1.1. LATAR BELAKANG - soppengkab.go.id · 1.1. LATAR BELAKANG Perencanaan Pembangunan Daerah adalah bagian yang tak terpisahkan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan nasional,

Rencana Strategis ( RENSTRA ) Dinas Perpustakaan dan Kersipan TA. 2016 – 2021 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah bagian yang tak terpisahkan dalam

pelaksanaan perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pembangunan daerah adalah

strategi awal dalam menyusun rencana strategis pembangunan yang harus dilakukan secara

komprehensif dan integral dengan memperhatikan sinkronisasi dan koordinasi yang berkelanjutan

melalui tahapan yang jelas, mulai dari tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi

pelaksanaan sesuai Peraturan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 8 tahun 2008,

sehingga perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem

perencanaan pembangunan nasional sesuai dengan rumpun bidang tugas pokok dan fungsinya

yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah yang juga mengamanatkan kepada Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (SKPD) untuk

menyusun Rencana Strategis (Renstra), dengan koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) berpedoman kepada Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD), mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah (RPJPD) serta dengan memperhatikan RPJM Nasional.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis ( Renstra ) SKPD adalah sebagai pedoman untuk

menyusun Rencana Kerja ( Renja ) setiap tahunnya dan sebagai dasar pelaksanaan

pembangunan daerah serta sebagai acuan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi

pelaksanaan kinerja SKPD.

Pembangunan bidang Perpustakaan bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan

masyarakat dan bangsa dan menumbuhkembangkan minat serta kegemaran membaca melalui

Perpustakaan yang mampu menjamin kebutuhan masyarakat kini dan yang akan datang, sesuai

amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan pasal 8 yang berbunyi

Pemerintah Daerah menjamin penyelenggaraa dan pengembangan perpustakaan di daerah;

menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di wilayah masing-masing;

menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber


belajar masyarakat; menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan

perpustakaan; menfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan didaerah; menyelenggarakan dan

mengembangkan perpustakaan umum daerah di wilayahnya.

Dalam bidang Kearsipan bertujuan untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan

terpercaya, menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan, serta

mendinamiskan sistem kearsipan serta peningkatan kualitas pelayanan publik dibidang kearsipan

dengan melakukan penetapan kebijakan, pembinaan kearsipan serta pengelolaan arsip sesuai

dengan kewenangan daerah yang diatur dalam Undang-Undang 43 Tahun 2009 tentang

Kearsipan.

Berdasarkan hal tersebut Dina Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Soppeng,

menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021 yang merupakan dokumen

perencanaan lima tahunan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Soppeng yang memuat

visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dibidang

Perpustakaan dan Kearsipan berdasarkan kondisi dan potensi daerahdi Kabupaten Soppeng dan

kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Perpustakaan dan Kearsipan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dalam penyusunan Renstra SKPD ini, sejumlah peraturan telah digunakan sebagai

rujukan, yakni antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

5. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional, Tahun 2005-2025;


8. Undang–Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;

9. Undang-Undang 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata

Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005-

2025.

19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-

2013;

20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029;

21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 02 Tahun 2010 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Daerah;


22. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah

Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Soppeng Tahun 2005-2025;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang RencanaTata Ruang

Wilayah Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2032;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perencanaan

Pembangunandan Penganggaran Partisipatif Pemerintah Kabupaten Soppeng;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renstra Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD )

adalah merupakan proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama

kurung waktu satu sampai lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala

yang ada atau kemungkinan yang akan timbul.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 adalah :

a. Sebagai pedoman untuk menyusun Rencan Kerja (Renja) setiap tahun.

b. Sebagai dasar pelaksanaan pembangunan daerah khususnya Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan Kabupaten Soppeng.

c. Sebagai acuan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerjaDinas

Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Soppeng.


1.4. SISTIMATIKA PENULISAN

Sistimatika penulisan dokumen Renstra SKPD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kabupaten Soppeng sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksuddan Tujuan,

Sistematika Penulisan

Latar belakang mengemukakan secara ringkas pengertian RenstraSKPD,

fungsi RENSTRA SKPD dalam penyelenggaraanpembangunandaerah, proses

penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPDdengan RPJMD, Renstra K/L

dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota,dan dengan Renja SKPD. Landasan Hukum

memuat penjelasan tentang Undang-Undang, peraturan pemerintah, Peraturan

Daerah,dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang strukturorganisasi,

tugas dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam

penyusunan perencanaan dan penganggaranSKPD. Maksud dan tujuan memuat

penjelasan tentang maksud dantujuan dari penyusunan Renstra SKPD. Sistematika

penulisanmenguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra SKPD, sertasusunan

garis besar isi dokumen.

BAB II Gambaran Pelayanan SKPD memuat Tugas, Fungsi danStrukturOrganisasiSKPD,

Sumber Daya SKPD, Kinerja PelayananSKPD, Tantangan danPeluang

Pengembangan Pelayanan SKPD.

Gambaran pelayanan SKPD memuat informasi tentang peran (tugas dan

fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara

ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan

fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui

pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan

utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPD ini. Tugas,

fungsi dan struktur organisasi SKPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan

satu eselon dibawah kepala SKPD, uraian tentang struktur organisasi SKPD ditujukan

untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil dan tata laksana SKPD. Sumber daya

SKPD memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya manusia yang dimiliki

SKPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia,

asset/modal. Kinerja Pelayanan SKPD menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD


berdasarkan sasaran / target Renstra SKPD periode sebelumnya. Tantangan dan

peluang pengembangan pelayanan SKPD mengemukakan hasil analisis terhadap

Renstra K/L dan Renstra SKPD Kabupaten/Kota (untuk provinsi) dan Renstra SKPD

Provinsi (untuk Kabupaten/Kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis

terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan

pelayanan SKPD pada lima tahun mendatang.

Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

memuatIdentifikasiPermasalahan Berdasarkan Tugas dan FungsiPelayanan

SKPD, TelaahanVisi, Misi dan Program Kepala Daerahdan Wakil Kepala Daerah

Terpilih, Telaahan Renstra K/L danRenstra, TelaahanRT/RW dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategisdan PenentuanIsu-IsuStrategis.

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi mengemukakan

permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang

mempengaruhinya. Telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah terpilih mengemukakan apa saja tugas dan fungsi SKPD yang terkait dengan

visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Telaahan

Renstra K/L dan Renstra mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun

faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan

pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra

SKPD Provins/Kabupaten/Kota. Telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian

lingkungan hidup strategis mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan

pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD

ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS. Penentuan isu-isu strategis mereview kembali

faktor-faktor dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalhan pelayanan

SKPD.

BAB IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi, dan Kebijakan memuat Visidan Misi

SKPD, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPDStrategi, dan Kebijakan

SKPD.

Visi dan misi SKPD mengemukakan rumusan pernyataan visi danmisi SKPD.

Tujuan dan sasaran jangka menengah SKPDmengemukakan rumusan pernyataan


tujuan dan sasaran jangkamenengah SKPD. Strategi dan kebijakan

mengemukakanpernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahunmendatang.

BAB VRencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, KelompokSasaran, dan

Pendanaan Indikatif.

Mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja,

kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VI Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan SasaranRPJMD memuat

Kinerja yang akan dicapai SKPD dalam LimaTahun mendatang sebagai

komitmen untuk mendukungPencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD.

Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

mengemukakan indikator kinerja SKPD yang secaralangsung menunjukkan kinerja

yang akan dicapai SKPD dalamlima tahun mendatang sebagai komitmen untuk

mendukungpencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII Penutup


BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI SKPD

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas mempunyai

tugas, membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah di bidang Perpustakaan dan Kearsipan yang ditugaskan kepada daerah di

bidang Perpustakaan dan Kearsipan sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang

berlaku untuk kelancaran tugas.

1. Dalam menyelenggarakan tugas Kepala Dinas mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Pengolahan,

Layanan, Pelestarian Bahan Perpustakaan, Pengembangan Perpustakaan,

Pembudayaan Kegemaran Membaca dan bidang Pembinaan dan Pengelolaan Arsip;

b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Pengolahan, Layanan, Pelestarian

Bahan Perpustakaan, Pengembangan Perpustakaan, Pembudayaan Kegemaran

Membaca dan bidang Pembinaan dan Pengelolaan Arsip;

c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan urusan pemerintahan bidang Pengolahan,

Layanan, Pelestarian Bahan Perpustakaan, Pengembangan Perpustakaan,

Pembudayaan Kegemaran Membaca dan bidang Pembinaan dan Pengelolaan Arsip;

d. Pelaksanaan administrasi Dinas urusan pemerintahan bidang Pengolahan, Layanan,

Pelestarian Bahan Perpustakaan, Pengembangan Perpustakaan, Pembudayaan

Kegemaran Membaca dan bidang Pembinaan dan Pengelolaan Arsip;

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas sebagaimana yang dimaksud tersebut di atas sebagai berikut :

a. Menyusun kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan

mengendalikan penyelenggaraan kebijakan serta menyusun Renstra Dinas sesuai

dengan Visi dan Misi Daerah;

b. Merumuskan program kerja sesuai Renstra Dinas;

c. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Dinas;

d. Membina Kepala Sekretariat dan para Kepala Bidang dalam pelaksanaan tugasnya;


e. Mengarahkan pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat

waktu, berkualitas dalam lingkup Dinas;

f. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat

waktu, berkualitas dalam lingkup Dinas;

g. Memecahkan masalah dalam pelaksanaan tugas pokok organisasi agar senantiasa

berjalan optimal;

h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas pokok organisasi agar senantiasa sesuai dengan

rencana dan target yang ditetapkan;

i. Melaporkan dan memberi saran kepada atasan terkait dengan pelaksanaan tugas

pokok organisasi;

j. Melaksanakan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di

bidang Perpustakaan dan Kearsipan;

k. Menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pengolahan,

Layanan, Pelestarian Bahan Perpustakaan;

l. Menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pengembangan

Perpustakaan, Pembudayaan Kegemaran Membaca;

m. Menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pembinaan dan

Pengelolaan Arsip;

n. Mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas pembinaan pada kesekretariatan agar

tercipta sinkronisasi kebijakan penyelenggaraan tugas lingkup dinas;

o. Menilai prestasi kerja bawahan Kepala Sekretariat dan Kepala Bidang dalam rangka

pembinaan dan pengembangan karier, serta melaksanakan tugas kedinasan lainnya

yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Sekretariat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dipimpin oleh seorang Sekretaris,

mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka

penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan sub bagian umum dan kepegawaian, perencanaan,

pelaporan dan keuangan serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua

unsur dalam lingkungan dinas perpustakaan dan kearsipan sesuai peraturan perundang-

undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Dalam menyelenggarakan tugas Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai

fungsi :


a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Umum, Kepegawaian, Perlengkapan dan Aset,

Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan;

b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan di bidang Umum, Kepegawaian,

Perlengkapan dan Aset, Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan;

c. Pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Umum, Kepegawaian,

Perlengkapan dan Aset, Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan;

d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kesekretariatan;

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.


a. Merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;

c. Memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan

pelaporannya;

d. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat

waktu, berkualitas dalam lingkup sekretariat;

e. Mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat

waktu, berkualitas dalam lingkup sekretariat;

f. Mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam

lingkup sekretariat;

g. Menyusun laporan dan memberi saran kepada atasan terkait pelaksanaan tugas;

h. Merencanakan mengkoordinasikan, menggerakkan dan mengendalikan serta

menetapkan kebijakan di bidang Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Perlengkapan;

i. Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan teknis dan adminisratif

kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkup Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

j. Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan umum, kepegawaian,

perlengkapan dan aset;

k. Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan perencanaan dan pelaporan

serta pengelolaan keuangan;

l. Melakukan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan dalam

lingkup Sekretariat;


m. Mengkoordinasikan penyiapan bahan dan penyusunan RKA, DPA, LAKIP, RENSTRA

dan RENJA dan atau dokumen perencanaan berdasarkan peraturan perundang-

undangan;

n. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan

kesekretariatan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

o. Menilai prestasi kerja Kepala Sub bagian rangka pembinaan dan pengembangan

karier, serta melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan

baik lisan maupun tertulis.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian

mempunyai tugas menyiapkan bahan, menghimpun mengelola dan melaksanakan administrasi,

urusan ketatausahaan Dinas meliputi pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat,

kearsipan, protokol, perjalanan dinas, tatalaksana, perlengkapan, kepegawaian dan tugas umum

lainnya, sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran

tugas.

Dalam menyelenggarakan tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai

fungsi :

a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di subbagian umum dan kepegawaian;

b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di subbagian umum dan kepegawaian;

c. Pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas di subbagian umum dan

kepegawaian;

d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.


a. Menyusun rencana kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi yang merata;

c. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat

waktu, berkualitas dalam lingkup sub bagian;

d. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana,

tepat waktu, berkualitas dalam lingkup sub bagian;

e. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana,



f. Menyusun laporan dan memberi saran kepada atasan terkait pelaksanaan tugas;

g. Mengelola dan melaksanakan urusan yang terkait dengan rumah tangga dan surat

menyurat;

h. Mengelola dan melaksanakan urusan yang terkait dengan kearsipan;

i. Mengelola dan melaksanakan urusan keprotokoleran dan perjalanan dinas;

j. Mengelola dan melaksanakan urusan yang terkait dengan ketatalaksanaan;

k. Mengelola dan melaksanakan urusan yang terkait dengan perlengkapan;

l. Mengelola dan melaksanakan urusan yang terkait dengan administrasi kepegawaian;

m. Mengelola dan melaksanakan urusan umum lainnya;

n. Melaksanakan monitoring, evaluasi serta membuat laporan hasil pelaksanaan tugas

dan kegiatan sub bagian;

o. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier,

serta melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik

secara lisan maupun tertulis.

Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub

Bagian mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan,

menghimpun,mengelola dan melaksanakan administrasi urusan perencanaan, pelaporan dan

Keuangan serta melakukan pembinaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan,

pelaporandan Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku

untuk kelancaran tugas.

Dalam menyelenggarakan tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dan

Keuangan mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di subbagianperencanaan, pelaporan dan

Keuangan;

b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di subbagianperencanaan, pelaporan dan

keuangan;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di subbagianperencanaan, pelaporan dan Keuangan;


fungsinya.

Rincian tugas yang terkait dengan perencanaan dan pelaporan sebagai berikut :


a. Menyusun rencanakegiatan dan jadwal operasional tahunan serta penganggaran Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;


c. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu,

berkualitas dalam lingkup sub bagian;

d. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat

waktu, berkualitas dalam lingkup sub bagian;




g. Menghimpun dan mempersiapkan bahan penyusunan laporan di Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan;

h. Mengoordinasikan pelaksanaan perencanaan program, kegiatan, pelaporan dan

keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

i. Menginventarisir permasalahan-permasalahan pelaksanaan program kegiatan;

j. Melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan RKA, DPA, LAKIP, RENSTRA, RENJA

dan/atau dokumen perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku;

k. Melakukan pengumpulan data realisasi capaian kinerja bulanan, serta melakukan

pengolahan data laporan capaian kinerja triwulan, semester serta pengolahan data LAKIP

SKPD;

l. Melakukan pengolahan data revisi anggaran untuk kebutuhan rencana kerja tahunan

SKPD;

m. Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan sub bagian;

n. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;

o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara

lisan maupun tertulis.

Bidang Pengolahan, Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan :

1. Seksi Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan

2. Seksi Layanan, Otomasi dan Kerja Sama Perpustakaan

3. Seksi Pelestarian Bahan Perpustakaan


Bidang Pengolahan, Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan dipimpin oleh seorang

Kepala Bidang, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis,

memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina,

mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang Pengolahan, Layanan dan

Pelestarian Bahan Perpustakaan sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang


Dalam menyelenggarakan tugas Kepala BidangPengolahan, Layanan dan Pelestarian

Bahan Perpustakaan mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis Pengembangan Koleksi, Pengolahan Bahan Perpustakaan,

Layanan, Otomasi, Kerja Sama Perpustakaan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan;

b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang

Pengembangan Koleksi, Pengolahan Bahan Perpustakaan, Layanan, Otomasi, Kerja

Sama Perpustakaan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pengembangan Koleksi, Pengolahan

Bahan Perpustakaan, Layanan, Otomasi, Kerja Sama Perpustakaan dan Pelestarian

Bahan Perpustakaan;


fungsinya.

Rincian tugas yang terkait dengan Kepala BidangPengolahan, Layanan dan Pelestarian

Bahan Perpustakaansebagai berikut :




pelaporannya;

d. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu,

berkualitas dalam lingkup bidang;

e. Mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu,

berkualitas dalam lingkup bidang;

f. Mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup

bidang;



h. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Pengembangan

Koleksi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan, Layanan, Otomasi dan Pelestarian Bahan

Perpustakaan;

i. Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait terhadap penyelenggaraan program dan

kegiatan dibidangPengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan,

Layanan, Otomasi dan Pelestarian Bahan Perpustakaan;

j. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan

Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan, Layanan, Otomasi dan

Pelestarian Bahan Perpustakaan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

k. Melakukan pembinaan dan penanganan bidang Pengembangan Koleksi dan Pengolahan

Bahan Perpustakaan, Layanan, Otomasi dan Pelestarian Bahan Perpustakaan;

l. Melakukan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang


Pelestarian Bahan Perpustakaan;

m. Melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pengembangan Koleksi dan

Pengolahan Bahan Perpustakaan, Layanan, Otomasi dan Pelestarian Bahan

Perpustakaan;

n. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bidang


Pelestarian Bahan Perpustakaan;

o. Menilai prestasi kerja Kepala Seksi dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier,

serta melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan

maupun tertulis;

Seksi Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Pustakaandipimpin oleh seorang

Kepala Seksi, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan

kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi

Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Perpustakaansesuai peraturan perundang-

undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Dalam menyelenggarakan tugas Kepala Seksi Pengembangan Koleksi dan Pengolahan

Bahan Pustakaanmempunyai fungsi :


a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di Seksi Pengembangan Koleksi dan

Pengolahan Bahan Perpustakaan;

b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di Seksi Pengembangan Koleksi dan


c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Seksi Pengembangan Koleksi dan Pengolahan

Bahan Perpustakaan;


fungsinya.

Rincian tugas Kepala SeksiPengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan

Pustakaansebagai berikut :

a. Menyusun rencana kegiatan dan jadwal operasional tahunandi Seksi Pengembangan

Koleksi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;



berkualitas dalam lingkup seksi;


waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;


tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;


g. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan Seksi Pengembangan Koleksi

dan Pengolahan Bahan Perpustakaanserta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan

masalah;

h. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Seksi Pengembangan Koleksi dan


i. Mengoordinasikan kegiatan dengan SKPD terkait Seksi Pengembangan Koleksi dan


j. Melaksanakan pembinaan pelaksanaan tugas di Seksi Pengembangan Koleksi dan


k. Melaksanakan penataan koleksi bahan perpustakan, sehingga tercipta motivasi dan minat

pengunjung untuk membaca buku- buku perpustakan;


l. Melaksanakan monitoring hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan Seksi;

m. Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan Seksi;


o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan

maupun tertulis.

Seksi Layanan, Otomasi dan Kerja Sama Perpustakaandipimpin oleh seorang Kepala Seksi,

mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis,

membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi Layanan, Otomasi

dan Kerja Sama Perpustakaan sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang


Dalam menyelenggarakan tugas Kepala Seksi Layanan, Otomasi dan Kerja Sama

Perpustakaanmempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di Seksi Layanan, Otomasi dan Kerja

SamaPerpustakaan;

b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di Seksi Layanan, Otomasi dan Kerja

Sama Perpustakaan;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Seksi Layanan, Otomasi dan Kerja Sama

Perpustakaan;


fungsinya.

Rincian tugas Kepala SeksiLayanan, Otomasi dan Kerja Sama Perpustakaansebagai

berikut :

a. Menyusun rencana kegiatan dan jadwal operasional tahunan Seksi Layanan, Otomasi

dan Kerja Sama Perpustakaansebagai pedoman pelaksanaan tugas;



waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi Layanan, Otomasi dan Kerja Sama

Perpustakaan;


tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi Layanan, Otomasi dan Kerja Sama

Perpustakaan;



tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi Layanan, Otomasi dan Kerja Sama

Perpustakaan;


g. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan Seksi Layanan, Otomasi dan

Kerja Sama Perpustakaanserta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

h. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Seksi Layanan, Otomasi dan Kerja

Sama Perpustakaan;

i. Mengoordinasikan kegiatan dengan SKPD terkait Seksi Layanan, Otomasi dan Kerja

Sama Perpustakaan;

j. Melaksanakan pemberian dukungan atas Seksi Layanan, Otomasi dan Kerja Sama

Perpustakaan;

k. Melaksanakan pembinaan pelaksanaan tugas Seksi Layanan, Otomasi dan Kerja Sama

Perpustakaan;

l. Melaksanakan monitoring Seksi Layanan, Otomasi dan Kerja Sama Perpustakaan;

m. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan Seksi Layanan, Otomasi dan Kerja Sama

Perpustakaan;



maupun tertulis.

Seksi Pelestarian Bahan Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai

tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina,

mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi Pelestarian Bahan

Perpustakaan sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk

kelancaran tugas.

Dalam menyelenggarakan tugas Kepala Seksi Pelestarian Bahan Perpustakaan

mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di Seksi Pelestarian Bahan

Perpustakaan;

b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di Seksi Pelestarian Bahan Perpustakaan;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Seksi Pelestarian Bahan Perpustakaan;



fungsinya.

Rincian tugas Kepala SeksiPelestarian Bahan Perpustakaan sebagai berikut :

a. Menyusun rencana kegiatan dan jadwal operasional tahunan Seksi Pelestarian Bahan

Perpustakaan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;



waktu, berkualitas dalam lingkup seksiPelestarian Bahan Perpustakaan;


tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi Pelestarian Bahan Perpustakaan;


tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi Pelestarian Bahan Perpustakaan;


g. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan Seksi Pelestarian Bahan

Perpustakaan, Pembudayaan Kegemaran Membaca serta menyiapkan bahan petunjuk

pemecahan masalah;

h. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Seksi Pelestarian Bahan Perpustakaan;

i. Mengoordinasikan kegiatan dengan SKPD terkait Seksi Pelestarian Bahan

Perpustakaan;

j. Melaksanakan pemberian dukungan atas Seksi Pelestarian Bahan Perpustakaan;

k. Melaksanakan pembinaan pelaksanaan tugas di Seksi Pelestarian Bahan Perpustakaan;

l. Melaksanakan monitoring hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan Seksi Pelestarian

Bahan Perpustakaan;

m. Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan Seksi Pelestarian Bahan

Perpustakaan;



maupun tertulis.


Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca :

1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan

2. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Perpustakaan

3. Seksi Pengembangan Pembudayaan Kegemaran Membaca

Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca dipimpin

oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan

kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah,

membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang Pengembangan

Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca,sesuai peraturan perundang-undangan

dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Dalam menyelenggarakan tugas Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan

Pembudayaan Kegemaran Membaca mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis, perencanaan, monitoring dan pelaporan kegiatan

bidangPembinaan dan Pengembangan Perpustakaan, Pembinaan dan Pengembangan

Tenaga Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca;

b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan dibidang Pembinaan dan

Pengembangan Perpustakaan, Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Perpustakaan

dan Pembudayaan Kegemaran Membaca;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pembinaan dan Pengembangan

Perpustakaan, Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Perpustakaan dan

Pembudayaan Kegemaran Membaca;

d. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya;

Rincian tugas Kepala BidangBidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan

Kegemaran Membaca sebagai berikut:




pelaporannya;


waktu, berkualitas dalam lingkup bidang;



waktu, berkualitas dalam lingkup bidang;


bidang;


h. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Pengembangan

Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca;


kegiatan dibidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan, Pembinaan dan

Pengembangan Tenaga Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca;

j. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Pembinaan

dan Pengembangan Perpustakaan, Pembinaan dan Pengembangan Tenaga

Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca dan menyiapkan bahan

petunjuk pemecahan masalah;

k. Melakukan pembinaan dan penanganan bidang Pembinaan dan Pengembangan

Perpustakaan, Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Perpustakaan dan


l. Melakukan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang

Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan, Pembinaan dan Pengembangan Tenaga


m. Melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang dibidang Pembinaan dan

Pengembangan Perpustakaan, Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Perpustakaan

dan Pembudayaan Kegemaran Membaca;

n. Melakukan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan bidang

Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan, Pembinaan dan Pengembangan Tenaga


o. Menilai prestasi kerja Kepala Seksi dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier

sertamelaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan

maupun tertulis.


Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaandipimpin oleh seorang Kepala Seksi,


membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi Pembinaan dan

Pengembangan Perpustakaan sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang


Dalam menyelenggarakan tugas Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan

Perpustakaanmempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan penyusunnan kebijakan teknis di Seksi Pembinaan dan

Pengembangan Perpustakaan;

b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di Seksi Pembinaan dan Pengembangan

Perpustakaan;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Seksi Pembinaan dan Pengembangan

Perpustakaan;


fungsinya.

Rincian tugas Kepala SeksiPembinaan dan Pengembangan Perpustakaansebagai berikut:

a. Menyusun rencana kegiatan dan jadwal operasional tahunan SeksiPembinaan dan

Pengembangan Perpustakaansebagai pedoman pelaksanaan tugas;









g. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan Seksi Pembinaan dan

Pengembangan Perpustakaanserta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

h. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Seksi Pembinaan dan Pengembangan

Perpustakaan;


i. Mengkoordinasikan kegiatan dengan SKPD terkait Seksi Pembinaan dan


j. Melaksanakan pemberian dukungan atas Seksi Pembinaan dan Pengembangan

Perpustakaan;

k. Melaksanakan pembinaan pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan dan Pengembangan

Perpustakaan;

l. Melaksanakan monitoring hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan SeksiPembinaan dan


m. Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan SeksiPembinaan dan




maupun tertulis.

Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala

Seksi, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan

teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi Pembinaan

dan Pengembangan Tenaga Perpustakaan sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman

yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Dalam menyelenggarakan Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga

Perpustakaanmempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di Seksi Pembinaan dan Pengembangan

Tenaga Perpustakaan;

b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di Seksi Pembinaan dan Pengembangan


c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga

Perpustakaan;


fungsinya.

Rincian tugas Kepala SeksiPembinaan dan Pengembangan Tenaga Perpustakaansebagai

berikut:


a. Menyusun rencana kegiatan dan jadwal operasional tahunan Seksi Pembinaan dan

Pengembangan Tenaga Perpustakaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;









g. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan SeksiPembinaan dan

Pengembangan Tenaga Perpustakaan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan

masalah;

h. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis SeksiPembinaan dan Pengembangan


i. Mengoordinasikan kegiatan dengan SKPD terkait SeksiPembinaan dan Pengembangan


j. Melaksanakan pemberian dukungan atas SeksiPembinaan dan Pengembangan Tenaga

Perpustakaan;

k. Melaksanakan pembinaan pelaksanaan tugas di SeksiPembinaan dan Pengembangan


l. Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan Seksi

Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Perpustakaan;

m. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;

n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan

maupun tertulis.

Seksi Pengembangan Pembudayaan Kegemaran Membacadipimpin oleh seorang Kepala

Seksi, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan

teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi


Pengembangan Pembudayaan Kegemaran Membacasesuai peraturan perundang-undangan dan

pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Dalam menyelenggarakan tugas Kepala Seksi Pengembangan Pembudayaan

Kegemaran Membacamempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di Seksi Pengembangan Pembudayaan

Kegemaran Membaca;

b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di Seksi Pengembangan Pembudayaan

Kegemaran Membaca;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Seksi Pengembangan Pembudayaan Kegemaran

Membaca;


fungsinya;

Rincian tugas Kepala SeksiSeksi Pengembangan Pembudayaan Kegemaran

Membacasebagai berikut :

a. Menyusun rencana kegiatan dan jadwal operasional tahunan Seksi Pengembangan

Pembudayaan Kegemaran Membaca sebagai pedoman pelaksanaan tugas;


c. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana,

tepatwaktu,berkualitas dalam lingkup seksi;






g. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan SeksiPengembangan


h. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis SeksiPengembangan Pembudayaan

Kegemaran Membaca;

i. Mengkoordinasikan kegiatan dengan SKPD terkait SeksiPengembangan Pembudayaan

Kegemaran Membaca;


j. Melaksanakan pemberian dukungan atas SeksiPengembangan Pembudayaan

Kegemaran Membaca;

k. Melaksanakan pembinaan pelaksanaan tugas di SeksiPengembangan Pembudayaan

Kegemaran Membaca;

l. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat terkait kebijakan pemerintah sehingga

lebih efektif dalam pelaksanaan tugas;

m. Melaksanakan monitoring hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan SeksiPengembangan


n. Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan SeksiPengembangan


o. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier

serta melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik

lisan maupun tertulis.

Bidang Pembinaan dan Pengelolaan Kearsipan:

1. Seksi Pembinaan Kearsipan

2. Seksi Pengelolaan Arsip

3. Seksi Pengawasan,Layanan dan Pemanfaatan Arsip

Bidang Pembinaan dan PengelolaanKearsipan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang,

mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan

dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengoordinasikan dan

melaksanakan program dan kegiatan di bidang Pembinaandan Pengelolaan Kearsipansesuai

peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Dalam menyelenggarakan tugas Kepala Bidang Pembinaan dan

PengelolaanKearsipanmempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis, perencanaan, monitoring dan pelaporan kegiatan bidang

Pembinaan dan PengelolaanKearsipan;

b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan dibidang Pembinaan Kearsipan,

Pengelolaan Arsip, Pengawasan, Layanan dan Pemanfaatan Arsip;


c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pembinaan Kearsipan, Pengelolaan Arsip,

Pengawasan, Layanan dan Pemanfaatan Arsip ;

d. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya;

Rincian tugas Kepala BidangPembinaan dan PengelolaanKearsipansebagai berikut :




pelaporannya;


waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;


waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;


Bidang;


h. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Pembinaan

Kearsipan, Pengelolaan Arsip, Pengawasan, Layanan dan Pemanfaatan Arsip;


kegiatan di BidangPembinaan Kearsipan, Pengelolaan Arsip, Pengawasan, Layanan dan

Pemanfaatan Arsip;

j. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Pembinaan

Kearsipan, Pengelolaan Arsip, Pengawasan, Layanan dan Pemanfaatan Arsip dan

menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

k. Melakukan pembinaan dan penanganan Seksi Pembinaan Kearsipan, Pengelolaan

Arsip, Pengawasan, Layanan dan Pemanfaatan Arsip;

l. Melakukan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Bidang

Pembinaan Kearsipan, Pengelolaan Arsip, Pengawasan, Layanan dan Pemanfaatan

Arsip;

m. Melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Pembinaan Kearsipan,

Pengelolaan Arsip, Pengawasan, Layanan dan Pemanfaatan Arsip;


n. Melakukan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan Bidang

Pembinaan Kearsipan, Pengelolaan Arsip, Pengawasan, Layanan dan Pemanfaatan

Arsip;

o. Menilai prestasi kerja Kepala Seksi dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier

sertamelaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan

maupun tertulis;

Seksi Pembinaan Kearsipan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas

memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina,

mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi Pembinaan Kearsipan

sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Dalam menyelenggarakan tugas Kepala Seksi Pembinaan Kearsipan mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di Seksi Pembinaan Kearsipan;

b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di Seksi Pembinaan Kearsipan;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Seksi Pembinaan Kearsipan;


fungsinya.

Rincian tugas Kepala SeksiPembinaan Kearsipan sebagai berikut:

a. Menyusun rencana kegiatan dan jadwal operasional tahunan Seksi Pembinaan Kearsipan

sebagai pedoman pelaksanaan tugas;



berkualitas dalam lingkup seksi;






g. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan SeksiPembinaan Kearsipan

serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

h. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis SeksiPembinaan Kearsipan;


i. Mengoordinasikan kegiatan dengan SKPD terkait SeksiPembinaan Kearsipan;

j. Melaksanakan pemberian dukungan atas SeksiPembinaan Kearsipan;

k. Melaksanakan pembinaan pelaksanaan tugas di SeksiPembinaan Kearsipan;

l. Melaksanakan monitoring hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan Seksi Pembinaan

Kearsipan;

m. Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan SeksiPembinaan

Kearsipan;



maupun tertulis;

Seksi Pengelolaan Arsipdipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas memimpin

dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan

dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi Pengelolaan Arsip sesuai peraturan

perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Dalam menyelenggarakan tugas Kepala Seksi Pengelolaan Arsipmempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di Seksi Pengelolaan Arsip;

b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di Seksi Pengelolaan Arsip;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Seksi Pengelolaan Arsip;


fungsinya.

Rincian tugas Kepala SeksiPengelolaan Arsipsebagai berikut:

a. Menyusun rencana kegiatan dan jadwal operasional tahunan Seksi Pengelolaan Arsip

sebagai pedoman pelaksanaan tugas;










g. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan SeksiPengelolaan Arsipserta

menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

h. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis SeksiPengelolaan Arsip;

i. Mengoordinasikan kegiatan dengan SKPD terkait SeksiPengelolaan Arsip;

j. Melaksanakan pemberian dukungan atas SeksiPengelolaan Arsip;

k. Melaksanakan pembinaan pelaksanaan tugas di Seksi Pengelolaan Arsip;

l. Melaksanakan monitoring hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan SeksiPengelolaan

Arsip;

m. Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan SeksiPengelolaan Arsip;

n. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan danpengembangan; karier


maupun tertulis.

Seksi Pengawasan, Layanan dan Pemanfaatan Arsip dipimpin oleh seorang Kepala Seksi,


membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi Pengawasan,

Layanan dan Pemanfaatan Arsip sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang


Dalam menyelenggarakan tugas Kepala Seksi Pengawasan, Layanan dan Pemanfaatan

Arsip mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di Seksi Pengawasan, Layanan dan

Pemanfaatan Arsip;

b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di Seksi Pengawasan, Layanan dan

Pemanfaatan Arsip;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Seksi Pengawasan, Layanan dan Pemanfaatan

Arsip;


fungsinya.

Rincian tugas Kepala SeksiPengawasan, Layanan dan Pemanfaatan Arsip sebagai berikut:


a. Menyusun rencana kegiatan dan jadwal operasional tahunan Seksi Pengawasan,

Layanan dan Pemanfaatan Arsipsebagai pedoman pelaksanaan tugas;









g. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan Seksi Pengawasan, Layanan

dan Pemanfaatan Arsip serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

h. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis SeksiPengawasan, Layanan dan

Pemanfaatan Arsip;

i. Mengoordinasikan kegiatan dengan SKPD terkait SeksiPengawasan, Layanan dan

Pemanfaatan Arsip;

j. Melaksanakan pemberian dukungan atas SeksiPengawasan, Layanan dan Pemanfaatan

Arsip;

k. Melaksanakan pembinaan pelaksanaan tugas di SeksiPengawasan, Layanan dan

Pemanfaatan Arsip;

l. Melaksanakan monitoring hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan SeksiPengawasan,

Layanan dan Pemanfaatan Arsip;

m. Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan SeksiPengawasan,

Layanan dan Pemanfaatan Arsip;



maupun tertulis.

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga

fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan


masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan

instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

(1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila

terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

(2) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan

bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan

tugas bawahannya.

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung

jawab kepada atasan masing-masing serta menyiapkan laporan berkala tepat pada

waktunya.

(4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah

dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan hasil lebih lanjut dan untuk

memberikan petunjuk kepada bawahannya.

(5) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada

satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

(6) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab masing-

masing dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, dan diharapkan mengadakan

rapat-rapat berkala.

(7) Dalam memperlancar pelaksanaan tugas masing-masing pimpinan organisasi dan/atau

pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan pembinaan, pengawasan melekat,

pengendalian serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pejabat

dan/atau staf di lingkungan unit kerjanya sesuai dengan bidang tugasnya.

(8) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melakukan pembinaan terhadap kedisiplinan dan

peningkatan kualitas sumber daya pegawai pada bawahannya.

(9) Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya wajib mengoordinasikan dan memberikan

pembinaan secara administrasi pada setiap unsur dalam hal pelaksanaan urusan umum

dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan, keuangan dan perlengkapan.

(10) Masing-masing pejabat struktural dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab

kepada pimpinan dan/atau atasan langsungnya sesuai dengan hirarki jenjang jabatan.


Berdasarkan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 52 Tahun 2016 tanggal 21 Desember 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Soppeng memiliki Struktur Organisasi sebagai berikut :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat :

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan

c. Bidang Pengolahan, Layanan, dan Pelestarian Bahan Perpustakaan :

- Seksi Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan

- Seksi Layanan, Otomasi dan Kerjasama Perpustakaan

- Seksi Pelestarian Bahan Perpustakaan

d. Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca

- Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan

- Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Perpustakaan

- Seksi Pengembangan Pembudayaan Kegemaran Membaca

e. Bidang Pembinaan dan Pengelolaan Kearsipan :

- Seksi Pembinaan Kearsipan

- Seksi Pengelolaan Arsip

- Seksi Pengawasan, Layanan dan Pemanfaatan Arsip

f. Kelompok Jabatan Fungsional


STRUKTUR ORGANISASI

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN SOPPENG

2.2. SUMBER DAYASKPD

Kegiatan pelayanan perpustakaan dan kearsipan dikelola oleh SDM Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan Kabupaten Soppeng yang mempunyai sumber daya manusia sebanyak30 orang

pegawai dengan rincian yang tertuang dalam tabel sebagai berikut :

KEPALA DINAS

KELOMPOK JAFUNG.

BIDANG PENGOLAHAN, LAYANAN, DAN PELESTARIAN

BAHAN PERPUSTAKAAN

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN PERENCANAAN, PELAPORAN

DAN KEUANGAN

BIDANG PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DAN PEMBUDAYAAN

KEGEMARAN MEMBACA

BIDANG PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

ARSIP

SEKSI PENGEMBANGANKOLEKSI DAN

PENGOLAHAN BAHAN PERPUSTAKAAN

SEKSI LAYANAN, OTOMASI, DAN KERJASAMA PERPUSTAKAAN

SEKSI PELESTARIAN BAHAN PERPUSTAKAAN

SEKSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN

SEKSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

TENAGA PERPUSTAKAAN

SEKSI PENGEMBANGAN PEMBUDAYAAN

KEGEMARAN MEMBACA

SEKSI PEMBINAANKEARSIPAN

SEKSI PENGELOLAAN ARSIP

SEKSI PENGAWASAN, LAYANAN DAN

PEMANFAATAN ARSIP


Data Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

Kabupaten Soppeng

No SUMBER DAYA MANUSIA JUMLAH ( ORANG )

I Pejabat Struktural;

1. Eselon II 1

2. Eselon III 4

3. Eselon IV 11

II Tenaga Fungsional;

1. Pustakawan 3

III Staff 11

IV Non PNS – Pegawai Tidak Tetap 14

Total 42

Rekapitulasi Kualifikasi Pegawai Negeri Sipil Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

Kabupaten Soppeng

No. Golongan Jumlah (Orang)

1. IV 2

2. III 23

3. II -

Total 25

No. Pendidikan Jumlah (Orang)

1. S.2 4

2. S.1 20

3. D. III -

4. SLTA 1

Total 25


Pegawai yang sudah mengikuti Diklat Struktural

No Jenis Diklat Sudah menduduki Jabatan Belum menduduki Jabatan Ket

1.

2.

3.

ADUM

SPAMA

SPAMEN

12

1

-

-

-

12

-

1

Prasarana yang digunakan untuk Pelaksanaan Urusan Perpustakaan dan Kearsipan

No Nama Barang Jumlah Keterangan

1 2 3 4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

Tanah untuk Bangunan Kantor Kendaraan Roda Empat (Mobil Dinas) Mobil Perpustakaan Keliling Kendaraan Roda Dua Meja Kerja Pejabat Eselon III Meja Kerja Pejabat Eselon III Kursi Tamu/ Sofa Mesin Tik Air Conditioner (AC) Lemari Kaca Lemari Buku untuk Perpustakaan Lemari Buku untuk Arsip Dinamis Rak Kayu Filling Kabinet Kursi Kerja Pejabat Eselon IV Mesin Absensi Terali Pengaman Meja Telepon Meja Panjang Kursi Lipat Meja Kerja Meja Kerja Pejabat Eselon IV Televisi Wireles UPS PC/Komputer Laptop Komputer Server CPU Printer Proyektor + Attachment Faximile Bangunan Gedung Kantor Pagar Gedung Kantor Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen

1 1 1 4 1 1 1 2

13 1 4 5

33 7 7 1 1 1

14 81 11 5 1 1 4 8 4 2 1 6 1 1 1 1 1

Unit Unit Unit Unit Buah Buah Set Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Paket Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Unit Unit Unit Buah Buah Unit Unit Unit Unit Unit

Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik


36. 37. 38. 39.

Paving Blok Instalasi Listrik Brankas Jumlah Koleksi Buku

1 1 1

11.397

Paket Paket Buah Judul

Baik

2.3 KINERJA PELAYANAN SKPD

Dalam rangka mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah,

sebagaimana diamanatkan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999, perlu dilakukan evaluasi

kinerja terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Demikian pula halnya dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Soppeng,

untuk mengukur tentang sejauhmana keberhasilan rencana strategis Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan Kabupaten Soppeng Tahun 2011-2015, diperlukan adanya evaluasi kinerja.

Pengukuran dan evaluasi kinerja terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan

sangat diperlukan, hal ini guna mengetahui tingkat keberhasilan yang telah dicapai dan sekaligus

memberikan laporan pertanggungjawaban terhadap publik pada umumnya dan kepada pimpinan

pada khususnya.

Berdasarkan pengukuran pencapaian kinerja sasaran dan kinerja kegiatan yang telah

dilakukan, bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Soppeng sudah berupaya

dengan maksimal dan telah berhasil melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan

sebelumnya sebagaimana tersaji dalam Tabel 2.1 dan Tabel 2.2 berikut ini :


Tabel 2.1

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN SOPPENG

NO

INDIKATOR KINERJA SESUAI

TUGAS DAN FUNGSI SKPD

TARGET SPM

TARGET IKK

TARGET INDIKATOR

LAINNYA

TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE-

REALISASI CAPAIAN TAHUN KE- RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-

2011

2012

2013

2014

2015 2011 2012 2013 2014 2015

2011 2012 2013 2014 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

(15) (16) (17) (18) (19) (20)

1 Penerapan Pengelolaan Arsip Secara Baku

2,2% - 0,0%

2,2%

2,2%

2,2%

2,2% 0,0% 2,2% 2,2% 2,2% 2,2%

0,0% 100% 100% 100% 100%

2 Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan

1 keg - 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 100% 200% 100% 100% 100%

3 Jumlah Perpustakaan 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 100% 100% 100% 100%

4 Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan

0,08%

- 0,04%

0,05%

0,06%

0,07%

0,08%

26,37%

26,60%

26,50%

26,97%

27,0%

65921,7 53201 44174 38531 33750

5 Pengunjung Perpustakaan Pertahun

0,10%

- 0,06%

0,07%

0,08%

0,09%

0,10%

2,30%

1,86%

1,84%

1,79%

2,49%

3830,52 2654 2294,8 1988,9

2494,3


Tabel 2. 2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Soppeng

URAIAN

ANGGARAN PADA TAHUN REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN RASIO ANTARA REALISASI DAN

ANGGARAN TAHUN RATA-RATA

PERTUMBUHAN

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 ANGGARA

N REALIS

ASI

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

BELANJA

1.427.279.584

1.554.602.341

1.526.439.783 1.866.967.386 1.762.725.506

1.352.098.870

1.450.351.132

1.488.693.147

1.803.753.818

1.754.260.024

95 93 98 97 100 67.089.184 80.432.231

Belanja Tidak Langsung

531.409.584

734.602.341

712.300.433 799.997.386 856.400.506

565.424.956

671.886.689

681.490.897

755.466.196

859.095.375

106 91 96 94 100 64.998.184 58.734.084

Belanja Pegawai

531.409.584

734.602.341

712.300.433 799.997.386 856.400.506

565.424.956

671.886.689

681.490.897

755.466.196

859.095.375

106 91 96 94 100 64.998.184 58.734.084

Belanja Langsung

895.870.000

820.000.000

814.139.350 1.066.970.000

906.325.000

786.673.914

778.464.443

807.202.250

1.048.287.622

895.164.649

88 95 99 98 99 2.091.000 21.698.147

Belanja Pegawai

21.090.000 24.030.000 23.400.000 95.275.000 50.650.000 21.090.000 23.951.000 23.400.000 95.275.000 50.650.000 100 100 100 100 100 5.912.000 5.912.000

Belanja Barang dan Jasa

214.700.000

382.174.500

474.883.000 510.856.250 597.473.500

206.627.514

371.180.793

467.945.900

492.573.872

586.496.649

96 97 99 96 98 76.554.700 75.973.827

Belanja Modal

660.080.000

413.795.500

315.856.350 460.838.750 258.201.500

558.956.400

383.332.650

315.856.350

460.438.750

258.018.000

85 93 100 100 100 (80.375.700)

(60.187.680)


Dari penyajian tabel 2.1 diatas pencapaian kinerja pelayanan SKPD tidak ada kesenjangan

dalam gambaran pelayanan SKPD. Dari 5 ( lima ) indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD semua

target yang direncanakan mulai dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 semua terealisasi sesuai

target bahkan ada yang melebihi dari target yang telah ditentukan.

Pada indikator penerapan pengelolaan arsip secara baku target pada tahun 2012 sampai

dengan tahun 2015 adalah 2,2% dan terealisasi 2,2%. Indikator Peningkatan SDM pengelola kearsipan

target pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 adalah satu kegiatan dan terealisasi pada tahun

2011 satu kegiatan, tahun 2012 dua kegiatan, tahun 2013 satu kegiatan, tahun 2014 satu kegiatan dan

tahun 2015 satu kegiatan. Selama lima tahun terakhir jumlah perpustakaan di Kabupaten Soppeng tidak

bertambah hanya satu unit diluar perpustakaan yang berada di sekolah dan desa/kelurahan. Adapun

jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Jumlah

pengunjung perpustakaan pertahun juga mengalami peningkatan dari tahun 2014 sebesar 1,79% naik

menjadi 2,49%.

Adapun faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan ini adalah, adanya ketersediaan

fasilitas sarana dan prasarana yang cukup memadai, koleksi judul buku yang beragam serta pelayanan

aparat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Soppeng yang mengedepankan pelayanan yang

lebih baik kepada masyarakat pengguna jasa perpustakaan.

Berdasarkan tabel 2.2 diatas anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan SKPD dari tahun

2011 sampai dengan tahun 2015 rasio antara realisasi dan anggaran pada umumnya dapat dikatakan

baik. Dimana pada total belanja rasio antara realisasi dan anggaran pada tahun 2011 sebesar 95%,

tahun 2012 sebesar 93%, tahun 2013 sebesar 98%, tahun 2014 sebesar 97% dan tahun 2015 mencapai

100%.

Total belanja SKPD dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 sebesar Rp.7.849.156.991,-

belanja tidak langsung sebesar Rp. 3.533.364.113 dan belanja langsung sebesar Rp. 4.315.792.878,-.

Proporsi belanja langsung dari tahun 2011 sampai tahun 2015 masih lebih besar dari belanja tidak

langsung yaitu sebesar 54,98%. Dimana belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait

secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri dari jenis belanja (a) belanja

pegawai, (b) belanja barang dan jasa, dan (c) belanja modal.

3.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kabupaten Soppeng adalah sebagai berikut :


A. Tantangan

Kendati telah ditetapkan berbagai kebijakan dibidang Perpustakaan dan Kearsipan, tetapi upaya

pengembangan perpustakaan dan kearsipan sampai saat ini masih dihadapkan kepada tantangan dan

kendala antara lain :

1. Jumlah maupun kualitas tenaga pengelola perpustakaan belum memadai dan penguasaan teknologi

informasi dan komunikasi dibidang pepustakaan masih terbatas.

2. Layanan perpustakaan keliling belum menjangkau ke seluruh wilayah Kabupaten Soppeng karena

keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia.

3. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai keberadaan perpustakaan umum daerah Kabupaten

Soppeng.

4. Terbatasnya sumber daya manusia pengelola kearsipan.

5. Sarana kerja untuk pengelolaan arsip belum memadai.

Disamping tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan Kabupaten Soppeng juga terdapat peluang dalam upaya pengembangan perpustakaan dan

kearsipan diantaranya yaitu :

B. Peluang

Disamping tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan Kabupaten Soppeng juga terdapat peluang dalam upaya pengembangan perpustakaan dan

kearsipan diantaranya yaitu :

1. Dalam rangka mendukung dan menyukseskan penyelenggaraan Pemerintahan berbasis TIK (e-

Goverment) terbuka peluang sekaligus tantangan bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kabupaten Soppeng untuk menyediakan pelayanan perpustakaan berbasis TIK ( e-Library ) .

2. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Soppengdapat menjadi simpul pemersatu SKPD di

Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng sebagaimana motto ANRI, arsip simpul

pemersatu bangsa melalui akuisisi arsip-arsip penting ( asli/salinan/fotocopy ) SKPD yang disimpan

di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Soppeng.


BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DANFUNGSI PELAYANAN

SKPD

Dalam pelaksanaan kegiatan terkait tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kabupaten Soppeng tentu akan selalu dihadapkan pada keberhasilan maupun permasalahan. Namun

demikian permasalahan dan segala keterbatasan yang ada tidak menjadi penghalang kegiatan, namun

harus menjadi motivasi untuk bergerak maju ke arah yang lebih baik. Permasalahan yang ada

selanjutnya menjadi isu-isu strategis yang akan menjadi dasar kebijakan pembangunan jangka

menengah dan terkait dengan kondisi dan aspek yang sangat penting serta menentukan perkembangan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Soppeng 5 ( lima ) tahun ke depan.

Memberikan pelayanan perpustakaan dan kearsipan merupakan salah satu tupoksi yang

diemban oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Soppeng. Untuk mewujudkan pelayanan

publik yang ideal diperlukan standar syarat ruang dan layanan dari Perpustakaan Nasional Republik

Indonesia dan Arsip Nasional Republik Indonesia. Standar ini dipengaruhi oleh anggaran, sumber daya

manusia, sarana dan prasarana yang lengkap. Namun kondisi saat ini masih jauh dari standar ideal

Perpustakaan Repulblik Indonesia dan Arsip Nasional Indonesia.

Adapun permasalahan yang dihadapi saat ini adalah :

- Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Soppeng belum optimal, karena

kurang representatifnya ruangan perpustakaan. Ruang staf, ruang koleksi dan ruang baca

yang harusnya terpisah tidak bisa direalisasikan karena terbatasnya ruangan saat ini.

- Keterbatasan anggaran yang tersedia, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten

Soppeng selalu mengupayakan kelengkapan sarana dan prasarana perpustakaan dan

kearsipan agar dapat memberikan pelayanan yang optimal. Namun semua kebutuhan sarana

dan prasrana belum bisa terpenuhi karena keterbatasan anggaran yang harus dibagi dengan

kegiatan kantor lainnya yang tidak kalah pentingnya.

- Kurangnya Sumber Daya Manusia, Agar pelayanan dapat berjalan dengan maksimal, sumber

daya manusia merupakan faktor penting selain sarana dan prasarana. Sumber daya manusia

yang diperlukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Soppeng meliputi tenaga

fungsional ( Arsiparis ) dan tenaga teknis ( tenaga non fungsional yang secara teknis


mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan dan kearsipan ). Secara umum sumber daya

manusia yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Soppeng dari segi latar

belakang pendidikan sudah memenuhi beberapa kualifikasi yang dibutuhkan. Namun sampai

saat ini, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Soppeng belum memiliki tenaga

fungsional Arsiparis.

3.2. TELAAHAN VISI MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKILKEPALA DAERAH

TERPILIH

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Tahun 2016-2020 adalah “Pemerintahan

Yang Melayani Dan Lebih Baik”.

Dengan penjabaran sebagai berikut : “ Pemerintahan ” adalah menggunakan kewenangan

ekonomi, politik, dan administrasi guna mengelola urusan yang menjadi kewenangannya, karena pada

hakekatnya kehadiran pemerintahan adalah untuk melayani rakyatnya.” Melayani “ dimaksudkan untuk

mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan rakyat, mempersingkat waktu proses

pelaksanaan urusan rakyat. “ lebih baik “ dimaksudkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dengan

prinsip partisipatif aktif, transparansi, responsif, musyawarah mufakat, berkeadilan, efektif dan ekonomis

serta akuntabilitas.

Untuk mewujudkan visi tersebut maka misi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut.

1. Memantapkan arah kebijakan pertanian yang melayani dan pro- petani

Fokusdarimisiiniadalah upayaumum untukmeningkatkan pelayanan pada urusan pertanian secara

umum sehingga berlangsung kebijakanyang berpihakkepadapetani. Sebagaimana terlihat pada

gambaran umum daerah bahwa mata pencaharian utama penduduk Kabupaten Soppeng adalah

pertanian dalam arti umum. Misi ini terutama memprioritaskan upaya memenuhi kebutuhan sarana

produksi petani terutama pupuk, sarana produksi untuk pembudidaya ikan terutama bibit ikan,

keterpenuhan jaringan irigasi bagi persawahan dan upaya penerapan sistem petik-olah-jual pada

usahatani yangberjalan.

2. Mewujudkan pendidikan unggul yang murah dan berkeadilan bagi semua warga

Fokus dari misi ini adalah upaya umum untuk meningkatkan kualitas pendidikan disatu sisi serta

dapat diakses dengan murah dan berkeadilan pada sisilainnya. Misi ini terutama memprioritaskan

upaya umum untuk pendidikan gratis level sekolah dasar dan menengah pertama serta bimbingan


belajar gratis bagi siswa. Prioritas ini dijalankan secara terkait dengan kewajiban dasar

pemerintah Kabupaten dalam urusan pendidikan.

3. Menjadikan Kabupaten Soppeng yang lebih baik dalam pelayanan publik

Fokus dari misi ini adalah upaya umum untuk menyelenggarakan pelayanan publik secara lebih

baik. Prioritas dalam misi adalah upaya dalam mengaplikasikan sistem administrasi satu pintu

berbasis teknologi informasi (information technology / IT), peningkatan pelayanan administrasi

kependudukan, perbaikan pelayanan dan pengadaan pemadam kebakaran setiap kecamatan,

keringanan biaya melahirkan dan santunan kematian (lahir gratis, meninggal disantuni) dan

meningkatkan kunjungan dan interaksi Bupati dengan warga (Bupati menyapa).

4. Menata kepariwisataan dan sistemtrans portasi yang mulus dan nyaman

Fokus dari misi ini adalah upaya umum dalam memanfaatkan potensi wisata daerah dan

meningkatkan kapasitas infrastruktur transportasi daerah. Prioritas dalam misi ini adalah

optimalisasi promosi wisata, penemuan dan pengembangan obyek wisata baru, pembangunan /

perbaikan jalan 500 km dalam lima tahun dan membuka isolasi kampong terpencil.

5. Menciptakan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih bebas korupsi

Fokus dari misi ini adalah upaya umum mewujudkan tatakelola pemerintahan baik melalui

reformasi birokrasi. Dalam misi ini prioritas diarahkan kepada keterlibatan perempuan hingga 30%

dalam pemerintahan, menciptakan PNS yang kuat untuk pemerintahan yang bersih, penerapan

fakta integritas tidak korupsi bagi pejabat, pemberiantun jangan kesejahteraan khusus untuk PNS

dan pengadaan kendaraan operasional bagi kepala dusun.

6. Menjamin ketersediaan system pelayanan kesehatan unggul dan murah

Fokus dari misi ini adalah upaya umum dalam perbaikan pelayanan kesehatan. Prioritas dalam

misi ini adalah penyelenggaraan layanan dokter/bidan keluarga/pribadi untuk warga, layanan

kesehatan keliling yang gratis, pelayanan kesehatan gratis dipuskesmas dan rumah sakit,

penyelenggaraan layanan puskesmas plus setaraf rumah sakit di ibu kota kecamatan dan

penghargaan dan insentif khusus bagi kader posyandu.

7. Mendorong peningkatan kehidupan beragama serta partisipasi pemudadan perempuan dalam

pembangunan

Fokus dari misi ini adalah upaya umum dalam perbaikan kehidupan beragama sebagai landasan

spiritual dalam kehidupan masyarakat serta peningkatan peran pemuda dan perempuan dalam

kemajuan daerah. Prioritas dalam misi ini adalah fasilitasi pelatihan di balai latihan kerja (BLK)


untuk pemuda, fasilitasi peningkatan keterampilan untuk persiapan pengiriman tenagakerja

Indonesia (TKI), peningkatan kapasitas kelembagaan perempuan, meningkatkan prestasi bidang

olahraga dan seni, pembangunan perumahan bagi imam masjid dan insentif khusus untuk guru

mengaji.

8. Menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai pilar utama pembangunan Sulawesi Selatan

Fokus dari misi ini adalah upaya umum dalam memaksimalkan seluruh potensi Kabupaten

Soppeng secara penuh untuk menjadikan daerah ini sebagai salah satu penopang utama provinsi

Sulawesi Selatan. Potensi yang terdiri dari sumberdaya alam dan sumberdaya manusia,

diupayakan untuk dioptimalkan mendorong Kabupaten Soppeng sebagai daerah utama di Provinsi

Sulawesi Selatan. Prioritas dari misi ini adalah pengelolaan potensi sumberdaya alam dan

sumberdaya manusia bagi perwujudan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan

pendapatan, membuka lapangan kerja dan lapangan usaha, serta menanggulangi kemiskinan.

9. Menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai daerah yang nyaman dan terdepan dalam investasi

Fokus dari misi ini adalah upaya menggairahkan roda perekonomian daerah. Akselerasi roda

perekonomian dimaksud berlangsung melalui investasi, baik investasi yang berkembang secara

autonomous dalam masyarakat melalui usaha kecil dan menengah, maupun investasi yang

berkembang secara induceddari luar masyarakat untuk usaha skala besar dan korporasi.

Perputaran roda ekonomi akan semakin kencang dengan semakin banyaknya kegiatan investasi.

Untuk itu, semua usaha akan diupayakan agar bisa menarik lebih banyak investor masuk ke

Soppeng.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Soppeng berupaya mendukung dan

menterjemahkan visi dan misi tersebut ke dalam beberapa program dan kegiatan yang berkaitan dengan

salah satu misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2016-2021 yakni misi yang ke 3 ( tiga )

yaitu Menjadikan Kabupaten Soppeng yang lebih baik dalam pelayanan publik. Meningkatkan sarana

dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia bidang Perpustakaan dan Kearsipan serta

memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat pengguna jasa perpustakaan dan kearsipan

diharapkan dapat menjadikan Kabupaten Soppeng yang lebih baik dalam pelayanan publik.

Selanjutnya dari misi yang telah dipilih tersebut, maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kabupaten Soppeng menyajikan fakto-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat

mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut dalam tabel 3.1


3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA

Penyusunan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Soppeng berpedoman dan

mengacu kepada RPJMD, Visi dan Misi Kepala Daerah dan juga menyelaraskan dengan kebijakan yang

disusun oleh Instansi Pembina Pusat yaitu Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Arsip Nasional

Republik Indonesia dan Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga

dalam Renstra ini ada keselarasan dan sinergi antara program Pusat, Provinsi maupun Kabupaten.

Berdasarkan Renstra Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI) Tahun 2015-2019 maka Visi

PNRI adalah “Terwujudnya Indonesia Cerdas melalui Gemar Membaca dengan Memberdayakan

Perpustakaan” dengan Misi sebagai berikut :


1. Mewujudnya Koleksi Nasional yang lengkap dan muthakhir.

2. Mengembangkan diversifikasi layanan Perpustakaan berbasis Teknologi Informasi dan

komunikasi (TIK).

3. Mengembangkan Perpustakaan yang menjangkau masyarakat luas.

4. Mewujudkan tenaga Perpustakaan yang kompeten dan profesional.

5. Menggalakkan sosialisasi/promosi/pemasyarakatan Gemar Membaca.

6. Mengembangkan Infrastruktur Perpustakaan yang modern.

3.4TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP

STRATEGIS

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Soppeng

3.4.1.1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara,

termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia

dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan

hidupnya. Penataan ruang diselenggarakan berdasarkan azas keterpaduan,

keserasian, keselarasan dan keseimbangan, berkelanjutan, keberdayaan dan

keberhasil-gunaan, keterbukaan, kebersamaan dan kemitraan, perlindungan


kepentingan umum, kepastian hukum dan keadilan, serta akuntabilitas. Tujuan

umum penataan ruang adalah untuk mewujudkan wilayah Nasional yang aman,

nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan

Ketahanan Nasional. Kesemuanya itu tercakup dalam Undang-Undang Nomor

26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Untuk mencapai tujuan ruang

tersebut, maka dalam penataan ruang harus tercipta keharmonisan antara

lingkungan alam dengan lingkungan buatan, keterpaduan dalam penggunaan

sumberdaya alam dengan sumberdaya buatan dengan memperhatikan

sumberdaya manusia, serta perlindungan fungsi ruang dan pencegahan

dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

3.4.1.2. Perencanaan tata ruang merupakan pedoman untuk mengarahkan dan

mengendalikan pemanfaatan ruang secara optimal dan berkelanjutan untuk

kesejahteraan masyarakat saat ini dan generasi mendatang, baik pemanfaatan

ruang yang dilakukan oleh pemerintah, pengusaha swasta maupun

masyarakat.

3.4.1.3. Salah satu kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng adalah membuat

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Soppeng yang dapat

dijadikan alat penyusunan program dan pengendalian pemanfaatan ruang serta

menjadi perangkat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam

pembangunan berwawasan tata ruang. RTRW juga dapat menjadi pedoman

bagi perencanaan yang lebih rinci yakni penyusunan Rencana Detail Tata

Ruang Kawasan Perkotaan, Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perdesaan

dan Rencana Detail Kawasan Strategis Kabupaten. Penyusunan RTRW

Kabupaten Soppeng telahmenjadi peraturan daerah yaitu Peraturan daerah

Nomor 8 tahun 2012 tentang Rencana Tata ruang wilayah Kabupaten Soppeng

tahun 2012-2032. Adapun rencana penggunaan ruang wilayah kabupaten

soppeng secara ringkas diuraikann pada bhasan berikuit:

3.4.1.4. Rencana Struktur Ruang

Rencana struktur ruang wilayah daerah meliputi:

a. Pusat-pusat kegiatan; Terdiri dari:

o Pusat Kegiatan Lokal (PKL); yaitu Kawasan Perkotaan Watansoppeng yang

meliputi Kecamatan Lalabata


o Pusat Kegiatan Lokal yang dipromosikan (PKLp); yaitu Kawasan Perkotaan

Takalala di Kecamatan Marioriwawo dan Kawasan Perkotaan Batu-Batu di

Kecamatan Marioriawa

o Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), terdiri dari:

1. Kawasan Perkotaan Cangadi di Kecamatan Liliriaja;

2. Kawasan Perkotaan Citta di Kecamatan Citta;

3. Kawasan Perkotaan Ganra di Kecamatan Ganra;

4. Kawasan Perkotaan Tajuncu di Kecamatan Donri-Donri; dan

5. Kawasan Perkotaan Cabenge di Kecamatan Lilirilau

o Pusat Pelayanan Lokal (PPL), terdiri dari:.

1. Pusat permukiman perdesaan Rompegading dan pusat permukiman perdesaan

Barang Kecamatan Liliriaja;

2. Pusat Permukiman perdesaan Watu dan pusat permukiman perdesaan Goarie

Kecamatan Marioriawa;

3. Pusat Permukiman perdesaan Baringeng dan pusat perdesaan Tetewatu

Kecamatan Lilirilau;

4. Pusat Permukiman perdesaan Panincong Kecamatan Marioriawa;

5. Pusat Permukiman perdesaan Lalabata Riaja Kecamatan Donri-donri;

6. Pusat Permukiman perdesaan Belo Kecamatan Ganra; dan

7. Pusat Permukiman perdesaan Kampiri Kecamatan Citta.

b. Sistem jaringan prasarana utama. Sistem jaringan prasarana utama daerah terdiri atas

sistem jaringan transportasi darat (Sistem jaringan jalan dan Sistem jaringan

transportasi sungai, danau dan penyeberangan) dan danau, dengan rincian sebagai

berikut:

- Jaringan jalan kolektor (K2) yang merupakan sistem jaringan jalan provinsi yang ada

di Kabupaten Soppeng, terdiri atas :

- ruas jalan Batas Bone-Takalala sepanjang 11,08 (sebelas koma delapan)

Kilometer;

- ruas jalan Takalala-Cabenge-Salaonro sepanjang 18,43 (delapan belas koma

empat puluh tiga) Kilometer;

- ruas jalan Salaonro-Batas Wajo sepanjang 7,88 (tujuh koma delapan puluh

delapan) Kilometer;


- ruas jalan Salaonro-Batas Bone sepanjang 10,60 (sepuluh koma enam puluh)

Kilometer;

- ruas jalan Batas Barru-Takalala sepanjang 25,82 (dua puluh lima koma delapan

puluh dua) Kilometer;

- ruas jalan Cabenge-Soppeng sepanjang 11,81 (sebelas koma delapan puluh satu)

Kilometer dan;

- ruas jalan Soppeng-Batas Sidrap sepanjang 35,17 (tiga puluh lima koma tujuh

belas) Kilometer

c. Sistem jaringan prasarana lainnya, terdiri dari:

sistem jaringan energi;

sistem jaringan telekomunikasi;

sistem jaringan sumber daya air; dan

sistem prasarana pengelolaan lingkungan.

Secara detail struktur ruang Kabupaten Soppeng dapat dilihat pada peta berikut:


Peta Struktur Ruang


3.4.1.5. Rencana Pola Ruang Wilayah

Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Soppeng ditetapkan dengan tujuan

mengoptimalkan pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya sebagai kawasan lindung dan

kawasan budidaya berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Rencana pola ruang

wilayah meliputi rencana peruntukan kawasan lindung dan rencana peruntukan kawasan budidaya.

a. Kawasan Lindung, terdiri dari:

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, yaitu:

Kawasan hutan lindung, dengan luas 34.287 (tiga puluh empat ribu dua ratus delapan

puluh tujuh) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa, sebagian

wilayah Kecamatan Lalabata, sebagian wilayah Kecamatan Liliriaja, sebagian wilayah

Kecamatan Lilirilau, sebagian wilayah Kecamatan Donri-donri, dan sebagian wilayah

Kecamatan Citta;

Kawasan resapan air ditetapkan di: Kawasan sekitar Danau Tempe Kecamatan

Marioriawa dan di Kawasan sekitar rawa di sebagian wilayah Kecamatan Ganra dan

sebagian wilayah Kecamatan Lilirilau, kawasan sekitar cekdam di sebagian wilayah

Kecamatan Lilirilau, sebagian wilayah Kecamatan Lalabata, sebagian wilayah

Kecamatan Marioriawa, sebagian wilayah Kecamatan Marioriwawo, dan sebagian

wilayah Kecamatan Donri-donri; dan kawasan sekitar waduk ompo di sebagian wilayah

Kecamatan Lalabata

Kawasan perlindungan setempat, terdiir dari:

Kawasan sempadan sungai; Kawasan sempadan sungai sebagaimana ditetapkan di

Sungai Lawo, Sungai Walanae, Sungai Langkemme, dan Sungai Lajaroko.

kawasan sekitar danau atau waduk, ditetapkan di Danau Tempe Kecamatan

Marioriawa, di kawasan waduk ompo Kecamatan Lalabata dan kawasan cek dam

Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan

Marioriwawo, dan Kecamatan Donri-donri

Ruang terbuka hijau kawasan perkotaan, berupa Ruang Terbuka Hijau Kawasan

Perkotaan (RTHKP) yang ditetapkan menyebar dan seimbang dengan memperhatikan

fungsi ekologis, sosial budaya, estetika, dan ekonomi dengan ketentuan RTH publik

paling sedikit 20% (dua puluh persen) dan RTH privat paling sedikit 10% (sepuluh

persen) dari luas kawasan perkotaan yaitu PKL, PKLp dan PPK di Kabupaten Soppeng;

dan


Kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan kawasan cagar budaya, terdiri dari:

• Kawasan wisata alam. Merupakan Kawasan Taman Wisata Alam Lejja dengan luasan

1.572 (seribu lima ratus tujuh puluh dua) hektar ditetapkan di sebagian wilayah

Kecamatan Marioriwawo

• Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, yang terdiri dari: Bangunan dan

lingkungan arkeologi, Bangunan dan lingkungan peninggalan sejarah,

Kawasan rawan bencana alam, terdiri dariKawasan rawan banjir; dan Kawasan rawan

tanah longsor. Kawasan banjir ditetapkan di kawasan daerah aliran Sungai Walanae yang

meliputi sebagian wilayah Kecamatan Lilirilau, sebagian wilayah Kecamatan Liliriaja,

sebagian wilayah Kecamatan Donri-donri, sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa,

sebagian wilayah Kecamatan Citta, dan sebagian wilayah Kecamatan Ganra. Kawasan

rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan di sebagian

wilayah Desa Gattareng Kecamatan Marioriwawo, sebagian wilayah Desa Mattabulu

Kecamatan Lalabata, dan sebagian wilayah Desa Citta Kecamatan Citta; dan

Kawasan lindung geologi, terdiri atas kawasan cagar alam geologi berupa kawasan

keunikan batuan dan fosil dan kawasan keunikan bentang alam; dan kawasan yang

memberikan perlindungan terhadap air tanah berupa kawasan imbuhan air tanah

Kawasan lindung lainnya. Kawasan lindung lainnya sebagaimana ditetapkan dalam rangka

melindungi kelestarian satwa dan ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, dan

kelestarian satwa dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas lingkungannya.

Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kawasan

perlindungan satwa kelelawar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Lalabata.

b. Kawasan Budidaya. terdiri atas:

1. Kawasan peruntukan hutan produksi; terrdiri dari:

a. Kawasan hutan produksi dengan luas 539 (lima ratus tiga puluh sembilan) hektar

ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Lilirilau; dan

b. Kawasan hutan produksi terbatas dengan luas 10.876 (sepuluh ribu delapan ratus tiga

puluh enam) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Donri-donri dengan luas

4.200 (empat ribu dua ratus) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Marioriwawo dengan

luas 417 (empar ratus tujuh belas) hektar, dan sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa

dengan luas 6.268 (enam ribu dua ratus enam puluh delapan) hektar.


2. Kawasan peruntukan hutan rakyat, dengan luas 2.352 (dua ribu tiga ratus lima puluh dua)

ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Marioriwawo, sebagian wilayah Kecamatan

Lalabata, sebagian wilayah Kecamatan Liliriaja, sebagian wilayah Kecamatan Lilirilau,

sebagian wilayah Kecamatan Donri-donri dan sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa

3. Kawasan peruntukan pertanian, terdiri dari:”

• Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan; dengan luas 46.491 (empat puluh

enam ribu empat ratus sembilan puluh enam ribu) hektar ditetapkan di sebagian wilayah

Kecamatan Citta, sebagian wilayah Kecamatan Lalabata, sebagian wilayah Kecamatan

Marioriwawo, sebagian wilayah Kecamatan Ganra, sebagian wilayah Kecamatan

Liliriaja, sebagian wilayah Kecamatan Donri-donri, sebagian wilayah Kecamatan

Marioriawa, dan sebagian wilayah Kecamatan Lilirilau

Kawasan peruntukan pertanian holtikultura; dengan luas 21.549 (dua puluh satu ribu

lima ratus empat puluh sembilan) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan

Citta, sebagian wilayah Kecamatan Lalabata, sebagian wilayah Kecamatan

Marioriwawo, sebagian wilayah Kecamatan Liliriaja, sebagian wilayah Kecamatan

Donri-donri, sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa, dan sebagian wilayah

Kecamatan Lilirilau.

Kawasan peruntukan perkebunan; Dengan luas 1.615 (seribu enam ratus lima belas)

hektar terdiri atas:

1. Kawasan peruntukan perkebunan kakao dan kelapa ditetapkan di sebagian wilayah

Kecamatan Citta, sebagian wilayah Kecamatan Lalabata, sebagian wilayah

Kecamatan Marioriwawo, sebagian wilayah Kecamatan Ganra, sebagian wilayah

Kecamatan Liliriaja, sebagian wilayah Kecamatan Donri-donri, sebagian wilayah

Kecamatan Marioriawa, dan sebagian wilayah Kecamatan Lilirilau;

2. Kawasan peruntukan perkebunan kopi ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan

Lalabata, sebagian wilayah Kecamatan Marioriwawo, sebagian wilayah Kecamatan

Ganra, sebagian wilayah Kecamatan Liliriaja, sebagian wilayah Kecamatan

Donridonri, sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa, dan sebagian wilayah


3. Kawasan peruntukan perkebunan cengkeh ditetapkan di sebagian wilayah

Kecamatan Citta, sebagian wilayah Kecamatan Lalabata, dan sebagian wilayah

Kecamatan Marioriwawo;


4. Kawasan peruntukan perkebunan lada ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan


Marioriwawo, sebagian wilayah Kecamatan Ganra, sebagian wilayah Kecamatan

Liliriaja, sebagian wilayah Kecamatan Donri-donri, dan sebagian wilayah


5. Kawasan peruntukan perkebunan aren ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan





6. Kawasan peruntukan perkebunan jambu mete ditetapkan di sebagian wilayah

Kecamatan Citta, sebagian wilayah Kecamatan Lalabata, sebagian wilayah

Kecamatan Marioriwawo, sebagian wilayah Kecamatan Liliriaja, sebagian wilayah

Kecamatan Donri-donri, sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa, dan sebagian

wilayah Kecamatan Lilirilau;

7. Kawasan peruntukan perkebunan kemiri ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan





8. Kawasan peruntukan perkebunan tembakau ditetapkan di sebagian wilayah

Kecamatan Lalabata, sebagian wilayah Kecamatan Marioriwawo, sebagian wilayah

Kecamatan Ganra, sebagian wilayah Kecamatan Liliriaja, sebagian wilayah

Kecamatan Donri-donri, sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa, dan sebagian

wilayah Kecamatan Lilirilau;

9. Kawasan peruntukan perkebunan kelapa sawit ditetapkan di sebagian wilayah

Kecamatan Donri-donri, dan sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa;

10. Kawasan peruntukan perkebunan murbei ditetapkan di sebagian wilayah

Kecamatan Donri-donri, dan sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa.


Kawasan peruntukan peternakan, terdiri dari:

a. Kawasan peruntukan pengembangan ternak besar dengan luasan 137 (seratus tiga

puluh tujuh) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Citta, sebagian

wilayah Kecamatan Marioriwawo, dan sebagian wilayah Kecamatan Liliriaja; dan

b. Kawasan peruntukan pengembangan ternak unggas ditetapkan di sebagian wilayah

sebagian wilayah Kecamatan Liliriaja, sebagian wilayah Kecamatan Ganra, dan

sebagian wilayah Kecamatan Lilirilau

4. Kawasan peruntukan perikanan, terdiri dari:

• Kawasan peruntukan perikanan tangkap ditetapkan pada wilayah sungai yang meliputi

sebagian wilayah Kecamatan Liliriaja, sebagian wilayah Kecamatan Lilirilau, sebagian

wilayah Kecamatan Donri-donri, sebagian wilayah Kecamatan Ganra, sebagian wilayah

Kecamatan Citta, dan sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa.

• Kawasan peruntukan budidaya perikanan merupakan Kawasan budidaya perikanan air

tawar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Citta, sebagian wilayah Kecamatan

Lalabata, sebagian wilayah Kecamatan Marioriwawo, ebagian wilayah Kecamatan

Ganra, sebagian wilayah Kecamatan Liliriaja, sebagian wilayah Kecamatan Donri-donri,

sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa, dan sebagian wilayah Kecamatan Lilirilau;

• Kawasan pengembangan balai benih ikan ditetapkan akan dikembangkan di BBI Ompo

Kecamatan Lalabata, BBI Lajoa Kecamatan Liliriaja, dan BBI Citta Kecamatan Citta

5. Kawasan peruntukan pertambangan; terdiri atas:

a. Kawasan peruntukan wilayah pertambangan mineral dan batubara;

b. Kawasan peruntukan wilayah pertambangan minyak dan gas bumi; dan

c. Kawasan peruntukan wilayah pertambangan panas bumi

6. Kawasan peruntukan industri;

a. Kawasan peruntukan industri sedang terdiri atas: Kawasan peruntukan industri

penggilingan padi ditetapkan di sebagian wilayah, Kecamatan Citta, sebagian wilayah

Kecamatan Lalabata, sebagian wilayah Kecamatan, Marioriwawo, sebagian wilayah

Kecamatan Ganra, sebagian wilayah Kecamatan, Liliriaja, sebagian wilayah Kecamatan

Donri-donri, sebagian wilayah Kecamatan, Marioriawa, dan sebagian wilayah

Kecamatan Lilirilau; Kawasan peruntukan industri pemintalan sutera alam ditetapkan di

sebagian wilayah Kecamatan Donri-donri; Kawasan peruntukan industri pengolahan

ikan ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Citta, sebagian wilayah Kecamatan



Ganra, sebagian wilayah Kecamatan Liliriaja, sebagian wilayah Kecamatan Donri-donri,

sebagian wilayah Kecamatan Marioriawa, dan sebagian wilayah Kecamatan Lilirilau;

dan; Kawasan peruntukan industri pengolahan tembakau ditetapkan di sebagian

wilayah Kecamatan Lilirilau.

b. Kawasan peruntukan industri rumah tangga merupakan kawasan aglomerasi industri

rumah tangga, terdiri atas:a. Kawasan peruntukan industri pembuatan gula merah

ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Citta, sebagian wilayah Kecamatan



Kecamatan Lilirilau; b. Kawasan peruntukan industri pertenunan sarung sutera

ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Lalabata, sebagian wilayah Kecamatan


Kecamatan Lalabata.

7. Kawasan peruntukan pariwisata; terdiri dari:

a. Kawasan peruntukan pariwisata budaya terdiri atas :

• Villa Yuliana (Museum Latemammala), Kawasan Makam Kuno Jera Lompoe,

Kompleks Istana Datu Soppeng, Makam Syekh Abdul Majid digelar Tuang

Uddungeng, Makam Petta Bulu Matanre, Situs Megalitik Lawo, Tinco, Sewo dan

Umpungeng, Makam Petta Seppang, Kompleks Makam Datu Soppeng, Gereja

Khatolik Patung Bunda Maria, Rumah Tradisional Batu Laiya, ompleks Makam

Jera’Caddie, Menhir Latemmamala (Lamumpatu’E), Situs Petta Banuang’E, Situs

Petta Wanua, Di Kecamatan Lalabata;

• Makam Petta Sering, Situs Tomanurung Sanyili, Makam Petta Abbaraningge,

Makam Petta Balubue, Bulu Bottingnge, Appejeng’E, Makam Petta Addagang’E di

Kecamatan Donri-Donri.

• Makam Datu Mario, Makam Petta Jangko, Kompleks Sao Mario, Situs Tampaning,

Makam Kuno Padali, Makam Petta Kajuara di Kecamatan Marioriawa;

• Makam Kuno Datu Lompulle, Kompleks Makam Pakka Saloe, Makam Petta Sara’e,

Makam Sullewatang kebo dan Petta Karame, di Kecamatan Ganra;


• Museum Calio, Situs Kecce, Marale, dan Situs Paroto, Kompleks Makam Datu

Salaonro, Makam Arung Baringeng, Makam Abbanuange, Situs Megalitik Samoling,

Situs Paleolitik Jampu di Kecamatan Lilirilau;

• Situs Talepu, Lonrong, Lenrang, Kompleks Makam Abbanuangnge, Kompleks

Makam Datu Pattojo, Benteng Pattojo, Saoraja Seng, Gua Lakaroci di Kecamatan

Liliriaja;

• Gua Codong, Situs Paleolitik Lakibong, Makam Datu Citta di Kecamatan Citta;

Makam Kalokoe Watu, Makan Lato Garimpang, Situs Goarie, Situs Megalitik

Madenra,

• Sumur Tua Tettikengrarae, Makam Arung Sekkang, Rumah Arrajang di Kecamatan

Marioriwawo

b. Kawasan peruntukan pariwisata alam terdiri atas:

• Kawasan TWA Lejja, dan kawasan TWA Danau Tempe di Kecamatan Marioriawa;

• Kawasan TWA Citta dan kawasan Goa Coddong di Kecamatan Citta,

• Kawasan TWA Lereng Hijau Bulu Dua di Kecamatan Marioriwawo;

• Kawasan populasi kelelawar di pusat kota Watansoppeng Kecamatan

Lalabata;mdan

• Kawasan Pesutraan Alam di Kecamatan Donri-Donri.

c. Kawasan peruntukan pariwisata buatan terdiri atas:

• Kawasan wisata Ompo di Kecamatan Lalabata; dan

• Kawasan wisata agro di Desa Mariolau dan Desa Gattareng di Kecamatan

Marioriwawo

8. Kawasan peruntukan permukiman, terdiri dari:

a. Kawasan peruntukan permukiman perkotaan ditetapkan di:

• Kawasan permukiman perkotaan Watansoppeng di Kecamatan Lalabata;

• Kawasan permukiman perkotaan Cabenge di Kecamatan Lilirilau;

• Kawasan permukiman perkotaan Takalala di Kecamatan Marioriwawo; dan

• Kawasan permukiman perkotaan Batu-Batu di Kecamatan Marioriawa

b. Kawasan peruntukan permukiman perdesaan ditetapkan di sebagian wilayah

Kecamatan Citta, sebagian wilayah Kecamatan Marioriwawo, sebagian wilayah

Kecamatan Ganra, sebagian wilayah Kecamatan Liliriaja, sebagian wilayah Kecamatan



Kecamatan Lilirilau

9. Kawasan peruntukan lainnya, terdiir dari:

a. Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan terdiri atas:

• Kantor Komando Distrik Militer 1423 Soppeng di Kecamatan Lalabata;

• Kantor Komando Rayon Militer di Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lilirilau,

Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Citta, Kecamatan Donri-donri, Kecamatan

Ganra, Kecamatan Marioriwawo;

• Kantor Kepolisian Resort Soppeng di Kelurahan Lemba Kecamatan Lalabata; dan

Kantor Kepolisian Sektor di Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan

Marioriawa, Kecamatan Citta, Kecamatan Donri-donri, Kecamatan Ganra,

Kecamatan Marioriwawo.

b. Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa merupakan kawasan peruntukan

perdagangan dan jasa skala regional dan skala kabupaten dan/atau kecamatan;

• Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa skala regional ditetapkan di kawasan

perdagangan Watansoppeng Kecamatan Lalabata dan kawasan perdagangan

Cabenge Kecamatan Lilirilau;

• Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa skala kabupaten dan/atau kecamatan

ditetapkan di kawasan perdagangan Takkalala Kecamatan Marioriwawo dan

kawasan perdagangan Batu-Batu Kecamatan Marioriawa.

Secara detail Rencana Pola Ruang Wilayah dapat dilihat pada gambar berikut:


Pola Ruang Wilayah dapat dilihat pada gambar berikut:


Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten Soppeng Tahun 2012-2032, banyak hal yang harus

dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Soppeng sebagai pengembang tugas

pelayanan perpustakaan dan peningkatan minat baca masyarakat dan sadar arsip untuk seluruh

Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ).

Memperhatikan tingkat penyebaran penduduk di delapan Kecamatan yang ada di Kabupaten

Soppeng Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Soppeng harus dapat memberikan

pelayanan yang lebih maksimal dengan pelayanan perpustakaan keliling untuk melayani masyarakat

yang ada di pelosok-pelosok desa.

3.4.2 Telaahaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

KajianLingkunganHidup Strategis(KLHS) adalahprosesuntukmenelaahsuatu

dampak Rencana atau Program pembangunan kabupaten terhadap isu social ekonomi dan

lingkungan.Atausebaliknyamenelaah kondisidan kecenderungansocial, ekonomi dan

lingkungan untuk kemudian menyarankan RencanaatauProgram.Kesemuanyaditujukan

untukmengintegrasikanpertimbangan social,ekonmi dan lingkungan

dengankonseppembangunanberkelanjutankedalamsuaturencana atau programdimana

outputKLHSadalahsuatudokumen telaah(assessmentdocument) yang

disertaidengansuatusaranuntukrencanaatauprogramtergantung pada

kedudukandansasaranpenyelenggraanKLHS.

Beberapa rekomendasi hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yaitu:

1. Isu strategis yang diperoleh pada proses pelingkupan dijadikan isu strategis daerah pada Bab

IV dokumen RPJMD Kabupaten Soppeng, adapun isu strategisnya adalah sebagai berikut:

a. Belum meratanya aksesibilitas pelayanan transportasi

b. Rendahnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) masyarakat

c. Keterbatasan infrastrukur wilayah perdesaan

d. Tingkat produktifitas komoditas hasil pertanian masih rendah

e. Alih fungsi lahan pertanian produktif ke non pertanian

f. Masih ada penduduk yang belum menikmati air bersih dan belum memenuhi layanan

sanitasi

g. Penurunan kualitas lingkungan

h. Belum optimalnya diversifikasi (penganekaragaman) produk pangan lokal

i. banyaknya sampah yang tidak tertangani

j. Terbatasnya dokter spesialis dan paramedis serta sarana dan prasarana kesehatan

k. permukiman dalam kawasan hutan lindung

l. Berkuranganya pengunjung objek wisata

2. Kalimat “berwawasan lingkungan” sebaiknya ditambahkan pada penjelasan RPJMD

Kabupaten Soppeng. Hal ini untuk mewujudkan prinsip pembangunan berkelanjutan yang

memuat substansi sosial, ekonomi dan lingkungan.


3. Strategi pembangunan diarahkan pada:

- Penggunaan teknologi diarahakan pada teknologi yang ramah lingkungan,

- pengelolaan sumber air yang digunakan agar mampu digunakan secara berkelanjutan

- terciptanya diversifikasi pangan

- Pemberian batasan agar pengembangan objek pariwisata tidak merusak lingkungan

- Perintisan jalan baru melewati tidak melewati kawasan lindung dan kawasan lahan

pangan berkelanjutan

- penyediaan pupuk dan benih yang ramah lingkungan

4. Beberapa rekomendasi pada tataran program prioritas yaitu:

a. Program Peningkatan Produksi Pertanian, produktivitas dan mutu hasil tanaman pangan.

Dalam peningkatan produksi pertanian dilakukan dengan menggunakan pertisida dan

pupuk kimia dimana pemakaian pestisida dan pupuk kimia dapat menurunkan kualitas

tanah dan air sungai yang ada di sekitarnya.Tindakan adaptasi/mitigasi atau alternative

untuk mengurangi dampak tersebut yaitu penggunaan pupuk diarahkan pada

penggunaan pupuk secara berimbang dan/atau dapat dapat penggunaan pupuk organik.

Untuk itu direkomendasikan kegiatan sosialisasi penggunaan pupuk organik, dan

kegiatan pengadaan pupuk organik bagi petani menjadi bagian dari program ini.

b. Program Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata memberikan dampak peningkatan

jumlah akibat aktifitas manusia di kawasan Pariwisata yang memicu timbulnya sampah.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, diarahkan pada penyediaan sarana tempat

pembuangan sampah yang ditunjang dengan penyediaan pengangkutan dan pengolahan

sampah organik. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah Lokasi penanganan

persampahan tidak hanya fokus pada kawasan perkotaan saja akantetapi ada

penanganan khusus yang dapat menyentuh kawasan pariwisata yang ada di Kabupaten

Soppeng.

c. Program Rehabiltasi/Pemeliharaan dan Pembangunan JalanPembangunan jalan baru

yang melalui kawasan pertanian akan berdampak pada alih fungsi lahan di kanan-kiri

jalan menjadi kawasan pemukiman atau fungsi lainnya.Pembangunan jalan baru

diarahkan tidak melalui kawasan pertanian produktif, atau jika melalui kawasan diberi

aturan pemanfaatan pada kawasan disekitarnnya.Perencanaan infrastruktur di instansi

terkait harus ditindaklanjuti dengan penyusunan KLHS di tingkatan Renstra SKPD.

d. Program Pelayanan Angkutanberdampak pada peningkatan polusi udara akibat

kendaraan. Untuk mengurangi peningkatan polusi udara akibat kendaraan sebaiknya

penggunaan kendaraan angkutan yang ramah lingkungan dan rendah emisi serta

kegiatan uji emisi kendaraan rutin dilaksanakan dimanakegiatan mitigasi emisi kendaraan

menjadi bagian dari Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

e. Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan mengakibatkan peningkatan

jumlah sampah akibat aktifitas manusia di Terminal. Penyediaan sarana tempat

pembuangan sampah yang ditunjang dengan penyediaan pengangkutan dan pengolahan


sampah organik. Rekomendasi berupa peningkatan kegiatan Terpeliharanya kebersihan

dan keindahan perkotaan.

f. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah.Dampak yang

ditimbulkan oleh program yaitu pemenuhan kebutuhan air bersih RT dengan sumber air

baku sungai menyebabkan penurunan debit air sungai dan Pembangunan Sarana dan

prasarana Air Bersih melewati kawasan Hutan Lindung. Upaya pemanfaatan air sungai

dan air tanah harus ditunjang dengan kegiatan penanaman pohon di hulu dan pinggiran

sungai, serta dilakukan kegiatan normalisasi sungai.Peningkatan kegiatan pada program

program Perlindungan dan konservasi sumber daya alam dengan penanaman hingga ke

bantaran dan hulu sungai yang ditunjang dengan kegiatan normalisasi sungai.

g. Program Pengembangan Perumahan. Alih fungsi lahan pertanian ke permukiman/

perumahan dan mengancam prodiktivitas lahan pertanian. Pengembangan perumahan

memicu produksi limbah cair RT dan dialirkan ke sungai dan semakin bertambahnya

praktek membuang sampah RT ke sungai, pengelolaan air limbah yang tidak sesuai

standar kesehatan mengakibatkan kerusakan struktur tanah. Pengembangan perumahan

memicu produksi Sampah RT Pengembangan kawasan perumahan baru menyesuaikan

aturan RTRW dan PLP2B dan tidak diarahkan pada kawasan pertanian produktif.

Pengembangan perumahan ditunjang dengan penyediaan sarana tempat pembuangan

sampah yang ditunjang dengan penyediaan pengangkutan dan pengolahan sampah

organik. Perencanaan kawasan perumahan harus ditindak lanjuti dengan penyusunan

KLHS di tingkatan Renstra SKPD.

h. Program Penerangan Jalanmengakibatkan Peningkatan kebutuhan energi listrik.

Penggunaan lampu hemat energy dapat mengurangi kenaikan energy listrik.

Rekomendasi terhadap program yaitu Program Pengendalian pencemaran dan

perusakan lingkungan hidup ditunjang berbagai kegiatan mitigasi emisi termasuk

penggunaan lampu hemat energy.

i. Program Upaya Kesehatan Masyarakat. Pelaksanaan pengelolaan air limbah medis dari

sarana kesehatan (puskesmas), sampah medis dan RT yang dihasilkan dari aktifitas

Puskesmas dan sarpras kesehatan lainnyaberdampak pada kualitas

lingkungan.Rekomendasi berupa Penyediaan instalasi pengolahan limbah medis ditindak

lanjuti di tingkat kegiatan pada instansi terkait.

j. Program Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD. Sama halnya dengan program upaya

kesehatan masyarakat, Pengelolaan air limbah medis dari sarana kesehatan (Rumah

Sakit) berdampak pada kualitas.Rekomendasi berupa Penyediaan instalasi pengolahan

limbah medis ditindak lanjuti di tingkat kegiatan pada instansi terkait

k. Program Peningkatan Pemberdayaan Mayarakat dan Kelembagaan Masyarakat Desa/

Kelurahan. Dampak dari pembangunan infrastruktur perdesaan akan mengurangi fungsi

hutan lindung karena Ada desa yang berada di dalam kawasan hutan yaitu Desa

Mattabulu dan Desa Umpungeng Kec. Lalabata. SebaiknyaPembangunan desa


menyesuaikan arahan pemanfaatan ruang, dan mendukung fungsi hutan disekitarnya dan

relokasi desa ke kawasan budidaya. Rekomendasi berupa penerapan pembangunan

menyesuaikan arahan pemanfaatan ruang RTRW.

l. Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdaganganakan

menambah timbulan sampah, menambah produksi air limbah akibat aktifitas di Pasar dan

pusat perdagangan. Penyediaan sarana tempat pembuangan sampah terpadu pada

pasar akan meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan pasar. Rekomendasi terhadap

program ini yaitu penyediaan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu(TPST) ditindak

lanjuti di tingkat kegiatan.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis yang dapat diamati dalam pengembangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kabupaten Soppeng, terkait dengan manfaat dan pengaruhnya di masa datang terhadap daerah

Kabupaten Soppeng serta RPJMD 2016-2021, antara lain :

a. Peningkatan Budaya Gemar Membaca

- Meningkatnya minat dan budaya baca masyarakat guna mewujudkan masyarakat gemar

membaca kearah kebiasaan membaca. Tujuan akhirnya adalah menjadikan membaca

sebagai suatu kebutuhan dan pada akhirnya tercipta budaya gemar membaca masyarakat

terutama generasi muda yang akan meningkatkan pengetahuan dan memberikan manfaat

dimasa mendatang.

- Meningkatkan kualitas dan kapasitas perpustakaan sebagai sarana pembelajaran sepanjang

hayat yang ditandai oleh meningkatnya standar mutu perpustakaan dan kompetensi sumber

daya manusia disemua jenis perpustakaan. Peningkatan kualitas perpustakaan pada akhirnya

akan berimbas pada peningkatan kualitas pelayanan dan kualitas masyarakat pemustaka.

b. Peningkatan Budaya Sadar Arsip

- Meningkatkan penyelamatan, pelestarian, dan pemanfaatan arsip. Hal ini akan meningkatkan

kualitas arsip yang ada. Arsip yang berkualitas akan menjadi sumber informasi yang akurat.

- Meningkatkan dan mengembangkan SDM, sistem dan kelembagaan kearsipan, yang ikut

meningkatkan kualitas pelayanan arsip. Pelayanan arsip yang prima bagi masyarakat, akan

memberikan manfaat meningkatnya kualitas informasi arsip yang bisa diakses masyarakat.

Tujuan akhirnya masyarakat akan belajar dan mengetahui pentingnya arsip dalam kehidupan,

sehingga budaya sadar arsip akan tersosialisasikan secara tidak langsung.

- Meningkatkan pengelolaan dan pengawasan kearsipan, agar penataan arsip lebih baik pada

setiap SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Soppeng. Penatan arsip yang baik akan

memberi manfaat jangka panjang bagi pengelolaan administrasi SKPD.


BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Soppeng

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten

Soppeng harus memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pelaksanaan RPJMD

Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021, melalui pembangunan Perpustakaan dan Kearsipan yang

berkualitas. Pembangunan Perpustakaan dan Kearsipan tersebut terlihat dari : 1) adanya tujuan,

target dan sasaran yang jelas dan terukur; 2) adanya integrasi, singkronisasi dan sinergi antar ruang,

antar waktu dan antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah; 3) adanya keterkaitan dan

konsistensi antara pembuat kebijakan, pengawasan ( Auditor ), Pelaksanaan (Operator) dan

masyarakat Kabupaten Soppeng pada umumnya; 4) integrasi (keterkaitan) dan konsistensi antara

pencapaian tujuan pembangunan Perpustakaan dan Kearsipan dengan tujuan pembangunan yang

dilaksanakan oleh masing-masing fungsi pemerintahan baik ditingkat pusat (Renstra/Renja

Kementrian/Lembaga)maupun daerah ( RPJMD/RKPD/Renstra SKPD ).

Apabila keseluruhan hal tersebut dapat terpenuhi, maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kabupaten Soppeng telah mampu berperan dalam mendukung pencapaian target, sasaran, visi dan

misi RPJMD 2016-2021 dimana secara tidak langsung juga turut mendukung pencapaian Visi dan

Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Soppeng. Oleh karena itu, dirumuskan Visi Kantor

Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Soppeng yaitu:

“ TERWUJUDNYA PELAYANAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN YANG LEBIH BAIK DI

KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2021”

Penjelasan Visi :

Pelaksanaan pembangunan Perpustakaan dan Kearsipan harus melibatkan para pelaku

pembangunan dan dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan

permasalahan Perpustakaan dan kearsipan, sejalan dengan itu, maka pengertian TERWUJUDNYA

PELAYANAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN YANG LEBIH BAIK DI KABUPATEN SOPPENG

TAHUN 2021 adalah “ suatu kondisi dimana masyarakat Kabupaten Soppeng dapat dengan mudah

mengakses sarana pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan sehingga minat baca masyarakat dan

sadar arsip masyarakat Kabupaten Soppeng lebih meningkat”.

Keterkaitan antara Visi pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD 2016-2021

dengan Visi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Soppeng, tergambar pada tabel berikut :

VISI RPJMD VISI RENSTRA

Pemerintahan Yang Melayani

Dan Lebih Baik

Terwujudnya Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan Yang Lebih Baik di Kabupaten Soppeng Tahun 2021


Untuk mewujudkan Visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk Misi Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Soppeng adalah sebagai berikut :

1. Mengelola perpustakaan dan mendorong minat baca masyarakat;;

2. Mengelola dokumen / arsip daerah secara baku dan profesional;

Keterkaitan antara Misi pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD 2016-2021

dengan Misi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Soppeng tergambar pada tabel berikut :

MISI RPJMD MISI RENSTRA

1.Mewujudkan pendidikan unggul yang

murah dan berkeadilan bagi semua

2.Menjadikan Kabupaten Soppeng yang

lebih baik dalam pelayanan publik

1.Mengelola perpustakaan dan

mendorong minat baca masyarakat

2.Mengelola dokumen /arsip daerah

secara baku dan profesional

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten

Soppeng

4.2.1 Tujuan

Tujuan RPJMD Kabupaten Soppeng adalah meningkatkan derajat pendidikan

masyarakat.Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten

Soppeng menyelenggarakan pembangunan Perpustakaan dan Kearsipan yang bertujuan :

1. Meningkatkan minat baca masyarakat;

2. Meningkatkan kualitas dokumen / arsip daerah;

4.2.2. Sasaran

Sasaran RPJMD Kabupaten Soppeng yaitu meningkatnya kemampuan literasi masyarakat,

adapun sasaranDinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Soppeng adalah :

1. Meningkatnya pengunjung perpustakaan;

2. Meningkatnya penerapan arsip secara baku;

3. Terpenuhinya dukungan penyelenggaraan tupoksi SKPD;

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD beserta indikator kinerjanya disajikan

dalam tabel 4.1 sebagaimana berikut ini :


Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

NO TUJUAN INDIKATOR TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE -

2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Meningkatkan minat baca

masyarakat

Jumlah perpustakaan

daerah, perpustakaan

sekolah dan perpustakaan

desa/kelurahan

1 Meningkatnya pengunjung

perpustakaan

1 Jumlah pengunjung

perpustakaan daerah,

perpustakaan sekolah dan

perpustakaan desa/kelurahan

418.447 418.454 418.462 418.471 418.481 418.492

2 Meningkatkan kualitas

dokumen / arsip daerah

Jumlah arsip statis yang

dipelihara

2 Meningkatnya penerapan arsip

secara baku

2 Persentase SKPD yang

menerapkan arsip secara

baku

10,8 24,32 37,83 51,35 67,56 83,78


4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD

Arah strategi dan kebijakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Soppeng

mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Soppeng

Tahun 2016-2021 dengan memperhatikan permasalahan Perpustakaan dan Kearsipan yang telah

diidentifikasi melalui hasil review pelaksanaan pembangunan Perpustakaan dan Kearsipan

sebelumnya, berikut ini adalah Strategi dan Kebijakan yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan

Misi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2016-2021 dengan fokus pada prioritas bidang

Perpustakaan dan Kearsipan yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021.

4.3.1. Strategi

1. Pengembangan sistem pelayanan berbasis teknologi informasi;

2. Pengembangan promosi dan sarana informasi Perpustakaan;

3. Pengembangan pengelolaan dokumen / arsip daerah yang tertib dan rapi;

4. Pengembangan sarana dan prasarana pendukung pelayanan masyarakat;

4.3.2. Kebijakan

1. Menyelenggarakan pembinaan teknis pengelolaan perpustakaan desa/kelurahan, perpustakaan

sekolah;

2. Peningkatan koordinasi upaya penyelenggaraan perpustakaan ditingkat desa / kelurahan;

3. Melaksanakan sosialisasi/ penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah / swasta;

4. Melaksanakan pembinaan penataan arsip dinamis lingkup pemerintah daerah Kabupaten

Soppeng;

5. Pengadaan sarana dan prasrana pendukung pelayanan masyarakat;

Relevansi dan konsistensi antara pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah

kebijakan terdapat dalam tabel 4.2 berikut ini :


Tabel 4.2

Tujuan, Sasaran, Strategi dan arah Kebijakan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Soppeng

Visi : Terwujudnya Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan yang Lebih Baik

Misi 1 : Mengelola Perpustakaan dan Mendorong Minat Baca Masyarakat

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

1 2 3 4

Meningkatkan minat

baca masyarakat

Meningkatnya

pengunjung

perpustakaan

1 Pengembangan sistem

pelayanan berbasis

teknologi

1 Menyelenggarakan

pembinaan teknis

pengelolaan Perpustakaan

desa/kelurahan dan

Perpustakaan sekolah

2 Pengembangan

promosi dan sarana

informasi Perpustakaan

2 Peningkatan koordinasi

upaya penyelenggaraan

Perpustakaan ditingkat

desa/kelurahan

Terpenuhinya

dukungan

penyelenggaraan

tupoksi SKPD

3 Pengembangan sarana

dan prasarana

pendukung pelayanan

masyarakat

3 Pengadaan sarana dan

prasarana pendukung

pelayanan masyarakat

Misi 2 : Mengelola Dokumen / Arsip Daerah Secara Baku dan Profesional

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

Meningkatkan kualitas

dokumen / arsip

daerah

Meningkatnya

penerapan arsip

secara baku

1 Pengembangan

pengelolaan

dokumen/arsip daerah

yang tertib

1 Melaksanakan

sosialisasi/Penyuluhan

Kearsipan diplingkungan

Instansi Pemerintah /Swasta

2 Melaksanakan pembinaan

penataan arsip dinamis

lingkup Pemerintah Daerah

Kabupaten Soppeng


BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. PROGRAM DAN KEGIATAN

Bagian ini akan menguraikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok

sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Soppeng yang akan

dilaksanakan selama 5 tahun (tahun 2016-2021). Adapun komponen program dan kegiatan dalam

rangka pelaksanaan misi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Soppeng adalah;

5.1.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan Kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;

2. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional;

3. Kegiatan Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor;

4. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;

5. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;

6. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;

7. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;

8. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah serta Kedinasan

Lainnya;

9. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran;

10. Kegiatan Penyediaan Biaya Umum dan Administrasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

5.1.2 Program Penigkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional;

2. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;

3. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;

4. Kegiatan Pengadaan Mebeleur;

5. Kegiatan Pemeliharan Rutin/Berkala Gedung Kantor;

6. Kegiatan Pemeliharan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;

7. Kegiatan Pemeliharan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.

5.1.3 Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur, dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya;

2. Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

3. Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

4. Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.


5.1.4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD, dengan kegiatan sebagai berikut;

1. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;

2. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun.

5.1.5 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan, dengan kegiatan sebagai

berikut:

1. Kegiatan Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan membaca

2. Kegiatan Pengembangan Minat dan Budaya Baca;

3. Kegiatan Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus,

Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat;

4. Kegiatan Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca;

5. Kegiatan Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah;

6. Kegiatan Pengembangan Potensi dan Bakat Pidato bagi Siswa Sekolah;

7. Kegiatan Pengembangan Minat dan Bakat pada Bidang Pengetahuan Umum;

8. Kegiatan Lomba Perpustakaan Desa / Kelurahan;

9. Kegiatan Lomba Mewarnai;

10. Kegiatan Lomba Kolase;

11. Kegiatan Lomba Menulis Resensi Buku;

12. Kegiatan Penyusunan Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Perpustakaan;

5.1.6 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah, dengan kegiatan sebagai

berikut :

1. Kegiatan Pendataan dan Penataan Dokumen / Arsip Daerah;

2. Kegiatan Penyimpanan dan Penataan Arsip;

3. Kegiatan Sosialisasi / Penyuluhan Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah / Swasta.

Untuk lebih jelasnya mengenai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok

sasaran serta pendanaan dapat dilihat pada tabel 5.1.


target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

-1 -2 -3 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21 -22 -23

URUSAN WAJIBMeningkat

nya

Pengunjun

g

2 1 7 1 Program

Pengembangan

Budaya Baca dan

Pembinaan

Persentase

Bahan Pustaka

yang diadakan

27,00 28,12 283.047.100 28,71 412.552.989 29,20 483.548.887 29,69 519.734.965 30,23 572.209.983 30,75 555.334.981 30,75 2.826.428.905 KPAD

Pemasyarakatan

Minat dan Kebiasaan

Membaca

Jumlah peserta

lomba bercerita16 Org 21.835.500 16 Org 23.145.500 16 Org 22.984.987 16 Org 22.984.985 16 Org 23.000.000 16 org 23.500.000 96 Org 137.450.972 KPAD

Pengembangan Minat

dan Budaya Baca

Jumlah

pengunjung

500 org 8.750.000 1000 org 19.590.189 1250

org

21.875.000 1500 org 26.250.000 1750 org 30.625.000 2000 35.000.000 8000 org 142.090.189 KPAD

Publikasi dan

Sosialisasi Minat dan

Budaya Baca

Jumlah peserta

sosialisasi150 Org 35.175.000 200 Org 36.680.000 150 Org 36.500.000 150 Org 37.000.000 150 Org 38.000.000

150

Org 38.000.000 950 org 221.355.000 KPAD

Penyediaan Bahan

Pustaka

Perpustakaan Umum

Jumlah bahan

pustaka yang

diadakan

11397

judul300 judul 100.000.000 576 judul 160.000.000

510

judul 170.000.000 525 judul 175.000.000 611 judul 205.000.000

625

judul 200.000.000

14392

judul 1.010.000.000 KPAD

Pengembangan

Potensi dan Bakat

Pidato Bagi Siswa

Sekolah

Jumlah peserta

lomba pidato 16 Org 22.985.500 16 Org 21.245.500 16 Org 23.500.000 16 Org 24.000.000 16 Org 24.584.983 16 Org 25.000.000 96 org 141.315.983 KPAD

Pengembangan Minat

dan Bakat pada

Bidang Pengetahuan

Umum

Jumlah peserta

lomba cerdas

cermat

24 Org 31.956.500 24 Org 32.524.000 24 Org 35.000.000 24 Org 35.500.000 24 Org 36.000.000 24 Org 36.000.000 144 org 206.980.500 KPAD

Supervisi, Pembinaan,

dan Stimulasi pada

Perpustakaan Umum,

Perpustakaan

Khusus,

Perpustakaan

Tabel 5.1

-4

2018 2020

Jumlah

pengunjung

perpustakaan

daerah,perpu

stakaan

sekolah dan

perpustakaan

desa/kelurah

Indikato

r

Tujuan

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

Lok

asi

2016 2017 2019 2021Kondisi kinerja pada akhir

periode Renstra SKPD

Jumlah

perpus

takaan

daerah

,perpu

stakaa

n

sekola

Meningkatk

an Minat

Baca

Masyaraka

t

Tujuan SasaranIndikator

SasaranKode

Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome) dan

Kegiatan (output

Data

Capaian

pada

Tahun

Awal

Perenca

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit

Kerja

SKPD

Penan

ggung

jawab

50 Org 70 Org 100 Org 70 Org 100 Org 70 Org 460 org KPAD 27.344.600 29.667.800 41.812.000 30.000.000 42.500.000 30.000.000 201.324.400

Jumlah

pengelola

perpustakaan

yang mengikuti

supervisi



-1 -2 -3 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21 -22 -23

Lomba Perpustakaan

Desa/Kelurahan

Jumlah

perpustakaan

Desa/Kelurahan

yang mengikuti

- -

8

Desa/kelura

han

24.700.000

8

Desa/kel

urahan

27.876.900

8

Desa/kelur

ahan

35.000.000

8

Desa/kelura

han

35.000.000

8

Desa/k

eluraha

n

35.000.000

40

Desa/kelu

rahan

157.576.900 KPAD

Lomba Mewarnai Jumlah peserta

lomba mewarnai50 org 20.000.000 75 org 30.000.000 75 31.250.000 75 30.000.000 325 org 130.000.000 KPAD

Lomba Menulis

Resensi Buku

Jumlah Lomba

Menulis Resensi

Buku

50 org 28.999.980 50 org 30.000.000 50 org 30.000.000

Lomba Kolase Jumlah peserta

lomba kolase - - - - 50 org 20.000.000 75 org 30.000.000 75 org 31.250.000 50 27.834.981 325 org 130.000.000

Workshop Storytelling Jumlah peserta

Workshop

Storytelling

- - - - 50 org 20.000.000 100 org 45.000.000 100 org 45.000.000 100

org 45.000.000

Fumigasi/Pemeliharaa

n Buku

Jumlah buku

yang dipelihara42.000

ex 44.000.000 - - - - - -

Penyusunan Strategi

Peningkatan Kualitas

Pelayanan

Jumlah dokumen 1

dokumen

35.000.000 1 dokumen 65.000.000 - - - - - - - - 1

dokumen

100.000.000 KPAD

Meningkatk

an Kualitas

Dokumen /

Arsip

Daerah

Jumlah

arsip

statis

yang

dipelih

Meningkat

nya

Penerapan

Arsip

Secara

Persentase

SKPD Yang

Menerapkan

Arsip Secara

Baku

2 1 8 1 Program

Penyelamatan dan

Pelestarian

Dokumen / Arsip

Daerah

Cakupan SKPD

Yang Dibina

Dalam

Penerapan

Arsip Secara

1 SKPD 3 SKPD 46.575.000 5 SKPD 95.636.000 5 SKPD 122.760.000 5 SKPD 137.703.000 6 SKPD 154.397.000 6

SKPD 172.625.000 31 SKPD 729.696.000 KPAD

Pendataan dan

Penataan Dokumen /

Arsip Daerah

Jumlah arsip

yang didata dan

ditata

941 lbr 14.850.000 1500 lbr 33.081.000 1600 lbr 40.785.000 1700 lbr 44.203.000 1800 lbr 48.622.000 2000

lbr 53.484.000 9541 lbr 235.025.000 KPAD

Penyimpanan dan

Penataan Arsip

Jumlah SKPD

yang dibina3 SKPD 31.725.000 5 SKPD 40.285.400 5 SKPD 41.975.000 5 SKPD 48.500.000 6 SKPD 55.775.000 6 64.141.000 31 SKPD 282.401.400 KPAD

Sosialisasi /

Penyuluhan

Kearsipan di

Lingkungan Instansi

Jumlah peserta

sosialisasi - - 70 Org 22.269.600 70 org 40.000.000 70 Org 45.000.000 70 org 50.000.000 70 Org 55.000.000 350 org 212.269.600 KPAD

2021Kondisi kinerja pada akhir

periode Renstra SKPDTujuan SasaranIndikator

SasaranKode

Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome) dan

Kegiatan (output

Data

Capaian

pada

Tahun

Awal

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit

Kerja

SKPD

Penan

ggung

Lok

asi

2016 2017 2018 2019 2020

-4


Program Pelayanan

Perkantoran

Persentase

penyelesaian

kegiatan tepat

waktu

100% 448.602.470 100% 474.983.436 100% 487.955.000 100% 491.330.000 100% 513.330.000 100% 535.780.000 100% 2.951.980.906 Kantor

Perpu

stakaa

n dan

K

e

c.

L Penyediaan Jasa

Komunikasi Sumber Daya

Air dan Listrik

Jumlah

pembayaran jasa

komunikasi,

sumber daya air

12 kali 12 kali 44.500.000 12 kali 47.000.000 12 kali 64.750.000 12 kali 70.250.000 12 kali 75.750.000 12 kali 81.250.000 12 kali 383.500.000 KPAD

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah STNK

kendaraan

dinas/operasiona

l

3 unit 6 unit 3.800.000 7 unit 4.150.000 8 unit 5.850.000 9 unit 6.100.000 10 unit 6.700.000 11 unit 7.300.000 11 unit 7.300.000 KPAD

Penyediaan Layanan

Kebersihan Kantor

Jumlah petugas

kebersihan dan

jumlah peralatan

kebersihan

9.708.000 9.555.000 10.250.000 10.500.000 10.750.000 11.000.000 61.763.000

Peralatan

Kebersihan

9 jenis 3.708.000 9 jenis 3.555.000 11 jenis 4.250.000 12 jenis 4.500.000 13 jenis 4.750.000 13 jenis 5.000.000 13 jenis 25.763.000

Petugas

kebersihan

1 org 6.000.000 1 org 6.000.000 1 org 6.000.000 1 org 6.000.000 1 org 6.000.000 1 org 6.000.000 1 org 36.000.000

Penyediaan Komponen

Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Jumlah alat

listrik/peneranga

n bangunan

4 jenis 2.000.000 6 jenis 1.854.000 6 jenis 2.500.000 7 jenis 2.750.000 8 jenis 3.000.000 9 jenis 3.250.000 9 jenis 15.354.000

Penyediaan Peralatan

Rumah Tangga

Jumlah Peralatan

Rumah Tangga8 jenis 8.947.000 8 jenis 2.555.000 11 jenis 10.525.000 11 jenis 9.500.000 12 jenis 9.750.000 13 jenis 10.000.000 13 jenis 51.277.000

Penyediaan Bahan

Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

Jumlah bahan

bacaan dan

peraturan

Perundang-

16.000.000 16.500.000 17.000.000

Surat Kabar 8 Judul 7.500.000 8 Judul 8.000.000 8 Judul 8.500.000 8 Judul 9.000.000 8 Judul 9.000.000 8 Judul 9.500.000 8 Judul 51.500.000

Majalah 10 judul 7.500.000 10 judul 7.500.000 10 judul 7.500.000 10 judul 7.500.000 10 judul 7.500.000 10 judul 7.500.000 10 judul 45.000.000

Belanja jasa

publikasi/pengum

uman

4 kali 1.000.000 4 kali 1.000.000 4 kali 1.000.000 4 kali 1.000.000 4 kali 1.000.000 4 kali 1.000.000 4 kali 6.000.000

Penyediaan Bahan

Logistik Kantor

Jumlah pengisian

gas

12 kali 12 kali 1.980.000 12 kali 1.980.000 12 kali 1.980.000 12 kali 1.980.000 12 kali 1.980.000 12 kali 1.980.000 12 kali 11.880.000

Rapat-rapat Koordinasi

dan Konsultasi Dalam

dan Luar Daerah serta

Kedinasan Lainnya

Jumlah rapat-

rapat koordinasi

dan konsultasi293 kali 250 kali 187.865.870 150 kali 179.565.086 270 kali 190.000.000 275 kali 200.000.000 280 kali 210.000.000 285 kali 220.000.000 290 kali 1.187.430.956

Peningkatan Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Jumlah paket

Pelayanan

perkantoran

12 bulan 12 bulan 170.801.600 6 paket 211.824.350 12 bulan 180.000.000 12 bulan 185.000.000 12 bulan 190.000.000 12 bulan 195.000.000 12 bulan 1.132.625.950

NON URUSAN



-1 -2 -3 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21 -22 #

Penyediaan Biaya Umum

dan Administrasi

Pelaksanaan

Pengadaan Barang/Jasa

Persentase

Penyelesaian

Administrasi

Perkantoran

12

Bulan

12 Bulan 3.000.000 - - 1 Paket 5.100.000 1 Paket 5.250.000 1 Paket 5.400.000 1 Paket 6.000.000 1 Paket 24.750.000

II. Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

Persentase

pemenuhan

kebutuhan

sarana dan

100% 222.152.680 100% 144.527.575 100% 929.424.987 100% 213.091.500 100% 248.542.500 100% 99.935.000 100% 1.857.674.242

Pengadaan Kendaraan

dinas/operasional

Jumlah

kendaraan dinas18.500.000

Roda 2 (dua) 4 unit 1 unit 18.500.000 - 1 unit 18.500.000 1 unit 18.500.000 1 unit 18.500.000 1 unit 18.500.000 9 unit 92.500.000

Roda 4 (empat) 2 unit - 3 unit -

Pengadaan

Perlengkapan Gedung

Kantor

Jumlah

perlengkapan

gedung kantor

3.689.675 11.275.000

White board 1 buah 1.350.000

Mesin laminating 1 buah 2.339.675

Filling kabinet 7 unit 1 unit 4.300.000 1 unit 4.300.000 2 unit 8.600.000 11 unit 17.200.000

Rak Buku 31 bh 3 buah 7.800.000 34 buah 7.800.000

CCTV 8 Channel - 1 set 10.000.000 1 set 10.000.000

Proyektor 1 unit 1 unit 15.249.000 2 unit 15.249.000

Karpet Sahara - 15 meter 1.275.000 15 meter 1.275.000

Gorden Vertikal - 100 meter 22.500.000 100 meter 22.500.000

Pengadaan Peralatan

Gedung Kantor

Jumlah peralatan

gedung

35.806.100 32.625.000 68.431.100

Komputer PC 8 unit 4 unit 35.360.000 1 unit 8.000.000 1 unit 10.790.000 2 unit 21.580.000 16 unit 75.730.000

Notebook 4 unit 1 unit 6.630.000 1 unit 7.232.000 1 unit 11.830.000 1 unit 11.830.000 7 unit 37.522.000

Printer 7 unit 3 unit 6.702.500 2 unit 1.881.600 1 unit 2.892.500 1 unit 877.500 2 unit 1.755.000 14 unit 14.109.100

Wired Intercom - 4 unit 2.000.000 4 unit 2.000.000

Mesin Barcode - 2 unit 7.200.000 1 unit 3.400.000 3 unit 10.600.000

Kamera Digital - 1 unit 4.550.000 1 unit 4.550.000

Kamera Webcam - 1 unit 350.000 1 unit 455.000 2 unit 805.000

LCD/ proyektor 1 unit 10.913.500


Sasaran

Unit

Kerja

SKPD

Penan

ggung

2020 2021Kondisi kinerja pada akhir

periode Renstra SKPDKode Program dan Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome) dan

Kegiatan (output

Data

Capaia

n pada

Tahun

Awal

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2018 2019

-4

L

o

k

a

si

2016 2017



-1 -2 -3 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21 -22 #

Handycam - 1 unit 12.480.000 1 unit 12.480.000

Hardisk External - 1 unit 1.344.000 1 buah 1.344.000

Scanner - 1 unit 6.435.000 1 unit 6.435.000

Stavo - 2 unit 1.400.000 7 unit 1.400.000

UPS 4 unit 3 unit 5.362.500 7 unit 5.362.500

Mesin Fotocopy - 1 unit 41.250.000 1 unit 41.250.000

Mesin Pemotong

Kertas Manual

- 1 buah 850.000 1 buah 850.000

Televisi LED 32" - 1 unit 5.330.000 1 unit 5.330.000

Mic Standar - 4 buah 1.400.000 4 buah 1.400.000

Mic Kancing - 1 buah 375.000 1 buah 3.750.000

Soundsystem - 1 set 65.000.000 1 set 65.000.000

Pengadaan

Perangkat Lunak

- 1 Paket 30.000.000 - 1 set 30.000.000

Pengadaan Mebeleur Jumlah

mebeleur yang

diadakan

3.500.000 242.274.987

Kursi Kerja

Pejabat Eselon II

1 Buah 5.600.000

Meja Kerja

Pejabat Eselon II

1 Buah 8.200.000

Kursi Kerja

Pejabat Eselon

- 1 buah 4.000.000 3 Buah 12.000.000 1 buah 16.000.000

Meja Kerja

Pejabat Eselon

3 Buah 19.200.000

Meja Baca Siswa - 3 buah 4.500.000 2 buah 3.000.000 5 buah 7.500.000

Meja Kerja

Pejabat Eselon

IV

5 buah 11 Buah 47.300.000 9 buah 47.300.000

Kursi Kerja

Pejabat Eselon

IV

7 buah 7 Buah 12.600.000 11 buah 12.600.000

Kursi Susun /

Rapat- 25 buah 14.375.000 25 buah 14.375.000

Kursi Tamu

Pejabat1 set 1 set 7.550.000 2 set 7.550.000

Kursi Tunggu 4 - 2 buah 11.000.000 2 buah 11.000.000

Lemari Display - 1 buah 3.250.000 1 buah 3.250.000

Rak Penitipan 1 buah 1 buah 3.500.000 2 buah 3.500.000


SasaranKode Program dan Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome) dan

Kegiatan (output

Data

Capaia

n pada

Tahun

Awal


2016 2017 2018 2019 2020 2021Kondisi kinerja pada akhir

periode Renstra SKPD

Unit

Kerja

SKPD

Penan

ggung

-4

L

o

k

a

si


target Rp target Rp target Rp target Rp target Rptarge

tRp target Rp

-1 -2 -3 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21 -22

Lemari Arsip - 1 buah 120,000,000 1 buah # # # # # # #

Pemeliharaan

rut in/berkala gedung

kantor

Jumlah

gedung

kantor yang

dipelihara

1 buah 15,300,000 1 buah 9,915,000 1 buah 16,250,000 1 buah 16,500,000 1 buah 16,750,000 1 buah 17,000,000 1 buah 91,715,000

Pemeliharaan

rut in/berkala

kendaraan

dinas/operasional

Jumlah

kendaraan

dinas/operasi

onal yang

dipelihara

6 unit 97,180,180 6 unit 85,196,800 8 unit 100,000,000 9 unit # # # # # # # 10 unit # # # # # # # 11 unit # # # # # # # 11 unit # # # # # # #

Pemeliharaan

rut in/berkala

peralatan gedung

kantor

Jumlah

peralatan

gedung

kantor yang

dipelihara

11 unit 5,100,000 14 unit 6,420,000 16 unit 8,500,000 17 unit 9,000,000 18 unit 9,500,000 19 unit 10,000,000 19 unit 48,520,000

Rehabilitasi Sedang

/ Berat Gedung

Kantor

Jumlah

gedung yang

direhabilitasi

sedang /

1 gedung # # # # # # # 1 gedung # # # # # # #

I I I . Program

Peningkat an

Pro f esionalisme

A parat ur

III.

Persent ase

A SN

B erkinerja

B aik

10 0 % # # # # # # 10 0 % # # # # # # 10 0 % # # # # # # 10 0 % # # # # # 10 0 % # # # # # # # # # # # # # 10 0 % # # # # # #

Pengadaan Pakaian

Dinas beserta

Perlengkapannya

Jumlah

Pakaian Dinas

yang

diadakan

- - - - 30 stel 27,000,000 - - 30 stel 30,000,000 - - 60 stel 57,000,000

Pengadaan Pakaian

Kerja Lapangan

Jumlah

Pakaian Kerja

lapangan

yang

- - 30 stel 13,500,000 30 stel 17,000,000 30 stel 19,000,000 30 stel 21,000,000 30 stel # # # # # # # 150 stel 93,500,000

Bimbingan Teknis

Implementasi

Peraturan Perundang-

Undangan

Jumlah

Peserta

Bimbingan

Teknis

Implementasi

Peraturan

Perundang-

undangan

5 org 40,996,000 10 org 30,000,000 6 org 60,000,000 7 org 65,000,000 8 org 70,000,000 9 org 75,000,000 45 org # # # # # # #

-4

Unit

Kerja

SKP

D

Pena

nggu

ngja

wab

L

o

k

a

s

i

2016 2017 2018 2019 2020 2021Kondisi kinerja pada

akhir periode Renstra

SKPDTujuan Sasaran

Indikator

SasaranKode

Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program

(outcome)

dan Kegiatan

(output

Data

Capai

an

pada

Tahun

Awal

Peren

canaa



target Rp target Rp target Rp target Rp target Rptarge

tRp target Rp

-5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21 -22 -23

V . Peningkat an

Pengembangan

Sist im

Pelaporan

C apaian Kinerja

dan Keuangan

V .

Persent ase

Penyusuna

n Sist em

Pelaporan

C apaian

Kinerja

dan

Keuangan

100% 100% # # # # # # 10 0 % # # # # # # 10 0 % # # # # # # 10 0 % # # # # # 10 0 % # # # # # # # # # # # # # 100% # # # # # #

Penyusunan Laporan

Kinerja dan Ikht isar

Realisasi Kinerja

SKPD

Jumlah

Laporan

Kinerja dan

Ikht isar

Realisasi

Kinerja yang

disusun

8 7,136,500 7 7,500,000 7 8,000,000 7 8,500,000 7 8,500,000 7 9,000,000 43 48,636,500

Penyusunan Laporan

Keuangan Akhir

Tahun

Jumlah

Laporan

Keuangan

yang disusun

7 2,290,250 7 2,300,000 7 2,350,000 7 2,400,000 7 2,450,000 7 2,500,000 42 14,290,250

JU M LA H # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

KodeProgram dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program

(outcome)

dan Kegiatan

(output

Data

Capai

an

pada

Tahun

Awal

Peren

canaa


-4

Unit

Kerja

SKPD

Penang

gungja

wab

Lokasi2016 2017 2018 2019 2020 2021

Kondisi kinerja pada

akhir periode Renstra

SKPD



BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU

PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

6.1 INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DANSASARAN RPJMD

Indikator Kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian

Visi dan Misi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dari sisi keberhasilan penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek pelayanan

umum.

Adapun Indikator Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang mengacu pada tujuan dan

sasaran RPJMD 2016-2021 adalah Angka Melek Huruf, sedangkan indikator kinerja yang mengacu

pada tujuan dan sasaran Renstra SKPD yaitu :

1. Jumlah perpustakaan daerah, perpustakaan sekolah, perpustakaan desa/kelurahan.

2. Jumlah arsip statis yang dipelihara.

3. Jumlah pengunjung perpustakaan daerah, perpustakaan sekolah, perpustakaan

desa/kelurahan.

4. Persentase SKPD yang menerapkan arsip secara baku.

5. % pemenuhan administrasi perkantoran.

6. % pemenuhan sarana perkantoran.

Sedangkan Indikator kinerja daerah adalah :

1. Jumlah perpustakaan.

2. Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun.

3. Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah.

4. Pengelolaan arsip secara baku.

5. Peningkatan SDM pengelola kearsipan.

Indikator Kinerja tersebut hanya dapat dicapai melalui pengelolaan dan pelaksanaan program

dan kegiatan sebagaimana yang telah dirumuskan pada Bab sebelumnya.

Untuk lebih jelasnya Indikator Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten

Soppeng yang mengacu yang mengacu pada RPJMD 2016-2021 digambarkan pada tabel 6.


Tabel 6.1

Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Soppeng

N

o

Indikator

Sesuai

Tugas

dan

Fungsi

SKPD

Kondisi

Kinerja

Pada

Awal

Periode

RPJMD

Tahun

2015

Target Capaian Setiap Tahun

Kondis

i

Kinerja

Pada

Awal

Period

e

RPJMD

Tahun

2021

keterangan

2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Angka

melek

huruf

95,88% 96,00

%

96,50

%

97,00

%

97,50

%

98,00

%

98,00

%

98,00% Jumlah penduduk

(usia diatas 15

tahun) yang bisa

menulis dibagi

jumlah penduduk

usia 15 tahun

keatas x 100 %


2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Jumlah Perpustakaan 1 1 1 1 1 1 1 Jumlah Perpustakaan Umum Daerah

2 Jumlah Pengunjung

Perpustakaan per tahun

2,49% 3,00% 3,30% 3,60% 4,00% 4,40% 5,00% 5,00% Jumlah kunjungan ke perpustakaan

umum daerah selama satu tahun

dibagi jumlah orang dalam populasi

yang harus dilayani x 1003 Koleksi Buku yang

Tersedia di

Perpustakaan Daerah

27,00% 28,12% 28,71% 29,20% 29,69% 30,23% 30,75% 30,75% Jumlah koleksi judul buku yang

tersedia di perpustakaan daerah

dibagi jumlah koleksi jumlah buku

yang tersedia di perpustakaan daerah

x 1004 Jumlah pengunjung

perpustakaan umum,

perpustakaan sekolah

dan perpustakaan

desa/kelurahan

418.441

pengunjung

418.447

pengunjun

g

418.454

pengunjung

418.462

pengunjung

418.471

pengunjun

g

418.481

pengunjun

g

418.492

pengunjun

g

418.492

pengunjung

Menunjukkan jumlah pengunjung

perpustakaan umum, perpustakaan

sekolah dan perpustakaan

desa/kelurahan per tahun

5 Pengelolaan Arsip

Secara Baku

2,20% 10,80% 24,32% 37,83% 51,35% 67,56% 83,78% 83,78% Jumlah SKPD yang mengelola arsip

secara baku dibagi jumlah SKPD x 100

6 Peningkatan SDM

Pengelola Kearsipan

1 - 1 1 1 1 1 1 Menunjukkan jumlah kegiatan

peningkatan SDM pengelola

kearsipan7 Persentase SKPD yang

menerapkan arsip

secara baku

2,20% 10,80% 24,32% 37,83% 51,35% 67,56% 83,78% 83,78% Jumlah SKPD yang menerapkan arsip

secara baku dibagi jumlah SKPD x 100

Tabel 6.2

Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Renstra SKPD

No

Kondisi Kinerja

Pada Awal

Periode

RPJMD Tahun

2015

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi

Kinerja Pada

Awal

Periode

RPJMD

Tahun 2021

Indikator Sesuai Tugas

dan Fungsi SKPDKeterangan


BAB VII

PENUTUP

Perencanaan Strategi ini disusun sebagai pedoman bagi aparat Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan Kabupaten Soppeng dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang bersifat strategis

dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang akan dilakukan dalam

kurun waktu lima (5) tahun dari tahun 2016-2011.

Meskipun Renstra ini disusun dengan memperhatikan kebutuhan yang bersifat strategis,

namun disadari bahwa masih banyak terdapat hambatan dan kekurangan, salah satu hambatan yang

dihadapi adalah sulitnya memprediksi keadaan mendatang sebagai akibat dari cepatnya perubahan

lingkungan eksternal organisasi. Untuk hal itu masukan, saran, pendapat serta kritik yang membangun

sangat diharapkan sebagai bahan kami untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan Renstra ini.

Dengan kesungguhan dalam menyusun Renstra ini dan pelaksanaanya merupakan komitmen

seluruh jajaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Soppeng, dalam rangka mewujudkan

akuntabilitas kinerja.

Watansoppeng,

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DANKEARSIPAN

KABUPATEN SOPPENG

Drs. RIDWAN, M. Si. Pangkat : Pembina Utama Muda NIP. : 196106201989031009


DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ................................................................................................. i

BAB I PENDAHULUAN ......................................................................... 1

1.1 Latar Belakang ....................................................................... 2

1.2 Landasan Hukum ................................................................... 4

1.3 Maksud dan Tujuan ............................................................... 4

1.4 Sistimatika Penulisan ............................................................. 4

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD ............................................... 7

2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi ................................. 7

2.2 Sumber Daya SKPD ............................................................ 13

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD.................................................. 16

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan SKPD ............... 19

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 21

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi 21

3.2 Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan ........ 22

Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra ....................................... 25

3.4 Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan ....... 26

Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis .................................................. 41

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN 42

4.1. Visi Misi SKPD ............................................................... 42

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah .......................... 44

4.3. Strategi dan Kebijakan ........................................................ 46

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, 48

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENAGACU PADA TUJUAN

DAN SASARAN RPJMD

6.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan ..... 57

Sasaran RPJMD

BAB VII PENUTUP ............................................................................... 60


i

2016 - 2021

DINAS

PERPUSTAKAAN

DAN KEARSIPAN

KABUPATEN

SOPPENG

RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA )

Documents

1.1. LATAR BELAKANG - soppengkab.go.id · 1.1. LATAR BELAKANG Perencanaan Pembangunan Daerah adalah bagian yang tak terpisahkan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan nasional,