11

11. DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

11. DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH I. GAMBARAN UMUM

1. Keadaan daerah

Jawa Tengah meliputi luas 34,503 km2 atau 26.04% dari se- luruh luas Pulau Jawa terdiri dari 35 Daerah Tingkat II, yai- tu 29 kabupaten (dengan kota administratif), 6 kotamadya, 497 kecamatan, dan 8.447 desa/kelurahan.

Secara topografis Jawa Tengah dapat digolongkan dalam wi- layah dengan ketinggian 0 - 100 m diatas permukaan laut meli- puti 53,3%, antara 100 - 500 m meliputi 27,4%, antara 500 - 1.000 m meliputi 14,7%, dan ketinggian lebih dari 1.000 m seluas 4,6%.

Penggunaan tanah di propinsi Jawa Tengah dapat diperinci sebagai berikut : areal persawahan 1.114.444 ha (32,3%), ta- nah tegalan 866.360 ha (25,1%), tanah pekarangan 631.755 ha (18,3%), hutan 578.959 ha (16,8%), perkebunan 58.655 ha (1,7%), tambak 30.018 ha (0,9%), dan lain-lain 170.109 ha (4,9%). Gunung dan pegunungan di Jawa Tengah termasuk jenis gunung berapi dan bekas berapi, yang merupakan sumber air tanah, air mineral dan sumber energi seperti gas alam. Di samping terdapat banyak gunung dan pegunungan juga terdapat banyak dataran rendah. Di Jawa Tengah banyak pula terdapat potensi sumber daya alam lainnya seperti sungai besar dan kecil, rawa dan lain-lainnya, yang sebagian dimanfaatkan untuk sumber pengairan di persawahan. Ciri-ciri sungai di Jawa Tengah pada musim kemarau adalah kering tetapi sebalik- nya apabila musim hujan banyak menimbulkan bahaya banjir.

Jawa Tengah pada tahun 1980 mempunyai jumlah penduduk se-besar 25.372.889 jiwa. Rata-rata kepadatan penduduk seluruh propinsi Jawa Tengah adalah 735 jiwa/km2. Kotamadya-kotama- dya yang terpadat adalah Kotamadya Tegal (10.397/km2), Kodya Surakarta (10.090), Kodya Pekalongan (7.460), Kodya Magelang (6.372), Kodya Salatiga (5.169), dan Kodya Semarang (2.814). Di tingkat kabupaten angka kepadatan yang tertinggi adalah Kabupaten Klaten (1.536), yang disusul oleh Kabupaten Tegal (1.277) Kabupaten Sukoharjo (1.277), dan Kabupaten Kudus (1.124).

Pada tahun 1980 jumlah angkatan kerja adalah sebesar 10.101.217 orang dan penduduk usia kerja 10 tahun keatas me-liputi jumlah 18.392.419 orang dengan perincian sebagai beri- kut yaitu yang bekerja sebanyak 9.966.183 orang, pencari ker- ja sebanyak 135.034 orang, bukan angkatan kerja 8.291.202 orang. Sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja adalah : pertanian, pertambangan dan galian, industri, listrik, gas dan air, bangunan/konstruksi, perdagangan, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, jasa dan lain-lainnya. Angkatan kerja yang terserap di sektor pertanian meliputi 54,26%, pertambangan 0,47%, industri 11,96%, bangunan dan konstruksi 3,36%, perdagangan 14,38%, pengangkutan dan komunikasi 2,33% dan jasa 12,24%.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan harga konstan tahun 1975 antara periode 1975 dan 1980 menunjukkan pertumbuhan rata-rata 5,9% per tahun. PDRB Jawa Tengah pada tahun 1975 adalah sebesar Rp. 1.289,8 milyar dan pada tahun 1980 adalah sebesar Rp. 1.717,1 milyar.

Dari 35 Daerah Tingkat II (kabupaten/kotamadya) maka Ka-

bupaten Kudus mempunyai pendapatan per kapita yang tertinggi, sedangkan Kabupaten Tegal adalah yang terendah.

b. Masalah-masalah yang dihadapi

Berdasarkan Sensus Penduduk 1971-1980, pertumbuhan pendu-duk 1,65% setiap tahun. Dalam Repelita IV mendatang diharap- kan akan dapat dicapai target pertumbuhan sebesar 1% per ta- hun. Daya dukung wilayah Jawa Tengah diperkirakan secara ideal cukup untuk menampung antara 20 s/d 22 juta orang pen- duduk sedang jumlah penduduk tahun 1983 diperkirakan 26,6 ju- ta orang. Untuk mengatasi masalah tersebut di atas perlu ditempuh usaha-usaha menurunkan laju pertumbuhan penduduk me- lalui transmigrasi dan program keluarga berencana. Dalam Repelita IV direncanakan untuk mentransmigrasikan sebanyak 250.000 KK dari berbagai bagian daerah Jawa Tengah. Prioritas daerah asal diletakkan pada daerah-daerah padat penduduk, miskin, kritis, tandus, rawan, daerah bencana alam dan lainlainnya. Namun masalah yang dihadapi Jawa Tengah pada tahun-tahun yang lalu adalah belum siapnya daerah penerima transmigrasi di luar Jawa.

Dari segi kualitas penduduk yang dikaitkan dengan tingkat pendidikan penduduk yang bekerja maka yang tidak sekolah ada- lah 35,80%, yang tidak tamat SD 40,49%, yang tamat SD 14,39%, yang tidak tamat SMTP 3,26%, yang tamat SMTP 2,75%, yang ti- dak tamat SMTA 0,55%, yang tamat SMTA 1,8%, yang tidak tamat Akademi/Perguruan Tinggi 0,37%, yang tamat Akademi/Perguruan Tinggi 0,19%, dan yang tidak diketahui jenis pendidikannya 0,4%. Kualitas tenaga kerja dilihat dari segi tingkat pendidikannya merupakan kenyataan yang cukup berat bagi permasala- han tenaga kerja untuk jangka panjang. Oleh karena itu pe‑

325

ngembangan kualitas tenaga kerja dari segi pendidikan umum maupun kejuruan dan keterampilan harus lebih ditingkatkan.

Dari segi kesehatan masyarakat masih juga belum memadai yaitu masih rendahnya umur harapan hidup, masih tingginya angka kematian kasar dan angka kematian bayi serta angka kesakitan berbagai penyakit menular. Status gizi juga masih rendah terutama pada bayi, balita, ibu hamil dan ibu menyusui sehingga mengakibatkan rendahnya ketahanan terhadap berbagai penyakit. Selain itu juga dihadapi keadaan kesehatan lingku- ngan yang belum memenuhi syarat kesehatan serta masih rendah- nya cakupan pelayanan kesehatan di daerah-daerah.

Jumlah sarana kesehatan pada tahun 1981 antara lain ter- diri dari 71 rumah sakit umum, 94 rumah sakit khusus, 492 Puskesmas, 54 Puskesmas Pembantu, 1.287 balai pengobatan, 106 rumah bersalin, 3.155 tenaga medis dan 1.517 para medis masih dirasakan belum memadai dan menghadapi masalah-masalah angga- ran, kekurangan tenaga, kondisi bangunan dan terbatasnya sa- rana-sarana pelayanan kesehatan lainnya.

Mengenai ketenagakerjaan dan kesempatan kerja, pada ta- hun 1982/1983 jumlah pencari kerja yang terdaftar adalah se-besar 80.199 orang dan yang dapat ditempatkan sebesar 18.890 (23,55%). Sebagian penganggur yang tidak dapat ditampung disalurkan ke dalam program padat karya antara lain di Pemalang, Tegal dan lain-lain tempat yang banyak terdapat pengangguran tersembunyi.

Dalam bidang ketenagakerjaan telah terjadi pergeseran/ perubahan proporsi angkatan kerja di kota-kota besar 9,6% pa- da tahun 1971 menjadi 16,6% pada tahun 1980. Hal ini berarti telah terjadi penurunan proporsi angkatan kerja di pedesaan

dari 90,4% menjadi 83,4%. Hal ini berarti terdapat perpindah- an tenaga kerja dari pedesaan ke perkotaan (urbanisasi) de- ngan segala akibat-akibat sampingannya. Berdasarkan Sensus Penduduk 1980 tingkat pengangguran di perkotaan adalah 2 kali lebih besar daripada di pedesaan yaitu 2,2% di perkotaan dibandingkan dengan 1,1% di pedesaan, meskipun secara mutlak tetap lebih besar di daerah pedesaan. Kepadatan penduduk yang tinggi di Jawa Tengah telah memberikan tekanan yang berat terhadap sumber alam dan lingkungan hidup baik di daerah pedesaan maupun perkotaan.

Di daerah pedesaan penurunan kualitas lingkungan ditandai dengan adanya tanah-tanah kritis seluas ± 150.000 Ha sedang- kan areal hutan di Jawa Tengah hanya tinggal 19% sehingga da-pat menimbulkan banjir di musim penghujan dan kekeringan di musim kemarau. Selain itu dirasakan pula adanya penurunan kualitas lingkungan wilayah pantai yang disebabkan karena hilangnya hutan bakau, sisa-sisa sampah dan pestisida serta buangan industri di wilayah pantai. Beberapa sungai telah mengalami pencemaran sehingga menyebabkan daya guna pengairan mu-lai sangat berkurang. Di daerah perkotaan berbagai tekanan terhadap lingkungan telah dirasakan akibatnya antara lain da- lam hal tata guna tanah, penyediaan air minum, pembuangan sampah dan limbah-limbah, pencemaran air dan udara yang mengakibatkan terganggunya kesehatan lingkungan. Kondisi hidro- grafis Jawa Tengah sangat memerlukan pemikiran yang lebih sungguh-sungguh. Untuk menanggulangi keadaan kekurangan air di musim kemarau dan banjir di musim hujan perlu diusahakan peningkatan dan pendayagunaan sumber-sumber air yang ada dan potensial dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan terutama pada daerah aliran sungai, dengan kegiat‑

327

an pokok reboisasi dan penghijauan Untuk maksud tersebut memerlukan pembiayaan yang relatif besar sehingga perlu pemupukan kerjasama antar daerah, antara lain untuk penanganan daerah DAS Citanduy kerjasama dengan Propinsi Jawa Barat dan untuk DAS Bengawan Solo dengan Propinsi Jawa Timur.

Pada akhir Repelita III di tingkat pendidikan dasar (SD dan MI) ditargetkan dapat menampung 100% penduduk usia 7 - 12 tahun yang berjumlah 4,34 juta. Pada tahun 1982/1983 telah tertampung 95% dari jumlah tersebut dan akhir Repelita III telah tercapai target tersebut dengan ditunjang oleh program Inpres SD, program Kelompok Belajar Paket A, Sekolah Dasar Pamong dan Sekolah Luar Biasa. Daya tampung SMTP terhadap lulusan SD dalam Repelita III (target 85% dapat direalisir 74,3%) belum tercapai, apalagi dengan tambahnya beberapa SD baru sehingga peningkatan daya tampung SHIP pada awal Repeli- ta IV akan banyak menghadapi tantangan. Daya tampung SMTA terhadap lulusan SMTP pada tahun ajaran 1982 - 1983 telah mencapai 92% dan untuk tahun-tahun ajaran selama Repelita IV akan tetap menghadapi masalah dalam peningkatan daya tampung.

Selain itu masalah peningkatan mutu, relevansi, efisiensi dan efektivitas pendidikan merupakan hal yang masih perlu ditangani dalam Repelita IV mendatang. Sementara itu pada jalur pendidikan non formal/kemasyarakatan perlu ditingkatkan pendidikan masyarakat untuk menuntaskan masalah "tiga buta" ser- ta penyediaan fasilitas keterampilan sampai ke tingkat keca- matan dan desa. Sejalan dengan itu perlu ditunjang dengan peningkatan dan pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena selama ini masih juga dirasakan kurang adanya kemampu- an untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat- guna dalam proses pembangunan.

328

Selama Repelita III pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di daerah telah dapat diselenggarakan dengan baik. Dengan semakin meningkatnya volume pembangunan telah membawa akibat meningkatnya beban pada setiap unit organi- sasi. Telah dilakukan usaha-usaha pengembangan struktur organisasi, tata laksana dan penyediaan personil, namun tetap dirasakan belum memadai untuk dapat menyangga volume pemba-ngunan yang terus meningkat.

Beberapa masalah yang masih dihadapi baik pada unit-unit perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan antara lain adalah pembangunan prasarana fisik pemerintahan, kemampuan dan keterampilan kerja serta kekurangan tenaga personil, terutama di Daerah Tingkat II dan tingkat kecamatan. Kemudian dalam hal penataan dan penyempurnaan data dan informasi termasuk pengembangan jaringannya masih dihadapi masalah, sehingga perlu lebih ditingkatkan penanganannya guna lebih mendukung fungsifungsi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

Sampai dengan akhir Repelita III, di Jawa Tengah masih tetap dirasakan adanya perbedaan laju pertumbuhan antar dae- rah. Hal itu disebabkan karena adanya perbedaan penyebaran penduduk, kegiatan ekonomi dan potensi yang tersedia pada masing-masing daerah. Apabila hal ini dikaitkan dengan fasilitas/prasarana perhubungan sebagai struktur pembentukan wila- yah, dijumpai keadaan dan permasalahan sebagai berikut : ja- lan negara dan tol di Jawa Tengah pada tahun 1980 adalah sepanjang 415,64 km, sedangkan jalan propinsi pada tahun 1980 sepanjang 1.806,59 km. Kondisi jalan negara dan tol relatif baik, sedangkan kondisi jalan propinsi rata-rata 90% masih dalam keadaan baik. Di samping itu banyak jalan kabupaten/kotamadya yang perlu ditingkatkan. Dengan meningkatnya jumlah

kendaraan dan masih rendahnya disiplin lalu-lintas dari para pemakai jalan maka masalah yang timbul adalah kemacetan lalulintas di kota-kota besar. Berbagai tekanan pada prasarana perhubungan akan tetap dialami mengingat letak Jawa Tengah yang berada di tengah-tengah 2 kota perdagangan dan industri yang berkembang sangat pesat yaitu Jakarta dan Surabaya.

II. ARAH DAN KEBIJAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1. Arah pembangunan daerah dalam rangka pembangunan na- sional.

Arah kebijaksanaan pembangunan daerah selama Repelita IV merupakan kelanjutan dari arah dan kebijaksanaan yang telah ditempuh selama Repelita III. Kebijaksanaan lebih ditekankan kepada pemecahan permasalahan yang mendesak serta lebih memanfaatkan berbagai potensi daerah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Kegiatan pembangunan daerah di Jawa Tengah lebih diprioritaskan kepada usaha menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan produktivitas masyarakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mengingat terbatasnya lahan perta- nian dan tidak mungkin dapat menampung pertambahan tenaga kerja, maka sektor-sektor non pertanian diharapkan dapat mem- beri lapangan kerja yang lebih besar, seperti sektor perindustrian, perdagangan, pariwisata dan lain-lain. Usaha penciptaan lapangan kerja di luar sektor pertanian adalah sejalan dengan kebijaksanaan daerah untuk memperbaiki struktur ekonomi daerah yang dewasa ini masih lebih berat ke sektor pertanian. Pengembangan sektor-sektor di luar pertanian, di samping da- pat memberikan lapangan kerja yang lebih luas juga tidak memerlukan tanah yang luas yang merupakan salah satu hambatan

pokok di daerah ini.

Untuk mengurangi masalah kelebihan penduduk, perlu lebih ditingkatkan lagi program keluarga berencana dengan membuda-yakan norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Begitu juga usaha untuk memindahkan penduduk ke daerah-daerah yang memerlukan melalui program transmigrasi.

Daerah Jawa Tengah selama Repelita IV diperkirakan akan berkembang dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 4% se- tahun.

2. Kebijaksanaan pembangunan daerah

Dalam Repelita IV kebijaksanaan pembangunan di Jawa Te- ngah pada umumnya merupakan kelanjutan dari kebijaksanaan yang telah ditempuh dalam Repelita III, beberapa sektor yang menonjol yang dapat memberikan kontribusi yang lebih besar untuk mempercepat pertumbuhan daerah akan mendapat perhatian yang lebih besar.

Sektor pertanian masih merupakan prioritas dengan tujuan meningkatkan produktivitas dalam usaha meningkatkan pendapat- an masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan. Untuk lebih meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah Jawa Tengah dan menciptakan lapangan kerja, sektor-sektor industri, perdagangan, dan pariwisata akan mendapat perhatian yang lebih besar.

Untuk lebih menyesuaikan kegiatan pembangunan dengan usaha pemecahan masalah dan pemanfaatan potensi daerah yang bersangkutan, serta usaha untuk lebih menyerasikan berbagai kegiatan pembangunan di daerah ini, maka dalam Repelita IV, kegiatan pembangunan akan diarahkan menurut 5 wilayah pembangunan :

331

- Wilayah Pembangunan I, meliputi daerah sekitar Semarang dengan pusatnya kota Semarang. Potensi utama yang dapat dikembangkan antara lain industri, perdagangan, dan pariwisata khususnya perhotelan. Sektor lain yang dapat dikembangkan antara lain pendidikan, pemerintahan, dan berbagai kegiatan jasa.

- Wilayah Pembangunan II, meliputi daerah pantai utara sebelah barat dengan pusatnya kota Pekalongan. Di daerah ini terdapat perkembangan yang pesat balk di sektor industri maupun pertanian. Jalur antara Brebes-Kendal-Pekalongan merupakan daerah perkembangan industri yang paling pesat di Jawa Tengah. Jenis industri yang berkembang an-tara lain industri logam dan industri batik. Di samping itu dapat dikembangkan pertanian pangan, perikanan, dan perkebunan di daerah bagian selatan.

- Wilayah Pembangunan III meliputi daerah pantai utara sebelah timur dengan pusatnya Kudus. Wilayah ini menghadapi masalah banjir dan beberapa diantaranya merupakan daerah kritis. Potensi yang dapat dikembangkan antara lain industri, terutama industri rokok, industri logam, dan industri kerajinan.

- Wilayah Pembangunan IV meliputi daerah sekitar Surakarta dengan pusat Surakarta. Potensi yang dapat dikembangkan antara lain industri batik, pengecoran logam, perkebunan, dan pariwisata.

- Wilayah Pembangunan V, meliputi daerah pantai selatan sebelah barat dengan pusatnya kota Cilacap. Potensi wilayah yang dapat dikembangkan antara lain industri besar, perkebunan, pertanian pangan, dan pariwisata.

III. KEGIATAN-KEGIATAN PEMBANGUNAN SELAMA REPELITA IV

Di bidang pertanian tanaman pangan kegiatan dititik be- ratkan pada pelaksanaan intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi pada tanaman padi, palawija dan hortikultura. Pelaksanaan usaha pokok tersebut dilakukan secara simultan dan lebih diarahkan pada terciptanya azas pemerataan di samping tetap diusahakan adanya pertumbuhan yang cukup tinggi dan penciptaan iklim berusaha yang meningkatkan peranserta swas- ta dan petani untuk selalu meningkatkan produksi, meningkat- kan pendapatan per kapita dan kesempatan kerja. Pelaksanaan intensifikasi, khusus sebagai suatu paket bimbingan massal untuk memanfaatkan lahan sawah guna bertanam padi, dilaksana- kan oleh para petani secara bersama-sama dalam organisasi kelompok tani sehamparan, sedangkan pelaksanaan intensifikasi umum merupakan paket bimbingan massal untuk semua jenis lahan pertanian. Selanjutnya ekstensifikasi diprioritaskan pada rehabilitasi tanah-tanah kritis dan setengah kritis dan pada pengelolaan tanah kering yang dapat dikonversikan menjadi sa- wah yang beririgasi. Usaha diversifikasi yang sekaligus di- ikuti dengan intensifikasi, dilakukan dengan usaha peningkat- an penanganan terhadap komoditi palawija dan hortikultura, peningkatan produktivitas tanah dengan perbaikan pola tanam dan intensifikasi pekarangan.

Usaha perluasan areal pertanian melalui pencetakan sawah baru akan dilaksanakan pada lahan irigasi sederhana di daerah Kabupaten-kabupaten Cilacap, Banyumas, Banjarnegara, Kebumen, Magelang, Boyolali, Sukohardjo, Blora, Pati, Kudus, Semarang, Temanggung, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang dan Brebes, dan lahan irigasi sedang kecil di daerah Kabupaten-kabupaten Boyolali, Blora, Rembang, Jepara, Semarang dan Kendal.

Pembangunan peternakan di Jawa Tengah dilaksanakan dengan usaha pokok penyediaan dan pengembangan hijauan makanan ter- nak, intensifikasi yang berkaitan dengan teknologi, penyedia- an makanan ternak, bibit tanaman unggul, pemberantasan penya- kit, bibit unggul ternak (frozen semen) serta pemeliharaan. Di samping itu tersedianya modal perkreditan, kelancaran pemasaran, pengadaan makanan ternak bermutu, keterampilan petu- gas, sarana penyuluhan serta jumlah tenaga penyuluh terampil akan ditingkatkan, sedangkan usaha peningkatan mutu memerlu- kan perhatian tersendiri. Prioritas pengembangan diarahkan kepada ternak potong (kambing/domba dan sapi/kerbau), unggas (ayam dan itik), ternak perah (sapi perah dan kambing perah), dan aneka ternak (kelinci, burung puyuh, burung dara dan kalkun). Di samping itu dilakukan usaha rehabilitasi terhadap wilayah yang terkena wabah penyakit menular yakni penyakit mulut dan kuku. Selanjutnya juga akan dilakukan juga pengembangan pembibitan sapi perah dan hijauan makanan ternak di Baturaden dan pembibitan kambing di Kendal.

Di bidang perikanan pengembangannya akan dilaksanakan melalui penangkapan dan budidaya. Dalam usaha mencapai pening- katan produksi akan dilaksanakan dengan jalan intensifikasi seperti motorisasi perahu nelayan, penyediaan/modernisasi alat-alat penangkap ikan, sedangkan ekstensifikasi diusahakan dengan merobah unit-unit kapal motor untuk tujuan modernisasi dalam perikanan rakyat. Dalam rangka pemasaran akan dilaksa- nakan dengan perbaikan cara dan sistem pengawetan, pembinaan dan pengujian mutu hasil perikanan, baik untuk konsumsi dalam negeri maupun ekspor, perbaikan tempat-tempat pemasaran ikan yang memenuhi syarat kesehatan, serta peningkatan pendayagu- naan KUD agar dapat tumbuh menjadi unit ekonomi yang lebih

efektif dan efisien. Untuk perikanan darat peningkatan pro- duksi diusahakan dengan jalan intensifikasi pemeliharaan di tambak-tambak, kolam dan sawah yang telah ada melalui peningkatan penyuluhan, penyediaan benih yang cukup, rehabilitasi dan pembangunan saluran, penyediaan kredit dengan syarat yang mudah, pengembangan jenis ikan baru yang mempunyai nilai eko- nomi tinggi. Sedangkan ekstensifikasi pemeliharaan ikan dilaksanakan dengan memperluas tambak atau kolam. Di samping itu akan ditingkatkan pengembangan ikan murah untuk daerah minus yang masih sangat kekurangan akan protein hewani.

Dalam rangka peningkatan produksi perkebunan, akan dilaksanakan melalui usaha-usaha pokok peremajaan/perluasan tanam- an kelapa, teh, cengkeh, kapok, panili, tebu dan jambu mete yang akan mencakup areal 16.300 ha, serta intensifikasi dan rehabilitasi tanaman kelapa, kopi, teh, cengkeh, tembakau, tebu, serat karung, kapas dan jambu mete seluas 11.946 ha. Selain usaha peningkatan produksi, juga akan diikuti dengan usaha peningkatan mutu serta perbaikan tata niaga dengan pengikutsertaan PNP/PTP, perkebunan besar dan lembaga swasta lainnya dengan meningkatkan peranserta koperasi. Pelaksana- annya akan dilakukan dengan pola UPP, pola PIR dan secara parsial. Di samping itu akan diusahakan pengembangan tanaman yang potensial non tradisional seperti linum, abaca, stevia, kenaf, melinjo, jarak, tanaman obat-obatan, dan lain-lain.

Di bidang kehutanan disamping akan tetap ditingkatkannya produksi kehutanan dan industri hasil-hasil kehutanan, dan dikembangkannya pembangunan masyarakat desa hutan akan terus ditingkatkan pula pelaksanaan reboisasi dan penghijauan pada daerah aliran sungai Pemali Comal, Serayu, Luk Ulo, Jratun Seluna, Bengawan Solo dan sebagian Citanduy dan Cisanggarung

serta perlindungan dan pengawetan alam.

Di bidang pengairan akan dilanjutkan perbaikan irigasi Serayu - Gambarsari, irigasi wilayah Semarang Barat dan Pema- li Comal, pembangunan irigasi kecil dan sedang yang tersebar, irigasi Kedu Selatan dan irigasi Wonogiri, serta pengembang- an air tanah di daerah-daerah rawan. Di samping itu juga dilanjutkan usaha pengendalian banjir di wilayah sungai Benga- wan Solo dan sungai lainnya yang tersebar, serta penyelesaian pembangunan waduk Wadaslintang dan pembangunan waduk Kedung Ombo.

Dalam Repelita IV, pembangunan sektor industri diarahkan untuk menciptakan landasan yang lebih kokoh dan dinamis bagi pelaksanaan pembangunan nasional selanjutnya. Pembangunan industri kimia dasar diarahkan untuk pembangunan beberapa pa-brik semen serta pabrik kertas kraft dimana hasil produksi nya, di samping untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri direncanakan pula untuk dapat diekspor. Pembangunan sub sektor aneka industri diutamakan untuk industri yang mengolah hasil pertanian seperti : sayur-sayuran dan buah-buahan.

Selanjutnya mengingat potensi sumber daya manusia yang menonjol di propinsi Jawa Tengah, maka pengembangan industri kecil yang mampu menyerap tenaga kerja yang cukup banyak akan semakin ditingkatkan baik melalui sentra-sentra industri kecil maupun desa binaan.

Di bidang pertambangan diusahakan untuk melanjutkan inventarisasi, eksplorasi berbagai bahan tambang, bahan galian industri antara lain penyelidikan detail Benfonit di Boyolali serta melanjutkan pemetaan dan penyelidikan geologi.

Guna memenuhi kebutuhan listrik, maka PLTA Mrica di Ban-

jarnegara mempunyai kapasitas 3 x 60 MW; Wadaslintang di Wo-nosobo berkapasitas 2 x 8 MW. Selanjutnya akan dilaksanakan pula penelitian untuk pembangunan PLTU dengan bahan bakar batubara serta studi lanjutan PLTP Dieng (2 x 55 MW).

Jaringan transmisi yang dikembangkan di seluruh Jawa Tengah akan mencapai sekitar 822 kms serta 21 unit gardu in- duk dengan kapasitas 438 MVA. Pembangunan jaringan transmisi (interconection) antara Jawa Tengah dan Jawa Timur (dalam hal ini Solo - Madiun dan Cepu - Bojonegoro) serta Jawa Barat diharapkan dapat menghubungkan antara sistem kelistrikan di Jawa.

Di samping itu pembangunan dan perluasan jaringan distri- busi tegangan menengah direncanakan sekitar 15.000 kms dan diharapkan menjadi tulang punggung program listrik masuk de- sa. Selanjutnya akan dibangun pula jaringan distribusi te- gangan rendah sekitar 20.000 kms yang tersebar di kota maupun pedesaan di Jawa Tengah beserta gardu distribusinya dengan kapasitas sekitar 2.500 MVA.

Untuk memperbaiki tingkat hidup masyarakat akan diting- katkan berbagai program dan proyek di wilayah-wilayah khusus (rawan, miskin, terisolir) terutama di daerah-daerah di bagi- an timur seperti Grobogan, Pati, Blora dan Rembang, di bagian tenggara daerah Wonogiri serta di bagian tengah daerah Banjarnegara dan sekitarnya. Pembangunan prasarana jalan untuk menuju daerah-daerah khusus ini akan tetap dilanjutkan seja- lan dengan pembangunan di daerah-daerah yang sudah berkembang terutama untuk memperlancar pemasaran hasil-hasil pertanian dan industri.

Di samping itu akan dilaksanakan rehabilitasi, pemeliha- raan dan penunjangan jalan, sedangkan peningkatan jalan akan dilaksanakan pada ruas-ruas jalan antara : Tegal - Pemalang, Pemalang - Pekalongan, Calang - Weleri, Weleri - Kendal, Se‑

marang - Bawen, Bawen - Pringsurat, Bawen - Salatiga, Pringsurat - Secang, Salatiga - Boyolali, Klaten - Kartosuro, Pejagan - Ketanggungan, Tegal - Slawi, Ketanggungan - Prupuk, Slawi - Prupuk, Pemalang - Moga, Prupuk - Ajibarang, Ajiba- rang - Purwokerto, Wangon - Menganti, Menganti - Rawalo, Ra-walo - Buntu, Rawalo - Patikraja, Patikraja - Purwokerto, Purwokerto - Sukaraja, Sukaraja - Kaliori, Kaliori – Banyu- mas, Banyumas - Buntu, Buntu - Kebumen, Sukaraja - Purbaling-ga, Purbalingga - Klampok, Klampok - Banjarnegara, Banjarne-gara - Selokromo, Kebumen - Prembun, Prembun - Selokromo, Prembun - Kutoarjo, Kretek - Kepil, Kretek - Parakan, Kedu - Temanggung, Temanggung - Kranggan, Magelang - Sleman, Maron - Purworejo, Purworejo - Karangnongko, Trengguli - Jati, Trengguli - Jepara, Pati - Tayu, Pati - Rembang, Rembang - Bulu, Blora - Cepu, Wirosari - Cepu, Purwodadi - Jati, Godong - Purwodadi, Surakarta - Purwodadi, Palur - Karanganyar, Karanganyar - Cemorosewu, Surakarta - Sukoharjo, Sukoharjo - Wonogiri, dan Wonogiri - Biting.

Di bidang perhubungan laut akan dibangun/ditingkatkan fasilitas dermaga, gudang, serta lapangan container dan penumpukan pada pelabuhan Semarang dan Cilacap.

Di bidang perhubungan darat akan dikembangkan fasilitas dan pengawasan lalu lintas jalan antara lain pembangunan tem-pat pengujian kendaraan bermotor, pemasangan lampu lalu-lin- tas, rambu jalan, marka jalan dan pagar pengaman jalan serta penyediaan peralatan operasional. Di samping itu akan diba‑

ngun dermaga/terminal penyeberangan di Cilacap, Jepara dan Karimun Jawa. Selanjutnya akan ditingkatkan rel kereta api antara lain Purworejo - Kroya dan Solo - Palur.

Di bidang pos dan giro akan dibangun kantor pos, kantor pos tambahan dan kantor pos pembantu serta bis surat, sedang- kan pos keliling akan ditingkatkan.

Di bidang telekomunikasi akan dibangun antara lain sekitar 94.000 ss telepon dan stasiun monitoring bergerak di Semarang dan Cilacap.

Program pengembangan meteorologi dan geofisika akan ditingkatkan dengan pembangunan stasiun meteorologi, stasiun klimatologi dan sebagainya.

Dalam rangka peningkatan kegiatan perdagangan akan dilaksanakan melalui penyempurnaan sistem administrasi termasuk penyempurnaan perundang-undangan dan peraturannya, penyeder- hanaan sistem perizinan serta usaha-usaha penyempurnaan lem- baga perdagangan dan pemasaran untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyaluran sarana produksi serta pemasaran hasil-hasil produksi. Demikian pula akan dilanjutkan usaha- usaha perluasan pasaran barang-barang produksi dalam negeri melalui penyebarluasan informasi pasar, perlindungan konsu- men serta peningkatan dan pengembangan peranan pedagang go- longan ekonomi lemah melalui penataran, penyuluhan dan pusat- pusat pembinaan/pelayanan pengusaha golongan ekonomi lemah. Usaha-usaha untuk meningkatkan ekspor non migas akan terus dilanjutkan dalam rangka pengembangan perdagangan luar negeri melalui pengendalian mutu (seperti tembakau di Surakarta), penggarapan komoditi potensial, peningkatan koordinasi yang lebih terpadu antar instansi dan penyuluhan eksportir serta

pengendalian impor.

Dalam bidang perkoperasian upaya peningkatan kemampuan organisasi, tata laksana, dan usaha akan dilanjutkan. Upaya peningkatan itu tetap akan diprioritaskan pada koperasi pri- mer, khususnya koperasi unit desa (KUD) yang melaksanakan usaha dalam bidang pertanian pangan, peternakan rakyat, perikanan rakyat, perkebunan rakyat, kerajinan rakyat, industri kecil, perkreditan/simpan pinjam, kelistrikan desa, jasa angkutan pedesaan, dan berbagai jenis komoditi ekspor yang diproduksi masyarakat pedesaan Jawa Tengah. Lain dari pada itu mutu dan intensitas pelayanan koperasi kepada anggotanya juga akan ditingkatkan.

Untuk mendukung upaya peningkatan di atas, akan diusaha- kan adanya penyempurnaan dalam metoda, materi dan penyelenggaraan pendidikan, penataran dan latihan keterampilan pengu- rus, badan pemeriksa, manajer, dan karyawan koperasi serta penyempurnaan cara pemberian bantuan tenaga manajemen yang terdidik/terlatih kepada KUD yang dianggap masih memerlukan bantuan yang dimaksud. Untuk menciptakan iklim masyarakat yang mendukung pengembangan kehidupan koperasi yang sehat, penerangan dan penyuluhan perkoperasian akan dilanjutkan dan ditingkatkan.

Pembangunan dunia usaha dan usaha golongan ekonomi lemah diarahkan untuk tetap mendorong pengusaha kecil dan golongan ekonomi lemah dalam mengembangkan usahanya di samping juga memberi kesempatan seluas-luasnya kepada investor untuk menanamkan modalnya, dalam rangka PMA dan PMDN.

Kegiatan produksi di berbagai bidang dan sektor akan diperluas dan ditingkatkan agar dapat menciptakan kesempatan

kerja antara lain melalui peningkatan keterampilan, keahlian, kejuruan dan kewiraswastaan. Kegiatan latihan disesuaikan de- ngan kebutuhan pasar kerja dan kesempatan kerja daerah setem- pat. Selain itu lebih ditingkatkan perencanaan tenaga kerja yang menyeluruh, terkoordinasi dan terpadu mencakup semua sektor pembangunan pemerintah dan swasta baik di Daerah Ting- kat I, maupun di Daerah Tingkat II. Penyebaran dan pemanfaat- an tenaga kerja muda terdidik ke daerah pedesaan sebagai Te- naga Kerja Sukarela Pelopor Pembaharuan dan Pembangunan te- rus dilanjutkan dan disempurnakan.

Proyek Padat Karya Gaya Baru (PKGB) yang ditujukan untuk mengatasi masalah kekurangan lapangan kerja dilaksanakan di kecamatan-kecamatan padat penduduk dan miskin baik di daerah perkotaan maupun pedesaan dengan mengutamakan wilayah-wilayah yang sering dilanda bencana alam dan kegiatan ekonomi yang menurun. Sejauh mungkin pelaksanaan kegiatan PKGB dipadukan dengan pembangunan wilayah kecamatan UDKP.

Pemilihan penggunaan teknologi perlu diarahkan kepada yang dapat memanfaatkan tenaga kerja sebanyak-banyaknya. Sedangkan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja lahir batin akan tetap diusahakan dengan meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana ekonomi dan sosial budaya seperti agama, pendidikan, kebudayaan, kesenian, keolahragaan, kesehatan, rekre- asi, dan lain-lainnya.

Dalam rangka pengembangan transmigrasi selama Repelita IV selain transmigrasi umum, usaha untuk mendorong lebih ditingkatkan transmigrasi swakarsa (spontan) akan lebih digalakkan. Diperkirakan selama Repelita IV akan dapat dipindahkan sejum- lah ± 190.000 kepala keluarga atau sekitar ± 950.000 jiwa, ke

daerah-daerah luar Jawa.

Dalam rangka upaya meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat melalui Puskesmas akan dilakukan pembangunan seki- tar 50 Puskesmas dan 862 Puskesmas Pembantu terutama di daerah padat penduduk dan daerah terpencil, serta mengadakan 30 Puskesmas Rawat Tinggal. Untuk meningkatkan pemerataan perluasan jangkauan pelayanan kesehatan kepada masyarakat akan ditingkatkan pula penyuluhan kesehatan masyarakat dengan menggunakan pendekatan pembangunan kesehatan masyarakat desa (PKMD). Selain itu juga ditingkatkan berbagai kegiatan yang ditujukan terutama pada kelompok ibu dan anak yaitu kesejahteraan ibu dan anak, serta usaha kesehatan sekolah.

Dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan, akan diusahakan peningkatan dan pengembangan RS dr. Karyadi, membangun RS baru, peningkatan sebuah RS kelas C menjadi kelas B, 1 buah RS kelas C menjadi kelas C+, 8 buah RS kelas D menjadi kelas C dan 5 buah RS kelas D menjadi kelas D+, peningkatan rumah sakit yang ada, membangun 1 buah RS Jiwa, dan menyelesaikan pemindahan RS Jiwa Semarang dan Surakarta. Pelayanan kesehatan jiwa akan ditingkatkan terutama melalui pelayanan rawat jalan dan peningkatan pelayanan laboratorium kesehatan.

Untuk menjamin tercapainya sistem pengadaan dan distribu- si obat pada unit pelayanan kesehatan akan dibangun 25 buah sarana penyimpanan obat, alat dan perbekalan.

Peningkatan upaya kesehatan lainnya adalah pencegahan dan pemberantasan penyakit menular serta peningkatan pengendalian, pengadaan dan pengawasan obat, makanan, kosmetika, alat kesehatan dan bahan berbahaya.

Selain itu juga dilakukan peningkatan perbaikan gizi me-

lalui usaha perbaikan gizi keluarga (UPGK), peningkatan pencegahan dan penanggulangan kekurangan vitamin A dan anemia gizi, serta pencegahan gondok endemik. Untuk meningkatkan kemampuan perencanaan dan pengelolaan program gizi, sistem kewaspadaan pangan dan gizi (SKG) akan terus dikembangkan dan ditingkatkan pengetrapannya. Pengembangan SKG juga menunjang upaya pencegahan tumbuhnya masalah gizi di daerah-daerah ra- wan pangan. Disamping itu pula akan ditingkatkan usaha kese- hatan lingkungan untuk semua penduduk dan diusahakan penam- bahan jumlah sarana air bersih. Dalam rangka meningkatkan pembangunan sarana air bersih, terutama untuk penduduk pe- desaan, akan dibangun 90 buah penampungan air dengan perpipa- an, 39 buah sumur artesis, 225 buah perlindungan mata air, 850 buah penampungan air hujan, 37.999 buah sumur pompa tangan dangkal dan dalam, serta sejumlah sarana air bersih jenis lainnya.

Untuk memenuhi kekurangan tenaga kesehatan khususnya te- naga paramedis akan dilakukan dengan memperbesar jumlah lu-lusan-lulusan, dengan melipat gandakan jumlah penerimaan me- lalui klas paralel dan pendidikan pekarya kesehatan. Sejalan dengan itu akan ditingkatkan sarana sekolah/akademi yang ada, dan akan dibangun berbagai sekolah/akademi kesehatan sesuai keperluan.

Dalam rangka peningkatan daya tampung di bidang pendidik- an untuk tingkat sekolah dasar akan dibangun tambahan sekitar 4700 ruang kelas bare, perbaikan sekitar 19.920 gedung seko- lah dasar, 2 TK dan 2 SLB. Pada tingkat SMTP, untuk SMP akan diadakan pembangunan sekitar 580 unit sekolah baru, penambahan

sekitar 4.283 ruang kelas baru, rehabilitasi 178 sekolah, serta pengembangan sejumlah SMTP Kejuruan dan Teknologi. Pada tingkat SMTA akan dibangun sekitar 101 unit SMA baru, 2 SMEA, 4 STM dan 1 SMP Pertanian, penambahan 1.389 ruang kelas baru untuk SMA dan pengembangan 26 SPG, serta rehabilitasi 44 ge- dung SMA, sekolah kejuruan dan teknologi negeri, 5 SGO serta 14 sekolah kejuruan dan teknologi swasta. Untuk pelaksanaan dan pemantapan wajib belajar akan dibangun kantor pengelolaan pembinaan pendidikan dasar pada 125 kecamatan.

Untuk meningkatkan mutu pada TK, SLB, SD, SMTP dan SMTA, akan disediakan buku pelajaran pokok, buku bidang studi, buku perpustakaan, alat-alat pelajaran, dan alat peraga. Di samping itu akan diadakan penataran guru, kepala sekolah, dan pembi- na. Khusus pada tingkat SMTP dan SMTA akan dibangun 134 ruang laboratorium ilmu-ilmu alam untuk SMP, dan 35 ruang untuk SMA, ruang keterampilan 444 ruang untuk SMP, dan 37 ruang untuk SMA. Dalam hal penelusuran bakat dan kemampuan siswa akan terus ditingkatkan.

Dalam rangka peningkatan pendidikan tinggi, Universitas Diponegoro akan ditingkatkan bidang-bidang teknologi dan tata niaga, Universitas Sebelas Maret di bidang ilmu-ilmu sosial dan humaniora, kependidikan, dan kesehatan masyarakat, Universitas Jenderal Sudirman di bidang pertanian, peternakan dan ekonomi/manajemen, sedangkan IKIP Semarang akan diting- katkan dengan program pengadaan guru untuk memenuhi kebutuhan daerahnya, dan ASKI Surakarta akan ditingkatkan dan diarahkan untuk melestarikan kebudayaan tradisional Jawa. Di samping itu pembinaan terhadap perguruan tinggi swasta akan diting-katkan.

Di bidang kebudayaan akan terus ditingkatkan antara lain dalam bidang kepurbakalaan, kesejarahan dan permuseuman meli- puti pemugaran Mesjid Agung di Demak, Candi Sewu dan 6 buah obyek kepurbakalaan lainnya, serta pemugaran dan pemeliharaan berbagai situs kepurbakalaan, pengembangan permuseuman, serta pengembangan dan pembinaan bahasa daerah.

Untuk mengurangi laju pertumbuhan penduduk dan meningkat- kan kesejahteraan keluarga, kegiatan program keluarga beren- cana dilanjutkan. Diharapkan dapat dicapai sejumlah kurang lebih 4.633.000 peserta baru dan sekitar 3.316.000 peserta lestari. Di samping itu dilanjutkan pembinaan untuk menjaga kelangsungan peserta program keluarga berencana yang sudah ada.

Di bidang agama akan dilanjutkan berbagai kegiatan yang pada dasarnya merupakan kegiatan penunjang bagi usaha-usaha pembinaan kehidupan beragama. Dalam Repelita IV direncanakan antara lain akan disediakan kitab suci berbagai agama, dibe- rikan bantuan kepada masyarakat untuk pembangunan/rehabili- tasi 1.500 tempat ibadah berbagai agama dan pembangunan 222 balai nikah dan penasehatan perkawinan, serta perluasan se- jumlah balai sidang pengadilan agama dan kantor-kantor urusan agama tingkat kecamatan, kabupaten/kotamadya dan wilayah.

Sebagai usaha peningkatan mutu perguruan agama, akan ditingkatkan dan disempurnakan prasarana dan sarana pendidikan pada madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah negeri dan madrasah aliyah negeri serta pendidikan guru agama negeri. Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi rehabilitasi (termasuk madrasah ibtidaiyah swasta)/penambahan ruang kelas, penyediaan antara lain alat peraga, buku pelajaran dan buku perpustakaan serta penataran guru berbagai bidang studi.

Selanjutnya, IAIN Wali Songo akan terus ditingkatkan se- suai dengan Tridharma Perguruan Tinggi. Sementara itu pene- rangan dan bimbingan hidup beragama akan terus ditingkatkan, terutama bagi masyarakat-masyarakat khusus.

Di bidang, hukum akan dilanjutkan berbagai kegiatan yang pada dasarnya merupakan kegiatan penunjang bagi usaha-usaha pembinaan peradilan dan penegakan hukum, pembinaan pemasyarakatan, serta pembinaan keimigrasian. Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan antara lain adalah: perluasan/rehabilitasi sejumlah pengadilan negeri dan 9 tempat sidang di kota-kota kecil. Sementara itu akan dilanjutkan pembangunan 1 lembaga pemasyarakatan di Ambarawa, pembangunan sejumlah rumah peni- tipan benda-benda sitaan negara (RUPBASAN), perubahan sejum- lah lembaga pemasyarakatan menjadi RUTAN, pembangunan 1 balai bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak (BISPA) di Cilacap, pembangunan 1 kantor imigrasi di Pekalongan serta 2 asrama tahanan imigrasi di Surakarta dan Pekalongan. Sementa- ra itu akan dibangun 2 kantor kejaksaan negeri di Mungkid dan Wiradesa (Pekalongan) serta rehabilitasi/perluasan sejum- lah kantor kejaksaan negeri.

Dalam pengembangan yurisprudensi, termasuk kasus hukum adat, akan lebih ditingkatkan kerjasama dengan Universitas Diponegoro. Demikian pula dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, termasuk generasi mudanya, akan ditingkatkan kegiatan penyuluhan hukum. Sementara itu dalam memberikan kesempatan memperoleh keadilan dan perlindungan hukum, penyelenggaraan pemberian bantuan hukum bagi anggota masyarakat terutama bagi mereka yang kurang mampu akan lebih dimantap- kan. Dalam rangka penegakan hukum akan ditingkatkan pelaksa- naan operasi yustisi.

346

Di bidang kesejahteraan sosial akan dilakukan kegiatan antara lain: meningkatkan pembinaan organisasi dan yayasan yang bergerak di bidang sosial untuk meningkatkan partisipasi sosial masyarakat, serta memberikan bimbingan, latihan dan fasilitas untuk menunjang usaha pemugaran rumah desa dan lingkungan. Untuk menjangkau sasaran pelayanan dan pembangunan bidang kesejahteraan sosial di daerah pedesaan akan diusahakan untuk mengembangkan dan membina tenaga-tenaga pekerja sosial masyarakat, meningkatkan jumlah karang taruna baru dan memadu- kan kegiatannya dengan program pembinaan generasi muda dan membentuk karang taruna baru di desa yang belum ada karang tarunanya. Di samping itu akan diusahakan meningatkan penyan-tunan dan pengentasan kepada gelandangan, korban narkotika, tuna susila, dan memberikan pelayanan kepada lanjut usia, yatim piatu, anak terlantar, para cacat dan fakir miskin, meningkatkan dan menggairahkan peranan dan fungsi wanita untuk menangani masalah kesejahteraan sosial.

Pembangunan di bidang perumahan mencakup kegiatan pembangunan rumah sederhana dan rumah inti, serta perbaikan ling-kungan perumahan kota yang akan dilakukan antara lain di ko- ta-kota Semarang, Surakarta, Tegal, Pekalongan, Salatiga, sedangkan perintisan pemugaran perumahan desa akan dilakukan pada sekitar 500 desa.

Sementara itu program penyediaan air bersih akan ditekan- kan pada penyelesaian kegiatan-kegiatan yang telah dimulai pada Repelita III serta perluasan/pemanfaatan dan peningkatan penyediaan air bersih dibeberapa kota antara lain Semarang, Surakarta, Tegal, Pekalongan dan Salatiga serta pelayanan air bersih pada beberapa IKK. Penanganan drainase kota dan persampahan akan pula dibangun antara lain di kota-kota Sema- rang dan Surakarta.

347

Di bidang penerangan akan dilanjutkan tugas-tugas penerangan operasional antara lain melalui sarasehan dengan memanfaatkan Puspenmas sebagai pusat pelayanan informasi, pameran, kegiatan sosio-drama dan pertunjukan tradisional yang komunikatif. Untuk meningkatkan peyebaran arus informasi ke pedesa-an, kegiatan koran masuk desa dilanjutkan dengan mengikutsertakan secara aktif peranan pers daerah setempat. Dalam pada itu akan dilaksanakan rehabilitasi/pembangunan stasiun RRI dan peningkatan siarannya disamping pembangunan stasiun pemancar TV.

Di bidang pengelolaan sumber alam dan lingkungan hidup serta guna mempertahankan keseimbangan ekologi, terutama dalam rangka rehabilitasi tanah kritis, akan dilanjutkan kegiatan penghijauan dan reboisasi. Pelaksanaan akan diuta-makan pada daerah-daerah kritis terutama pada DAS Serayu, Luk Ulo, Jratunseluna, dan Solo.

Demikian pula pencegahan pencemaran lingkungan, baik di desa maupun perkotaan, pembinaan suaka alam dan hutan-hutan lindung, akan dilanjutkan.

Dalam rangka mengkoordinasikan dan menyerasikan pelaksa-naan kegiatan pembangunan yang dilakukan secara sektoral da- lam berbagai program, balk yang dilakukan oleh pemerintah maupun yang dilakukan masyarakat, penyusunan rencana tata ruang kota dan wilayah akan dilanjutkan. Kualitas rencana kota dan rencana wilayah akan ditingkatkan dan disempurnakan hingga dapat dipergunakan secara efektif baik sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan kota dan wilayah maupun pembinaan ter- tib tata ruang kota dan tata ruang wilayah. Prioritas akan diberikan kepada kota-kota pusat pengembangan dan wilayah- wilayah yang berkembang dengan cepat.

348

Untuk mengusahakan keserasian dan pemerataan pembangunan di seluruh daerah, maka pembangunan sektoral ditunjang dengan program-program bantuan kepada daerah. Program-program dimak-sud adalah Bantuan Pembangunan Desa, Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II, Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I, Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar, Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan, Bantuan Pembangunan Reboisasi dan Penghijauan, Bantuan Penunjangan Jalan Kabupaten dan Bantuan Kredit Pembangunan/Pemugaran Pasar.

349

TABELLUAS WILAYAH, SATUAN PEMERINTAHAN DAN KEPADATAN PENDUDUKDAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH,TAHUN 1980

No.

Kabupaten/Kotamadya

Luas

Wilayah

Jumlah

Kecama-

Jumlah

desa/Ke-

Jumlah

Penduduk

Kepadatan

Penduduk

(km2)

tan

lurahan

per km2

1.

Kodya Tegal

12,67

2

10

131.728

10.397

2.

Kodya Surakarta

46,57

5

51

469.888

10.090

3.

Kodya Pekalongan

17,77

2

22

132.558

7.460

4.

Kodya Magelang

19,38

2

11

123.484

6.372

5.

Kodya Salatiga

16.61

1

9

85.849

5.169

6.

Kodya Semarang

364,89

9

177

1.026.671

2.814

7.

Kab.

Klaten

694,06

23

401

1.066.241

1.536

8.

Kab.

Tegal

861,17

18

297

1.100.048

1.277

9.

Kab.

Sukoharjo

845,96

12

167

596.428

1.227

10.

Kab.

Kudus

477,26

9

130

536.382

1.124

11.

Kab.

Banyumas

1.311,01

27

328

1.225.431

935

12.

Kab.

Boyolali

1.075,99

19

267

781.616

726

13.

Kab.

Pemalang

1.046,80

13

216

945.950

903

14.

Kab.

Purbalingga

766,41

13

237

666.145

869

15.

Kab.

Magelang

1.176,57

21

369

934.807

795

16.

Kab.

Kendal

881,17

15

285

702.074

797

17.

Kab.

Karanganyar

793,97

17

177

604.611

762

18.

Kab.

Sragen

999,89

20

212

758.461

759

19.

Kab. Kebumen

1.367,13

22

460

1.032.226

755

20.

Kab.

Brebes

1.676,84

16

290

1.264.078

754

21.

Kab.

Pekalongan

875,55

16

298

651.709

744

22.

Kab.

Batang

750,36

12

246

530.474

707

23.

Kab.

Semarang

1.008,19

14

248

706.287

701

24.

Kab.

Jepara

1.035,28

10

189

700.136

676

25.

Kab.

Temanggung

833,17

12

288

556.343

668

26.

Kab.

Purworejo

1.112,40

16

494

697.301

627

27.

Kab. Wonosobo

964,07

13

263

599.622

622

28.

Kab.

Demak

1.060,33

13

247

673.633

635

29.

Kab.

Banjarnegara

1.133,77

18

277

676.751

597

30.

Kab.

Cilacap

2.334,15

19

214

1.333.395

571

31.

Kab.

Pati

1.710,68

20

405

975.521

570

32.

Kab.

Grobogan

2.011,26

18

280

1.012.791

504

33.

Kab.

Wonogiri

1.921,45

22

293

935.453

489

34.

Kab.

Rembang

1.036,

14

294

442.594

427

35.

Kab.

Blora

2.623,46

14

295

696.523

265

DAERAH TINGKAT I :

34.503

497

8.447

25.372.889

735

PROPINSI JAWA TENGAH

351

323

324

326

329

330

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

350