Informed Consent

Sifat hubungan antara dokter dengan pasien berkembang dari sifat paternalistik,

dimana dokter menentukan apa yang akan dilakukan terhadap pasien berdasarkan prinsip

beneficence, ke sifat kontraktual yaitu hubungan yang menitikberatkan kepada hak otonomi

pasien dalam menentukan apa-apa yang boleh dilakukan terhadapnya dan sifat fiduciary

yaitu hubungan atas dasar niat baik dan kepercayaan.

Informed consent adalah suatu proses yang menunjukkan komunikasi yang efektif

anatara dokter dengan pasien, dan bertemunya pemikiran tentang apa yang akan dan apa yang

tidak akan dilakukan terhadap pasien. Dasar hukum dari informed consent tercantum jelas

pada Peraturan Menteri Kesehatan No 290/MenKes/Per/III/2008 tentang Persetujuan

Tindakan Kedokteran pasal 1 sampai dengan pasal 20 yang merupakan pengganti dari

Peraturan Menteri Kesehatan No 585/MenKes/Per/IX/1989 tentang Persetujuan Tindakan

Medik pasal 1 sampai dengan pasal 15. Pada pasal 1 (1) Permenkes No

290/MenKes/Per/III/2008 dijelaskan bahwa Persetujuan tindakan kedokteran adalah

persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan

secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan

terhadap pasien.

Tujuan Informed Consent antara lain adalah untuk memberikan perlindungan kepada

pasien terhadap tindakan dokter yang sebenarnya tidak diperlukan dan secara medik tidak ada

dasar pembenarannya yang dilakukan tanpa sepengetahuan pasiennya dan untuk memberi

perlindungan hukum kepada dokter terhadap suatu kegagalan dan bersifat negatif, karena

prosedur medik modern bukan tanpa resiko, dan pada setiap tindakan medik ada melekat

suatu resiko ( Permenkes No. 290/Menkes/Per/III/2008 Pasal 3 )

Informed consent memiliki 3 elemen, yaitu threshold elements, informaton elements

dan consent elements. Threshold elements menjelaskan bahwa pemberi consent haruslah

seseorang yang kompeten dalam membuat keputusan (medis). Secara hukum seorang

dianggap kompeten apabila telah dewasa (jika usia telah mencapai 21 tahun atau telah pernah

menikah), sadar dan berada dalam keadaan mental yang tidak dibawah pengampuan.

Informed elements terdiri dari 2 bagian yaitu disclosure (pengungkapan) dan understanding

(pemahaman). Consent elements juga terdiri dari 2 bagian yaitu voluntariness (kesukarelaan,

kebebasan) dan authorization (persetujuan). Dalam hal ini, consent dapat dinyatakan

(expressed) baik secara lisan maupun tertulis ataupun tidak dinyatakan (implied) yaitu

melalui tingkah laku (gerakan) yang menunjukkan jawabannya. Berikut adalah salah satu

contoh dari informed consent :

Informasi/keterangan yang wajib diberikan sebelum suatu tindakan kedokteran

dilaksanakan dijelaskan pada Permenkes No 290/MenKes/Per/III/2008 pasal 7 (3) sekurang-

kurangnya mencakup :

1. Diagnosis dan tata cara tindakan kedokteran.

2. Tujuan tindakan kedokteran yang dilakukan.

3. Altematif tindakan lain, dan risikonya.

4. Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi.

5. Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.

6. Perkiraan pembiayaan.

Dijelaskan pada Permenkes No 290/MenKes/Per/III/2008 pasal 18 (1) dan (2) bahwa

pembinaan dan pengawasan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan ini

dilaksanankan oleh Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dan Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten/Kota dengan melibatkan organisasi profesi terkait sesuai tugas dan fungsi masing-

masing. Dan pada pasal selanjutnya dijelaskan bahwa Menteri, Kepala Dinas Kesehatan

Propinsi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat mengambil tindakan administratif

sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Tindakan administratif yang dimaksud dapat

berupa teguran lisan, teguran tertulis sampai dengan pencabutan Surat Ijin Praktik.

Proxy consent adalah consent yang diberikan oleh orang yang bukan si penderita itu

sendiri, dengan syarat bahwa pasien tidak mampu memberikan consent secara pribadi, dan

consent tersebut harus mendekati apa yang sekiranya akan diberikan pasien oleh pasien

apabila ia mampu memberikannya (baik untuk pasien, bukan baik untuk orang banyak).

Doktrin informed consent tidak berlaku pada 5 keadaan, yaitu pada keadaan darurat

medis, ancaman terhadap kesehatan masyarakat, pelepasan hak memberikan consent, clinical

privilege dan pasien yang tidak berkompeten memberikan consent. Jika dikaitkan dengan

kasus, maka pasien tidak termasuk ke dalam 5 keadaan ini, oleh karena itu pasien berhak

mendapatkan informed consentnya.