• Home

  • Documents

  • ESDMjdih.esdm.go.id/peraturan/KEPMEN 18K 40 MEM 2017.pdfPasal 11 Peraturan Mineral Nomor 17 Kawasan...
7

ESDMjdih.esdm.go.id/peraturan/KEPMEN 18K 40 MEM 2017.pdfPasal 11 Peraturan Mineral Nomor 17 Kawasan Bentang Keputu'san Men teri tentang Penetapan Langkat; Menteri Energi dan Sumber

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ESDMjdih.esdm.go.id/peraturan/KEPMEN 18K 40 MEM 2017.pdfPasal 11 Peraturan Mineral Nomor 17 Kawasan Bentang Keputu'san Men teri tentang Penetapan Langkat; Menteri Energi dan Sumber
Page 2: ESDMjdih.esdm.go.id/peraturan/KEPMEN 18K 40 MEM 2017.pdfPasal 11 Peraturan Mineral Nomor 17 Kawasan Bentang Keputu'san Men teri tentang Penetapan Langkat; Menteri Energi dan Sumber
Page 3: ESDMjdih.esdm.go.id/peraturan/KEPMEN 18K 40 MEM 2017.pdfPasal 11 Peraturan Mineral Nomor 17 Kawasan Bentang Keputu'san Men teri tentang Penetapan Langkat; Menteri Energi dan Sumber
Page 4: ESDMjdih.esdm.go.id/peraturan/KEPMEN 18K 40 MEM 2017.pdfPasal 11 Peraturan Mineral Nomor 17 Kawasan Bentang Keputu'san Men teri tentang Penetapan Langkat; Menteri Energi dan Sumber
Page 5: ESDMjdih.esdm.go.id/peraturan/KEPMEN 18K 40 MEM 2017.pdfPasal 11 Peraturan Mineral Nomor 17 Kawasan Bentang Keputu'san Men teri tentang Penetapan Langkat; Menteri Energi dan Sumber
Page 6: ESDMjdih.esdm.go.id/peraturan/KEPMEN 18K 40 MEM 2017.pdfPasal 11 Peraturan Mineral Nomor 17 Kawasan Bentang Keputu'san Men teri tentang Penetapan Langkat; Menteri Energi dan Sumber
Page 7: ESDMjdih.esdm.go.id/peraturan/KEPMEN 18K 40 MEM 2017.pdfPasal 11 Peraturan Mineral Nomor 17 Kawasan Bentang Keputu'san Men teri tentang Penetapan Langkat; Menteri Energi dan Sumber

PERATURAN-PERATURAN UNIVERSITI MALAYA

PERATURAN-PERATURAN UNIVERSITI MALAYA

Documents
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1301-2019.pdfPasal 12 (1) Bentuk Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dil akukan melalui kegiatan yang menekankan pada

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1301-2019.pdfPasal 12 (1) Bentuk Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dil akukan melalui kegiatan yang menekankan pada

Documents
Peraturan-Peraturan Penggunaan Panggilan

Peraturan-Peraturan Penggunaan Panggilan

Documents
BAB PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalahdigilib.iain-palangkaraya.ac.id/1324/2/Isi Skripsi Dwihana Pertiwi - 1101111578.pdfPasal 7 tentang hak dan kewajiban orang tua Orangtua berhak

BAB PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalahdigilib.iain-palangkaraya.ac.id/1324/2/Isi Skripsi Dwihana Pertiwi - 1101111578.pdfPasal 7 tentang hak dan kewajiban orang tua Orangtua berhak

Documents
Peraturan-Peraturan Memohon Cuti

Peraturan-Peraturan Memohon Cuti

Documents
SALINAN PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN …

SALINAN PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN …

Documents
Peraturan –peraturan

Peraturan –peraturan

Education
LANDASAN TEORI II.1 Dasar Perpajakanthesis.binus.ac.id/doc/Bab2/2011-2-00243-AK Bab2001.pdfPasal 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan: “Pajak adalah kontribusi wajib

LANDASAN TEORI II.1 Dasar Perpajakanthesis.binus.ac.id/doc/Bab2/2011-2-00243-AK Bab2001.pdfPasal 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan: “Pajak adalah kontribusi wajib

Documents
PERATURAN- PERATURAN UNIVERSITI KEBANGSAAN

PERATURAN- PERATURAN UNIVERSITI KEBANGSAAN

Documents
Peraturan-peraturan Sekolah Edited

Peraturan-peraturan Sekolah Edited

Documents
TENTANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA …standarpelayanan.bandung.go.id/.../2017/dbd1541914ed8a23e75b90e2bc24a8d6.pdfPasal 5 ayat (1), Pasal 18A ayat (2), Pasal ... Undang-Undang

TENTANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA …standarpelayanan.bandung.go.id/.../2017/dbd1541914ed8a23e75b90e2bc24a8d6.pdfPasal 5 ayat (1), Pasal 18A ayat (2), Pasal ... Undang-Undang

Documents
SALINAN - kursus.kemdikbud.go.idkursus.kemdikbud.go.id/download/JuknisPKK2017.pdfPasal 1 Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Penyelenggaraan Program Pendidikan ... Program Pendidikan

SALINAN - kursus.kemdikbud.go.idkursus.kemdikbud.go.id/download/JuknisPKK2017.pdfPasal 1 Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Penyelenggaraan Program Pendidikan ... Program Pendidikan

Documents
BAB I roy - widyagama.orgwidyagama.org/pustaka/repo/files/original/e96387978d4a1c0cde71b90d52c38392.pdfPasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang mengatur bahwa: Setiap orang berhak atas pengakuan,

BAB I roy - widyagama.orgwidyagama.org/pustaka/repo/files/original/e96387978d4a1c0cde71b90d52c38392.pdfPasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang mengatur bahwa: Setiap orang berhak atas pengakuan,

Documents
PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT 2016pa-jakartapusat.go.id/images/LAPTAH/Laporan_Tahunan_PAJP_2016.pdfPasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan

PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT 2016pa-jakartapusat.go.id/images/LAPTAH/Laporan_Tahunan_PAJP_2016.pdfPasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan

Documents
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN ...sda.pu.go.id/assets/files/PermenPUPR08-2015.pdfPasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan : 1. Irigasi adalah usaha penyediaan,

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN ...sda.pu.go.id/assets/files/PermenPUPR08-2015.pdfPasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan : 1. Irigasi adalah usaha penyediaan,

Documents
Peraturan-Peraturan Elektrik

Peraturan-Peraturan Elektrik

Documents
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangrepository.unair.ac.id/96150/4/4. BAB I PENDAHULUAN .pdfpasal 36 ayat 1 “Sumber pendanaan dalam penanganan fakir miskin, meliputi: c. dana yang

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangrepository.unair.ac.id/96150/4/4. BAB I PENDAHULUAN .pdfpasal 36 ayat 1 “Sumber pendanaan dalam penanganan fakir miskin, meliputi: c. dana yang

Documents
ESDMjdih.esdm.go.id/peraturan/Permen No. 52 Th 2017.pdf · 2019. 9. 20. · NOMOR 52 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 08 TAHUN 2017

ESDMjdih.esdm.go.id/peraturan/Permen No. 52 Th 2017.pdf · 2019. 9. 20. · NOMOR 52 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 08 TAHUN 2017

Documents
Peraturan-peraturan Pegawai Awam

Peraturan-peraturan Pegawai Awam

Documents
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 … NO 15 TH 1992.pdfPasal 2 Penerbangan diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, usaha bersama dan kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan,

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 … NO 15 TH 1992.pdfPasal 2 Penerbangan diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, usaha bersama dan kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan,

Documents
3. - ESDMjdih.esdm.go.id/peraturan/Keputusan Menteri ESDM Nomor... · 2019. 9. 20. · - 5 - lampiran i keputusan menteri energi dan sumber daya mineral republik indonesia nomor :

3. - ESDMjdih.esdm.go.id/peraturan/Keputusan Menteri ESDM Nomor... · 2019. 9. 20. · - 5 - lampiran i keputusan menteri energi dan sumber daya mineral republik indonesia nomor :

Documents
PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN …pusat.jakarta.go.id/doc/dl20190228072657_5c772ad1d7c48.pdfPASAL 3 PERGUB 140 TAHUN 2011 HUKUMAN DISIPLIN RINGAN SEDANG BERAT HUKUMAN DISIPLIN RINGAN

PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN …pusat.jakarta.go.id/doc/dl20190228072657_5c772ad1d7c48.pdfPASAL 3 PERGUB 140 TAHUN 2011 HUKUMAN DISIPLIN RINGAN SEDANG BERAT HUKUMAN DISIPLIN RINGAN

Documents
Himpunan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung ... No. 55 Tahun 2016.pdfPasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 48 Tahun 2016 tentang

Himpunan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung ... No. 55 Tahun 2016.pdfPasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 48 Tahun 2016 tentang

Documents
· PDF fileakta perbadanan putrajaya 1995 peraturan-peraturan perbadanan putrajaya (cuti) 2009 susunan peraturan bahagian i permulaan peraturan-peraturan

· PDF fileakta perbadanan putrajaya 1995 peraturan-peraturan perbadanan putrajaya (cuti) 2009 susunan peraturan bahagian i permulaan peraturan-peraturan

Documents
jdih.setjen.kemendagri.go.idjdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KAB_BIREUN_29_2004.pdfPasal Il Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

jdih.setjen.kemendagri.go.idjdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KAB_BIREUN_29_2004.pdfPasal Il Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

Documents
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL - ESDMjdih.esdm.go.id/peraturan/Permen ESDM Nomor 45 Tahun 2017...(2) Moda penyaluran Gas Bumi selain pipa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL - ESDMjdih.esdm.go.id/peraturan/Permen ESDM Nomor 45 Tahun 2017...(2) Moda penyaluran Gas Bumi selain pipa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Documents
ESDMjdih.esdm.go.id/peraturan/Kepmen-esdm-1790-Thn 2018.pdf · 2019. 9. 20. · 303 412 430 330 330 330 330 395 395 395 Muara Karang dan Priok, PLTGU Muara Karang, PLTGU Jawa 2

ESDMjdih.esdm.go.id/peraturan/Kepmen-esdm-1790-Thn 2018.pdf · 2019. 9. 20. · 303 412 430 330 330 330 330 395 395 395 Muara Karang dan Priok, PLTGU Muara Karang, PLTGU Jawa 2

Documents
baakk.unnes.ac.idbaakk.unnes.ac.id/download.php?file=Kaldikmawa 2019-2020.pdfPasal 2 Hal-hal yang belum tercantum di dalam Kalender Akademik dan Kemahasiswaan tahun akademik 2019/2020

baakk.unnes.ac.idbaakk.unnes.ac.id/download.php?file=Kaldikmawa 2019-2020.pdfPasal 2 Hal-hal yang belum tercantum di dalam Kalender Akademik dan Kemahasiswaan tahun akademik 2019/2020

Documents
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2015/bn2032-2015.pdfPasal 6 Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2015/bn2032-2015.pdfPasal 6 Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang

Documents
PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANGjdih.empatlawangkab.go.id/file_peraturan/PERDA_17_2010.pdfPasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun ... (Lembaran Negara

PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANGjdih.empatlawangkab.go.id/file_peraturan/PERDA_17_2010.pdfPasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun ... (Lembaran Negara

Documents