Upload
others
View
6
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1
1.1. Latar Belakang
Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan
adalah Perangkat daerah Provinsi yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan urusan
pemerintah bidang kominfo Satistik dan Persandian dibentuk berdasarkan Peraturan
Pemerintah No.18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Kominfo
No.14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi
dan Informatika dan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan
Bidang Persandian dimana tugas dan fungsinya membantu Gubernur dalam melaksanakan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantu di bidang
komunikasi, Informatika, Statistilk dan Persandian.
Memasuki dunia informasi global yang mengedepankan penggunaan aplikasi berbasis
teknologi informasi dan komunikasi, tak terkecuali dalam proses pelayanan kepada
masyarakat, pemerintah dituntut untuk aktif mengadaptasi dan memfasilitasi proses akselerasi
penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di segala sektor. Sehingga akan
tercipta peningkatan efisiensi dan efektifitas di bidang pemerintahan sekaligus pelayanan
kepada masyarakat. Peningkatan mutu penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi
informasi dan komunikasi merupakan salah satu upaya pemerintah menciptakan transparansi
dan akuntabilitas organisasi.
Akuntabilitas organisasi yang diharapkan akan bermuara pada penyelenggaraan good
governance ini dapat terlaksana dengan optimal melalui pemanfaatan e-Government. Melalui
pemanfaatan e-Government secara optimal maka tidak terbatas pada kesiapan infrastruktur
dan aparatur dalam pelayanan kepada masyarakat tetapi juga akan meningkatkan kesempatan
bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam mengakses informasi publik.
2
Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dinas, agar dapat mencapai hasil yang
optimal, maka perlu disusun Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 disusun sebagai langkah perjalanan
Rencana Strategis Organisasi Satuan Perangkat Kerja Daerah yang di break down dari
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan (2018-2023)
yang telah memuat tujuan, kebijakan, program, pembangunan untuk 5 (lima) tahun
mendatang. Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2023 diarahkan sebagai langkah akselerasi dan
mengsinergikan perencanaan sebagai tahapan penguatan, perluasan, pendalaman dan
sekaligus penyempurnaan dari pelaksanaan program yang telah dilaksanakan dalam periode
sebelumnya, utamanya dalam mewujudkan Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif,
Kompetitif, Inklusif dan berkarakter.
1.2 Landasan Hukum
Peraturan perundangan yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas
Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan adalah :
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);3.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);4.
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
3
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah.
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Urusan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 291);
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2016, Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor
293);
- Peraturan Daerah No 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028.
- Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Perubahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 -2023.
- Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik
dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2016 Nomor 83);
1.3 Maksud dan Tujuan
Renstra Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Tahun 2018 – 2023
selanjutnya disebut RENSTRA Diskominfo-SP Tahun 2018 – 2023 yang merupakan
dokumen resmi perencanaan Organisasi perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun yang
menggambarkan Tujuan, sasaran, strategi atau kebijakan umum serta tahapan program
kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka melaksanakan pembinaan dan
pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan di Provinsi Sulawesi Selatan.
Maksud disusunnya Renstra Diskominfo-SP Provinsi Tahun 2018 – 2023 adalah :
1. Maksud
a. Sebagai arah kebijakan dan Pedoman bagi aparat untuk mewujudkan Tujuan dan
sasaran yang akan dituju Diskominfo-SP dalam 5 (lima) tahun kedepan.
b. Sebagai dasar penilaian kinerja baik yang menunjukkan keberhasilan maupun
kegagalan atas pencapaian target yang termuat dalam Indikator RENSTRA
Diskominfo-SP Tahun 2018 – 2023
c. Sebagai acuan penyusunan Dokumen perencanaan tahunan lainnya
4
2. Tujuan
Adapun penyusunan Renstra strategis Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan
Persandian Provinsi Sulawesi Tahun 2018 - 2023 ini ditujukan untuk :
a) Menjamin konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan sesuai dengan
prioritas serta kebutuhan daerah/lapangan;
b) Untuk menetapkan prioritas program dan kegiatan yang strategis selama lima tahun.
c) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan urusan wajib non dasar yaitu
Urusan Kominfo, Statistik dan Persandian.
d) Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas dan kinerja instansi (SKPD) sebagai wujud
pertanggungjawaban dalam pencapaian Visi, Misi, tujuan, sasaran dan kebijakan
pembangunan daerah.
1.4 Sistematik Penulisan penyusunan Renstra;
Renstra Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi
Selatan disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai
penjabaran RPJMD dan Renstra Nasional yang disesuaikan dengan tugas pokok dan
fungsi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi
Selatan;
1.2 Landasan Hukum yang merupakan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar
penyusunan Renstra;
1.3 Maksud dan tujuan penyusunan Renstra;
1.4 Sistematik penulisan penyusunan Renstra;
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
Memuat informasi tentang peran ( tugas dan fungsi) Dinas Komunikasi dan Informatika
Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya
yang dimiliki dalam dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukanan capaian
capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan renstra Perangkat daerah yang
5
telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD priode sebelumnya, dan mengulas hambatan-
hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu .
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.
2.2 Sumber Daya Perangkat aerah.
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat daerah.
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat daerah.
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas
Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan, telaahan visi,
misi dan program Gubernur terpilih dan isu-isu strategis.
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
3.4 Telaahan Rencana Tat Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis.
3.5 Penentuan Isu isu Strategis Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan
Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan yang
mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas ditinjau dari;
a. Gambaran pelanyanan Dinas Kominfo;
b. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
c. Sasaran jangka menengah dari Renstra Dinas Kominfo;
d. Implikasi RTRW bagi pelayanan Dinas Kominfo;
e. Implikasi KLHS bagi pelayanan Dinas Kominfo.
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah
Perangkat Daerah.
6
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat
Daerah dalam lima tahun mendatang
BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA RENCANA PENDANAAN
Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok
sasaran, pendanaan indikatif.
BAB VII : KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN
Pada bagian ini dikemukakan indikator Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan
Persandian Provinsi Sulawesi Selatan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan
dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan
dan sasaran Revisi RPJMD Provinsi Sulawesi 2018-2023. Indikator kinerja Perangkat Daerah
yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD .
BAB VII : PENUTUP
7
Berdasarkan UU nomor 23 Tahun 2014 tentang Perangkat Daerah, Dinas Komunikasi dan
Informatika mempunyai 3 (tiga) Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar yang dijabarkan dengan
Peraturan Gubernur No 83 Tahun 2016 dan Pergub Nomor 55 Tahun 2018 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik
dan Persandian, dengan uraian rincian Tugas Pokok Dan Fungsi sebagai berikut:.
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
2.1.1 Tugas dan Fungsi
Membantu Gubernur menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi
Informatika Statistik Dan Persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas
pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.
2.1.2 Struktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan Daerah No.83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan
organisasi, tugas dan fungsi, serta tata keraserta tata kerja Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik, dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 28 Desember
Tahun 2016, Susunan Organisasi Dinas, terdiri dari:
a. Kepala Dinas
Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Gubernur menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Dan Persandian
yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada
Pemerintah Daerah
b. Sekretaris
Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam
mengkoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi
8
penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, hukum, dan keuangan
dalam lingkungan Dinas.
(1) Sub bagian Program dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas
membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan
program, penyajian data dan informasi, serta penyusunan laporan.
(2) Sub bagian Umum, Kepegawaian, Dan Hukum dipimpin oleh Kepala
Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan
bahan dan melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan,
pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga serta mengelola
administrasi kepegawaian dan hukum.
(3) Sub bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas
membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan pengelolaan
administrasi dan pelaporan keuangan.
c. Bidang Komunikasi Publik
Bidang Komunikasi Publik dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas
membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan
melaksanakan kebijakan teknis komunikasi publik.
(1) Seksi Pengelolaan Opini Publik dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai
tugas membantu Kepala Bidang Komunikasi Publik dalam melakukan
penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan
opini publik.
(2) Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik dipimpin oleh Kepala Seksi yang
mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Komunikasi Publik dalam
melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis
Pengelolaan Media Komunikasi Publik.
(3) Seksi Infrastruktur Dan Teknologi Komunikasi dipimpin oleh Kepala Seksi
yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Komunikasi Publik dalam
melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis
infrastrukur dan teknologi komunikasi.
9
d. Bidang Informatika
Bidang Informatika dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas
membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan
kebijakan teknis Informatika.
(1) Seksi Layanan Informasi Publik dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai
tugas membantu Kepala Bidang Informatika dalam melakukan penyiapan
bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis layanan informasi publik.
(2) Seksi Pengelolaan Data dan Integrasi Sistem Informasi dipimpin oleh Kepala
Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Informatika
dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
teknis pengelolaan data dan integrasi sistem informasi.
(3) Seksi Sumber Daya Manusia dan Hubungan Kerjasama Antar Lembaga
dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala
Bidang Komunikasi Publik dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan teknis sumber daya manusia dan hubungan kerjasama
antar lembaga.
e. Bidang Statistik Sektoral
Bidang Statistik Sektoral dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas
membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan
kebijakan teknis statistik sektoral.
(1) Seksi Survey dan Kompilasi Produk Administrasi Statistik Sektoral dipimpin
oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Statistik
Sektoral dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan teknis survey dan kompilasi produk administrasi statistik sektoral.
(2) Seksi Koordinasi dan Kerjasama Statistik Sektoral dipimpin oleh Kepala Seksi
yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Statistik Sektoral dalam
melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis
koordinasi dan kerjasama statistik sektoral.
(3) Seksi Evaluasi dan Analisis, Diseminasi Layanan Statistik Sektoral dipimpin
oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang
Statistik Sektoral dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan
10
pelaksanaan kebijakan teknis evaluasi dan analisis, diseminasi layanan statistik
sektoral.
f. Bidang Persandian
Bidang Persandian dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas
membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan
kebijakan teknis persandian.
(1) Seksi Tata Kelola Persandian dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai
tugas membantu Kepala Bidang Persandian dalam melakukan penyiapan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis tata kelola persandian.
(2) Seksi Operasional Pengamanan Persandian dipimpin oleh Kepala Seksi yang
mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Persandian dalam melakukan
penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional
pengamanan persandian.
(3) Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian dipimpin oleh
Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Persandian
melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis
pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian.
g. Bidang e-Government Dan Pengelolaan Data
Bidang e-Government Dan Pengelolaan Data dipimpin oleh Kepala Bidang yang
mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan
dan melaksanakan kebijakan teknis e-Government dan pengelolaan data.
(1) Seksi Piranti Lunak dan Pengembangan Aplikasi dipimpin oleh Kepala Seksi
yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang e-Government dan
Pengelolaan Data dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan teknis piranti lunak dan pengembangan aplikasi.
(2) Seksi Pengelolaan Data Informasi dan e-Government dipimpin oleh Kepala
Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang e-Government
dan Pengelolaan Data dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan data informasi dan e-Government.
(3) Seksi Piranti Keras dan Infrastruktur Jaringan dipimpin oleh Kepala Seksi
yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang e-Government Dan
11
Pengelolaan Data dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan teknis piranti keras dan infrastruktur jaringan.
h. JABATAN FUNGSIONAL
(1) Jabatan Fungsional adalah jabatan fungsional yang telah ditetapkan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pengangkatan Jabatan Fungsional pada Dinas dilaksanakan berdasarkan hasil
analisis kebutuhan dan formasi, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Adapun struktur organisasi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut :
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
2.2.1 Sumber Daya Manusia
12
2.2.2.1 Tingkat Pendidikan
Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi
Selatan tercatat sebanyak 95 orang, dengan tingkat pendidikan bervariasi dari Sekolah Dasar
(SD) sampai Magister Sains (S2). Adapun Strukturnya sebagai berikut :
SD = Orang
SLTP = 2 Orang Orang
SLTA = 20 Orang Orang
D III/DIV = 13 Orang 2 Orang g
S1 = 1 47 Orang 7 Orang ( 52,45 % )
S2 = 323 Orang Or )
Sumber : Data Kepegawaian Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018
2.2.2.2 Tingkat Penjenjangan
Tingkat penjenjangan yang telah diikuti oleh pegawai Dinas Komunikasi Informatika
Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak orang yang mulai dari Diklat
PIM IV sampai dengan Diklat PIM II. Adapun strukturnya sebagai berikut :
Diklat PIM IV = 18 Orang
Diklat PIM III = 6 Orang
Diklat PIM II = 1 Orang
2.2.2.4 Pangkat dan Golongan
Tingkat kepangkatan dan golongan pegawai Dinas Komunikasi Informatika Statistik
dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut :
Tabel 2.1
Tingkat Kepangkatan Dan Golongan Pegawai Dinas Komunikasi Informatika
Statistik Dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan
13
GOLONGAN JUMLAH
IV/d
IV/c 1
IV/b 4
IV/a 11
III/d 31
III/c 11
III/b 13
III/a 7
II/d 2
II/c 7
II/b 2
II/a 3
I/d
I/c 1
I/b 1
TOTAL 95
Tabel. 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin
JABATAN JENIS KELAMIN
JUMLAH LAKI - LAKI PEREMPUAN
Eselon II 1 1
Eselon III 6 6
Eselon IV 9 9 18
Pejabat Fungsional
Umum 25 42 67
Arsiparis Muda 3 3
TOTAL 47 48 103
2.2.3 Asset/Modal (Sarana dan Prasarana Pendukung)
Tabel 2.2.1
14
Daftar Asset/Modal (sarana dan Prasarana Pendukung) Dinas Komunikasi
Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan
Kode
Barang Jenis Barang / Nama Barang Jumlah Ket.
02.02.01 Alat -Alat Besar Darat
02.03 ALAT- ALAT ANGKUTAN
02.03.01 Alat Angkutan Darat Bermotor
02.03.01.01 Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 8 Mobil Dinas
02.03.01.05 Kendaraan Bermotor Beroda Dua 14 Motor Dinas
02.04 ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR
02.04.02 Alat Bengkel Tak Bermesin
02.04.03 Alat Ukur 1 Af Generator
Ton Generator
02.06 ALAT KANTOR DAN RUMAH
TANGGA
02.06.01 Alat Kantor
02.06.01.01.003 Mesin Ketik Manual Longewagen (18) 1
02.06.01.02.011 Mesin Calculator 1
02.06.01.03.007 Mesin Foto Copy dengan Kertas Folio 2
02.06.01.04.001 Lemari Besi 11
02.06.01.04.002 Rak Besi/Metal 1
02.06.01.04.004 Filling Besi/Metal 18
02.06.01.04.006 Brand Kas 4
02.06.01.04.012 Lemari Kaca 3
02.06.01.04.015 Rak Kaca 1
02.06.01.05.006 Papan Nama Instansi 1
02.06.01.05.010 White Board 3
02.06.01.05.017 Mesin Absensi 6
15
02.06.01.05.040 Alat Kantor Lainnya (Lain-lain) 10
02.06.02 Alat Rumah Tangga
02.06.02.01 Meubilair
02.06.02.01.001 Lemari Kayu 2
02.06.02.01.002 Rak Kayu 2
02.06.02.01.004 Meja Kayu/Rotan 1
02.06.02.01.010 Meja Rapat 3
02.06.02.01.027 Kursi Rapat 137
02.06.02.01.028 Kursi Tamu 3
02.06.02.01.029 Kursi Tangan 7
02.06.02.01.030 Kursi Putar 10
02.06.02.01.037 Meja Komputer 11
02.06.02.01.049 Sofa 4
02.06.02.01.067 Gordyn 4
02.06.02.04 Alat Pendingin
02.06.02.04.001 Lemari Es 2
02.06.02.04.003 AC Unit 50
02.06.02.04.006 Kipas Angin 4
02.06.02.05.015 Dispenser 8
02.06.02.06 Alat Rumah Tanggan Lainnya (Home Use)
02.06.02.06.002 Radio 6
02.06.02.06.003 Televisi 26
02.06.02.06.008 Sound System 1
02.06.02.06.012 Wireless 18
02.06.02.06.037 Tangga Alumunium 1
02.06.02.06.038 Kaca Hias 1
16
02.06.02.06.050 Alat Rumah Tangga Lain-lain 42 Teralis Jendela /
Pintu
02.06.02.07 Alat Pemadam Kebakaran 5
02.06.03 Komputer
02.06.03.01.004 Internet 1 Website KPID
Sulsel
02.06.03.02.001 P.C Unit/ Komputer PC 52
02.06.03.02.002 Lap Top 65
02.06.03.03 Peralatan Komputer Mainframe 4
02.06.03.04.008 Printer 52
02.06.03.05.004 Scanner 2
02.06.03.05.010 Peralatan Personal Komputer Lain-lain 2
02.06.03.05.011 UPS 23
02.06.03.05.013 Harddisk Internal 11
02.06.03.06 Peralatan Jaringan
02.06.03.06.001 Server 8
02.06.03.06.002 Router 1
02.06.03.06.003 Hub 21
02.06.03.06.004 Modem 2
02.06.03.06.006 Peralatan Jaringan Lain-lain 31
02.06.03.06.012 Wireless Lan (USB) 22
02.06.04 Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
02.06.04.01 Meja Kerja Pejabat 109
02.06.04.01 Kursi Kerja Pejabat 53
02.06.04.05 Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat 22
02.06.04.06.004 Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II 1
02.06.04.07 Lemari dan Arsip Pejabat 13
17
02.07 ALAT STUDIO DAN ALAT
KOMUNIKASI
02.07.01 Alat Studio
02.07.01.01.001 Camera + Attachment 8
02.07.01.01.003 Proyektor + Attachment 8
02.07.01.01.040 Microphone/Wireless Mic 1
02.07.01.01.076 Audio Tape Reel Recorder 1
02.07.01.01.080 Digital Audio Tape Recorder 1
02.07.01.01.082 Peralatan studio Visual Lain-lain 1
02.07.01.01.083 Handycam 1
02.07.01.02.039 Power Supply 3
02.07.01.03.003 Photo Tustel 2
02.07.01.03.009 Layar Film 1
02.07.02 Alat Komunikasi
02.07.02.01.001 Unit Transcarver/Transmiter UHF 7
02.07.02.01.008 Sound System 2
02.07.02.01.009 Telephone (PABX) 19
02.07.02.01.011 Pesawat Telephone 53
02.07.02.01.012 Telephone Mobile 3
02.07.02.01.014 Handy Talky 39
02.07.02.01.020 Facsimile 16
02.07.02.01.024 Alat Komunikasi Lain-lain 1
02.07.02.02.001 Unit Transceiver SSB Portable 3
02.07.03 Peralatan Pemancar
02.07.02.03.005 Alat komunikasi Radio HF/FM Lain-
lain
5
02.07.02.06.002 Wireless Amplifier 13
18
02.07.02.06.004 Alat Komunikasi Sosial Lain-lain 4
02.07.02.07.004 Alat-alat Sandi Lain-lain 14
02.07.03.06.001 Antena MF/MW Portable 5
02.07.03.20.002 Gury Tower 1
02.10.05.01.004 CCTV 9
02.09.01 Unit Unit Laboratorium
03 GOLONGAN GEDUNG DAN
BANGUNAN
03.11 BANGUNAN GEDUNG
03.11.01.01.004 Bangunan Gedung Kantor Lain-lain 1 Papan Nama
LPSE
04.15 INSTALASI
04.16 JARINGAN
04.16.02.01.004 Jaringan Transmisi Lain-lain 1 Instalasi Listrik
04.16.03.01.004 Jaringan Telepon Di atas Tanah Lain-
lain
2
05 GOLONGAN ASSET TETAP LAINNYA
05.17 BUKU DAN PERPUSTAKAAN
05.17.01.01.010 Buku Umum Lain-lain
84 Buku Hibah
dari Infokom
Prov. Sulsel
19
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Tabel T.C. 23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
Tahun 2013-2018 Provinsi Sulawesi Selatan
No Indikator Kinerja sesuai Tusi PD
Target NSPK
Target IKK
Target Indikator Lainnya
Target Perangkat Daerah Tahun ke-
Realisasi Capaian Tahun Ke- Rasio Capaian Tahun Ke-
2014 2016 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
1 cakupan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran
- - - 100% 100% - - - 100% 100% - - - 100% 100%
2 cakupan sarana dan prasarana yg tersedia dan layak pakai
- - - 100% 100% - - - 100% 100% - - - 100% 100%
3 Penjabaran Kegiatan Renstra ke dalam Renja
- - - 100% 100% - - - 100% 100% - - - 100% 100%
Persentase Capaian Kinerja dalam Evaluasi Renja
100% 100%
100% 100%
100% 100%
4 Data /informasi Statistik Sektoral - - - 100 100 - - - 100 100 - - - 100% 100%
5 Jumlah Layanan Pemerintah Provinsi Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi
- - - 47 47 - - - 47 47 - - - 100% 100%
6 Persentase Pengelolaan Informasi Publik
- - - 100% 100% - - - 100% 100% - - - 100% 100%
Persentase Penyelenggaraan Komunikasi Publik
- - - 100% 100% - - - 100% 100% - - - 100% 100%
Jumlah pengamanan penyelenggaraan persandian pada OPD Prov Sulsel
- - - 54 54 - - - 54 54 - - - 100% 100%
20
Berdasarkan Tabel T-C.23 menunjukkan bahwa capaian kinerja secara umum telah
tercapai sesuai target capaian. Berikut adalah deskrepsi pencapaian Kinerja Pelayanan
Diskominfo-SP Provinsi Sulawesi Selatan (indicator kinerja utama) yang diakumulasikan hanya
dalam 2 (dua) Tahun yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan pencapaian Visi misi
Kepala daerah periode 2013 – 2018 yang diuraikan sebagai berikut :
1. Program Pelayanan administrasi Perkantoran
Sasaran program adalah Terwujudnya Peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas dengan
hasil yang dicapai : Terlaksananya pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya pada
Diskominfo-SP 100 % melalui Tersediannya peralatan dan perlengkapan kantor dan
terlaksannnya rapat-rapat koordinasi dalam dan luar daerah Prov.Sulsel, Terlaksananya
administrasi kepegawaian.
2. Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD
Sasaran program adalah Peningkatan Meningkatnya kapasitas dan kinerja SKPD dalam
pelaksanaan tugas dengan hasil yang dicapai tersediannya sarana dan prasarana penunjang
SKPD, termasuk mengikuti pelatihan, sosiasialisasi dan Bintek.
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Sistem Evaluasi Kinerja
SKPD.
Sasaran program adalah Terwujudnya Pelaksanaan kinerja yang optimal dengan hasil
tersususnya dokumen perencanaan dan anggaran 5 (lima) Dokumen, Laporan Realisasi Fisik
dan keuangan 12 (dua belas) laporan, laporan monev Renja 4 (empat) laporan dan
pelaksanaan Forum SKPD.
4. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi.
Meningkatnya pemanfaatan teknologi dan sistem informasi (TIK) dalam mendukung
pelayanan publik dengan terlaksananya layanan aplikasi dan Website pada 47 OPD,
mengoptimasikan pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi
tersebut mencakup 2 (dua) aktivitas yang berkaitan yaitu :
(1) pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara
elektronis;
(2) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses
secara mudah dan murah oleh masyarakat.
memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan
mengolah, mengelola, menyalurkan dan mendistribusikan
21
informasi bagi pelayanan publik. Oleh karena itu ketika masyarakat mendambakan
terwujudnya reformasi sektor publik, pemerintah harus segera melaksanakan proses
transformasi menuju e-Government. dukungan dari pimpinan daerah untuk pengembangan
dan penerapan e-government yang menyeluruh dan terintegrasi, dan hal itu telah nampak dari
visi dan program yang akan dilaksanakan di lingkungan pemerintahan provinsi Sulawesi
Selatan.
5. Program Pengembangan/Pemeliharaan Prasarana dan Pengawasan Bidang Kominfo, Media
Massa, Pos dan Telekomunikasi.
Sasaran program adalah Meningkatnya pemanfaatan teknologi dan sistem informasi (TIK)
dalam mendukung pelayanan public dengan hasil yang dicapai : Pengelolaan Opini Publik
pada 4 media (TV, Radio, Surat Kabar, Media On Line), Layanan manajemen data dan
Informasi Pemerintah Provinsi SulSel 1 layanan, pemenuhan dan pengembangan manusia
sandy 250 (Dua ratus lima puluh) orang, pengelolaan informasi 1 (satu) layanan, pengelolaan
integrasi system informasi, pelakaanaan Komisi Informasi Prov.SulSel, Pelaksanaan dan tata
kelola informasi 1 Dokumen, Bintek PPID.
Kelembagaan Diskominfo yang baru terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Gubernur
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi
Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan dan Peraturan
Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan
Persandian Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga berpengaruh terhadap pencapaian kinerja Dinas
Kominfo-SP, untuk capaian kinerja yang optimal dipandang perlu untuk memperhatikan hal-hal
sebagai berikut :
1. Kesamaan pemahaman dan interpretasi terhadap berbagai produk peraturan perundang-
undangan bidang komunikasi dan informatika khususnya terkait dengan penyelenggaran
urusan daerah dibutuhkan untuk mempercepat terwujudnya pembangunan bidang
komunikasi dan informatika di daerah.
2. Tersedianya sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi dan kapasitas khususnya di
bidang komunikasi
3. Rendahnya anggaran yang diperuntukkan untuk penyelenggaraan urusan komunikasi
Informatika Statistik dan Persandian
22
Berdasarkan Tabel 2.4 terkait realisasi anggaran pelaksanaan kegiatan layanan
Diskominfo-SP Provinsi dalam kurun waktu Renstra 2013 – 2018 dapat disampaikan analisis
sebagai berikut:
Secara umum alokasi anggaran khususnya belanja langsung dari tahun1 ke tahun2
menunjukkan pertumbuhan rata-rata kenaikan mencapai 1.15 persen, pertumbuhan tersebut
sangat dipengaruhi dari alokasi anggaran pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
yang rata–rata pertumbuhannya mencapai 2.95 %, Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja
SKPD mencapai rata–rata pertumbuhan sebesar 0.99 %, Program Peningkatan
Pengembangan system Perencanaan dan Sistem Evaluasi Kinerja SKPD rata–rata
pertumbuhannya mencapai 0.57 %, Program optimalisasi pemanfaatan tekhnologi Informasi
rata–rata pertumbuhannya mencapai 0.13%, Program Pengembangan data dan informatika rata–
rata pertumbuhannya 0.18% dan Program Pengembangan Pemeliharaan Prasarana dan
Pengawasan Bidang Kominfo, Media Massa, Pos dan Telekomunikasi dengan rata–rata
pertumbuhannya mencapai 0.1%. Jika melihat dari pertumbuhan rata-rata anggaran 6 program,
alokasi anggaran yang cukup signifikan dialokasikan pada program pelayanan administrasi
perkantoran , hal ini disebabkan pada awal penganggaran (Tahun 2017) proporsi anggaran
sangat kurang sehingga pencapaian kinerja kegiatan kurang optimal.
23
2.2 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kominfo
2.2.1. Tantangan
1. Keterbatasan kewenangan Provinsi;
2. Belum adanya Disaster Recovery Plan;
3. Belum dilaksanakannya tata kelola layanan yang efektif;
4. Kurangnya koordinasi dalam penyusunan program;
5. Masih rendahnya komitmen pengelola sumber daya komunikasi dan informatika;
6. Regulasi kewenangan belum terimplementasikan;
7. Keterbatasan kapasitas sumber daya;
8. Belum bakunya pola arus data informasi antar instansi;
9. Belum adanya standar pengelolaan konten dan strategi penyebaran informasi;
10. Keterbatasan anggaran;
11. Belum menjadi prioritas dalam jangka pendek;
12. Inkonsistensi penempatan SDM dengan kompetensi yang dimiliki.
2.2.2. Peluang
1. Telah Tersusunnya master Plant IT Prov.SulSel
2. Banyaknya regulasi yang mendukung pengembangan komunikasi dan
Informatika;
3. Adanya komitmen pemerintah daerah terhadap Penerapan e-Government;
4. Bimtek SPSE yang terus menerus;
5. Tersedianya sarana peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur;
6. Adanya fasilitas bantuan perangkat server dari LKPP;
7. Kebutuhan organisasi yang semakin meningkat;
8. Komitmen semua unsur Dinas Kominfo dalam melaksanakan tugas.
24
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya, Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi Sulawesi Selatan perlu berkoordinasi dan membangun kerjasama yang
sinergi dengan Pemerintah Pusat untuk dan terjamin akuntabilitasnya. Koordinasi dan
kerjasama yang dimaksud berkenaan dengan; reproduksi dan distribusi paket informasi
nasional yang disusun Pemerintah Pusat dalam hal ini, Kementerian Komunikasi dan
Informatika, Lemabaga Sandi Negara dan Badan Pusat Statistik. Tugas Pokok dan Fungsi
Dinas Komunikasi dan Informatika juga disesuaikan dengan 3 (tiga ) Urusan Wajib non
Pelayanan Dasar yaitu Urusan Komunikasi dan Informatika,Statistik dan Persandian
Tugas dan Fungsi Urusan Konkuren Bidang Komunikasi , Informatika dan e-Govermen
1. Informasi dan Komunikasi Publik untuk pengelolaan informasi dan komunikasi
publik Pemerintah Daerah;
2. Aplikasi Informatika untuk pengelolaan nama Domain yang telah ditetapkan oleh
pemerintah Pusat dan Sub Domain di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi;
3. Layanan Infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center & TIK
Pemerintah Provinsi;
4. Layanan Keamanan Informasi e-Government;
5. Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Provinsi;
6. Layanan Akses Internet;
7. Layanan Pengembangan dan pengelolaan Aplikasi generik, Spesifik & suplemen
yang terintegrasi;
8. Integrasi Layanan publik dan kepemerintahan;
9. Terselenggaranya Ekosistem TIK Smart Province;
10. Penyelenggaraan Government Chief Informasi Officer (GCIO);
11. Pengembangan Sumberdaya TIK pemerintah Provinsi dan Masyarakat.
25
Tugas dan Fungsi Statistik Sektoral.
1. Pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data Statisstik Sektoral .
2. Penyelenggaraan Kompilasi produk administrasi.
3. Penyediaan peralatan insfrastruktur.
4. Pengembangan sumberdaya manusia bidang Statistik.
Tugas dan Fungsi Urusan Persandian di Daerah :
1. Melaksanakan tata kelola persandian dalam rangka penjaminan keamanan informasi
dilingkungan Pemerintah Daerah;
2. Melaksanakan penglolaan sumber daya persandian di lingkungan Pemerintah
Daerah;
3. Melaksanakan operasional pengamanan persandian di lingkungan Pemerintah
Daerah;
4. Melaksanakan pengawaasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian dilingkungan
Pemerintah Daerah.
Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah
No. MASALAH POKOK MASALAH AKAR MASALAH
1
1.
Keterbatasan sarana dan
prasarana pengelolaan
informasi dan dokumentasi
publik (SDM dan
administrasi)
1.1 Kurangnya dukungan badan
publik / OPD terhadap urgensi
keterbukaan informasi publik
1. Kebijakan pemerintah daerah pro keterbukaan
informasi
1.2. Kekurangan SDM dalam
pengelolaan informasi dan
komunikasi publik
2. Kelembagaan Diskominfo yang baru terbentuk
1.3. Keterbukaan Informasi belum
menjadi skala prioritas pada
badan publik / OPD
3. Dukungan anggaran yang terbatas
4. Kekurangan SDM yang berkompetensi
22.
Penyebaran informasi dan
kebijakan pemerintah belum
sepenuhnya optimal
1.1. Pengolahan kemitraan dan
lembaga publik maupun
nonpublic belum sepenuhnya
berjalan
1. Rendahnya anggaran operasional menjadi penyebab
pengelolaan kemitraan dengan lembaga publik
maupun non publik menjadi kurang optimal
1.2. Kerjasama dengan komunitas
masyarakat dalam penyebaran
informasi masih rendah
2. Pembinaan Komunitas masyarakat perlu
ditingkatkan untuk mendukung penyebaran
informasi
1.3. Konten informasi dan program
kebijakan pemerintah yang
berkualitas masih kurang
3. Pengelolaan konten dan kebijakan pemerintah
belum maksimal
1.4. Diseminasi dan layanan 4. Kurang tersedianya sumber daya aparatur yang
26
informasi publik yang
dilaksanakan belum sesuai
dengan strategi komunikasi /
SOP
memiliki kompetensi dan kapasitas khususnya di
bidang komunikasi
3
3
Terbatasnya dukungan
infrastruktur tekhnologi
informasi
1.1. Rendahnya dukungan anggaran 1. Anggaran untuk Diskominfo-SP terbatas
1.2. Belum menjadi skala prioritas 2. Kelembagaan Diskominfo-SP baru terbentuk 2017
1.3. Rendahnya kualitas perencanaan
IT
3. Belum adanya Master Plan
2.1. Penempatan ASN tidak sesuai
dengan kompetensi
4. Proses rekruitmen tidak sesuai kebutuhan
2.2. Kurangnya kegiatan pelatihan di
bidang IT
5. Anggaran pelatihan yang terbatas
4
4
Pembina data/wali data dan
produsen data belum
menetukan standart data dan
format meta data yang akan
dibakukan oleh pembina
data
1. Tumpang tindih terkait penyajian
data
1. Belum adanya ketersediaan format baku
2 Kurangnya perhatian dalam
penyampaian data pada bidang
statistik
2 Penyediaan data pada OPD masih kurang
3. Kerjasama yang telah dilakukan
masih tak berjalan
3. Pembinaan penyediaan data masih belum jelas
4. Kerjasama yang telah dilakukan
masih tak berjalan
4. Rendahnya anggaran menjadi penyebab
pengelolaan data menjadi kurang optimal
5. Kurangnya tenaga trampil dalam
pengelolaan data
5. Kurang tersedianya sumber daya aparatur yang
memiliki kompetensi dan kapasitas khususnya di
bidang statistik
5
5
Pengelolaan layanan
persandian dan kebijakan
pemerintah belum
sepenuhnya optimal
1. Belum terhubung jaringan
komunikasi sandi (JKS) pada
semua organisasi perangkat
daerah (OPD) berhubung
belum mendapatkan bantuan
peralatan sandi (Palsan) dari
badan siber dan sandi negara
(BSSN)
1. Belum adanya peralatan sandi (Palsan) dan alat
pendukung utama (APU)
2. Belum terhubungnya jaring
komunikasi sandi (JKS)
pimpinan pemerintah bantuan
peralatan sandi (Palsan) dan
alat pendukung utama (APU)
dari badan siber dan sandi
negara (BSSN) masih bertahap
2. Belum ada peralatan sandi (Palsan) dan alat
pendukung utama (APU)
3. Kurangnya aparatur sipil negara
(ASN) yang bekerja pada
bidang persandian yang belum
3. Rendahnya anggaran yang diperuntukkan untuk
penyelenggaraan sumber daya manusia
27
berakses sandi baik di provinsi
maupun kabupaten / kota se-
sulsel
4. Belum efektifnya SOP
pengelolaan persandian dan
belum tertibnya pergub
maupun perda pengelolaan
persandian
4. Rendahnya sosialisasi penerapan SOP pengelolaan
persandian dan belum adanya pergub dan perda
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
Visi Kepala Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang terpilih Tahun 2019-2023 adalah ”Sulawesi Selatan
yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter”. yang mengandung makna:
Inovatif : Kemampuan menciptakan gagasan baru, produk baru dan layanan baru
yang memberikan nilai tambah yang signifikan dalam peningkatan
kesejahteraan masyarakat.
Kompetitif : Kemampuan menghasilkan SDM, Produk Barang dan Jasa yang mampu
terserap oleh pasar.
Produktif : Kemampuan untuk menghasilkan produk barang dan jasa yang berdaya
saing dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Inklusif : Kondisi sistem dan lingkungan yang ramah untuk semua tanpa hambatan
dengan cara melibatkan partisipasi masyarakat tanpa kecuali.
Berkarakter: Spirit pembangunan berdasarkan agama dan budaya masyarakat Sulawesi
Selatan.
Pencapaian Visi Kepala Daerah dalam RPJMD diwujudkan dalam 5 Misi sebagai
berikut :
1. Pemerintahan yang berorientasi melayani, Inovatif dan berkarakter
2. Peningkatan Infrastruktur yang berkualitas dan aksesibel
3. Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang produktif
4. Pembangunan manusia yang kompetitif dan inklusif
5. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk sumber daya alam yang berkelanjutan
28
Merujuk pada misi pertama yaitu “Pemerintahan yang berorientasi melayani, Inovatif
dan berkarakter” sesuai dengan Tugas Pokok dan fungsi Dinas Komunikasi
Informatika Statistik dan Persandian, mewujudkan masyarakat Provinsi Sulawesi
Selatan Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter melalui pemanfaatan
TIK menjadi unsur vital dalam menjalankan segala proses di segenap sektor
penyelenggaraan pemerintahan.
Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dalam RPJMD 2018-2023
Visi ”Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan
Berkarakter”
Misi 1 : Pemerintahan yang berorientasi melayani, Inovatif dan berkarakter
Tujuan/Sasaran
Strategi
KDH
Permasalahan
Pelayanan OPD
Faktor
Penghambat Pendorong
Mengembangkan
dan memanfaatkan
sistem informasi
dalam
penyelenggaraan
pemerintahan ( e-
Government)
Belum
optimalnya
pemanfaatan TIK
dalam
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pelayanan public
Belum optimalnya
pengembangan
aplikasi TIK
Belum optimalnya
layanan
penyelenggaraan
Statistik dan
Persandian
Peraturan Gubenur
ttg peraturan
gubernur berkaitan
dengan tugas dan
fungsi struktur
organisasi kominfo,
SP Prov. SulSel.
Dukungan dari
pimpinan daerah
untuk
pengembangan dan
penerapan e-
government yang
menyeluruh dan
terintegrasi
Tersedianya
Infrastruktur berupa
data center dan
jaringan FO
Meningkatkan Belum Terbatasnya Tersedianya media
29
keterbukaan dan
akses masyarakat
terhadap informasi
publik
optimalnya
penyebarluasan
informasi kepada
masyarakat
sumberdaya
manusia yang
trampil dan
professional di
bidang
Komunikasi dan
Informatika,
Statistik dan
Persandian baik
dari segi kualitas
maupun jumlah
informasi dan
komunikasi untuk
didayagunakan
Kebutuhan
peningkatan kualitas
pelayanan publik
3.3. Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika dan
Renstra Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi
Sulawesi Selatan
3.4.1. Kementerian Komunikasi dan Informatika
Merujuk pada Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika
(Kementerian Kominfo) Tahun 2015-2019, Visi Kementerian Kominfo untuk
Tahun 2015-2019 adalah ‘Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri,
dan berkepribadian gotong royong’. Sesuai dengan Tugas Pokok dan
Fungsinya, upaya untuk mewujudkan visi ini ditekankan pada upaya
mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan, mandiri, dan berdaya saing
tinggi melalui pemanfaatan TIK.
Visi tersebut diwujudkan untuk mencapai sejumlah Tujuan
Kementerian Kominfo. Tujuan Kementerian Kominfo yang terkait dengan Tugas
Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi
Selatan, antara lain:
1. Mewujudkan tata kelola komunikasi dan informatika yang sehat, efisien
dan aman;
2. Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi;
3. Menciptakan sumber daya TIK yang unggul, produktif dan berdaya saing;
4. Meningkatkan partisipasi publik terhadap pengambilan kebijakan publik;
5. Menyediakan dukungan TIK dalam rangka pencapaian fokus pembangunan
pemerintah Indonesia.
30
Sebagai pendukung dari fokus pembangunan pemerintah di bidang
pangan, maritim, energi, pariwisata, industri, infrastruktur, sumber daya manusia
dan wilayah perbatasan yang juga menjadi leading sector di bidang
Telekomunikasi, Internet dan Penyiaran serta regulator yang mengatur
kebijakan di bidang Telekomunikasi, internet dan penyiaran dan bagian dari
sistem birokrasi pemerintah yang harus dibenahi dalam rangka memberikan
pelayanan publik yang prima, Kementerian Kominfo untuk Tahun anggaran
2015-2019 menetapkan 4 (empat) Sasaran Strategis. Sejumlah Sasaran
Strategis yang terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi Sulawesi Selatant, sebagai berikut:
1. Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi
dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai
wujud kehadiran negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan
pembangunan;
2. Terselenggaranya tata kelola Komunikasi dan Informatika yang efisien,
berdaya saing, dan aman;
3. Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata
kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berintegritas, bersih,
efektif, dan efisien.
Dalam rangka mewujudkan Sasaran Strategis di atas, Kementerian
Kominfo merumuskan sejumlah Arah Kebijakan yang beberapa di antaranya
terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Sulawesi Selatan, antara lain:
1. Penerapan e-Government untuk mendukung proses pemerintahan dan
pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, dan terintegrasi yang
dilaksanakan melalui strategi, antara lain:
a. penguatan kebijakan e-Government yang mengatur kelembagaan e-
Government, penguatan sistem dan infrastruktur e-Government yang
terintegrasi;
b. penyempurnaan/penguatan sistem pengadaan secara elektronik serta
pengembangan sistem katalog elektronik;
c. penguatan sistem kearsipan berbasis TIK;
31
2. Mempercepat implementasi e-Government dengan mengutamakan prinsip
keamanan, interoperabilitas dan cost-effective melalui:
a. Masterplan e-Government Nasional sebagai rujukan bagi pengembangan e-
Government di seluruh instansi pemerintah;
b. Melakukan moratorium pembangunan fasilitas pusat data dan pusat
pemulihan data oleh instansi pemerintah untuk kemudian bermigrasi ke
pusat data bersama dengan memperhatikan solusi sistem yang efisien
dan ramah lingkungan, antara lain komputasi awan (cloud computing);
c. Membangun infrastruktur bersama yaitu jaringan komunikasi pemerintah
yang aman (secured government network) serta fasilitas pusat data dan pusat
pemulihan data yang terkonsolidasi;
d. Mendorong pengembangan industri TIK dalam negeri melalui
harmonisasi kebijakan, regulasi, dan program pemerintah, serta
implementasi kebijakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN),
insentif bagi peningkatan kualitas SDM TIK nasional, dan insentif bagi
manufaktur lokal.
3. Mendorong Keterbukaan Informasi Publik dan Komunikasi Publik, yang
akan ditempuh dengan strategi:
a. Pengembangan kebijakan bidang komunikasi dan informasi termasuk
keterbukaan informasi publik, pengelolaan dan penyebaran informasi
publik;
b. Fasilitasi untuk mendorong instansi pemerintah pusat dan daerah, wajib
membuat laporan kinerja, serta membuka akses informasi publik sesuai
dengan UU No. 14 tahun 2008 dalam rangka mewujudkan
penyelenggaraan Negara yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel,
serta dapat dipertanggungjawabkan;
c. Fasilitasi dorongan bagi pembentukan dan penguatan peran PPID dalam
mengelola dan memberikan pelayanan informasi secara berkualitas;
d. Fasilitasi untuk mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi
publik dalam pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan
proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan keputusan;
32
e. Penyediaan konten informasi publik berkualitas untuk meningkatkan
kecerdasan dan pengembangan kerpriadian bangsa dan lingkungan
sosialnya terutama di daerah terdepan, terluar, tertinggal, dan rawan konflik;
f. Penguatan media center, media komunitas, media publik lainnya,
Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), dan Pustaka sebagai media
penyebaran informasi publik yang efektif;
g. Kampanye publik terkait revolusi mental;
h. Penguatan SDM bidang komunikasi dan informasi;
i. Penguatan Government Publik Relation (GPR) untuk membangun
komunikasi interaktif antara pemerintah dan masyarakat;
j. Penguatan Komisi Informasi Pusat (KIP), Dewan Pers, dan Komisi
Penyiaran Indonesia (KPI).
4. Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan
memanfaatkannya yang akan ditempuh dengan strategi:
a. Penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat
sipil, swasta, dan media untuk mengedukasi masyarakat mengenai
pentingnya informasi publik dan berpartisipasi dalam proses penyusunan
dan pengawasan kebijakan;
b. Penguatan literasi media dalam peningkatan kesadaran, kemampuan, dan
kapasitas masyarakat untuk memilih dan memanfaatkan media sesuai dengan
kebutuhannya; dan
c. Diseminasi informasi publik terkait dengan prioritas program
pembangunan nasional melalui berbagai media.
3.4.2. Lembaga Sandi Negara
Selaras dengan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2016
Tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah
Urusan Pemerintahan Bidang Persandian, Seksi Persandian mempunyai tugas
menyelenggarakan persandian untuk pengamanan informasi. Untuk menjalankan
tugas tersebut, Seksi Persandian dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan
fungsi:
1. perumusan kebijakan keamanan informasi di lingkungan daerah;
33
2. penyusunan peraturan teknis tata kelola persandian untuk pengamanan informasi
yang meliputi pengelolaan berklasifikasi, pengelolaan sumber daya manusia sandi,
perangkat lunak persandian, pengelolaan perangkat keras dan pengelolaan jaring
komunikasi sandi;
3. penyusunan peraturan teknis operasional pengelolaan sandi antar perangkat
daerah provinsi dan antar kabupaten/kota lingkungan provinsi;
4. penyusunan peraturan teknis operasional pengamanan sandi;
5. penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan
informasi berklasifikasi, pengelolaan daya persandian, operasional pengelolaan
komunikasi operasional pengamanan komunikasi sandi;
6. pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan informasi;
7. pengelolaan informasi berklasifikasi melalui pengklasifikasian danpengamanan
informasi milik pemerintah daerah;
8. pengelolaan proses pengamanan informasi milik pemerintah daerah;
9. pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan dan penghancuran informasi
berklasifikasi;
10. penyusunan rencana kebutuhan sumber daya manusia sandi;
11. peningkatan kesadaran pengamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah
melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis,
workshop dan/atau seminar;
Telaahan dari Visi, Misi Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik
Indonesia dalam mewujudkan RPJMD Tahun 2014-2018 ada dua faktor; faktor
pendorong dan faktor penghambat.
a. Faktor - faktor penghambat :
- terbatasnya sarana dan prasarana
- kemapuan SDM, baik kuantitas maupun kualitas belum memadai
- penempatan SDM yang tidak sesuai dengan kompetensinya
- terbatasnya anggaran yang tersedia
b. Faktor - faktor pendorong :
- adanya tupoksi dan struktur organisasi.
- komitmen SDM mengembangkan kompetensi untuk meningkatkan skil dan ilmu
pengetahuan.
34
- tersedianya Standar Operating Prosedure (SOP), tesedianya Juklak, Juknis untuk
kelancaran pelaksanaan tugas
- kemajuan informasi dan teknologi
34
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Startegis
Tabel 3.4.1
Hasil telaahan Struktur Ruang Wilayah Dinas Kominfo-SP
Provinsi Sulawesi Selatan
No.
Rencana
Struktur
Ruang
Struktur
Ruang Saat
Ini
Indikasi Program Pemanfaatan
Ruang Pada Periode
Perencanaan Berkenaan
Pengaruh Rencana Struktur Ruang
terhadap Kebutuhan Pelayanan
Dinas Kominfo
Arahan Lokasi
Pengembangan
Pelayanan Dinas
Kominfo
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Kawasan Strategis
Provinsi
KSP Fungsi Ekonomi
Ketersediaan/Pemenuhan Akses Internet 24 Kab/Kota
2. - KSP Fungsi Sosial Budaya Ketersediaan/Pemenuhan Akses Internet - -
KSP Fungsi LH Ketersediaan/Pemenuhan Akses Internet
KSP Fungsi SDA/Teknologi Tinggi Ketersediaan/Pemenuhan Akses Internet
35
Tabel 3.4.2
Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Dinas Kominfo-SP
Provinsi Sulawesi Selatan
No Rencana
Pola Ruang Pola Ruang Saat Ini
Indikasi Program Pemanfaatan
Ruang Pada Periode
Perencanaan Berkenaan
Pengaruh Rencana Pola
Ruang terhadap kebutuhan
Pelayanan Dinas Kominfo
Arahan Lokasi
Pengembangan
Pelayanan Dinas
Kominfo
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Rencana
Pembangunan
Infrastruktir
Telekomunikasi
Sebaran pemanfaatan
Infrastruktur Telekomunikasi di
Sul-Sel
SITE 3 G
sudah tersebar 102 Kec, 24 Kab/Kota
Pemenuhan akses internet pada
Kawasan Strategi Provinsi (KSP)
Meningkatkan Penggunaan
Teknologi informasi dan Komunikasi
-
2. Rencana
Pembangunan
Infrastruktir
Telekomunikasi
Sebaran pemanfaatan
Infrastruktur Telekomunikasi di
Sul-Sel
Coverage 4 G
tercover : 1561 Desa/Keluran, 172
Kecamatan 19 Kab/Kota
Pemenuhan akses internet pada
Kawasan Strategi Provinsi (KSP)
Meningkatkan Penggunaan
Teknologi informasi dan Komunikasi
3.047 Desa/kelurahan, 306 Kecamatan, 24
Kab/Kota
36
37
38
39
40
41
42
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis
Merujuk pada berbagai hambatan dan kendala dalam pelaksanaan Tugas Pokok
dan Fungsi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi
Selatan, dampak hambatan dan kendala terhadap pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi
Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan
Persandian Provinsi Sulawesi Selatan, serta tantangan dan peluang yang berpotensi
meningkatkan pelayanan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi
Sulawesi Selatan sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya, dapat ditarik beberapa catatan
penting untuk ditindaklanjuti, sebagai berikut:
1. Keterbukaan Informasi yang belum sepenuhnya terlaksana
2. Akses Masyarakat Terhadap Informasi Publik
3. Maraknya Berita Hoaks
4. Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah persandian
5. Perkembangan Teknologi Informasi
6. Program satu data Indonesia
43
Tujuan dan sasaran pembangunan menurut misi merupakan arahan bagi pelaksanaan
setiap urusan wajib dan pilihan dalam mendukung pelaksanaan visi pembangunan daerah.
Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya Bidang Komunikasi, Informatika, Persandian
dan Statistik tujuan dan sasaran terdapat pada Misi 1: Pemerintahan yang berorientasi
melayani, Inovatif dan berkarakter untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan
mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
Tujuan yang akan dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Selatan
sebagai berikut:
1. Meningkatkan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi
Sulawesi Selatani;
2. Meningkatkan Pengelolaan e-Government Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan;
3. Meningkatkan Ketersedian data Statistik Sektoral
4. Mengendalikan pengamanan informasi pemerintahan daerah melalui persandian
Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah
dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari
tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai secara berkesinambungan dan sejalan dengan
tujuan yang telah ditetapkan. Adapun sasaran yang akan dicapai, serta hubungannya dengan
tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Selatan
adalah sebagai berikut:
44
45
Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut di atas, dilakukan melalui berbagai strategi,
kebijakan dan program. Strategi merupakan cara mencapai seluruh tujuan dan sasaran
yang telah ditetapkan. Strategi dimaksud merupakan pemilihan langkah-langkah yang
menyeluruh dan terpadu dalam implementasi perencanaan strategik, yang meliputi
penetapan program dan serangkaian kegiatan dengan memperhatikan segala sumber daya
dan lingkungan yang ada. Adapun strategi yang akan dilaksanakan dalam mencapai visi,
misi, tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Provinsi
Sulawesi Selatan sebagai berikut :
46
Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi dengan
memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi disusunlah program Dinas Komunikasi dan
Informatika Statistik dan Persandian untuk kurun waktu Tahun 2018-2023.
1. Program Pengembangan Dan Implementasi E-Government (Prioritas)
Pembangunan dan Pemeliharaan Command Center
Pembangunan Infrastruktur Jaringan Fiber Optic (fo) Provinsi Sulawesi Selatan
Peningkatan Akses Internet Bandwidth
Pengadaan Dan Pemeliharaan Perangkat Keras
Pengembangan Dan Pengelolaan Aplikasi
Monitoring Layanan Infrastruktur Jaringan Dan Bandwitch Provinsi Sulawesi Selatan
Pengembangan Sumber Daya E-government
Bimbingan Teknis Pengembangan Aplikasi
2. Program Pengembangan Baruga Layanan Publik (Prioritas)
Pengembangan Baruga Layanan Aduan Masyarakat
Pengelolaan Konten Dan Website Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
3. Program Pengelolaan Informasi Publik
Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan
Sosialisasi Reagulasi Dan Kualitas Layanan Informasi Publik
Pembinaan Dan Pengembangan Kapasitas Ppid
Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik
Pengelolaan Informasi Publik
Rumusan Kebijakan Teknis Daerah Terkait Layanan Yang Dikecualikan
Monitoring dan Evaluasi PPID
Pengembangan sarana dan prasarana Ppid
Pengembangan sarana dan prasarana integrasi sistem
4. Program Pengelolaan Komunikasi Publik
Peningkatan Sumber Daya Komunikasi
Monitoring Dan Evaluasi Penyelenggaraan Komunikasi Publik
Pelaksanaan Kemitraan Lembaga Media
47
Literasi Media Sosial
Pengeloaan Dan Pemanfaatan Saluran Komunikasi Publik
Gelar Aksi Pertunjukan Rakyat
Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat Kab/Kota Prov
Sulsel
Pengelolaan Isu Publik, Pendapat Umum Dan Aduan Masyarakat
5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaaan Jasa Tenaga Non PNS
Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan Dan Penggandaan
Penyediaan Makanan Dan Minuman
Pelaksanaan Dan Keikutsertaan Pameran
Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Dan Luar Daerah
6. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedunng Kantor/Asrama
Pemeliharaan Rutin/Berkala Dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Jabatan/Dinas
Pengadaan Perlengkapan Dan Peralatan Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Dan Peralatan Kantor
Pemeliharaan Dan Pengembangan Sistem Informasi/aplikasi/website
7. Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah
Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran Perangkat Daerah
Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan
8. Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan Dan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
9. Program Pengembangan Data Dan Informasi Statistik Sektoral
Penyusunan validasi Data Output Dan Interpretasi Output Data Statistik
Pembangunan Sistem Satu Data Statistik
Pengembangan infrastruktur Statistik
Pendidikan Dan Pelatihan Teknis
Bimbingan Teknis
Penguatan Kapasitas Kelembagaan
Manajemen Produk Diseminasi
Sinkronisasi Antara Data Dengan Metadata
Pengelolaan Hasil Analisis Data
Indentifikasi Kebutuhan Data Melalui Forum Satu Data
Membangun Implementasi Rancangan Pengumpulan Data
Pelaksanaan Pengumpulan Data Opd
48
Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pengumpulan Data Statistik Sektoral
Integrasi Data, Klasifikasi Data, Penginputan Data Dan Agreagat Data Statistik Sektoral
Pengelolaan Hasil Pengolahan Data
10. Program Pemanfaatan Persandian Dan Pengamanan Informasi
Identifikasi Kerentanan Dan Penilaian Resiko Aset Informasi Atau Sistem
Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi
Pelaksanaan Penanggulangan Dan Pemulihan Insiden Keamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi
Peningkatan Kompetensi sumber daya manusia Keamanan Informasi Di bidang Penanggulangan Dan Pemulihan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi
Pembentukan Computer Security Incident Respons Team (CSIRT) di Lingkungan Pemerintah Daerah
Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Intra Pemerintah Daerah
Implementasi Dan Pengelolaan Sertifkat Elektronik Pemerintah Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Penyusunan Peraturan Tentang Tata Kelola/Manajemen Dan Prosedur Teknis Opersional Penerapan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah di Lingkungan
Pemerintah Provinsi
Pengelolaan Alat Pendukung Utama Persandian Yang Digunakan Pemerintah
Daerah
Program yang akan dijabarkan lebih lanjut dituangkan dalam bentuk matrik/tabel
yang menggambarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, Kelompok sasaran dan
pendanaan indikatif seperti pada Tabel 6.1 yang bersumber dari dari Tabel T.C.2
49
Tabel 6.1
Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan Indikatif
Tujuan
Sasaran
Indikator
Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan (Output)
Data Capaian
Pada Tahun Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan PD Penanggung
Jawab
2019 2020 2021 2022 2023
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
0,00
00
50
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
% Pemenuhan administrasi perkantoran
100 % 100 % 3.515.463.055,00 100 % 3.502.376.215,00 100 % 3.631.901.663,00 100 % 3.679.086.723,00 100 % 3.807.915.009,00 100 % 18.136.742.665,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan
Persandian
0,0
0
0
0
5
0
00
3
Penyediaan Jasa Tenaga Non
PNS
Jumlah Jasa Tenaga
Non PNS
43 Orang 1.475.957.112,00 43 Orang 1.485.390.000,00
43
Orang 1.511.290.000,00
43
Orang 1.520.730.000,00
43
Orang 1.546.500.000,00 215 Orang 7.539.867.112,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan
Persandian
0,
00
00
50
0
05
Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan dan
Penggandaan Jumlah ATK yang tersedia
75 Jenis
ATK 541.370.555,00
82 Jenis ATK
410.528.100,00 82 Jenis
ATK 436.438.100,00
90 Jenis ATK
445.868.100,00 90 Jenis
ATK 471.638.100,00 419 Jenis ATK 2.305.842.955,00
Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik Dan Persandian
0,
00
0
0
5
0
0
08
Penyediaan Makanan dan
Minuman
Jumlah biaya jamuan makan dan minum
yang tersedia
80 Jenis 981.135.388,00 80 Jenis 990.570.000,00 80 Jenis 1.016.470.000,00 80 Jenis 1.025.910.000,00 80 Jenis 1.051.680.000,00 400 Jenis 5.065.765.388,00
Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik Dan Persandian
0,00
00
50
009
Pelaksanaan dan Keikutsertaan Pameran
Jumlah Keikutsertaan dalam
Pameran
1 Pameran
75.000.000,00 1
Pameran 84.458.115,00
1 Pameran
110.363.563,00 1
Pameran 119.808.623,00
1 Pameran
145.556.909,00 5 Pameran 535.187.210,00
Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik Dan Persandian
0,00
00
50
010
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
Jumlah perjalanan dinas
64 Kali 442.000.000,00 65 Kali 531.430.000,00 65 Kali 557.340.000,00 66 Kali 566.770.000,00 66 Kali 592.540.000,00 326 Kali 2.690.080.000,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
0,
00
0
0
5
1
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
% Pemenuhan
sarana prasarana perkantoran
100 % 100 % 1.066.820.000,00 100 % 1.169.464.711,00 100 % 1.272.109.422,00 100 % 1.287.899.787,00 100 % 1.331.011.857,00 100 % 6.127.305.777,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
0,00
00
51
004
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor / Asrama
Jumlah Unit gedung kantor/asrama yang dipelihara
1 Unit 21.500.000,00 1 Unit 42.064.711,00 1 Unit 62.589.422,00 1 Unit 65.739.787,00 1 Unit 74.371.857,00 5 Unit 266.265.777,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
0,00
00
51
006
Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku
Cadang Kendaraan Jabatan/Dinas
Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang
dipelihara
22 Unit 517.020.000,00 22 Unit 537.540.000,00 22 Unit 558.070.000,00 22 Unit 561.230.000,00 22 Unit 569.850.000,00 22 Unit 2.743.710.000,00
Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik Dan Persandian
0,00
00
51
009
Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor
Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia
23 Unit 456.500.000,00 25 Unit 477.020.000,00 28 Unit 497.550.000,00 30 Unit 500.710.000,00 32 Unit 509.330.000,00 138 Unit 2.441.110.000,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
0,
00
0
0
5
1
0
10
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
Jumlah perlengkapan dan peralatan
gedung kantor yang dipelihara
10 Unit 36.800.000,00 15 Unit 57.320.000,00 20 Unit 77.850.000,00 25 Unit 81.010.000,00 30 Unit 89.630.000,00 100 Unit 342.610.000,00
Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik Dan Persandian
50
Tujuan
Sasaran
Indikator
Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan (Output)
Data Capaian
Pada Tahun Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan PD Penanggung
Jawab
2019 2020 2021 2022 2023
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
0,00
00
51
012
Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi/Aplikasi/Website
Jumlah Sistem Informasi/Aplikasi yang dipelihara dan dikembangkan
2 Sistem Informasi/Aplikasi
35.000.000,00 45 Sistem Informasi/Aplikasi
55.520.000,00 45 Sistem Informasi/Aplikasi
76.050.000,00 45 Sistem Informasi/Aplikasi
79.210.000,00 45 Sistem Informasi/Aplikasi
87.830.000,00 45 Sistem Informasi/Aplikasi
333.610.000,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
0,00
00
52
PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA
% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat
waktu
100 % 100 % 178.350.000,00 100 % 222.150.999,00 100 % 224.838.679,00 100 % 225.817.778,00 100 % 228.490.991,00 100 % 1.079.648.447,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
0,00
00
52
001
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah
Jumlah Peserta yang mengikuti Forum Perangkat Daerah
155 Orang 10.800.000,00 155 Orang 11.139.099,00 155 Orang 12.026.779,00 155 Orang 12.365.878,00 155 Orang 13.259.091,00 775 Orang 59.590.847,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
0,00
00
52
002
Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen RKA dan DPA baik Pokok dan Perubahan yang tersusun Jumlah Dokumen
Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan Jumlah Dokumen Renstra PD yang disusun dan ditetapkan Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang tersusun dan dilaporkan
4 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 4 Dokumen
71.550.000,00
4 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 4 Dokumen
71.870.000,00
4 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 4 Dokumen
72.770.000,00
4 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 4 Dokumen
73.090.000,00
4 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 4 Dokumen
73.980.000,00
20 Dokumen 10 Dokumen 5 Dokumen 20 Dokumen
363.260.000,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
0,00
00
52
004
Pengumpulan dan Publikasi Data dan Informasi OPD
Jumlah Laporan Data & Informasi yang dikumpulkan Jumlah Data dan Informasi yang
terpublikasi
0 Laporan 0 Jenis 0,00
1 Laporan 6 Jenis 42.821.900,00
1 Laporan 6 Jenis 42.821.900,00
1 Laporan 6 Jenis 42.821.900,00
1 Laporan 6 Jenis 42.821.900,00
1 Laporan 6 Jenis 171.287.600,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
0,00
00
52
005
Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan
Jumlah Laporan Administrasi Keuangan
15 Laporan 96.000.000,00 15 Laporan 96.320.000,00 15 Laporan 97.220.000,00 15 Laporan 97.540.000,00 15 Laporan 98.430.000,00 75 Laporan 485.510.000,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
0,
00
0
0
5
3
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
% ASN berkinerja
sangat baik 100 % 100 % 192.650.000,00 100 % 193.086.660,00 100 % 200.243.279,00 100 % 202.850.377,00 100 % 209.968.476,00 100 % 998.798.792,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
0,00
00
53
003
Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu
Jumlah Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu yang tersedia
355 Pasang 192.650.000,00 390 Pasang 193.086.660,00 429 Pasang 200.243.279,00 472 Pasang 202.850.377,00 519 Pasang 209.968.476,00 2239 Pasang 998.798.792,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
51
Meningkatkan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Meningkatnya Penyebaran Informasi dan Kebijakan Pemerintah
Persentase pengelolaan komunikasi dan informasi Pemerintah Daerah
1,02
10
01
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI e- GOVERNMENT (Prioritas)
%Penerapan e- Government pada lingkup Perangkat Daerah (Prioritas)
40% 60 % 9.641.502.075
,00 70 % 9.623.858.367,70 78 % 9.932.559.414,41 80 % 10.066.618.943,50 85 % 10.432.632.004,88 85 % 49.697.170.805,49
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
1,02
10
01
001
Pembangunan dan Pemeliharaan Command Center
Jumlah Jenis Kelengkapan Command Centre
1 Paket 1.500.000.000,0
0 1 Paket 1.517.150.000,00 1 Paket 1.563.150.000,00 1 Paket 1.579.900.000,00 1 Paket 1.625.660.000,00 5 Paket 7.785.860.000,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan
Persandian
1
,02
10
01
0
02
Pembangunan Infrastruktur Jaringan
Fiber Optic (FO) Provinsi Sulawesi Selatan
Jumlah OPD/Unit Kerja yang
terkoneksi Jaringan Fiber Optic (FO)
47 OPD 2.330.702.075,0
0 47 OPD 2.043.004.805,70 47 OPD 2.029.703.469,41 47 OPD 2.046.453.472,50 47 OPD 2.092.206.889,88 47 OPD 10.542.070.712,49
Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik Dan Persandian
1,02
10
01
003
Peningkatan Akses Internet Bandwith
Jumlah Kapasitas Bandwith Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahap I Jumlah Kapasitas Bandwith Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahap II
250 MBps 500 MBps
2.245.000.000,00
600 MBps 600 MBps 2.262.150.000,00
700 MBps 700 MBps 2.308.150.000,00
800 MBps 800 MBps
2.324.900.000,00 800 MBps 800 MBps 2.370.660.000,00
800 MBps 800 MBps 11.510.860.000,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
1,02
10
01
004
Pengadaan dan Pemeliharaan Perangkat Keras
Jumlah Unit Videotron yang Tersedia Jumlah Jenis Perangkat Keras
yang Tersedia
1 Jenis 8 Jenis
1.682.500.000,00
1 Jenis 10 Jenis 1.699.650.000,00
1 Jenis 12 Jenis 1.745.650.000,00
1 Jenis 14 Jenis 1.762.400.000,00
1 Jenis 16 Jenis 1.808.160.000,00
5 Jenis 60 Jenis 8.698.360.000,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan
Persandian
1,02
10
01
005
Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi
Jumlah Aplikasi yang dibangun
50 Aplikasi
1.600.000.000,00
50 Aplikasi 1.767.150.000,00 50
Aplikasi 1.813.150.000,00
50 Aplikasi
1.829.900.000,00 50
Aplikasi 1.875.660.000,00
50 Aplikasi
8.885.860.000,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan
Persandian
1
,02
10
01
0
06
Monitoring Layanan
Infrastruktur Jaringan dan Bandwith Provinsi Sulawesi Selatan
Jumlah Access
Point Jaringan & Bandwith yang termonitor
38 Access
Point 149.000.000,00
50 Access Point
166.150.000,00 50 Access
Point 212.150.000,00
70
Access Point
228.900.000,00
100
Access Point
274.660.000,00
100
Access Point
1.030.860.000,00
Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik Dan Persandian
1,02
10
01
007
Pengembangan Sumber Daya e-Government
Jumlah Sumber Daya Manusia yang meningkat kualitasnya dalam bidang E- Government
16 Orang 87.000.000,00 16 Orang 104.150.000,00 16 Orang 150.150.000,00 16 Orang 166.900.000,00 20 Orang 212.660.000,00 20 Orang 720.860.000,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
1,02
10
01
009
Bimbingan Teknis Pengembangan Aplikasi
Jumlah peserta Bimtek Pengembangan Aplikasi
53 Orang 47.300.000,00 60 Orang 64.453.562,00 60 Orang 110.455.945,00 60 Orang 127.265.471,00 60 Orang 172.965.115,00 293
Orang 522.440.093,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan
Persandian
Meningkatkan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Meningkatnya Penyebaran Informasi dan Kebijakan Pemerintah
Persentase pengelolaan komunikasi dan informasi Pemerintah Daerah
1,02
10
02
PROGRAM PENGEMBANGAN BARUGA LAYANAN PUBLIK (Prioritas)
Persentase Pemanfaatan Baruga Layanan Masyarakat secara Elektronik (Prioritas)
100 % 100 % 1.016.200.000
,00 100 % 1.018.503.316,00 100 % 1.056.253.415,00 100 % 1.070.005.466,00 100 % 1.107.552.377,00 100 % 5.268.514.574,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
52
1,02
10
02
001
Pengembangan Baruga Layanan Aduan Masyarakat
Jumlah Aduan Masyarakat yang masuk dan ditindak Lanjuti
2000
Aduan 824.200.000,00
2300 Aduan
825.350.000,00 2500
Aduan 844.200.000,00
3000 Aduan
851.100.000,00 5000
Aduan 869.800.000,00
14800 Aduan
4.214.650.000,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
1,02
10
02
002
Pengelolaan Konten dan Berita Website Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
Jumlah Konten dan Berita yang Tersedia
1700
Konten/Berita
192.000.000,00 1800
Konten/Berita
193.153.316,00 1900
Konten/Berita
212.053.415,00 2000
Konten/Berita
218.905.466,00 2100
Konten/Berita
237.752.377,00 2200
Konten/Berita
1.053.864.574,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
Meningkatkan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Meningkatnya Penyebaran Informasi dan Kebijakan Pemerintah
Persentase pengelolaan komunikasi dan informasi Pemerintah Daerah
1,02
10
03
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK
Persentase Layanan Konten Informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi
berkualitas baik
10% 70 % 1.763.100.000
,00 80 % 1.586.574.921,00 90 % 1.643.526.973,00 90 % 1.664.274.139,00 100 % 1.720.919.651,00 100 % 8.378.395.684,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
1,02
10
03
001
Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan
Jumlah sengketa Informasi yang diselesaikan
100 % 1.180.000.000,0
0 100 % 1.000.386.000,00 100 % 1.006.710.000,00 100 % 1.009.000.000,00 100 % 1.015.310.000,00 100 % 5.211.406.000,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
1,02
10
03
002
Sosialisasi Regulasi dan Kualitas Layanan Informasi Publik
Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi
100
Peserta 25.900.000,00
100 Peserta
26.286.000,00 100
Peserta 32.610.000,00
100 Peserta
34.920.000,00 100
Peserta 41.210.000,00
500 Peserta
160.926.000,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
1,02
10
03
003
Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas PPID
Jumlah Peserta Bimtek PPID
108
Orang 35.800.000,00 110 Orang 36.186.000,00
110 Orang
42.510.000,00 110
Orang 44.820.000,00
110 Orang
51.110.000,00 548
Orang 210.426.000,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
1,02
10
03
004
Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik
Jumlah Kab/Kota yang dinilai berdasarkan Layanan Keterbukaan Informasi Publik
24
Kab/Kota 131.900.000,00
24 Kab/Kota
132.286.000,00 24
Kab/Kota 138.610.000,00
24 Kab/Kota
140.910.000,00 24
Kab/Kota 147.210.000,00
24 Kab/Kota
690.916.000,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
1,02
10
03
005
Pengelolaan Informasi Publik
Jumlah Data Informasi Publik dari OPD
500
Informasi Publik
69.000.000,00 500
Informasi Publik
69.386.921,00 600
Informasi Publik
75.746.973,00 700
Informasi Publik
78.044.139,00 1000
Informasi Publik
84.339.651,00 1000
Informasi Publik
376.517.684,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
53
1,02
10
03
006
Rumusan Kebijakan Teknis Daerah Terkait Layanan Yang Dikecualikan
Jumlah Dokumen hasil Rumusan Kebijakan Teknis Daerah terkait Layanan Informasi yang dikecualikan
1
Dokumen 43.500.000,00
1 Dokumen
43.886.000,00 2
Dokumen 50.210.000,00
2 Dokume
n 52.520.000,00
2 Dokumen
58.810.000,00 8
Dokumen 248.926.000,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
1,
02
1
0
0
3
007
Monitoring dan
Evaluasi PPID
Jumlah Laporan Monitoring dan
Evaluasi
4 Laporan 58.000.000,00 4 Laporan 58.386.000,00 4 Laporan 64.710.000,00 4
Laporan 67.020.000,00 4 Laporan 73.310.000,00
20
Laporan 321.426.000,00
Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik Dan Persandian
1,02
10
03
008
Pengembangan Sarana dan Prasarana PPID
Jumlah Infrastruktur Sistem Portal PPID
1 Sistem 97.000.000,00 1 Sistem 97.386.000,00 1 Sistem 103.710.000,00 1 Sistem 106.020.000,00 1 Sistem 112.310.000,00 1 Sistem 516.426.000,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
1,
02
1
0
0
3
0
09
Pengembangan Sarana dan Prasarana
Integrasi Sistem
Jumlah e-aplikasi
yang terintegrasi
1 e-
aplikasi 122.000.000,00 1 e-aplikasi 122.386.000,00
1 e-
aplikasi 128.710.000,00
1 e-
aplikasi 131.020.000,00
1 e-
aplikasi 137.310.000,00
5 e-
aplikasi 641.426.000,00
Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik Dan Persandian
Meningkatkan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan
Meningkatnya Penyebaran Informasi dan Kebijakan
Pemerintah
Persentase pengelolaan komunikasi dan informasi Pemerintah Daerah Persentase pengelolaan
komunikasi dan informasi Pemerintah Daerah
1,02
10
04
PROGRAM PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK
Persentase Komunitas Masyarakat/Mi
tra Strategis Pemerintah Daerah Provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi
Persentase Desiminasi dan Layanan Informasi Publik yang dilakukan sesuai dengan Strategi komunikasi (STRAKOM)
30% 30%
40 % 40 %
568.200.000,00
50 % 50 % 569.487.881,00
65 % 65 % 590.595.542,00
85 % 85 % 598.284.890,00
100 % 100 % 619.278.941,00
100 % 100 % 2.945.847.254,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik
Dan Persandian
1,02
10
04
001
Peningkatkan Sumber Daya Komunikasi
Jumlah kegiatan Peningkatan Sumber Daya Komunikasi Publik
2
Kegiatan 37.000.000,0
0 2 Kegiatan 37.160.000,00
2 Kegiatan
39.799.000,00 2
Kegiatan 40.760.000,00
2 Kegiatan
43.384.000,00 10
Kegiatan 198.103.000,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
1,02
10
04
002
Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Komunikasi Publik
Laporan Monitoring & Evaluasi Penyelenggaraan Komunikasi
Publik
24
Laporan 42.000.000,0
0 24 Laporan 42.160.000,00
24 Laporan
44.799.000,00 24
Laporan 45.760.000,00
24 Laporan
48.384.000,00 120
Laporan 223.103.000,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan
Persandian
54
1,02
10
04
003
Pelaksanaan Kemitraan Lembaga Media
Jumlah mitra Media pada Pelaksanaan Publikasi
3 Media 41.500.000,0
0 3 Media 41.660.000,00 3 Media 44.299.000,00 3 Media 45.260.000,00 3 Media 47.884.000,00 15 Media 220.603.000,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
1,02
10
04
004
Literasi Media Sosial
Jumlah Peserta yang mengikuti Literasi Pengguna Media Sosial
77 Orang 10.800.000,0
0 77 Orang 10.977.881,00 85 Orang 13.602.542,00 85 Orang 14.564.890,00 90 Orang 17.190.941,00
414 Orang
67.136.254,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
1,
02
1
0
0
4
00
6
Pengelolaan dan Pemanfaatan Saluran
Komunikasi Publik
Jumlah laporan Pengelolaan dan Pemanfaatan
Saluran Komunikasi Publik
2
Laporan
123.000.000,
00 2 Laporan 123.160.000,00
2
Laporan 125.799.000,00
2
Laporan 126.760.000,00
2
Laporan 129.384.000,00
10
Laporan 628.103.000,00
Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik Dan Persandian
1,02
10
04
007
Gelar Aksi Pertunjukan Rakyat
Jumlah Gelar Aksi Pertunjukan Rakyat Kabupaten/Kota yang dilaksanakan
1
Pertunjukan
156.200.000,00
1 Pertunjukan
156.350.000,00 1
Pertunjukan
158.999.000,00 1
Pertunjukan
159.960.000,00 1
Pertunjukan
162.584.000,00 5
Pertunjukan
794.093.000,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
1,02
10
04
008
Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat Kab/Kota Prov Sulsel
Jumlah pelaksanaanan Pengembangan & Pemberdayaan Kelompok Informasi Mayarakat (KIM) Kab/Kota Provinsi Sulawesi
Selatan
24
Kab/Kota 23.700.000,0
0 24 Kab/Kota 23.860.000,00
24 Kab/Kota
26.499.000,00 5
Kab/Kota 27.460.000,00
24 Kab/Kota
30.084.000,00 24
Kab/Kota 131.603.000,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
1,
02
1
0
0
4
0
09
Pengelolaan Isu Publik, Pendapat
Umum dan Aduan Masyarakat
Jumlah layanan Pengelolaan Isu Publik, Pendapat
Umum dan Aduan Masyarakat
2
Layanan
134.000.000,
00 2 Layanan 134.160.000,00
2
Layanan 136.799.000,00
2
Layanan 137.760.000,00
2
Layanan 140.384.000,00
2
Layanan 683.103.000,00
Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik Dan Persandian
Integrasi Data Statistik Sektoral
Terwujudnya Integrasi Data Statistik Sektoral
Persentase Sistem Data dan Statistik Sektoral yang Terintegrasi Persentase Sistem Data dan Statistik Sektoral yang Terintegrasi
1,02
14
01
PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI STATISTIK SEKTORAL
cakupan ketersediaan data statistik sektoral Persentase sistem data dan statistik yang terintegrasi
33% 20%
43 % 40 %
461.750.000,00
53 % 50 % 553.296.601,00
68 % 65 % 570.449.827,00
73 % 70 % 576.698.606,00
98 % 90 % 593.759.506,00
98 % 90 % 2.755.954.540,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
1,
02
1
4
0
1
0
01
Penyusunan Validasi Data Output dan
Interpretasi Output Data Statistik
Jumlah Laporan Validasi Data Output dan
Interpretasi Output Data Statistik
4
Laporan 9.900.000,00 4 Laporan 9.990.000,00
4
Laporan 11.540.000,00
5
Laporan 12.110.000,00
5
Laporan 13.660.000,00
22
Laporan 57.200.000,00
Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik Dan Persandian
1,02
14
01
002
Pembangunan Sistem Satu Data Statistik
Jumlah Aplikasi Satu Data yang digunakan
1 Aplikasi 195.000.000,
00 1 Aplikasi 195.090.000,00 1 Aplikasi 196.640.000,00 1 Aplikasi 197.210.000,00 1 Aplikasi 198.760.000,00
5 Aplikasi
982.700.000,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
1,02
14
01
003
Pengembangan Infarstruktur Statistik
Jumlah Aplikasi yang dikembangkan
1 Aplikasi 58.200.000,0
0 1 Aplikasi 58.290.000,00 1 Aplikasi 59.840.000,00 1 Aplikasi 60.410.000,00 1 Aplikasi 61.960.000,00
5 Aplikasi
298.700.000,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
1,02
14
01
004
Pendidikan dan Pelatihan Teknis
Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan Teknis
6 Orang 60.000.000,0
0 6 Orang 60.090.000,00 8 Orang 61.640.000,00 8 Orang 62.210.000,00 9 Orang 63.760.000,00 37 Orang 307.700.000,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
55
1,02
14
01
005
Bimbingan Teknis
Jumlah Peserta yang mengikuti Bimbingan Teknis
125
Orang 9.600.000,00 125 Orang 9.746.601,00
125 Orang
11.399.827,00 125
Orang 11.948.606,00
125 Orang
13.509.506,00 625
Orang
56.204.540,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
1
,02
14
01
0
06
Penguatan Kapasitas Kelembagaan
Jumlah laporan
hasil Penguatan Kelembagaan
1
Laporan 10.200.000,0
0 1 Laporan 10.290.000,00
2 Laporan
11.840.000,00 2
Laporan 12.410.000,00
2 Laporan
13.960.000,00 8
Laporan 58.700.000,00
Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik Dan Persandian
1,02
14
01
007
Manajemen Produk Diseminasi
Jumlah Publikasi Data 24 Data 0,00 24 Data 48.000.000,00 24 Data 48.000.000,00 24 Data 48.000.000,00 24 Data 48.000.000,00 120 Data 192.000.000,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
1,02
14
01
008
Sinkronisasi Antara Data Dengan Metadata
Jumlah Penyediaan Data Informasi yang terstruktur
2
Laporan 22.500.000,0
0 2 Laporan 22.590.000,00
2 Laporan
24.140.000,00 2
Laporan 24.710.000,00
2 Laporan
26.260.000,00 10
Laporan 120.200.000,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
1,02
14
01
009
Pengelolaan Hasil Analisis Data
Jumlah Laporan Hasil Analisis Data
4
Laporan 0,00 4 Laporan 10.000.000,00
4 Laporan
10.000.000,00 4
Laporan 10.000.000,00
4 Laporan
10.000.000,00 20
Laporan 40.000.000,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
1,
02
1
4
0
1
01
0
Indentifikasi Kebutuhan Data
Melalui Forum Satu Data
Jumlah Data Statistik Sektoral yang
teridentifikasi melalui Forum Satu Data
45 Data
OPD 0,00
45 Data
OPD 10.000.000,00
45 Data
OPD 10.000.000,00
45 Data
OPD 10.000.000,00
45 Data
OPD 10.000.000,00
45 Data
OPD 40.000.000,00
Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik Dan Persandian
1,02
14
01
011
Membangun Implementasi Rancangan Pengumpulan Data
Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan Implementasi Rancangan Data Informasi Statistik Sektoral
45 OPD 20.000.000,0
0 45 OPD 20.090.000,00 45 OPD 21.640.000,00 45 OPD 22.210.000,00 45 OPD 23.760.000,00 45 OPD 107.700.000,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
1,02
14
01
012
Pelaksanaan Pengumpulan Data OPD
Jumlah Laporan Data dan Informasi Statistik Sektoral yang dikumpulkan
1
Laporan 24.000.000,0
0 1 Laporan 24.090.000,00
1 Laporan
25.640.000,00 2
Laporan 26.210.000,00
2 Laporan
27.760.000,00 7
Laporan 127.700.000,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
1,02
14
01
013
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengumpulan Data Statistik Sektoral
Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Data Statistik Sektoral
4
Laporan 44.850.000,0
0 4 Laporan 44.940.000,00
4 Laporan
46.490.000,00 4
Laporan 47.060.000,00
4 Laporan
48.610.000,00 20
Laporan 231.950.000,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
1,02
14
01
014
Integrasi Data, Klasifikasi Data, Penginputan Data dan Agreagat Data Statistik Sektoral
Jumlah Laporan Data Statistik Sektoral yang teridentifikasi melalui Forum Satu Data
1
Laporan 7.500.000,00 1 Laporan 7.590.000,00
1 Laporan
9.140.000,00 2
Laporan 9.710.000,00
2 Laporan
11.260.000,00 7
Laporan 45.200.000,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
1,02
14
01
015
Pengelolaan Hasil Pengolahan Data
Jumlah Laporan Pengelolaan Hasil Pengolahan Data
2
Laporan 0,00 2 Laporan 22.500.000,00
2 Laporan
22.500.000,00 2
Laporan 22.500.000,00
2 Laporan
22.500.000,00 10
Laporan 90.000.000,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
56
Mewujudkan tata kelola dan manajemen keamanan informasi Pemerintah Daerah yang komprehensif, efektif, dan
efisien
Terwujudnya Fungsi Identifikasi dan Deteksi di Bidang Keamanan Informasi yang Efektif dan Efisien
Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat Daerah
1,02
15
01
PROGRAM PEMANFAATAN PERSANDIAN DAN PENGAMANAN INFORMASI
% Komunikasi daerah yang memanfaatkan persandian
25% 30 % 294.900.00
0,00 50 % 302.518.420,00 60 % 313.473.452,00 70 % 317.464.280,00 80 % 328.366.929,00 80 % 1.556.723.081,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
1,02
15
01
001
Indentifikasi Kerentanan dan
Penilaian Resiko Aset Informasi atau Sistem Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi
Jumlah Data Celah Kerawanan dan
Nilai Resiko Keamanan Sistem Elektronik hasil kegiatan Security Assesment Sistem Elektronik
47 Data
OPD 20.000.000,0
0 47 Data
OPD 20.128.420,00
47 Data OPD
21.663.452,00 47 Data
OPD 22.234.280,00
47 Data OPD
23.836.929,00 47 Data
OPD 107.863.081,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
1,02
15
01
002
Pelaksanaan Penanggulangan dan Pemulihan Insiden Keamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi
Jumlah Pelaksanaan Penanggulangan dan Pemulihan atas terjadinya Insiden Keamanan Informasi
47 OPD 40.000.000,0
0 47 OPD 40.090.000,00 47 OPD 41.660.000,00 47 OPD 42.230.000,00 47 OPD 43.780.000,00 47 OPD 207.760.000,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
1,02
15
01
003
Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Keamanan Informasi di Bidang Penanggulangan dan Pemulihan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi
Jumlah Peserta Peningkatan Kompetensi Keamanan Informasi di Bidang Penanggulangan dan Pemulihan
100
orang 40.000.000,0
0 100 orang 40.090.000,00
100 orang
41.660.000,00 100
orang 42.230.000,00
100 orang
43.780.000,00 500
orang 207.760.000,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
1,02
15
01
004
Pembentukan Computer Security Incident Respons Team (CSIRT) di Lingkungan
Pemerintah Daerah
Jumlah peserta Tim Penanganan Insiden Keamanan Informasi
150
Orang 0,00 165 Orang 6.950.000,00
185 Orang
6.950.000,00 200
Orang 6.950.000,00
200 Orang
6.950.000,00 900
Orang 27.800.000,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
1,
02
1
5
0
1
0
05
Penetapan Pola Hubungan
Komunikasi Sandi Intra Pemerintah Daerah
Jumlah Layanan Jaringan
Komunikasi Sandi
24
Kab/Kota
30.000.000,0
0 24 Kab/Kota 30.090.000,00
24
Kab/Kota 31.660.000,00
24
Kab/Kota 32.230.000,00
24
Kab/Kota 33.780.000,00
24
Kab/Kota 157.760.000,00
Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik Dan Persandian
1,02
15
01
006
Implementasi dan Pengelolaan Sertifikat Elektronik Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Jumlah Peserta Sosialisasi Tanda Tangan Elektronik
100
Orang 20.000.000,0
0 110 Orang 20.090.000,00
120 Orang
21.660.000,00 135
Orang 22.230.000,00
145 Orang
23.780.000,00 610
Orang 107.760.000,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
1,02
15
01
007
Penyusunan Peraturan Tentang Tata Kelola/Manajemen dan Prosedur Teknis Operasional Penerapan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah
di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Jumlah Peraturan Kepala Daerah dan Pedoman tentang SOP Penrapan Keamanan Informasi
5 SOP 50.000.000,0
0 5 SOP 50.090.000,00 5 SOP 51.660.000,00 5 SOP 52.230.000,00 5 SOP 53.780.000,00 5 SOP 257.760.000,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
1,02
15
01
008
Pengelolaan Alat Pendukung Utama Persandian Yang Digunakan Pemerintah Daerah
Jumlah Alat Pendukung Utama Persandian yang digunakan Pemerintah
Provinsi Sulawesi Selatan
15 APU 94.900.000,0
0 15 APU 94.990.000,00 15 APU 96.560.000,00 15 APU 97.130.000,00 15 APU 98.680.000,00 15 APU 482.260.000,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
Grandtotal 18.698.935.130,00 18.741.318.091,70 19.435.951.666,41 19.689.000.989,50 20.379.895.741,88 96.945.101.619,49
57
Berikut ditampilkan indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi
Sulawesi Selatan secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima)
tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran
RPJMD Tahun 2018 - 2023.
58
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2018—2023 telah disusun berdasar pada peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Penyusunan Renstra sudah dilakukan melalui berbagai tahapan, termasuk interaksi
dengan para pemangku kepentingan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian di
Provinsi dan Kabupaten Kota, partisipasi seluruh unit kerja Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi Sulawesi Selatan, serta dengan mempertimbangkan capaian kinerja
pembangunan Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandianyang berada pada
empat OPD sebelumnya hingga saat ini serta melakukan penyesuaian dengan konsultasi
dengan Pusat (Kemenkominfo, Lembaga Sandi Negara, Badan Pusat Statistik dan
Kemendagri). Dengan demikian, Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi
Sulawesi Selatan telah mengakomodasikan semua tugas dan fungsi yang menjadi
tanggungjawabnya, memelihara kesinambungan dan keberlanjutan program, memenuhi
aspirasi pemangku kepentingan dan masyarakat, serta mengantisipasi masa depan.
Makassar, Januari 2019
Kepala Dinas Kominfo-SP Provinsi Sulawesi Selatan
Ir. H. Andi Hasdullah, M.Si NIP. 1610420 198603 1 022
59
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i
DAFTAR ISI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ii
BAB I : PENDAHULUAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.1 Latar Belakang . . . . . .. .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.2 Landasan Hukum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.3 Maksud Dan Tujuan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.4 Sistematik Penulisan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 19
2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah . . . . . . . . . . . . 23
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH ..24
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat
Daerah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
3.2 Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih..27
3.3 Telaahan Renstra K/L Dan Renstra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
3.4 Telaahan Rencana Tat Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. . . . 34
3.5 Penentuan Isu- Isu Strategis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA RENCANA
PENDANAAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
BAB VII : KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN . . . . . . . . . . . . . . . 57
BAB VII : PENUTUP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
60
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat serta hidayah-
Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat
Daerah (Renstra SKPD) Tahun 2018-2023. Dalam rangka pelaksanaaan amanat Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah
wajib menyusun Rencana Kerja Jangka Panjang (RPJP), Rencana Kerja Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pedoman arah pembangunan lima tahun kedepan
dalam rangka pencapaian visi misi kepala daerah, dan ditindaklanjuti dengan penyusunan
Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) sebagai pedoman
bagi SKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan
pelayanan publik selama lima tahun kedepan. Renstra SKPD disusun berdasarkan tugas
dan fungsi SKPD dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.
Kami menyadari dalam penyusunan Renstra ini masih jauh dari sempurna. Untuk
itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan
penyusunan dokumen selanjutnya.
Makassar, Januari 2019
Kepala Dinas Kominfo-SP Provinsi Sulawesi Selatan
Ir. H. Andi Hasdullah, M.Si
NIP. 1610420 198603 1 022