan sawah Proses Pembibitan/Pembenihan Tanaman pangan Perkebunan Peternakan

lnformesi Pekerjean Umum

Kehutanan

5. Pertambangan Umum

443 453 404 501 502 503

Perikanan Reboisasi/penghijauan Pengeboran Pengupasan Penggalian/penambangan

6. Pertambangan minyak

614 624

644 654 664 674 684 694

6C1 6C2 6C3 6C4 6C5 6C6 6C7 6C8 6C9

Pemboran Pemboran berarah

Mud Lodging Mud Engineering Well logging & perforating Penyemenan sumur Pekerjaan ulang/work over Stimulasi sumur dan penambangan secondary

Pengukuran kemiringan sumur Pemboran inti Pekerjaan pancing Pengujian lapisan bawah tanah Pengujian produksi sumur Perawatan sumur Pemboran hidrolik unit Pemboran seismik Pelayanan casing dan tubing

PERS£RO P.T. LIRS"ITA "ARIJR K111tor PuNt : Jl. H111g Tueh R1y1 No. 28 Kolw(or111 Bon.o, Jlkona 12120, Tolopon : 737545 (4 Solu,.,) · 772828 · Toll• : 47198 WASKITA lA · ａｬｾｭｾｴ＠ K-It : WASKITA JAKARTA

MENGUCAPKAN

SELAMAT HARI ULANG TAHUN KEBAKTIAN DEPARTEMEN PEKERJAAN urvnJM

YANG KE 41 PADA TANGGAL 3 DESfMBER 1986

DIREKSI DAN SEGENA.P KARYAWAN

P.T. HUTAMA - TAKENAI<A CORPORATION INDONESIA GENERAL CONTRACTORS·

Summitmas Tower, 7th Fll. Jl. Jend. Sudirman Kav. 61-62 Jakarta Tel. 515280-588248-588249-515289 Facsimile: 515541 Telex: 4631-HUTAJKT

Anggota Asosiasi Kontraktor Indonesia No. 036/AKI/IIIn6. Rekanan Pemerintah DKI Jakarta, TOR No. 681/85/1/01012.

Berpengalaman dalam pekerjaan : PERKANTORAN, HOTEL, DEPARTEMENT STORE.


PABRIK, HANGGAR, PERGUDANGAN. PERUMAHAN DAN PEKERJAAN INTERIOR.

137

KLASIFIKASI BIDANG/SUB BIDANG PEKERJAAN DAN UNGKUP.PEKERJAAN KONSULTAN TAHUN 1986 s/d 1988

KODE LINGKUP PEKERJAAN DAN KODE

BIDANG I SUB BIDANG NO. II

SUH ｐ･ｲｴｾ＠ II· Studi ｐ･ｮｾｮﾷ＠

PEKERJAAN Kela· HWANG canaan canaan urn urn yakan teknik

I 2 3 4 s 6

Bidang Pekerjaan Umum

I. ｂ｡Ｚｾｧｵｮ｡ｮ＠ gedung dan pabril, 101 I 2 3

2: Teknik Penyehatan dan perpipaan 102 I 2 3

3. Jalan dan jembatan 103 I 2 3

4. lrigasi 104 I 2 3

5. Bendungan dan waduk lOS I 2 3

6. Sungai dan rawa 106 I 2 3

Bidang Pemukiman dan pengem· bangan Wilayah

7. Pemukiman dan pengembangan 201 I 2 3

Wilayah Transmigrasi

8. Pemukiman dan pengembangan Wilayah Pedesaan dan l'erkotaan 202 I 2 3

9. Pengembangan Wilayah Pari wisata 203 I 2 3

10. Pengembangan Wilayah lndustri 204 I 2 3

Bidang Transportasi : II. Sarana Transportasi Darat 301 I 2 3

12. Sarana Transportasi L aut 302 I 2 3

13. Sarana Transportasi Udara 303 I 2 3

14. Saran a T ransportasi Sungai dan

304 I 2 3 Penyeberangan

IS. Sarana Transportasi Jalan Baja 30S I 2 3

16. Prasarana Transportasi Darat 306 I 2 3

17. Prasarana Transportasi l.aut 307 I 2 3

18. Prasarana Transportasi Udara 308 I 2 3

19. Prasarana Transportasi Sungai

309 I 2 3 dan Penyeberangan

20. Prasarana Transportasi Jalan Baja 310 I 2 3

21. Sistem Terminal Transportasi 311 I 2 3

22. Surveyor Sarana Transportasi

312 I 2 3 l.aut

Bidang Komunikasi : 23. Teknologi Komunikasi 401 I 2 3

24. Sistem Komunikasi 402 I 2 3

25. Dan lain-lain 403 I 2 3

26. Enpneerina Bidang Komputer 404 I 2 3

Keterangan : I) Lingkari nomor urut (kolom I) dari Sub Bidang yang diminati. 2) Coret (x) lingkup pekerjaan (kolom 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 yang diminati. 3) Beri tanda . pada Sub Bidang dan lingkup pekerjaan yang telah dimiliki dalam TDR lama

(bagi yang mutasi).

Pen&· Mana· awasan emen

7 8

4 s

4 s

4 s 4 s 4 5

4 5

4 5

4 5

4 s 4 s

4 s 4 5

4 s

4 5

4 5

4 5

4 5

4 5

4 5

4 5

4 5

4 5

4 5

4 5

4 s

4 s

Pene· litian

9

b

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

KLASIFIKASI BIDANG/SUB BIDANG PEKERJAAN DAN LINGKUP PEKERJAAN KONSULTAN T AHUN 1985-1986-1987

LINGKUP PEKERJAo\N DAN KODE BIDANG I SUB BIDANG KODE SUB

NO. PEKERJAAN •) Peren- Studi Peren- Peng- Mana- Pene-BIDANG canaan kelayak- canaan awasan gerflen litian urn urn an teknik

I 2 3 4 s 6 7 8 9

Bidang Pertanianll..ingkup Hidup : 501 I 2 3 4 s 6 27 Perkebunan Tanaman Keras

28 Perkebunan Tanaman Pangan 502 I 2 3 4 s 6

29 Peternakan 503 I 2 3 4 s 6

30 Perikanan 504 I 2 3 4 s 6

31 Kehutanan sos I 2 3 4 s 6

32 Konsen;asi dan Penghijauan 506 I 2 3 4 s 6

33 l..inB,kungan Hidup 507 I 2 3 4 s 6

34 Dan lain-lain 508 I 2 3 4 s 6

35 Pencetakan Sawah 509 I 2 3· 4 s 6

36 Bidang Perindustrian

lndustri Manufaktur I I 2 3 4 s 6

37 Indus tri Proses 602 I 2 3 4 s 6

38 lndustri Hasil Pertanian 603 I 2 3 4 s 6

39 lndustri Elektronika 604 I 2 3 4 s 6

40 lndWitri Konstruksi 60S I 2 3 4 s 6


41 Pabrikasi l..epas Pantai 607 I 2 3 4 s 6

43 Bidang Pertambangan & Energi

Eksplorasi 701 I 2 3 4 s 6

44 Penambangan 702 I 2 3 4 s 6

45 Produksi 703 I 2 3 4 s 6

46 Pembangk.it Tenaga 704 I 2 3 4 s 6

47 Distribusi & Traaumisi 70S I 2 3 4 s 6


49 Mekanikal Elektrikal 707 I 2 3 4 s 6

50 Environment Engineering,

708 I 2 3 4 s 6 Refinery £ngineering.

Bidana Lain : 51

Aliunnsi, Perbaukan, Keuanpn 801 I 2 3 4 s 6

Hukum, Knehatan

52 Anjkutan Barang I Muatan 802 I 2 3 4 s 6

53 Hukum • Knehatan pendidikan. kependudukan. 803 I 2 3 4 s 6

54 Dan La in-lain 804 I 2 3 4 s 6

55 Aprilul ( Penaksiran harp ) 805 I 2 3 4 s 6

Keterangan :

1) Lingkari nomor urut (kolom 1) dari Sub Bidang yang diminati. 2) Coret (x) Lingkup pekerjaan (kolom 4,5,6,7,8 dan yang diminati. 3) Sarna dengan halaman 4.

Rapat Koordinasi para Pimpro Pimbagpro dipimpin Kakanwil Dep. PU DKI Jakarta

PROYEK FISIK DENGAN ATLAS KAKANWI L DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM DKI JAKARTA

NAMA PROYEK

1. Pembangunan Jl. Jakarta dan Sekitarnya

2. Bagian Proyek Pembangunan Jl. Lingkar DKI Selatan

3. Bagian Proyek Pembangunan Jl. Kuningan Lingkar DKI

4. Bagian Proyek Pembangunan Jl. Pondok Pinang-Pejompongan

5. Bagian Proyek Pembangunan Jl. Layang Senen-Harmooi-Senayan

6. Bagian Proyek Pembangunan Jl. Pasar Minggu-Depok

7. Bagian Proyek Pembangunan Jl. Lingkar DKI Barat-Jakarta

al. Proyek Pembangunan Jl. Layang Cawang

ｾＮ＠ Proyek Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan DKI Jakarta UP C A

10. Peningkatan Jl. Arteri Kota Jakarta dan sekitarnya

11. Peningkatan Jl. Jakarta-Cikampek Seksi-D 12. Bagian Proyek Peningkatan SMA DKI Jakarta

13. Bagi Proyek Peningkatan SMP DKI Jakarta

14. Peningkatan Prasarana Fisik Kanwil Departemen PU DKI Jakarta

140

ALAMAT KANTOR PROYEK

Jl. Rawamangun Muka No. 12 Jakarta Timur. Jl. Taman Jatibaru No. 1 Jakarta Pusat. Jl. Rawamangun Muka Jakarta Timur. Jl. Rawamangun Muka Jakarta Timur. Jl. Rawamangun Muka Jakarta Timur.

No. 12

No. 12

No. 12

Jl. Rawamangun Muka No. 12 Jakarta Timur. Jl. Muncung Raya ( Komp. Bm Cengkareng. Jakarta Barat. Jl. Duren Tiga No. 12 A Jakarta Selatan. Jl. Taman Jatibaru No. 1 Jakarta Pusat. Jl. Taman Jatibaru No. 1 Jakarta Pusat. Jl. Cianjur No. 9 Karang Jl. Taman Jatibaru No. 1 Jakarta Pusat. Jl. Taman Jatibaru No. 1 Jakarta Pusat. Jl. Kramat Raya No. 15 Jakarta Pusat.

I nformesi Pekerjun Umum

PROYEK FISIK BUKAN ATLAS KAKANWIL DEP. PU DKI JAKARTA

I. Proyek lrigasi Jatiluhur

2. Bagian Proyek Peningkatan Saluran lnduk Tarum Barat

3. Proyek Pengendalian Banjir Jakarta Raya

4. Proyek Peningkatan Jl. Pemb. Wilayah IX (ABO Jakarta)

5. Proyek Pengendalian Pembangunan Jlan-jalan Tol

6. Bag ian Proyek Pembangunan Jalan Jakarta Interchange Phase II

7. Bagian Proyek Pembangunan jalan Tol Cawang-Semanggi-Piuit

8. Bagian Proyek Pembangunan Jalan Layang Kuningan

9. Bagian Proyek Pembangunan Jalan Layang Slipi

10. Bagian Proyek Pembangunan Jalan Fly Over

11. Bagian Proyek Pembangunan Grogol Fly Over

12. Proyek Penyehatan Lingkungan Pemukiman DKI Jakarta

13. Bagian Proyek Pembuangan Air Limbah & Sanitasi

14. Bagian Proyek Drainage

15. Proyek Perintis Pemb. Perumahan Sewa di Jakarta

16. Proyek Pemb. Lingkungan Kuningan

17. Proyek Air Bersih PDAM OKI Jakarta

18. Proyek Rumah Sederhana Perumnas di DKI dan sekitarnya


Jl. Rasuna Said Kav. B 5 Jakarta Selatan. Jl. Rasuna Said Kav. B-5 Jakarta Selatan. Jl. 0.1. Panjaitan Kav. 12-13. Jakarta Timur. Jl. Patimura No. 20 Jakarta Selatan. Jl. Patimura No. 20 Jakarta Selatan. Komp. Bina Marga Pondok Kelapa Jakarta Timur. Komp. Bina Marga Pondok Kelapa Jakarta Timur. Komp. Bina Marga Pondok Kelapa Jakarta Timur. Jl. Raya Tangerang Serpong Cikokol. Gerbang Tol Ranting Kebun Jeruk Jakarta Barat.

Komp. Bina Marga Ponsok Kelapa Jakarta Timur. Jl. Penjernihan I No. 19A Jakarta Pusat. J I. Penjern ihan I No. 19 A Jakarta Pusat. Jl. Penjernihan I No. 19 A Jakarta Pusat. Jl. Wijaya No. 68 Jakarta Selatan. Ex. Mess Auri Kuningan Jakarta Selatan. Jl. Pam Baru No.3 Pejompongan Jakarta Pusat. Jl. 0.1. Panjaitan Kav. 11 Jakarta Timur.

['epartemen Pekerjaan Umum Kepala Kanwil DKI Jakarta

lr. SOEDJARWOKO I>J I P. 11 0006678

141

ALAMAT ASOSIASI:

1. AKI (Asosiasi Kontraktor lndoaesia) Jl. Thamrin no. 57 Gedung PP lantai II Telp. 327547 Jakarta Pusat.

2. GAPENSI Jl. Kebon Sirih no. 40 telp. 374503 Jakarta Pusat.

3.1NKINDO Jl. Setiabudi II no. 19 telp. 516795 Jakarta Pusat.

4. AK Ll (Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia) JI.Ciragilll No.20Telp. 717032

Kebayoran Baru jakarta Selatan.

PERSERO

VIRAMA KARYA • • • • • •

nnnnnn SURVEYING AND PLANNING

111111 DESIGNING

111111 CIVIL ENGINEERING

ａｩｊｑｾｊｾｔｉｉｔ＠ｾ＠SUPERVISING

I CONSTRUCTION MANAGEMENT

VI< JL RR RASUNA SAID KAV. B 5. TEI.P. 516798

JAKARTA- SElATAN

142

5. KADIN DKI JAKARTA JJ. Pakubuwono Vl/35 telp. 730330, 730343 Kebayoran Baru Jakarta-Selatan.

6. APMI (Asosiasi Pengeboran Minyak dan Gas) Jl. Thamrin Wisma Kosgoro lantai 17 Jakarta Pusat.

ALAMAT ASURANSI :

Perum ASTI:K (ASURANSI SOOIAL TENAGA KERJA)

Jl. Gatot St.broto Kav. 14. Telp 51n97 (20Saluran) telex 44798 P'O. BOX Z732

Ｎﾷｾ｜＠ '; / .

;I -

ｾＧｗｉｉｉｲ｡ｾｾ＠

PECIALIST IN : ］］ＭＭ］Ｍ］ＭＭＭｾＺＭ］ＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＱ＠TERMITE CONTROL : Soil Treatment

Wood Treatment PEST CONTROL & FUMIGATION CLEANING. SERVICE Untuk Rumah, Gedung-gedung, Hotel, Pabrik, Kantor·kanto

call.(E SA) P.T. EKA SPRAY ABADI

Jl. Udaka No. 3.2, Kemanggisan Aaya, Slipi -Jakarta

ｐｈｏｎｅｓＺｓＴＸＳｾＱＶ［ＵＴＸＳｾＶ＠

lnformesi Pekerjaen Umum

PERUSAHAAN-PERUSAHAAN 01 ｌｉｎｇｋｕｾｇａｎ＠DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM

PT. ADHI KARYA.

PT. AMARTA KARYA

PT. BINA KARYA

PT. BRANTAS KARYA

PT. HUTAMA KARYA

PT.ICCI

PT. INDAH KARYA

PT.INDRA KAR'YA

PT.JASA MARGA

PT. NINDYA KARYA

lnformni Pekerjaen Umum

Jl. Raya Pasar Minggu Km. 18 Jak·Sel.

Jl. Dr. Suratmo Jakarta Pusat.

Jl. Di. ｐ｡ｮｪ｡ｩｴ｡ｾ＠ Ka. No.2 Cjlwang, Jatim 13001 PO. Box 159/JNG

Jl. Trunojoyo Blok M 1/135 Keb. Baru Jakarta Selatan

Jl. M.T. Haryono Kav. 83 Jakllrta Timur.

790393/965 792982/4751

630708

8196107

737765

8193708

lskandarsyah Raya No. 66C 736460

.II. Pattimura No. 20

Jl. Dr. Sahardjo 204A. Tebet. Jakarta Selatan.

Toll Plaza Taman mini Jakarta Timur.

Jl. Salemba Raya No.4 Jak-Pus. LMFEUI

Jl. Pattimura No. 20

715516-772589

732683/ 735588. Pes. 221

021-822824 828346

800294 800301-849172-82

331610 354124-330211

735588. Pes. 291 Keb. Baru, Jakata Selatan.

143

PERUM OTORITA JATILUt-:UR

PT. PEM8ANGUNAN PERUMAHAN

PERUM PERUMNAS

PT. SARANA KARY A

PT. VIRAMA KARYA

PT. WASKITA KARYA

PT. WIJAYA KARYA

PT. YOOY A KARY A

144

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 8.5 514429 Jakarta Selatan 514348-514653

Jl. M.H. Thamrin No. 57 Jakarta Pusat.

Jl. 0 .1. Panjaitan Kav 11 Jakarta Timur.

Jl. Wijaya I No. 63 Kebayoran 8aru Jakarta Selatan.

Jl. H. Rasuna Said Kav 8.5. Lt. 5 Perum Otorita Jatiluhur Jakarta Selatan.

322609

8190070 8190083

734511 737327 773026

516798

Jl. Hangtuah Raya No. 26 737545 Kebayoran 8aru -Jakarta Selatan.

Jl. 0.1. Panjaitan Kav. No.9 Cawang, Jakarta Timur.

Oep. Keuangan Gd. Utama Lt. 6 Lap. 8anteng Timur Jakarta Pusat.

Jl. Pattimura No. 0

8192808 8191491

371244

771950 Kebayoran 8aru- Jakatta Selatan.

Jl. 01. Panjaitan 8194038 Cawang - Jakarta Timur.


DAFTAR ALAMAT /KANWIL DEP.PU SELURUH INDONESIA

1. KANWI L DEP. P.U. D.l. ACEH Jln. Jend. Sudirman No. 1 BANDA ACEH Telp. 0651-21450

2. KANWIL DEP. P.U. SUMATERA UTARA Jln. Sakti Lubis No.7 R ME DAN Telp. 061-525591

3. KANWIL DEP. P.U.-SUMATERA BARAT. Jln. Arau No. 86 PADANG Telp. 0751-21271-21108

4. KANWI L DEP. P.U. RIAU. Jln. Riau No. 1 PEKAN BARU Telp. (0761) 22763

5. KANWIL DEP. P.U. JAMBI Jln. Sulthan Taha S. No. 02 JAMBI Telp. (0741) 24279

6. KANWIL DEP. P.U. SUMATERA SELATAN Jln. Ade Irma Nasution No. 10 PALEMBANG Telp. (0711) 21291

7. KANWIL DEP. P.U. BENGKULU Jln. Prof. Dr. Hazairin SH No. 901 BENGKULU Telp. (0736) 31224

8. KANWI L DEP. P.U. LAMPUNG Jln. Monginsidi No. 220 TELUKBETUNG Telp. (0721) 41876

9. KANWIL DEP. P.U. DKI JAKARTA RAYA Jln. Kramat Raya No. 15 JAKARTA PUSAT Telp. 348176

10. KANWIL DEP. P.U. JAWA BARAT. Jln. Asia Afrika No. 79 BANDUNG Telp. (022) 59829

11. KANWI L DEP. P.U. JAWA TENGAH. Jln. Kol. Sugiono No.2 SEMARANG Telp. (024) 24247

12. KANWIL DEP. P.U. D.l. YOGYAKARTA Jln. Bumijo No.5 YOGYAKARTA Telp. (0274) 2271

13. KANWI L DEP. P.U. JAWA TIMUR. Jln. Gayung Kebonsari 169 SURABAYA Telp. (031) 818099

lnformasi Pekerjaan Uinum

14. KANWIL DEP. P.U. KALIMANTAN BARAT Jln. Moh. Hambal No. 1 PONTIANAK Telp. (0561) 2350, 2360

15. KANWI L DEP. P.U. KALIMANTAN rENGAH Jln. S. Parman No.2 PALANGKA IRAYA Telp (0514) 21557

16. KANWIL DEP. P.U. KALIMANTAN SELATAN. Jln. D I. Panjaitan No. 14 BANJARMASIN Telp. (0511) 4684

17. KANWI L DEP. P.U. KALIMANTAN TIMUR. Jln. Kalian SAMARINDA Telp. (0541) 22864

18. KANWI L DEP. P.U. SULAWESI UTARA. Jln. Raya Tomohon WINANGUN, MANADO Telp. (0431) 52270

19. KANWI L DEl:'. P.U. SULAWESI TENGAH. Jln. A. Yani 15 PALU Telp. (0451) 21040

20. KANWIL DEP. P.U. SULAWESI TENGGARA. Jln, Imam Bonjol No. 94 KENDARI Telp. (041 0) 21244

21. KANWI L DEP. P.U. SULAWESI SELATAN. Jln. A. Pangerang Pettarani UJUNG PANDANG Telp. (0411) 7766

22. KANWI L DEP. P.U. MALUKU. Jln. Hasanudtn AMBON Telp. (0911) 2734

23. KANWI L DEP. P.U. BALl. Jln. Beliton No.2 DENPASAR Te!p. {0361) 25291

24. KANWI L DEP. P.U NUSA TENGGARA BARAT. Jln. Langko No. 27 MATARAM Telp. {0364) 22154

25. KANWIL DEP. P.U. NUSA TENGGARA TIMUR. Jln. Soekarno No. 22 KUPANG Telp. (0391) 22550

26. KANWIL DEP. P.U. IRIAN JAVA. Jln. Sumatera No. 15 JAYAPURA Telp. {0736) 21219

27. KANWIL DEP. P.U. TIMOR TIMUR. Jln. A. Alexio Corte Real, 01 Ll Telp. (100) 2716

145

146

PENYELENGGARAAN PROGRAM ASTEK SATU ASPEK DAR I PEMBINAAN

SUMBER DAYA MANUSIA UNTUK PEMBANGUNAN.

ASYEK PERUSAHAAN UMUIVI

ASURANSI SOSIAL TENAGA K.ERJA Kantor Pusat: Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 14- Jakarta Selatan

Telepon : 517797 (20 Saluran)

I ｉｾ＠ P.T. HUTAMA KARVA ｾ＠ CIVIL ENGINEERING & GENERAL CONTRACTORS

I nformasi Pekerjaan Um"m 147

PT. WIDYA PERTIWI ENGINEERING • ENGINEERS • ARCHITECTS

• CONSULTANTS

1. SERVICES OFFERED: Development Consultancy Design Consultancy Engineering Consultancy Project Management

2. FIELDS OF PROFESSIONAL SERVICES:

Architectural Engineering Planning

Civil and Structural Engineering Mechanical and Electrical Engineering Environmental and Sanitary Engineering Interiors Specification, Cost Estimating, Appraisals and Valution Agro Technology Computer Analysis

HEAD OFFICE:

Jalan Bank II No. 1 -2, Blok P, Kebayoran Baru, Jakarta- Indonesia, Phone : 731784- 734797 Tromol Pos : 3316Jakarta Cable Address: WIDYAPERT JAKARTA.

BRANCH OFFICES:

1. SURABA YA Jl. Pucang Anom Timur V No. 36 Phone: 031 - 69932

2. SAMARINDA Jl. Nusa lndah No. 28

3. MEDAN Phone: 0541 - 22477 Jl. Sel Mencirim No. 28 A Phone: 061 - 512028

.........

------------------------------------------------ｾＭＭＭＭＭＭ------------------------------------------------------------------------------------------------

P. T. ｾａｙａ＠ ICOHSTRUKSI M.P.

MENGEAJAKAN ANTARA LAIN :

o Gedung o Jalan & Jembatan o Perumahan o I ndustri o Dam & lrigasi o Pelabuhan

Kompel Bintaro Jaya, Taman Perkantoran Blok B, Jln . Bintaro Ray a, Jakarta 12330 Tel pan (Pabx) : 733.833 ( 10 Saluran)

T elex: 47403 Jakonmp lA Kawat: Jakonmp P.O. Box. 27 KBYL

P.T. YAKIN JAYA HALOHO&CO.

148

TOR NO BJD.PEK SUB BID

JI. Lapangan Masda No. 14-Tel. 6692656-6694613 Teluk Gong-Jakarta Utara

4/86/1 /034 70 SIPIL

Bangunan Gedung & Pabrik - Jalan Jembatan & Landasan

B1 B2

- Pengairan B2

ANAK USAHA:

MENGUCAPKAN SELAMAT

Konpeksi Batik Pakaian Seragam Sekolah Kaos Olah Raga Pengadaan Barang.

H A R I K E B A K T IAN P U K E 41


PERUM PERUMNAS DALAM PEMBANGUNAN

Seperti dimaklumi bersama, Perum PERUM-NAS merupakan perusahaan milik Negara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah (P.P) Nomor 29Tahun 1974, 18Juli 1974.

Tugas pokoknya melaksanakan program pe-merintah dibidang penyediaan lingkungan peru-mahan di perkotaan. Sasarannya terutama di-tujukan pada usaha membantu masyarakat berpenghasilan rendah dan sedang untuk dapat memiliki rumah sendiri yang layak di dalam ling-kungan yang lebih sehat dan· tertib.

Pendekatan ini dirumuskan ke dalam ke-bijaksanaan perencanaan lingkungan permukiman yang selama ini dilaksanakan melalui :

o program penyediaan tanah matang dan rumah inti yang telah dilengkapi dengan prasarana dan fasilitas lingkungan (site & services), untuk melayani kelompok masyarakat ber-penghasilan rendah;

o program pembangunan rumah sederhana, untuk melayani kebutuhan kelompok masya-rakat berpenghasilan sedang;

o program penyediaan kapling tanah matang (KTM) untuk pembangunan perumahan se-dang di kota-kota besar yang dalam rangka pengembangan wilayah berfungsi sebagai pusat pertumbuhan. Program ini direncana-kan mengingat pada kenyataannya, terdapat lapisan kelompok sasaran terutama di kota-kota besar yang berpenghasilan sedang masing belum sepenuhnya tertangani oleh sektor swasta padahal tingkat kebutuhan perumahan-nya telah begitu mendesak.

Khusus mengenai penyediaan KTM untuk perumahan sedang (R-KTM) ini selain dimaksud-kan untuk memperoleh sumber subsidi silang akibat pembangunan rumah-rumah inti dan

rumah-rumah sederhana di beberapa tempat yang masih perlu disubsidi juga untuk menciptakan lingkungan permukiman berbaur (mixed sett-lement) yang harmonis, serasi dan saling me· lengkapi dalam kehidupan sosio-ekonomi ling-kungan.

Perum PERUMNAS mengambil langkah-lang-kah kebijaksanaan yang mendasarkan pada azas pemerataan pembangunan secara nasional pada mendesaknya kebutuhan perumahan di suatu kota dan sejauh dapat dilaksanakan. Selain itu azas keterjangkauan menjadi titik-tolak pemikiran yang mendasari kebijaksanaan pem-bangunan selama ini.

Penciptaan lingkungan perumahan yang di-laksanakan Perum PERUMNAS selama ini tekan-an pembangunannya adalah lingkurigannya. Arti-nya, lingkungan (prasarana dan sarana) dibangun sedemikian rupa sehingga memenuhi syarat-syarat kesehatan lingkungan di samping me-menuhi standar teknis.

Dengan pendekatan teknologi mem ban gun. skala besar produksi masal-semi-industri dapat diperoleh segi harga rumah dan tanah yang dapat terjangkau kelompok sasaran dan tetap memenuhi persyaratan standar teknis yang mendukung pemenuhan pemberian KPR-BTN bagi setiap penghuni.

Dalam perkembangan berikutnya terlebih setelah tahun anggaran 1982/1983 dimana Perum PE RUMNAS tidak lagi memperoleh anggaran berupa PMP (Penyertaan Modal Pemerintah) maka pemanfaatan KTM mulai terasa menarik untuk diusahakan agar dapat menghasilkan peng-ganti sumber subsidi yang hilang tadi.

Perencanaan pengadaan KTM sudah dilaku-kan sejak 1975 di lokasi-lokasi sedang dan besar

149

antara lain di kota-kota JABOTABEK, Bandung, Cirebon, Semarang, Surabaya, Medan, dan Ujung-pandang. Rintisan penjualan KTM telah dilakukan sejak 1981 dalam menghadapi konsolidasi dana selain dari hasil penjualan rumah yang sudah di-huni sebagai konsekuensi logis bila pada saatnya PMP tidak diberikan lagi.

Saat kini Perum PERUMNAS telah selesai menyusun program perencanaan pem bebasan tanah skala besar dengan luas 300 Ha sampai 500 Ha dalam satu kesatuan yang utuh. Program ini mencakup untuk beberapa ibukota provinsi.

Sudah barang tentu, pengadaan tanah skala besar memerlukan modal yang cukup besar. Beberapa keuntungan dairi program ini, adalah:

o pembebasan dan besarnya ganti rugi tanah

dapat lebih mudah dikendalikan. o memiliki perencanaan lingkungan untuk suatu

daerah yang lebihl luas, lebih lengkap, lebih tertib dan lebih terpadu. Setidaknya ini akan banyak mengurangi pertumbuhan daerah-daerah perumahan yang sporadis.

o dapat lebih mudah menunjang pelaksanaan REncana lnduk Kota.

o efisiensi pembiayaan pembangunan dan peng-adaan prasarana lingkungan sehingga dapat menenkan biaya pematangan tanah.

o Pemerintah Daerah setempat dapat lebih mudah mengarahkan keikutsertaan pihak developer swasta dalam pembangunan dengan memanfaatkan lahan yang sudah dibebaskan dan dimatangkan tersebut.

PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN RUMAH PERUM PERUMNAS

01 JABOTABEK

( dalam unit rumah )

REALISASI RENCANA 1986/1987 KOTA LOKASI R-KTM JML F R-KTM JML RI+RS F RB RI+RS RB

TANAH ABANG - 960 - 960 - - - -

KEBON KACANG - 600 -- 600 - e - -JAKARTA KLENDER 8.212 1.280 174 9.666 - - 777 777

PENJARINGAN - - - - a e £t -KEMAYORAN - -· - - ·- e - -DEPOK 1/UTARA 6.129 - 187 6.316 - - 120 120

BOG OR DEPOK II 14.108 - 305 14.413 - - 455 455

BANTAR KEMANG 644 - - 644 - - - -BANTAR JATI 936 - - 936 - - - -KARAWACI 7..601 - 53 7.654 2 .. 248 - 1.009 3.257

TANGERANG KELAPA DUA - - - - 229 - 413 642

RAWA TEMBAGA 6.418 - 294 6.712 - - 1.000 1.000

BEKASI SETIA MEKAR 4.600 - - 4.600 - - - -RAWA LUMBU - - - - 892 - 755 1.647

JUMLAH 14 48.648 2.840 1.013 52501 3.369 a 4.529 7.898

KETERANGAN :

R.l = Rumah Inti tipe D/T 15/60 M2 R-KTM = Rumah diatas tipe DIT 45/128 M2 tipe D/T 18/72 M2 Kapling Tanah Matang; D/T/M 54/90-200 M2 tipe D/T 21/90 M2 ( R.B) Rumah tipe Besar D/T/M 70/120-200 M2

R.S = Rumah Sederhana; tipe D/T 27/90 M2 tipe DIT 36/96 M2

F = Flat/Rumah susun; tipe F.21 £t Yang akan dibangun. tipe F.36 tipe F54

150

r:<A>J ｌＺｾｊ＠

PT. JAVA STEEL INDONESIA GEDUNG JAYA LT. 1 Jl. M .H. Thamri n 12 Jakarta Pusat Telex PT. JAYA JKT. 61244/FASC . 328051 Telp. 334306- 320217 (01 RECT)

327508 (10 LINES) Work Shop: TANGERANG

DIRGAHAYU HARI BAKTI DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM

ke-41 !m] PERUM PERUMNAS

DIRGAHAYU HARI KEBAKTIAN PU

KE 41

WASKITA KAJIMA

P.T. WASKITA ｋａｊｉｍｾ＠ COf:PORATimllHDOHESIA CONSTRUCTION CONTRACTOR

HEAD OFFICE :

RATU PLAZA OFFICE TOWER 30TH FLOOR

JL. JEND. SUDIRMAN NO.9 SENAYAN , JAKARTA

TELP. 711386 & 712209 EXT. 2604,2606,2138

BAKRIE & BROTHERS GRO ROAD CONTRACTOR & GENERAL SUPPLIER

DIRGAHAYU

SE'WINDU JASA MARGA I Maret 1986

Memantapkan Pembangunan

P. P. I. I.

P.l. PAftCA PElKA/A InTI Kon/IRUK/1 ENGINEERING & CONSTRUCTOR

ADDRESS : KARTIKA CHANDRA, BUILDING F 3rd FLOOR

Jf. JENDRAL GATOT SUBROTO KAV. 17- 19, JAKARTA SELATAN

PHONE

TELEX

BANKS

: 512084,512372 (DIRECT LINE) 510808 EXT. 132

: 45843 KACHA I A.

: -BANK DAGANG NEGARA, CABANG WISMA HARAPAN

JAKARTA PUSAT.

-BANK BUM I DAYA, KARTIKA CHANDRA JAKARTA SELATAN

PARENT COMPANIES : - PT. HUTAMA KARYA ( PERSERO)

- PT. BOMA BISMA INDRA ( PERSERO)

- PT. NEW SAHID BUILDERS

- PT. INDOKOR INDONESIA

- PT. ACCASIA ENGINEERING

- PT. META EPSI ENGINEERING

SUBSIDIARY PT. PANCA PER INTIS INDONESIA (PT. PPI)

JOINT VENTURE WITH FLUOR CORP. U.S.A

JAKARTA TIMUR.

PIMPINAN DAN SEGENAP KARYAWAN

MENGUCAPKA!'Il

SELAMAT ATAS TERBITNYA

BUKU INFORMASI PEKERJAAN UMUM

INFORMASI PEKERJAAN UMUM 153

Terima kasih atas partisipasinya dalam penerbitan ini, kepada :

1 . PT Subur Brother 2 . PT Bina Karya 3 . PT Seecons 4 . PT China Engineering Consultants. Inc 5 . PT Nindya Karya Cabang 1 Jakarta 6 . PT lndra Karya 7 . PT Sumurung Raya 8 . PT Jaya Beton INDONESIA 9 . PT Telaga Palma Kencana

10 . PT Modern Surya Jaya 11 . PT Bhakti Java 12 . PT Hutama Takenaka Corporation Indonesia 13 . PT Lampiri Jaya Abadi 14 . PT D jembar Jay a 15 .PT Java Konstruksi MP. 16 . PT ldiea Utama 17 . PT Atelier Indonesia 18 . PT Kadi INTERNASIONAL 19 . PT Waskita Karya 20 . PT Pembangunan Perumahan Taisei Indonesia 21 . PT Hutama Karya _ 22 . PT Waskita Tajima Corp Indonesia 23 . PT Aempe Pluit Bataco 24 . PT Sarana Karya 25 . PT Multi Struktur 26 . PT Wijaya Karya 27 . PT Jay a Steel Indonesia 28 . PT Kora Antar Buana 29 . PT Santyaya Bhakti 30 . PT Eka spray Abadi 31 . PT Yakain Java Halolo 32 . PT Ruhaak Phaia INDUSTRI 33 . PT Aris Pratama Sejahtera 34 . PT Accasia Engineering 35 . PT Widya Pertiwi Engineering 36 . PT Karya Pressindo 37 . PT Panca Perkasa Inti Konsturksi 38 . Perum Astek 39 . Bank Negara Indonesia 40 . Perum Perumnas 41 . Ka. Sudin PU Jakarta Timur 42 . Sudin PU Jakarta Barat 43 . Persero PT Virama Karya 44 . Badan Pelaksana Proyek Otorita Jatiluhur 45 . PPI Pluit DKI Jakarta 46 PT. ALPHA SARANA

GEDUNG BARU KANTOR PUSAT PERSERO PT. NINDYA KARYA JL. LET. JEN HARYONO MT. KAV. 22 JAKARTA TIMUR

P.T. (PERSERO) NINDYA KARYA CABANG I '-'AKARTA JL. LET. JEN HARYONO MT.KAV 3 & 4 JAKARTA TIMUR

TELPON 8194655 -81ro297

MILIK PER?IJSTAKA.\N BA LIJ .BANG f V.

.,

Documents

1986_DPU_Informasi Pekerjaan Umum DKI Jakarta.pdf