• Home

  • Documents

  • 165 - 2011 - Pergeseran... · Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA...
7

165 - 2011 - Pergeseran... · Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat ... Arsip Data Komputer yang selanjutnya

  • Upload
    lytruc

  • View
    216

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 165 - 2011 - Pergeseran... · Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat ... Arsip Data Komputer yang selanjutnya
Page 2: 165 - 2011 - Pergeseran... · Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat ... Arsip Data Komputer yang selanjutnya
Page 3: 165 - 2011 - Pergeseran... · Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat ... Arsip Data Komputer yang selanjutnya
Page 4: 165 - 2011 - Pergeseran... · Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat ... Arsip Data Komputer yang selanjutnya
Page 5: 165 - 2011 - Pergeseran... · Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat ... Arsip Data Komputer yang selanjutnya
Page 6: 165 - 2011 - Pergeseran... · Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat ... Arsip Data Komputer yang selanjutnya
Page 7: 165 - 2011 - Pergeseran... · Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat ... Arsip Data Komputer yang selanjutnya

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA ANGGARAN ...kpbu.djppr.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2018/... · 18. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA ANGGARAN ...kpbu.djppr.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2018/... · 18. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat

Documents
STRUKTUR PROGRAM DAN ANGGARAN - kemhan.go.id · Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran ... pada Bagian Anggaran Kemhan. 7. Unit Organisasi yang selanjutnya ... atas beban Anggaran

STRUKTUR PROGRAM DAN ANGGARAN - kemhan.go.id · Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran ... pada Bagian Anggaran Kemhan. 7. Unit Organisasi yang selanjutnya ... atas beban Anggaran

Documents
Home [jdih.sijunjung.go.id] · Puskesmas di wilayah kerja Kabupaten Sijunjung yang ditetapkan menjadi Pengelola BLUD Puskesmas. ... Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang selanjutnya

Home [jdih.sijunjung.go.id] · Puskesmas di wilayah kerja Kabupaten Sijunjung yang ditetapkan menjadi Pengelola BLUD Puskesmas. ... Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang selanjutnya

Documents
sumsel.bpk.go.id...Pemerintah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah. 28. Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Desa selanjutnya disebut RAB adalah dokumen anggaran yang

sumsel.bpk.go.id...Pemerintah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah. 28. Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Desa selanjutnya disebut RAB adalah dokumen anggaran yang

Documents
SALINAN · 2019-05-28 · Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah ... Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah ... Kaur tata

SALINAN · 2019-05-28 · Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah ... Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah ... Kaur tata

Documents
jdih.purbalinggakab.go.id...20. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk

jdih.purbalinggakab.go.id...20. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk

Documents
BUPATI SIJUNJUNG PROVINSI SUMATERA BARAT PERATURAN … · 2020. 9. 23. · 18. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan

BUPATI SIJUNJUNG PROVINSI SUMATERA BARAT PERATURAN … · 2020. 9. 23. · 18. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan

Documents
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN · Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat DIP A adalah dokum.en pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh MenterijPimpinan

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN · Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat DIP A adalah dokum.en pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh MenterijPimpinan

Documents
jatimprov.go.idkabbojonegoro.jdih.jatimprov.go.id/download/Peraturan...Bojonegoro. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan

jatimprov.go.idkabbojonegoro.jdih.jatimprov.go.id/download/Peraturan...Bojonegoro. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan

Documents
BPK Perwakilan Provinsi SUMATERA SELATAN · 11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam

BPK Perwakilan Provinsi SUMATERA SELATAN · 11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam

Documents
PROSEDUR EBUDGETING · anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. 3.4 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala

PROSEDUR EBUDGETING · anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. 3.4 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala

Documents
JDIH BPKP...Anggaran 2016, yang selanjutnya disebut Standar Biaya Masukan Lainnya adalah satuan biaya berupa harga satuan dan tarif yang ditetapkan untuk acuan pelaksanaan anggaran

JDIH BPKP...Anggaran 2016, yang selanjutnya disebut Standar Biaya Masukan Lainnya adalah satuan biaya berupa harga satuan dan tarif yang ditetapkan untuk acuan pelaksanaan anggaran

Documents
ZZZ MGLK NHPHQNHX JR LG - panggungharjo.desa.id · penyelenggara Pemerintahan Desa. 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang ... Indeks Kesulitan Geografis Desa, yang selanjutnya

ZZZ MGLK NHPHQNHX JR LG - panggungharjo.desa.id · penyelenggara Pemerintahan Desa. 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang ... Indeks Kesulitan Geografis Desa, yang selanjutnya

Documents
KPPN TANJUNGBALAIPengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat yang betwenang dan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan

KPPN TANJUNGBALAIPengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat yang betwenang dan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan

Documents
ZZZ MGLK NHPHQNHX JR LG fileDaftar Isian . Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang digunakan se bagai acuan Pengguna Anggaran

ZZZ MGLK NHPHQNHX JR LG fileDaftar Isian . Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang digunakan se bagai acuan Pengguna Anggaran

Documents
JDIH Kab. Purbalingga · 2020. 6. 3. · 47. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran

JDIH Kab. Purbalingga · 2020. 6. 3. · 47. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran

Documents
RANCANGANPEDOMAN UMUM PERENCANAAN … · SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.-Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen

RANCANGANPEDOMAN UMUM PERENCANAAN … · SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.-Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen

Documents
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA … · Pengertian Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. ... Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA … · Pengertian Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. ... Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat

Documents
MODUL PERENCANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN BERBASIS … · b. Hasil identifikasi selanjutnya disusun skala prioritas untuk disesuaikan dengan plafon penerimaan atau pagu anggaran yang

MODUL PERENCANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN BERBASIS … · b. Hasil identifikasi selanjutnya disusun skala prioritas untuk disesuaikan dengan plafon penerimaan atau pagu anggaran yang

Documents
openstorage.gunadarma.ac.idopenstorage.gunadarma.ac.id/perbendaharaan.go.id/ftp1.perbendah… · Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PAIKPA adalah Menteri/Pimpinan

openstorage.gunadarma.ac.idopenstorage.gunadarma.ac.id/perbendaharaan.go.id/ftp1.perbendah… · Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PAIKPA adalah Menteri/Pimpinan

Documents
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA - ojk.go.id · operasional Pihak lain berdasarkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, atau perjanjian. 20. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA - ojk.go.id · operasional Pihak lain berdasarkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, atau perjanjian. 20. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya

Documents
@1kioIa~ - jakarta.bpk.go.idjakarta.bpk.go.id/wp-content/uploads/2012/06/PERGUB_NO_17_TAHUN... · Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat ... Pelaksanaan

@1kioIa~ - jakarta.bpk.go.idjakarta.bpk.go.id/wp-content/uploads/2012/06/PERGUB_NO_17_TAHUN... · Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat ... Pelaksanaan

Documents
jdih.padang.go.idTim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai

jdih.padang.go.idTim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai

Documents
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR · 2012-01-25 · - 4 - 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR · 2012-01-25 · - 4 - 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja

Documents
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA€¦ · 13. Satuan Kerja yang selanjutnya disingkat Satker adalah Kuasa Pengguna Anggaran yang merupakan bagian dari suatu unit organisasi Polri yang

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA€¦ · 13. Satuan Kerja yang selanjutnya disingkat Satker adalah Kuasa Pengguna Anggaran yang merupakan bagian dari suatu unit organisasi Polri yang

Documents
BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR ......Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR ......Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

Documents
New SALINANjdih.pekalongankab.go.id/assets/peraturan/PB2019-59.pdf · 2020. 4. 15. · anggaran. 25. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang

New SALINANjdih.pekalongankab.go.id/assets/peraturan/PB2019-59.pdf · 2020. 4. 15. · anggaran. 25. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang

Documents
143 2012.pdf · Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA ... Surat Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Bendahara

143 2012.pdf · Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA ... Surat Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Bendahara

Documents
ANALISIS ANGGARAN KESEHATAN PASCA BENCANA DI …...peneliti yang ingin meneliti tentang analisis anggaran kesehatan pasca bencana dapat menjadikan acuan untuk penelitian selanjutnya

ANALISIS ANGGARAN KESEHATAN PASCA BENCANA DI …...peneliti yang ingin meneliti tentang analisis anggaran kesehatan pasca bencana dapat menjadikan acuan untuk penelitian selanjutnya

Documents
SALINAN - jogjaprov.go.idjdih.jogjaprov.go.id/storage/15200_Pergub85-2019.pdf · Anggaran yang selanjutnya disingkat PPK-KPA adalah pejabat Pemerintah Daerah DIY yang melaksanakan

SALINAN - jogjaprov.go.idjdih.jogjaprov.go.id/storage/15200_Pergub85-2019.pdf · Anggaran yang selanjutnya disingkat PPK-KPA adalah pejabat Pemerintah Daerah DIY yang melaksanakan

Documents