16/03/2017 by Nana Sudiana Raksadinata 1

DATA DIRI

Nama : Nana Sudiana Raksadinata

NIP. : -

Jabatan : Widyaiswara Luar Biasa

Alamat : Komplek Mampang Indah Dua Blok

O/3 Pancoran Mas – Depok 16435.

HP/E-mail : 08129945059

nsraksadinata@gmail.com

Status : Menikah – anak 2

Pengalaman : 1. CPNS – Pinbagpro di Papua (3 thn)

2. Consultan di Pakanbaru (2 thn)

3. Eselon IV di Setditjen.Bina Marga

4. Eselon III di Balai Besar PJN V

Surabaya

5. Widya Iswara

6. Widya Iswara Luar Biasa

7. International Individual Consultant

2

MODUL 2 : KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN JALANDiklat Perencanaan dan Persiapan Pengadaan Tanah

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIAPUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JALAN, PERUMAHAN,

PERMUKIMAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

KEGIATAN BELAJAR I

FUNGSI JALAN DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL DAN WILAYAH

Uraian Materi Prinsip-Prinsip Pengadaan Tanah Asas-Asas Pengadaan Tanah Jalan Sebagai Prasarana Transportasi, Alat Pertumbuhan Ekonomi Dan Alat

Pertahanan Dan Keamanan Kualitas Infrastruktur Jalan Kekuatan, Kekurangan, Peluang Dan Ancaman Pada Sektor Jalan

• Terjaminnya hak-hak Masyarakat atasTanah.

• Terhindarnya Masyarakat dari UpayaSpekulasi Tanah.

• Terjaminnya perolehan tanah untukkepentingan umum.

PRINSIP-PRINSIP PENGADAAN TANAH

Memberikan perlindungan dan menghormatiHAM, harkat dan maratabat setiap warganegara dengan proporsional

ASAS PENGADAAN TANAH

Memberi dampak positif bagi pihak yang memerlukan tanah

AsasKemanfaatan

Memberi ganti kerugian yang dapatmemulihkan kondisi sosial ekonomi

AsasKeadilan

Hak dan Kewajiban setiap pihak dilakukanmenurut tata cara yang diatur peraturanperundangan-undangan

AsasKemanusiaan

AsasKepastian

Masyarakat yang terkenada dampakpengadaan tanah berhak memperolehinformasi

AsasKeterbukaan

Seluruh kegiatan pengadaan tanah didasarikesepakatan antara kedua belah pihak

AsasKesepakatan

Peran serta seluruh pemangku kepentingandalam tiap pengadaan tanah diperlukan agar meminimalkan penolakan masyarakat

Kegiatan pembangunan dapat berlangsungsecara tersu-menerus, berkesinambungan, untuk mencapai tujuan yang diharapkan

Pengadaan tanah dapat memberikan nilaitambah bagi masyarakat

AsasKeikutsertaan

Pengadaan Tanah untuk pembangunan dapatseimbang dan sejalan dengan kepentinganMasyarakat dan Negara

AsasKesejahteraan

AsasKeberlanjutan

AsasKeselarasan

Prasarana Transportasi

Alat Pertumbuhan Ekonomi

Alat Pertahanan dan Keamanan

JALAN SEBAGAI PRASARANA TRANSPORTASI, ALAT PERTUMBUHAN EKONOMI DAN ALAT PERTAHANAN DAN KEAMANAN

KUALITAS INFRASTRUKTUR JALAN

Daya saing kualitasjalan Indonesia rendah

(GCI, 2013/2014)

nilai 3,7 dari skala 7

Peringkat 78 dari 148 Negara

Negara dengan kinerjaLogistik lebih baik dapat

berkembang dengancepat, lebih kompetitif, dan menarik lebih banyak

investasi

TAHAP PENGUATAN LOGISTIK NASIONAL

KEKUATAN, KEKURANGAN, PELUANG DAN ANCAMAN PADA SEKTOR JALAN

STRENGTH (KEKUATAN)

• Jalan berperan signifikan dalampenataan dan pembentukanruang.

• Jalan sebagai infrastrukturpenting dalam mendukung danmendorong pertumbuhanekonomi

• Kondisi kemantapan jalannasional sudah sangat baik, target kemantapan jalan tahun2014 sudah tercapai 94%

• penyempurnaan konsepkerjasama pemerintah swastasebagai alternatif pendanaan.

• Kuantitas SDM DirektoratJenderal Bina Marga yang relatifbesar, dan peningkatan kualitasmelalui pelatihan dan studi

WEAKNESS (KELEMAHAN)

• Waktu tempuh rata-rata jalan di Indonesia relatif tinggi (2,6 jam /100 km).

• Daya saing sektor jalan rendah (nilai 3,7 dari 7)

• Kondisi kemantapan jalan daerah rendah (kurang dari 70% mantap)

• Beban jalan di perkotaan sangat tinggi, rata-rata kecepatan 5-17 km/jam

• Belum optimalnya dukungan jalan terhadap konektivitas nasional,

• Tingginya tingkat kecelakaan di jalan

• Design life jalan jangka pendek, sekitar 7-10 tahun sehingga jalan cepatrusak

• penanganan jalan ramah lingkungan belum optimal dan belum terintegrasidengan aspek Gender dan sosial inklusi.

• Dominasi proyek berskala kecil (s/d Rp. 10 milyar).

• SDM sektor jalan di Ditjen Bina Marga didominasi (>50%) lulusan non -diploma/sarjana.

• Kapasitas teknologi industri konstruksi sektor jalan masih belum memadai

• Minimnya partisipasi Badan Usaha dalam penyelenggaraan jalan tol/jalanbebas hambatan.

OPPORTUNITY (KESEMPATAN)

• Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat, (2nd fastest economy among G 20).

• Kerjasama internasional dalam pembangunan jalan

• Reformasi birokrasi, peningkatan efisiensi dan efektivitaspenyelenggaraan infrastruktur tanah dalam rangka perwujudangood governance

• Perkembangan pesat inovasi dan teknologi jalan.

• Diterapkan skema dana preservasi jalan (UU No. 22 tahun2009)

• Berbagai pendanaan inovatif untuk pembangunan jalan bebashambatan/jalan tol (skema availability payment/PBAS danpenugasan BUMN).

• Dikembangkannya transportasi multimoda (PerMen PerhubunganNo. 15 Tahun 2010)

• Peran penting sektor jalan sebagai penghubung outlet utama

• Komitmen pemerintah membangun/mengembangkan jalanstrategis nasional (jalan lingkar di pulau terluar, jalan perbatasandan jalan daerah termasuk jalan provinsi, jalan kabupaten danjalan perkotaan)

THREAT (ANCAMAN)

KEKUATAN, KEKURANGAN, PELUANG DAN ANCAMAN PADA SEKTOR JALAN

• Pertumbuhan penduduk yang diikuti olehpertumbuhan kendaraan bermotor

• Kondisi geografis Indonesia yang memilikibanyak gunung berapi dan patahan, ancaman berupa bencana alam.

• Kapasitas Industri Konstruksi masihterbatas

• Percepatan pembangunan infrastrukturmasih terkendala dengan adanyakebutuhan penyiapan proyek danpengimplementasian proyek skala besar.

• Keterlambatan penyusunan kerangkaregulasi yang diperlukan untuk mendukungskema pendanaan inovatif, dana preservasijalan, percepatan penyelenggaraan JalanBebas Hambatan.

KEGIATAN BELAJAR II

KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN JALAN

Uraian Materi Visi Dan Misi Ditjen Bina Marga Arah Kebijakan Nasional Arah Kebijakan Dan Strategi Ditjen Bina Marga Rencana Jangka Panjang Rencana Pembangunan 2015-2019 Tujuan Dan Sasaran Strategis Program Peningkatan Kapasitas Target Kinerja Ditjen Bina Marga 2015-2019 Tantangan Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Sektor Jalan Implikasi Pertumbuhan Lalu Lintas Terhadap Penentuan Standar Lebar Jalan Indikasi Kebutuhan Tanah Untuk Jalan Pembinaan SDM Di Ditjen Bina Marga Perlunya Pembinaan Kompetensi Pengadaan Tanah Untuk Jalan

VISI DAN MISI DITJEN BINA MARGA

Visi Program Penyelenggaraan Jalan adalah “Terwujudnya sistem jaringan jalanyang andal, terpadu dan berkelanjutan di seluruh wilayah nasional untuk

mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial”

Mewujudkan jaringan Jalan Nasional yang berkelanjutan dengan mobilitas, aksesibilitas dan keselamatan yang memadai, untuk melayani pusat-pusatkegiatan nasional, wilayah dan kawasan strategis nasional;

Mewujudkan jaringan Jalan Nasional bebas hambatan antar-perkotaan dandikawasan perkotaan yang memiliki intensitas pergerakan logistik tinggi yang menghubungkan dan melayani pusat-pusat kegiatan ekonomi utama nasional;

Memfasilitasi agar kapasitas Pemerintah Daerah meningkat dalammenyelenggarakan jalan daerah yang berkelanjutan dengan mobilitas, aksesibilitas, dan keselamatan yang memadai.

MISI

ARAH KEBIJAKAN NASIONAL

• Peletakan dasar-dasar dimulainya desentralisasi asimetris

• Pemerataan pembangunan antar wilayah terutama KawasanTimur Indonesia

Membangun Indonesia dariPinggiran dengan

Memperkuat Daerah- daerahdan Desa dalam Kerangka

Negara Kesatuan.

• Membangun Konektivitas Nasional Untuk MencapaiKeseimbangan Pembangunan

• Membangun Transportasi Umum Masal Perkotaan• Peningkatan Efektivitas, dan Efisiensi dalam Pembiayaan

Infrastruktur

Meningkatkan ProduktivitasRakyat dan Daya Saing di

Pasar Internasional

Arah Kebijakan Dan Strategi DitjenBina Marga

STRATEGI

1. Pengembangan jaringan jalan(pengembangan/peningkatan kapasitasjalan nasional).

2. Manajemen jaringan jalan. 3. Mendukung manajemen jalan daerah.

ARAH KEBIJAKAN

1. Pembangunan jalan untuk mendukung tol laut dimanaakan dibangun 24 pelabuhan baru dan 60 pelabuhanpenyeberangan.

2. Restrukturisasi jaringan jalan perkotaan. 3. Pembangunan jalan lingkar perkotaan di metropolitan dan

kota besar.4. Dukungan jalan pada 15 kawasan industri prioritas. 5. Dukungan jalan terhadap pembangunan 15 bandara baru.

6. Dukungan jalan untuk intermoda dengan KA. 7. Dukungan jalan bagi pariwisata pada 25 KSPN prioritas.

Rencana Jangka Panjang

RencanaPembangunan

Jangka MenengahNasional (RPJMN)

RencanaPembangunan

Jangka PanjangNasional (RPJPN)

Repenas (Rencana Pembangunan Nasional) 6 tahapan (Pasal 9 ayat (1),

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006)

Pada pasal 14 ayat (1) UU RI No 25 Tahun 2004, Menteri Perencanaan

Pembangunan Nasional/KepalaBappenas menyiapkan rancangan awal

RPJM Nasional

• Kepala Bappenas berpedoman pada RPJP Nasional danrancangan Renstra K/L (Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga)(Pasal 15 ayat 1 dan 2 Undang-Undang RepublikIndonesia Nomor 25 Tahun 2004).

• Renstra K/L sendiri memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuaidengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional danbersifat indikatif (Pasal 6 ayat 1 UU 25/2004).

InPres RI No 7 Tahun 1999 TentangAkuntabilitas Kinerja, Instansi

Pemerintah mengharuskan setiapinstansi pemerintah untuk menyusun

Rencana Strategis

• penyusunan rencana

• penetapan rencana

• pengendalian pelaksanaan rencana

• evaluasi pelaksanaan rencana.

Perencanaan pembangunanPenyiapan Rancangan Awal RPJM

Nasional;

Penyiapan Rancangan Renstra Kementerian/Lembaga;

Penyusunan Rancangan RPJM Nasional dengan menggunakan

Rancangan RenstraKementerian/Lembaga;

Pelaksanaan Musrenbang Jangka Menengah Nasional;

Penyusunan Rancangan Akhir RPJM Nasional; dan

Penetapan RPJM Nasional.

Rencana Strategis DirektoratJenderal Bina Marga Tahun 2015

– 2019

RENCANA PEMBANGUNAN 2015-2019

Sumber: Renstra Kementerian PUPR dalam Pembangunan dan Peningkatan Jalan, Februari 2016

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan : Meningkatkan daya saing logistik dan mobilitas antarmoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi

Sasaran Strategis: Meningkatnya konektivitas nasional Meningkatnya dukungan terhadap pertahanan keamanan, daerah

tertinggal dan kawasan strategis nasional Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan yang handal,

berkeselamatan dan berwawasan lingkungan.

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS

Perlu adanya peningkatan kapasitas jaringan jalan dari 71.000 km ke160.000 km. Atau peningkatan sampai 125% untuk mendukungpertumbuhan ekonomi.

Pada tahun 2030 jaringan jalan mencapai target proporsi:

•Expressway 20%

•4 lajur 22%

•7 m 50%

•6 m 8%.

Dengan target pembangunan seperti di atas maka implikasinya adalah: lebarstandar untuk jalan arteri 7/11m.

Untuk mewujudkan sasaran di atas perlu program peningkatan jalansepanjang 3000 km/tahun selama 15 tahun.

19

PETA RENSTRA DITJEN BINA MARGA (2015-2019)

Aspek anggaran dan tata :

Proses pengadaan tanah yang cepat dan tuntas

Proses administrasi pelelangan yang btransparan dan berkinerja tinggi

Pengelolaan anggaran secara efektif dan tepat sasaran

Penerapan tata kelola secara optimal (good governance)

Program penanganan jalan secara menyeluruh :

Pembangunan jalan bebas hambatan

Modernisasi jalan nasional

Preservasi jalan nasional

Penanganan jalan sub-nasional

PETA RENSTRA DITJEN BINA MARGA (2015-2019)

Arah kebijakan

• Mempercepat pembangunan Sistem Transportasi Multimoda

• Mempercepat pembangunan transportasi yang mendukung Sistem Logistik Nasional• Melakukan upaya keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional dengan transportasi yang berorientasi

lokal dan kewilayahan

• Membangun kaitan sistem dan jaringan transportasi dengan investasi untuk mendukung koridor ekonomi, KawasanIndustri Khusus, Sistem Logistik Nasional, Komplek Industri dan pusat-pusat pertumbuhan lainnya di wilayah non-koridor ekonomi.

Sasaran Konsep RPJMN 2015-2019 bidang jalan disiapkan berdasarkan Isu Strategis, yaitu :

• 1) Ketimpangan yang cukup besar tersedianya Jalan Nasional dan Jalan Daerah

• 2) Kurangnya kapasitas jalan dalam menampung beban volume lalu lintas yang ada

Sasaran Outcome nya adalah :

• Indikator : Kondisi mantap Jalan Nasional 100%, Jalan Propinsi 75%, Jalan Kabupaten /Kota 60%

• Waktu rata-rata : 1,5 jam/100km

Pencapaian 2014

Program Satuan Target Proyeksi Capaian Status

Preservasi Jalan Km 168.999,00 171.714,58 Tercapai

Preservasi Jembatan M 895.664,00 1.294.885,75 Sda

Peningkatan kapasitas Km 19.370.81 19.551,61 Sda

Pembangunan Jalan Baru Km 377.00 1.276,94 Sda

Pembangunan Jembatan Baru M 25.552,00 43.117,18 Sda

Pembangunan FO/UP/

TerowonganM 15.979,00 27.099,63 Sda

Pembangunan Jalan Tol Km 59,02 47,47 Tidak tercapai

Pemb. Jln/Jemb. Di Kawasan

Strategis/perbatasanKm 1.382,11 2.714,28 Tercapai

PETA RENSTRA DITJEN BINA MARGA (2015-2019)

Sumber: Renstra Bina Marga, 2015

• Waktu tempuh rata-rata transportasi jalan di indonesia relatif lebih tinggi dari negara tetangga (2,7 jam/100 km)

• Kerapatan jalan bebas hambatan di Indonesia masih lebih rendah dari negara tetangga.

• Lebih dari 80% lalu lintas angkutan barang menggunakan moda jalan, lebih dari 82 % lalu lintas angkutanpenumpang menggunakan moda jalan

• Jalan Daerah terdiri atas Jalan Provinsi (46.164 Km) dengan kondisi 68% mantap dan Jalan Kabupaten/Kota (376.102 Km) dengan kondisi 59% mantap. Total panjang daerah 422.266 Km dengan kondisi mantap 65%

• Umur rencana (design life) yang pendek (10 th) selama ini justru menyebabkan biaya umur rencana yang disetahunkan menjadi lebih tinggi dan pada waktu yang sama keberlanjutan kemantapan jalan menjadi lebih singkat

• Pemaketan proyek yang relatif kecil telah menyebabkan jumlah paket/kontrak/PPK tidak mendorong peningkatanmutu, sehingga tidak tercapainya efisiensi secara nasional. Paket proyek yang begitu banyak yang ditenderkan padawaktu yang sama tidak mendorong persaingan yang sehat. Insinyur Bina Marga hanya lebih sibuk dengan urusanAdministrasi Kontrak, tidak mengurus pengendalian mutu, proses dan produk.

• Pilot proyek PBC belum memenuhi “international best practice “, sehingga kurang menstimulasi peran penyedia jasadalam berinvestasi.

PETA RENSTRA DITJEN BINA MARGA (2015-2019)Permasalahan infrastruktur jalan di Indonesia

PETA RENSTRA DITJEN BINA MARGA (2015-2019)

Delivery sistem yang mendukung strategi pencapaian kinerja jalan

Pendekatan desain dan penerapan teknologi menjamin minimum life cycle cost

Pelaksanaa tepat waktu, mutu dan target anggaran

Pemeliharan jalan bersifat responsif dan preventif

Penegakkan hukum dan peraturan penggunaan jalan

Dengan berpegangan pada ke-tujuh faktor kunci tersebut diharapkan misi penyelenggaraan jalan yang handal, efektif dan efisien dapat tercapai.

FAKTOR KUNCI

TANTANGAN DALAM KONEKTIVITAS

• Backlog dalam pengembangan jaringan jalan tol

• Tingginya biaya transportasi darat dan rendahnya konektivitas antar pusat kegiatan ekonomi

• Waktu tempuh yang tinggi di koridor utama (2,6 jam/100Km> target 1-1,5 jam/100 Km)

TARGET KINERJA DITJEN BINA MARGA 2015-2019

Ketersediaan Infrastruktur

Biaya Logistik Nasional

• Biaya logistik Indonesia 25% dari GDP. Dibandingkan Malaysia 15%, AS dan Jepang10%

• Share biaya logistik nasional didominasi olehbiaya transportasi darat

• Penggunaan moda transportasi didominasi olehmoda angkutan darat

• Proporsi penggunaan moda transportasi:

• Share biaya logistik nasional:

85%

7%5%

2%1%

Penumpang

92%

1% 7%

Barang

Jalan

Kereta

Angkutan

Sungai

Angkutan

Laut

72%

20%

1% 1% 6%

Darat Air/laut Udara Rel Jasa Penunjang

Proporsi penggunaan moda transportasi

Share biaya logistik nasional

• Dalam jangka waktu 15 Tahun (2025) target nasional adalah 5 x pertumbuhan ekonomi ≈ 11,5% per tahun

• Pertumbuhan lalu lintas 8-11,5 % per tahun

• Saat ini infrastruktur tidak memadai untuk mendukung konektivitas, logistikdan daya saing global

TANTANGAN DAMPAK PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP SEKTOR JALAN

Jaringan Expressway untuk inter-regional, intermodal dankonektivitas internasional

Renewal/modernisasi jalan nasional

Peningkatan kapasitas

Peningkatan dalam pelaksanaan, kualitas dan efisiensiproyek

KEBUTUHAN SEKTOR LAIN

26

IMPLIKASI PERTUMBUHAN LALU LINTAS TERHADAP STANDAR LEBAR JALAN

Jika lalu lintas rendah (LT) maka diperlukan peningkatan jalan dari 6 m menjadi :

•7 m untuk 20 tahun (low growth )

•4 LD setelah 15 tahun (high growth)

Jika lalu lintas medium (MT), maka diperlukan peningkatan kapasitas jalan dari 6m menjadi :

•4 LD untuk 20 tahun (low growth)

•6 LD+ untuk 20 tahun (high /low growth)

Catatan parameter :

•LG – 8% pertumbuhan per tahun

•HG – 11,5% pertumbuhan per tahun

•LT- 3000 kendaraan/hari

•MT- 8000 kendaraan /hari

INDIKASI KEBUTUHAN TANAH UNTUK JALAN

Pembangunan jalan bebas hambatan

Modernisasi Jalan

Preservasi Jalan

Penanganan Jalan Sub Nasional

Program Jalan Bebas Hambatan

program strategis

PEMBINAAN SDM DI DITJEN BINA MARGAMelakukan penataan kelembagaan agar Pemerintah memiliki fungsi dan kewenangan yang tepat, aturan main dan hubungan kerja inter dan antar Lembaga yang sinergis, serta didukung oleh kualitas aparatur Sipil Negara yang profesional dan berintegritas

Kelembagaan organisasi harus sejalan dengan Visi Pembangunan Nasional dan dapat melaksanakan kebijakan / rencana pembangunan dengan efektif dan efisien

Untuk menjalankan tugas dan fungsi organisasi , saat ini jumlah pegawai di lingkungan Ditjen. Bina Marga dan BPJT adalah 9.294 pegawai

Isu, Tantangan dan alternatif Solusi Kelembagaan

Isu : Perlunya organisasi yang efektif dan efisien untuk mengantisipasi beban kerja dan tugas fungsi organisasi yang tumpang tindih

Tantangan : Perkuatan organisasi (termasuk SDM) dalam rangka meningkatkan keinerja organisasi untuk mendukung penyelenggaraan jalan yang lebih efektif dan effisien

Alternatif solusi :

•Pembinaan SDM berdasarkan kompetensi dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan/workshop

•Restrukturisasi organisasi (termasuk mengintegrasikan Pusat dan Balai) berdasarkan kebutuhan di masa mendatang yang dapat merepresentasikan proses bisnis.

29

PERLUNYA PEMBINAAN KOMPETENSI PENGADAAN TANAH UNTUK JALAN

Pembangunan Jalan

di Indonesia

Program Pembangunan Signifikan

UU No.2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan

Tanah

Diperlukan Tenaga, Pejabat/petugas mampumemahami kebijakan dan

Program DitJen BinaMarga

DiperlukanPenyelenggaraan

Pendidikan dan PelatihanPegawai

SASARAN STRATEGIS

1. Meningkatnya dukungankonektivitas bagi penguatan dayasaing.

2. Meningkatnya Kemantapan JalanNasional

1. Menurunnya Waktu Tempuh padakoridor utama menjadi 2,2 jam/100 km.

2. Meningkatnya Tingkat PenggunaanJalan Nasional Menjadi 133 MilyarKendaraan km.

3. Meningkatnya Fasilitasi terhadapJalan daerah untuk mendukungkawasan.

SASARAN PROGRAM

Kegiatan Pelaksanaan Preservasi Dan PeningkatanKapasitas Jalan Nasional, dengan sasaran kegiatan:

•Perencanaan, pengendalian dan pengawasan preservasi danpeningkatan kapasitas jalan nasional.

•Pengelolaan administrasi perkantoran.

•Pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan jalan nasional.

Kegiatan Dukungan Manajemen, Koordinasi, Pengaturan, Pembinaan, Dan Pengawasan, dengan sasaran kegiatan:

•Pelayanan teknis, pelayanan publik dan administratif di lingkunganDirektorat Jenderal Bina Marga

•Pengelolaan administrasi perkantoran

•Penanggulangan bencana alam

SASARAN KEGIATAN

Kegiatan pengaturan dan pembinaan pengembangan jaringan jalan, dengan sasaran kegiatan:

• Pengaturan, pembinaan, perencanaan, pemrograman dan pembiayaan dan evaluasi kinerja

• Pengelolaan administrasi perkantoran

Kegiatan pengaturan dan pembinaan pembangunan jalan, dengan sasaran kegiatan:

• Pengaturan, pembinaan manajemen konstruksi, teknik geometrik, perkerasan, drainase, geoteknik dan manajemenlereng jalan

• Pengelolaan administrasi perkantoran

Kegiatan pengaturan dan pembinaan preservasi jalan, dengan sasaran kegiatan:

• Pengaturan, pembinaan, perencanaan, pemrograman, teknik rekonstruksi, pemeliharaan jalan

• Pengelolaan administrasi perkantoran.

Kegiatan pengaturan dan pembinaan penanganan jembatan, dengan sasaran kegiatan:

• Pengaturan, pembinaan, perencanaan, pemrograman, teknik terowongan dan jembatan khusus

• Pengelolaan administrasi perkantoran

Kegiatan pengaturan dan pembinaan fasilitasi jalan daerah, metropolitan, kota besar dan bebas hambatan, dengan sasaran kegiatan:

• Pembinaan teknik penyelenggaraan jalan daerah, metropolitan, kota besar dan jalan bebas hambatan sertamelaksanakan pengadaan tanah

• Pengelolaan administrasi perkantoran

Kegiatan pengaturan, pengusahaan, pengawasan jalan tol, dengan sasaran kegiatan:

• Pengaturan, pengusahaan, pengawasan jalan tol

Sasaran kegiatan

RENCANASTRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SASARAN PROGRAM

INDIKATORPROGRAM

OUTPUT/ SUBOUTPUT

Meningkatnyadukungankonektivitas bagipenguatan dayasaing

Tingkat KonektivitasNasional 77% PadaAkhir 2019

Menurunkan waktutempuh pada koridorutama (Sumatera & Jawa)

Waktu Tempuh padakoridor utamamenjadi 2,2 jam/100 km

Pembangunan Jalan

Pembangunan JalanBebas Hambatan

Pembangunan Jembatan

Pembangunan FO/UP

Pelebaran

MeningkatnyaKemantapan JalanNasional

MeningkatnyaKemantapan NasionalMenjadi 98% padaAkhir 2019

MeningkatnyaPenggunaan JalanNasional

Tingkat PenggunaanJalan NasionalMenjadi 133 MilyarKendaraan KM

Pemeliharaan Rutin

Rutin Kondisi

Rutin Preventif

Rehab Minor

Rehab Major

Rekonstruksi

Meningkatnya Fasilitasiterhadap jalan daerahuntuk mendukungkawasan

Tingkat Fasilitasiterhadap Jalan daerah100%

Penanganan JalanDaerah

Sumber: Renstra Bina Marga 2015-2019, September 2015

Terima Kasih