PENILAIAN KINERJA PENYEDIA BARANG/JASA BADAN PELAKSANA

KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (BPMIGAS)

Tugas 2

E-Business

Dosen: Dr. Elisa Kusrini, MIT

AHMAD SUBKI (15917102)

PROGRAM MAGISTER TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2015

DAFTAR ISI

Abstrak...................................................................................................................................... 3

BAB I PENDAHULUAN ......................................................................................................... 4

1.1. Latar Belakang ............................................................................................................ 4

1.2. Tujuan.......................................................................................................................... 4

BAB II PEMBAHASAN .......................................................................................................... 5

2.1. Penilaian Keinerja ....................................................................................................... 5

2.2. Penghargaan atas kinerja ............................................................................................. 5

2.3. Sanksi Pelanggaran ..................................................................................................... 6

2.3.1. Kategori Sanksi........................................................................................................ 6

2.3.2. Sanksi atas pelanggaran ........................................................................................... 8

BAB III PENUTUP ................................................................................................................ 11

3.1. Kesimpulan................................................................................................................ 11

3.2. Saran .......................................................................................................................... 11

REFRENSI ............................................................................................................................. 12

PENILAIAN KINERJA PENYEDIA BARANG/JASA BADAN PELAKSANA

KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (BPMIGAS)

Ahmad Subki

Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Indonesia

Ahmad.subki1992@gmail.com

Abstrak

Penilian kinerja penyedia barang/jasa (supplier) merupakan proses penyeleksian yang perlu

dilakukan dalam suatu kegiatan usaha demi mengetahui mana saja supplier yang efektif dan

memberikan kontribusi yang baik bagi perusahaan, karena penentu baik/buruknya kualitas

barang yang dihasilkan oleh perusahaan tergantung oleh bahan baku yang didapatkan dari

supplier. BPMIGAS merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang

pengawasan eksplorasi, eksploitasi dan pemasaran migas indonesia, menerapkan peraturan

terhadap setiap supplier agar mengikuti prosedur dan standar bahan baku bagi perusahaan.

Setiap perusahaan akan dikenakan sanksi apabila melanggar beberapa aspek yang menjadi

tolak ukur penilaian seperti peneguran sampai tidak diperkenankannya mengikuti proses

pengadaan barang. Kriteria penilaian yang dimiliki oleh BPMIGAS ada 4 yaitu (hijau, kuning,

merah dan hitam) setiap kriteria memiliki maksud tersendiri, sesuai dengan standar yang

ditetapkan oleh perusahaan.

Keyword: BPMIGAS, Penilaian Kinerja Pemasok

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Persaiangan dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif menuntut perusahaan

semakin meningkatkan kinerja dan kualitas produk yang mereka hasilkan, hal ini tidak

terlepas dari Supply Chain Management yang dimiliki perusahaan. Keterlibatan

supplier dalam proses SCM perusahaan sangat penting guna menunjang kelancaran

proses produksi dan juga kualitas produksi. Sehingga perlu adanya penilaian kinerja

terhadap penyedia barang/jasa agar kualitas bahan baku/jasa yang dipasok sesuai

dengan standar yang ditetapkan. BPMIGAS adalah Badan Hukum Milik Negara yang

dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002, sebagai pembina

dan pengawas kontrak kontrak kerja sama (KKKS) dalam menjalankan kegiatan

ekplorasi, eksploitasi dan pemasaran migas indonesia. BPMIGAS telah lama

menerapkan proses penilaian kinerja penyedia barang/jasa guna mempertahankan

standar yang telah ditetapkan. Perusahaan yang kinerjanya baik akan diberikan

penghargaan, sedangkan perusahaan yang kinerjanya buruk akan dikenakan sanksi.

Penilaian kinerja penyedia barang/jasa merupakan suatu proses pengukuran

terhadap supplier yang akan memberikan gambaran tentang performance supplier,

serta dapat mengetahui mana saja supplier yang memberikan kontribusi terbaik dan

efektif terhadap perusahaan. Kegiatan penilaian kinerja ini adalah langkah awal untuk

mendapatkan bahan baku yang berkualitas, dimana bahan baku yang berkualitas akan

berdampak kepada kulaitas produksi. Dengan kata lain, secara tidak langsung akan

meningkatkan kualitas perusahaan yang akan berdampak terhadap kepuasan konsumen.

Namun sayangnya, masih ada supplier yang kurang memperhatikan kualitas bahan

baku, sehingga perlu adanya pengawasan dan sanksi bagi supplier tersebut. BPMIGAS

telah menerapkan penilaian dan memberikan penghargaan dan sanksi kepada para

Penyedia Barang/Jasa yang tata caranya disesuaikan dengan ketentuan dan prosedur

yang berlaku di lingkungan masing-masing Kontraktor KKS.

1.2. Tujuan

Tujuan penulisan penilaian penyedia barang/jasa pada BPMIGAS sebagai

berikut:

a. Mendeskripsikan sistem penilaian penyedia barang/jasa pada BPMIGAS

b. Menjelaskan sanksi bagi supplier yang kinerjanya tidak sesuai standar

BAB II

PEMBAHASAN

2.1. Penilaian Keinerja

BPMIGAS memiliki pedoman tersendiri untuk memberikan penilaian terhadap

penyedia barang/jasa yang bekerjasama. Kinerja Penyedia Barang/Jasa dinilai oleh

fungsi terkait di lingkungan Kontraktor KKS dengan tata cara penilaian sesuai dengan

sistim dan prosedur yang ada pada masing-masing Kontraktor KKS. Dasar dari

penilaian kinerja Penyedia Barang/Jasa dapat diukur antara lain berdasarkan:

Tabel 1. Aspek Penilaian

No Aspek Penilaian

1 Respon terhadap undangan untuk berpartisipasi dalam kegiatan pengadaan.

2 Kaktifan

Aktif berpartisipasi dalam proses pengadaan;

Aktif dalam memberikan informasi antara lain tentang perkembangan teknologi

baru, alat-alat baru dan saran-saran untuk perbaikan proses pengadaan.

3 Ketepatan penyerahan barang/jasa dari segi mutu, waktu dan harga

4 Pelaksanaan penerapan K3LL dalam pengadaan barang/jasa.

5 Kepatuhan terhadap etika pengelolaan rantai suplai.

2.2. Penghargaan atas kinerja

Kontraktor KKS dapat memberikan penghargaan kepada para Penyedia

Barang/Jasa yang tata caranya disesuaikan dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku

di lingkungan masing-masing Kontraktor KKS. Penghargaan antara lain dapat berupa:

Tabel 2. Penghargaan atas kinerja

No Penghargaan

1 Pembebasan seleksi sebagai calon peserta pengadaan (Prakualifikasi);

2 Insentif /bonus apabila telah diatur dalam Kontrak dan hanya berlaku untuk

Kontrak jasa;

3 Surat penghargaan dari Kontraktor KKS yang bersangkutan.

Pemberian penghargaan kepada Penyedia Barang/Jasa dilaporkan kepada BPMIGAS

oleh Kontraktor KKS yang bersangkutan.

2.3. Sanksi Pelanggaran

2.3.1. Kategori Sanksi

Ada beberapa kategori sanksi yang diberikan kepada penyedia barang/jasa

yang tidak sesuai dengan aspek penilaian yaitu:

Tabel 3. Kategori sanksi

No Kategori Sanksi Keterangan

1 Kuning 1. Mendaftar namun tidak mengambil Dokumen

Pengadaan barang/jasa sebanyak 3 (tiga) kali dalam

setahun.

2. Mengambil Dokumen Pengadaan namun tidak

mengajukan penawaran tanpa memberikan keterangan

tertulis (no response) sebanyak 3 (tiga) kali dalam

setahun.

3. Mengambil Dokumen Pengadaan namun tidak

mengajukan penawaran tetapi memberikan keterangan

tertulis (no quote) sebanyak 5 (lima) kali dalam setahun.

4. Dua kali dalam setahun terkena diskualifikasi karena

mengajukan penawaran yang tidak memenuhi ketentuan

yang dipersyaratkan dalam dokumen lelang.

5. Dua kali dalam setahun membatalkan penawaran yang

telah diajukan setelah pembukaan penawaran.

6. Dua kali dalam setahun tidak memberikan respon pada

saat diminta Klarifikasi;

7. Dua kali dalam setahun terlambat mengambil dan

menandatangani Kontrak lebih dari 10 (sepuluh) hari

kerja dari batas waktu yang telah ditetapkan Kontraktor

KKS.

8. Dua kali dalam setahun terlambat memasok barang atau

terlambat melaksanakan jasa sesuai Kontrak namun

tidak berakibat fatal bagi operasi Kontraktor KKS.

Aturan batas waktu toleransi keterlambatan ditetapkan

sendiri oleh Kontraktor KKS.

9. Tidak sanggup memasok barang atau tidak

melaksanakan jasa sesuai Kontrak dan menurut

penilaian Kontraktor KKS dampak yang timbul tidak

berakibat fatal bagi operasi Kontraktor KKS.

10. Tidak dapat memasok barang atau tidak melaksanakan

jasa karena meminta kenaikan harga barang/jasa yang

bukan disebabkan oleh peraturan pemerintah Republik

Indonesia.

11. Penyedia Barang/Jasa usaha besar tidak melaksanakan

kewajiban untuk bekerjasama dengan usaha kecil untuk

Pengadaan dengan nilai lebih besar

Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) atau

lebih besar dari US$5.000.000,00 (lima juta dolar

Amerika Serikat) sesuai dengan kesepakatan dalam

Kontrak.

12. Mengirimkan atau mengajukan protes atau sanggahan

secara tertulis ke Panitia Pengadaan/Tim Internal di luar

waktu yang ditentukan.

2 Merah 1. Terbukti melakukan usaha atau mempengaruhi untuk

melakukan KKN atau bersekongkol untuk mengatur

harga di antara sesama peserta pengadaan atau dengan

pekerja Kontraktor KKS.

2. Terbukti dengan caranya sendiri berusaha untuk

memaksa dengan ancaman atau dengan kekerasan

kepada Kontraktor KKS.

3. Memasok barang atau melaksanakan jasa tidak

memenuhi spesifikasi teknis dan menurut penilaian

Kontraktor KKS dampak yang timbul berakibat fatal

bagi operasi Kontraktor KKS.

4. Menolak memasok barang atau melaksanakan pekerjaan

setelah ditunjuk sebagai pemenang/pelaksana, tanpa

alasan yang dapat diterima oleh Kontraktor KKS.

5. Menolak untuk menyerahkan sebagian pekerjaan Jasa

Pemborongan atau Jasa Lainnya kepada usaha kecil

seperti yang disepakati dalam Kontrak.

6. Mengalihkan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari

nilai jasa pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain.

7. Memasok barang atau melaksanakan pekerjaan jasa

dengan mempekerjakan pekerja Kontraktor KKS terkait.

8. Tidak sanggup memasok barang atau tidak

melaksanakan jasa sesuai Kontrak dan menurut

penilaian Kontraktor KKS dampak yang timbul

berakibat fatal bagi operasi Kontraktor

KKS.

9. Mengajukan sanggahan atau protes tidak sesuai dengan

ketentuan dan/atau materi sanggahan tidak dapat

dibuktikan kebenarannya oleh pemrotes atau

penyanggah.

10. Tidak menyelesaikan pekerjaan dan tidak melunasi

denda yang dikenakan sampai batas waktu yang

ditentukan.

11. Dalam melaksanakan pekerjaannya, terbukti melanggar

peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

12. Terlambat dalam memasok barang atau terlambat

melaksanakan jasa sesuai Kontrak dan berakibat fatal

bagi operasi Kontraktor KKS.

13. Membatalkan secara sepihak jaminan penawaran (bid

bond) dan/atau jaminan pelaksanaan (performance

bond) sebelum masa berlakunya habis, sehingga

Kontraktor KKS tidak dapat mencairkan jaminan

dimaksud atau Kontraktor KKS gagal mencairkan

jaminan penawaran dan/atau jaminan pelaksanaan dalam

waktu 6 (enam) bulan.

14. Tidak mampu memenuhi kewajiban pemenuhan

komitmen pencapaian TKDN, sebagaimana diatur dalam

bab XIII angka 5.6.2.1.a.

15. Uang muka yang diterima dari Kontraktor KKS tidak

sepenuhnya dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan

pekerjaan yang tersebut dalam Kontrak, dan

mengakibatkan tertundanya pelaksanaan pekerjaan.

16. Terkena peringatan akibat pelanggaran kategori kuning

dalam periode surat peringatan pelanggaran kategori

kuning yang masih berlaku.

3 Hitam 1. Terbukti memalsukan atau memanipulasi data.

2. Terbukti melakukan tindakan yang termasuk dalam

kategori tindakan korupsi, kolusi dan/atau nepotisme,

baik dengan Penyedia Barang/Jasa lain dan/atau dengan

pekerja Kontraktor KKS.

3. Memasok barang palsu, yang dibuktikan hasil

pemeriksaan atau tes yang dilakukan oleh badan

independen, instansi yang berwenang, pabrik atau pihak

yang ditunjuk oleh pabrik.

4. Gagal menyerahkan barang atau menyelesaikan

pekerjaan sebagai akibat nilai Kontrak yang lebih rendah

dari 80% (delapan puluh persen) dari HPS/OE.

5. Tidak mampu memenuhi kewajiban pemenuhan

komitmen pencapaian TKDN, sebagaimana diatur dalam

Bab XIII angka 5.6.2.1.b.

6. Tidak mampu memenuhi kewajiban komitmen

melaksanakan jasa pengerjaan di dalam wilayah negara

Republik Indonesia, seperti diatur dalam bab III angka

7.1.4.3.j.

7. Perusahaan atau salah satu pimpinan yang tertulis dalam

akte pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang

sah, dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana

di bidang perdagangan dan/atau perpajakan berdasarkan

putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Untuk informasi yang diperoleh dari media, perlu

Klarifikasi kepada instansi yang berwenang.

8. Dalam pelaksanaan pekerjaan mengalami kecelakaan

kerja yang mengakibatkan kematian pekerja Penyedia

Barang/ Jasa maupun orang lain, sebagai akibat kelalaian

pekerja sendiri ataupun karena kelalaian perusahaan

Penyedia Barang/Jasa.

9. Terkena sanksi 2 (dua) kali kategori merah dalam

periode waktu 5 (lima) tahun.

2.3.2. Sanksi atas pelanggaran

Berikut ini adalah sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh penyedia

barang/jasa:

Tabel 4. Sanksi atas pelanggaran

No Kategori Sanksi Sanksi atas pelanggaran

1 Kuning Diberikan surat peringatan yang masa berlakunya 6 (enam)

bulan terhitung mulai sejak dikeluarkannya surat peringatan

2 Merah 1. Diberikan surat yang menyatakan tidak

diperbolehkan mengikuti kegiatan pengadaan baru

selama masa 1 (satu) tahun berikutnya di lingkungan

Kontraktor KKS yang bersangkutan.

2. Apabila batas waktu sanksi telah berakhir, Penyedia

Barang/Jasa berkewajiban untuk mengajukan surat

kepada Kontraktor KKS yang bersangkutan disertai

pernyataan permintaan untuk dapat kembali

mengikuti kegiatan pengadaan di lingkungan

Kontraktor KKS, dengan tembusan kepada

BPMIGAS. Surat permintaan harus dilampiri dengan

pernyataan rencana perbaikan yang akan dilakukan

oleh Penyedia Barang/Jasa agar kejadian serupa tidak

berulang. Jika Penyedia Barang/Jasa tidak

mengajukan permintaan, maka Penyedia Barang/Jasa

yang bersangkutan belum dapat mengikuti kegiatan

pengadaan.

3 Hitam 1. Diberikan surat yang menyatakan bahwa Penyedia

Barang/Jasa dan pimpinan tertinggi perusahaan

bersangkutan dilarang mengikuti kegiatan pengadaan

barang/jasa di lingkungan Kontraktor KKS yang

bersangkutan selama masa 1 (satu) tahun berikutnya.

2. Pemberitahuan sanksi disampaikan dengan tembusan

kepada BPMIGAS. Selanjutnya BPMIGAS

memasukkan nama Penyedia Barang/Jasa dan

pimpinan tertinggi perusahaan bersangkutan dalam

daftar Penyedia Barang/ Jasa terkena sanksi hitam

yang dapat diakses secara on line oleh semua

Kontraktor KKS. Pada saat pelaksanaan pengadaan,

Kontraktor KKS wajib memperhatikan daftar ini.

3. Penyedia Barang/Jasa dan pimpinan tertinggi

perusahaan bersangkutan yang terkena sanksi

kategori hitam dilarang mengikuti kegiatan

pengadaan di semua Kontraktor KKS selama 1 (satu)

tahun berikutnya, sesuai ketentuan pada bab VI angka

5.4.3.6. dan angka 5.4.4.6.

4. Apabila masa berlaku sanksi kategori hitam tersebut

telah dilewati, Penyedia Barang/Jasa dapat

mengajukan permintaan untuk dapat mengikuti

kegiatan pengadaan pada Kontraktor KKS tertentu,

dengan tembusan kepada BPMIGAS. Surat

permintaan harus dilampiri dengan pernyataan

rencana perbaikan yang akan dilakukan oleh

Penyedia Barang/Jasa agar kejadian serupa tidak

berulang. Jika Penyedia Barang/Jasa tidak

mengajukan permintaan, maka Penyedia Barang/Jasa

yang bersangkutan belum dapat mengikuti kegiatan

pengadaan di seluruh Kontraktor KKS.

5. Apabila Penyedia Barang/Jasa tertentu terkena sanksi

kategori hitam sebanyak 2 (dua) kali dari 1 (satu) atau

beberapa Kontraktor KKS, kepada yang

bersangkutan dikenakan sanksi kategori hitam untuk

selamanya di semua Kontraktor KKS.

4 Merah dan Hitam Dalam hal Penyedia Barang/Jasa terkena sanksi kategori

merah atau kategori hitam, maka:

1. Penyedia Barang/Jasa yang bersangkutan harus

tetap menyelesaikan kewajibannya berdasar

Kontrak yang sedang berjalan.

2. Penawaran dari Penyedia Barang/Jasa terkait

yang masih dalam tahap evaluasi atau belum

ditunjuk sebagai pemenang, dinyatakan

diskualifikasi pada saat diterimanya

pemberitahuan tentang pengenaan sanksi, sesuai

ketentuan dalam bab VI angka 5.4.3.6. dan angka

5.4.4.6.

BAB III

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Penilaian kinerja penyedia barang/jasa atau yang biasa disebut dengan supplier

merupakan proses yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan, untuk mendapatkan

kualitas bahan baku yang baik, hal ini karena kualitas bahan baku secara tidak

langsung berdampak bagi kinerja perusahaan. Selain itu perlu adanya tindakan tegas

dari perusahaan terhadap supplier yang memiliki masalah terhadap proses

penyediaan barang/jasa.

3.2. Saran

Pada penilaian kinerja supplier sebaiknya diberikan point untuk setiap

pelanggaran yang dilakukan, agar pada proses penilaian lebih transparan dan tidak

terjadi kesalah pahaman antara supplier dengan pihak BPMIGAS

REFRENSI

Alamiyah, N. A. (t.thn.). Perancangan Model Evaluasi Performansi Dalam Pemilihan

Supplier Bahan Kemas Sekunder (Kardus) Dengan Kombinasi Analytic Hierarchy

Process (Ahp) Dan Data Envelopment Analysis (Dea).

BPMIGAS. (2011). Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa . Jakarta: BPMIGAS.

Mulyati, E., & Faizal, M. A. (t.thn.). Sistem Penilaian Kinerja Supplier Pallet Di Pt Pindo

Deli Pulp And Paper Mills Dengan Menggunakan Metode Analytic Network Process

(Anp).