15peta Kemampuan Keuangan Provinsi Dalam Era Otonomi Daerah Tinjauan Atas Kinerja Pad Dan Upaya Yang Dilakukan Daerah 20081123002641 14

8/8/2019 15peta Kemampuan Keuangan Provinsi Dalam Era Otonomi Daerah Tinjauan Atas Kinerja Pad Dan Upaya Yang Dila…

http://slidepdf.com/reader/full/15peta-kemampuan-keuangan-provinsi-dalam-era-otonomi-daerah-tinjauan-atas-kinerja 1/12

1

PETA KEMAMPUAN KEUANGAN PROVINSI DALAM ERA OTONOMI

DAERAH:

Tinjauan atas Kinerja PAD, dan Upaya yang Dilakukan Daerah

Direktorat Pengembangan Otonomi Daerah

[email protected]

Abstrak

Tujuan kajian ini adalah menyusun peta kemampuan keuangan provinsi dalam

melaksanakan desentralisasi dan otonomi daerah, terutama berdasarkan kinerja

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Studi ini dibatasi pada sisi pendapatan dan

berfokus pada aspek PAD provinsi. Terdapat lima daerah sampel di tiga provinsi

dan di dua kabupaten/kota yang dipilih secara acak, yaitu: Provinsi Kalimantan

Timur, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Badung, dan

Kabupaten Sidoarjo.

Parameter yang digunakan adalah Perhitungan dan Analisis Kinerja PAD

melalui Ukuran Elastisitas, Share, dan Growth; Pemetaan dan Analisis

Kemampuan Keuangan Daerah dengan Metode Kuadran dan Metode Indeks; dan

Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah di Lima Daerah Sampel yangTerkait dengan Peningkatan PAD dan Investasi.

Hasil kajian ini antara lain menyimpulkan bahwa: (1) dilihat dari indikator

kinerja PAD, secara umum provinsi-provinsi di Kawasan Barat Indonesia (KBI)

mempunyai kemampuan keuangan lebih baik jika dibanding provinsi-provinsi di

Kawasan Timur Indonesia (KTI); (2) provinsi yang mempunyai sumberdaya alam

melimpah tidak serta merta memiliki kinerja PAD yang baik.

Adapun rekomendasi yang dapat disampaikan adalah, pertama, daerah yang

berada di kuadran II dan III atau IKK Sedang , perlu mendapat dorongan agar PAD-

nya tumbuh. Sementara daerah yang berada di kuadran IV atau IKK rendah,tampaknya perlu ada upaya-upaya khusus yang menyentuh penataan berbagai

aspek. Kedua, keberadaan PAD hendaknya dipahami sebagai hasil ikutan dari

tumbuhnya investasi di daerah. Dengan demikian kebijakan peningkatan PAD

tidak boleh mengorbankan kepentingan jangka panjang yang berdampak lebih luas

yaitu investasi sektor swasta.

1. LATAR BELAKANG

Sejak diberlakukannya UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah pada

tanggal 1 Januari 2001 lalu, telah terjadi pelimpahan kewenangan yang semakin

luas kepada pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi

penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah.

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan yang lebih luas oleh pemerintah daerahtersebut perlu didukung oleh sumber pembiayaan yang memadai. Disadari bahwa

sumber-sumber penerimaan antar satu daerah dengan daerah lainnya sangat

beragam. Ada beberapa daerah dengan sumber daya yang dimiliki mampu

menyelenggarakan otonomi daerah, namun tidak tertutup kemungkinan ada

beberapa daerah akan menghadapi kesulitan dalam menyelenggarakan tugas

desentralisasi, mengingat keterbatasan sumber daya yang dimiliki.

Kreativitas dan inisiatif suatu daerah dalam menggali sumber keuangan akan

sangat tergantung pada kebijakan yang diambil oleh pemerintahan daerah itu



2

sendiri. Di satu sisi, mobilisasi sumber daya keuangan untuk membiayai pelbagai

aktivitas daerah ini dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam

menjalankan fungsinya. Namun demikian, mobilisasi sumber dana secara eksesif

dan berlebihan dapat menimbulkan dampak jangka panjang yang tidak kondusif.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka dipandang perlu dilakukan pengkajian

secara mendalam mengenai kemampuan keuangan daerah, yang dalam kasus ini

dibatasi pada kemampuan keuangan propinsi.

2. TUJUAN

Tujuan dari kegiatan kajian ini adalah:

1. Menyusun peta kemampuan keuangan daerah provinsi dalam melaksanakan

desentralisasi dan otonomi daerah, terutama berdasarkan kinerja Pendapatan

Asli Daerah (PAD).

2. Mengidentifikasi beberapa kebijakan lokal dalam memobilisasi sumber dana di

daerah yang dapat diaplikasikan di tempat lain, sesuai dengan karakteristik

masing-masing daerah; dan

3. Menyusun dan merumuskan rekomendasi untuk peningkatan PAD.

3. METODOLOGI3.1 Metode Pelaksanaan Kajian

Wilayah kajian ini adalah provinsi. Profil atau peta kemampuan keuangan

daerah dilihat untuk seluruh provinsi. Untuk mengetahui gambaran umum

kebijakan yang terkait dengan upaya peningkatan investasi dan PAD serta

pengelolaan keuangan daerah, dilakukan kajian terfokus di tiga provinsi dan di dua

kabupaten/kota yang dipilih secara acak, yaitu: Provinsi Kalimantan Timur,

Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Badung, dan

Kabupaten Sidoarjo.

Tahap-tahap kajian meliputi:

1. Mengumpulkan data APBD di 30 provinsi.

2. Mengidentifikasi kemampuan keuangan daerah dalam membiayai belanja

daerah yang bersumber dari PAD.

3. Mengidentifikasi sumber-sumber keuangan daerah yang potensial untuk

mendukung tugas desentralisasi dan otonomi daerah di lima daerah sampel.

4. Survei di lima daerah sampel untuk memperdalam/memperkaya data

5. Membuat analisis kinerja PAD dan menyusun peta kemampuan keuangan

provinsi.

6. Melakukan Focus Group Discussion (FGD) dengan pemerintah daerah.

3.2 Metode Analisis

3.2.1 Kerangka Regulasi

Kebijakan Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal sesuai UU No. 22

Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 merupakan awal era baru penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih otonom. Dalam rangka melaksanakan fungsinya

secara efektif, maka pemerintah daerah harus didukung sumber-sumber pendapatan

yang pasti agar pelaksanaan dan kelangsungan kegiatan pemerintah di daerah

terjamin.

Berdasarkan UU tersebut, Daerah memiliki: (1) kewenangan

mendayagunakan potensi keuangan daerah; (2) dana perimbangan keuangan pusat

dan daerah serta antar daerah, dan; (3) akses terhadap pinjaman di dalam negeri

maupun di luar negeri.



3

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 105 Tahun 2000, dijelaskan bahwa

keuangan daerah mengandung pengertian semua hak dan kewajiban daerah dalam

rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang.

termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban

daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Dengan demikian, wilayah kajian kemampuan keuangan daerah dapat mencakup

aspek hak, yaitu pendapatan; dan aspek kewajiban, yaitu belanja.Sumber pendapatan daerah terdiri dari PAD, Dana Perimbangan, Pinjaman

Daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Adapun belanja daerah dirinci

berdasarkan organisasi, fungsi, dan jenis belanja. Kajian kemampuan keuangan

daerah pada studi ini dibatasi pada sisi pendapatan dan fokus pada aspek PAD.

Untuk membiayai kewenangan daerah, PAD idealnya menjadi sumber pendapatan

pokok daerah. Sumber pendapatan lain dapat bersifat fluktuatif dan cenderung di

luar kontrol kewenangan daerah. Melalui kewenangan yang dimiliki, daerah

diharap dapat meningkatkan PAD, seraya tetap memperhatikan aspek ekonomis,

efisiensi, dan netralitas.

3.2.2 Kerangka AnalisisDalam kajian ini digunakan sejumlah parameter, yaitu:

1. Perhitungan dan Analisis Kinerja PAD melalui Ukuran Elastisitas, Share, dan

Growth.

Adapun elastisitas adalah rasio pertumbuhan PAD dengan pertumbuhan

PDRB. Rasio ini bertujuan melihat sensitivitas atau elastisitas PAD terhadap

perkembangan ekonomi suatu daerah. Sedangkan share merupakan rasio PAD

terhadap belanja rutin dan belanja pembangunan daerah. Rasio ini mengukur

seberapa jauh kemampuan daerah membiayai kegiatan rutin dan kegiatan

pembangunan. Rasio ini dapat digunakan untuk melihat kapasitas kemampuan

keuangan daerah. Dan growth merupakan angka pertumbuhan PAD tahun i dari

tahun i-1.

2. Pemetaan dan Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dengan Metode Kuadran

dan Metode Indeks

Yang dimaksud metode kuadran adalah salah satu cara menampilkan peta

kemampuan keuangan daerah. Masing-masing kuadran ditentukan oleh besaran

nilai growth dan share. Dengan nilai growth dan share maka masing-masing

provinsi dapat diketahui posisinya (pada kuadran berapa). Kondisi di masing-

masing kuadran dijelaskan pada tabel 1.



4

Tabel. 1

Klasifikasi Status Kemampuan Keuangan Daerah

Berdasarkan Metode Kuadran

KUADRAN KONDISI

I

Kondisi paling ideal. PAD mengambil peran besar dalamAPBD dan daerah punya kemampuan mengembangkan potensi

lokal. Kondisi ini ditunjukan dengan besarnya nilai share

disertai nilai growth yang tinggi.

II

Kondisi ini belum ideal, tapi daerah punya kemampuan

mengembangkan potensi lokal sehingga PAD berpeluang

memiliki peran besar dalam APBD. Sumbangan PAD terhadap

APBD masih rendah namun pertumbuhan ( growth) PAD

tinggi.

III

Kondisi ini juga belum ideal. Peran PAD yang besar dalam

APBD punya peluang mengecil karena pertumbuhan PADnya

kecil. Di sini sumbangan PAD terhadap APBD tinggi, namun

pertumbuhan PAD rendah.

IV

Kondisi ini paling buruk. PAD belum mengambil peran yang

besar dalam APBD dan daerah belum punya kemampuan

mengembangkan potensi lokal. Sumbangan PAD terhadap

APBD rendah dan pertumbuhan PAD rendah.

Adapun metode Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) merupakan rata-rata

hitung dari Indeks Pertumbuhan (Growth), Indeks Elastisitas, dan Indeks Share.

Untuk menyusun indeks ketiga komponen tersebut, ditetapkan nilai maksimum

dan minimum dari masing-masing komponen. Menyusun indeks untuk setiap

komponen IKK dilakukan dengan menggunakan persamaan umum :

Nilai X hasil pengukuran – Nilai X kondisi minimum

Indeks X =

Nilai X kondisi maksimum – Nilai X kondisi minimum

Berdasarkan persamaan diatas maka persamaan IKK dapat ditulis sebagai berikut

:

XG + XE + XS

IKK =

3

Keterangan:XG = Indeks Pertumbuhan (PAD)

XE = Indeks Elastisitas (Belanja Pembangunan terhadap PAD)

XS = Indeks Share (PAD terhadap APBD)

Nilai IKK 30 provinsi diurut dimulai dari yang terbesar. Sepertiga besar

pertama dikelompokkan dan dikategorikan sebagai provinsi-provinsi yang

mempunyai kemampuan keuangan tinggi. Sepertiga besar kedua dikelompokkan

dan dikatagorikan sebagai provinsi-provinsi yang mempunyai kemampuan



5

keuangan sedang . Dan sepertiga besar terakhir dikelompokkan dan dikatagorikan

sebagai provinsi-provinsi yang mempunyai kemampuan keuangan rendah.

Hasil pengolahan data dan analisis dibahas dalam forum FGD ( FocusGroup Discussion) dengan mengundang pembahas dari kelompok profesional dan

akademisi yang relevan.

3. Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah di Lima Daerah Sampel yangTerkait dengan Peningkatan PAD dan Investasi.

Pada lima daerah sample diidentifikasi beberapa masalah strategis sebagai

bahan pelajaran bagi daerah lainnya agar dapat dilaksanakan di daerah lain

sesuai dengan karekteristik masing-masing daerah. Data dan informasi primer

diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pejabat/pelaku terkait serta

kegiatan seminar dan FGD. Analisis dilakukan secara deskriptif.

Kajian umum pengelolaan keuangan daerah difokuskan pada aspek

perangkat organisasi, akuntansi, dan SDM, sesuai perkembangan kebutuhan dan

persepsi daerah yang bersangkutan. Data dan informasi primer diperoleh

melalui wawancara mendalam dengan pejabat/pelaku terkait serta kegiatan

FGD. Analisis dilakukan secara deskriptif.

4. HASIL KAJIAN

4.1 Kondisi Umum Keuangan Daerah

Setelah kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah diberlakukan pada

tingkat provinsi, terjadi perkembangan PAD yang menggembirakan. PAD di

provinsi seluruh Indonesia mengalami peningkatan dari Rp 2,8 triliun pada tahun

2000, menjadi Rp 9,9 triliun pada tahun 2001, kemudian Rp 10,2 triliun pada tahun

2002. Lihat Gambar 1.

Kalau dilihat dari peran PAD dalam membiayai APBD, maka besaran PAD

tahun 2000 tersebut merupakan 25% dari APBD; PAD tahun 2001 merupakan 34 %

dari APBD; dan PAD tahun 2002 merupakan 32% dari APBD. Lihat Gambar 2.

10,29,9

2,8

0

2

4

6

8

10

12

( R p

T r i l i u n )

20002001

2002

Gambar 1

Perkembangan PAD Provinsi

Sumber : Diolah dari Data Ditjen PKPD Depkeu tahun 2000, 2001, dan 2002



6

Secara rinci komposisi penerimaan daerah provinsi pada tahun 2002 adalah

sebagai berikut: Dana Perimbangan sebesar 54 %, PAD sebesar 32 %, Lain-lain

yang sah sebesar 1 %, dan anggaran tahun yang lalu sebesar 13 %. Pada Tahun

2002 dapat dilihat bahwa Dana Perimbangan menduduki peran terbesar didalam

struktur pendapatan APBD Provinsi (54 %) disusul peran dari PAD (32 %).

Sementara Pinjaman Daerah tidak ada, karena belum efektifnya PP 107. Di sisi lain

anggaran tahun lalu yang masih dikategorikan penerimaan mencapai 13 %. Lihat

Gambar 3

Gambar 3Proporsi Sumber Pendapatan APBD Provinsi

se-Indonesia Tahun 2002

Pinjaman

Daerah

0%

Lain-lain

yang Sah

1%Anggaran

Tahun Lalu

13%

PAD

32%

Dana

Perimbangan54%

Dari sisi belanja (pengeluaran), rata-rata Belanja Rutin dalam APBD Provinsi

mengambil porsi lebih besar dibandingkan dengan Belanja Pembangunan. Jika

dibanding antara tahun 2001 dengan tahun 2002, ada kecenderungan Belanja Rutin

menurun, dari 63,7 % (tahun 2001) menjadi 56,1 % (tahun 2002). Lihat Gambar 4

Ga m b a r 2

Per an P AD da lam APBD Prov ins i (%)

25

3432

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2000 2001 2002

( D a l a m %

)

Sumber : Diolah dari Data Ditjen PKPD Depkeu Tahun 2000, 2001, dan 2002

Sumber : Diolah dari Data Ditjen PKPD Tahun 2000, 2001, 2002



7

Perubahan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam PP No.

105 Tahun 2000 dan Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 diharapkan sudah dimulai

pada tahun 2003. Penerapan tersebut dilakukan secara bertahap dan dimulai dari

perubahan sistem penganggaran.

Sampai kajian ini dilakukan, proses penatausahaan keuangan daerah

umumnya masih menggunakan Manual Administrasi Keuangan Daerah

(MAKUDA) sesuai dengan Kepmendagri No. 900-099 Tahun 1980. Manual ini

telah ditambah dan diubah, terakhir dengan Kepmendagri No. 3 tahun 1999 tentang

Bentuk dan Susunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kemudian sudah dimulai persiapan untuk menerapkan Kepmendagri No 29 tahun

2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan

Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

4.2 Analisis Kemampuan Keuangan Daerah

4.2.1. Analisis Kinerja PAD

4.2.1.1 Elastisitas

Dari analisis elastisitas PAD terhadap PDRB, diketahui bahwa ada 12

provinsi (41,37%) yang mempunyai nilai elastisitas ≥ 1. Setiap perubahan PDRB di

12 provinsi tersebut sensitif terhadap perubahan/peningkatan PAD. Sementara di

17 provinsi lain (58,62%), perubahan PDRBnya tidak cukup mempengaruhi

peningkatan PAD. Bagi daerah dengan elastisitas < 1 patut diduga nilai tambah

PDRB-nya lebih banyak keluar dari daerah tempat kegiatan perekonomian tersebut

diselenggarakan.

4.2.1.2 Pertumbuhan

Rata-rata nasional pertumbuhan PAD provinsi adalah 2,66%. Dari 29

provinsi, terdapat 19 provinsi yang pertumbuhan PAD-nya positip (65,52%) pada

tahun 2001-2002. Pertumbuhan PAD cukup besar terjadi di Provinsi Bangka

Sumber : Diolah dari Data Ditjen PKPD Tahun 2001 dan 2002

63.7%

36.3%

56.1%

43.9%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

T H 2001 T H 2002

G am b a r 4

Pe r ba nd inga n B e la n ja Rut in da n

Be l a n ja Pe m b a n g u n a n

Be la nja Ru tin Be lan ja P e m b an g u n an



8

Belitung (1956,39%), Bali (99,55%), Gorontalo (80,57%), Banten (33,80%),

Kalimantan Tengah (41,80%), dan Aceh (43,21%).

4.2.1.3 Peran (Share)

Kemampuan daerah membiayai belanja daerah dapat dilihat dari rasio

antara PADdengan APBD. Semua provinsi belum mampu untuk membiayai seluruh

kebutuhan belanja daerahnya dari PAD. Rata-rata nasional rasio PAD terhadapAPBD dalam dua tahun terakhir (2001-2002) adalah 27,17%. Ada 17 provinsi

(58,62%) yang mengalami kenaikan rasio PAD terhadap APBD dari tahun 2001 ke

tahun 2002. Kenaikan tertinggi dari 17 provinsi tersebut adalah Provinsi Bali (27,3

%), merupakan akibat pertumbuhan PAD Provinsi Bali yang sangat tinggi, yaitu

78,93% dan menurunnya peran Dana Perimbangan. Provinsi Gorontalo, Banten,

dan Aceh, walaupun pertumbuhan PAD-nya besar, ternyata peran PAD dalam

APBD mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah Dana

Perimbangan yang diterima.

Gambar 5

Rasio PAD Terhadap APBD Propinsi

Tahun 2001 dan 2002

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

A C E H

S UM UT

S UMB A R

RI A U

J A MB I

S UM S E L

B A B E L

B E N GK UL U

L A MP UN G

DK I J A K A RT A

J A B A R

B A NT E N

J A T E N G

Y O GY A

J A T I M

K A L B A R

K A L T E N G

K A L S E L

K A L T I M

S UL UT

G OR ONT A L O

S UL T E N G

S UL S E L

S UL T RA

B A L I

NT B

NT T

MA L UK U

MA L UT

P A P UA

2001 2002

4.2.1.4 Peta Kinerja Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan informasi elastisitas, growth, dan share, ditampilkan Peta

Kinerja PAD sebagai gambaran umum kemampuan keuangan daerah. Peta Kinerja

PAD ditampilkan melalui metode Kuadran dan Indeks.

4.2.1.4.1 Metode Kuadran

Dari profil kemampuan keuangan dengan metode kuadran diketahui bahwa

secara umum jumlah provinsi pada masing-masing kuadran relatif merata. Untuk kuadran I (kondisi ideal) didominasi oleh provinsi Kawasan Barat Indonesia (KBI),

yaitu sekitar 71,43% (5 provinsi). Di kuadran II dan III (kondisi sedang) masih

didominasi KBI, yaitu 73,33% (11 provinsi) di KBI, dan 26,67% (empat provinsi)

di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Provinsi yang berada di kuadran terburuk (IV)

didominasi provinsi yang berada di KTI, yaitu 80% (empat dari lima provinsi).

Provinsi-provinsi di KBI masih mempunyai kemampuan lebih baik dalam

mendayagunaan PAD sebagai sumber pembiayaan belanja daerah.



9

Yang menarik, provinsi yang mempunyai sumberdaya alam melimpah tidak

serta merta menduduki kondisi kinerja PAD yang baik. Sebagai contoh, Papua

berada di Kuadran IV (buruk), karena pertumbuhan PADnya kecil serta peranannya

dalam APBD kecil. Kalimantan Timur dan Riau peran PAD-nya dalam belanja

pembangunan juga sangat kecil (di kuadran II). Provinsi-provinsi yang berada di

kuadran I (ideal/baik) relatif dapat dinilai tidak memiliki sumber daya alam yang

besar. Ada harapan bahwa kemandirian daerah yang diukur melalui PAD dapatdikembangkan melalui potensi-potensi lain diluar dari sekedar bergantung kepada

Sumber daya alam. Lihat Gambar 6

Gambar 6

Peta Kemampuan Keuangan Provinsi

Berdasarkan Metode Kuadran (titik tengah rata-rata nasional)

GROWTH (%)

KUADRAN – II

• Gorontalo

• Aceh

• Kalimantan Tengah

• Kalimatan Timur

• Nusa Tenggara Barat

• Riau

• Sulawesi Tengah

KUADRAN – I

• Bali

• Banten

• Sumatera Selatan

• Yogyakarta

• Sumatera Barat

• Kalimantan Barat

• Sulawesi SelatanS

H

A

R

E

(%)

KUADRAN – IV

• Nusa Tenggara Timur

• Sulawesi Tenggara

• Bengkulu

• Papua

• Sulawesi Utara

KUADRAN – III

• Jawa Barat

• DKI Jakarta

• Kalimantan Selatan

• Jawa Tengah

• Lampung

• Jambi

• Sumatera Utara

• Jawa Timur

S

H

A

R

E

(%)

GROWTH (%)

4.2.1.4.2 Metode Indeks

Dengan metode IKK, diketahuisembilan provinsi yang mempunyai IKK Tinggi, yaitu Bali, Banten, Gorontalo, Yogyakarta, Jawa Barat, Sumatera Barat,

Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan.

Berikutnya terdapat sembilan provinsi yang mempunyai IKK Sedang yaituKalimantan Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, DKI Jakarta, Sulawesi

Selatan, NTB, Kalimantan Selatan, Aceh, dan Lampung. Dan sembilan provinsi

mempunyai IKK rendah adalah: Kalimantan Timur, Jambi, Sulawesi Tengah, Riau,

Sulawesi Tenggara, NTT, Bengkulu, Sulawesi Utara, dan Papua.



10

Tabel 2

Peta Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi

Berdasarkan Metode Indeks Kemampuan Keuangan (IKK)

NO NAMA PROVINSI

INDEKS

KEMAMPUAN

KEUANGAN

STATUS

KEMAMPUAN

KEUANGAN

a B c D

1 BALI 0.93

2 BANTEN 0.68

3 GORONTALO 0.60

4 JAWA BARAT 0.47

5 YOGYA 0.47

6 SUMATERA BARAT 0.45

7 SUMATERA UTARA 0.45

8 JAWA TENGAH 0.44

9SUMATERASELATAN 0.44

TINGGI

10

KALIMANTAN

TENGAH 0.42

11 JAWA TIMUR 0.42

12

KALIMANTAN

BARAT 0.40

13

NUSA TENGGARA

BARAT 0.40

14 DKI JAKARTA 0.40

15 SULAWESI SELATAN 0.39

16 ACEH 0.38

17

KALIMANTAN

SELATAN 0.36

18 LAMPUNG 0.35

SEDANG

19

KALIMANTAN

TIMUR 0.33

20 JAMBI 0.31

21 SULAWESI TENGAH 0.29

22 RIAU 0.27

23

SULAWESI

TENGGARA 0.22

24 NUSA TENGGARATIMUR 0.22

25 BENGKULU 0.18

26 SULAWESI UTARA 0.11

27 PAPUA 0.10

RENDAH



11

4.2.2 Kebijakan Peningkatan PAD dan Investasi

Walaupun belum optimal, ada dinamika dan upaya daerah untuk

meningkatkan kemampuan keuangan dan mendorong potensi ekonomi lokal

melalui peningkatan PAD dan investasi berdasarkan potensi yang dimilikinya.

Beberapa upaya tersebut justru menimbulkan ekses berupa kebijakan demi

peningkatan PAD yang bersifat kontra produktif terhadap peningkatan investasi.

Banyak pengalaman positif daerah yang dapat dijadikan pelajaran bagi daerah lainuntuk meningkatlan PAD ataupun investasi. Sehubungan dengan peningkatan

PAD, pelajaran yang dapat diambil adalah: (1) intensifikasi dan ekstensifikasi

pajak; (2) negosiasi ulang kerjasama dengan pihak ketiga; (3) akomodasi terhadap

penerimaan dinas eks kanwil, dan; (4) optimalisasi sumbangan pihak ketiga.

Sedangkan pelajaran yang terkait dengan peningkatan investasi adalah: (1)

dukungan infrastruktur dasar dan penunjang, politik, dan hankam; (2) revitalisasi

institusi dibidang investasi; (3) kerjasama regional; (4) kemudahan informasi, dan;

(5) pemberian fasilitas insentif.

4.2.3 Pengelolaan Keuangan Daerah

Secara umum ketersediaan perangkat keras dan perangkat lunak komputer

sebagai pendukung system akuntansi dinilai cukup memadai. Namun dalam rangkamengantisipasi pemberlakuan Sistem Anggaran Berbasis Kinerja pada penyusunan

APBD dan ketentuan pengelolaan keuangan lainnya, maka perangkat lunak yang

dimiliki sekarang perlu ada penyesuaian.

Para responden menilai mereka telah menjalankan secara maksimum apa

yang menjadi tugas pokok dan fungsinya. Beberapa hambatan koordinasi antar

lembaga masih dirasakan, baik dalam konteks vertikal ataupun horizontal. Hal ini

terjadi akibat belum adanya kejelasan peraturan dan ego masing-masing pihak.

Dalam aspek sumber daya manusia, jumlah personel dinilai sudah memadai,

namun kualitasnya masih perlu ditingkatkan sebagai konsekuensi dari: (1)

implementasi peraturan dan kebijakan baru dibidang keuangan; (2) tuntutan

peningkatan pelayanan dari masyarakat; (3) kemajuan teknologi, dan; (4)

persaingan antar daerah, antara lain dalam hal menarik calon investor.

5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

1. Dilihat dari indikator kinerja PAD, secara umum provinsi-provinsi di Kawasan

Barat Indonesia (KBI) mempunyai kemampuan keuangan lebih baik jika

dibanding provinsi-provinsi di Kawasan Timur Indonesia (KTI).

2. Provinsi yang mempunyai sumberdaya alam melimpah tidak serta merta

memiliki kinerja PAD yang baik.

3. Berbagai upaya telah dilakukan daerah untuk meningkatkan kemampuan

keuangan daerah dan mendorong potensi ekonomi lokal, melalui peningkatan

PAD dan investasi berdasarkan potensi yang dimilikinya.

5.2 Rekomendasi

1. Daerah yang berada di kuadran II dan III atau IKK sedang, perlu mendapat

dorongan agar PAD-nya tumbuh, disertai Belanja Daerah yang rasional sesuai

kemampuan riil yang dimiliki daerah. Bagi daerah yang berada di kuadran IV

atau IKK rendah, tampaknya perlu ada upaya-upaya khusus yang menyentuh

penataan berbagai aspek seperti: (1) peningkatan kualitas SDM; (2) penyiapan

sarana/prasarana dasar dan pendukung; (3) peraturan dan perundangan yang



12

memperhatikan aspek ekonomis, efisiensi, dan netralitas; (4) revitalisasi

lembaga-lembaga terkait, termasuk desentralisasi kewenangan perijinan

investasi; (5) lebijakan pemberian fasilitas insentif kepada investor yang lebih

menarik, dan; (6) optimalisasi potensi perekonomian lokal sehingga

bermanfaat kepada daerah. Upaya khusus ini dapat dilakukan berdasarkan

inisiatif sendiri ataupun dengan dukungan fasilitasi dari pihak-pihak yang

kompeten.2. Keberadaan PAD hendaknya dipahami sebagai hasil ikutan dari tumbuhnya

investasi di daerah. Dengan demikian kebijakan peningkatan PAD tidak boleh

mengorbankan kepentingan jangka panjang yang berdampak lebih luas yaitu

investasi sektor swasta.

DAFTAR PUSTAKA

Menteri Dalam Negeri, Kepmendagri No 29 tahun 2002 tentang Pedoman

Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta

Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan

Daerah

Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

Undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang

Republik Indonesia No. 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah.

Undang-undang No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Nanggroe Aceh

Darussalam.

Undang-undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua.

Documents

15peta Kemampuan Keuangan Provinsi Dalam Era Otonomi Daerah Tinjauan Atas Kinerja Pad Dan Upaya Yang Dilakukan Daerah 20081123002641 14